SEMINAR NASIONAL - repository.unp.ac.idrepository.unp.ac.id/441/1/AL RAFNI, SURYANEF, AINA.pdfmaria...

PENERBIT UNP PRESS PADANG

ProsidingSeminar Nasional

70 Tahun Indonesia Merdeka (Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan

dalam Menanggapi Persoalan Bangsa)

ISBN 978-602-1178-15-7

Padang, 17 Oktober 2015

AsusTypewritten textEditor: Isnarmi Moeis

AsusTypewritten text

PROSIDINGSEMINAR NASIONAL

Tema: 70 TAHUN INDONESIA MERDEKA(Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan

dalam Menanggapi Persoalan Bangsa)Padang, 17 Oktober 2015

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANO 19 TAHUN 2002

TENTANG HAK CIPTAPASAL 72

KETENTUAN PIDANA SANGSI PELANGGARAN

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan ataumemperbanyak suatu Ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipi-dana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dandenda paling sedikit Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah), ataupidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda palingbanyak Rp 5.000.000.000, 00 (lima milyar rupiah)

2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan,memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatuCiptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau HakTerkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana denganpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda palingbanyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

PROSIDINGSEMINAR NASIONAL

Tema: 70 TAHUN INDONESIA MERDEKA(Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan

dalam Menanggapi Persoalan Bangsa)Padang, 17 Oktober 2015

UNP PRESS2015

PROSIDINGSEMINAR NASIONALTema:70 TAHUN INDONESIA MERDEKA(Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraandalam Menanggapi Persoalan Bangsa)

ISBN:978-602-1178-15-7

PENERBITUNP Press

PENANGGUNG JAWABDr. Maria Montessori, M.Ed., M.SiDr. Fatmariza, M.Hum

EDITOR KEPALADr. Isnarmi Moeis, M.Pd, M.A

EDITOR PEMBANTUDr. Junaidi Indrawadi, S.Pd., M.PdAlia Azmi, S.IP., M.Si

EDITOR BAHASADr. Abdurahman, M.Pd.

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan ke hadirat Allah swt,karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional PendidikanKewarganegaraan telah dapat diterbitkan. Seminar dengan tema“70 Tahun Indonesia Merdeka: Prospek dan TantanganPendidikan Kewarganegaraan dalam Menanggapi PersoalanBangsa,” telah dilaksanakan pada tanggal 17/18 Oktober 2015 diAula Fakultas Ilmu Pendidikan Lt. 4 Universitas Negeri Padang,yang diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegara-an Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, yang dihadirioleh 148 peserta.

Seminar nasional ini diselenggarakan sebagai bentukperhatian terhadap persoalan kebangsaan yang dihadapipemerintahan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan nilai dankarakter bangsa seperti; sikap boros dan konsumtif, kekerasanterhadap anak dan perempuan, melemahnya nilai-nilai kesan-tunan terhadap pemimpin dan orang tua, kasus-kasus korupsi,dan semakin maraknya ideologi sekuler yang merongrongideologi Pancasila. Seminar ini merupakan media saling menukarinformasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, sumbang sarandalam mengatasi persoalan kebangsaan.

Prosiding ini memuat makalah seminar dari berbagai hasilpenelitian mengenai persoalan kebangsaan yang dibagi menjadiempat sub tema; pendidikan pembelajaran, sosial budaya dankemasyarakatan, politik hukum dan pemerintahan, filsafat danideologi negara. Makalah berjumlah 13 buah berasal dari dosenPPKn pada PTN dan PTS, guru PPKn dan alumni PPKn, baikyang berprofesi sebagai praktisi, politisi dan wiraswasta sertamahasiswa S1 dan S2.

Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagaibahan rujukan pembelajaran dalam membahas nilai-nilai dankarakter bangsa dalam pengembangan pendidikan kewarga-

ii

negaraan di masa yang akan datang. Akhir kata kepada semuapihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

Padang, November 2015Ketua Panitia Seminar danMubes Alumni Pkn

Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..........................................................................iDAFTAR ISI ....................................................................................... iii1. PROSPEK DAN TANTANGAN PENDIDIKAN

PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)DALAM MENGHADAPI PERSOALAN BANGSAUdin S. Winataputra.....................................................................1

2. PENILAIAN AFEKTIF PADA PEMBELAJARAN PPKnDI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERIKOTA PADANGMaria Montessori, Ambiyar.....................................................52

3. INTEGRASI PANCASILA SEBAGAI CHARACTERBUILDING DI LINGKUNGAN PENDIDIKANFORMALAkmal Sutja, Irzal Anderson ....................................................67

4. URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARANDALAM MEMBANGUN KARAKTER KEBANGSAANPESERTA DIDIKSudirman ......................................................................................79

5. REDEFINISI KONSEP “KEWARGANEGARAAN”(CITIZENSHIP) DALAM PENDIDIKANKEWARGANEGARAAN DALAM UPAYAMENGHADAPI TANTANGAN BANGSAIsnarmi Moeis ............................................................................100

6. TANTANGAN PENDIDIKANKEWARGANEGARAAN DI MASA DEPAN (Ditinjaudari Prespektif Pembelajaran di Sekolah Tinggi IlmuKesehatan)Inge Angelia...............................................................................112

7. GENDER DAN PERTIMBANGAN MORAL (StrategiPengembangan Pembelajaran PPKn yang Bernilai)Fatmariza.....................................................................................119

iv

8. PENDANAAN PARTAI POLITIK UNTUKPENDIDIKAN POLITIK (Studi Terhadap Partai X danPartai Y di Kota Padang)Al Rafni, Suryanef, dan Aina..................................................140

9. ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN KOTAPADANG DAN KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF2014Nurman S., Al Rafni, dan Suryanef.......................................165

10. POLA RELASI KONSTITUEN DENGANPEREMPUAN ANGGOTA LEGISLATIF HASILPEMILU 2014 DI KOTA PADANGSuryanef, Al Rafni ....................................................................185

11. MENGENAL NAGARI SUMPUR SEBAGAI NAGARIPUSAKA DI SUMATERA BARATSusi Fitria Dewi.........................................................................202

12. MODEL INSERT PEMBELAJARAN NILAI-NILAIKEBANGSAAN DALAM MATA PELAJARANPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAHDASARAzwar Ananda, Junaidi Indrawadi........................................215

13. MODEL PERLINDUNGAN DESA/NAGARI ADAT DIINDONESIA (Kajian Dari Aspek Hukum dan HakAsasi Manusia)Akmal ..........................................................................................232

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan FIS UNP 2015

140

PENDANAAN PARTAI POLITIK UNTUKPENDIDIKAN POLITIK

(Studi Terhadap Partai X danPartai Y di Kota Padang)

Al Rafni, Suryanef, dan AinaFakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

