SKRIPSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK …

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DIDESA

SAMAENRE KECAMATAN MATTIRO SOMPE

KABUPATEN PINRANG

Disusun dan diusulkan oleh:

IKBAL

Nomor Stambuk: 105640 1014 10

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DIDESA

SAMAENRE KECAMATAN MATTIRO SOMPE

KABUPATEN PINRANG

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan oleh:

IKBAL

Nomor Stambuk: 105640 1014 10

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2017

iii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas izin dan petunjuk Allah SWT,

sehingga skripsi dengan Judul : “Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk

Bersubsidi di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten

Pinrang” dapat diselesaikan. Pernyataan rasa syukur kepada Allah SWT atas apa

yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini yang tidak dapat

diucapkan dengan kata-kata dan dituliskan dengan kalimat apapun. Tak lupa juga

penulis panjatkan salawat dan salam atas junjungan Rasulullah Muhammad SAW,

beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah

memperjuangkan agama Allah hingga akhir zaman.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan

cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak

disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta H. Tahir dan Hj. Suheda yang senantiasa memberi

harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak berpamrih.

2. Bapak Dr. H. Rahman Rahim,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah

Makassar.

3. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M. Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiya Makassar.

iii

iii

4. Bapak A. Luhur Prianto, S.IP., M.Si., Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Bapak Dr. H. Lukman Hakim, M. Si., pembimbing I yang senantiasa

meluangkan waktunya untuk memberikan masukan yang membangun

sehingga penyusun skripsi ini dapat penulis rampungkan., dan Bapak Adnan

Ma’ruf, S. Sos., M. Si., pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya

untuk memberikan masukan yang membangun sehingga penyusun skripsi ini

dapat penulis rampungkan

6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak

kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti

kuliah.

7. Kawan-kawan seperjuangan di organisasi, yang atsas berkat transpormasi

pemikiran doa dan dukungannya,sehingga penulis dapat merampungkan

penulis skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skipsi ini masih sangat

jauh dari kesempurnaan oleh krnaitu, kepada semua pihak utamanya para

pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikannya

demi kesempurnaan skipsi ini. Mudah-mudahan skipsi yang sederhana ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Alma Mater Kampus Biru

Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 6 Februari 2017

Ikbal

iv

vii

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul ............................................................................................. i

Halaman Persetujuan ................................................................................... ii

Halaman Pengesahan .................................................................................. iii

Kata Pengantar ............................................................................................ iv

Abstrak ........................................................................................................ vi

Daftar Isi .................................................................................................... vii

Daftar Tabel ................................................................................................ viii

Daftar Gambar ............................................................................................. ix

Daftar Lampiran .......................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................... 6

C. Tujuan Penelitian ............................................................................ 6

D. Manfaat Penelitian .......................................................................... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................... 8

A. Tinjauan Pustaka ............................................................................. 8

B. Kerangka Pikir ............................................................................... 34

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................ 36

A. Waktu dan Lokasi Penelitian .......................................................... 36

B. Jenis dan Tipe Penelitian ................................................................. 36

C. Sumber dan Jenis Data …………………………………………… 36

D. Informan Penelitian ......................................................................... 37

E. Teknik Pengumpulan Data .............................................................. 37

F. Teknik Analisis Data …………………………………………….. 38

G. Keabsahan Data …………………………………………………. . 38

BAB IV HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN............................. 39

A. Gambaran Umum Objek Penelitian ……………………………… 39

B. Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk.............................................47

C. Pengaruh Tepat Harga ………………………………………………. 50

D. Pengaruh Tepat Jumlah……………………………………………… 52

E. Kesesuaian Harga dan Jumlah Pupuk Bersubsidi …………………… 53

BAB V PENUTUP ...................................................................................... 56

A. Kesimpulan ..................................................................................... 56

B. Saran ................................................................................................ 56

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 57

viii

DAFTAR TABEL

Tabel Judul Halaman

Tabel 3.1

Tabel 4.1

Tabel 4.2

Tabel 4.3

Informan atau Responden ...............................................

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin....

Karakteristik Responden Berdasarkan Umru ................

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ...

…………... 25

................... 33

................... 34

.................. . 34

ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar Judul Halaman

Gambar 2.1

Kerangka Pikir..............................................................

………... 23

x

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A

A.1 Nama Informan atau Responden

A.2 Persuratan

A.3 Dokumentasi

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pupuk di Indonesia selalu menjadi persoalan yang menyentuh

langsung pada kebutuhan dan keberlangsungan petani dalam mengelolah

lahan. Oleh karena itu, ketika pupuk langkah dan harganya mahal maka

petanilah yang akan menjadi korban utamanya. Pemerintah Indonesia

mengeluarkan kebijakan subsidi pupuk bagi petani. Dengan adanya

keterbatasan Pemerintah dalam penyediaan subsidi pupuk dalam rangka

pogram pemerintah, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukan bagi usaha

pertanian yang meliputi petani tanaman pangan, peternakan dan perkebunan

rakyat.

Masalah yang terjadi adalah keterlambatan dalam penyaluran pupuk

subsidi, sementara satu minggu saja terlambat maka berpengaruh besar

terhadap tanaman.Permasalahan lainnya adalah harga tidak sesuai dengan

Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga pupuk bersubsidi malah lebih tinggi

dijual di kios-kios pupuk

Pupuk merupakan sarana produksi yang strategis dan menjadi salah

satu faktor penentu dalam meningkatkan produksi komoditas pertanian.

Kebijakan ini diharapkan dapat melindungi petani yang pada akhirnya

bisa meningkatkan produktivitas dan meningkatkan taraf ekonomi para

petani. Melalui kementerian pertanian (Kementan), pemerintah telah

2

mengalokasikan subsidi pupuk untuk petani. Program ini dilakukan sebagai

bagian untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sangat diperlukan

adanya dukungan penyediaan pupuk yang memenuhi prinsip dari segi jenis,

jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.

Pada awalnya penggunaan pupuk kimia mampu meningkatkan hasil

panen, akan tetapi lama kelamaan hasil panen makin merosot dan kondisi

tanah makin lama makin tidak subur. Dari berbagai penelitian yang

mendalam dan memakan waktu lama akhirnya diketahui bahwa kekurangan

unsur biologilah salah satunya yang menyebabkan tanah semakin lama

semakin tidak subur. Unsur biologi tanah dibagi menjadi dua, yaitu mikroba

tanah dan hormon pertumbuhan pada tumbuhan

Pedoman pelaksanaan penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor

pertanian tahun 2016, pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang

berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara

langsung atau tidak langsung.

Pupuk mengandung bahan baku pertumbuhan dan perkembangan

tanaman, sementara suplemen seperti hormon tumbuhan membantu

kelancaran proses metabolisme. Pupuk juga dapat diartikan sebagai bahan

alami atau buatan yang mengandung unsur-unsur kimia yang dapat

meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman.

Pupuk dapat meningkatkan kesuburan alami tanah atau mengganti

unsur-unsur kimia yang sebelumnya yang diambil dari tanah oleh tanaman.

dalam kandungan pupuk memiliki satu atau lebih dari tiga unsur penting atau

3

unsur primer dalam nutrisi tanaman yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium.

sedangkan unsur sekunder yaitu sulfur, magnesium dan kalsium.

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya

mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan

atas dasar program Pemerintah, sedangkan pupuk non subsidi adalah pupuk

yang pengadaan dan penyalurannya di luar program Pemerintah dan tidak

mendapat subsidi.

Jenis subsidi pupuk yang dijalankan selama ini adalah subsidi harga

atau subsidi tidak langsung di mana alokasi pupuk subsidi yang telah

diusulkan oleh pemda dan ditetapkan oleh pemerintah pusat itu dilanjutkan

dengan pengiriman dari produsen yang ditugaskan kedistributor hingga

pengecer, ke kelompok petani dan petani.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan tahun 2016 bahwa saat ini di

pasar terdapat dua harga pupuk yaitu harga subsidi dan harga non subsidi,

Panjangnya rantai distribusi pada pupuk bersubsidi dan terdapatnya dua harga

pupuk di pasaran memicu munculnya beberapa masalah dan potensi masalah

di lapangan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, diantaranya adalah

terjadinya pengoplosan pupuk subsidi dan non subsidi, terjadinya pemalsuan

pupuk bersubsdi, panjangnya rantai bersubsidi sehingga melemahkan tingkat

pengawasan dari pemerintah, terjadinya penyelundupan pupuk bersubsidi,

terjadinya pemalsuan kuota pupuk dari daerah yang harga pupuknya murah

ke daerah yang harganya mahal.

4

Untuk mengatasi permasalahan distribusi pupuk bersubsidi tersebut,

muncul pemikiran untuk menyalurkan subsidi pupuk secara langsung kepada

petani yang berhak dan bukan lagi dalam bentuk subsidi harga/subsidi tidak

langsung/subsidi input kepada perusahaan-perusahaan pupuk seperti yang

dilakukan selama ini.

Definisi singkat dari kebijakan subsidi pupuk secara langsung adalah

bahwa suatu kebijakan subsidi dimana petani menerima dana subsidi harga

secara langsung dari pemerintah (berupa uang atau yang semisalnya)

sehingga dalam transaksi pembelian pupuk, seorang petani akan dikenakan

harga pasar, namun petani tersebut hanya membayar harga neto sebesar harga

pasar dikurangi dengan subsidi harga yang petani terima.

Beberapa potensi keuntungan dari kebijakan subsidi pupuk secara

langsung adalah harga pupuk untuk suatu jenis pupuk di pasar hanya satu

macam sehingga potensi terjadinya penyelewengan dalam masalah persediaan

pupuk yang disebabkan oleh dualisme harga dapat diminimalisir, mekasisme

distribusi akan lebih sederhana dan lebih dirasakan oleh petani karena subsidi

pupuk dapat diterima secara langsung, perhitungan besaran subsidi bisa lebih

sederhana jika data jumlah petani yang berhak menerima dan volume pupuk

yang subsidi dapat diperoleh secara valid.

