472

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

❖ Aan Effendi, Freddy Poernomo dan IG. NG Indra S. Ranuh, cet. 1, Teori

Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).

❖ A’an Efendi dan Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, (Jakarta : Sinar

Grafika, 2017).

❖ Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum cet. 1 (Bandung : PT

Citra Aditya Bakti, 2004).

❖ Abdul Latif, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi,

(Jakarta : Prenana Media Group, 2016).

❖ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),

(Jakarta : Gunung Agung, 2002).

❖ Adrian Suteki, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta : Raih Asa

Sukses, 2015).

❖ Alexander Brink, Corporate Governance and Business Ethics, (Jerman :

Springer, 2011).

❖ Alexander Roberts dkk., Strategic Risk Management, (Great Britain : Robert,

Wallace, McClure, 2003).

❖ Anwarul Yaqin, Legal Research and Writing, (Malaysia : LexisNexis Malaysia

Sdn Bhd, 2007).

❖ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, ed. 1, cet. 16, (Jakarta :

Rajawali Pers, 2016).

❖ Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang

dan Generasi (Yogyakarta : Genta Publishing, 2013).

❖ Bhekti Suryani, 215 Tanya Jawab PT Perseroan Terbatas, (Jakarta : Laskar

Aksara, 2013).

❖ Bramantyo Djohanputro, Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi : Panduan

Penerapan dan Pengembangan, cet. Ke-V, (Jakarta : Gramedia, 2012).

❖ Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary – Eight Edition, (USA : West, a

Thomson Business, 2004).

473

❖ Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Ke

Arah Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007).

❖ Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta Sinar : Grafika, 2000).

❖ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Cet. 7,(Jakarta:

Bumi Aksara, 2005).

❖ Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, Manajemen Risiko dan Asuransi :

Tinjauan Teoritis dan Implementasinya, (Yogyakarta : Center for Academic

Publishing Service, 2017).

❖ Daniel S. Lev., Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia, (Cornell

University Press, Itcha and London, 1972).

❖ Dewi Hanggraeni, Manajemen Risiko Perusahaan Terintegrasi Berbasis ISO

31000 : Teori dan Hasil Penelitian. (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas

Ekonomi Universitas Indonesia, 2016).

❖ Dragan Milonavic, A Primer in the Sociology of Law : Second Edition, (New

York : Harrow and Heston, 1994).

❖ Ejan Mackaay, Law and Economics for Civil Law Systems, (UK : Edward Elgar

Publishing Limited, 2013).

❖ Erman Rajagukguk, Butir-butir Hukum Ekonomi, (Jakarta : Lembaga Studi

Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011)

❖ Erman Rajagukguk, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk

Perseroan Terbatas, cet. 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Fakultas

Hukum, 2016).

❖ Esmi Warassih Pujirahayu, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis,

(Semarang, Suryandaru Utama, 2005).

❖ Gatot Supramono, BUMN Ditinjau dari Segi Hukum Perdata, (Jakarta : Rineka

Cipta, 2016).

❖ Gregory Monahan Enterprise Risk Management: A Methodology for Achieving

Strategic Objectives. (USA : John Wiley & Sons, 2008).

❖ Gustav Radbruch, Einfuehrung In Die rechtswissenschaft, (Stuttgart: Koehler

Verlag, 1961).

❖ Hans Kelsen, Teori Hukum Murni : Konsep Hukum, diterjemahkan oleh Drs.

Somardi, cet. 1, ed. Terbatas, (Jakarta : Rimdi Press, 1995).

474

❖ Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (Bandung : Nusa

Media, 2015).

❖ Hans Kelsen, Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif,

(Bandung : Nusa Media, 2018).

❖ Harold Kerzner, Project Management : A System Approach to Planning,

Scheduling, and Controlling, 10th Editition (New Jersey : John Wiley & Sons,

Inc, 2009).

❖ Herman Darmawi, Manajemen Risiko Edisi 2, cet. 1 (Jakarta : PT Bumi Aksara,

2016).

❖ Hery, Manajemen Risiko Bisnis, (Jakarta : PT Grasindo, 2015).

❖ Husaini Usman dan Poernomo Setiady, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta :

Ghalia Indonesia, 1996).

❖ Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 1 : Mengidentifikasi Risiko Pasar,

Operasional, dan Kredit Bank, (Jakarta : PT Gramedia, 2015).

❖ Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 2 : Mengidentifikasi Risiko

Likuiditas, Reputasi, Hukum, Kepatuhan dan Strategik Bank, (Jakarta : PT

Gramedia, 2015).

❖ Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 3 : Mengendalikan Manajemen

Risiko Bank, (Jakarta : PT Gramedia, 2015).

❖ Ikatan Bankir Indonesia, Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan, (Jakarta :

PT Gramedia, 2016).

❖ Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko, (Jakarta

: PT Gramedia, 2016).

❖ Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation,

(Kitchener : Batoche Books, 2000).

❖ JJ. H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti,

2015).

❖ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif cet. 3

(Malang : Bayumedia Publishing, 2007).

❖ Johnny Ibrahim, Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya Terhadap

Badan Hukum Privat, (Jakarta : Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2, Mei

2011).