ABSTRACTFacts have shown that democratic system can only

function when political parties run in a framework of partysystem that supports and enables the succession ofdemocracy. However, political parties are predominantlyused to achieve political power. On the other hand, thefunction as political education is never a main agenda ofpolitical parties. This article aims to describe: (1) howparties manage funds for political education; (2) problemsin managing political education funds to optimize theobjective of political education.Key words: political party, party funds, political education

PENDAHULUANSalah satu persoalan krusial untuk melaksanakan fungsi

pendidikan politik oleh partai politik adalah masalah pendanaan.Seberapa besar dana yang tersedia untuk melaksanakanprogram-program pendidikan politik baik bagi kader partaiataupun bagi masyarakat pada umumnya seringkali menjadihambatan untuk optimalisasi kinerja partai dalam melakukanpendidikan politik. Dalam upaya penguatan upaya penguatanperan partai politik dalam melaksanakan fungsi pendidikanpolitik, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan diantaranyaadalah diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No.83 Tahun2012 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Pada pasal 9 ayat3 disebutkan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik


141

digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggotapartai politik dan masyarakat, paling sedikit 60% dari bantuankeuangan yang diberikan. Kebijakan ini mengisyaratkan dua halyaitu: (1) dukungan dana bagi pendidikan politik olehpemerintah diatur secara tegas; dan (2) pentingnya fungsipendidikan politik yang difasilitasi oleh partai demi upayapeningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting prosespendidikan politik. Selanjutnya pasal 12A pada PP No.83 Tahun2012 juga menyebutkan bahwa partai politik wajib menyam-paikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penge-luaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN danAPBD kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkalasetahun sekali untuk diperiksa paling lambat satu bulan setelahtahun anggaran berakhir.

Jika dirujuk kepada UU No.2 Tahun 2011 tentang PartaiPolitik pasal 34A juga mengisyaratkan pentingnya penguatansistem dan kelembagaan partai politik serta transparansi danakuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik. BerdasarkanUU tersebut partai politik berhak memperoleh bantuan keuangandari APBN dan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberikan secara proporsional kepada partaipolitik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, danDPRD Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkanjumlah perolehan suara dan sesuai dengan perkembangan sertakebutuhan partai politik.

Kebijakan lain mengenai penggunaan bantuan keuanganpartai politik diatur menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri(Permendagri) No.77 Tahun 2014 tentang Pedoman TatacaraPenghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan TertibAdministrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Ketigaperaturan tersebut, sejatinya dapat mendorong terselenggaranyaprogram-program pendidikan politik bagi kader partai secaraberjenjang maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Masalah pendanaan pada partai sepertinya merupakan“ruang gelap” bila partai masih menganggap institusinyamemiliki jarak dengan masyarakat. Padahal modernisasi partai


142

politik menghendaki organisasi partai sama seperti organisasi-organisasi publik lainnya dan dapat diakses oleh masyarakatbanyak. Oleh sebab itu partai politik di era demokratisasi harusmampu menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitaspengelolaan keuangan partai. Prinsip transparansi mengharus-kan partai politik bersikap terbuka terhadap semua prosespengelolaan keuangan sedangkan prinsip akuntabilitas yaitumemastikan tanggung jawab partai politik dalam menerima danmembelanjakan dana partai secara rasional dan tidak melanggarperaturan (Inggrid van Biezen, 2009).

Pendanaan partai bagi pendidikan politik masyarakat dankader partai, terutama yang berasal dari bantuan anggarannegara ataupun dari sumbangan anggota, individu ataupunperusahaan adalah merupakan modal utama bagi partai dalammenjalankan program-program pendidikan politik. Namunsayangnya persoalan dana untuk melaksanakan program-program pendidikan politik masih juga menjadi kendala bagipartai politik daru masa ke masa. Hal ini diperkuat olehpenelitian Al Rafni (2012) bahwa salah satu hal yangmenghambat proses pembinaan kader partai adalah belumtersedianya suatu sistem pendanaan yang dapat digunakanpartai untuk melakukan program kaderisasi. Akibatnya beberapamodel pendidikan politik ataupun pendidikan pemilih yangditeliti pada partai-partai tertentu belum menujukkan fungsipartai sebagai agen pendidikan politik masyarakat (Suryanef,2014; Aina, 2014).

Pendidikan politik adalah aktivitas yang bertujuanmembentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik padaindividu. Jika dihubungkan dengan kehidupan bernegara makamenurut Endang Sumatri (2010), maksud dan tujuan pendidikanpolitik adalah menumbuhkan kembali semangat kebangsaan,cinta tanah air, kebanggaan berbangsa dan bernegara, menyegar-kan kembali jiwa yang cinta damai dan cinta kemerdekaan sertamenjunjung tinggi ideologi negara dan menghormati kepadapemerintah disertai tawakal kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Adapun sasaran pokok pendidikan politik adalah: (1)membuat warganegara menjadi lebih kritis dan lebih militan; (2)


143

agar masyarakat bisa menjalankan fungsi politiknya lebih efisien;dan (3) memberikan sumbangan pada proses demokrasi sejati ditengah iklim demokrasi.

Dengan demikian pada hakekatnya tujuan pendidikanpolitik adalah membentuk dan menumbuhkan kepribadianpolitik, kesadaran politik, serta kemampuan dalam berpartisipasipolitik agar individu menjadi partisan politik dalam bentuk yangpositif. Kepribadian politik mencakup berbagai dimensi,diantaranya informasi dan persepsi yang berkaitan dengan duniapolitik, pandangan-pandangan, baik positif maupun negatif,yang merumuskan hubungan individu dengan simbol-simbolpolitik seperti loyalitas, orientasi ideologis, dan penilaianterhadap masalah-masalah politik, serta sikap individu terhadapdunia politik. Inti kepribadian politik adalah kumpulankomitmen dan loyalitas politik yang dibentuk individu danterkadang diorientasikan ke arah ikatan nasionalisme.

Dengan tujuan seperti itu, maka pendidikan politikmerupakan rangkaian upaya edukatif yang sistematis danintensional untuk memantapkan kesadaran politik dankesadaran bernegara dalam menjunjung kelestarian Pancasiladan UUD 1945 sebagai falsafah hidup serta landasan kehidupanpolitik bangsa Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politikyang demokratik, sehat, dan dinamis.

Jika dicermati lebih lanjut pendanaan partai untukpendidikan politik sekelas Partai X Kota Padang yang berasaldari bantuan keuangan negara hanya 1,32% dari total kebutuhanpartai politik tersebut per tahun. Jumlah bantuan keuanganterlalu kecil dan bantuan ini lebih banyak merepotkan secaraadministrasi daripada pemanfaatannya untuk kegiatan partaipolitik, khususnya pendidikan politik. Oleh sebab itu pendidikanpolitik hanya bisa dilaksanakan jika ada dana menjelang iven-iven pemilu (wawancara tanggal 22 Mei 2015 dengan pengurusDPD Partai X Kota Padang). Sehubungan dengan apa yangdipaparkan sebelumnya, maka fokus persoalan yang akandielaborasi adalah: pertama, bagaimanakah partai mengeloladana pendidikan politik? Kedua, kendala-kendala yang dihadapi


144

partai dalam mengelola dana pendidikan politik guna optimali-sasi pencapaian tujuan pendidikan politik?