Beberapa masalah yang mungkin akan menghambat pelaksanaan

kebijakan subsidi pupuk langsung adalah belum tersedianya data tentang

petani yang berhak menerima subsidi pupuk secara langsung. Setelah

melakukan evaluasi dan penelaahan, skema, dan instansi yang selama ini

5

terlibat dalam penyaluran subsidi tidak langsung maka subsidi pupuk secara

langsung yang sederhana mungkin dan mudah di implementasikan dilapangan

yaitu dengan menggunakan kartu elektrik dan bekerjasama dengan perbankan

di Indonesia yang mempunyai jaringan luas serta berkoordinasi dengan

seluruh instansi/pihak yang terlibat selama ini seperti pegecer, distributor, dan

perusahaan pupuk.

Skema mekanisme dalam mengimlementasi kebijakan distribusi pupuk

dimulai dari keputusan Kementerian Pertanian yang dianggap akan tetap

menggunakan akumulasi data RDKK (tahun lalu) sebagai basis data dalam

penentuan target penerima subsidi pupuk tahun berjalan. Dari akumulasi data

RDKK tersebut Kementerian Pertanian dapat mengetahui berapa volume total

dan jenis pupuk bersubsidi secara nasional perprovinsi (yang merupakan

agregasi dari jenjang-jenjang di bawahnya) dan alokasi dana subsidi yang

diperlukan untuk menutup kebutuhan pupuk bersubsidi tersebut.

Kementerian pertanian melakukan pembahasan dan meminta alokasi

pupuk tersebut kepada Kementerian Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang

kebutuhan pupuk bersubsidi di sektor pertanian tahun anggaran 2016 guna

kelancaran pelaksanaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2016 di mulai

1 januari 2016.

Kebijakan pupuk bersubsidi di Indonesia telah berhasil mendorong

adopsi penggunaan pupuk di tingkat petani yang berdampak pada

peningkatan produksi pertanian, misalnya pada kasus padi kebijakan ini telah

6

mengantarkan Indonesia pada swasembada beras pada tahun 1984. Disisi lain,

kebijakan subsidi pupuk ini telah menciptakan ketergantungan yang tinggi

pada penggunaan pupuk ditingkat petani. Oleh karena itu disuatu kebijakan

pengurangan/pencabutan subsidi yang mendorong terjadinya kenaikan harga

pupuk akan berdampak langsung pada penurunan penggunaan pupuk.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan maka peneliti

mengangkat judul penelitian dengan judul: “Implementasi Kebijakan

Distribusi Pupuk Bersubsidi di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe

Kabupaten Pinrang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi

masalah pokok dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan distribusi pupuk bersubsidi diDesa Samaenre

Kecamatan Mattriro Sompe?

2. Bagaimana pengaruh tepat harga dan tepat jumlah pupuk terhadap

pendapatan petani?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan proposal iniadalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan distribusi pupuk bersubsidi diDesa

Samaenre Kecamatan Mattriro Sompe.

2. Untuk mengetahui pengaruh tepat harga dan tepat jumlah pupuk terhadap

pendapatan petani.

7

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan

mengenai kebijakan distribusi pupuk bersubsidi Samaenre Kecamatan

Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah

dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan dalam

mengembangkan potensi sektor pertanian pangan.

2. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti lainnya yang

berhubungan dengan penelitian ini.

3. Sebagai bahan informasi dan sumber ilmu pengetahuan bagi penulis

atau peneliti.

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pupuk

Pupuk adalah zat yang ditambahkan pada tumbuhan agar berkembang

dengan baik. Pupuk dapat dibuat dari bahan organik ataupun non-organik. Dalam

pemberian pupuk perlu diperhatikan kebutuhan tumbuhan tersebut, agar

tumbuhan tidak mendapat terlalu banyak zat makanan. Terlalu sedikit atau terlalu

banyak zat makanan dapat berbahaya bagi pertumbuhan tanaman. Pupuk dapat

diberikan melalui tanah atau disemprotkan ke daun. Dalam arti luas yang

dimaksud pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik,

kimia atau biologi tanah sehingga menjadi lebih baik bagi pertumbuhan tanaman.

Sedangkan pengertian yang khusus pupuk ialah suatu bahan yamg mengandung

satu atau lebih hara tanaman.

Menurut Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Pupuk Bersubsidi Untuk

Sektor Pertanian Tahun 2012, pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang

berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung

atau tidak langsung.

Pupuk mengandung bahan baku pertumbuhan dan perkembangan tanaman,

sementara suplemen seperti hormon tumbuhan membantu kelancaran proses

metabolisme. Pupuk juga dapat diartikan sebagai bahan alami atau buatan yang

8

9

mengandung unsur-unsur kimia yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan

produktivitas tanaman. Pupuk dapat meningkatkan kesuburan alami tanah atau

mengganti unsur-unsur kimia yang sebelumnya yang diambil dari tanah oleh

tanaman. Dalam kandungan pupuk memiliki satu atau lebih dari tiga unsur

penting atau unsur primer dalam nutrisi tanaman yaitu nitrogen, fosfor, dan

kalium. Sedangkan unsur sekunder yaitu sulfur, magnesium dan kalsium.

Komponen utama dalam pupuk adalah nutrisi yang penting untuk

pertumbuhan tanaman. Tanaman menggunakan nitrogen dalam proses sintesis

protein, asam nukleat dan hormon. Ketika tanaman kekurangan nitrogen

pertumbuhan tanaman akan terganggu yang biasanya ditandai dengan

menguningnya daun. Tanaman juga membutuhkan fosfor, komponen asam

nukleat, fosfolipid, dan beberapa protein. Unsur-unsur tersebut juga diperlukan

untuk menyediakan energi untuk mendorong reaksi kimia metabolisme.

2. Sejarah Pupuk

Sejarah penggunaan pupuk pada dasarnya merupakan bagian daripada

sejarah pertanian. Penggunaan pupuk diperkirakan sudah dimulai sejak permulaan

manusia mengenal bercocok tanam, yaitu sekitar 5000 tahun yang lalu. Pemikiran

mereka yang menyatakan bahwa kebutuhan bahan kimia sintetik atau bahan yang

telah dikembangkan dengan pengetahuan kimia dapat meningkatkan kualitas dan

kuantitas makanan. Kebudayaan tua manusia di daerah aliran sungai Nil, Euphrat,

Indus, Cina, dan Amerika Latin. Dalam perkembangannya petani kuno telah

mengetahui bahwa hasil panen yang pertama kali pada sebidang tanah jauh lebih

baik dari pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menyebabkan pola pertanian yang

10

dilakukan petani pada waktu itu bersifat nomaden yaitu berpindah dari lahan yang

satu ke lahan yang lain yang lebih subur.

Waktu ke waktu akhirnya ditemukan bahwa pertumbuhan tanaman pada

sebidang tanah dapat ditingkatkan dengan menyebarkan kotoran hewan ternak

sebagai pupuk kandang di seluruh lahan pertanian mereka. Seiring waktu

teknologi pupuk menjadi lebih maju, zat baru yang dapat meningkatkan

pertumbuhan tanaman telah ditemukan. Dari tulisan-tulisan Yunani dan Romawi

kuno menunjukan bahwa para petani sudah menggunakan kotoran ternak mereka

sebagai pupuk kandang, mereka menyebarkan di seluruh lahan pertanian mereka.

Peradaban islam juga mencatat pemupukan telah menjadi bagian dari

pertanian. Dari berbagai temuan teknologi pupuk, maka dalam pembuatan pupuk

juga telah ditambahkan bahan lain yang dapat membantu proses pertumbuhan

tanaman yang diantaranya yaitu, kerang laut, tanah liat, limbah sayuran, limbah

dari proses manufaktur yang berbeda, dan berbagai macam sampah.

Dimulai pada awal abad ke tujuh belas penelitian dan pengembangan

dalam teknologi pupuk dilakukan, Francis Bacon dan Johan Glauber seorang

ilmuwan kimia telah berhasil mengembangkan pupuk mineral lengkap untuk yang

pertama kalinya, pupuk tersebut merupakan campuran dari berbagai zat yang

diantaranya yaitu, sendawa, zat kapur, asam fosfat, nitrogen dan kalium.

Selanjutnya diceritakan menurut buku The World Without Us karya Alan

Weisman tahun 2007, dituliskan bahwa awal penenemuan pupuk dimulai saat

seorang John Bannet Lewis mengamati petani hertfordshire yang menggali kapur

sisa mahluk laut purba yang terkubur di bawah lapisan lempung tanah untuk

11

ditebarkan pada parit-parit di sekitar ladang mereka. Lewis menemukan bahwa

kapur sisa mahluk purba laut tersebut dapat menyuburkan tanaman lobak dan biji-

bijian. Dari kuliahnya di Oxford, lewis mengetahui bahwa kapur yang ditebarkan

petani bukan sebagai makanan tambahan bagi tanaman, melainkan bahan pelunak

tanah sehingga tanah tidak terlalu asam.

Proses penambahan zat untuk tanah untuk meningkatkan kapasitasnya

semakin dikembangkan pada hari-hari awal pertanian. Petani kuno tahu bahwa

hasil pertama pada sebidang tanah jauh lebih baik daripada tahun-tahun

berikutnya. Hal ini menyebabkan mereka pindah ke yang baru, digarap daerah,

yang kembali menunjukkan pola yang sama dari hasil berkurang dari waktu ke

waktu. Akhirnya ditemukan bahwa pertumbuhan tanaman di sebidang tanah dapat

ditingkatkan dengan menyebarkan hewan kotoran seluruh tanah.

Seiring berjalannya waktu, teknologi pupuk menjadi lebih halus. Zat baru

yang meningkatkan pertumbuhan tanaman ditemukan. Orang Mesir diketahui

telah menambahkan abu dari membakar gulma ke tanah. Tulisan-tulisan Yunani

dan Romawi kuno menunjukkan bahwa kotoran hewan yang digunakan,

tergantung pada jenis tanah atau tanaman tumbuh. Itu juga diketahui saat ini

bahwa tumbuh tanaman polongan di lahan sebelum penanaman gandum adalah

menguntungkan. Jenis lain dari bahan ditambahkan termasuk kerang laut, tanah

liat, limbah sayuran, limbah dari proses manufaktur yang berbeda, dan lain

berbagai macam sampah.