❖ Kasidi, Manajemen Risiko, cet. 2 (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2014).

475

❖ Katherine Reid, Risk e-business : A Framework for legal risk management

developd through an analysis of selected legal risks in Internet commerce,

(Australia : University of New South Wales, 2000).

❖ Kit Sadgrove, The Complete Guide to Business Risk Management, (New York

: Routledge, 2016).

❖ Lawrence M. Friedman, American Law : An Introduction, 2nd Edition,

penerjemah Wishnu Basuki, cet. 1 (Jakarta : PT Tatanusa, 2001).

❖ Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, (New

York : Russel Sage Foundation, 1975).

❖ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung :

Nusa Media, 2017).

❖ Leo J. Susilo, Governance, Risk Management, and Compliance, (Jakarta : PT

Grasindo, 2017).

❖ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 2009).

❖ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan : Dasar-dasar dan

Pembentukannya, (Yogyakarta : Kanisius, 2008).

❖ Maria G.S. Soetopo Conboy dan Indriyanto Seno Adji, Economic Analysis of

Law : Krisis Keuangan dan Kebijakan Pemerintah, (Jakarta : Diadit Media,

2015).

❖ M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas¸(Jakarta : Sinar Grafika, 2013).

❖ M. Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, (Jakarta : Bina

Aksara, 1984).

❖ Muhamad Ali Safa’at, Konsep Hukum H.L.A. Hart, cet. 1, (Jakarta : Penerbit

Konstitusi Press, 2016).

❖ Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, Hukum Keuangan

Negara : Teori dan Praktik, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016).

❖ Muhammad Syukri Albani Nasution dkk, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat,

cet. 2, (Jakarta : Kencana, 2017).

❖ Munir Fuady, Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan

Eksesitensinya Dalam Hukum Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

476

❖ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer,

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017).

❖ Nur Hidayat, Corporate Tax Risk Management : Manajemen Risiko Perpajakan

Perusahaan, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2015).

❖ Pandji Anoraga, BUMN, Swasta, dan Koperasi: Tiga Pelaku Ekonomi. (Jakarta:

Pustaka Jaya, 1995).

❖ Pardjo Yap, Panduan Praktis Manajemen Risiko Perusahaan, (Jakarta :

Growing Publishing, 2017).

❖ Paul Hopkin, Fundamentals of Risk Management, (India : Replika Press Pvt

Ltc, 2010).

❖ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Prenada Media, 2005).

❖ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum cet. 2 (Jakarta : Kencana, 2008).

❖ Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi,

(Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011).

❖ Rahayu Hartini, BUMN Persero : Konsep Keuangan Negara dan Hukum

Kepailitan di Indonesia, (Malang : Setara Press, 2017).

❖ Richard A. Posner, Economic Analysis of Law : Fifth Edition, (New York :

Aspen Publisher Inc., 1998).

❖ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya

Bakti, 1999).

❖ Robert A.G. Monk dan Nell Minow, Corporate Governance : Fifth Edition,

(Cornwall : John Wiley & Sons, 2011).

❖ Ronny Kountur, Cara Mudah Asesmen Risiko Terintegrasi : Quantitative

Approach (Jakarta : PT Rap Indonesia, 2016).

❖ RR. Amara, Tinjauan Evaluatif Pengelolaan BUMN di Indonesia dan

Perbandingannya dengan BUMN di RRT, Uni Emirat Arab dan Rusia, (Jakarta

: Universitas Pendidikan Indonesia, 2016).

❖ Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-delik di Luar

KUHP, (Jakarta : Kencana, 2016).

❖ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Buku Kedua : Penerapan Teori Hukum

Pada Penelitian Tesis dan Disertasi ed. 1. Cet. 1, (Jakarta : PT RajaGrafindo

Persada, 2014).

477

❖ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada

Penelitian Tesis dan Disertasi ed. 1. Cet. 5, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,

2017).

❖ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2000).

❖ Setia Mulyawan, Manajemen Risiko, cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

❖ Sudaryono, Budaya & Perilaku Organisasi, cet. 1, (Jakarta : Lentera Ilmu

Cendekia, 2014).

❖ Soleman B Taneko, Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat, (Jakarta :

Rajawali Press, 1993).

❖ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, (Bandung : Remaja

Karya, 1985).

❖ Soerjono Soekanto, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris cet. 1,

(Jakarta : Ind-Hill Co, 1990).

❖ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Penerbit

Universitas Indonesia, 2007).

❖ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu

Tinjauan Singkat, Ed. 1, cet. 17, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015).

❖ Sofyan A. Djalil, Good Corporate Governance, (Jakarta : Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, 2000).

❖ Sudaryono, Budaya dan Perilaku Organisasi, (Jakarta : Lentera Ilmu Cendekia,

2014).

❖ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta:

Liberty, 2007).

❖ Sudjito, Ilmu Hukum Holistik : Studi Untuk Memahami Kompleksitas dan

Pengaturan Pengelolaan Irigasi, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,

2014).

❖ Toto Pranoto, Holding Company BUMN, (Jakarta : LM-FEB UI, 2017).