Persoalan dana (finansial) merupakan persoalan krusialbagi institusi demokrasi seperti partai politik. Oleh sebab itu,partai politik harus mampu mengatasi masalah finansial, sebabketersediaan dana merupakan sesuatu yang vital. Dana tidakhanya diperlukan untuk membiayai kampanye tetapi jugamembiayai kegiatan partai politik sepanjang tahun. Kegiatantersebut meliputi operasional kesekretariatan, pendidikan politikdan kaderisasi, unjuk publik ataupun konsolidasi organisasi dansebagainya.

Menurut Sidik Pramono (2011) partai politik memerlukansumber daya agar dapat bertahan dan mengoperasikan strukturdasar partai untuk merepresentasikan rakyat, mengembangkankapasitas bersaing dalam pemilu dan berkontribusi secara kreatifdalam perdebatan kebijakan publik. Proses politik yangdemokratis tidak akan berlangsung tanpa sumber keuangan. UUNo.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada pasal 1 ayat 5mengungkapkan bahwa keuangan partai politik adalah semuahak dan kewajiban partai politik yang dapat dinilai dengan uang,berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yangdimiliki dan menjadi tanggung jawab partai politik.

Selanjutnya sumber keuangan menurut pasal 34 ayat 1berasal dari: (1) iyuran anggota; (2) sumbangan yang sahmenurut hukum; dan (3) bantuan keuangan dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD). Sumbangan yang berasal darianggota, baik kader yang duduk di lembaga legislatif ataueksekutif merupakan dana utama bagi partai yang berhasilmendudukkan kadernya di jabatan legislatif ataupun eksekutif.Sementara sumbangan yang berasal dari swasta (private funding)seperti sumbangan dari individu (orang kaya dan keluarga kaya),badan usaha swasta, organisasi dan kelompok masyarakat yangpengaturannya sesuai dengan UU seperti sumbanganperseorangan hanya maksimal Rp. 1 mliyar dalam satu tahunanggaran, perusahaan atau badan paling banyak Rp. 7,5 milyarper badan usaha dalam jangka satu tahun. Sumbangan-


145

sumbangan tersebut dalam kenyataannya sulit didapat sepertihalnya iyuran anggota yang tidak begitu banyak diharapkanpartai (Pipa Noris, 2005). Sedangkan sumbangan dari negara(public funding) disesuaikan dengan perolehan suara partai politikdi lembaga legislatif. Pada saat sekarang kisarannya Rp. 108 persuara.

Menurut Ohman dan Hani Zainul Bhai (2009) tentangbesaran bantuan keuangan partai politik, tidak ada angka idealyang berlaku umum di semua negara. Contoh Uzbekistanmembiayai semua kegiatan partai politik (100%). Terdapatnegara yang tidak membiayai sama sekali kegiatan partai politik(0%) seperti Selandia Baru. Sementara Inggris, Italia, danAustralia sumbangan perseorangan dan perusahaan lebih besardari bantuan negara, sebaliknya Austria, Swedia, Portugal, danMeksiko, bantuan negara lebih besar daripada sumbanganperseorangan atau perusahaan. Sedangkan di Perancis, Denmark,dan Jepang, perbandingan antara bantuan negara dengansumbangan perseorangan dan perusahaan hampir seimbang.

Tujuan bantuan keuangan partai politik adalah untuk: (1)menjaga kemandirian partai politik agar tetap mengutamakanmisi memperjuangkan kepentingan anggota atau partai, bukanmengedepankan kepentingan para penyumbang; dan (2)mengurangi potensi korupsi di kalangan kader-kader partaipolitik yang duduk di legsilatif maupun eksekutif karenaketerpaksaan mencari dana untuk menggerakkan partai politik.Sementara itu prinsip pengelolaan bantuan keuangan untuk: (1)keadilan dan kesetaraan, yakni semua partai yang memenuhikriteria berhak mendapatkan sesuai dengan perolehan suara ataukinerja masing-masing partai; dan (2) prinsip transparansi danakuntabilitas, yaitu partai politik harus terbuka terhadap semuaproses pengelolaan bantuan keuangan negara, untuk memasti-kan bahwa mereka menggunakan dana negara sesuaiperuntukan dan tidak ada ketentuan yang dilanggar. Sedangkanmekanisme pengelolaan bantuan keuangan sebagai berikut: (1)diambilkan dari anggaran negara; (2) ditentukan kriteria partaipenerima; (3) disalurkan lembaga negara/pemerintahan yangditujuk; (4) dirumuskan besarannya. (5) ditentukan peruntukan-


146

nya; (6) dilaporkan penggunaannya kepada pubik; (7) diauditakuntan negara; dan (8) dijatuhkan sanksi administrasi bilamenyalahi prosedur; dijatuhkan sanksi pidana bila dikorupsi.Adapun ketentuan bantuan keuangan dalam UU No.2 Tahun2011 tentang Partai Politik sebagaimana terlihat pada matrikberikut ini:

Tabel 1. Ketentuan Bantuan Keuangan Partai PolitikIndikator Ketentuan

Kriteria Penerima Partai politik yang mempunyai kursidi DPR/DPRD.

Metode PenetapanJumlah

Secara proporsional berdasarkanjumlah perolehan suara.

Peruntukan Diprioritaskan untuk pendidikanpolitik.

LaporanPertanggungjawaban

Menyampaikan laporanpertanggungjawaban kepada BPKuntuk diaudit.

Sanksi KetaatanPenyampaian LaporanPertang-gungjawaban

Penghentian bantuan sampai laporanditerima pemerintah.

Pengaturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2012diatur ketentuan pelaksanaan bantuan keuangan partai politiksebagaimana terungkap melalui Tabel 2.

Sementara tata cara pemberian dan penghitungan bantuankeuangan kepada partai politik dari APBD diberikan olehpemerintah daerah setiap tahun dengan memperhatikan kemam-puan keuangan daerah. Bantuan keuangan diberikan secaraproporsional yang dihitung berdasarkan jumlah perolehan suarahasil pemilu DPRD. Selanjutnya Lia Wulandari dan SidikSupriyanto (2012) menyebutkan bahwa secara umum di negara-negara yang sudah maju demokrasinya, terdapat tiga kebijakanuntuk mengatasi keuangan partai yaitu : (1) memaksa partaipolitik untuk bersikap transparan dan akuntabel dalampengelolaan keuangan; (2) membatasi besaran sumbangan


147

kepada partai politik; dan (3) memberikan bantuan keuangankepada partai politik dari anggaran negara.

Tabel 2. Pelaksanaan Bantuan Keuangan Partai PolitikIndikator Ketentuan

Penetapan Besaran Partai politik yang mempunyai kursi diDPR/DPRD.

