IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA)

TENTANG PENGELOLAAN RTERIBUSI DAERAH

DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI

DAERAH (PAD) DI KABUPATEN ACEH

SKRIPSI

OLEH

MURSALIN YAHYA

NIM : 07C20101170

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH, ACEH BARAT

2014

ABSTRAK

Mursalin Yahya. Implementasi Peraturan Daerah Pengelolaan Retribusi

Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabuaten Aceh

Barat. Di bawah bimbingan Moenawar IHA dan Hermansyah Putra.

Pendapatan Asli Daerah adalah prndapatan yang diperoleh daerah

di Kabupaten Aceh Barat yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna

untuk keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan.

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat terdiri dari pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan hasil yang dipisahkan, dan lain-lain

pendapatan asli yang sah.

Retribusi daerah di Kabupaten Aceh Barat adalah pungutan daerah

Kabupaten Aceh Barat sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yamg

khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan.

Pertumbuhan total Pendapatan Kabupaten Aceh Barat selama

periode 2006-2013 rata-rata sebesar 17 persen pertahun, sedangkan

pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah rata-rata 18 persen pertahun. Retribusi

Daerah sebagai primadona Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat

dengan kontribusi rata-rata sebesar 75,91 persen pertahun.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, dan Pajak

Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia masih terus dilaksanakan walaupun sekarang

ini keadaan Negara ang kurang stabil. Pembangunan ini meliputi segala bidang

aspek kehidupan, yang pada hakekatnya menciptakan suatu Masyarakat yang adil

dan makmur bagi bangsa Indonesia. Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat

agar semakin adil dan merat harus ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi harus

ditingkatkan melalui upaya nyata dalam bentuk perbaikan pendapatan dan

peningkatan daya beli masyarakat. Pembangunan yang berhasil dirasakan oleh

rakyat sebagai perbaikan tingkat taraf hidup pada segenap golongan masyarakat

akan meningkatkan kesadaran mereka akan arti penting pembangunan dan

mendorong masyarakat berperan aktif dalam pembangunan.

Menurut Undang undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

Daerah, sumber pendapatan Daerah terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah sendiri,

yang terdiri dari : Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan

Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-

Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dan Dana Perimbangan.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman

kebijaksanaan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci

untuk menjamin prosedur umum perpajakan dan Retribusi Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai subsistem pemerintah Negara.

2

Dalam rangka mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Aceh Barat juga menjadikan sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai

sumber keuangan yang paling diandalkan. Sektor Pajak Daerah tersebut meliputi

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan

Jalan, Pajak Air dan Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral bukan

Logam dan Batuan, Pajak Bea Perubahan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak

Rokok, PBB Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Parkir, serta Retribusi Daerah yang

terdiri : Retribusi Jasa Umum antar Retribusi Perijinan tertentu merupakan sektor

yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya.

Tabel 1

Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah

Kabupaten Aceh Barat Tahun 2006-2013

No Tahun Target Realisasi

1 2006 5.241.462.605,00 5.175.526.175,00

2 2007 6.986.698.348,00 5.828.349.170,00

3 2008 6.890.544.700,00 6.286.372.001,00

4 2009 7.891.265.700,00 5.990.145.924,00

5 2010 8.214.873.200,00 5.977.950.136,00

6 2011 7.468.421.998,00 5.364.089.688,00

7 2012 1.121.875.000,00 1.140.137.500,00

8 2013 1.430.778.000,00 1.240.340.422,00 Sumber : DPKKD Kabupaten Aceh Barat (diolah Juli 2014)

Dilihat dari tabel 1, jumlah retribusi Kabupaten Aceh Barat dalam delapan

tahun terakhir dari tahun 2006-2013 mengalami naik turun. Pada tahun 2006

jumlah realisasi retribusi daerah Kabupaten Aceh Barat yaitu sebesar Rp

5.175.526.175,00 pada tahun 2007 realisasi retribusi daerah Kabupaten Aceh

Barat sebesar Rp. 5.828.349.170,00 dan pada tahun 2008 jumlah realisasi

penerimaan Retribusi daerah menjadi sebesar Rp. 6.286.372.001,00 dan pada

tahun 2009 jumlah realisasi daerah Kabupaten Aceh Barat kembali menurun

sebesar Rp. 5.990.145.924,00 dan pada tahun 2010 realisasi retribusi daerah di

3

Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp. 5.977.950.136,00 dan pada tahun 2011 sebesar

5.364.089.688,00 dan pada tahun 2012 retribusi daerah yang terealisasi sebesar

Rp. 1.140.137.500,00 dan pada tahun 2013 penerimaan retribusi daerah yang

teralisasi sebesar Rp. 1.240.340.422,00, pada tahun tersebut menerimaan daerah

menurun dikarenakan asset daerah yang potensial sebagai sumber pendapatan

belum menghasilkan sebagaimana diharapkan, dan terbatasnya kemampuan

keuangan daerah sehingga penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan

penerimaan daerah masih rendah karena sarana belum memadai.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh sebagian Daerah

Kabupaten/Kota di Indonesia dewasa ini adalah berkisar pada upaya peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Permasalahan ini muncul karena adanya

kecenderungan berpikir dari sebagian kalangan birokrat di Daerah di era Otonomi

adalah terletak pada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realitas mengenai

rendahnya PAD di sejumlah Daerah pada masa lalu, akhirnya mengkondisikan

daerah untuk tidak berdaya dan selalu bergantung pada bantuan pembiayaan atau

subsidi dana Pemerintah Pusat.

Tabel 2

Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Aceh Barat Tahun 2006-2013

No Tahun Target Realisasi

1 2006 13.045.434.751,00 17.141.428.849,91

2 2007 21.212.667.763,00 21.710.256.581,68

3 2008 27.561.889.150,00 40.423.494.271,00

4 2009 26.909.471.261.00 27.874.493.673,60

5 2010 27.748.148.683.00 24.272.574.383.69

6 2011 33.117.259.546.20 21.042.866.954,40

7 2012 37.263.716.192.00 24.727.256.869.07

8 2013 38.272.867.120,00 27.879.225.469,00 Sumber : DPKKD Kabupaten Aceh Barat (diolah Juli 2014)

4

Berdasarkan tabel 2, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh

Barat pada tahun 2006 mencapai sebesar 17.141.428.849,91 milyar rupiah dan

mengalami peningkatan pada tahun 2007 menjadi sebesar 21.710.256.581,68

milyar rupiah sedangkan pada tahun 2008 kembali meningkat sebesar

40.423.494.271,00 milyar rupiah, dari tahun 2009 realisasi penerimaan

pendapatan asli daerah sebesar 27.874.493.673,60, dan pada tahun 2010 sebesar

Rp.24.272.574.383,69, dan pada tahun 2011 menurun sebesar

Rp.21.042.866.954,40, dan pada tahun 2012 kembali meningkat sebesar

Rp.24.727.256.869.07, dan pada tahun 2013 realisasi penerimaan retribusi daerah

di Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp.27.879.225.469,00.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas. Penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah

dalam Meningkatkan Pendapatan Ali Daerah di Kabupaten Aceh Barat”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah

bagaimana implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan retribusi daerah

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat

selama periode 2006-2013.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan

Daerah Pengelolaan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) selama periode 2006-2013.