Penelitian disusun dalam teknologi pupuk dimulai pada awal abad ketujuh

belas. Awal ilmuwan seperti Francis Bacon dan Johann Glauber menjelaskan efek

12

menguntungkan dari penambahan sendawa ke tanah. Glauber mengembangkan

pupuk mineral lengkap pertama, yang merupakan campuran sendawa, kapur, asam

fosfat, nitrogen, dan kalium. Seperti teori-teori ilmiah yang dikembangkan kimia,

kebutuhan kimia tanaman ditemukan, yang menyebabkan komposisi pupuk

ditingkatkan.

Organik kimia Justus von Liebig menunjukkan bahwa tanaman

membutuhkan unsur mineral seperti nitrogen dan fosfor untuk tumbuh. Industri

pupuk kimia bisa dikatakan memiliki awal dengan paten yang dikeluarkan untuk

Sir John Lawes, yang diuraikan metode untuk memproduksi suatu bentuk fosfat

yang merupakan pupuk yang efektif. Industri pupuk sintetis mengalami

pertumbuhan yang signifikan setelah Perang Dunia Pertama, ketika fasilitas yang

telah menghasilkan amonia dan nitrat sintetis untuk bahan peledak dikonversi

menjadi produksi nitrogen pupuk berbasis.

3. Bahan Baku Pupuk

Pupuk diuraikan di sini adalah senyawa pupuk terdiri dari pupuk primer

dan sekunder nutrisi. Ini hanya mewakili satu jenis pupuk, dan tunggal lainnya

nutrisi jenis juga dibuat. Bahan baku, dalam bentuk padat, dapat diberikan kepada

produsen pupuk dalam jumlah massal ribu ton, jumlah drum, atau wadah drum

logam dan tas.

Pupuk utama termasuk zat yang berasal dari nitrogen, fosfor, dan kalium.

Berbagai bahan baku yang digunakan untuk memproduksi senyawa ini. Ketika

amonia digunakan sebagai sumber nitrogen dalam pupuk, salah satu metode

produksi sintetik memerlukan penggunaan gas alam dan udara.

13

Komponen fosfor dibuat menggunakan belerang, batubara, dan batu

fosfat. Sumber kalium berasal dari kalium klorida, komponen utama kalium.

Nutrisi sekunder ditambahkan ke beberapa pupuk untuk membantu

membuat mereka lebih efektif. Kalsium diperoleh dari batu gamping, yang berisi

kalsium karbonat, kalsium sulfat, dan kalsium magnesium karbonat. Sumber

magnesium dalam pupuk berasal dari dolomit. Sulfur merupakan bahan yang

ditambang dan ditambahkan ke pupuk. Bahan ditambang lainnya termasuk besi

dari besi sulfat, tembaga, dan molibdenum dari molibdenum oksida.

Penggunaan pupuk kimia an-organik yang tidak terkendali menjadi salah

satu penyebab penurunan kualitas kesuburan fisik dan kimia tanah. Keadaan ini

semakin diperparah oleh kegiatan pertanian secara terus-menerus (intensif),

sedang pengembalian ke tanah pertanian hanya berupa pupuk kimia Urea, TSP,

dan KCl (unsur N, P, K saja), bahkan pada keadaan ekstrim hanya unsur N lewat

pemberian pupuk Urea saja dan hanya sangat sedikit unsur-unsur organik yang

dikembalikan ke dalam tanah. Hal ini mengakibatkan terdegradasinya daya

dukung dan kualitas tanah pertanian di Indonesia, sehingga produktivitas lahan

semakin turun.

Penumpukan sisa atau residu pupuk kimia an-organik merupakan salah

satu penyebab utama mengerasnya daripada sisa bahan organik. Jika tanah

semakin keras maka tanah semakin tidak responsif terhadap pupuk kimia an-

organik tanah-tanah pertanian. Keadaan ini banyak terjadi di sentra-sentra

pertanian terutama di Pulau Jawa. Residu pupuk kimia an-organik di dalam tanah

ini mengakibatkan terhambatnya proses dekomposisi secara alami oleh mikroba di

14

dalam tanah. Hal ini dikarenakan sifat bahan kimia an-organik yang lebih sukar

terurai, sehingga berapapun banyaknya tanah diberi pupuk kimia an-organik

hasilnya tetap tidak optimal. Mengerasnya tanah pertanian juga akan

mengakibatkan porositas tanah menurun, sehingga ketersediaan oksigen bagi

tanaman maupun mikrobia tanah menjadi sangat berkurang. Dampak lainnya

adalah terhadap pertumbuhan tanaman.

Terbatasnya penyebaran akar dan terhambatnya suplai oksigen ke akar

mengakibatkan fungsi akar tidak optimal, yang pada gilirannya menurunkan

produktivitas tanaman.

4. Pemakaian Pupuk Kimia di Pertanian

Pada awalnya penggunaan pupuk kimia mampu meningkatkan hasil

panen, akan tetapi lama kelamaan hasil panen makin merosot dan kondisi tanah

makin lama makin tidak subur. Dari berbagai penelitian yang mendalam dan

memakan waktu lama akhirnya diketahui bahwa kekurangan unsur biologilah

salah satunya yang menyebabkan tanah semakin lama semakin tidak subur.

Unsur biologi tanah dibagi menjadi dua, yaitu mikroba tanah dan hormon

pertumbuhan pada tumbuhan.

Pupuk organik secara temporer telah meningkatkan hasil pertanian akan

tetapi keuntungan hasil panen akhirnya berkurang banyak dengan

adanyapenggunaan pupuk ini karena adanya sesuatu yang timbul akibat adanya

degradasi (pencemaran) lingkungan pada lahan pertanian. Pencemaran kimia dari

pupuk merupakan pencemaran unsur-unsur hara tanaman.Tanah-tanah yang

dipindahkan oleh erosi umumnya mengandung unsur hara yang lebih tinggi

15

daripada tanah yang ditinggalkan karena lapisan tanah yang tererosi umumnya

adalah lapisan atas yang subur. Akibat pencemaran dari pemakaian pupuk

organik yang terlalu banyak secara terus-menerus akan menyebabkan unsur hara

yang ada dalam tanah menurun.

Di Indonesia sendiri, sebagian besar lahan pertanian menjadi lahan kritis.

Lahan pertanian yang telah masuk dalam kondisi kritis mencapai 66% dari total 7

juta hektar lahan pertanian yang ada di Indonesia. Kesuburan tanah di lahan-

lahan yang menggunakan pupuk anorganik dari tahun ke tahun menurun.

Keberhasilan diukur dan ditentukan dari berapa banyaknya hasil dari panen yang

dihasilkan, bukan diukur dari kondisi dan keadaan tanah serta hasil panennya.

Semakin banyak hasil panen, maka pertanian akan dianggap semakin maju.

Bahan organik merupakan salah satu komponen tanah yang sangat penting

bagi ekosistem tanah, dimana bahan organik merupakan sumber pengikat hara

dan substrat bagi mikrobia tanah. Bahan organik tanah merupakan bahan penting

untuk memperbaiki kesuburan tanah, baik secara fisik, kimia maupun biologi.

Usaha untuk memperbaiki dan mempertahankan kandungan bahan organik

untuk menjaga produktivitas tanah mineral masam di daerah tropis perlu

dilakukan.

Bahan organik yang berasal dari sisa tumbuhan dan binatang yang secara

terus menerus mengalami perubahan bentuk karena dipengaruhi oleh proses

fisika, kimia dan biologi. Bahan organik tersebut terdiri dari karbohidrat, protein

kasar, selulose, hemiselulose, lignin dan lemak. Penggunaan pupuk organik dapat

memperbaiki struktur tanah dan mendorong perkembangan populasi

16

mikroorganisme tanah. Bahan organik secara fisik mendorong granulasi,

mengurangi plastisitas dan meningkatkan daya pegang air. Apabila tidak ada

masukan bahan organik ke dalam tanah akan terjadi masalah pencucian sekaligus

kelambatan penyediaan hara. Pada kondisi seperti ini penyediaan hara hanya

terjadi dari mineralisasi bahan organik yang masih terdapat dalam tanah,

sehingga mengakibatkan cadangan total C tanah semakin berkurang. Pupuk

memiliki kandungan nitrogen di dalamnya. Unsur nitrogen yang ada dalam

pupuk ini mudah larut. Pemberian nitrogen berlebih di samping menurunkan

efisiensi pupuk, juga dapat memberikan dampak negatif di antaranya

meningkatkan gangguan hama dan penyakit akibat nutrisi yang tidak seimbang.

Oleh karena itu, perlu upaya perbaikan guna mengatasi masalah

tersebut,sehingga pengolahan sumber daya secara efektif, efisien dan aman

lingkungan dapat diberlakukan.

Selain disebabkan oleh adanya penggunaan pupuk an-organik yang tidak

sesuai takaran secara rutin. Hal ini juga disebabkan pemalsuan pupuk yang dijual

kepada para petani. Pupuk palsu ini adalah pupuk yang dipalsukan atau

disamarkan kandungan zat dan kadar zat di dalamnya. Hal ini menyebabkan

tanaman dan tanah mendapat nutrisi yang tidak tepat dan dapat mengganggu

keadaan tanah maupun tanaman tersebut.

5. Dampak Dari Pupuk Kimia pada Tanah

Alasan utama kenapa pupuk kimia dapat menimbulkan pencemaran pada

tanah karena dalam prakteknya, banyak kandungan yang terbuang. Penggunaan

pupuk buatan yang terus-menerus akan mempercepat habisnya zat-zat organik,

17

merusak keseimbangan zat-zat makanan di dalam tanah, sehingga menimbulkan

berbagai penyakit tanaman.