ProsedurPengajuan

Secara proporsional berdasarkan jumlahperolehan suara.

PersyaratanAdministrasiPengajuan

Diprioritaskan untuk pendidikan politik.

ProsedurPenyerahan

Menyampaikan laporan pertang-gungjawabankepada BPK untuk diaudit.

Peruntukan Bantuan Keuangan kepada partai politikdigunakan untuk melaksanakan pendidikanpolitik bagi anggota partai politik dan masyarakatpaling sedikit 60%.

LaporanPertanggungjawaban

Partai politik wajib menyampaikan laporanpertanggungjawaban penerimaan danpengeluaran bantuan keuangan yang bersumberdari APBN/APBD kepada BPK secara berkala 1tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sanksi atasKetidaktaatanPenyampaianLaporanPertanggungjawaban

Penghentian bantuan sampai laporan diterimapemerintah.

Pengaturan Teknis Peraturan Pemerintah

Lebih lanjut terdapat ketentuan dalam menyampaikanlaporan pertanggung-jawaban keuangan partai politik yangdiatur dalam PP No.83 Tahun 2012 tentang Bantuan KeuanganPartai Politik. Pasal 12A PP No.83 Tahun 2012 menyebutkan : (1)partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabanpenerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumberdari dana APBN dan APBD kepada BPK secara berkala setahun


148

sekali untuk diperiksa paling lambat satu bulan setelah tahunanggaran berakhir ; (2) pemeriksaan atas laporan pertanggung-jawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksudayat 1 sudah selesai dilakukan oleh BPK paling lama tiga bulansetelah tahun anggaran berakhir ; dan (3) BPK menyampaikanhasil pemeriksaan atas laporan pertangunggjawaban penerimaandan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepadapartai politik paling lama sebulan setelah pemeriksaan selesaidilakukan.

Inggrid van Biezen (2003) menjelaskan bahwa: (1) dana daripenyumbang yang nilainya melampaui batas yang ditentukanoleh UU sehingga partai politik tidak melaporkan secara terbuka.Ini merupakan indikasi bahwa partai politik lebih banyakdigerakkan oleh dana illegal dan penyumbang besar; (2) partaipolitik diwajibkan membuat laporan keuangan kampanye setelahpemilu selesai dan laporan keuangan tahunan. Kedua laporan iniadalah instrumen untuk memaksa partai menegakkan prinsiptransparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai.Keterbukaan partai politik dalam hal keuangan merupakaninformasi penting bagi warga negara untuk menilai danmemutuskan dukungannya terhadap partai politik tersebut.Preferensi dukungan seseorang terhadap partai politik akansangat tergantung kepada performa partai dalam melakukanproses pengkaderan atau pendidikan politik (Khoirudin, 2004).

Sistem keuangan partai politik yang transparan danakuntabel hanya dapat diwujudkan kala ada dorongan baik diinternal partai maupun dari luar melalui perundang-undangan.Agar partai politik dapat bekerja secara efektif dan berkelanjutan(sustainable) harus membangun suatu sistem pendanaan yang: (1)dapat memberikan akses terhadap dana yang mencukupi untukmenjalankan aktivitas partai; dan (2) tetap menjamin keman-dirian partai dan tidak menghambat proses institusionalisasi(Abdul Hayyik, dkk., 2006).

Dalam konteks pendidikan politik pada UU No.2 Tahun2012 pasal 31 ayat 1 dan 2 disebutkan sebagai berikut :1. Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat

sesuai dengan ruang lingkup tanggungjawabnya dengan


149

memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengantujuan antara lain: (a) meningkatkan kesadaran hak dankewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara; (b) meningkatkan partisipasipolitik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasya-rakat, berbangsa, dan bernegara; dan (c) meningkatkankemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsadalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Pendidikan politik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1)dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politiksesuai dengan Pancasila.

Dari pasal-pasal tersebut tersirat dengan jelas bahwa partaipolitik diharapkan dalam melaksanakan fungsi pendidikanpolitik sehingga dapat membentuk warganegara yang berkepri-badian utuh, berketerampilan sekaligus juga berkesadaran yangtinggi sebagai warganegara yang baik (good citizen), sadar akanhak yang dilandasi oleh nilai-nilai yang berlaku dalamkehidupan berbangsa dan bernegara.

METODE PENELITIANPenelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan

menggunakan metode kualitatif. Adapun informan penelitiandiambil secara purposive random sampling (Patton, 1990) denganmenggunakan criterion based selection, artinya peneliti menetap-kan informan penelitian berdasarkan kebutuhan, terutama dalammenentukan siapa yang akan menjadi informan dan berapajumlahnya. Sehubungan dengan hal ini, maka informanpenelitian terdiri dari unsur-unsur berikut : (1) pengurus Partai Xdan Partai Y Kota Padang ; (2) pejabat Kantor Kesbangpol KotaPadang; dan (3) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang.

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknikwawancara dalam hal ini adalah indepth interwiew dan studidokumentasi. Sementara itu alat yang digunakan dalampengumpulan data adalah pedoman wawancara dan lembarcatatan. Sedangkan untuk menguji kredibilitas digunakan tekniktriangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang


150

memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluanpengecekan atau pembanding data tersebut. Sejalan denganpandangan Patton (1990), maka triangulasi yang digunakanadalah pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber datadengan menggunakan metode yang sama.

Data yang diperoleh dari sumber data diolah secarakualitatif. Langkah utama adalah membuat klasifikasi yaitumerumuskan kategori-kategori yang terdiri dari gejala-gejalayang sama atau yang dianggap sama sampai kepada penafsiranarti dari jawaban (Vredenbergt, 1979).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN1. Pengelolaan Dana untuk Pendidikan Politik Oleh Partai X

dan Partai Y.Pendanaan partai politik untuk pendidikan politik yang

dimaksud dalam kajian ini adalah pendanaan yang berasal dariAPBD Kota Padang. Untuk mengungkapkan besaran dana,beberapa informan menyarankan agar dalam penulisan namapartai disamarkan. Dengan demikian kedua partai yang ditelitidilabeli dengan nama Partai X dan Partai Y.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Partai X dan Ytelah mengelola dana bantuan APBD Kota Padang dan menerimabantuan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku yaituPeraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.79 tahun2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggarandalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan BantuanKeuangan Partai Politik. Berdasarkan peraturan tersebutdijelaskan bahwa penghitungan pemberian bantuan berdasarkanjumlah perolehan suara. Di samping itu, penentuan besarananggaran bantuan keuangan kepada partai politik memperhati-kan kemampuan keuangan daerah. Untuk partai politik di KotaPadang nilai bantuan per suara diperoleh dari jumlah APBD tahun2013 : jumlah perolehan suara tahun 2009 sehingga didapat angka746.965.891 : 331.887 = 2.250. Dari formula tersebut, temuanpenelitian menunjukkan jumlah bantuan keuangan bagi Partai X= jumlah perolehan suara sah X dengan nilai bantuan persuara,


151

yaitu 36.389 X 2.250 = Rp. 81.875.250. Sedangkan Partai Ymenerima bantuan dari APBD adalah 44.538 X 2.250 = Rp.100.210.500. Jumlah tersebut cukup berarti bagi pengelolaanpartai politik. Secara keseluruhan rekapitulasi bantuan keuanganbagi partai politik pada tahun 2016 yang akan datang dapatdilihat pada Tabel 3.