❖ W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum, ed. 1. Cet. 1 (Jakarta : Rajawali,

1990).

❖ Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, Moralitas Hukum, (Yogyakarta:

Genta Publishing. 2014).

478

Makalah, Kertas Kerja, Hasil Riset, Jurnal dan Artikel :

❖ Allianz Risk Barometer : Top Business Risk 2017, (Jerman: Allianz Global

Corporate & Specialty, 2017).

❖ Andrew S. Gold, A Decision Theory Approach to the Business Judgement Rule

: Reflections on Disney, Good Faith, and Judicial Uncertainty, (USA :

Maryland Law Review Volume 66 Issue 2 Article 5, 2007).

❖ Anette Mikes dan Robert S. Kaplan, Towards a Contingency Theory of

Enterprise Risk Management, (Working Paper pada Kongres AAA di Anaheim,

Agustus 2013, dan di Orlando pada Januari 2014).

❖ Antony Allott, The Effetiveness of Law (USA : Valparaiso University Law

Review Vol. 15 No. 2, 1981).

❖ Association Actuarielle Internationale, Note on Enterprise Risk Management

for Capital and Solvency Purposes in the Insurance Industry, (Ontario : na,

2009).

❖ Bambang Siswaji dkk, Analisis Pengaruh Institusi terhadap Strategi dan

Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), (Bandung : Jurnal Manajemen

Teknologi, Volume 12 Nomor 3 tahun 2013).

❖ Berwin Leighton Paisner, Legal Risk Benchmarking Survey : Result and

analysis, (London : BLP, na).

❖ Business Council of Australia, Cost Benefit Analysis : Policy Essential,

(Business Council of Australia, 2012).

❖ Casualty Actuarial Society, Overview of Enterprise Risk Management,

(Arlinton, USA : na, 2003).

❖ Center for Information Policy Leadership Hunton & Williams, The Role of Risk

Management in Data Protection, (Paper 2 of the Project on Privacy Risk

Framework and Risk Based Approach to Privact, 2014).

❖ Chalida Kongprajya, The Study of Corporate Risk Disclosure in the case of Thai

Listed Companies, (Nothingham : University of Nothingham, 2010).

❖ Clerence J. Dias, Research on Legal Service and Poverty : Its Relevance to the

Design of Legal Service Program in Developing Countries (Wash. U.L.Q 147,

1975).

❖ Danar A. Susanto, Suprapto dan Juli Hadiyanto, Regulatory Impact Analysis

Terhadap Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib,

(Jurnal Standardisasi Volume 18 Nomor 3, November 2016).

479

❖ Danielle Blanchard dan Georges Dionne, Risk Management and Corporate

Governance, (Kanada : Montreal Conference, 7 May 2003).

❖ David B. Cunningham, Risk Management for Law Firms : From Plicy to

Practice, na.

❖ EY, Legal risk 2.0 : Show you’re in control, (UK : EY, 2016).

❖ Ezeosa Dafikpaku, The Strategic Implications of Enterprise Risk Management

: A Framework, (USA : Society of Actuaries, 2011).

❖ FRM Part I Book 1 : Foundations of Risk Management, (USA : Kaplan Inc,

2015).

❖ George A. Hay, The Past, Present and Future of Law and Economics, (Agenda,

Volume 3 Number 1, 1996).

❖ Goran Kovachev, Cost Analysis of the Regulatory Impact Assesment Process,

(Skopje : Center for Economic Analysis, 2017).

❖ Gustav Radbruch, Five Minutes of Legal Philosophy, (Oxford Journal of Legal

Studies, Vol. 26, No. 1, 2006), diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski Paulson

dan Stanley L. Paulson.

❖ Heather Leawoods, Gustav Radbruch : An Extraordinary Legal Philosopher,

(Washington University Journal of Law & Policy, Vol. 2, Januari 2000).

❖ Heinz-Peter Berg, Risk Management : Procedures, Methods and Experiences,

(RT&A #2 (17) Vol. 1, Juni 2000).

❖ Henny Juliani, Pertanggung jawaban Direksi BUMN Terhadap Perbuatan

Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, (Masalah-masalah Hukum,

Jilid 45 No. 4, Oktober 2016).

❖ Institute of Risk Management, A Risk Management Standard, (London :

Institute of Risk Management, 2002).

❖ Institute of Risk Management, Risk Appetite and Tolerance : Executive

Summary, (London : Institute of Risk Management, 2011).

❖ Institute of Risk Management, Risk Appetite and Tolerance : Consultation

Paper, (London : Institute of Risk Management, 2011).

❖ Institute of Risk Management, Risk Culture : Under the Microscope Guidance

for Boards, (London : Institute of Risk Management, 2012).

❖ Institute of Risk Management, Risk Culture : Resources for Practitioners,

(London : Institute of Risk Management, 2012).

480

❖ Institute of Risk Management, Risk Appetite Statements : Risk Snapshot,

(London : Institute of Risk Management, 2017).

❖ Institute of Risk Management : From the cube to the rainbow double helix : a

risk practitioner’s guide to the COSO ERM Framework, (London : Institute of

Risk Management, 2018).

❖ Institute of Risk Management, A Risk Practitioners Guide to ISO 31000:2018,

(London : Institute of Risk Management, 2018).

❖ Jaka Mulyata, Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/PUU-X/2012 tentang Judicual

Review Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2015).

❖ James R. Maxeiner, Legal Certainty : A European Alternative to American

Legal Indeterminacy?, (University of Baltimore Law, 2007).

❖ Jean dreze dan Nicholas Stern, The Theory of Cost Benefit Analysis, (North

Holland : Handbook of Public Economics, vol, II, edited by AJ Auerbach and

M. Feldstein, 1987, Elsevier Science Publisher).

❖ John E. Kennedy, Corporations : Powers –Ultra Vires—Problems Remaining

After Legislative and Judicial Modification of the Doctrine, (Nederland : Notre

Dame Law Review Volume 34 Issue 1 Article 7, 1958).

❖ JR Terblanche, Legal risk and compliance risk in the banking industry in South

Africa, (Afrika Selatan : Disertasi Pada Nort West University, 2013).

❖ Joni Hersch dan W. Kip Viscusi, Law and Economics as a Pillar of Legal

Education, (Nashville : Review of Law & Economics, 2012).

❖ Jurgen G. Backhaus , Economic Principles of Constitutions/ An Economic

Analysis of Contitutional Law, (Oakland : Independent Institutute Working

Paper Number 40, 2001).

❖ Karen Hardy, Managing Risk in Government : An Introduction to Enterprise

Risk Management, (Washington : IBM Center for The Business of

Governement, 2010).

❖ Katja Julie Wurtz, The definition of legal risk and its management by central

banks, (International In House Counsel Journal, Vol. 1. June 2007).

❖ Kevin Johnson dan Zane Swanson, Quantifying Legal Risk : A Method for

Managing Legal Risk, (Management Accounting Quarterly, Fall 2007, Vol. 9

No. 1).

481

❖ KPMG, Project Advisory : Project Risk Management, (New Zealand : na,

2014).

❖ Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2017.

❖ Laurence Crane dkk, Introduction to Risk Management, second edition (US :

Extention Risk Management Education and Risk Management Agency, 2013).

❖ Linda Allen, The Based Capital Accords and International Mortgage Markets:

A Survey of the Literature, (Kanada : na, 2003).

❖ Linda Spedding dan Adam Rose, Business Risk Management Handbook : A

sustainable approch, (USA : CIMA Publishing, 2008).

❖ Louis Kaplow dan Steven Shabell, Economic Analysis of Law, (Handbook of

Public Economis, 1999).

❖ Mahmoud Khraiwesh, Risk Management Measures in CMMI, (International

Journal of Software Enginering & Application, Vol. 3, No. 1. January 2012).

❖ Maria Ciorciari dan Peter Blattner, Enterprise Risk Management Maturity –

Level Assessment Tool, (Switzerland : Society of Actuaries, 2008).

❖ Marta Ra, Managing Risk : Assessing Risk Management Practice of Wealth

Management Institutions in Germany (Zurich : University of St. Gallen, School

of Management, Economics, Law, Social Sciences and International Affairs,

2017).

❖ Martin Noble dkk, Enterprise Risk Management for Insurers : China Survey,

(KPMG : Hongkong, 2010).

❖ Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode, dan Penelitian dalam Penelitian Hukum,

(Law Review Vol. V No. 3 edisi Maret 2006).

❖ Morgan O’Rourke, Exploring Risk Appetite and Risk Tolerance, (RIMS

Executive Report, 2012).

❖ Nanang Yusroni dan Dumadi Tri Resiyanto, Privatisasi Badan Usaha Milik

Negara (BUMN), Eksistensi, dan Kinerja Ekonomi Nasional Dalam Sistem

Ekonomi Pasar, (na : AKSES : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 2 nomor 3,

April 2007).

❖ OECD Principles of Corporate Governance 2004, (Perancis : OECD

Publication Service, 2004).

❖ OECD, Regulatory Impact Analysis in OECD Countries,, (Perancis : OECD

Publication Service, 2005).

482

❖ OECD Cost-Benefit Analysis and the Environment : Recent Developments,

(Perancis : OECD Publication Service, 2006).

❖ OECD, Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis

(RIA), (Perancis : OECD Publication Service, 2008).

❖ OECD, Risk Management and Corporate Governance, (Perancis : OECD

Publication Service, 2014).

❖ OECD, Managing Risk in the State Owned Enterprise in Asia, Stocktaking of

National Practices, (Perancis : OECD Publication Service, 2018).

❖ Oesterreichische Nationalbank, Guidelines on Operational Risk Management,

(Austria : Otto-Wagner-Platz, 2006).

❖ Paul J. Sobel dan Kurt F. Reding, governance with Enterprise Risk

Management, (USA : Management Accounting Quarterly, 2004, vol. 5 no. 2).

❖ Philip R. Wood WC, International legal risk for banks and corporate, (London

: Allen & Overy LLP, 2014).