Pupuk kimia adalah zat substansi kandungan hara yang dibutuhkan oleh

tumbuhan. Akan tetapi seharusnya unsur hara tersebut ada di tanah secara alami

dengan adanya siklus hara tanah misalnya tanaman yang mati kemudian dimakan

binatang pengerat/herbivora, kotorannya atau sisa tumbuhan tersebut diuraikan

oleh organisme seperti bakteri, cacing, jamur dan lainnya. Siklus inilah yang

seharusnya dijaga, jika menggunakan pupuk kimia terutama bila berlebihan maka

akan memutuskan siklus hara tanah tersebut terutama akan mematikan organisme

tanah, jadinya akan hanya subur di masa sekarang tetapi tidak subur di masa

mendatang. Untuk itu sebenarnya perlu dijaga dengan pola tetap menggunakan

pupuk organik bukan pupuk kimia.

Dampaknya zat hara yang terkandung dalam tanah menjadi diikat oleh

molekul-molekul kimiawi dari pupuk sehingga proses regenerasi humus tak

dapat dilakukan lagi. Akibatnya ketahanan tanah/daya dukung tanah dalam

memproduksi menjadi kurang hingga nantinya tandus. Tak hanya itu penggunaan

pupuk kimiawi secara terus-menerus menjadikan menguatnya resistensi hama

akan suatu pestisida pertanian. Masalah lainnya adalah penggunaan Urea

biasanya sangat boros. Selama pemupukan Nitrogen dengan urea tidak pernah

maksimal karena kandungan nitrogen pada urea hanya sekitar 40-60% saja.

Jumlah yang hilang mencapai 50% disebabkan oleh penguapan, pencucian serta

terbawa air hujan.

18

Efek lain dari penggunaan pupuk kimia juga mengurangi dan menekan

populasi mikroorganisme tanah yang bermanfaat bagi tanah yang sangat

bermanfaat bagi tanaman. Lapisan tanah yang saat ini ada sudah parah kondisi

kerusakannya oleh karena pemakaian pupuk kimia yang terus menerus dan

berlangsung lama, sehingga mengakibatkan:

a. Kondisi tanah menjadi keras

b. Tanah semakin lapar dan haus pupuk

c. Banyak residu pestisida dan insektisida yang tertinggal dalam tanah

d. Mikroorganisme tanah semakin menipis

e. Banyak Mikroorganisme yang merugikan berkembang biak dengan

baik

f. Tanah semakin miskin unsur hara baik makro maupun mikro

g. Tidak semua pupuk dapat diserap oleh tanaman.

6. Pengertian Pupuk Bersubsidi

Kebijakan pupuk bersubsidi di Indonesia sudah mulai diterapkan yakni

sejak tahun 1970 an. Pemberian subsidi pupuk oleh pemerintah kepada petani

bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui teknologi

pemupukan. Selain itu, kebijakan pupuk bersubsidi juga sebagai upaya

peningkatan komoditas pertanian untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Agar kebijakan pupuk bersubsidi dapat diterima oleh petani secara 6 (enam) tepat

yakni tepat jenis, jumlah, harga, mutu, waktu dan tempat, maka pemerintah perlu

mengatur mekanisme penyaluran dan pendistribusian .

19

Kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi bertujuan untuk:

1. Memberikan kemudahan dan jaminan kepada Kelompok Tani/Petani

dalam memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi secara tepat jenis, jumlah,

harga, mutu, waktu dan tempat.

2. Memberikan pedoman dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yang

efektif dan efisien bagi PT. Pupuk Indonesia beserta anak

perusahaannya/Produsen, Distributor, dan Pengecer untuk menjamin

ketersediaan pupuk bersubsidi bagi Kelompok Tani/Petani.

3. Menanamkan persepsi bahwa pupuk bersubsidi bukan komoditi yang

bebas diperdagangkan, sehingga dapat menghindari pola pikir pelaku

usaha yang memperlakukan pupuk bersubsidi sebagai komoditi untuk

mencari keuntungan belaka tanpa memikirkan kebutuhan pupuk untuk

Kelompok Tani/Petani.

4. Menghindari terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi dan penyimpangan

pendistribusian pupuk bersubsidi ke sektor yang tidak sesuai

peruntukannya.

Kebijakan subsidi pupuk di Indonesia secara historis mengalami

beberapa kali perubahan. Pada periode 1970-1993, sistem subsidi yang

diberlakukan adalah subsidi harga dengan sumber pembiayaan berasal dari

APBN.

Pada periode ini, pupuk yang disubsidi adalah harga pupuk yang

berasal dari impor dan pupuk produksi dalam negeri. Periode 1999-2001,

20

dikarenakan pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi, maka subsidi harga

pupuk dicabut dan sistem subsidi harga diganti menjadi subsidi harga

bahan baku untuk pembuatan pupuk yakni subsidi gas. Pada Periode 2003-

2005, sistem subsidi yang berlaku merupakan kombinasi subsidi gas dan

subsidi harga.

Pemberian subsidi gas diperuntukkan bagi pupuk Urea, sementara

subsidi harga untuk pupuk non urea. Sedanglan pada periode 2006 hingga

saat ini, subsidi yang berlaku adalah subsidi harga, yang dihitung dengan

formula, selisih antara HET dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) dan

biaya produksi dikalikan volume produksi yang merupakan angka subsidi

yang ditanggung oleh pemerintah dengan sumber subsidi berasal dari

APBN.

Saat ini, pihak yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi sistem

distribusi pupuk bersubsidi adalah Kementerian Pertanian, Kementerian

Perdagangan, dan pemerintah (pusat dan kabupaten/kota).

Mekanisme pembagian kewenangan masing-masing kementerian dan

pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Permendag mengatur mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk

bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV.

2. Permentan mengatur alokasi pupuk bersubsidi per propinsi serta

pengaturan sistim Rencana Definitif Kebutuan kelompok Tani (RDKK).

3. Peraturan Gubernur mengatur alokasi pupuk bersubsidi per kabupaten

21

4. Peraturan Bupati/Walikota mengatur alokasi pupuk bersubsidi per

kecamatan

Adapun penerapan mekanisme dan tanggung jawab penyaluran pupuk

bersubsidi diatur secara berjenjang, sbb:

1. PT. Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas pengadaan dan

penyaluran pupuk bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara

nasional sesuai dengan prinsip 6 (enam).Tepat mulai dari Lini I sampai

dengan Lini IV.

2. Produsen bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi

sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV

di wilayah tanggung jawabnya.

3. Distributor bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi sesuai

dengan prinsip 6 (enam) Tepat mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV di

wilayah tanggung jawabnya; dan

4. Pengecer bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi kepada

petani/kelompok tani di lokasi kios pengecer.

Peraturan pupuk bersubsidi untuk kabupaten Pinrang diatur dalam

Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2012. Peraturan ini membahas tentang

penyaluran pupuk bersubsidi untuk pertanian dan perikanan. Selain itu peraturan

ini juga membahas tentang pengertian istilah-istilah yang terkait dengan subsidi

pupuk.

22

Menurut peraturan ini pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan

penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang

ditetapkan di penyalur resmi Lini IV.

Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan

atau desa yang ditunjukkan atau ditetapkan oleh distributor.

Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi sektor pertanian atau sektor yang

berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, hijauan

pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.

Sasaran pupuk besubsidi adalah petani, pekebun, dan peternak yang

mengusahakan lahan paling luas 2 hektar setiap musim tanam per keluarga petani

kecuali pembudidaya ikan atau udang paling luas 1 hektar.

Pupuk bersubsidi tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan,

holtikultura, perkebunan, perternakan, atau perusahaan perikanan budidaya. Petani

adalah perorangan warga Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau

bukan untuk budidaya tanaman pangan atau holtikultura dengan luasan tertentu.

Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan

budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.

Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan

budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.

Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia

yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan untuk budidaya ikan atau

udang yang tidak memiliki ijin usaha.

23

Kebijakan subsidi pupuk bagi petani masih menimbulkan banyak

permasalahan. Dari aspek penerima manfaat, petani masih kesulitan mengakses

pupuk bersubsidi. Bahkan, petani kerap kali merasakan kelangkaan pupuk. Selain

itu, harga pupuk berada diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan ditemukannya

masalah penyalahgunaan mekanisme distribusi pupuk.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh PATTIRO (Pusat Telaah dan

Informasi Regional) bekerja sama dengan USAID yang dilakukan di sepuluh

daerah di Indonesia, dilaporkan bahwa implementasi kebijakan subsidi pupuk

selama periode 2009-2011 masih banyak menemui kendala dan permasalahan

terutama pada aspek pendataan, penganggaran, penyaluran/distribusi, serta

pengawasan.

Pada aspek pendataan, permasalahan yang ditemukan adalah tidak

validnya data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), di mana terdapat

penggelembungan (mark up) luas lahan dan jumlah petani. Sementara pada aspek

penganggaran, ditemukan audit yang mengoreksi jumlah perhitungan subsidi

karena masih terdapatnya sejumlah pupuk delivery order (DO) yang belum

disalurkan. Selain itu dalam penghitungan subsidi, masih terdapat biaya-biaya

yang tidak termasuk komponen-komponen produksi dalam perhitungan Harga

Pokok Penjualan (HPP) yang dijadikan sebagai dasar perhitungan nilai subsidi

pupuk.

Pada aspek penyaluran, ditemukan indikasi penjualan pupuk dengan harga

diatas HET, penjualan pupuk kepada petani yang tidak terdaftar dalam RDKK,

tidak terpasangnya spanduk pengumuman harga, penyaluran pupuk yang tidak

24

sesuai dengan DO, keterlambatan distribusi, kelangkaan, penggantian kemasan,

penimbunan, penjualan di luar wilayah distribusi, serta terdapat beberapa

pengecer yang tidak resmi. Sedangkan terkait aspek pengawasan, Komisi

Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) di tingkat propinsi maupun kabupaten

belum menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Mereka dinilai tidak

memahami sepenuhnya tugas dan fungsinya, tidak membuat laporan pengawasan,

serta kurangnya dana untuk melakukan pengawasan.