Penggunaan bantuan keuangan partai politik diaturmenurut Permendagri No.77 tahun 2014 adalah sebagai berikut:(1) bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai danapenunjang kegiatan pendidikan politik dan operasionalsekretariat partai politik; (2) penggunaan untuk pendidikanpolitik paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima;dan (3) kegiatan pendidikan politik dilaksanakan sesuai denganperaturan perundang-undangan yang mengatur mengenaipendidikan politik. Adapun bentuk kegiatan pendidikan politikyaitu seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, danworkshop. Sementara bentuk kegiatan operasional sekretariatantara lain terdiri dari: (1) administrasi umum; (2) belangganandaya dan jasa; (3) pemeliharaan data dan arsip; serta (4)pemeliharaan peralatan kantor.

Tabel 3. Rekap Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2016No. Nama

PartaiJumlah

PerolehanSuara Sah

Nilai BantuanPer Suara

(Rp.)

JumlahBantuan (Rp.)

1 Partai A 38.308 2.250 86.193.0002 Partai B 39.022 2.250 87.799.5003 Partai C 36.389 2.250 81.875.2504 Partai D 39.658 2.250 89.230.5005 Partai E 30.156 2.250 67.851.0006 Partai F 14.485 2.250 32.591.2507 Partai G 32.378 2.250 72.850.5008 Partai H 44.538 2.250 100.210.5009 Partai I 20.219 2.250 45.492.750

10 Partai J 20.543 2.250 46.221.75011 Partai K 15.392 2.250 34.632.000


152

No. NamaPartai

JumlahPerolehanSuara Sah

Nilai BantuanPer Suara

(Rp.)

JumlahBantuan (Rp.)

Jumlah 331.088 744.948.000Sumber: Kesbangpol Kota Padang (2015)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Partai X dan Ytelah mengelola bantuan keuangan yang bersumber dari APBDtersebut untuk pendidikan politik dan kegiatan operasionalsecretariat partai. Berikut ini akan dipaparkan laporan keuanganPartai X untuk tahun anggaran 2012, 2013, dan 2014.

Tabel 4. Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai XTahun Anggaran 2012No. Jenis Pengeluaran Jumlah

(Rp.)I Pendidikan Politik 14.750.000II Operasional Sekretariat

1. Adminsitrasi Umuma. Keperluan ATK dan Sekretariat 9.722.675b. Rapat Internal Sekretariat 19.094.300c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka

mendukung kegiatan OperasionalSekretariat

10.207.200

2. Langganan Daya dan Jasaa. Telpon dan Listrik 9.852.578b. PDAM dan Koran 3.333.300c. Jasa Pos dan Giro 0d. Surat Menyurat 2.645.365

3. Pemeliharaan Data dan Arsip 29.450.0004. Pemeliharaan Peralatan Kantor 6.081.900

Jumlah Total 105.137.318Sumber: DPD Partai X, Kota Padang (2012)

Tabel 5. Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai XTahun Anggaran 2013


153

No. Jenis Pengeluaran Jumlah(Rp.)

I Pendidikan Politik 73.611.000II Operasional Sekretariat

1. Adminsitrasi Umuma. Keperluan ATK dan Sekretariat 2.534.325b. Rapat Internal Sekretariat 9.960.387

2. Rekening Telpon, PDAM, dan Listrik 14.943.9943. Pemeliharaan Peralatan Kantor 4.087.400

Jumlah Total 105.137.106Sumber: DPD Partai X, Kota Padang (2013)

Tabel 6. Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai XTahun Anggaran 2014No. Jenis Pengeluaran Jumlah

(Rp.)I Pendidikan Politik

1. Pelatihan Saksi per Dapil 30.000.0002. Sosialisasi Program ke Tingkat

Kecamatan53.766.000

II Operasional Sekretariat1. Adminsitrasi Umum

a. Keperluan ATK 2.441.600b. Rapat Internal Sekretariat 594.000

2. Langganan Daya dan Jasaa. Telpon dan Listrik 10.414.270b. PDAM 3.824.900c. Jasa Pos dan Giro 0

3. Pemeliharaan Peralatan Kantor 1.000.000Jumlah Total 102.040.770

Sumber: DPD Partai X, Kota Padang (2014)

Dari data sebelumnya terlihat untuk alokasi danapendidikan politik Partai X pada tahun 2012 sejumlah Rp.14.750.000, naik menjadi Rp.73.611.000 di tahun 2013, dan naiklagi jumlahnya pada tahun 2014 menjadi Rp. 83.766.000.


154

Persentase kenaikannya sangat signifikan dari segi kuantitatif.Namun jika dilihat dari jenis kegiatannya pada tahun 2012 PartaiX lebih banyak menggunakan anggaran untuk kegiatan-kegiatankeagamaan seperti peringatan Maulid Nabi, MTQ, TimRamadhan, pembangunan masjid, sunatan missal, dan hal-halseremonial lainnya. Hanya dua kegiatan yang berbentukpendidikan politik langsung yaitu musyawarah cabang (Muscab)dan seminar sehari (Bukti Pengeluaran Pendidikan Politik PartaiX). Kemudian pada tahun 2013 dari bukti pengeluaran untukpendidikan politik Partai X sudah nampak perbaikan, yaitupendidikan politik untuk kader partai yaitu dalam rangkasosialisasi program partai di tingkat Dewan Pimpinan Ranting(DPRt) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) maupun mengutuskader ke tingkat nasional untuk Rakernas serta biaya kampanyedan studi banding. Sementara pada tahun 2014 Partai X lebihbanyak mengeluarkan biaya untuk pendidikan politik yaituuntuk pelatihan saksi dan sosialisasi program ke tingkatkecamatan.

Temuan penelitian menunjukkan belum adanyaperencanaan yang serius dari Partai X menyelenggarakanperencanaan pendidikan politik untuk kader maupun untukmasyarakat. Tidak jauh berbeda dengan Partai X, maka Partai Yjuga menyediakan dana yang terbatas untuk pendidikan politikdari keseluruhan bantuan yang diterimanya. Berikut inidigambarkan laporan penggunaan dana untuk tahun anggaran2013 dan 2014 dari Partai Y. Hal ini diungkapkan melalui tabel 7dan 8 berikut.

Tabel 7. Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai XTahun Anggaran 2013No. Jenis Pengeluaran Jumlah (Rp.)