❖ Richard Moorhead dan Steven Vaughan, Legal Risk : Definition, Management

and Ethics (London : Executive Report, na).

❖ RIMS Executive Report, Exploring Risk Appetite and Risk Tolerance, (New

York : RIMS, 2012).

❖ RIMS Executive Report, State of ERM Report 2015, (New York : RIMS, 2015).

❖ Risk and Insurance Management Society Report, Exploring Risk Appetite and

Risk Tolerance, 2012.

❖ Saifullah, Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi, (Handout,

Fakultas Syariah UIN Malang, 2004).

❖ Salinah Hj Togok dkk, Enterprise Risk Management Adoption in Malaysia : A

Disclosure Approach, (na : Asian Journal of Business and Accounting 9 (1),

2016.

❖ Sebastian Schneider dkk, Basel “IV”: What’s next for Banks? (na : McKinsey

& Company, 2017).

❖ Securities and Futures Commission, Core Operational and Financial Risk

Management Controls For Over-the-Counter Derivatives Activities of Persons

Licensed by or Registered with the Securities and Futures Commission,

(Hongkong, 2003).

483

❖ Setio Sapto Nugroho, Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, (Jakarta : Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang

Perekonomian Sekretariat Negara, 2009).

❖ Sen Yung, Manajemen Resiko Dalam Dunia Perbankan, (Jakarta : Jurnal

Sistem Informasi UKM, Vol. I, No. 1, Maret 20016).

❖ Soetandyo Wignjosoebroto, Terwujudnya Peradilan Yang IndependenDengan

Hakim Profesional Yang Tidak Memihak, (Dalam diskusi tentang“Kriteria dan

Pengertian Hakim Dalam Perspektif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis”yang

diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan PBNU-LPBHNU di Jakarta 8

September 2006).

❖ Tesano, Hirarkhisitas Kedudukan Peraturan Menteri dengan Peraturan

Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Ditinjau dari Undang-

undang nomor 12 tahun 2011, (Tesis).

❖ Tomasz Famulski, Economic Efficiency In Economic Analysis of Law, (Journal

of Finance and Financial Law, September 2017, vol. 3 (15)).

❖ The Ernst & Young Business Report 2010 – The Top 10 Risks for Global

Business, USA, 2010.

❖ The Institute Risk Management, Risk Appetite and Risk Tolerance, (London :

The Institute Risk Management, 2011).

❖ The Institute Risk Management, Risk Culture : Under the Microscope

Guidance for Boards, (London : The Institute Risk Management, 2012).

❖ The Institute Risk Management, The Journey from Model Validation to Model

Risk Management, (London : The Institute Risk Management, 2018).

❖ Thi Hoai Nga Nguyen, The Risk Management System in German Hard Coal

Companies and the Transference to Southeast Asia, (Jerman : Disertasi, 2013).

❖ Tobias Mahler, Tool-supported Legal Risk Management : A Roadmap, (Pusat

Penelitian Norwegia untuk Komputer dan Hukum, Universitas Oslo, Norwegia.

Makalah yang didanai oleh Dewan Penelitian Norwegia di bawah hibah proyek

ENFORCE.).

❖ Tobias Mahler dan Jon Bing: Contractual Risk Management in an ICT Context,

(Penelitian yang didukung oleh IKT SOS proyek ENFORCE (164382 / V30),

didanai oleh Dewan Penelitian Norwegia).

❖ Toby J.F. Bishop dkk, Managing the Business Risk of Fraud : A Practical

Guide, (USA : The Institute of Internal Auditors, na).

484

❖ Tomasz Famulski, Economic Efficiency In Economic Analysis of Law, (Journal

of Finance and Financial Law, September 2017, vol. 3 (15)).

❖ Queensland Government, A Guide to Risk Management, (Queensland :

Financial Management Branch of Queensland, 2011).

❖ United Nations Economic Commission for Europe, Risk Management in

Regulatory Frameworks : Towards a Better Management of Risks, (United

Nations New York and Geneva, 2012).

❖ World Economic Forum, The Global Risks Report 2018, (Jenewa : World

Economic Forum, 2018).

❖ Xavier Dupuis, Aplication and Limitation of Cost Benefit Analysis as Applied

to Cultural Development, (Unerco, 1985).

❖ Young Hoon Kwak dan Kenneth Scott LaPlace, Examining risk tolerance in

project-driven organization, (USA : Technovation 25, 2005).

❖ Zhao Xianbo dkk, Implementing Enterprise Risk Management In A Chinese

Construction Firm Based In Singapore, World Construction Conference 2012

– Global Challenges in Construction Industry 28 – 30 June 2012, Colombo, Sri

Lanka.

❖ Zurich Flood Resilience Alliance, Making Communities More Flood Resilient :

The Role of Cost Benefit Analysis and Other Decision – Support Tools in

Disaster Risk Reducition, (Zurich : 2014).

Standar Internasional dan Standar Indonesia :

❖ Actuarial Standards Board, Actuarial Standard of Practice no. 46 : Risk

Evaluation in Enterprise Risk Management, (Washington, USA : Enterprise

Risk Management Task Force of the Actuarial Standards Board, 2012).

❖ AS/NZS ISO 31000 – 2009 Risk Management – Principles and Guidelines.

❖ Basel Committee on Banking Supervision, Basel I Capital Accord, (Switzerland

: Bank for International Settlements, 1998).

❖ Basel Committee on Banking Supervision, Basel II Capital Accord :

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards,

(Switzerland : Bank for International Settlements, 2004).

❖ Basel Committee on Banking Supervision, Basel III : The Liquidity Coverage

Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools, (Switzerland : Bank for

International Settlements, 2013).

485

❖ Basel Committee on Banking Supervision, Basel III : A Global Regulatory

Framework for More Resilient Banks and Banking Systems (Revisions),

(Switzerland : Bank for International Settlements, 2017).

❖ Basel Committee on Banking Supervision, Basel III : Finalising Post Crisis

Reforms, (Switzerland : Bank for International Settlements, 2017).

❖ Federal Aviation Administration, Risk Management Handbook, (US : Federal

Aviation Administration, 2009).

❖ International Standard, ISO 31000 – 2009 Risk Management – Guidelines,

(Switzerland : ISO Copyright Office, 2009).

❖ International Standard, ISO/IEC CD 2 Guide 73 : 2009 Risk Management

Vocabulary, (Switzerland : ISO Copyright Office, 2009).

❖ International Standard, ISO 31000 – 2018 Risk Management – Guidelines

second edition, (Switzerland : ISO Copyright Office, 2018).

❖ Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Governance, (Jakarta :

Komite Nasional Kebijakan Governance, 2012).

❖ Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of

Knowledge (PMBK Guide), (Pennsylvania, USA : Project Management

Institute, Inc., 2017).

❖ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia,

(Jakarta : Pusat Bahasa, 2008).

❖ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission,

Enterprise Risk Management – Integrated Framework 2004, (New Jersey :

COSO, 2004).

❖ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission,

Enterprise Risk Management—Integrating with Strategy and Performance

2017, (New Jersey : COSO, 2017).

Peraturan Perundang-undangan :

❖ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli

Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

❖ Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

❖ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

486

❖ Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

❖ Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

❖ Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

❖ Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

❖ Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundangan-undangan.

❖ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang

Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik

Negara.

❖ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah.

❖ Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundangan-undangan.

❖ Peraturan Sekretaris Kabinet nomor 1 tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan,

Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet.

❖ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/Pmk.09/2008 Tentang Penerapan

Manajemen Risiko Di Lingkungan Departemen Keuangan.

❖ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.21/Men/2011 Tentang

Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan

Perikanan.

❖ Peraturan Menteri Negara BUMN nomor : PER–01/MBU/2011 tentang

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)

Pada Badan Usaha Milik Negara.

❖ Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per — 12/MBU/2012 Tentang

Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik

Negara.

❖ Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 Tentang

Penerapan Praktek Good Corporate Governance.

487

❖ Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN nomor : SK-16/S.MBU/2012

tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata

Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN.

❖ Peraturan Menteri Perhubungan nomor 56 tahun 2015 tentang Kegiatan

Penguasahaan di Bandar Udara.

❖ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2015 Tentang

Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

❖ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 2 / Pmk. 09/2 016 Tentang Penerapan

Manajemen Risi Ko Di Lingkungan Kementerian Keuangan

❖ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/Pmk.01/ 2016 Tentang Manajemen

Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan

❖ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 845 /Kmk.01/2016 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan

❖ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 2 Tahun 2017

Tentang Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan Di Industri

Pangan

❖ Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penerapan

Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan

Republik Indonesia.

❖ Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2017 Tentang

Manajemen Risiko Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

❖ Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 15 Tahun 2017 Tentang

Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

❖ Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Manajemen Risiko Di

Lingkungan Kementerian Sosial

❖ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 05 Tahun 2018

Tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Hukum

Dan Hak Asasi Manusia

❖ Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2018 Tentang

Manajemen Risiko Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

❖ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/Pmk.09/2008 Tentang Penerapan

Manajemen Risiko Di Lingkungan Departemen Keuangan

488

❖ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.21/Men/2011 Tentang

Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan

Perikanan.

❖ Peraturan Menteri Negara BUMN nomor : PER – 01/MBU/2011 tentang

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

❖ Peraturan Menteri Perhubungan nomor 56 tahun 2015 tentang Kegiatan

Penguasahaan di Bandar Udara.

❖ Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/6/Pbi/2006 Tentang Penerapan Manajemen

Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap

Perusahaan Anak

❖ Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/Pbi/2007 Tentang Penerapan

Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum

❖ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/Pbi/2009 Perubahan Atas Peraturan

Bank Indonesia Nomor 5/8/Pbi/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko

Bagi Bank Umum

❖ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/Pbi/2011 Tentang Penerapan

Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

❖ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/Dpnp 2003 Perihal Penerapan

Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

❖ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/22/Dpnp 2003 Perihal Pedoman Standar

Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum

❖ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/Dpnp 2004 Perihal Penerapan

Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet

(Internet Banking)

❖ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/Dpnp 2005 Perihal Penerapan

Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Berkaitan Dengan

Reksa Dana

❖ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/27/Dpnp 2006 Perihal Prinsip Kehati-

Hatian Dan Laporan Dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko Secara

Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan

Anak

❖ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/30/Dpnp 2007 Perihal Penerapan

Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum

❖ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/16/Dpnp 2009 Perihal Penerapan

Manajemen Risiko Untuk Risiko Likuiditas

489

❖ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/36/Dpnp 2009 Perubahan Atas Surat

Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/Dpnp 2005 Perihal Penerapan Manajemen

Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Berkaitan Dengan Reksa Dana

❖ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/Dpnp 2010 Perihal Penerapan

Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerjasama

Penawaran Dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance)

❖ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/Dpnp 2011 Perubahan Atas Surat

Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/Dpnp 2003 Perihal Penerapan Manajemen

Risiko Bagi Bank Umum

❖ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/29/Dpnp 2011 Perihal Penerapan

Manajemen Risiko Pada Bank Umum Yang Melakukan Layanan Nasabah

Prima

❖ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/Dpnp 2012 Perihal Penerapan

Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan

Rumah Dan Kredit Kendaraan Bermotor

❖ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/40/Dkmp 2013 Perihal Penerapan

Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau

Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun

Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

❖ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.05/2015 Tentang Penerapan

Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

❖ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/Pojk.03/2015 Tentang Penerapan

Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat

❖ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /Pojk.03/2016 Tentang Penerapan

Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum

❖ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 /Pojk.03/2016 Tentang Penerapan

Manajemen Risiko Pada Bank Umum Yang Melakukan Layanan Nasabah

Prima

❖ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /Pojk.03/2016 Tentang Penerapan

Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

❖ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /Pojk.03/2017 Tentang Penerapan

Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan

Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak

❖ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /Seojk.03/2015 Tentang

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

490

❖ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /Seojk.05/2016 Tentang

Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

❖ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /Seojk.03/2016 Tentang

Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerja

Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance)

❖ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /Seojk.03/2017 Tentang

Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Berkaitan

Dengan Reksa Dana

❖ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 /Seojk.03/2017 Tentang

Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh

Bank Umum

❖ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /Seojk.03/2017 Tentang

Prinsip Kehati-Hatian Dan Laporan Dalam Rangka Penerapan Manajemen

Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap

Perusahaan Anak.

❖ Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional nomor 156/KEP/BSN/2016

tentang Daftar Penetapan Terjemahan 1 (satu) Standar Nasional Indonesia

Adopsi Identik Standar International Organization For Standarization Dalam

Bahasa Indonesia.

❖ Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional nomor 162/KEP/BSN/2016

tentang Penetapan 3 (tiga) Standar Nasional Indonesia pada tanggal 11 Juli

2016.

❖ Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional nomor

173/KEP/BSN/10/2011 tentang Penetapan 2 (dua) Standar Nasional Indonesia.

❖ Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara

Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

❖ Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Penerapan

Manajemen Risiko Pada Pemerintah Daerah

❖ Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penerapan

Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

❖ Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Penerapan

Manajemen Risiko Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong

❖ Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Penerapan

Manajemen Risiko Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

491

❖ Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Penetapan

Manajemen Risiko Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato

❖ Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penerapan

Manajemen Risiko

❖ Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Penerapan

Manajemen Risiko Pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

❖ Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 102 Tahun 2017 Tentang Pedoman

Penerapan Manajemen Risiko Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Putusan Mahkamah Konstitusi:

❖ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48/PUU-XI/2013 tanggal 18 September

2014.

❖ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU-XI/2013 tanggal 18 September

2014.

Peraturan dan Dokumen Internal PT Angkasa Pura I (Persero) :

❖ Keputusan Direksi nomor : KEP.08/OM.01/2010 tanggal 18 Februari 2010

tentang Penambahan Unit Kerja Biro Manajemen Risiko dan Keselamatan Pada

Organisasi Kantor Pusat.

❖ Keputusan Direksi nomor : KEP.114/PG.01/2011 tanggal 7 November 2011

tentang Pedoman Umum Manajemen Risiko PT Angkasa Pura I (Persero).

❖ Keputusan Direksi nomor : KEP.59/OM.01.01/2013 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero) tanggal 19 Juni 2013.

❖ Keputusan Direksi nomor : KEP.77/PG.01/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang

Pedoman Manajemen Risiko PT Angkasa Pura I (Persero).

❖ Keputusan Direksi nomor : SKEP.151/PG.01/2014 tentang Pembentukan Risk

Management Committee PT Angkasa Pura I (Persero) tanggal 19 November

2014.

❖ Keputusan Direksi nomor KEP.82/OM.01.01/2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero) tanggal 11 Juli 2016.

492

❖ Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor :

Kep.101/OM.01.01/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pusat PT

Angkasa Pura I (Persero) tanggal 8 Juni 2018.

❖ Keputusan Direksi nomor : KEP.176/OM.02.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018

tentang Pedoman Manajemen Risiko PT Angkasa Pura I (Persero).

❖ Nota Dinas Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) nomor :

PD.07/PG.01/2016-B tanggal 13 Juni 2016.

❖ Keputusan Dewan Komisaris nomor : KEP.11/DK.AP I/2011 tanggal 27

Desember 2011 tentang Pembentukan Komite-komite Pada Dewan Komisaris.

❖ Keputusan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) nomor :

KEP.06/DK.AO.I/2016 tentang Pengangkatan Anggota Komite Risiko Usaha

dan GCG Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I tanggal 26

Desember 2016.

❖ Laporan Tahunan Komite Risiko Usaha & GCG PT Angkasa Pura I (Persero)

Tahun 2017.

❖ Laporan Profil Risiko PT Angkasa Pura I (Persero) Tahun 2017.

❖ Laporan Penerapan Manajemen Risiko PT Angkasa Pura I (Persero) tahun

2017.

❖ Laporan Manajemen PT Angkasa Pura I (Persero) tahun 2017 (Audited),

❖ Laporan Manajemen PT Angkasa Pura I (Persero) Triwulan I Tahun 2018.

Unduhan Internet :

❖ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha_milik_negara, diunduh pada

tanggal 9 September 2017.

❖ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_di_Indonesia, diunduh pada tanggal

25 Oktober 2017.

❖ http://bair.web.ugm.ac.id/Peran_Transportasi_Udara_Dalam_Integrasi_Nasion

al.htm, diunduh pada tanggal 25 Oktober 2017.

❖ http://farisah-amanda.blogspot.co.id/2010/03/risiko-strategik-dan-risiko-

hukum.html, diunduh pada tanggal 9 September 2017.

❖ https://id.wikipedia.org/wiki/Risiko_hukum, diunduh pada tanggal 9

September 2017.

493

❖ www.bumn.go.id, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017.

❖ https://www.ucl.ac.uk/laws/law-ethics/research/papers/erc-executive-report-

legal-risk-definition-management-ethics.pdf, diunduh pada tanggal 26 Oktober

2017.

❖ http://crmsindonesia.org/publications/mengenai-risiko-hukum/, diunduh

tanggal 4 Desember 2017.

❖ http://legalstudies71.blogspot.co.id/2015/07/pengertian-risiko-dalam-hukum-

perjanjian.html, diunduh pada tanggal 4 Desember 2017.

❖ https://en.wikipedia.org/wiki/Residual_risk, diunduh tanggal 14 Desember

2017.

❖ http://zenhadianto.blogspot.co.id/, diunduh tanggal 14 Desember 2017.

❖ http://theorymethod.blogspot.co.id/2015/12/jenis-dan-sumber-data.html,

diunduh 14 Desember 2017.

❖ https://www.kompasiana.com/saeful_arifin/mengapa-penelitian-

dilakukan_55005487a33311d075510430, diunduh 14 Desember 2017.

❖ https://id.wikipedia.org/wiki/Metodologi_penelitian, diunduh tanggal 14

Desember 2017.

❖ https://breath4justice.wordpress.com/2012/01/09/analisis-ekonomi-atas-

hukum-economic-analysis-of-law/, diunduh tanggal 22 April 2018.

❖ http://auditorinternal.com/2010/02/15/mengenal-erm/, diunduh tanggal 4 Juli

2018.

❖ https://simplicable.com/new/business-risk, posted by John Spacey, August 29,

2015 updated on April 06, 2017, diunduh tanggal 16 Juli 2018.

❖ https://isotc262.org/projects/standards-under-development-2/, diunduh tanggal

23 Juli 2018.

❖ https://en.wikipedia.org/wiki/Basel_IV, diunduh tanggal 16 Agustus 2018.

❖ https://www.standards.govt.nz/search-and-buy-standards/standards-

information/risk-managment/, diunduh tanggal 16 Agustus 2018.

❖ https://www.finance.gov.au/sites/default/files/COV_216905_Risk_Manageme

nt_Fact_Sheet_FA3_23082010_0.pdf, diunduh tanggal 16 Agustus 2018.

❖ http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7967/Mengelola-Risiko-di-Organisasi-

dengan-SNI-ISO-31000#.W4YI714zbIU, diunduh tanggal 29 Agustus 2018.

494

❖ https://simplicable.com/new/legal-risk, diunduh tanggal 3 September 2018.

❖ https://www.berkmansolutions.com/6-steps-to-legal-risk-management,

diunduh tanggal 3 September 2018.

❖ https://basslaw.net/7-common-legal-risks-faced-by-businesses/, diunduh

tanggal 10 September 2018.

❖ https://www.berkmansolutions.com/how-to-measure-and-manage-legal-risk,

diunduh tanggal 10 September 2018.

❖ https://simplicable.com/new/risk-register, diunduh tanggal 13 September 2018.

❖ https://www.riskmaturitymodel.org/rims-risk-maturity-model-rmm-for-erm/,

diunduh tanggal 23 Oktober 2018.

❖ https://fakhrurrojihasan.wordpress.com/2014/05/14/mengenal-8-jenis-risiko-

perbankan-part-8-risiko-kepatuhan-dan-bagaimana-mengelolanya/, diunduh

tanggal 27 November 2018.

❖ https://idtesis.com/analisis-kebijakan-publik/, diunduh tanggal 21 Desember

2018.