Sementara, menurut hasil telaah dari Kementerian yang berwenang,

ditemukan masalah sebagai berikut:

1. Intensitas kenaikan harga gabah yang lebih tinggi daripada harga pupuk.

Hal ini mejadikan rasio harga gabah/ pupuk terus meningkat, dari 1,64

tahun 2003 menjadi 2,31 tahun 2013 (catatan : rumus tani tahun 1970-an

adalah 1,0). Hal ini di satu sisi menguntungkan petani, namun di sisi lain

mendorong petani menjadi tidak efisien.

2. Rendahnya harga pupuk di dalam negeri menimbulkan disparitas harga

pupuk non-subsidi semakin besar, sehingga mendorong terjadinya

penyelewengan penggunaan pupuk bersubsidi ke sektor non-subsidi atau

ekspor ilegal.

3. Beban subsidi semakin besar yaitu tahun 2003 hanya 0,8 triliun menjadi

Rp 23,1 triliun pada tahun 2014; dan tren selanjutnya semakin tinggi,

sebagai akibat terus meningkatnya biaya produksi pupuk. Hal ini akan

mengurangi kemampuan negara dalam pembiayaan pembangunan lainnya.

25

Untuk itu, perlu adanya upaya untuk mengurangi/menghapus subsidi

pupuk yang dapat dilakukan dengan menaikkan HET pupuk secara bertahap, dan/

atau mengurangi volume pupuk bersubsidi. Di samping itu, perlu adanya phasing

out subsidi pupuk secara bertahap sehingga pendapatan petani tetap meningkat,

tercapainya rasio harga gabah/pupuk yang rasional, penggunaan pupuk yang lebih

efisien, berkurangnya disparitas harga, serta efisiensi anggaran untuk

meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan.

Untuk mendukung peningkatan kesejahteraan petani/penduduk di

pedesaan, maka dana penghematan subsidi pupuk agar diarahkan untuk

pembangunan sektor yang mendukung peningkatan kapasitas petani dan

pertanian/pedesaan, termasuk misalnya pengadaan dan peningkatan sarana

produksi pertanian (saprotan) jenis baru.

Melihat permasalahan yang muncul dalam penerapan kebijakan distribusi

pupuk bersubsidi tersebut, maka pemerintah menganggap perlu adanya perbaikan

dalam mekanisme sistem penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi sehingga

lebih efektif dan efisien.

7. Alokasi Pupuk Bersubsidi

Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung melalui beberapa tahapan, yaitu

berdasarkan usulan kebutuhan teknis di lapangan yang diajukan oleh pemerintah

daerah secara berjenjang dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dan selanjutnya

disampaikan kepada Menteri Pertanian dan didasari pada Program Peningkatan

Produksi Pertanian.

26

Usulan kebutuhan pupuk bersubsidi secara buttom up tersebut diproses di

tingkat pusat dengan memperhatikan kemampuan daya serap pupuk di masing-

masing wilayah selama beberapa tahun terakhir serta anggaran subsidi pupuk

yang ditetapkan pemerintah.

Penetapan alokasi pupuk bersubsidi untuk masing-masing provinsi pada

umumnya di bawah kebutuhan teknis yang diusulkan daerah karena terbatasnya

anggaran subsidi, sehingga dengan jumlah pupuk bersubsidi yang terbatas

tersebut, diharapkan agar tetap dapat dimanfaatkan secara optimal dengan

memperhatikan azas prioritas, baik terhadap daerah yang dinilai sebagai sentra

produksi, maupun terhadap jenis komoditas.

Menurut Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 tahun 2012 alokasi pupuk

bersubsidi dihitung sesuai anjuran pemupukan berimbang spesifikasi lokasi

dengan mempertimbangkan Alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2012.

Sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No.

40/Permentan/OT.140/4/2007 menjelaskan pemupukan berimbang adalah

pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan

tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.

Alokasi pupuk bersubsidi tersebut dirinci menurut Subsektor, Kecamatan,

jenis dan jumlah. Selain itu alokasi pupuk bersubsidi harus memperhatikan usulan

yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang

berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh

penyuluh pertanian dan kepala desa setempat.

27

8. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan

rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan/kepemimpinan dan cara bertindak.

Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku

yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan

kebijakan tersebut. Menurut Titmuss (1974), kebijakan adalah prinsip-prinsip

yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu.

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk

mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten untuk

mencapai tujuan tertentu serta kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah

pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam

suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan

tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan

sasaran yang diinginkan.

Anderson merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan secara sengaja

dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya

masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

9. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan

dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling

penting dalam proses kebijakan. Beberapa definisi implementasi kebijakan yang

dirangkum oleh Agustino (2006) adalah sebagai berikut :

28

a. Bardach

Implementasi kebijakan adalah cukup untuk membuat sebuah program dan

kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas.

Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang

kedengarannya mengenakkan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang

mendengarkannya, dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang

memuaskan orang.

b. Metter dan Horn(1975)

Implementasi kebijakan ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh

individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan

dalam keputusan kebijakan.

c. Mazmanian dan Sabatier(1983:61)

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar,

biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-

perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan

peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi,

10. Faktor-faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak variabel atau

faktor dan masing-masing variabel atau faktor tersebut saling berhubungan satu

sama lain. Untuk memperdalam pemahaman kita terhadap variabel atau faktor apa

saja yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, maka berikut ini

dipaparkan beberapa teori implementasi adalah;

29

a. Teori George C.Edward III (1980)

Menurut George C. Edward III, ada empat faktor yang berpengaruh

terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor

sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.

b. Teori Merilee S. Grindle (1980)

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S.Grindle yang menjelaskan

bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan dan

lingkungan (konteks) implementasi, kedua hal tersebut harus didukung oleh

program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan

kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa

dampak pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan

d.Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining (1980)

Pandangan Weimer dan Vining ada tiga kelompok variabel besar yang

dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program yaitu :

1. Logika dari suatu Kebijakan

2. Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan memengaruhi

keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

3. Kemampuan Implementor.

30

11. Faktor-faktor Penghambat atau Pendukung Implementasi Kebijakan

Faktor-faktor penghambat atau pendukung implementasi kebijakan adalah;

a. Isi kebijakan

Pertama,implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi

kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-

sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum

atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun

ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan

diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang

sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi

suatu kebijakan publikdapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang

menyangkut sumber daya daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu,

biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan public mengasumsikan bahwa para pemegang

peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat

berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik.informasi ini justru tidak

ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan public akan sangat sulit apabila pada

pengimplementasi tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi

31

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan

public juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat

dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan

wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat

menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab

kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-

pembatasan yang kurang jelas.

12. Teori Implementasi

Teori Implementasi adalah;

1. Komunikasi

Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu

didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan

yang diinginkan

2. Sumberdaya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya

manusia maupun sumber daya non manusia

3. Disposisi

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu :

a. respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi

kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;

b. kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan;

c. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki

oleh implementor.

32

4. Struktur birokrasi.

Birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat

rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat

formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen

fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan

pengambilan keputusan yang mengikuti.

13. Pengertian Masyarakat

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk

hidup dengan lainnya. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain

disebut gregariousness sehingga manusia disebut social animal (hewan sosial). 1.

Karena sejak dilahirkan manusia sudah mempunyai dua kecenderungan pokok,

yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya

(masyarakat), dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam

sekelilingnya. Kecenderungan manusia untuk hidup bersosial-bermasyarakat

sudah ada sejak lahir.

Masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan yang

menghasilkan kebudayaan.Dengan demikian, tak ada masyarakat yang tidak

memiliki kebudayaan dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa masyarakat

sebagai wadah dan pendukungnya.Terdapat hubungan timbal balik antara

kebudayaan dengan masyarakat.

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan

golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang

sama.Seperti; sekolah, keluarga,perkumpulan, Negara semua adalah masyarakat

33

definisilain dari Masyarakat juga merupakan salah satu satuan sosial sistem sosial,

atau kesatuan hidup manusia. Istilah inggrisnya adalah society , sedangkan

masyarakat itu sendiri berasal dari bahasa Arab Syakara yang berarti ikut serta

atau partisipasi, kata Arab masyarakat berarti saling bergaul yang istilah

ilmiahnya berinteraksi.Dalam ilmu sosiologi kita kit mengenal ada dua macam

masyarakat, yaitu masyarakat paguyuban dan masyarakat petambayan.

Masyarakat paguyuban terdapat hubungan pribadi antara anggota-

anggota yang menimbulkan suatu ikatan batin antara mereka.Kalau pada

masyarakat patambayan terdapat hubungan pamrih antara anggota-angota nya.

14. Unsur-unsur suatu Masyarakat

Unsur-unsur suatu masyarakat adalah:

1. Harus ada perkumpulan manusia dan harus banyak

2. Telaah bertempat tinggal dalam waktu lama disuatu daerah tertentu.

3. Adanya aturan atau undang-undang yang mengatur masyarakat untuk

menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.

Bila dipandang cara terbentuknya masyaraka:

a. Masyarakat paksaan,misalnya negara, masyarakat tawanan

b. Masyarakat mardeka

Masyarakat merdeka terdiri dari:

1. MasyarakatNatur,yaitu masyarakat yang terjadi dengan sendiri nya,seperti:

geromboklan (harde), suku (stam), yang bertaliankarena hubungandarah

atau keturunan.

http://definisimu.blogspot.com/

34

2. MasyarakatKultur,yaitu masyarakat yang terjadi karena kapantingn

kedunian atau kepercayaan.Masyarakat dipandang dari sudut

B. Kerangka Pikir

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan

rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan/kepemimpinan dan cara bertindak.

Kebijakan subsidi pupuk ditetapkan adalah untuk membantu sektor

pertanian terutama berkaitan dengan penghematan input produksi bagi petani.

Pengadaan pupuk bersubsidi adalah dari produsen dengan sistem rayonisasi.