1. Adminsitrasi Umuma. Keperluan ATK 4.950.000b. Rapat Internal Sekretariat 132.000c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka 2.000.000


155

mendukung kegiatan OperasionalSekretariat

2. Langganan Daya dan Jasaa. Telpon dan Listrik 2.450.000b. PDAM 107.000c. Jasa Pos dan Giro 116.000

3. Pemeliharaan Data dan Arsip 8.656.0004. Pemeliharaan Peralatan Kantor 2.700.000

Jumlah Total 31.111.000Sumber: DPD Partai Y, Kota Padang (2013)

Tabel 8. Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai YTahun Anggaran 2014No. Jenis Pengeluaran Jumlah (Rp.)


1. Adminsitrasi Umuma. Keperluan ATK 3.770.000b. Rapat Internal Sekretariat 1.114.000

2. Langganan Daya dan Jasaa. Telpon dan Speedy 550.500b. PDAM 0c. Listrik 1.325.000

Jumlah Total 16.759.500Sumber: DPD Partai Y, Kota Padang (2014)

Sumbangan anggota, individu atau pun perusahaan adalahmerupakan modal utama bagi partai dalam menjalankanprogram-program partai untuk pendidikan politik. Oleh sebabitu bila dari perencanaan saja belum terlaksana secara rinci, makadalam pelaksanaannya Partai X dan Partai Y sama-samamengharapkan dana hibah dari anggota dewan atau darisumber-sumber lain. Temuan penelitian mengungkapkan bahwapelaksanaan pendidikan politik kedua partai yang diteliti hanyadilaksanakan satu sampai dua kali dalam setahun karenaketerbatasan dana. Sayangnya partai-partai yang diteliti belummenemukan cara lain yang perlu dilakukan dalam mengedukasimasyarakat atau kader di bidang politik. Persoalan dana menjadipenentu bagi pelaksanaan pendidikan politik itu sendiri.


156

Apabila dari segi perencanaan dan pelaksanaan penge-lolaan bantuan dana untuk pendidikan politik belum berjalansebagaimana mestinya, maka persoalan berikutnya daripengelolaan dana adalah masalah pertanggungjawaban bantuandana yang diterima dari APBD Kota Padang. Masing-masingpartai politik, baik Partai X dan Partai Y telah berhasil membuatlaporan pertanggungjawaban pengelolaan dana pendidikanpolitik yang disampaikan selambat-lambatnya satu bulan setelahtahun anggaran berakhir. Badan Pemeriksan Keuangan (BPK)mengaudit selama tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Partai politik butuh dana untuk menggerakkan organisasisepanjang waktu dan dana partai dikelola untuk menjagakepercayaan rakyat. Partai politik harus terus eksis melaluiberagam kegiatan, seperti untuk pendidikan politik, untukoperasional kantor, unjuk publik serta konsolidasi hingga kepelosok desa. Oleh sebab itu, partai politik di era demokratisasiharus mampu menegakkan prinsip transparansi dan akunta-bilitas pengelolaan keuangan partai. Prinsip transparansimengharuskan partai politik bersikap terbuka terhadap semuaproses pengelolaan keuangan sedangkan prinsip akuntabilitasyaitu memastikan tanggung jawab partai politik dalammenerima dan membelanjakan dana partai secara rasional dantidak melanggar aturan (Inggrid Van Biezen, 2009).

Peraturan tentang keuangan partai menurut UU No.2tahun 2011 tentang Partai Politik pada pasal 1 ayat 5mengungkapkan bahwa keuangan partai politik adalah semuahak dan kewajiban partai politik yang dapat dinilai dengan uang,berupa uang atau barang serta segala bentuk kekayaan yangdimiliki dan menjadi tanggung jawab partai. Dalam pengaturanselanjutnya terdapat lima pendapatan partai yaitu: (1) iyurananggota; (2) sumbangan perseorangan anggota; (3) sumbanganperseorangan bukan anggota; (4) sumbangan badan usaha; dan(5) subsidi negara. Kemudian terdapat pula lima jenis laranganuntuk diterima partai yaitu: (1) menerima bantuan pihak asingdalam bentuk apapun; (2) menerima sumbangan daripenyumbang yang tidak mencantumkan identitas jelas; (3)menerima sumbangan dari perseorangan atau badan usaha yang


157

melebihi batas; (4) meminta dan menerima dana dari BUMN,BUMD, dan badan usaha milik desa; dan (5) menggunakan fraksidi MPR/DPR/DPRD sebagai sumber pendanaan.

Dengan terdapatnya pengaturan yang jelas, makadiharapkan partai dapat menjalankan berbagai fungsinya didalam negara demokrasi. Termasuk mengalokasikan pendana-an/bantuan keuangan untuk melaksanakan fungsi pendidikanpolitik. UU No.2 tahun 2011 tentang Partai Politik, PeraturanPemerintah (PP) No.83 tahun 2012 tentang Bantuan KeuanganKepada Partai Politik dan Permendagri No.77 tahun 2014 tentangPedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBDdan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan LaporanPertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik adalahseperangkat peraturan yang mengatur pemberian bantuankeuangan partai politik.

Besaran dana yang diterima partai politik selama initernyata dalam realisasinya sangat minim, atau malah kurangdari target wajib 60% dari anggaran negara. Temuan penelitianjuga menunjukkan belum adanya perencanaan yang serius daripartai politik untuk merencanakan pendidikan politik baik untukkader maupun untuk masyarakat. Menurut Very Junaidi (2011)sebagai ilustrasi jika partai politik mendidik seorang kader setiapdesa/kelurahan, maka kegiatan itu akan melibatkan 76.000 kadersesuai dengan jumlah desa. Jika biaya setiap kader adalah Rp.200.000 maka dana yang dibutuhkan adalah Rp, 15,2 miliar. Jikasetiap kecamatan akan dididik dua kader yang masing-masingmembutuhkan dana Rp. 500.000 X 2 kader X 6.000 kecamatan,sama dengan Rp 6 miliar. Jika setiap kabupaten/kota dididiklima kader yang masing-masing buruh Rp 1 juta, makadiperlukan dana Rp 1 juta X 5 X 500 kabupaten/kota, samadengan Rp 2,5 miliar. Jadi untuk mendidik seorang kader disetiap desa/kelurahan, dua kader setiap kecamatan, dan limakader setiap kabupaten/kota dibutuhkan dana Rp 23,7 miliar.Dana tersebut harus disediakan oleh pengurus partai nasionalkarena kaderisasi seperti itu merupakan program nasional.

Adapun kegiatan pendidikan politik dalam bentuk forum-forum pertemuan yang melibatkan kader atau pengurus partai,


158

jumlahnya peserta dan frekuensinya tidak sebanyak kaderisasi.Forum-forum seperti tersebut biasanya diselenggarakan olehpengurus partai politik kabupaten/kota menggelar 4 kalipertemuan setiap tahun, dan setiap pertemuan menghabiskandana Rp 5 juta, maka dalam setahun dibutuhkan dana Rp 5 juta X4 pertemuan X 500 kabupaten/kota, sama dengan Rp 10 miliar.Jika pendidikan politik tersebut menjadi program partai, makadengan sendirinya menjadi tanggung jawab pengurus partainasional untuk menyediakan dananya.