5

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada :

1. Penulis

Menambah wawasan penulis sebagai bahan perbandingan antara teori

yang telah dipelajari dengan praktek yang diterapkan.

2. Lingkungan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah bahan

bacaan bagi yang ingin mendalami tentang implementasi pengelolaan

kebijakan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan , serta

ide dalam mengimplementasi pengelolaan kebijakan retribusi daerah khususnya di

lingkungan pemerintahan kabupaten Aceh Barat.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagian kesatu pendahuluan merupakan bagian pendahuluan yang beri latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan

sistematika penulisan.

Bagian kedua tinjauan pustaka diberi landasan teori dan juga

mengungkapkan kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis.

6

Bagian ketiga metode penelitian berisikan dekripsi tentang bagaimana

penelitian akan dilaksanakan secara operasional yang menggunakan variabel

penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data.

Bagian keempat Hasil dan Pembahasan yang terdiri dari Deskriptif Objek

Penelitian, Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat,

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Bagian kelima Simpulan yang terdiri dari Simpulan dan Saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Retribusi Daerah

2.1.1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Setiawan, h.

349).

Jenis pungutan seperti retribusi mempunyai pengertian lain dibandingkan

dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan

kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk

mendapatkan suatu prestasi dari pemerintah, misalnya pembayaran uang kuliah,

karcis masuk terminal, kartu langganan. (Bahar 2009, h. 143).

Menurut Sihaan (2009, h. 15), retribusi dapat digolongkan menjadi tiga

yaitu, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi jasa umum merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda

untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang

pribadi atau badan.

1. Retribusi Jasa Umum.

Menrurut Sihaan (2009, h. 17) jasa umum merupakan jasa disediakan atau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan

masyarakat umum, bentuk jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh

pemerintahan daerah kepada masyarakat umum diwujudkan dalam jasa pelayanan.

8

Retribusi jasa umum adalah retribusi yang dikenakan terhadap orang

pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang

disediaakan atau diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu jenis-jenis retribusi

jasa ini adalah :

a. Retribusi pelayanan kesehatan.

b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

c. Retribusi pelayanan biaya cetak KTP dan akta catatan sipil.

d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

e. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.

f. Retribusi pelayanan pasar

g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.

h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

i. Retribusi pengganti biaya cetak peta, dan

j. Retribusi pengujian kapal perikanan.

Dalam penetapan jenis retribusi kedalam kelompok jasa umum kriteria yang

digunakan adalah:

a. Jasa tersebut urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam

pelaksanaan asas disentralisasi.

b. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang

diharuskan membayar retribusi.

c. Jasa tersebut dianggap layak hanya disediakan kepada badan atau orang

pribadi yang membayar retribusi.

d. Retribusi untuk pelayanan pemerintahan daerah ini tidak bertentangan

dengan kebijakan nasional.

9

e. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta dapat

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

f. Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas

pelayanan yang memadai.

2. Retribusi jasa usaha

Menurut Siahaan (2009, h. 20) sedangkan yang dimaksud dengan retribusi

jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan

menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh

sektor swasta. Oleh karena itu yang termasuk golongan retribusi jasa usaha ini

adalah :

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.

b. Retribusi pasar grosir dan pertokoan.

c. Retribusi tempat pelelangan.

d. Retribusi terminal.

e. Retribusi tempat khusus parkir.

f. Retribusi penyedotan kaskus.

g. Retribusi rumah potong hewan.

h. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal

i. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

j. Retribusi tempat penyebrangan diatas air.

k. Retribusi pengolahan limpah air.

l. Retribusi penjulan produksi usaha daerah.

m. Retribusi tempat penginapan.

10

Adapun kriteria jasa pelayanan usaha yang dapat dikenai retribusi jenis ini

yaitu :

a. Jasa tersebut bersifat komersial yang seharusnya disediakan oleh swasta,

tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai.

b. Harus terdapat harta yang dimilki dan dikuasai oleh pemerintah daerah

seperti tanah, bangunan dan alat-alat berat.

3. Retribusi Perizinan

Retribusi perizinan tertentu merupakan retribusi atas kegiatan tertentu

yang dilakukan oleh pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi

atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, peraturan, pengendalian dan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang,

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan

menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu jenis-jenis retribusi yang

termasuk golongan retribusi perizinan tertentu ini adalah :

a. Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB)

b. Retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol.

c. Retribusi izin gangguan, dan,

d. Retribusi izin trayek.

4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Alam.

Obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan

daerah dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah

penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. (Sugiarto

2009, h. 87).

11

2.1.2. Ciri-Ciri Retribusi Daerah

Adapun ciri-ciri retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Retribusi di pungut oleh pemerintah daerah

2. Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis

3. Adanya kontraprestasi yang langsung dapat ditunjuk

4. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-

jasa yang disiapkan negara.

2.1.3. Objek Retribusi Daerah

Menurut Sugiarto (2009, h. 92) yang menjadi objek dari retribusi daerah

adalah bentuk jasa-jasa yang dihasilkan terdiri dari :

a. Jasa umum yaitu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh

orang pribadi atau badan, jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, dan

pelayanan persampahan, jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa

urusan umum pemerintah.

b. Jasa usaha yaitu jasa disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut

prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya pula disediakan oleh swasta

jasa usaha antara lain meliputi penyewahan asset yang dimiliki/dikuasai oleh

pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan,

tempat pencucian mobil dan penjualan bibit.

c. Perizinan tertentu pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak harus

dipungut retribusi, akan tetapi dalam pelaksanaan fungsi tersebut pemerintah

daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak ditentukan

sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

12

2.1.4. Konsep Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan penerimaan yang dominan bagi suatu daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 yang dimaksud dengan

retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oelh pemerintah daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan. Selain itu mengemukakan bahwa retribusi

daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau kerana

memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun tidak

langsung. (Gaffar 2007, h. 134).

Dari beberapa definisi tentang retribusi diatas maka dapat dikemukakan

beberapa ciri yang melekat pada pengertian retribusi yaitu :

1. Retribusi dipungut oleh negara dalam hal ini bahwa semua pendapatan daerah

dari publik.

2. Dalam penungutan terdapat paksaan secara ekonomis.

3. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa

yang disiapkan negara.