Penyaluran pupuk bersubsidi diatur berdasarkan mekanisme penyaluran

yang telah ditetapkan pemerintah dari Lini I sampai kepada petani. Pengadaan dan

penyaluran pupuk bersubsidi ini juga diadakan pengawasan terutama berkaitan

dengan prinsip enam tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dari

pengawasan ini akan ada suatu evaluasi tentang pengadaan dan penyaluran pupuk

bersubsidi oleh KP3 daerah bahwa kebijakan subsidi pupuk untuk sektor pertanian

berupa penetapan HET pada pupuk. Penetapan HET ini bertujuan untuk

membantu biaya produksi pertanian. Untuk mengukur kebijakan subsidi pupuk

terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan, namun yang menjadi fokus

dalam penelitian ini adalah indikator tepat harga dan tepat jumlah. Indikator tepat

harga dapat dilihat berdasarkan kesesuaian harga pupuk bersubsidi yang dibeli

petani dengan HET yang ditetapkan pemerintah, untuk indikator tepat jumlah

dapat dilihat berdasarkan penggunaan pupuk oleh para petani. Kerangka pikir

akan dijelaskan pada gambar 2.1 adalah;

35

Gambar2.1

Skema Alur Kerangka Pikir

Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Kesesuaian harga dan jumlah pupuk bersubsidi

Tepat harga Tepat jumlah

Pendapatan

36

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan diDesa Samaenre Kecamatan Mattiro

Sompe Kabupaten Pinrang, Sedangkan waktu yang diperlukaan untuk

penelitian membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan lamanya.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu

dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap studi kasus fenomena

sosial tertentu.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yang merujuk pada

penelitian studi kasus tentang Implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi

di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

C. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari informanberdasarkan hasil

wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-

referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang diperoleh

dari lokasi penelitian.

36

37

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini adalah purposive sampling di

mana informan dipilih secara langsung karena mereka melaksanakan kebijakan

distribusi pupuk bersubsidi di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe

Kabupaten Pinrang. Adapun informan yaitu:

Tabel 3.1.Nama Informan atau Responden

No Nama Informan Inisial Jabatan Jumlah

1. Hj. Andi Mustiah Adinda AMA Kepala Dinas

Pertanian 1 Orang

2. Drs. Muh. Amran Kudus MAK Karyawan Dinas

Pertanian 1 Orang

3. H. Sultan SN Tokoh Masyarakat 1 Orang

4. Rusman RM Petani 1 Orang

5. Budiman MN Petani 1 Orang

6. Muh. Tahir MT Petani 1 Orang

7. Muh. Arif MAR Petani 1 Orang

Jumlah Informan 7 Orang

(Sumber BPS: 2016)

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan sebagaimana yang diharapkan

dalam tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai

berikut :

1. Observasi (pengamatan)

Pengamatan langsung adalah pengamatan yang dilakukan tanpa perantara

terhadap objek yang diteliti.

2. Wawancara

38

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data atau

mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan dengan

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan

dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan

sumber-sumber informasi dari hasil pelaksanaan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif

model miles dan huberman. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun

secara sistematis data yang diperoleh dari:

1. Observasi

2. Wawancara

3. Dokumentasi

G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari

konsep keasahihan data (Validitas) dan keandalan (Realibitas).

Menurut Moleong dalam bukunya Sugiyono (2010 :324) mengemukakan

bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian harus memenuhi

beberapa persyaratan.

39

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Pinrang

1.1.Karakteristik Kab. Pinrang

1.1.1. Luas dan Batas Administrasi

Kabupaten Pinrang mempunyai luas wilayah 1.967 km persegi, memiliki

daerah administratif 12 kecamatan, dan terdiri 39 Kelurahan dan 69 Desa yang

meliputi 81 Lingkungan dan 168 Dusun.

Adapun batas wilayah Kabupaten Pinrang sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Sidrap

3. Sebelah Barat dengan Selat Makassar serta Kabupaten Polewali Mandar

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Parepare.

1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Pinrang berada ± 180 Km dari Kota Makassar terletak pada

koordinat antara 4º10’30” sampai 3º19’13” Lintang Selatan dan 119º26’30”

sampai 119º47’20”Bujur Timur. Kabupaten Pinrang berada pada perbatasan

dengan Provinsi Sulawesi Barat, serta menjadi jalur lintas darat dari dua jalur

utama, baik antar provinsi dan antar kabupaten di Selawesi Selatan, yakni dari

arah selatan: Makassar, Parepare ke wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dan dari

arah Timur: kabupaten-kabupaten di bagian timur dan tengah Sulawesi Selatan

menuju Provinsi Sulawesi Barat.

39

40

1.1.3. Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Pinrang memiliki rentang yang cukup lebar,

mulai dari dataran dengan ketinggian 0 m di atas permukaan laut hingga dataran

yang memiliki ketinggian di atas 1000 m di atas permukaan laut (dpl). Dataran

yang terletak pada ketinggian 1000 m di atas permukaan laut sebagian besar

terletak di bagian tengah hingga utara Kabupaten Pinrang terutama pada daerah

yang berbatasan dengan Kabupaten Toraja. Klasifikasi ketinggian/ topografi di

Kabupaten Pinrang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Ketinggian 0 – 100 m dpl

Wilayah yang termasuk ke dalam daerah ketinggian ini sebagian besar

terletak di wilayah pesisir yang meliputi beberapa wilayah kecamatan yakni

Kecamatan Mattiro Sompe, Lanrisang, Watang Sawitto, Tiroang, Patampanua dan

Kecamatan Cempa.


Wilayah yang termasuk ke dalam daerah dengan ketinggian ini meliputi

beberapa wilayah kecamatan yakni Kecamatan Suppa, Mattiro Bulu, dan

Kecamatan Paleteang.


Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini sebagian kecil

wilayah meliputi Kecamatan Duampanua.

4. Ketinggian di atas 1000 m dpl

Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini terdiri dari

sebagian Kecamatan Lembang dan Batulappa

41

1.1.4. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Pinrang berada ± 180 Km dari Kota Makassar terletak pada

koordinat antara 4º10’30” sampai 3º19’13” Lintang Selatan dan 119º26’30”

sampai 119º47’20”Bujur Timur. Kabupaten Pinrang berada pada perbatasan

dengan Provinsi Sulawesi Barat, serta menjadi jalur lintas darat dari dua jalur

utama, baik antar provinsi dan antar kabupaten di Selawesi Selatan, yakni dari

arah selatan: Makassar, Parepare ke wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dan dari

arah Timur: kabupaten-kabupaten di bagian timur dan tengah Sulawesi Selatan

menuju Provinsi Sulawesi Barat.

1.1.5. Geologi

Geologi wilayah Kabupaten Pinrang dari hasil pengamatan dan kompilasi

Peta Geologi Kabupaten Pinrang, maka susunan lapisan batuan dapat diuraikan

sebagai berikut :

1. Endapan alluvium dan sungai, Endapan alluvium dan sungai mempunyai

ketebalan antara 100-150 meter, terdiri dari atas lempung, lanau, pasir dan

kerikil. Pada umumnya endapan lapisan ini mempunyai kelulusan air yang

bervariasi dan kecil hingga tinggi. Potensi air tanah dangkal cukup besar

tetapi sebagian wilayah kualitasnya kurang baik. Muka air tanah dangkal 1-

1,50 meter.

2. Batuan gunung api tersusun atas breksi dengan komponen bersusun trakhit

dan andesit, tufa batu apung, batu pasir terfaan, konglomerat dan breki

terfaan, ketebalannya berkisar 500 meter, penyebarannya dibagian utara Kota

Pinrang, Sekitar Bulu Lemo, Bulu Pakoro sedangkan dibagian selatan sekitar

42

Bulu Manarang, Bulu Paleteang, Bulu Lasako (berbatasan dengan Parepare).

Kearah Bungin terdapat batu gamping terumbu yang umumnya relatif sama

dengan batuan gunung api.

3. Batuan aliran lava, Batuan aliran lava bersusun trakhit abu-abu muda hingga

putih, bekekar tiang, penyebarannya kearah daerah Kabupaten Pinrang, yaitu

sekitar Kecamatan Lembang dan Kecamatan Duampanua.

4. Batuan konglomerat (Formasi Walanae), Batuan ini terletak dibagian Timur

Laut Pinrang, sekitar Malimpung sampai kewilayah Kabupaten Sidrap,

satuan batuan ini terdiri atas konglomerat, sedikit batu pasir glakonit dan

serpih dan membentuk morfologi bergelombang dan tebalnya kira-kira

hingga 400 meter.

5. Batuan lava bersusun basol hingga andesit, Satuan batuan ini berbentuk lava

bantal, breksi andesit piroksin dan andesit trakhit. Tebalnya 50 hingga 100

meter dengan penyebaran sekitar Bulu Tirasa dan Pakoro.

6. Batu pasir, Satuan batuan ini bersusun andesit, batu lanau, konglomerat dan

breksi. Struktur sesar diperkirakan terdapat pada batuan aliran lava dan batu

pasir bersusun andesit, berupa sesar normal.

1.1.6. Hidrologi

Di Kabupaten Pinrang, terdapat dua sungai besar yaitu sungai Mamasa dan

Sungai Saddang, dimana sungai Mamasa sebenarnya masih merupakan anak

sungai Saddang.

43

Saat ini sungai Mamasa dimanfaatkan untuk keperluan Pembangkit Listrik

Tenaga Air (PLTA) Bakaru yang berlokasi di Desa Ulu Saddang. Kecamatan

Lembang.

PLTA yang ada ini selain untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten

Pinrang, juga untuk memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sedangkan Sungai Saddang dimanfaatkan untuk pengairan pertanian dengan

cakupan pelayanan selain Kabupaten Pinrang juga melayani Kabupaten

Sidrap.