Dengan demikian, jika partai politik memiliki programpendidikan politik dan kaderisasi, maka pengurus partai politiknasional (DPP) harus menyediakan dana sekitar Rp. 23,7 miliarditambah Rp. 10 miliar sehingga menjadi 33,7 miliar.

Dari ilustrasi yang dipaparkan sebelumnya jelas partaipolitik memerlukan dana yang tidak sedikit untuk melakukanpendidikan politik. Dalam konteks pendidikan politik setiappartai hendaknya merencanakan penggunaan dana berdasarkanalokasi anggaran yang sudah diberikan pemerintah. Dana yangdialokasikan hendaknya tidak saja dana dari anggaran negara,tetapi hendaknya juga direncanakan dari sumber-sumberlainnya. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa terdapatdana-dana insidental yang dipakai untuk menyelenggarakanpendidikan politik seperti dari anggota dewan bekerjasamadengan instansi tertentu ataupun dari kelompok-kelompokakademisi. Jika ditilik lebih lanjut sumber keuangan partaiberasal dari iyuran anggota, sumbangan yang sah menuruthukum, dan bantuan keuangan dari anggaran negara.Sumbangan yang berasal dari anggota, baik kader yang duduk dilembaga legislatif atau eksekutif merupakan dana utama partaiyang berhasil mendudukkan kadernya di jabatan legislatifataupun eksekutif. Sementara sumbangan yang berasal daruprivate funding, badan usaha, organisasi dan sumbanganperseorangan maksimal Rp. 1 miliar dalam satu tahun anggaran.Sedangkan perusahaan atau badan paling banyak Rp. 7.5 miliarper badan usaha dalam jangka satu tahun. Sumbangan-sumbangan tersebut pada kenyataannya sulit didapat seperti


159

halnya iyuran anggota yang tidak begitu banyak diharapkanpartai (Pipa Noris, 2005).

Kendala-kendala yang Dihadapi Partai X dan Partai Y KotaPadang dalam Mengelola Dana Pendidikan Politik GunaOptimalisasi Pencapaian Tujuan Pendidikan Politik

Pada kenyataannya temuan penelitian menunjukkan keduapartai masih menemui kendala dalam mengelola dana pendidi-kan politik guna optimalisasi pencapaian tujuan pendidikanpolitik. Adapun kendala-kendala yang dihadapi adalah:a. Jumlah/besaran dana.

Jumlah/besaran dana yang diterima oleh partai sangatmenentukan proses pendidikan politik. Partai X mau punPartai Y sama-sama mengeluhkan kurangnya dana untukmelakukan proses pendidikan politik. Dengan dana yangterbatas, partai hanya dapat melakukan 1-2 kali kegiatanpendidikan politik dalam bentuk seminar atau sosialisasi.Dengan dua kegiatan tersebut tentu partai belum optimalmencapai tujuan pendidikan politik.

b. Kecilnya alokasi dana per partai dalam realisasi juga belumsepenuhnya digunakan untuk pendidikan politik. Temuanpenelitian menunjukkan bahwa kegiatan pendidikan politikbagi masyarakat sering dimaknai oleh pemberian bantuanmateril pada katifitas/kegiatan yang diadakan masyarakatseperti, peringatan hari besar keagamaan, olah raga dankepemudaan sampai pada sunatan massal.

c. Sumberdaya manusia yang terbatas.Optimalisasi penggunaan dana partai untuk pendidikanpolitik juga sangat tergantung kepada ketersediaansumberdaya manusia yang bersedia dengan dana terbatasuntuk memfasilitasi pelaksanaan pendidikan politik.Disamping kesediaan nara sumber untuk “dihargai” secaraterbatas, persoalan berikutnya yang ditemui di lapanganadalah keterbatasan sumberdaya manusia partai untukmemahami pengelolaan dana secara optimal.

d. Peraturan partai berkaitan dengan pendanaan belum lengkapdan konsisten.


160

Faktor petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis(juknis) dalam pengelolaan pendanaan partai untukpendidikan politik yang belum lengkap menjadi persoalantersendiri. Peraturan tentang pemberian bantuan secaranasional telah dimuat di dalam ketentuan sebagai berikut:1) UU No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana

telah diubah dengan UU No.2 tahun 2011 tentangPerubahan atas UU No.2 tahun 2008.

2) Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2009 tentang BantuanKeuangan Partai Politik sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah No.83 tahun 2012 tentangPerubahan Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2009tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 tahun 2014tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggarandalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan,Penyaluran, dan Laporan Pertanggung-jawaban BantuanKeuangan Partai Politik.

Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum pemberianbantuan keuangan tersebut hendaknya ditindaklanjuti dalampartai untuk menjalankan aturan-aturan tersebut secara teknisdan rinci.

Menurut Firmanzah (2011) salah satu tantangan bagi partaiadalah mensinergikan antara visi maupun kepentingan partaisebagai organisasi dengan kader sebagai individu yang semakinberkembang termasuk bagaimana sumberdaya manusia partaimengelola keuangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwaperlu pembinaan kader partai yang berkaitan dengan keuangan.Partai belum menunjukkan adanya keinginan untuk mengada-kan kerjasama dengan lembaga-lembaga profesional ataupunmasyarakat sipil yang mempunyai kapasitas dalam pengelolaankeuangan.

Di sisi lain menurut Hayyik, dkk. (2006), “peraturan partaiberkaitan dengan pendanaan belum lengkap. Belum adainstitusionalisasi dalam partai. Wewenang dan pertanggung-jawaban departemen masing-masing belum jelas. Pengelolaan


161

keuangan dan pendekatan penggalamgan dana sering bersifatpersonal, bukan institusional dan dilaksanakan secara adhoctanpa perencanaan yang matang.”

Keterbukaan partai politik dalam hal keuangan merupakaninformasi penting bagi warganegara untuk menilai danmemutuskan dukungannya terhadap partai politik tersebut.Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan. Tidakhanya harus diaudit oleh akuntan publik tetapi juga harusdiumumkan kepada khalayak (Magnus Ohman & HaniZainulbhai (eds.), 2007).

Pengaturan keuangan untuk pendanaan pendidikan politikmutlak dilakukan mengingat esensi dari peran partai dalampelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat ataupun kaderpartai. Jika dicermati lebih lanjut peran partai politik dalammelaksanakan fungsi pendidikan politik sebagaimana yangtertera pada UU tentang Partai Politik terdapat tiga orientasipendidikan politik yaitu:1) Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.2) Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.3) Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun

karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dankesatuan bangsa.

Dari pelaksanaan fungsi pendidikan politik tersebut, tugasutama partai politik adalah memaksimalkan keikutsertaananggota masyarakat dalam proses-proses politik. Oleh sebab itu,partai politik harus memperluas hubungannya dengan anggota-anggota masyarakat dan memperhatikan kepentingan mereka.Hubungan-hubungan ini dapat berbentuk organisasi-organisasidalam masyarakat, dengan tugas utamanya adalah mengagregasikepentingan massa untuk kemudian disalurkan kepada partaipolitik.

Menurut Kartini Kartono (2009), tujuan pendidikan politikadalah:


162

1) Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik,warga masyarakat dan seterusnya mampu memahami situasisosial politik penuh konflik, berani besikap tegas memberikankritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidakmantap, mengarahkan aktivitasnya pada proses demokrati-sasi, serta sanggup memperhatikan perjuangan kepentingandan ideologi tertentu, khususnya yang berkorelasi dengankeamanan dan kesejahteraan hidup bersama.

2) Memperhatikan dan mengupayakan peranan insani setiapindividu sebagai warganegara (melaksanakan realisasidiri/aktualisasi diri dari dimensi sosialnya), mengembangkansemua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan,kritis, sikap positif, keterampilan politik), serta agar orangbisa aktif berpartisipasi dalam proses politik demi pemba-ngunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara.

Dengan makna dan tujuan pendidikan politik, makadiharapkan peran partai untuk membenahi pengelolaanpendanaan partai untuk pendidikan politik agar partai sejak dinidalam mendesain program-program pendidikan politik bagikader dan masyarakatnya sesuai dengan dana yang tersedia.

PENUTUPBerdasarkan pengungkapan hasil penelitian pada bagian

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa partai politik telahmenerima bantuan keuangan dari anggaran negara untukmenyelenggarakan pendidikan politik walaupun sangat terbatassesuai dengan peraturan yang berlaku. Realisasi anggaran yangditujukan untuk kegiatan pendidikan politik belum mencapaimakna substantif tentang hakekat pendidikan politik itu sendiridan dari segi persentase belum mencapai target 60% daribantuan dana yang diperoleh.

Mengacu kepada pengungkapan pada bagian kesimpulandi atas, maka beberapa saran yang perlu dikemukakan sebagaiberikut:1) Partai politik hendaknya merencanakan secara matang terkait

pendanaan bagi penyelenggaraan pendidikan politik karena


163

partai yang sangat berpengaruh menentukan pemimpin masadepan.

2) Kesbangpolinmas hendaknya lebih sering melakukanbimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan partaisehingga dapat dimanfaatkan secara optimal termasukmenyusun pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansiyang berlaku.

3) Pemerintah pusat maupun daerah perlu mengkaji lebih lanjuttentang pendanaan untuk pendidikan politik padakhususnya maupun pendanaan untuk menjalankan aktifitasorganisasi lainnya.

REFERENSIBuku Teks

Abdul Hayyik, dkk. (2006). Konsolidasi Demokrasi : Kompilasi HasilWorkshop, Pertemuan Kerja Rutin dan Pertemuan NasionalForum Politisi. Jakarta : Forum Politisi.

Aina, dkk. (2014). Pengembangan Model Pendidikan Politik BagiGenerasi Muda Oleh Partai Politik Dalam MengantisipasiPerilaku Non-voter di Kota Padang. Laporan Penelitian HibahBersaing – Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang.

Al Rafni, dkk. (2012). Pengembangan Model Pembinaan PerempuanKader Partai Oleh Partai Politik Dalam Meningkatkan KualitasKeterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Daerah.Laporan Penelitian Hibah Bersaing – Lembaga PenelitianUniversitas Negeri Padang.

Firmanzah. (2011). Mengelola Partai Politik : Komunikasi danPositioning Ideologi Politik di Era Demokrasi. Jakarta :Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Inggrid van Biezen. (2003). Financing Political Parties and ElectionCampaigns Guideline. Strasburg : Council of EuropePublishing.


164

Khoirudin. (2004). Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi :Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ohman, Magnus & Hani Zainul Bhai. (Editor). (2009). PoliticalFinance Regulation : The Global Experience. Washington DC :International Foundation for Election System.

Pipa Noris. (2005). Partai Politik dan Demokratisasi dalam PerspektifTeoritis dan Praktis. Jakarta : National Democratic Institutefor International Affairs.

Sidik Pramono. (2011). Pengendalian Keuangan Partai Politik.Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.

Vredenbergt, J. (1979). Metoda dan Teknik PenelitianMasyarakat. Jakarta : Gramedia.

Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai

Politik.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2012 tentang

Bantuan Keuangan Partai Politik.

KATA PENGANTARDAFTAR ISIPROSPEK DAN TANTANGAN PENDIDIKANPANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)DALAM MENGHADAPI PERSOALAN BANGSA Udin S. WinataputraPENILAIAN AFEKTIF PADA PEMBELAJARAN PPKn DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTAPADANG Maria Montessori, AmbiyarINTEGRASI PANCASILA SEBAGAI CHARACTER BUILDING DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN FORMAL Akmal Sutja, Irzal AndersonURGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER KEBANGSAANPESERTA DIDIK SudirmanREDEFINISI KONSEP “KEWARGANEGARAAN”(CITIZENSHIP) DALAM PENDIDIKANKEWARGANEGARAAN DALAM UPAYA MENGHADAPI TANTANGAN BANGSA Isnarmi MoeisTANTANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANDI MASA DEPAN (Ditinjau dari Prespektif Pembelajaran diSekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) Inge AngeliaGENDER DAN PERTIMBANGAN MORAL (Strategi Pengembangan Pembelajaran PPKnyang Bernilai) FatmarizaPENDANAAN PARTAI POLITIK UNTUKPENDIDIKAN POLITIK (Studi Terhadap Partai X dan Partai Y di Kota Padang) Al Rafni, Suryanef, dan AinaANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN KOTA PADANG DAN KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF 2014 Nurman S., Al Rafni, dan SuryanefPOLA RELASI KONSTITUEN DENGAN PEREMPUANANGGOTA LEGISLATIF HASIL PEMILU 2014 DIKOTA PADANG Suryanef, Al RafniMENGENAL NAGARI SUMPUR SEBAGAI NAGARIPUSAKA DI SUMATERA BARAT Susi Fitria DewiMODEL INSERT PEMBELAJARAN NILAI-NILAIKEBANGSAAN DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKANKEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH DASAR Azwar Ananda, Junaidi IndrawadiMODEL PERLINDUNGAN DESA/NAGARI ADAT DI INDONESIA (Kajian Dari Aspek Hukum danHak Asasi Manusia) AkmalPage 1

SEMINAR NASIONAL - repository.unp.ac.idrepository.unp.ac.id/441/1/AL RAFNI, SURYANEF, AINA.pdfmaria...

Documents

Transcript of SEMINAR NASIONAL - repository.unp.ac.idrepository.unp.ac.id/441/1/AL RAFNI, SURYANEF, AINA.pdfmaria...