2.1.5. Konsep Kebjikan Publik

Dalam lingkungan akademik ada kesempatan umum mengenai segala

sesuatu sama artinya dengan membentangkan kain merah di depan benteng yang

marah, tetapi kebijakan (Policy) adalah yang tampaknya banyak disepakati

bersama. Dalam penggunaan yang umum, istilah kebijakan dianggap berlaku

untuk sesuatu yang “ lebih besar” ketimbang keputusan tertentu, tetapi “ lebih

kecil “ ketimbang keputusan tertentu, tetapi “lebih kecil” ketimbang gerakan

sosial. Jadi kebijakan dari sudut pandang tingkat analisis adalah sebuah konsep

13

yang kurang lebih berada ditengah-tengah. Sebuah kebijakan mungkin saja

merupakan sesuatu yang tidak disengaja tetapi ia tetap dilaksanakan dalam

imlementasi atau praktik administrasi. (Nugroho, h. 218).

Perhatian pda akhir “pelaksanaan” proses kebijakan ini dilandasi dengan

usaha untuk membuat model seperangkat urut-urutan nasioanl dalam

implementasi yang sukses, dan karenanya memperluas logika pendekatan tahap

kebijakan menjadi analisis yang lebih mendetail terhadap pase akhir dari

lingkaran pembuat keputusan.

Patton dan savicky mengatakan “analisis kebijakan analisis adalah

evaluasi sistematis yang berkenaan dengan fisibilitas teknis dan ekonomi serta

viabilitas politis alternatif kebijakan, strategi implementasi kebijakan, dan adopsi

kebijakan. Analisis kebijakan yang baik mengintegrasikan informasi kualitatif dan

kuantitatif, mendekati permasalahan dari berbagai perspektif, dengan

menggunakan metode yang sesuai untuk menguji fisibilitas dari opsi yang

ditawarkan”. (Nugroho, 2009, h. 218).

2.1.6. Faktor-faktor yang menyebabkan Sektor Retribusi Daerah Lebih

Potensial.

Menurut Brata Kusumah dan Silihin (2001, h. 169) faktor-faktor yang

menyebabkan sektor Retribusi Daerah lebih Potensial yaitu :

1. jasa yang disediakan pembayarannya dapat dilakukan berulang kali, siapa

yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat

dikenakan retribusi, faktor perbedaan antara pungutan retribusi dan sumber-

sumber pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh

pemerintah daerah.

14

2. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan diluar waktu telah

ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat

menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat.

3. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktifis sosial ekonomi masyarakat

disuatu daerah, artinya semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi

masyarakat, maka semakin besar potensi yang biasa dipungut.

2.2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuaran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemda dan pembangunan daerah.

(Prakoso 2003, h. 122).

Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan sumber PAD salah satunya

dalah pajak daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-

undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan perda. Pemda

dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah

ditentukan Undang-undang. Sementara itu pasal 6 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004

menyebutkan PAD bersumber dari pajak daerah (Bahar 2009, h. 220).

2.2.1. Konsep Pajak Daerah

Menurut (Suparmoko 2002, h. 98) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan

yang harus diserahkan kepada penguasa publik daerah, menurut norma-norma

yang labih ditentukan atau ditetapkan oleh penguasa publik tanpa adanya kontra

prestasi perorangan tertentu sebagai penggantinya. Pajak dapat dibagi dua yaitu :

15

1. Pajak Langsung

Pajak langsung yaitu pajak yang pembebanya tidak dapat dilimpahkan kepada

orang lain dan dipungut secara periodik.

2. Pajak tidak Langsung

Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau

dilimpahkan pada orang lain dan pemungutannya tidak secara perodik.

Pajak daerah adalah yaitu wajib dilakukan oleh pribadi/badan kepada

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

(Suparmoko 2002, h. 98).

2.3. Implementasi

2.3.1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan pembuatan kebijakan dengan cara-cara

lain (meminjam parafrase clausewitz tentang perang). Akan tetapi, biasanya kita

cenderung menganggap sistem politik sebagai suatu penambah problem, dengan

menarik garis pemisah antara kebijakan dan administrasi. Kurangnya perhatian

pada problem “pasca pembuatan kebijakan. Ini disebabkan oleh dominasi model

dan peta yang mendasari penelitian. Model kotak hitam, misalnya, memberikan

kerangka yang kokoh atau menganalisis kebijakan quq “sistem,’’ tetapi cenderung

terlalu banyak membahas proses yang terjadi di dalam sistem, dan di dalam

“output’’ dan aktivitas “umpan balik”. Analisis kebijakan, sampai 1970-an dan

1980-an, cenderung melupakan dampak birokrasi dan penyedia layanan terhadap

16

efekvitas suatu bebijakan. Sebuah kebijakan dinilai dari pembuat kebijakannya

ketimbang dari segi implementasi dari gagasan pembuat kebijakan lokal dan

nasional (Subarsono 2010, h. 87).

Bagi daerah otonomi yang luas dan bijaksanaan apabila diterjemahkan

untuk memiliki dan menentukan urusan sesuai kebutuhan daerah dan batas-batas

kemampuan anggaran yang tersedia untuk membiayainya. Dengan demikian,

otonomi yang luas tidak diartikan bebas dengan semaunya dan dengan begitu

maka daerah akan selalu mempertimbangkan bukan hanya soal banyak atau

sedikitnya urusan yang ditangani, tetapi lebih kepada manfaat yang diperoleh bagi

masyarakat. (Wijaya 2007, h. 105).

Implementasi merupakan salah satu tahap proses kebijaksanaan publik

dalam sebuah negara. Biasanya, implementasi dilaksanakan dalam sebuah

kebijaksanaan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka

pendek, menengah dan jangka panjang. Bahwa implemetsi merupakan suatu

rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijaksanaan kepada

masyarakat sehingga kebijaksanaan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana

diharapkan. rangkaian kegiatan tersebut mencakup pertama, persiapan

seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interprestasi dari kebijaksanaan

tersebut. Dari sebuah undang-undang yang muncul sejumlah peraturan

pemerintah, keputusan Presiden, peraturan daerah, dan lain-lainya. Kedua,

menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk

didalamya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja penetapan

siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan secara kongkrit

kemasyarakat (Syaukani 2007, h. 294-295).

17

Menurut Subarsono (2010, h. 99) ada enam variable yang mempengaruhi

kinerja implementasi yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukir sehingga dapat

direalisir.

2. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya

manusia maupun sumber daya non manusia.

3. Hubungan antar organisasi artinya sebuah program perlu dukungan dan

koordinasi dengan instansi lain.