1.1.7. Klimatologi

Klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson, tipe iklim Wilayah Kabupaten

Pinrang termasuk tipe A dan B dengan curah hujan terjadi pada bulan Desember

hingga Juni dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret. Musim

kemarau terjadi pada bulan Juni sampai September. Kriteria tipe iklim menurut

Oldeman Syarifuddin bulan basah di Kabupaten Pinrang tercatat 7 - 9 bulan,

bulan lembab 1-2 bulan dan bulan kering 2-4 bulan. Tipe iklim menurut

klasifikasi Oldeman Syarifuddin adalah iklim B dan C. Curah hujan tahunan

berkisar antara 1073 mm sampai 2910 mm, Evaporasi rata-rata tahunan di

Kabupaten Pinrang berkisar antara 5,5 mm/hari sampai 8,7 mm/hari. Suhu rata-

rata normal antara 27°C dengan kelembaban udara 82% - 85%.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Pinrang, rata-rata curah hujan di

Kabupaten Pinrang pada tahun 2012 sebesar 102,58 mm/bulan. Curah hujan

terendah terjadi pada bulan September yakni sebesar 32 Mm, sedangkan curah

hujan tertinggi terjadi pada bulan April yakni sebesar 179 Mm.

44

1.1.8. Kawasan Budidaya

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pinrang merupakan rencana

distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Pinrang yang meliputi

rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang

untuk fungsi budidaya.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pinrang berfungsi :

1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat

dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah Kabupaten Pinrang.

2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang.

3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima

tahunan untuk dua puluh tahun, dan

4. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah

Kabupaten Pinrang.

1.1.9. Kawasan Pertanian

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu wilayah sentra produksi beras di

Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk Kawasan Bosowasipilu (kawasan

sentra produksi beras) dengan luas areal persawahan potensial ± 44.861 Ha

(22,87% luas wilayah Kabupaten Pinrang).

Jenis komoditi tanaman pangan selain padi yang merupakan komoditi

unggulan antara lain: jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau, dan kedele.

Pada dasarnya persebaran produksi tanaman pangan jenis padi di wilayah

Kabupaten Pinrang tersebar secara merata di seluruh wilayah, dimana semua

45

wilayah kecamatan memiliki areal persawahan yang produktif dengan sumber

pengairan dari irigasi teknis.

Sedangkan kawasan tanaman pangan lahan kering yang merupakan

kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman

palawija, holtikultura atau tanaman pangan tahunan, pengembangan kegiatannya

tersebar merata diseluruh wilayah kecamatan dengan luas areal yang diarahkan

untuk pengembangan lahan kering adalah 30.914 ha.

B. Hasil Penelitian Berdasarkan Karakterisrik Responden

Berdasarkan karakteristik responden sebanyak 7 orang responden

dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan

a. Jenis kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin Frekuensi Persentase

Laki-laki 6 85

Perempuan 1 14,2

Jumlah 7 100

Sumber : Data Primer (diolah), 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis umur yang merespons tentang

Implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Desa Samaenre Kecamatan

Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis

kelamin yang merespons tentang, yang terlihat dari perbedaan persentase berjenis

kelamin laki-laki (85,7) dan berjenis kelamin perempuan (14,2).

46

b. Umur

Karakteristik responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur Frekuensi Persentase

30 2 28,57

35 1 14,28

55 1 14,28

56 3 42,85

Jumlah 7 100

Sumber : Data Primer (diolah), 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis umur yang merespons tentang


Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, yang terlihat dari perbedaan persentase umur

adalah umur 30 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 28,57, umur 35 tahun

berjumlah 1 orang dengan persentase 14,28, umur 55 tahun berjumlah 1 orang

dengan persentase 14,28, dan umur 56 tahun berjumlah 3 orang dengan persentase

42,85.

c. Tingkat Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Frekuensi Persentase

SD 1 14,28

SMP 0 0

SMA 2 28,57

S1 4 57,14

Jumlah 30 100

Sumber : Data primer ( diolah ), 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa jenis tingkat pendidikan yang merespon


47

Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang adalah responden yang berpendidikan SD

berjumlah 1 orang dengan perentase sebesar 14,28, SMA berjumlah 2 orang

dengan persentase sebesar 28,57, dan berpendidikan S1 berjumlah 4 orang dengan

perentase sebesar 57,14.

Berdasarkan hasil wawancara langsung oleh AMA kepala dinas pertanian

di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, tentang

Implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi diDesa Samaenre Kecamatan

Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang bahwa;

1. Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi diDesa Samaenre

Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

“Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah suatu cara agar sebuah

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan merupakan tahap

yang paling penting dalam proses kebijakan”.(Hasil wawancara AMA pada

tanggal 6 maret tahun 2017).

Dari hasil wawancara penulis , maka dapat disimpulkan bahwa

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat

mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling

penting dalam proses kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung oleh MAK karyawan dinas

pertanian di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang,

tentang Implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi diDesa Samaenre

Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang bahwa;

“Implementasi kebijakan berkaitan dengan berbagai kegiatan yang

diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif

mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan

kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif

mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, Unit-unit dan teknik

48

yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi

terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan

mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan”. (Hasil wawancara MAK pada

tanggal 6 maret tahun 2017).

Dari hasil wawancara penulis, maka dapat disimpulkan bahwa

Implementasi kebijakan berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk

merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk

mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah

diseleksi dari berbagai unik dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan

program penyaluran pupuk bersubsidi.

Berdasarkan hasil wawancara langsung oleh parah petani (RM, MN, MT,

dan MAR) di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang,

tentang Implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi diDesa Samaenre


“Implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang

terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas

pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur.

Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang

memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau

kegiatan dan program pemerintah.”(Hasil wawancara RM,MN,MT, dan MAR

pada tanggal 6 maret tahun 2017).

Dari hasil wawancara penulis, maka dapat disimpulkan bahwa

Implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi

setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada

suatu kebijakan.

49

a. Komunikasi

Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu

didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan

yang diinginkan.



tentang komunikasi pupuk bersubsidi diDesa Samaenre Kecamatan Mattiro

Sompe Kabupaten Pinrang bahwa;

“Sebuah strategi dasar yang akan menjadi panutan dan sebuah pengatur

rancangan dalam proses komunikasi. Sedangkan konsep komunikasi adalah

sarana mengimplementasikan hasil rancangan dari beberapa teori yang sudah

diterapkan.”(Hasil wawancara RM,MN,MT, dan MAR pada tanggal 6 maret

tahun 2017).

“Karena seorang Komunikator itu harus mempunyai kemampuan komunikasi

yang baik supaya seorang komunikan dapat menangkap pesan secara cepat dan

tepat. ”(Hasil wawancara RM,MN,MT, dan MAR pada tanggal 6 maret tahun

2017).

b. Sumber daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya

manusia maupun sumber daya non manusia.



tentang sumber daya pupuk bersubsidi diDesa Samaenre Kecamatan Mattiro

Sompe Kabupaten Pinrang bahwa;

“Program pupuk bersubsidi mengacu pada penggunaan pupuk yang fektif,

yakni pemupukan berimbang sesuai rekomendasi spesifik lokasi atau standar

teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan. Dalam penerapan pemupukan

berimbang sangat dibutuhkan modal yang cukup.”(Hasil wawancara RM,MN,MT,

dan MAR pada tanggal 6 maret tahun 2017).

50

c. Disposisi



tentang disposisi pupuk bersubsidi diDesa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe

Kabupaten Pinrang bahwa;

“Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak

mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah

hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang

mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.”(Hasil

wawancara RM,MN,MT, dan MAR pada tanggal 6 maret tahun 2017).

d. Birokrasi



tentang birokrasi pupuk bersubsidi diDesa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe

Kabupaten Pinrang bahwa;

“Mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur

birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia,

atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan

mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan

kebijakan tersebut tida.”(Hasil wawancara RM,MN,MT, dan MAR pada tanggal

6 maret tahun 2017).

2. Pengaruh tepat harga (harga terjangkau)



tentang pengaruh tepat harga pupuk bersubsidi diDesa Samaenre Kecamatan


51

“Pemberian subsidi harga pupuk oleh pemerintah melalui pengadaan

pupuk bersubsidi diDesa Samaenre merupakan subsidi bagi subsektor ekonomi

dengan pendekatan supply side akan diketahui berapa perubahan yang terjadi

akibat adanya subsidi di sektor industri kimia dan pupuk, dengan asumsi sektor

lain tidak ikut menaikkan atau mengurangi subsidi, dan pembiayaan terhadap

input primer lain juga tidak mengalami perubahan.” (Hasil wawancara MAK


Dari hasil wawancara penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Pemberian

subsidi harga pupuk oleh pemerintah melalui pengadaan pupuk bersubsidi

merupakan subsidi bagi subsektor ekonomi dengan pendekatan supply side akan

diketahui berapa perubahan yang terjadi akibat adanya subsidi di sektor industri

kimia.



tentang pengaruh tepat harga (harga terjangkau) pupuk bersubsidi diDesa

Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang bahwa;

“Indikator tepat harga dapat dilihat dari tempat penebusan pupuk

bersubsidi sesuai dengan ketentuan, pembelian bupuk Bersubsidi harus sesuai

dengan pengecer resmi yang telah ditunjuk.” (Hasil wawancara RM, MN,

MT, dan MAR pada tanggal 6 maret tahun 2017).

Dari hasil wawancara penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Indikator

tepat harga dapat dilihat dari tempat penebusan pupuk bersubsidi berdasarkan

mekanisme penyaluran yang telah ditetapkan pemerintah.



tentang pengaruh tepat harga pupuk bersubsidi diDesa Samaenre Kecamatan


52

“Tepat harga adalah kondisi dimana harga pembelian pupuk organik oleh

petani secara kontan sama dengan HET dan efektivitas distribusi subsidi pupuk

organik oleh pemerintah dalam indikator tepat harga, dikategorikan sangat

efektif.”(Hasil wawancara RM,MN,MT, dan MAR pada tanggal 6 maret tahun

2017).

Dari hasil wawancara penulis, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas

distribusi subsidi pupuk organik oleh pemerintah dalam indikator tepat harga

adalah kategori sangat efektif.