4. Karakteristik dengan dengan pelaksanaan yaitu mencakup struktur

birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam

birokrasi yang akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi yang mencakup sumber daya ekonomi,

lingkungan, kelompok kepentingan yang memberi dukungan karakteristik

para partisipan, sifat opini publik.

6. Disposis implementor yang mencakup respon implementor, pemahaman

terhadap kebijakan dan preferensi nilai yang dimiliki oleh imlementor.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam

menginplementasikan suatu kebijakan harus adanya kejelasan standar dan

sasaran kebijakan, pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan, koordinasi

yang kuat baik antar individu dalam suatu organisasi maupun dengan

instansi lain, disposisi implementor yang baik, dan kondisi lingkungan yang

mempengaruhinya.

18

2.3.2. Implementasi dalam Kerangka Manajerialis

Pendekatan manajerial untuk implementasi telah menjadi sebentuk

paradigma “operasional” diminan dalam administrasi (qua manajemen) kebijakan

publik. Karena manajemen sektor publik menjadi makin mirip manajemen

“bisnis” maka teknik-teknik yang dulu dianggap sebagai metode “sektor privat”

kini mulai diadopsi, yaitu dalam kerangka tiga pendekaan :

1. Manajemen Operasional

Menyinggung teknik manajemen operasional, membahas penggunaan OR

dalam pembuatan keputusan. Riset operasional juga diaplikasikan dalam proses

pelaksanaan kebijakan dalam term “manajemen proyek” adalah signifikasi bahwa

pendekatan OR untuk manajemen proyek dikembangkan dari sektor publik.

Dalam kerangka OR ini kita juga harus memasukan “analisis sistem” Analisis ini

menganggap problem implementasi sebagai suatu yang harus dianalisis dalam

konteks “sistem” dalam menyampaikan layanan dan produk publik. Implementasi

konteks “sitem” dalam menyampaikan layanan dan produk publik. Implementasi

yang efektif dalam model ini akan tergantung kepada elemen-elemen berikut :

a. Mendefinisikan objek dan perumusan rencana

b. Monitiring rencana

c. Menganalisis apa yang telah terjadi berdasarkan apa yang semestinya terjadi

menurut rencana

d. Mengimplementasikan perubahan untuk memperbaiki kegagalan pencapaian

tujuan.

2. Manajemen Korporat

19

Berbeda dengan teknik OR, pendekatan “manajemen korporat” untuk

mengimplementasi adalah sebuah kerangka yang dikembangkan dalam sektor

bisnis swasta dan diadopsi oleh menejer sektor publik. Manajemen korporat

merupakan pendekatan yang berpengaruh dalam “manajemen sektor publik baru”

(Sumarmoko 2005, h. 102).

Aspek “kultural” dari pendekatan manajemen korporat membawa kita ke

aspek penting lain dari manajerialisme di sektor publik, manajemen manusia

(Suparmoko 2005, h. 102).

2.3.3. Implementasi dan Tipe Kebijakan

Salah satu usaha pertama yang menganalisis implementasi, yang dilakukan

oleh Van Maier dan Van Hom (1975), menyatakan bahwa studi implementasi

perlu mempertimbangkan isi (content) atau tipe kebijakan. Berdasarkan karya

Lowi, Van Meter dan Van Horm mengatakan bahwa efektifitas implementasi

akan bervariasi diantara tipe dan isu kebijakan. Faktor utama dalam implementasi

perubahan, kontrol, dan pemenuhan menurut mereka menunjukkan bahwa jika

ada tingkat konsensus yang tinggi dan tidak banyak dibutuhkan perubahan, maka

implementasi kebijakan akan lebih sukses (Suparmoko 2005, h. 103).

Implementasi relatif tidak sulit apabila kebijakannya bersifat distributif,

kebijakan regulatifnya moderat, dan kebijakan redistribusinya rendah. Berbagai

area kebijakan punya pola hubungan yang berbeda-beda, yang berarti bahwa

dalam area redistributif terdapat lebih banyak tawar-menawar dan foliticking

ketimbang diarea distributif, mana mungkin ada tekanan kontrol yang besar.

1. Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukan hanya

sekedar bersangkut paut dengan mekanisme pengambilan keputusan poltik

20

kedalam prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, implementasi

menyangkut masalah komplik, kepentingan dari siapa yang menjadi apa dari

suatu kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara sebuah

kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan baik sesuai dengan apa yang

dicita-citakan dari awal. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik.

(Nugroho 2009, h. 497).

2. Langsung mengimplementasikan kebijakan publik dalam bentuk program

3. Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik

tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau perda adalah

jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering

disebut peraturan pelaksana.

2.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.4.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan

dalam membiayai kegiatan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan hasil daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan keleluasaan

kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah

sebagai perwujudan desentralisasi. Adanya kata “asli” dimaksudkan bahwa

pendapatan tersebut benar-benar berasal dari sumber asli daerah, dengan kata lain

21

bukan merupakan pemberian bantuan, hibah, penyertaan modal dan sebagainya.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pemda

diharapkan memiliki kemadirian yang lebih besar (Kaho 2003, h. 102).

2.4.2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pendapatan yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada

perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal/investasi

pada perusahaan milik pemerintah/BUMD dan bagian laba atas penyertaan

modal/investasi pada perusahaan milik swasta. (Kaho 2003, h. 102).

2.4.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan asli daerah yang sah lainnya terdiri dari hasil penjualan aset

daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jas giro, penerimaan bunga,

penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan

keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,

denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari

pengembalian, fasilitas umum, pendapatan penyelenggaraan pendidikan pelatihan,

pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, dan lain-lain. (Kaho 2003, h. 102).

2.4.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Potensi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2002, h. 57) potensi PAD masing-masing daerah adalah

berbeda sehingga mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Beberapa

variabel yang dapat mempengaruhi potensi sumber-sumber PAD sebagai tolak

ukur kemandirian daerah adalah sebagai berikut :

1. Kondisi awal suatu daerah (keadaan ekonomi dan sosial suatu daerah)

struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat menentukan tinggi rendahnya

22

tuntutan akan adanya pelayanan publik sehingga menentukan besar kecilnya

keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan untuk

meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya.

2. Perkembangan PDRB Perkapita riil

Semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah, semakin besar pula

kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin

dan pembangunan pemerintahanya, semakin besar pula potensi sumber

penerimaan daerah tersebut, sehingga daerah lebih mandiri.

3. pertumbuhan penduduk besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah

penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat

ditarik akan meningkat dan kemandirian daerah juga dapat ditingkatkan.

4. Tingkat inflasi akan meningkatkan penerimaan PAD yang penetapannya

didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel dan restoran.

5. Perubahan peraturan adanya peraturan baru, khususnya yang berhubungan

dengan pajak atau retribusi, dengan ditebitkan Undang-undang No 28 Tahun

2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuka peluang yang

lebih luas untuk meningkatkan PAD.

6. Peningkatan cukupan atau ektensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD.

Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam usaha peningkatan

cakupan ini, yaitu menambah objek dab subjek pajak atau retribusi,

meningkatkan besarnya penetapan mengurangi tunggakan.

7. Penyesuaian tarif peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan

penyesuaian tarif. Untuk pajak atau retribusi yang tarifnya perlu

mempertimbangkan laju inflasi.

23

8. Pembangunan baru penambahan PAD juga dapat diperoleh bila ditopang oleh

pembangunan pasar, pembangunan terminal, pembangunan jasa pengumpulan

sampah, dan lain-lain.

9. Sumber pendapatan baru adanya kegiatan usaha baru dapat mengakibatkan

bertambahnya sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi akan menunjang untuk sarana

dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat. Dengan

meningkatkan hasil dari retribusi yang lebih besar, maka retribusi daerah akan

berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah

tersebut. Bagaimana proses implementasi pengelolaan kebijakan retribusi daerah

harus benar-benar diawasi dan dijalankan untuk mencapai jumlah retribusi daerah

yang lebih tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengambil judul “ Implementasi Peraturan Daerah

Pengelolaan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di

Kabupaten Tabanan yang menjadi latar belakang masalah penelitian ini yaitu

salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Tabanan yaitu melalui

retribusi daerah. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif, hasil penelitian

menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah dalam meningkatkan

pendapatan asli daerah di Kabupaten Tabanan mendapat beberapa hambatan,

masih kurangnya peranan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli

daerah. (Sari, h. 32).

24

2.6. Hipotesis

Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakna hipotesis, karena

penulisan ini terdiri dari satu variabel. Oleh karena itu penulis menggunakan

proposisi. Proposisi merupakan antar dua konsep tidak mempunyai format

tertentu. Proposisi dalam penelitian ini adalah “ implementasi peraturan daerah

tentang pengelolaan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah

di Kabupaten Aceh Barat.

25

III. METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian

Menurut Prastowo (2011, h. 183) metode adalah cara-cara, strategi untuk

memahami realitas dan langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan

rangkaian sebab akibat berikutnya, pada penelitian ini peneliti menggunakan

metode penelitian kualitatif kareana berdasarkan pengamatan atau observasi awal

yang peneliti lakukan. Ternyata penelitian yang dilakukan sesuai untuk metode

kualitatif.

Menurut Prastowo (2011, h. 22) metode kualitatif adalah prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitaatif berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. Pada penelitian ini peneliti

menggunakan desain penelitian eksploratif karena peneliti tidak hanya sekedar

menggambarkan objek penelitian saja. Melalui pendekatan eksploratif kualitatif

ini peneliti berusaha untuk menggali mengembangkan dan menganalisis

informasi-informasi yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah

Pengelolaan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di

Kabupaten Aceh Barat.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan bersumber

dari berbagai instansi-instansi pemerintah yaitu : Badan Pusat Satatistik (BPS),

26

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD), Perpustakaan

Universitas Teuku Umar Kabupaten Aceh Barat.

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penyusunan Skripsi

ini sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh

dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku dan tulisan-tulisan yang

berhubungan dengan materi yang akan dibahas dalam laporan ini. Dengan

memanfaatkan fasilitas berbagai perpustakaan yang ada di Kabupaten Aceh Barat.

Serta dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan

dengan mengambil dokumen-dokumen atau catatan-catatan dalam bentuk apapun

yang ada kaitannya dengan judul skripsi. Data-data dan informasi tersebut, penulis

kumpulkan dari data-data yang ada pada kantor Badan Statistik (BPS), Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Barat,

serta dari literatur dan menurut peraturan perundang-undangan yang sah kaitannya

dengan penulisannya Skripsi ini.

2. Studi Lapangan

Yaitu mengadakan penelitian langsung ke lapangan dengn menggunakan

teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan langsung

terhadap objek yang diteliti.

27

b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya

jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan

informasi langsung.

3.3 Model Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kualititaif, Analisis kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan

berlandaskan yang kokoh serta memuat penjelasan tentang implementasi Perda

No. 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah dan Pendapatan Asli Kabupaten Aceh

Barat. Dengan demikian, penulis dapat mengikuti dan memahami dari peristiwa-

peristiwa secara kronologis, memiliki sebab akibat dalam lingkup kebijakan dan

memperoleh penjelasan yang banyak manfaatnya.

3.4. Definisi Operasional Varibel

Dalam penelitian operasional variabel yang digunakan dalam analisis ini

sebagai berikut :

a. Retribusi Daerah adalah Indikator yang digunakan untuk mengetahui

sumbangan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kurun

waktu 2006-2013.

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-

sumber penerimaan Daerah pada kurun waktu 2006-2013.

28

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskriptif Objek Penelitian

4.1.1. Deskriptif Wilayah Kabupaten Aceh Barat

Kabuapten Aceh Barat merupakan slah satu daerah yang menjadi bagian

dari wilayah propinsi Aceh. Terletak pada posisi geografis cukup strategis. Di

sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya dan Pidie, sebelah selatan

berbatasan dengan samudra Indonesia dan Nagan Raya, sebelah timur berbatasan

dengan Aceh Tengah dan Nagan Raya, dan sebelah barat berbatasan dengan

Samudra Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Aceh Barat adalah 2.927.5 km2

secara geografis terletak pada 04061-04

047’ lintang utara dan 95

000-86

030’ bujur

timur.

Kabupaten Aceh Barat dibagi kedalam 12 kecamatan, 32 kemukiman dan

340 gampong, yaitu kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Kaway XVI,

Kecamatan Sungai Mas, Kecamatan Woyla, Kecamatan Samatiga, Kecamatan

Bubon, Kecamatan Arongan Lambalek, Kecamatan pante Ceureumen, Kecamatan

Meureubo, Kecamatan Woyla Barat, Kecamatan Woyla Timur, dan Kecamatan

Panton Reu, Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Sungai Mas dengan luas

781,73 km2 atau 26,07 persen, dan Kecamatan yang terkecil wilayahnya yaitu

Kecamatan Johan Pahlawan dengan luas 44,91 km2 atau 2,00 persen.

4.2. Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat

Retribusi daerah di Kabupaten Aceh Barat adalah pungutan daerah

Kabupaten Aceh Barat sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang

29

khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang

pribadi atau badan. Qanun Kabupaten Aceh Barat nomor 3 tahun 2014 tentang

retribusi jasa usaha, bupati Aceh Barat, menimbang bahwa pungutan retribusi

sebagaimana diatur dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan daerah

otonom sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai

penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Barat. dalam rangka

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Berikut ini

adalah tabel retribusi daerah di Kabupaten Aceh Barat :

Tabel 3

Target dan Realisasi Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Barat

Tahun 2006-2013

No Tahun Target Realisasi persentase

1 2006 5.241.462.605,00 5.175.526.175,00 98,74

2 2007 6.986.698.348,00 5.828.349.170,00 83,42

3 2008 6.890.544.700,00 6.286.372.001,00 91,23

4 2009 7.891.265.700,00 5.990.145.924,00 75,91

5 2010 8.214.873.200,00 5.977.950.136,00 72,77

6 2011 7.468.421.998,00 5.364.089.688,00 71,82

7 2012 1.121.875.000,00 1.140.137.500,00 101,63

8 2013 1.430.778.000,00 1.240.340.422,00 102,32 Sumber : DPKKD Kabupaten Aceh Barat(diolah juli 2014)

Berdasarkan tabel 3 diatas retribusi daerah Kabupaten Aceh Barat pada

tahun 2006 target retribusi sebesar Rp. 5.241.462.602, dan terealisasi pada tahun

tersebut sebesar Rp.5.175.526.175,00, atau sekitar 98,74 persen, dan pada tahun

2007 target retribusi daerah di Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp.

6.986.698.348,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.828.349.170,00 dan pada tahun

2008 target retribusi daerah Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp. 6.890.544.700,00

dan terealisasi sebesar Rp. 6.286.372.001,00, sekitar 91,23 persen dan pada tahun

2009 target retribusi daerah di Kabupaten Aceh Barat naik sebesar

30

Rp.7.891.265.700,00 dan hanya terealisasi sebesar Rp. 5.990.145.924,00 dengan

persentase 75,91 persen, dan pada tahun 2010 target retribusi daerah di Kabupaten

Aceh Barat sebesar Rp. 8.214.873.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.

5.977.950.136,00, mencapai 72,77 persen, dan pada tahun 2011 target retribusi

daerah di Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp.7.468.421.998,00 dan pada tahun

tersebut hanya terealisasi sebesar Rp. 5.364.089.688,00 atau sekitar 71,82 persen

dan pada tahun 2012 target retribusi daerah sebesar Rp.1.121.875.000,00 yang

terealisasi sebesar Rp.1.140.137.500,00 persentase sekitar 101,63 persen dan pada

tahun 2013 target retribusi daerah Kabupaten Aceh Barat sebesar

Rp.1.430.778.000,00, terealisasi sebesar Rp. 1.430.778.000,00, terealisasi sebesar

Rp. 1.240.340.422,00 atau sekitar 102,32 persen.

Dari penjelasan diatas dapat kita melihat retribusi daerah Kabupaten Aceh

Barat memberi sumbangan yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),

tetapi hanya saja belum juga begitu maksimal dikarenakan masih ada kendala bagi

pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Retribusi daerah, baik retribusi jasa

umum, maupun retribusi jasa usaha.

4.3. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah di

Kabupaten Aceh Barat yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna untuk keperluan

daerah yang bersangkutan dalam mambiayai kegiatan. PAD di Kabupaten Aceh

Barat terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan hasil yang

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah.

31

Tabel 4

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat

Tahun 2006-2013

No Tahun Target Realisasi Persentase

1 2006 13.045.434.751,00 17.141.428.849,91 99,10

2 2007 21.212.667.763,00 21.710.256.581,68 98,18

3 2008 27.561.889.150,00 40.423.494.271,00 97,34

4 2009 26.909.471.261,00 27.874.493.673,00 99,76

5 2010 27.748.148.683,00 24.272.574.383,69 87,47

6 2011 33.117.259.548,20 21.042.866.954,40 63,54

7 2012 37.263.716.192,00 24.727.256.869.07 66,36

8 2013 38.272.867.120,00 27.879.225.469,00 70,40 Sumber : DPKKD Kabupaten Aceh Barat(diolah juli 2014)

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat kita lihat pendapatan asli daerah (PAD)

Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2006 target pendapatan asli daerah sebesar Rp.

13.045.434.751,00 dan terealisasi pada tahun tersebut sebesar Rp.

17.141.428.849,91, atau sekitar 101,33 persen, dan pada tahun 2007 target

pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp. 21.212.667.763,00

dan terealisasi sebesar Rp. 21.710.256.581,68, dan pada tahun 2008 target

pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp.27.561.889.150,00 dan

terealisasi sebesar Rp.40.423.494.271,00, sekitar 146,66 persen, dan pada tahun

2009 target pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp.

26.909.471.261,00 dan terealisasi sebesar Rp.27.874.493.673,00 dengan

persentase 103,59 persen, dan pada tahun 2010 target pendapatan asli daerah di

Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp. 27.748.148.683,00, dan terealisasi sebesar Rp.

24.272.574.383,69 dengan persentase 87,47 persen, dan pada tahun 2011 target

pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp. 33.117.259.548,20

dan pada tahun tersebut hanya terealisasi sebesar Rp. 21.042.866.954,40 atau

sekitar 63,54 persen dan pada tahun 2012 target pendapatan asli daerah Kabupaten

Aceh Barat sebesar Rp. 37.263.716.192,00 dan teraliisasi sebesar

32

24.727.256.869.07, persentase sekitar 66,36 persen, dan pada tahun 2013 target

pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp. 38.272.867.120,00,

teralisasi sebesar Rp. 27.879.225.469,00 atau sekitar 70,40 persen.

Qanun Kabupaten Aceh Barat No 11 tahun 2008 menjelaskan bahwa

dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu upaya

yang dilakukan dengan mengoptimalkan penggalian potensi-potensi daerah baik

yang telah menjadi objek pajak daerah maupun dengan menggali potensi daerah

yang baru. Sementara itu rata-rata peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama

5 tahun terakhir sangat kecil yakni sebesar 4,90 persen pertahun, dengan rincian

pajak daerah 0,98 persen, retribusi daerah 1,31 persen dan hasil pengelolaan

keuangan daerah yang dipisahkan 0,45 persen. Kecilnya peranan PAD dalam

pembentukan penerimaan daerah dan ketergantungan yang sangat besar terhadap

dana perimbangan penunjukkan kecilnya tingkat kemandirian fiskal di Aceh

Barat.

4.3.1. Qanun Kabupaten Aceh Barat No 3 Tahun 2014

Qanun Kabupaten Aceh Barat No 3 tahun 2014 tentang retribusi jasa

usaha, Bupati Aceh Barat menimbang :

a. Bahwa pemungutan retribusi jasa usaha sebagai mana diatur dalam pasal 127

Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

merupakan kewenangan daerah otonom sebagai salah satu sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai penyelenggaraan

pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dan kemandirian daerah

33

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai mana

dimaksud pada huruf a, perlu menyesuaikan besaran tarif Retribusi terhadap

beberapa jasa/pelayanan yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini.

c. Bahwa dalam qanun Kabupaten Aceh Barat yang mengatur tentang golongan

retribusi jasa usaha belum diatur mengenai peninjauan tarif sebagaimana

ketentuan pasal 155 Undang-undang No 28 tentang pajak daerah dan retribusi

daerah.

4.3.2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Setelah Adanya

Peraturan Daerah (PERDA)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah adanya perda di Kabupaten Aceh

Barat masih terjadi naik turun, ini karena daerah belum mampu dalam mengatur

sumber-sumber keuangan sendiri, daerah Kabupaten Aceh Barat belum

sepenuhnya dapat membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangganya

baik belanja rutin maupun tidak rutin (pembangunan) maka daerah Kabupaten

Aceh Barat harus mampu menutup belanja rutinnya dengan Pandapatan Asli

Daerah (PAD) dengan cara menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan

Asli Daerah (PAD).

Tetapi pada tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah

Kabupaten Aceh Barat akan naik mencapai Rp.116,56 persen dari target

sebelumnya, ini karena kerja keras dari pada pemerintah Kabupaten Aceh Barat

dalam menggali Pendapatan Asli Daerah yang ada. Pemasukan PAD dari

retribusi daerah mencapai Rp. 90,3 milyar atau 244,11 persen dari target awal

27,8 milyar selebihnya bisa didapat dari sektor lain seperti pajak, diakui

komposisi APBK Aceh Barat saat ini mencapai satu triliun tetapi masih sangat

34

tergantung dari sumber dana perimbangan pemerintah pusat, jumlah PAD yang

berada jauh diatas rata-rata mencapai sekitar 7 persen. Aceh Barat sendiri sudah

cukup baik dibandingkan dari beberapa Kabupaten yang ada di Indonesia,

kedepan Pemda Aceh Barat akan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi PAD

yang ada sehingga penerimaan PAD Kabupaten Aceh Barat terus meningkat tiap

tahun anggaran. Ketika suatu daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD)

yang besar dan selalu meningkat tiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah dapat

memaksimalkan kemampuan daerah dalam mencerminkan keadaan serta

kemampuan ekonomi mendukung proses pembangunan.

4.3.3. Kinerja Keuangan Tahun 2003-2013 Kabupaten Aceh Barat

Kinerja pelaksanaan APBK Aceh Barat meliputi pengelolaan pendapatan

dan belanja. Pendapatan daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28

tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa sumber

penerimaan daerah terdiri atas : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri

dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; (2)

Dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak yang terdiri

dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh pasal 25,29 dan

21) Sumber Daya Alam (SAD); Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;

dan (3) Kelompok lain-lain Pendapatn Daerah yang Sah meliputi Pendapatan

Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Pemerintah daerah lainya, Dana

Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan

penerimaan pembiayaan bersumber dari menerimaan pembiayaan dan

35

pengeluaran pembiayaan. Kinerja keuangan daerah dari sisi pendapatan selama

pelaksanaan RPJM Kabupaten Aceh Barat tahun 2007-2012 secara umum

menunjukkan peningkatan. Peningkatan pendapatan sebesar

Rp.132.953.174.730,72 dalam rentang waktu 5 tahun sebagian besar masih

bergantung pada dana perimbangan. Rata-rata besarnya peranan dana

perimbangan selama 5 tahun terakhir dalam pembentukan APBK Aceh Barat

adalah sebesar 86,60 persen dengan rata-rata kontribusi dana bagi hasil pajak/bagi

hasi bukan pajak sebesar 8,55 persen, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 69,14

persen dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 8,91 persen. Sementara itu rata-

rata Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 5 tahun terakhir sangat kecil

yakni sebesar 4,90 persen pertahun, dengan rincian pajak daerah 0.98 persen,

retribusi daerah 1,31 persen dan hasil pengelolaan keuangan daerah yang

dipisahkan 0,45 persen. Kecilnya peranan PAD dalam pembentukan penerimaan

daerah dan ketergantungan yang sangat besar terhadap dana perimbangan

menunjukkan kecilnya tingkat kemandirian fiskal di Aceh Barat.

Tabel 5

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah di Kabupaten Aceh Barat

tahun 2006-2013 Tahun Pendapatan Asli

Daerah

Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan

Keuangan Daerah

yang dipisahkan

Lain-Lain

Pendapatan yang

Sah

2006 17.141.428.849,91 2.677.764.737,00 5.175.526.175,00 1.460.889.789,00 10.533.750.689,00

2007 21.710.256.581,68 3.267.762.844,00 5.828.349.170,00 1.560.293.789,00 11.053.850.798,50

2008 40.423.494.271,00 4.187.599.822,78 6.286.372.001,00 1.606.020.789,18 28.343.501.658,10

2009 27.874.493.673,00 4.276.502.262,00 5.990.145.924,00 1.658.387.037,18 11.854.981.880,50

2010 24.272.574.383,69 4.605.062.685,00 5.977.950.136,00 2.993.230.076,20 5.040.878.010,33

2011 21.042.866.954,40 6.087.693.450,98 5.364.089.688,00 2.216.828.812.04 2.186.838.368,00

2012 24.727.256.869.07 6.087.693.450,00 1.140.137.500,00 2.466.838.822.00 2.186.838.368,00

2013 27.879.225.469,00 7.954.524.000,00 1.240.340.422,00 2.766.632.729,00 2.186.838.368,00

Sumber : DPKKD Kabupaten Aceh Barat(diolah juli 2014)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita melihat realisasi pendapatan daerah

jika ditinjau dari pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Aceh Barat selama kurun

36

waktu 2006- 2013, terlihat bahwa pertumbuhan realisasi pendapatan daerah

tertinggi berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 300,49 persen dengan

pertumbuhan sebesar 20,49 persen setelah peraturan daerah. di Aceh Barat

Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih naik turun bukanlah disebabkan oleh

karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-

sumber keuangan yang pontensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan

pemerintah pusat, selain itu sumber-sumber keuangan dikuasi oleh pusat sehingga

hal ini menyebabkan daerah kurang mandiri dalam pengelolaan hasil materi

sumber-sumber daya dan potensi daerah tersebut. Aceh Barat adalah salah satu

Kabupaten yang ada di Propinsi Aceh yang memiliki begitu besar potensi sumber

daya yang tersedia, khususnya untuk perkebunan dan pertanian. Sedangkan sektor

pendapatan daerah yang dipisahkan sebesar 45 persen ini dikarenakan masih

kurang investasi pada perusahaan milik daerah dan perusahaan milik swasta.

4.3.4. Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

Kabupaten Aceh Barat.

Intensifikasi adalah upaya peningkatan PAD melalui prose optimalisasi

pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang selama ini telah dikelola

oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat, intensifikasi pengelolaan PAD

meliputi :

a. Peningkatan kualitas pelayanan, antara lain melalui peningkatan dan

penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

37

b. Peningkatan sarana dan prasarana, antara lain melalui renovasi dan

pengembangan kantor dan sarana pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan

masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah.

c. Peningkatan kualitas SDM, melalui pelatihan maupun bimbingan teknis

tentang pengelolaan pendapatan daerah.

d. Peningkatan tertib administrasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah pada seluruh tempat pengelola PAD.

4.3.5. Permasalahan Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten

Aceh Barat

Pertumbuhan total pendapatan Kabupaten Aceh Barat selama periode

2006-2013 rata-rata sebesar 17 persen pertahun, sedangkan pertumbuhan PAD

rata-rata 18 persen pertahun. Retribusi daerah sebagai primadona PAD di

Kabupaten Aceh Barat dengan kontribusi rata-rata sebesar 75,91 persen pertahun.

Tingginya pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Aceh Barat dipicu oleh

tingginya peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Aceh Barat dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kini telah merata.

Dari aspek pengelolaan, pemerintah daerah masih mengahadapi hambatan

atau permasalahan, diantaranya adalah :

a. Terbatasnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola jenis-jenis

sumber pendapatannya. Terdapat banyak jenis pelayanan yang cukup potensial

untuk menjadi sumber pendapatan dari sektor Retribusi namun tidak diatur

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sehingga tidak dapat dipungut

Daerah.

38

b. Sumber-sumber pendapatan yang potensinya besar masih dikuasai oleh

Pemerintah Pusat.

c. Bagi hasil pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah

pusat belum mencerminkan aspek pemerataan dan pendistribusian hasil-hasil

kekayaan Daerah secara adil kepada seluruh daerah.

d. Asset daerah yang potensial sebagai sumber pendapatan belum menghasilkan

PAD sebagaimana yang diharapkan.

e. Perusahaan daerah tidak memberi kontribusi sebagai penghasil PAD partisipasi

BUMN/Perusahaan Swasta Nasional yang beroperasi di Kabupaten Aceh Barat

belum memadai dalam mendukung ketersediaan dana pembangunan.

f. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah, sehingga penerapan teknologi

inforrnasi dalam pengelolaan PAD masih rendah dan sarana pelayanan belum

memadai.

4.4. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diatas,

Pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Barat telah mengupayakan berbagai

kegiatan yang terangkum dalam program strategis peningkatan pendapatan

daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi tahun 2013

sebagaimana yang telah diuraikan sebelumya, yaitu dengan melakukan :

a. Melakukan penyesuaian regulasi sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, serta peningkatan pelayanan

melalui pemanfaatan teknologi informasi secara bertahap sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah.

39

c. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan

ketaatan masyarakat membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

d. Peningkatan pengawasan, pengendalian, monotoring dan evaluasi

pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

V. KESIMPULAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian ini Implementasi Peraturan Daerah Pengelolaan

Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten

Aceh Barat dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Retribusi daerah di Kabupaten Aceh barat adalah pungutan daerah Kabupaten

Aceh Barat sebagai pembayaran atas jasa izin tertentu yang khusus disediakan

dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

badan.

b. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah di

Kabupaten Aceh Barat yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna untuk

keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan. PAD di

Kabupaten Aceh Barat terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan hasil yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah.

c. Pertumbuhan total pendapatan Kabupaten Aceh Barat selama periode 2006-

2013 rata-rata sebesar 17 persen pertahun, sedangkan pertumbuhan PAD rata-

rata 18 persen pertahun. Retribusi daerah sebagai primadona PAD di

Kabupaten Aceh Barat dengan kontribusi rata-rata sebesar 75,91 persen

pertahun. Tingginya pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Aceh Barat

dipicu oleh tingginya peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Aceh Barat

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kini telah merata.

41

5.2. Saran Saran

Adapun saran kepada Pemerintah Daerah adalah :

a. Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui peningkatan retribusi daerah

yang baik seperti meningkatkan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa

Usaha, meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan

perekonomian rakyat dan menumbuh kembangkan untuk mempercepat

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat.

b. Mengembangkan sumber-sumber penerimaan daerah, produktivitas dan

pendapatan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat.

c. Untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah di Kabupaten

Aceh Barat perlu kiranya melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi

pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam hal ini Pemerintah

Kabupaten Aceh Barat menambah penerimaan daerah dengan menambah

objek pajak dan retribusi daerah yang sebelumnya belum ada.

III. DAFTAR PUSTAKA

Bahar, Ujang. 2007. Otonomi Daerah: Terhadap Pinjaman Luar Negeri. Permata

Puri Media: Jakarta Barat.

Brata Kusumah, Splihin. 2001. Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah. PT

Gramedia. Pustaka Utama. Jakarta.

Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah. Meulaboh. Aceh Barat.

Gaffar, Afan. 2007. Otonomi Daerah: Dalam Negara Kesatuan. Pustaka Pelajar:

Yogyakarta.

Halim, Abdul. 2001. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Ui Press.

Jakarta.

Kaho, Josef, Riwo. 2003. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik

Indonesia. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. Gramedia: Jakarta.

Nurba, Diswandi. Et. Al. 2010. Pedoman Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir.

Universitas Teuku Umar.

Prakoso Kesit Bambang. 2003. Pajak dan Retribusi Daerah. UII Press.

Yogyakarta.

Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan

Penelitian. AR-Ruzz Media. Yogyakarta.

Reksoprayitno, Soedoyono. 2001. Pengantar Ekonomi Makro. Penerbit BPEE-

Yogyakarta: Yogyakarta.

Setiawan, Agus. 2006. Perpajakan Umum. Ed. 1-1. PT. Raja Grafindo Utama.

Jakarta.

Siahaan. Marihot. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT. Raja Grafindo

Utama. Jakarta.

Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah.

percetakan Andi Eppres. Yokyakarta.

Sugiarto. 2009. Politik dan Hukum. PT. Grasindo. Jakarta.

43

Sumarsono. AG. 2010. Analisis Kebijakan publik. Konsep Tiori dan Aplikasi.

Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Syaukani, H. 2007. Otonomi Daerah: Dalam Negara Kesatuan. Pustaka Pelajar,

Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia. No. 28. Tahun 2009. Tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. Presiden Republik Indonesia.

Wijaya, H. A. W. 2007. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Ed. 1-4. PT. Raja

Grafindo Persada. Jakarta.

Waluyo. 2007. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Pustaka Pelajar.

Yogyakarta.

http://m.tempo.co/read/new pendapatan-Asli-Daerah-Aceh diakses April 2014.