3. Pengaruh tepat jumlah (jumlah terjangkau)

Berdasarkan hasil wawancara langsung oleh AMK karyawan dinas


tentang pengaruh tepat jumlah pupuk bersubsidi diDesa Samaenre Kecamatan


“Pengaruh tepat jumlah pupuk organik yang diterima petani sesuai dengan

dosis yang dianjurkan Pemerintah dan efektivitas distribusi subsidi pupuk organik

oleh pemerintah dalam indikator tepat jumlah, dikategorikan sangat efektif.”

(Hasil wawancara AMK pada tanggal 6 maret tahun 2017).

Dari hasil wawancara penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Pengaruh

tepat jumlah pupuk organik yang diterima petani sesuai dengan dosis yang

dianjurkan Pemerintah dan efektivitas distribusi subsidi pupuk organik oleh

pemerintah dalam indikator tepat jumlah, dikategorikan sangat efektif.





“Untuk indikator tepat jumlah dapat dilihat berdasarkan penggunaan pupuk

oleh para petani dan Indikator tepat jumlah yang dimaksud adalah pemupukan

53

dilakukan sesuai dengan dosis atau jumlah berdasarkan analisa status hara

tanahdan kebutuhan tanaman jumlah pupuk yang tepat berdasarkan status dan

kebutuhan tanaman yang dianjurkan adalah kombinasi .” (Hasil wawancara MAK


Dari hasil wawancara penulis, maka dapat disimpulkan bahwa indikator

tepat jumlah dapat dilihat berdasarkan penggunaan pupuk oleh para petani dan

Indikator tepat jumlah yang dimaksud adalah pemupukan dilakukan sesuai dengan

dosis atau jumlah.





“Kebijakan subsidi pupuk belum dapat dikategorikan efektif dalam

indikator tepat jumlah. Oleh karena itu, perlu adanya penyuluhan dari pemerintah

kepada petani tentang penggunaan pupuk yang sesuai dengan anjuran agar hasil

produksi padi mereka lebih maksimal karena apabila penggunaan tidak sesuai

dengan anjuran baik di atas maupun di bawah anjuran akan mempengaruhi

produksi padi.”(Hasil wawancara RM,MN,MT, dan MAR pada tanggal 6 maret

tahun 2017).

Dari hasil wawancara penulis, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan

subsidi pupuk belum dapat dikategorikan efektif dalam indikator tepat jumlah.

Oleh karena itu, perlu adanya penyuluhan dari pemerintah kepada petani tentang

penggunaan pupuk yang sesuai dengan anjuran.

4. Kesesuaian harga dan jumlah pupuk bersubsidi



54

tentang kesesuaian harga dan jumlah pupuk bersubsidi diDesa Samaenre


“Kesesuaian harga pupuk yang diterima petani dengan harga yang

ditentukan Pemerintah berhubungan sangat nyata dengan respon petani padi

terhadap subsidi pupuk melalui kios tani, selanjutnya ketepatan waktu penyaluran

pupuk, luas lahan, dan lama berusahatani berhubungan nyata dengan respon

petani padi terhadap subsidi pupuk melalui kios tani dan banyaknya petani yang

membeli pupuk di kios tani, besarnya jumlah pupuk yang dibeli petani di kios tani

serta jenis pupuk yang dibeli petani di kios tani”(Hasil wawancara RM,MN,MT,

dan MAR pada tanggal 6 maret tahun 2017).

Dari hasil wawancara penulis, maka dapat disimpulkan bahwa kesesuaian

harga pupuk yang diterima petani dengan harga yang ditentukan Pemerintah

berhubungan sangat nyata dengan respon petani padi terhadap subsidi pupuk.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, maka dapat disimpulkan bahwa

berdasarkan Implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi diDesa Samaenre

Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang merupakan Implementasi

kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai

tujuannya. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan merupakan tahap

yang paling penting dalam proses kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling penting dalam

proses kebijakan dan efektivitas distribusi subsidi pupuk organik oleh pemerintah

dalam indikator tepat harga dan tepat jumlah adalah kategori sangat efektif.

Pemberian subsidi harga pupuk oleh pemerintah melalui pengadaan pupuk

bersubsidi merupakan subsidi bagi subsektor ekonomi dengan pendekatan supply

side akan diketahui berapa perubahan yang terjadi akibat adanya subsidi di sektor

industri kimia. kebijakan subsidi pupuk belum dapat dikategorikan efektif dalam

55

indikator tepat jumlah. Oleh karena itu, perlu adanya penyuluhan dari pemerintah

kepada petani tentang penggunaan pupuk yang sesuai dengan anjuran.

56

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan

dapat mencapai tujuannya

2. Pemberian subsidi harga pupuk oleh pemerintah melalui pengadaan pupuk

bersubsidi merupakan subsidi bagi subsektor ekonomi dengan pendekatan

supply side akan diketahui berapa perubahan yang terjadi akibat adanya

subsidi di sektor industri kimia

3. Pengaruh tepat jumlah pupuk organik yang diterima petani sesuai dengan

dosis yang dianjurkan Pemerintah dan efektivitas distribusi subsidi pupuk

organik oleh pemerintah dalam indikator tepat jumlah, dikategorikan sangat

efektif.

4. Kesesuaian harga pupuk yang diterima petani dengan harga yang ditentukan

Pemerintah berhubungan sangat nyata dengan respon petani padi terhadap

subsidi pupuk

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah dapat melindungi petani yang pada akhirnya bisa

meningkatkan produktivitas dan meningkatkan taraf ekonomi para petani.

2. Diperlukan adanya dukungan penyediaan pupuk yang memenuhi prinsip dari

segi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.

56

57

DAFTAR PUSTAKA

Agustino. 2006. Pengertian Implementasi Kebijakan menurut Bardach. SKRIPSI.

Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Semarang.

Agustino. 2006. Pengertian Implementasi Kebijakan menurut Metter. SKRIPSI.


Agustino. 2006. Pengertian Implementasi Kebijakan menurut Mazmanian dan

Sabatier.SKRIPSI. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Semarang

Ardiyanto Wahyu. 2013. Kajian Pupuk Bersubsidi Di Pekalongan (Studi Kasus di

Kecamatan Kesesi).SKRIPSI. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Semarang

David L. Weimer dan Aidan R. Vining.1980. Faktor-faktor yang mempengaruhi

Keberhasilan Implementasi Kebijakan.SKRIPSI. Fakultas Ekonomika dan

Bisnis. Semarang.

Emile Durkheim. 2002. Pengertian Masyarakat. SKRIPSI. Fakultas Ekonomika

dan Bisnis. Semarang.

Emzir.2007.Metodologi Penelitian Pendidikan.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

George C. Edward III.2007. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan

Implementasi Kebijakan.SKRIPSI. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

Semarang

Karl Marx. 2009. Pengertian Masyarakat. SKRIPSI. Fakultas Ekonomika dan

Bisnis. Semarang.

Koentjaraningrat. 2000. Pengertian Masyarakat. SKRIPSI. Fakultas Ekonomika

dan Bisnis. Semarang.

Mazmanian & Sabatier.2008. Pengertian Implentasi Kebijakan.SKRIPSI.


Metter & Horn.2000. Pengertian Implentasi Kebijakan.SKRIPSI. Fakultas

Ekonomika dan Bisnis. Semarang.

Merilee S. Grindle.2000. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan

Implementasi Kebijakan.SKRIPSI. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

Semarang

Paul B. Horton & C.Hunt. 2002. Pengertian Masyarakat. SKRIPSI. Fakultas

Ekonomika dan Bisnis. Semarang.

57

58

Peraturan Bupati Pekalongan.2012. Nomor 4 Tahun 2012. Alokasi pupuk

bersubsidi dihitung sesuai anjuran pemupukan berimbang.

Peraturan Menteri Pertanian.2016. Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang

kebutuhan pupuk bersubsidi di sektor pertanian

Peraturan Menteri Pertanian.2007. Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang

pemupukan berimbang.

Ralp Linton. 1968. Pengertian Masyarakat. SKRIPSI. Fakultas Ekonomika dan

Bisnis. Semarang.

Selo Sumarjan.2000. Pengertian Masyarakat. SKRIPSI. Fakultas Ekonomika dan

Bisnis. Semarang.

SK Memperindag.2003. nomor 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003

bahwa yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi adalah pupuk yang

pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk

kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah

Sugiyono, T. 2010. Dasar-Dasar Statistika. JIRCAS

Sukardi. 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan. Yogyakarta: PT Bumi Aksara.

Susila & Drajat.2008. Kajian Pupuk Bersubsidi Di Pekalongan (Studi Kasus di

Kecamatan Kesesi).SKRIPSI. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Semarang

Tiro, M. A. 2008. Dasar-Dasar Statistika. Makassar: Andira Publisher

Tim Penyusun FKIP Unismuh Makassar. 2012. Pedoman Penulisan SKRIPSI.

Makassar: FKIP Unismuh Makassar.

Tim Penyusun Pedoman Tugas Akhir. 2009. Pedoman Tugas Akhir D III FE

UNPAK. Bogor.

Titmuss.2000. Pengertian kebijakan. SKRIPSI. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

Semarang.

IKBAL. Di lahirkan di Pinrang, 28 September 1993 dari pasangan Ayahanda Nasir

dan Ibunda Sukarni. Penulis tamat Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2005 di SDN 96

Citta Kab.Soppeng.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah

Pertama (SMP) di SMPN 4 Liliriaja Kab.Soppeng dan tamat pada tahun 2009,

kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas

(SMA) di SMA Negeri 1 Liliriaja Kab.Soppeng dan tamat pada tahun 2012. Pada

tahun yang sama, penulis diterima di Universitas Muhammadiyah Makassar melalui

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) pada program S1 Jurusan Ilmu

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan selesai tahun 2016, dengan judul

Skripsi: “Relasi Pemerintah Dan Masyarakat Sekitar Dalam Pengelolaan Hutan

Lindung Bulu Dua Di Kabupaten Soppeng”.

Penulis juga aktif diorganisasi Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng (IMPS)

Komisariat Unismuh Makassar Cabang Soppeng.

SKRIPSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK …

Documents

Transcript of SKRIPSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK …