TINGKAT KESIAPSIAGAAN BENCANA TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA...

i

TINGKAT KESIAPSIAGAAN BENCANA TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS OLEH BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) DAN

PALANG MERAH INDONESIA (PMI) DI KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT

THE LEVEL of DISASTER ALERTNESS TOWARD IMPLEMENTATION of DISASTER RISK CURTAILMENT PROGRAM BASED ON COMMUNITY

by THE NATIONAL of DISASTER MANAGEMENT AGENCY (BNPB) AND INDONESIAN RED CROSS (PMI) AT MAJENE

PROVINCE WEST SULAWESI

Munadiah Wahyuddin

P1508215006

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

ii

TINGKAT KESIAPSIAGAAN BENCANA TERHADAP IMPLEMENTASI

PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS

OLEH BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) DAN

PALANG MERAH INDONESIA (PMI) DI KABUPATEN MAJENE

PROVINSI SULAWESI BARAT

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Ilmu Biomedik / Emergency And Disaster Management

Disusun dan Diajukan oleh

MUNADIAH WAHYUDDIN

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

iii

TESIS


PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS

OLEH BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) DAN

PALANG MERAH INDONESIA (PMI) DI KABUPATEN MAJENE

PROVINSI SULAWESI BARAT

Disusun dan diajukan oleh

MUNADIAH WAHYUDDIN

Nomor Pokok P1508215006

Telah dipertahakan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal Oktober 2017

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasehat,

Dr. dr. Hisbullah, Sp.An-KIC-KAKV Dr. dr. Andi Mardiah Tahir, SP.OG

Ketua Anggota

Ketua Program Studi Direktur Program Pascasarjana Ilmu Biomedik, Universitas Hasanuddin,

Dr. dr. Andi Mardiah Tahir, SP.OG Prof. DR. Muhammad Ali, S.E., MS

iv

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Munadiah Wahyuddin

Nomor Mahasiswa : P1508215006

Program Studi : Ilmu Biomedik / Emergency And Disaster

Management

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-

benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan

tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat

dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain,

saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Oktober 2017

Yang menyatakan

Munadiah Wahyuddin

v

PRAKATA

Segala puji hanya milik Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia

dan kekuatan dari-Nya sehingga tesis dengan judul: “Tingkat Kesiapsiagaan

Bencana Terhadap Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana

Berbasis Komunitas Oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana

(BNPB) dan Palang Merah Indonesia (PMI) Di Kabupaten Majene Provinsi

Sulawesi Barat” dapat diwujudkan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan

pujian dan rasa syukur kepada-Nya sebanyak makhluk yang diciptakan-Nya,

seberat Arasy-Nya dan sebanyak tinta yang dipergunakan untuk menulis

kalimatnya. Sholawat serta salam kepada Rasulullah SAW juga kepada

keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang mu’min yang senantiasa

istiqomah meniti jalan hidup ini hingga akhir zaman dengan islam sebagai satu-

satunya agama yang diridhoi Allah SWT.

Penyusunan tesis ini telah banyak mendapatkan pertolongan dari-Nya

dengan telah digerakkan hati segelintir hamba-Nya untuk membantu dan

membimbing penulis dalam mewujudkan tesis ini. Oleh karena itu, penulis

menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada

mereka yang memberikan andilnya sampai tesis ini dapat diwujudkan.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dan setulus-tulusnya kepada

Ayahanda Prof. Dr. H. Wahyuddin Hamid, M.Si dan Ibunda Dra. Hj. Nursiah

Rauf, M.Si yang telah mencurahkan kasih sayang serta do’a yang tiada henti-

vi

hentinya demi kebaikan penulis di dunia dan di akhirat. Juga terkhusus kapada

saudari-saudaraku Munifah Wahyuddin, S.Farm.,M.Sc.,Apt, Muridah

Wahyuddin., S.Hut dan Akhmad Muradih Wahyuddin,S.Kep yang telah

memberikan do’a dan perhatiannya, serta keluarga besar ku yang lainnya.

Tiada sesuatu yang berharga dapat kupersembahkan kecuali tesis ini sebagai

wujud bakti dan kecintaanku yang tulus

Terselesaikannya penulisan tesis ini juga tidak terlepas dari bantuan dan

kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Ariestina Pulubuhu, MA sebagai Rektor Universitas

Hasanuddin Makassar

2. Prof. Dr. Ir. Mursalim, selaku direktur program Pasca Sarjana Universitas

Hasanuddin Makassar beserta staf-stafnya, atas kesempatan yang

diberikan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

3. Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp. Bs, selaku Dekan Fakultas Kedokteran

Universitas Hasanuddin Makassar

4. Dr. dr. Mardiah Tahir, Sp.OG selaku ketua Program Studi Ilmu Biomedik

Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar sekaligus

pembimbing II yang telah memberikan pelayanan, arahan serta motivasi

dalam penyelesaian tesis ini.

5. Dr. dr. Hisbullah, Sp.An-KIC-KAKV selaku Pembimbing I dengan

ketulusan hati meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing

vii

dan mengarahkan penulis agar bisa berkarya sebatas kemampuan dan

menghasilkan yang terbaik.

6. Dr. Marhaen Hardjo, M.Biomed, PhD, Prof. Idrus A. Paturusi, Sp.BO,

FICCS, dan Dr. dr. Armyn Nurdin, M.Kes sebagai team penguji yang telah

memberikan banyak masukan untuk perbaikan tesis ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

Makassar yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada

penulis.

8. Bapak Kepala Balitbangda Provinsi Sulawesi Barat yang telah memberikan

izin rekomendasi penelitian.

9. Bapak Kepala Desa Bababulo dan Desa Totolisi beserta seluruh staf yang

telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk

melakukan penelitian

10. Muhammad Sibli dan keluarga yang senantiasa memotivasi, membantu

serta berbagi cerita, cinta dan kehidupan menjadi bara semangat dalam

suka dan duka

11. Teman-teman prodi emergency and disaster management angkatan 2015

yang telah bersama-sama penulis mengarungi samudra ilmu dan mau

saling berbagi suka duka.

12. Seluruh subyek penelitian yang telah bersedia membantu dalam kegiatan

penelitian

viii

13. Saudaraku senasib dan sepenanggungan, dan sahabat-sahabatku yang tak

bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini senantiasa memberi

motivasi tersendiri bagi penulis dikala sedih maupun senang.

Kepada mereka tanpa terkecuali, penulis menghanturkan banyak terima

kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya semoga menjadi ibadah dan

amal jariyah. Amin. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi

bahan bacaan bagi perkembangan keperawatan, Amin.

Makassar, Septermber 2017

Penulis

ix

ABSTRAK

MUNADIAH WAHYUDDIN. Tingkat Kesiapsiagaan Bencana terhadap Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Palang Merah Indonesia di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat (dibimbing oleh Hisbullah dan Andi Mardiah Tahir).

Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan tingkat kesiapsiagaan bencana pada tahap prabencana berdasarkan implementasi program Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Palang Merah Indonesia (PMI).

Penelitian ini menggunakan metode sequential explanatory design dengan pendekatan deskripstif komparatif. Sampel adalah warga yang telah mengikuti pelatihan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas sebanyak 64 orang yang terdiri dari 32 orang dari desa binaan BNPB dan 32 orang dari desa binaan PMI. Data dianalisis dengan menggunakan uji Mann Whitney.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan kebencanaan (p=1,000), pengetahuan rencana penanggulangan bencana (p=0,209), dan kesiapsiagaan (p=0,215). Hal tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Akan tetapi, secara klinis/faktual, variabel pengetahuan rencana penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan terdapat perbedaan yang signifikan. Hal tersebut didukung dengan hasil observasi, yaitu desa binaan PMI memiliki peta rawan bencana dan sarana yang cukup memadai dalam penanggulangan bencana dibandingkan dengan desa binaan BNPB. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan BNPB dan PMI dapat menjalin kerjasama dalam menjaga dan meningkatkan kualitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Kata kunci: pengetahuan kebencanaan, pengetahuan rencana penanggulangan bencana, sarana, kesiapsiagaan.

x

ABSTRACT

MUNADIAH WAHYUDDIN. The Level Of Disaster Alertness Toward

Implementation Of Disaster Risk Curtailment Program Based On Community by

The National Of Disaster Management Agency (BNPB) And Indonesian Red

Cross (PMI) At Majene Province West Sulawesi (Supervised by Hisbullah and

Andi Mardiah Tahir).

This research aims to determine the difference of disaster alertness on

the levels of pre disaster based on implementation The National of Disaster

Management Agency (BNPB) programs and Indonesian Red Cross (PMI).

This reseacrh used sequential explanatory design method with

comparative distractive approach. The samples in this research were the

inhabitants who had joined the training of disaster risk reduction based on

community as many as 64 people, 32 villagers from building village of BNPB

and 32 villagers from building village of PMI. The data analysis used Mann

Whitney test.

The results indicate that the variables of disaster knowledge is

(p=1,000); the knowledge of disaster tackling plan is (p=0,209); and the

alertness is (p=0,215); which means no significant difference. But

clinically/factual, the variable of the knowledge of disaster tackling plan and the

alertness have significant difference, this case is supported by observation

results in which the building vellage of PMI has the map that is susceptible to

get disaster and adequate infra structurse in tackling of disaster compare with

the building vellages of BNPB.

Keywords: Disaster Knowledge, Knowledge Of Disaster Tackling Plan, Infra

Structure, Alertness

xi

DAFTAR ISI

PRAKATA ........................................................................................... v

ABSTRAK ........................................................................................... ix

ABSTRAC ........................................................................................... x

DAFTAR ISI ......................................................................................... xi

DAFTAR TABEL ................................................................................. xiii

DAFTAR GAMBAR .............................................................................. xiv

DAFTAR SINGKATAN ......................................................................... xv

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................ xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ........................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ................................................................... 5

C. Tujuan Penelitian ..................................................................... 6

D. Manfaat Penelitian ................................................................... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Bencana ..................................................... 8

1. Definisi Bencana ................................................................ 8

2. Jenis-Jenis Bencana ...................................................... 11

3. Konsep Manajemen Bencana ............................................ 15

B. Tinjauan Tentang Penanggulangan Bencana Berbasis

Masyarakat .............................................................................. 21

1. Program Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) .................................... 22

2. Program KBBM-PERTAMA Palang Merah Indonesia (PMI) 44

C. Kerangka Konseptual .............................................................. 50

D. Definisi Operasional ................................................................ 50

E. Hipotesis ................................................................................. 52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian ............................................................. 53

B. Lokasi dan Waktu Penelitian ................................................... 53

xii

1. Lokasi Penelitian ................................................................ 53

2. Waktu Penelitian ................................................................ 53

C. Kerangka Pikir Penelitian ........................................................ 54

D. Populasi dan Teknik Sampel ................................................... 54

1. Populasi ............................................................................. 54

2. Sampel ................................................................................ 55

3. Kriteria Sampel ................................................................... 55

E. Metode Pengumpulan Data ..................................................... 56

1. Lembar Kuisioner ............................................................... 56

2. Lembar Observasi .............................................................. 58

F. Teknik Pengumpulan Data ...................................................... 58

G. Teknik Analisa Data ................................................................. 59

1. Pengolahan Data ............................................................... 59

2. Analisis Data ...................................................................... 59

H. Etika Penelitian ........................................................................ 60

I. Tahapan Penelitian .................................................................. 61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ........................................ 62

1. Desa Bababulo ................................................................. 67

2. Desa Totolisi ...................................................................... 68

B. Hasil Penelitian ........................................................................ 68

1. Analisis Univariat ................................................................ 69

2. Analisis Bivariat .................................................................. 76

C. Pembahasan ........................................................................... 80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................ 94

B. Saran ....................................................................................... 94

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................... 96

LAMPIRAN

xiii

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1 Nama, Luas Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan 64

2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur 69

3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 70

4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 71

5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat 73 Pengetahuan Kebencanaan

6 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat 74 Pengetahuan Rencana Penanggulangan Bencana

7 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat 75 Kesiapsiagaan Desa

8 Hasil Uji Mann-Whitney U Tingkat Pengetahuan Kebencanaan 77

9 Hasil Uji Mann-Whitney U Tingkat Pengetahuan Rencana 77

Penanggulangan Bencana

10 Hasil Uji Mann-Whitney U Tingkat Kesiapsiagaan Desa 78

11 Hasil Observasi Ketersediaan Sarana & Prasarana Desa 79

xiv

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1 Siklus Penanggulangan Bencana 17

2 Tahapan Proses KBBM-PERTAMA 48

3 Tahapan Kegiatan KBBM-PERTAMA 49

4 Kerangka Konsep 50

5 Kerangka Pikir 55

6 Tahapan Penelitian 62

7 Peta Administrasi Kabupaten Majene 64

8 Peta Kecamatn Kabupaten Majene 65

4.1 Grafik Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur 70

4.2 Grafik Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis 71 Kelamin

4.3 Grafik Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan 73 Terakhir

4.4 Grafik Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat 74 Pengetahuan Kebencanaan

4.5 Grafik Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat 75 Pengetahuan Rencana Penanggulangan Bencana

4.6 Grafik Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat 75 Kesiapsiagaan Desa

9 Peta Rawan Bencana Desa Totolisi 87

xv

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan Arti dan Keterangan

BNPB : Badan Nasional Penanggulangan Bencana

PMI : Palang Merah Indonesia

BPBD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ICRC : International Community Red Cross

UU RI : Undang-Undang Republik Indonesia

UNISDR : United Nations International Strategy for Disaster

Reduction

IDEP : International Disaster Preparedness

KLB : Kejadian Luar Biasa

TNI : Tentara Nasional Indonesia

SAR : Search And Rescuer

HVCA : Hazard, Vulnerability, and Capacity Assesment

PRB : Pengurangan Risiko Bencana

RPB : Rencana Penanggulangan Bencana

Des / Kel : Desa / Kelurahan

Renas : Rencana Nasional

BPD : Badan Permusyawaratan Desa

RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menegah

Renkon : Rencana Kontijensi

xvi

PRA : Participatory Rural Appraisal / Penilaian Pedesaan

Partisipasif

Perdes : Peraturan Desa

RKP Des : Rencana Kegiatan Pembangunan Desa

KBBM : Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat

PERTAMA : Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat

DRC : Danish Red Croos

CBDP : Community Based Disaster Preparedness

ICBRR : Integrated Cammunity Based Risk Reduction

IFRC : International Federation of Red Cross and Red Crescent

Societies

PNS : Parcitiparing National Societies

KAP : Knowledge Attitude Pratice

KSR : Korps Sukarela

SIBAT : Siaga Bencana Berbasis Masyarakat

BKRK : Bahaya, Kerentanan, Risiko, Kapasitas

PBBM : Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat

RAN PRB : Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana

Km2 : Kilometer Persegi

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Lembar Permohonan Menjadi Responden .........................................

Lembar Permohonan Menjadi Responden ......................................... 63

Lembar Persetujuan Responden ........................................................ 64

Lembar Kuisioner ................................................................................ 65

Lembar Observasi ............................................................................... 68

Hasil Analisis Univariat ....................................................................... 80

Hasil Analisis Bivariat ......................................................................... 83

Surat Permintaan Izin Etik Penelitian ................................................. 91

Rekomendasi Persetujuan Etik ...................................................... 92

Surat Permohonan Ijin Penelitian ...................................................... 93

Rekomendasi Penelitian Pemerintah Prov. Sulawesi Barat ........... 94

Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian ...................................... 96

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang rawan bencana. Hal ini terbukti dari

berbagai hasil penilaian tentang risiko bencana, menempatkan Indonesia

sebagai Negara yang berisiko ekstrim peringkat 2 setelah Bangladesh,

disamping juga masih ada indeks risiko yang dibuat oleh UN University

dan UNDP. (Ruswandi, 2014)

Kejadian bencana di Indonesia tidak lepas dari letak geografis,

geologis dan demografis Indonesia sendiri. Secara geografis Indonesia

terletak di daerah khatulistiwa, sehingga bencana kekeringan dan

kebakaran hutan akibat kemarau panjang dapat terjadi, selain itu secara

geologis Indonesia dikelilingi oleh tiga lempeng tektonik yaitu lempeng

Australia, Eurasia, dan Samudera Pasifik, dimana pergerakan ketiga

lempeng tersebut dapat menyebabkan gempa bumi yang berujung pada

tsunami, disamping itu Indonesia juga memiliki 129 gunung api aktif yang

kapan saja dapat mengancam jiwa. (Ruswandi, 2014)

Berlokasi di Cincin Api Pasifik (wilayah dengan banyak aktivitas

tektonik), Indonesia harus terus menghadapi risiko terjadinya berbagai

bencana yaitu letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir dan tsunami.

(Sunarto & Marfai, 2012)

2

Dalam satu dasawarsa terakhir tercatat beberapa kejadian bencana

yang banyak menewaskan korban seperti, Tsunami di Aceh pada tahun

2004 dengan jumlah korban yang meninggal sebanyak 126 Ribu jiwa,

Kejadian erupsi gunung merapi di Jogjakarta pada tahun 2010 jumlah

korban yang meninggal sebanyak 200 jiwa, gempa bumi di Jogjakarta

tahun 2006 dan di Sumatera Barat tahun 2009, jumlah korban yang

meninggal pada gempa bumi dan tsunami di Mentawai pada tahun 2010

sebanyak 400 jiwa, dan 158 jiwa yang meninggal pada Banjir bandang di

Papua Barat pada tahun 2010 (BNPB, 2011). Beberapa peristiwa bencana

tersebut, mengindikasikan di hampir setiap wilayah Indonesia merupakan

daerah rawan bencana. (Loleh, 2015)

Salah satu penyebab banyaknya korban bencana adalah kejadian

bencana yang sulit diprediksi, apabila terjadinya suatu bencana dapat

diprediksi sebelumnya maka dapat membantu masyarakat untuk bersiap

siaga dan menghindar. Untuk itu diperlukan upaya mengembangkan

kemampuan masyarakat mengingat masyarakatlah yang pertama

menghadapi bencana. (BNPB, 2015)

Sadar akan hal itu, pemerintah mengembangkan program

pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, sesuai dengan

tanggung-jawab negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh

tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu

strategi yang akan digunakan untuk mewujudkan ini adalah melalui

3

pengembangan desa-desa dan kelurahan-kelurahan yang tangguh

terhadap bencana. Pengembangan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana

juga sejalan dengan Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana:

“Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana”.(BNPB, 2012)

Pada pertemuan KTT ASEAN ke-19 di Nusa Dua Bali tahun 2011,

Presiden Republik Indonesia berkomitmen untuk mengoptimalkan

penanggulangan bencana di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan

Indonesia terkait dengan penanggulangan bencana. Indonesia juga telah

mengambil bagian dalam Hyogo Framework For Action atau kerangka

kerja aksi Hyogo periode 2005 – 2015. Hal ini mendorong Indonesia

dalam membangun ketahanan bangsa Indonesia menghadapi bencana.

Aplikasi dari kerangka aksi hyogo meliputi, Rencana Nasional

Penanggulangan bencana 2011-2014 dan Rancana Aksi Nasional

pengurangan risiko bencana 2010 – 2012. Selain itu tahapan strategis

adalah penguatan institusi Badan Nasional Penanggulangan Bencana,

baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. (Loleh, 2015)

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014

merupakan wujud dari komitmen pemerintah dalam bidang

penanggulangan bencana yang dituangkan dalam Peraturan Kepala

(Perka) Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Renas PB merupakan

pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana

Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga, Rencana Aksi Nasional

Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) dan merupakan pedoman bagi

4

daerah dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah

(RPB Daerah) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJM Daerah).(Widjaja, 2017)

Adapun lembaga-lembaga yang terlibat pada penanggulangan

bencana di Indonesia antara lain Badan Nasional Penanggulangan

Bencana (BNPB) / Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),

Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta Palang Merah Indonesia (PMI).

Lembaga-lembaga tersebut telah melaksanakan program untuk

mengurangi risiko bencana yang bersifat preventif, tanggap darurat dan

mitigasi bencana hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana.

(Pristanto, 2010)

Pada tahap pra bencana yaitu pada situasi tidak terjadi bencana

dan situasi terdapat potensi bencana terdapat berbagai upaya yaitu

pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Bentuk-bentuk kegiatan

kesiapsiagaan bencana dimulai dari penyusunan dan uji coba rencana

penanggulangan kedaruratan, pengoorganisasian, penyiapan lokasi

evakuasi, penyusunan data yang akurat sampai pada penyediaan

peralatan. (Ahdi, 2015)

Pada tahap kesiapsiagaan menghadapi bencana, Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai perpanjangan tangan

pemerintah mengembangkan program Desa/ Kelurahan Tangguh

Bencana yang dilandasi oleh Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun

2012 sedangkan Palang Merah Indonesia (PMI) yang merupakan salah

5

satu anggota Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mengemban

program Kesiapsiagaan Berbasis Masyarakat–Pengurangan Risiko

Terpadu Berbasis Masyarakat (KBBM-PERTAMA) yang mana dalam

pelaksanaannya bekerjasama dengan anggota komite Palang Merah

Internasional lainnya.

Kedua lembaga ini telah melaksanakan program pengurangan

risiko bencana berbasis komunitas dimana dalam pelaksanaannya, kedua

lembaga ini mendapat dukungan yang berbeda yakni BNPB dari

pemerintah nasional dan PMI dari ICRC yakni Denmark Red Cross (DRC).

Terkesan terjadi perbedaan hasil program / kegiatan antara BNPB

dengan PMI, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian terhadap

implementasi program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas

ini.

Oleh karena itu, permasalahan penelitian ini yaitu Bagaimana

perbandingan tingkat kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas

implementasi program BNPB dengan “Desa / Kelurahan Tangguh

Bencana” dan PMI dengan “KBBM-PERTAMA (Siaga Bencana Berbasis

Masyarakat (SIBAT)” di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

membandingkan tingkat kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas

6

terhadap implementasi program dari BNPB dan PMI di Kabupaten Majene

Provinsi Sulawesi Barat.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat kesiapsiagaan bencana

berbasis komunitas implementasi program BNPB (Desa/Kelurahan

Tangguh Bencana) dan PMI (KBBM-PERTAMA) pada tahapan pra

bencana di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat

2. Tujuan Khusus

1) Untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan masyarakat

tentang kebencanaan berdasarkan implementasi program BNPB

(Desa / Kelurahan Tangguh Bencana) dan program PMI (KBBM-

PERTAMA)

2) Untuk mengetahui perbedaan pengetahuan masyarakat tentang

rencana penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana

berdasarkan implementasi program program BNPB (Desa / Kelurahan

Tangguh Bencana) dan program PMI (KBBM-PERTAMA)

3) Untuk mengetahui perbedaan ketersediaan sarana dan prasaranan

berdasarkan implementasi program program BNPB (Desa / Kelurahan

Tangguh Bencana) dan program PMI (KBBM-PERTAMA)

4) Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat kesiapsiagaan

bencana berbasis komunitas pada tahapan pra bencana berdasarkan

7

implementasi program dari BNPB (Desa / Kelurahan Tangguh

Bencana) dan program PMI (Kesiapsiagaan Berbasis Masyarakat –

Pengurangan Risiko Terpadu Berbasis Masyarakat (KBBM-

PERTAMA)

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian ini, diantaranya :

1. Bagi Pengambil Kebijakan di Provinsi Sulawesi Barat

Penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi dalam pembuatan,

penerapan serta pelaksana kebijakan dibidang Penanggulangan Bencana

Berbasis Komunitas

2. Bagi Pengembangan Ilmu

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan referensi dan bahan

acuan untuk peneliti selanjutnya, khususnya manajemen bencana

komunitas.

3. Bagi Praktisi Kebencanaan

Sebagai bahan masukan untuk peningkatan sumber daya, jalinan

kerjasama dan potensi khususnya dalam manajemen bencana berbasis

masyarakat.

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Bencana

1. Definisi Bencana

Dalam Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana ketentuan mengenai bencana adalah Peristiwa

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non

alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkann timbulnya korban

jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak

psikologis. Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman

bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian.

Bencana adalah dampak dari suatu kejadian yang tidak dapat

ditanggulangi dengan sumber daya setempat. Proses terjadinya dimulai

dengan keberadaan suatu hazard yang berubah menjadi suatu kejadian

(event). Kejadian tersebut dapat memberikan dampak langsung kepada

manusia maupun lingkungannya. Apabila dampak kejadian tersebut dapat

ditanggulangi oleh sumber daya setempat, maka hal tersebut dinilai

sebagai kecelakaan (accident). Sebaliknya, apabila dampak dari kejadian

tersebut tidak dapat ditanggulangi, maka hal ini diesebut sebagai

bencana. (Perdana, 2016)

Pengertian Bencana Menurut (Singhealth, 2014); “a situation in which the requirements for medical care exceeds the resources that

9

are immediately available resulting in the need for special coordination measures to ensure that acceptable standards of care are provided”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana mempunyai arti

sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian atau

penderitaan. Sedangkan bencana alam artinya adalah bencana yang

disebabkan oleh alam (Puwardarminta, 2006)

Menurut IDEP, bencana adalah peristiwa atau serangkaian

peristiwa yang menyebabkan gangguan serius pada masyarakat sehingga

menyebabkan korban jiwa serta kerugian yang meluas pada kehidupan

manusia baik dari segi materi, ekonomi maupun lingkungan dan

melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasi

menggunakan sumber daya yang mereka miliki. (Yayasan IDEP, 2007).

Pengertian bencana menurut UNISDR 2010 adalah gangguan

serius terhadap masyarakat atau komunitas yang menyebabkan terjadinya

kerugian dan dampak kehilangan jiwa, ekonomi, dan lingkungan secara

luas, yang melebihi kemampuan masyarakat yang terkena dampak untuk

menghadapinya dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa

bencana adalah situasi krisis yang mengganggu seluruh aspek kehidupan

masyarakat, baik fisik, psikologis dan materil. Bencana terjadi karena

bertemunya ancaman dari luar terhadap kehidupan manusia dengan

kerentanan, yaitu kondisi yang melemahkan masyarakat untuk menangani

bencana.

10

Menurut IDEP, hubungan antara ancaman, kerentanan, dan

kemampuan dapat digambarkan sebagai berikut (Yayasan IDEP, 2007):

Ancaman (A) X Kerentanan (K) = RISIKO BENCANA (R) Kemampuan (M)

Risiko Bencana (R) : Kemungkinan timbulnya kerugian (kematian, luka-

luka, kerusakan harta dan gangguan kegiatan perekonomian) karena

suatu bahaya terhadap suatu wilayah dan pada suatu kurun waktu

tertentu.

Ancaman (A) : Keadaan atau peristiwa baik alam maupun buatan

manusia yang mempunyai potensi untuk menimbulkan kerusakan atau

kerugian. Misalnya keberadaan suatu gunung berapi, sungai, tebing,

perkembangan teknologi.

Kerentanan (K) : Sekelompok kondisi yang ada dan melekat baik fisik,

ekonomis, social dan tabiat yang melemahkan kemampuan suatu

masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan

menanggapi dampak dari suatu bahaya. Misalnya suatu masyarakat yang

sadar akan bencana mempunyai kerentanan yang agak kurang serius

dibandingkan mereka yang tidak menyadari ada dan terjadinya suatu

bencana.

Kemampuan (m) : Sumberdaya, cara dan kekuatan yang dimiliki oleh

seseorang, masyarakat atau Negara yang memungkinkan mereka untuk

menanggulangi, bertahan diri, mempersiapkan diri, mencegah dan

memitigasi atau dengan cepat memulihkan diri dari bencana.

11

Rumus untuk mengetahui risiko diatas dijadikan sebagai panduan

dan pegangan peneliti untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan yang

telah dicapai oleh masyarakat.

2. Jenis-Jenis Bencana

Berdasarkan definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana

disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan

mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.(BNPB,

2016)

a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin

topan, dan tanah longsor.

1) Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di

permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng

bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api atau runtuhan batuan.

2) Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik

yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api

dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu

lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar.

3) Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang

ombak lautan ("tsu" berarti lautan, "nami" berarti gelombang

ombak). Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut

12

raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut

akibat gempa bumi.

4) Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah

atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau

keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan

penyusun lereng.

5) Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu

daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.

6) Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba

dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya

aliran sungai pada alur sungai.

7) Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah

kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan

ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di

bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan

pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain)

yang sedang dibudidayakan .

8) Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat

seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain

dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.

9) Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana

hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan

hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau

13

nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali

menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas

dan kesehatan masyarakat sekitar.

10) Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara

tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai

spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh

permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5

menit).

11) Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang

ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah

Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam.

Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan

siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin

kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras.

12) Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang

laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut

juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu

oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut.

Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun

manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.

b. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa

atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal

teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

14

1) Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya

kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara

epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Status Kejadian Luar Biasa diatur oleh Peraturan Menteri

Kesehatan RI No. 949/MENKES/SK/VII/2004.

2) Sabotase adalah tindakan yang dilakukan untuk melemahkan

musuh melalui subversi, penghambatan, pengacauan dan/ atau

penghancuran. Dalam perang, istilah ini digunakan untuk

mendiskripsikan aktivitas individu atau grup yang tidak

berhubungan dengan militer, tetapi dengan spionase. Sabotase

dapat dilakukan terhadap beberapa sruktur penting, seperti

infrastruktur, struktur ekonomi, dan lain-lain.

3) Kecelakaan transportasi adalah kecelakaan moda transportasi

yang terjadi di darat, laut dan udara.

4) Kecelakaan industri adalah kecelakaan yang disebabkan oleh

dua faktor, yaitu perilaku kerja yang berbahaya (unsafe human

act) dan kondisi yang berbahaya (unsafe conditions). Adapun

jenis kecelakaan yang terjadi sangat bergantung pada macam

industrinya, misalnya bahan dan peralatan kerja yang

dipergunakan, proses kerja, kondisi tempat kerja, bahkan pekerja

yang terlibat di dalamnya.

c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi

15

konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan

teror.

1) Konflik Sosial atau kerusuhan sosial atau huru hara adalah suatu

gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib

sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya

dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar

suku, agama, ras (SARA).

2) Aksi Teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang

dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman

kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut

terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang

bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan sehingga

mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda,

mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-

obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas

publik internasional.

3. Konsep Manajemen Bencana

Manajemen Bencana adalah sekumpulan kebijakan dan

keputusan–keputusan administratif dan aktivitas-aktivitas operasional

yang berhubungan dengan berbagai tahapan dari semua tingkatan

bencana. Bencana dapat dipandang sebagai serangkaian fase-fase dari

kontinum waktu. Mengidentifisir dan memahami fase-fase ini membantu

untuk menggambarkan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan

16

bencana dan memberi konsep tentang aktivitas-aktivitas manajemen

penanggulangan bencana yang memadai. (Nasution, 2005)

Penanggulangan bencana adalah sebuah proses sistematis,

terencana, terorganisir dengan menggunakan keputusan administratif,

organisasi, keterampilan operasional, kapasitas implementasi, strategi,

dan kapasitas dari masyarakat dalam mengurangi dampak dari ancaman

alam, lingkungan, dan bencana teknologi. Selain itu untuk meningkatkan

kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan pengamatan dan

analisis bahaya serta pencegahan mitigasi (pelunakan atau peredaman

dampak bencana), kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat,

rehabilitasi dan rekonstruksi.(Sunarto & Marfai, 2012).

Hal ini meliputi segala kegiatan, termasuk ukuran-ukuran struktural/

non-struktural dalam menghindari ataupun membatasi (mitigasi dan

kesiapsiagaan) dampak dari bencana yang mungkin timbul (Lassa, 2009)

Dalam UU nomor 24 tahun 2007, penanggulangan bencana yaitu

serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan

yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap

darurat, dan rehabilitasi.

Berdasarkan pengertian diatas, penanggulangan bencana dapat

didefenisikan sebagai serangkaian kegiatan baik sebelum, saat dan

sesudah terjadi bencana untuk mencegah, mengurangi, dan memulihkan

diri dari dampak bencana.

17

a. Siklus Penanggulangan Bencana

Adapun rangkaian kegiatan siklus penanggulangan bencana

sebagaimana dijelaskan dalam UU 24 Tahun 2007 meliputi kegiatan

pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana (rehabilitas)

Gambar 1. Siklus Penanggulangan Bencana (BNPB, 2008)

1) Pra bencana yang meliputi: situasi tidak terjadi bencana tetapi

situasi terdapat potensi bencana. Adapun kegiatan yang

dilakukan adalah penyusunan Rencana Penanggulangan

Bencana (Disaster Management Plan), yang merupakan

rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan /

bidang kerja kebencanaan. Secara khusus untuk upaya

pencegahan dan mitigasi bencana tertentu terdapat rencana

yang disebut rencana mitigasi. Selain itu, pada situasi ini

18

terdapat pula rencana kontijensi dimana ketika terjadi keadaan

darurat sudah ada skenario rencana yang akan dijalankan.

2) Saat Tanggap Darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi

bencana yaitu Rencana Operasi (Operational Plan) yang

merupakan operasionalisasi/aktivasi dari Rencana Kedaruratan

atau Rencana Kontinjensi yang telah disusun sebelumnya.

3) Pascabencana yang dilakukan dalam saat setelah terjadi

bencana yaitu Penyusunan Rencana Pemulihan (Recovery

Plan) yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang

dilakukan pada pasca bencana. Sedangkan jika bencana belum

terjadi, maka untuk mengantisipasi kejadian bencana dimasa

mendatang dilakukan penyusunan petunjuk/pedoman

mekanisme penanggulangan pasca bencana.

Kejadian bencana adalah kejadian/peristiwa bencana yang

disebabkan oleh alam atau ulah manusia, baik yang terjadi secara

tiba-tiba atau perlahan-lahan, dapat menyebabkan hilangnya jiwa

manusia, trauma fisik dan psikis, kerusakan harta benda dan

Iingkungan, yang melampaui kemampuan dan sumberdaya

masyarakat untuk mengatasinya.

Tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan segera setelah

kejadian bencana yang bertujuan untuk menanggulangi dampak yang

timbul akibat bencana, terutama penyelamatan korban dan harta

benda, evakuasi dan pengungsian.

19

Pemulihan adalah proses pemulihan kondisi masyarakat yang

terkena bencana dampak fisik dan psikis, dengan memfungsikan

kembali sarana dan prasarana pada keadaan semula. Hal ini

dilakukan dengan memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar (jalan,

listrik , air bersih, pasar, Puskesmas), dan memulihkan kondisi trauma

psikologis yang dialami anggota masyarakat.

Pembangunan adalah merupakan fase membangun kembali

sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Pembangunan

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi.

Rehabilitasi adalah upaya yang dilakukan setelah kejadian bencana

untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah, fasilitas umum dan

fasilitas sosial serta menghidupkan kembali roda ekonomi. Dan yang

dimaksud dengan rekonstruksi adalah program jangka menengah dan

jangka panjang yang meliputi perbaikan fisik, sosial dan ekonomi

untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama

atau lebih baik.

Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah

terjadinya bencana dan jika mungkin dengan meniadakan bencana.

Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi

dampak bencana, baik secara fisik struktural melalui pembuatan

bangunan-bangunan fisik maupun non fisik-struktural melalui

perundang-undangan dan pelatihan.

20

Kesiapsiagaan adalah upaya yang dilakukan untuk

mengatisipasi bencana, melalui pengorganisasian Iangkah-Iangkah

yang tepat guna dan berdaya guna.

Sedangkan menurut IDEP, siklus penanggulangan bencana

terdiri atas:

Fase Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk

menghilangkan atau mengurangi ancaman. Contoh tindakan

pencegahan ; pembuatan hujan buatan untuk mencegah

terjadinya kekeringan, melarang atau mnghentikan

penebangan hutan, menanam pepohonan di lereng

gunung.(IDEP, 2007a)

Fase Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi atau meredam risiko.

Kegiatan mitigasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan

non fisik. Contohnya ; Membuat bendungan, tanggul, kanal

untuk mengendalikan banjir, penetapan dan pelaksanaan

peraturan, sanksi ataupun pemberian penghargaan

mengenai penggunaan lahan, penyediaan informasi,

penyuluhan, pelatihan tentang penanggulangan bencana.

Fase Kesiapsiagaan adalah upaya menghadapi situasi darurat serta

mengenali berbagai sumber daya untuk memenuhi

kebutuhan pada saat itu. Hal ini bertujuan agar warga

mempunyai persiapan yang baik untuk menghadapi

bencana, contoh tindakan kesiapsiagaan; pembuatan sistem

21

peringatan dini, membuat sistem pemantauan ancaman,

membuat sistem penyebaran peringatan ancaman,

pembuatan rencana evakuasi, penyusunan rencana darurat,

pelatihan, gladi dan simulasi tentang uji coba peringatan dini.

Fase Tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan segera setelah

bencana terjadi untuk mengurangi dampak bencana, seperti

penyelamatan jiwa dan harta benda. Contoh tindakan

tanggap darurat; evakuasi, pencarian dan penyelamatan,

penanganan Gawat Darurat, pengkajian cepat kerusakan

dan kebutuhan, penyediaan kebutuhan dasar.

Fase Pemulihan adalah upaya yang dilakukan untuk

mengembalikan kondisi hidup dan kehidupan masyarakat

seperti semula atau lebih baik dibanding sebelum bencana

terjadi melalui kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi. Contoh

tindakan pemulihan ; memperbaiki sarana dan prasarana,

pelayanan dasar fisik, pendidikan, kesehatan, ekonomi,

keamanan, dan lingkungan

B. Tinjauan Tentang Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat

Penanggulangan bencana berasis masyarakat bertujuan untuk

mencegah ancaman dengan cara melakukan tindakan yang bisa

mengurangi kemungkinan terjadinya ancaman atau mengurangi akibat

ancaman.(IDEP, 2007b)

22

Dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat, perlu

dibentuk kelompok masyarakat penanggulangan bencana (KMPB) dimana

tugas utama kelompok ini membuat perencanaa untuk mengurangi

dampak bencana yang mungkin terjadi di wilayahnya. Dan apabila

diperlukan, KMPB bisa bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait

dalam menanggulangi bencana seperti Polisi, TNI, SAR, dll. (Yayasan

IDEP, 2007)

Selain itu, KMPB juga memiliki tugas untuk memperkirakan risiko

bencana yang mana langkah-langkahnya meliputi pembuatan profil desa,

penilaian ancama, penilaian kerentanan dan kemampuan serta penilaian

risiko. Ada beberapa perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan

pengkajian risiko, seperti misalkan HVCA (Hazard, Vulnerability and

Capacity Assessment), yang dikembangkan oleh Palang Merah Indonesia.

Kerentanan masyarakat dapat dikurangi apabila masyarakat sudah

mempersiapkan diri, akan lebih mudah untuk menentukan tindakan

penyelamatan pada saat bencana terjadi. Persiapan yang baik akan bisa

membantu masyarakat untuk melakukan tindakan yang tepat guna dan

tepat waktu.

1. Program Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB)

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman umum Desa/

Kelurahan Tangguh Bencana, telah dijabarkan panduan-panduan untuk

23

setiap daerah di wilayah Indonesia dalam hal pelaksanaan desa Tangguh.

Desa Tangguh merupakan aplikasi dari visi Badan Nasional

Penanggulangan Bencana yakni KeTangguhan bangsa dalam

menghadapi bencana dan sebagai upaya pelaksanaan pengurangan

risiko bencana berbasis masyarakat.

Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana adalah Desa/ Kelurahan yang

memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi

ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak

bencana yang merugikan, jika terkena bencana (BNPB, 2012). Dengan

demikian sebuah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa

atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di

wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk

mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi

mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam

perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya

pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan

peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat.

Pengembangan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana merupakan

salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.

Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk

upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat,

dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan

dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam Desa/

24

Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji,

menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi

risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan

memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

(BNPB, 2012)

Pasal 4 Undang-undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan

Bencana menyatakan bahwa Penanggulangan bencana bertujuan untuk

memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

Lebih lanjut Peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2008 tentang

Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BAB

II), menetapkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk,

antara lain, melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana,

melalui (BNPB, 2012):

1) Pemberian informasi dan pengetahuan ancaman dan risiko bencana

di wilayahnya

2) Pendidikan, pelatihan dan pningkatan keterampilan dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana

3) Perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi

kelompok rentan bencana

4) Pencehagan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat,

rehabilitasi dan rekonstruksi

Adapun tujuan khusus pengembangan Desa/ Kelurahan Tangguh

bencana ini adalah:

25

1) Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana

2) Meningkatkan peran masyarakat, khususnya di daerah yang retan

bencana, serta dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka

upaya pengurangan risiko bencana

3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam

pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi

pengurangan risiko bencana

4) Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan

sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana

5) Meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam

pengurangan risiko bencana, pihak pemerintah daerah, sektor

swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat, dan

kelompok-kelompok lain yang peduli bencana.

Strategi-strategi yang dilakukan oleh BNPB dalam mewujudkan

Desa/ Kelurahan Tangguh(BNPB, 2012):

1) Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling

rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan,

termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke

dalam program

2) Tekanan khusus pada penggunaan dan pemanfaatan sumber daya

mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum

mungkin

26

3) Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian,

lembaga negara, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan

tinggi) untuk memberdayakan masyarakat Desa/ Kelurahan

4) Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan

bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan

pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat

5) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi

ancaman di Desa/ Kelurahan mereka dan akan kerentanan warga

6) Pengurangan kerentanan masyarakat Desa/ Kelurahan untuk

mengurangi risiko bencana

7) Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan

beradaptasi dengan risiko bencana

8) Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari

identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan,

mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko

9) Pemaduan upaya-upaya pengurangan risiko bencana ke dalam

pembangunan demi keberlanjutan

10) Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam

perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial Desa/

Kelurahan, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat

masyarakat

Prinsip-prinsip Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana (BNPB, 2012):

Upaya PRB yang menempatkan warga masyarakat yang tinggal di

27

kawasan rawan bencana sebagai pelaku utama, sebagai subjek yang

berpartisipasi dan bukan objek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya

guna. Masyarakat yang sudah mencapai tingkat keTangguhan terhadap

bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka

sampai tingkat tertentu bila terkena bencana. Program Desa/ Kelurahan

Tangguh Bencana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Bencana adalah urusan bersama. Bencana dapat menimpa siapa

saja, tidak peduli usia, jenis kelamin, tingkat kesejahteraan, dan latar

belakang sosial dan politik. Oleh karena itu bencana merupakan

urusan semua orang. Siapa pun turut bertanggung jawab dan wajib

bersolider dengan korban dan penyitas bencana.

2. Berbasis Pengurangan Risiko Bencana. Pengembangan Desa/

Kelurahan Tangguh Bencana harus berdasarkan analisis risiko dan

upaya sistematis untuk mengurangi risiko ini serta meningkatkan

kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

Kebijakan pengurangan risiko bencana biasanya juga menjaga agar

kegiatan pembangunan tidak meningkatkan kerentanan masyarakat.

3. Pemenuhan Hak Masyarakat. Penyelenggaraan Program

Pengembangan Desa/ Kelurahan Tangguh merupakan pemenuhan

hak masyarakat dalam penanggulangan bencana. Sebagaimana

diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana, masyarakat memiliki hak-hak yang harus

dijamin oleh negara, baik hak atas perlindungan, peningkatan

28

kemampuan, hak informasi, hak berperan serta, hak pengawasan

dan hak mendapatkan bantuan apabila terkena bencana.

4. Masyarakat Menjadi Pelaku Utama. Dalam proses mewujudkan

Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat harus menjadi

pelaku utama, meskipun dukungan teknis dari pihak luar juga sangat

dibutuhkan. Keberhasilan pihak luar dalam memfasilitasi masyarakat

untuk mewujudkan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana adalah

keberhasilan masyarakat juga dan diharapkan masyarakat akan

memiliki seluruh proses pengembangan program ini sendiri.

5. Dilakukan Secara Partisipatoris. Program Desa/ Kelurahan

Tangguh Bencana mendorong pengakuan atas hak dan ruang bagi

setiap warga untuk menyampaikan suaranya dalam proses program.

Warga masyarakat juga akan diberi kesempatan untuk mengakses

atau mempengaruhi pembuatan kebijakan dan strategi program,

termasuk akses terhadap layanan-layanan yang disediakan melalui

program. Selain itu, setiap warga juga berhak dan berkesempatan

untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya program.

Singkatnya, program akan membuka diri dan dan menghormati

prakarsa-prakarsa yang datang dari warga.

6. Mobilisasi Sumber Daya Lokal. Prakarsa pengurangan risiko

bencana juga merupakan upaya pengerahan segenap aset, baik

modal material maupun modal sosial, termasuk kearifan lokal

masyarakat sebagai modal utama. Kemampuan untuk memobilisasi

29

sumber daya menjadi salah satu ukuran untuk melihat keTangguhan

desa. Mobilisasi sumber daya mengandung prinsip pengelolaan

sumber daya secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya

dukung lingkungan terhadap berbagai risiko bencana dengan

mengacu pada kebutuhan masyarakat dan hakhaknya. Masyarakat

dapat membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan

lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha, maupun lembaga-

lembaga lainnya dari luar komunitas untuk bersamasama

mengurangi risiko bencana.

7. Inklusif. Program pengembangan Desa/ Kelurahan Tangguh

Bencana menggunakan prinsip pelibatan semua pihak, dengan

mengakomodasi sumber-sumber daya dari berbagai kelompok di

dalam maupun di luar desa sebagai bagian dari jaringan sosial

komunitas desa yang berdasarkan solidaritas dan kerelawanan.

8. Berlandaskan Kemanusiaan. Program pengembangan Desa/

Kelurahan Tangguh Bencana merupakan bagian dari upaya untuk

mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berusaha

memenuhi semua hak dasar dengan tetap meyakini bahwa

perbedaan dan keragaman adalah suatu kekuatan. Program akan

mendukung peningkatan kemampuan masyarakat dengan

mengembangkan sumber daya yang dimiliki masyarakat sendiri.

9. Keadilan dan Kesetaraan Gender. Keadilan gender merupakan

proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki secara sosial-budaya.

30

Keadilan gender mengantar kepada kesetaraan gender. Kesetaraan

gender berarti perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama

dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-hak dan

kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya

kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

10. Keberpihakan Pada Kelompok Rentan. Program Pengembangan

Desa/ Kelurahan Tangguh mengutamakan kelompok-kelompok yang

dianggap rentan di dalam masyarakat. Yang termasuk dalam

kategori ini antara lain anak-anak, penyandang disabilitas, lanjut

usia, perempuan hamil, dan orang sakit. Selain kategori berdasarkan

aspek biologis tersebut, dapat pula dimasukkan di sini kategori

berdasarkan aspek ekonomi dan sosial. Dalam pengertian ini, warga

miskin dan warga yang secara sosial tidak diuntung dalam

pembangunan adalah kelompok yang termasuk paling rentan

terhadap bahaya.

11. Transparansi dan Akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas

terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pengelolaan

sumber daya. Masyarakat berhak mengetahui proses terjadinya

pengambilan keputusan dalam proses pelaksanaan kegiatan

pengurangan risiko bencana, serta mengetahui pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya dalam kerangka program. Pengelolaan

dan pemanfaatan sumber daya tersebut haruslah dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

31

12. Kemitraan. Program akan mengutamakan kemitraan atau kerjasama

antara individu, kelompok atau organisasi-organisasi untuk

melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan bersama. Prinsip-

prinsip kemitraan yang digunakan meliputi persamaan (equality),

keterbukaan (transparency), dan saling menguntungkan (mutual

benefit). Prinsip ini menjadi sangat penting, karena risiko bencana

dapat menimpa seluruh sendi kemanusiaan, sehingga siapa pun

harus terlibat. Kemitraan dibangun didalam masyarakat, maupun

antara masyarakat dengan pihak lain. Dalam beberapa kasus

bencana, sering kali pertolongan pertama datang dari masyarakat

yang tinggal di kawasan-kawasan tetangga terdekat.

13. Multi Ancaman. Kegiatan pengurangan risiko bencana harus

mempertimbangkan potensi risiko dari seluruh ancaman yang

dihadapi warga masyarakat dan Desa/ Kelurahan. Pemetaan risiko

yang dilakukan bisa jadi akan mendapati adanya beberapa ancaman

sekaligus di satu wilayah. Oleh karena itu, perencanaan aksi dan

perencanaan pembangunan juga harus mempertimbangkan

penanggulangan dari beberapa ancaman tersebut.

14. Otonomi dan Desentralisasi Pemerintahan. Dalam konteks

desentralisasi pembangunan, desa ditempatkan sebagai entitas yang

otonom/mandiri. Prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak

dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung

jawab, tanpa intervensi dari luar, dalam pengelolaan pembangunan.

32

Dengan demikian, perencanaan pembangunan dari bawah ke atas

(bottom-up) juga harus ditransformasikan menjadi perencanaan desa

oleh masyarakat sendiri, sesuai dengan batas-batas kewenangan

yang dimiliki desa. Dalam kerangka pengurangan risiko bencana,

ada hal-hal tertentu yang cukup ditangani oleh desa dan ada hal-hal

yang memang harus ditangani oleh tingkat pemerintahan di atasnya.

15. Pemaduan ke Dalam Pembangunan Berkelanjutan. Pengurangan

risiko bencana berbasis masyarakat diarahkan agar menjadi bagian

terpadu dari rencana dan kegiatan pembangunan rutin, serta menjadi

bagian dari kebijakan-kebijakan sektoral. Begitu pula sebaliknya,

setiap proses pengelolaan pembangunan harus memasukkan unsur-

unsur pengurangan risiko bencana (analisis ancaman, kerentanan

dan risiko serta rencana-rencana mitigasi). Pada praktiknya,

pengurangan risiko bencana seharusnya mendapatkan tempat yang

memadai dalam musyawarah perencanaan pembangunan di segala

tingkatan, mulai dari desa sampai negara. Analisis risiko bencana

harus menjadi salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan

yang berkelanjutan. Pembangunan harus dapat memenuhi

kebutuhan masyarakat di masa sekarang tanpa mengurangi hak

generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka.

16. Diselenggarakan Secara Lintas Sektor. Keberhasilan kerja

koordinasi lintas sektor akan menjamin adanya pengarusutamaan

pengurangan risiko bencana dalam program sektoral sehingga

33

mengefektifkan kerja-kerja pengurangan risiko bencana dalam

mewujudkan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana. Sinergi kerja lintas

sektor ini juga akan dapat menghindari tumpang-tindih

program/kegiatan yang dapat berakibat pada inefisiensi pendanaan.

Kegiatan-kegiatan dalam mengemban Desa/ Kelurahan Tangguh

Bencana meliputi:

1) Pengkajian risiko desa / kelurahan

Dalam mengembangkan desa/kelurahan tangguh bencana, para

pemangku kepentingan pertama-tama harus mengadakan pengkajian

atas risiko-risiko bencana yang ada di desa/kelurahan sasaran.

Pengkajian risiko terdiri dari tiga komponen, yaitu penilaian atau

pengkajian ancaman, kerentanan dan kapasitas/kemampuan. Ada

beberapa perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan

pengkajian risiko, seperti misalkan HVCA (Hazard, Vulnerability and

Capacity Assessment), yang dikembangkan oleh Palang Merah

Indonesia. Perangkat-perangkat pengkajian risiko yang dapat

digunakan dalam pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana

akan dirinci lebih lanjut dalam panduan pelaksanaan yang lebih tekni

a. Menilai Ancaman; Penilaian ancaman merupakan upaya untuk

menilai atau mengkaji bentukbentuk dan karakteristik teknis dari

ancaman-ancaman yang terdapat di desa/kelurahan. Kegiatan ini

akan menghasilkan informasi yang berkaitan dengan jenis-jenis

34

ancaman yang ada, lokasi spesifik ancaman-ancaman tersebut,

intensitas, frekuensi, durasi, probabilitas kejadian ancaman, dan

gejala-gejala khusus atau peringatan yang ada sebelum ancaman

datang.

b. Menilai Kerentanan; Penilaian kerentanan adalah kegiatan yang

dilaksanakan untuk menilai atau mengkaji kondisi-kondisi yang

dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah,

mengurangi dampak, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi

ancaman bencana. Kegiatan ini akan menghasilkan informasi

tentang kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan dalam hal

fisik, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan dari warga

masyarakat yang terpapar ancaman di desa/kelurahan sasaran,

yang bila bertemu dengan ancaman dapat menimbulkan korban

jiwa, kerusakan properti dan kerugian-kerugian lainnya. Penilaian

kerentanan diharapkan juga dapat memberi pemahaman akan

interaksi berbagai tekanan dan faktor-faktor dinamis yang dialami

oleh masyarakat dengan elemen-elemen berisiko yang ada di

masyarakat, yang bila bertemu ancaman dapat menjadi bencana.

c. Menilai Kapasitas; Kapasitas atau kemampuan merupakan

kombinasi dari semua kekuatan dan sumber daya yang ada dalam

masyarakat, kelompok, atau organisasi yang dapat mengurangi

tingkat risiko atau dampak bencana. Penilaian kapasitas

mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya yang ada pada setiap

35

individu, rumah tangga, dan masyarakat untuk mengatasi,

bertahan, mencegah, menyiapkan, mengurangi risiko, atau segera

pulih dari bencana. Kegiatan ini akan mengidentifikasi status

kemampuan komunitas di desa/kelurahan pada setiap sektor

(sosial, ekonomi, keuangan, fisik dan lingkungan) yang dapat

dioptimalkan dan dimobilisasikan untuk mengurangi kerentanan

dan risiko bencana.

d. Menganalisis Risiko Bencana; Analisis risiko bencana merupakan

proses konsolidasi temuan-temuan dari pengkajian ancaman,

kerentanan, dan kemampuan; serta menarik kesimpulan tentang

tingkat risiko bencana di desa/kelurahan sasaran. Hasil analisis ini

berupa penentuan peringkat risiko berdasarkan penilaian atas

komponen ancaman, kerentanan dan kapasitas dalam kaitan

dengan setiap ancaman yang ada. Bila ancaman yang dihadapi

banyak, penilai dapat memprioritaskan beberapa ancaman tertentu

berdasarkan probabilitas dan dampak yang tinggi saja. Analisis ini

merupakan dasar untuk mengembangkan program desa/kelurahan

tangguh bencana. Komponen penyusun berdasarkan hasil kajian

dapat dijadikan dasar penyusunan rencana peredaman ancaman,

penguatan kemampuan dan pengurangan kerentanan dalam

rangka mengembangkan desa/kelurahan yang tangguh.

36

2) Perencanaan PB dan Perencanaan Kontinjensi Desa/Kelurahan

a. Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan; Rencana

Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan (RPB Des/Kel)

merupakan rencana strategis untuk mobilisasi sumber daya

berbagai pemangku kepentingan, pemerintah maupun non-

pemerintah, dalam lingkup desa/kelurahan. Konsep RPB Des/Kel ini

mengadopsi konsep RPB menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Dalam pasal 6 ayat (4) BNPB, BPBD Provinsi, dan BPBD

Kabupaten/Kota disetiap tingkatnya wajib menyusun rencana

penanggulangan bencana. Menurut pasal 6 ayat (5) rencana

penanggulangan bencana tersebut berlaku dalam jangka waktu 5

(lima) tahun. Konsep ini diadopsi di desa/kelurahan, menjadi RPB

Des/Kel, berlaku selama 5 (lima) tahun seperti Renas PB dan RPB

Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Rencana Penanggulangan Bencana harus disusun bersama

masyarakat, karena warga masyarakat di kawasan rawan bencana

merupakan pihak yang paling terpapar ancaman dan paling

mengenal wilayahnya. Agar pelaksanaan RPB dapat melibatkan

seluruh pemangku kepentingan, harus ada payung hukum

pelindung berupa Peraturan Desa atau perangkat lain yang

setingkat di kelurahan. Peraturan ini merupakan bentuk

kesepakatan politik di tingkat desa/kelurahan, yang

37

direpresentasikan oleh para penyusun, yakni Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa atau institusi

serupa di kelurahan. Salah satu nilai strategis yang dapat dicapai

dengan RPB dalam bentuk Perdes adalah integrasi isu

kebencanaan ke dalam RPJM Desa.

b. Rencana Kontinjensi Desa/Kelurahan; Rencana Kontinjensi

adalah rencana yang disusun untuk menghadapi suatu situasi krisis

yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi dapat pula tidak terjadi.

Rencana Kontinjensi (Renkon) merupakan suatu proses identifikasi

dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan

kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana

kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan

yang diperkirakan tidak terjadi.

3) Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan

Untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana, Desa dan

Kelurahan perlu membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana.

Forum ini dapat dibentuk secara khusus atau mengembangkan

kelompok yang telah ada di desa dan kelurahan. Forum ini tidak

menjadi bagian dari struktur resmi pemerintah desa/kelurahan, tetapi

pemerintah dapat terlibat di dalamnya bersama dengan komponen

masyarakat sipil lainnya.

Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan perlu memperhatikan

hal-hal sebagai berikut: pertama, penting menghadirkan dan

38

menyuarakan kepentingan kelompok rentan dan mereka yang

terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, perlu ada

keterwakilan semua unsur masyarakat dan keikutsertaan kelompok

marjinal dalam kepengurusan. Ketiga, perlu dijamin agar forum memiliki

kelompok kerja yang kompak, efektif, dapat dipercaya dan kreatif.

Forum PRB Desa/Kelurahan perlu diberi kewenangan yang cukup dan

status hukum yang pasti, sehingga dapat menjalin kerjasama dan

hubungan kelembagaan yang baik dengan pemerintahan

desa/kelurahan dan pemangku kepentingan lainnya. Keempat, Forum

perlu menyusun rencana kerja yang realistis dan dapat dikerjakan,

lengkap dengan prioritas rencana aksi masyarakat serta sumber

penganggarannya.

Selain Forum PRB Desa/Kelurahan, dapat pula dibentuk Tim

Siaga Bencana Masyarakat. Tim ini akan menjadi kelompok

masyarakat yang terlibat aktif alam kegiatan-kegiatan tanggap darurat

dan pemulihan pasca bencana. Pada saat normal tim ini dapat menjadi

pendorong upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Anggota tim ini

dapat saja berasal dari anggota Forum PRB Desa/Kelurahan, tetapi

akan lebih diprioritaskan bagi mereka yang siap sedia menjadi relawan

bencana. Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan dan Tim Siaga

Bencana Masyarakat akan diatur secara lebih terinci melalui pedoman

pelaksanaan yang akan segera diterbitkan.

39

4) Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat dalam PB

Agar Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dapat

terlaksana dengan baik, kapasitas masyarakat dan aparat pemerintah

desa-kelurahan dalam isu keorganisasian dan pengurangan risiko

bencana perlu ditingkatkan. Penguatan kapasitas dalam isu

keorganisasian akan diberikan dalam kerjasama dengan lembaga

swadaya masyarakat dan/atau perguruan tinggi melalui lokakarya atau

lokalatih di lapangan dalam topik-topik seperti pengorganisasian

masyarakat, kepemimpinan, manajemen organisasi masyarakat, dan

topik-topik terkait lainnya. Peningkatan kapasitas dalam isu PRB akan

meliputi pelatihan-pelatihan dalam Pemetaan Ancaman, HVCA atau

Penilaian Ancaman, Kerantanan dan Kapasitas PMI, metode-metode

PRA (Participatory Rural Appraisal) atau Penilaian Pedesaan

Partisipatif, dan metode-metode serupa lainnya yang dibutuhkan.

Peningkatan kapasitas juga akan dilakukan melalui penyediaan

peralatan dan perangkat-perangkat sistem peringatan dini dan

kesiapsiagaan bencana yang terjangkau dalam konteks program.

5) Pemaduan PRB ke dalam Rencana Pembangunan Desa dan

Legalisasi

Selain menyusun Rencana Penanggulangan Bencana

Desa/Kelurahan (RPB Des/Kel) program diharapkan juga mendorong

pemaduan PRB ke dalam Rencana Pembangunan Desa. Bila berdiri

sendiri, RPB kemungkinan sulit untuk mendapatkan pendanaan, karena

40

harus bersaing dengan programprogram pembangunan desa lainnya.

Oleh karena itu, selain menyusun RPB Des/Kel, Forum PRB Desa

diharapkan juga mendorong masuknya aspekaspek dalam RPB ke

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes),

sehingga RPJMDes juga mengandung pendekatan pengurangan risiko

bencana. Dengan masuknya aspek-aspek PRB ke dalam RPJMDes,

yang akan dilegalisasi dengan Peraturan Desa, program-program PRB

akan mendapat jaminan pendanaan yang lebih kuat. Untuk kelurahan

hal serupa juga dapat diterapkan, yakni memadukan program-program

PRB ke dalam perencanaan di kecamatan.

6) Pelaksanaan PRB di Desa/Kelurahan

Rencana PB dan Rencana Kontinjensi Desa/Kelurahan perlu

diimplementasikan oleh seluruh warga. Untuk itu dibutuhkan

pendanaan dan alokasi sumber daya yang memadai. Hal ini akan diatur

lebih lanjut melalui pedoman yang akan disusun.

7) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program di tingkat

Desa/Kelurahan

Agar dapat diimplementasikan dengan berhasil, program

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana perlu dilengkapi dengan sistem

pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang baik. Kegiatan-kegiatan ini

perlu dilakukan sejak awal pelaksanaan program di berbagai tingkatan,

mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat masyarakat.

Perangkat pemantauan dan evaluasi perlu dibuat sesuai dengan

41

kemampuan pemerintah daerah, sumber daya yang ada dan kapasitas

warga, serta dapat memberikan bukti-bukti yang diperlukan untuk

memberi penilaian.

Secara umum kegiatan pemantauan bertujuan untuk mengamati

apakah kegiatan-kegiatan program telah dilaksanakan sesuai dengan

perencanaan. Pemantauan dapat dilakukan secara terpisah dengan

evaluasi, juga frekuensinya dapat lebih banyak daripada evaluasi.

Pemantauan dapat berupa asistensi pelaksanaan program yang

membantu mengarahkan pelaksanaan program sesuai perencanaan.

Kegiatan evaluasi bertujuan untuk menilai keseluruhan pencapaian

sasaran/hasil-hasil program sesuai dengan indikator atau target yang

direncanakan. Evaluasi dapat dilakukan beberapa kali dalam masa

implementasi program, setidaknya setiap tahun sekali. Pada akhir

program dilakukan evaluasi akhir untuk mencari hikmah pembelajaran

(lessons learned) dari pelaksanaan program.

Adapun kriteria-kriteria Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana antara

lain (BNPB, 2012): Program Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana akan

mengacu juga pada kerangka masyarakat Tangguh internasional yang

dikembangkan berdasarkan Kerangka Aksi Hyogo, yakni mengandung

aspek tata kelola; pengkajian risiko; peningkatan pengetahuan dan

pendidikan kebencanaan; manajemen risiko dan pengurangan

kerentanan; dan aspek kesiapsiagaan serta tanggap bencana. Karena

akan tidak mudah bagi Desa/ Kelurahan untuk langsung mencapai kondisi

42

ideal yang mengandung semua aspek tersebut, Desa/ Kelurahan Tangguh

Bencana dibagi menjadi tiga kriteria utama, yaitu Desa/ Kelurahan

Tangguh Bencana Utama, Madya dan Pratama.

1) Kriteria Desa Tangguh Bencana Utama

Tingkat ini adalah tingkat tertinggi yang dicapai oleh sebuah Desa/

Kelurahan yang berpartisipasi dalam program ini:

a. Adanya kebijakan PRB yang telah dilegalkan dalam bentuk Perdes

atau perangkat hukum setingkat di kelurahan

b. Adanya dokumen perencanaan PB yang telah dipadukan ke dalam

RPJMDes dan dirinci ke dalam RKPDes

c. Adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat,

termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil

pemerintah desa/ kelurahan, yang berfungsi dengan aktif.

d. Adanya tim relawan PB Desa/ Kelurahan yang secara rutin terlibat

aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan

pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat

pada umumnya

e. Adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian

risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk

kegiatankegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi

kerentanan

f. Adanya upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas

kesiapsiagaan serta tanggap bencana

43

2) Kriteria Desa Tangguh Bencana Madya

Tingkat ini adalah tingkat menengah, dengan kriteria sebagai berikut:

a. Adanya kebijakan PRB yang tengah dikembangkan di tingkat desa

atau kelurahan

b. Adanya dokumen perencanaan PB yang telah tersusun tetapi

belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa

c. Adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari

masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan,

tetapi belum berfungsi penuh dan aktif

d. Adanya tim relawan PB Desa/ Kelurahan yang terlibat dalam

kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan

kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada

umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif

e. Adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian risiko,

manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk

kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi

kerentanan, tetapi belum terlalu teruji

f. Adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan

serta tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis

3) Kriteria Desa Tangguh Bencana Pratama

Tingkat ini adalah tingkatan awal dari Desa/ Kelurahan Tangguh

bencana, dengan ciri-ciri, sebagai berikut:

44

a. Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB di

tingkat desa atau kelurahan

b. Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan

PB

c. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk forum PRB yang

beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat

d. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk tim relawan PB Desa/

Kelurahan

e. Adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko,

manajemen risiko dan pengurangan kerentanan

f. Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas


2. Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat-Pengurangan

Risiko Terpau Bebasis Masyarakat (KBBM-PERTAMA) PMI

Palang Merah Indonesia (PMI) bekerjasama dengan Palang Merah

Denmark atau Danish Red Cross (DRC) mengimplementasikan program

kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat (KBBM) Community Based

Disaster Preparedness (CBDP) dan sekarang menjadi (ICBRR) Integrated

Community Based Risk Reduction. Program ini merupakan program

pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk mengambil tindakan inisiatif

untuk menggurangi dampak bencana yang terjadi terjadi. Komunitas siaga

bencana juga diharapkan dapat menjadi system deteksi dini. Jika bencana

45

alam terjadi, mereka telah mengenali dan bisa melakukan tindakan untuk

mengurangi tindakan bencana. (“Pengurangan risiko bencana berbasis

komunitas - Bencanapedia.ID,” 2017)

KBBM atau Kesiapsigaan Bencana Berbasis Masyarakat adalah

suatu kegiatan yang mengupayakan pemberdayaan kapasitas masyarakat

agar dapat mengambil inisiatif dan melakukan tindakan dalam

meminimalkan dampak bencana yang terjadi di lingkunganya. (PMI, 2008)

Kebijakan PMI dalam pengembangan KBBM-PERTAMA;

1) Disadari bahwa PMI selama ini sangat berhasil dalam operasi

tanggap darurat bencana namun masih relatif kurang dalam hal

kesiapsiagaan bencana, khususnya kesiapsiagaan yang berbasis

masyarakat. Karena itu, Munas tahun 2105 merekomendasikan

bahwa PMI perlu memperkuat kesiapsiagaan bencana/ pengurangan

risiko (Disaster Preparedness / Risk Reduction) mencakup kegiatan

KBBM-PERTAMA

2) Dalam rangka strategi manajemen bencana 2004-2009, salah satu

kebijakan yang terkait dengan disaster Preparedness/ Risk

Reduction adalah memberdayakan masyarakat dalam bidang

kesiapsiagaan becana dan upaya pengurangan risiko melalui

kegiatan KBBM-PERTAMA secara efektif dan terjaga

keberlanjutannyan untuk meminimalkan dampak dan kerentanan

aggota masyarakat lokal menggunakan sebanyak mungkin sumber

daya lokal.

46

3) Untuk melaksanakan kebijakan tersebut diatas, PMI Pusat, Daerah

dan Cabang bekerjasama dengan masyarakat dan stakeholder

lainnya, khususnya IFRC dan PNS (Parcitipating National Societies)

mengembangkan kegiatan KBBM-PERTAMA dibeberapa daerah

binaan.

PERTAMA atau Pengurangan Risiko Terpadu Berbasis Masyarakat

adalah upaya-upaya pengurangan risiko yang dilakukan bersama-sama

masyarakat yang mencakup sektor (lingkungan, ekonomi, psiko-sosial dll).

Kegiatan KBBM-PERTAMA bersifat partisipatif dan merupakan

pendekatan lintas-sektoral untuk memobilisasi masyarakat agar mereka

dapat mengupayakan sendiri meminimalkan dampak bencana di saat

sebelum terjadinya bencana melalui langkah-langkah mitigasi dan

pengurangan risiko yang ditujukan pada pengurangan kerentangan fisik,

kerentanan sosio-ekonomi dan sebab-sebab yang tidak terduga. (Arifin,

2007)

Sasaran KBBM-PERTAMA adalah seluruh warga masyarakat,

khususnya masyarakat yang rentan dan miskin di wilayah rawan bencana.

KBBM sangat tepat dilaksanakan di desa/ kelurahan atau daerah rawan

bencana, yang masyarakatnya memiliki tingkat kerentanan tinggi. Selain

itu, mereka juga mudah untuk dimotivasi dalam melakukan kegiatan

KBBM-PERTAMA yang mencakup; (PMI, 2008)

1. Kesehatan; tindakan pencegahan dan upaya mitigasi terkait pada

penyelamatan jiwa manusia, sehingga setiap individu memperoleh

47

akses pelayanan kesehatan, karena dampak bencana biasanya

menimbulkan penyakit epidemik, polusi, kekukrangan gizi dan lain-

lain.

2. Sosial dan ekonomi; tindakan pencegahan dan upaya mitigasi yang

berkaitan dengan kehidupan sosial dan keselamatan sumber-sumber

ekonomi/kehidupan manusia. Sehingga membantu setiap individu

dan kelompok masyarakat agar mampu memecahakan masalah-

masalah sosial dan tidak kehilangan sumber-sumber penghasilan.

3. Lingkungan; tindakan pencegahan dan upaya mitigasi yang

berkaitan dengan perlindungan terhadap lingkungan yang dapat

menyebabkan bencana.

Adapun tujuan dan manfaat KBBM-PERTAMA antara lain (PMI,

2008);

1) Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam melaksanankan upaya-

upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko/ dampak bencana

yang terjadi di lingkunganyan.

2) Menigkatnya kapasitas PMI dalam memberikan pelayanan cepat,

tepat, dan terkoordinasi kepada para korban bencana.

3) Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam manajemen bencana

dan tanggap darurat. Tim Sibat mengorganisasikan dan

memberdayakan sumber daya masyarakat setempat untuk

meningkatkan keselamatan dan keamanan serta mensosialisasikan

cara hidup yang bersih dan sehat.

48

4) Melibatkan sistem administrasi pemerintahan desa/ kelurahan dalam

menyusun konsep pembangunan yang memperhatikan aspek

lingkungan dan dampak bencana

5) Upaya mitigasi struktur (fisik) yang dilaksanakan dalam kegiatan

KBBM-PERTAMA untuk mengurangi tingkat bahaya dan risiko

dampak bencana, yang pada akhirnya mengurangi kerentanan dan

kemiskinan struktural di masyarakat.

Adapun tahapan proses KBBM-PERTAMA

- Pembentukan komite kerja

penyusunan tujuan, TOR

- Seleksi area, HVC/PRA, dan

- Asesmen Komprehensif

Baseline dan KAP (knowledge,

Attitude Pratice) survei

- Membina Kepercayaan

- Pengembangan /

Pengaktifan komite desa /

Keluarahan

- Pelatihan KBBM-PERTAMA

Mobilisasi KSR, Sibat, dan

Komite desa/ Keluarahan

3

Promosi

perilaku sadar

bencana 4

Upaya mitigasi/

pengurangan

risiko bencana

2

Advokasi dan

Sosialisassi 5

Monitoring

evluasi,

partisipasif

1

Perancangan

partisifasif

Pemetaan BKRK

(Bahaya, Kerentanan,

Risiko, Kapasistas)

49

Tahap-tahap dalam melibatkan dan menggerakkan masyarakat

dalam kegiatan KBBM-PERTAMA

Gambar 3 Tahap-Tahap Kegiatan KBBM-PERTAMA

Mengenali masyarakat dan lingkungannya

melalui: PRA VCA, baseline survey

Memasukkan ide, gagasan kepada

masyarakat

Menggalang komunikasi, koordinasi,

kemitraan dan kerjasama

Motivasi dan persuasi

Merencanakan, membahas, dan

menyepakati aksi bersama masyarakat

Mengorganisir elemen/sumber daya

masyarakat dalam aksi nyata

Memobilisasi partisipasi masyarakat

dalam aksi nyata

Memotivasi dan persuasi

Terus memotivasi agar memelihara

keberlangsungan aksi secara bersama-

sama

Mengemban terus komunikasi,

informasi koordinasi, dan kerjasama

Pembinaan secara berkelanjutan

TAHAP-IV:

Pemeliharaan

kesinambungan dan

pembinaan berlanjut

TAHAP-III:

Pengorganisasian

dan mobilisasi

masyarakat dalam

aksi nyata

TAHAP-II:

Pemasukan ide, dan

kesepakatan rencana

aksi

TAHAP-I:

Pengenalan

masyarakat dan

lingkunganya

50

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan adalah untuk menganalisis perbedaan tingkat

kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas berdasarkan implementasi

program BNPB (Desa/Kelurahan Tangguh Bencana) dan PMI (KBBM-

PERTAMA) pada tahapan pra bencana di Kabupaten Majene Provinsi

Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

Gambar 4 Kerangka Konsep

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Tingkat Pengetahuan Kebencanaan

Yang dimaksud dengan pengetahuan kebencanaan adalah suatu

pemahaman masyarakat terkait teori kebencanaan tentang persiapan

pada fase sebelum terjadi bencana di desa tersebut

Tingkat Kesiapsiagaan

Program BNPB; Desa Tangguh Bencana

Program PMI; KBBM-PERTAMA

Tingkat Pengetahuan

Kebencanaan

Pengetahuan Rencana


Ketersediaan Sarana &

Prasarana

51

Baik : jika skor jawaban responden terhadap pertanyaan

pengetahuan 51 – 100%

Kurang : jika skor jawaban responden terhadap pertanyaan

pengetahuan ≤ 50%

2. Pengetahuan Rencana Penanggulangan Bencana

Yang dimaksud dengan pengetahuan rencana penanggulangan

bencana adalah suatu penilaian tentang pengetahuan dan sikap

masyarakat terkait pembuatan, penyusunan dan penerapan rencana

kontijensi ketika terjadi bencana di desa tersebut.

Baik : jika skor jawaban responden terhadap pertanyaan


Kurang : jika skor jawaban responden terhadap pertanyaan

pengetahuan ≤ 50%

3. Sarana dan Prasaran Desa/ Kelurahan

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana desa/ kelurahan adalah

suatu penilaian tentang pengetahuan masyarakat terkait ketersediaan

sarana dan prasarana desa berupa profil desa, peta rawan bencana

desa, sistem peringatan dini, serta ketersediaan lokasi evakuasi saat

terjadi bencana di desa tersebut.

Memadai : jika skor jawaban responden terhadap pertanyaan


Kurang Memadai : jika skor jawaban responden terhadap pertanyaan

pengetahuan ≤ 50%

52

4. Tingkat Kesiapsiagaan Bencana

Yang dimaksud dengan tingkat kesiapsiagaan bencana adalah suatu

penilaian pengetahuan masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana

terkait aspek-aspek ketangguhan dan isu-isu terkait kebencanaan

lainnya

Kesiapsiagaan Baik : jika skor jawaban responden terhadap

pertanyaan pengetahuan 51 – 100%

Kesiapsiagaan Kurang : jika skor jawaban responden terhadap

pertanyaan pengetahuan ≤ 50%

E. Hipotesis

1. Hipotesis Alternatif (Ho)

1) Masyarakat tempat pelaksanaan program BNPB memiliki

pengetahuan yang baik tentang kebencanaan


pengetahuan tentang rencana penanggulangan bencana yang baik

3) Sarana dan prasaranan desa tempat pelaksanaan program BNPB

memadai dalam pelanggulangan bencana


kesiapsiagaan baik dalam menghadapi bencana

53

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi (mixed method)

yaitu menggabungkan dua metode penelitian antara kuantitatif dan

kualitatif dengan desain penelitian deskriptif komparatif. Metode ini disebut

sequential explanatory design dimana pada tahap awal menggunakan

metode kuantitatif dan tahap berikutnya menggunakan metode kualitatif.

(Pamungkas, 2017)

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa/kelurahan yang telah

dilaksanakan program pengurangan risiko berbasis komunitas, yaitu Desa

Totolisi yang merupakan lokasi pelaksanaan program dari PMI dan Desa

Bababulo lokasi pelaksanaan program BNPB di Kabupaten Majene

Provinsi Sulawesi Barat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2017.

Waktu tersebut digunakan untuk kegiatan pengurusan surat izin penelitian

hingga penelusuran data sekunder, pengambilan data primer (kuisioner

dan observasi), pengolahan data, serta hasil penyusunan penelitian

54

C. Kerangka Pikir Penelitian

Adapun kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

Gambar 6 Keangka Pikir

D. Populasi dan Teknik Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di

Desa/ Kelurahan tempat pelaksanaan program pengurangan risiko

berbasis komunitas

Pengetahuan tentang

Kebencanaan

Pengetahuan Rencana

Penanggulang Bencana

Pada Tahap Kesiapsiagaan Bencana (Fase Pra Bencana)

Sarana Dan Prasaran

Desa/ Keluarahan

Program BNPB (Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana)

Program PMI (KBBM-PERTAMA)

Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas

Kesiapsiagaan Desa/

Keluarahan

55

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik

sampling Purposive Sampling yakni cara penarikan sampel yang

dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang

ditetapkan oleh peneliti (Notoatmodjo,2010) yaitu sebanyak 64 responden

yang terbagi menjadi dua lokasi penelitian.

3. Kriteria Sampel

a) Kriteria Inklusi; karakteristik umum subyek penelitian dari suatu

populasi target yang terjangkau yang akan diteliti. Pada penelitian ini

kriteria inklusinya adalah:

1) Warga yang tinggal di Desa/ Kelurahan yang telah dilaksanakan

program pengurangan risiko berbasis komunitas

2) Warga yang telah mengikuti pelatihan pengurangan risiko

berbasis komunitas

3) Warga yang bersedia menjadi responden

4) Warga yang tidak buta huruf (mampu membaca dan menulis)

5) Warga yang mampu diajak berkomunikasi

b) Kriteria Eklusi; kriteria yang menghilangkan atau mengeluarkan

subyek yang memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai

sebab. Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah

1) Warga yang tinggal di Desa/ Kelurahan yang telah dilaksanakan

program pengurangan risiko berbasis komunitas tetapi tidak

berada ditempat ketika penelitian dilaksanakan

56

2) Warga yang mengikuti pelatihan pengurangan risiko berbasis

komunitas tetapi tidak tuntas

3) Warga yang mampu membaca dan menulis tapi tidak mampu

diajak komunikasi

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan lembaran kuisioner dan lembaran observasi. Lembar

kuisioner digunakan untuk data demografi responden dan untuk mengukur

pengetahuan kebancanaan responden, pengetahuan rencana

penanggulangan bencana, dan tingkat kesiapsiagaan desa, sedangkan

lembar observasi digunakan untuk penilaian kesiapsiagaan desa

berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana berupa dokumen

penanggulangan bencana yang meliputi ketersediaan peta rawan

bencana desa/kelurahan, adanya struktur oraganisasi penanggulangan

bencana, adanya rencana penanggulangan bencana, sistem peringatan

dini, mobilisasi sumber daya dan lain-lain.

1. Lembar Kuisioner

Berisi daftar pertanyaan dan pernyataan tentang topik tertentu yang

diberikan kepada subjek secara individual. Metode ini dipergunakan untuk

mengukur tingkat pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan,

rencana penanggulangan bencana, serta kesiapsiagaan desa.

57

1) Kuisioner Pengetahuan Kebencanaan

Kuisioner pengetahuan kebencanaan disusun dalam bentuk

pernyataan positif dengan skala likers yang terdiri empat pilihan

alternatif jawaban yang terdiri dari Sangat setuju, Setuju, Kurang

setuju, dan Tidak setuju. Pertanyaan ini terdiri dari 20 item pertanyaan

dengan bobot nilai yang diberikan untuk setiap pertanyaan adalah 0

sampai 3, dimana jawaban Sangat setuju bernilai 3, Setuju bernilai 2,

Kurang Setuju bernilai 1 dan Tidak Setuju bernilai 0.

2) Kuisioner Pengetahuan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)

Kuisioner rencana penanggulangan bencana disusun dalam

bentuk pernyataan yang terdiri dari 30 butir pertanyaan yang disusun

berdasarkan aspek - aspek perencanaan pada tahapan pra bencana.

Pertanyaan disusun dengan jawaban „Ya‟ atau „Tidak‟ dan setiap

jawaban „Ya‟ akan diberi skor 1, sementara jawaban „Tidak‟ akan

diberi skor 0.

3) Kuisioner Tingkat Kesiapsiagaan Desa

Kuisioner tentang kesiapsiagaan desa disusun dalam bentuk

pernyataan yang terdiri dari 60 butir pertanyaan yang dikelompokkan

berdasarkan aspek-aspek ketangguhan dan isu-isu terkait

kebencanaan lainnya. Pertanyaan disusun dengan jawaban „Ya‟ atau

„Tidak‟ dan setiap jawaban „Ya‟ akan diberi skor 1, sementara jawaban

„Tidak‟ akan diberi skor 0.

58

2. Lembar observasi kesiapsiagaan desa

Lembar observasi disusun untuk penilaian kesiapsiagaan desa

dalam bentuk pernyataan kelengkapan dokumen standar penanggulangan

bencana yang terdiri dari 13 item dengan pilihan „Ada‟ atau „Tidak Ada‟

dan skor 1 untuk „Ada‟ sementara „Tidak Ada‟ skor 0.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data menggunakan adalah

lembar observasi dan kuesioner dengan tahap pengumpulan data sebagai

berikut:

1. Tahap persiapan yaitu sebelum pemberian kuisioner dan pengisian

kuisioner oleh responden, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan

penelitian, kemudian menawarkan dulu apakah calon responden

bersedia menjadi responden penelitian yaitu dengan mengisi informed

consent.

2. Tahap pelaksanaan yaitu penelitian dilaksanakan di desa/kelurahan

program pengurangan risiko berbasis komunitas di Kabupaten

Majenen Prov. Sulawesi Barat dengan memberikan kuisioner kepada

masyarakat dan aparat desa serta melakukan observasi data tertulis

tentang laporan pelaksanaan program Desa/ Kelurahan Tangguh

Bencana, dan dokumen lain yang relefan dengan masalah penelitian.

59

3. Tahap penutup dimana peneliti mengumpulkan lembar kuesioner yang

telah diisi oleh responden dan mengucapkan terima kasih pada pihak-

pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini

G. Teknik Analisis

1. Pengolahan data

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan bantuan

komputer melalui tahap :

a. Editing yaitu memeriksa kelengkapan kuesioner sebelum melakukan

data entry

b. Coding yaitu membuat kode angka yang jawabannya group

c. Entry yaitu memasukkan data ke komputer dengan menggunakan

program olah data statistik

d. Cleaning dengan cara memeriksa kebenaran saat atau setelah

memasukkan data ke komputer

e. Transformation yaitu kegiatan yang mencakup pembuatan variable

komposit, pengkodean ulang dan sebagainya

2. Analisis data

Metode analisis data untuk kuantitatif yang digunakan dalam

penelitian ini mencakup :

1) Analisis univariat, yaitu analisis variabel dalam bentuk distribusi

frekuensi dan dihitung persentasenya.

60

2) Analisis bivariat, yaitu analisis hubungan antara variabel secara

parsial dengan menggunakan uji Mann-Whynet dengan tingkat

kemaknaan p=<0,05

H. Etika Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti perlu mendapat rekomendasi

dari institusi dengan mengajukan permohonan izin kepada instansi atau

lembaga tempat penelitian. Setelah mendapat persetujuan, maka kegiatan

penelitian ini dimulai dengan menekankan masalah etika yang meliputi:

1. Lembar persetujuan (informed consent)

Lembar persetujuan ini diberikan kepada responden yang akan

diteliti yang memenuhi kriteria inklusi dan disertai judul penelitian dan

manfaat penelitian. Bila responden menolak, maka peneliti tidak

akan memaksa dan tetap menghormati hak-hak responden.

2. Tanpa nama (anonymity)

Untuk menjaga kerahasiaan peneliti tidak akan mencantumkan nama

responden, tetapi lembar tersebut diberikan kode.

3. Kerahasiaan (confidentiality)

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti dan hanya

kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil peneliti

61

I. Tahapan Penelitian

Proposal Penelitian

Mengidentifikasi Lokasi Penelitian Desa/ Kelurahan Yang Dilaksanakan Program Pengurangan Risiko Berbasis Komunitas

Mengajukan Surat Izin Penelitian yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bagian Pengembangan Daerah

Mengajukan Surat Permohonan Izin Penelitian di Lokasi Penelitian

Mengidentifikasi Populasi Penelitian

Teknik Pengambilan Sampel secara Purposif

Mengajukan Informed Consent Penelitian Kepada

Informan Penelitian

Melakukan kegiatan observasi

Pengumpulan dan Pengolahan Data

Analisa Data

Hasil dan Kesimpulan

62

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Majene terletak antara 2o 38‟ 45” – 3o 38‟ 15” Lintang

Selatan dan antara 118o 45‟ 00” – 119o 4‟ 45” Bujur Timur, yang

berbatasan dengan Kabupaten Mamuju di sebelah utara dan Kabupaten

Polewali Mamasa sebelah timur, sedangkan sebelah selatan dan barat

berbatasan dengan Teluk Mamasa dan Selat Makassar.(Dinkes, 2015)

Kabupaten Majene adalah salah satu dari 5 kabupaten dalam

wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang terletak di pesisir pantai barat

Sulawesi Barat memanjang dari selatan ke utara kurang lebih sepanjang

146 km dari Kabupaten Mamuju (Ibukota Provinsi Sulawesi

Barat).(Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, 2015)

Kabupaten Majene terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 82

(delapan puluh dua) desa/kelurahan, yakni Kecamatan Banggae,

Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammeroddo Sendana, Tubo

Sendana, Malunda, dan Ulumanda. (Dinkes, 2015)

Luas wilayah Kabupaten Majene adalah 947,84 Km2 dengan ibukota

kabupaten terletak di Kecamatan Banggae dengan luas perkotaan 5.515

km, yang berada di posisi selatan Kabupaten Majene, dengan waktu

tempuh sekitar 3 jam sampai 4 jam dari Ibukota Sulawesi Barat (Mandar

63

Raya) yaitu ±120 Km. Berikut ini peta administrasi Kabupaten Majene:

(Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, 2015)

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Majene

Dari total luas wilayah Kabupaten Majene, Kecamatan Ulumanda

merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas yakni 456,00 Km2,

kemudian Kecamatan Malunda dengan luas 187,65 Km2. Sedangkan

kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil yakni Kecamatan Banggae

dengan luas wilayah 25,15 Km2. Luas wilayah per kecamatan serta jumlah

kelurahan yang ada di Kabupaten Majene dapat dilihat pada Tabel 1

berikut: :

64

Tabel 1 Nama, Luas Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

(Km2) (%) thd Total

1. Kec. Banggae 8 25,15 2,653

2. Kec. Banggae T imur 9 30,04 3,169

3. Kec. Pamboang 15 70,19 7,405

4. Kec. Sendana 16 82,24 8,677

5. Kec. Tammeroddo Sendana 7 55,40 5,845

6. Kec. Tubo sendana 7 41,17 4,344

7. Kec. Malunda 12 187,65 19,798

8. Kec. Ulumanda 8 456,00 48,109

82 947,84 100

No. Nama KecamatanJumlah

Kelurahan / Desa

Luas Wilayah

Jumlah

Sumber : Majene dalam Angka 2011

Dari aspek topografi,

Kabupaten Majene memiliki

wilayah yang kondisinya relatif

bervariasi yakni, pada sisi selatan

merupakan daerah pesisir yang

relatif datar sedangkan pada sisi

utara merupakan daerah

pegunungan. Berdasarkan data

statistik tahun 2008 luas wilayah

yang memiliki kemiringan 0 – 10 %

adalah 125,72 Km2, sedangkan

sisanya memiliki kemiringan lebih

besar dari 10 %.

65

Kondisi iklim wilayah Kabupaten Majene dan sekitarnya secara

umum ditandai dengan hari hujan dan curah hujan yang relatif tinggi dan

sangat dipengaruhi oleh angin musim, hal ini dikarenakan wilayahnya

berbatasan dengan laut lepas (Selat Makassar dan Teluk Mandar).

Berdasarkan catatan Stasiun Meteorologi, rata-rata temperatur di

Kabupaten Majene dan sekitarnya sepanjang tahun 2010 berkisar 27,13

oC, dengan suhu minimum 22,53 oC dan suhu maksimum 30,83 oC. Curah

hujan di Kabupaten Majene tertinggi pada Bulan September sebesar

303,1 mm3 dengan hari hujan 25. Sedangkan curah hujan terendah terjadi

pada bulan Maret sebesar 84,9 mm3 dengan jumlah hari hujan 17.

(Dinkes, 2015)

Sementara sepanjang tahun 2011 rata-rata temperatur di Kabupaten

Majene dan sekitarnya berkisar 27,52 oC, dengan suhu minimum 22,83 oC

dan suhu maksimum 32,93 oC. Curah hujan di Kabupaten Majene tertinggi

pada Bulan Desember sebesar 456,4 mm dengan jumlah hari hujan 26.

Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli sebesar 1,6 mm

dengan jumlah hari hujan 5.

Hasil Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2013 Badan Nasional

Penanggulangan Bencana menujukkan bahwa Kabupaten Majene berada

diperingkat pertama di provinsi Sulawesi Barat berisiko tinggi bencana

dengan skor 221. Adapun beberapa ancaman bencana yang terdapat di

kabupaten Majenen yakni Banjir, Gempa Bumi, Kebakaran Permukiman,

66

Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Abrasi, Kebakaran Lahan dan

Hutan, Konflik Sosial, Epidemi dan Wabah Penyakit. (BNPB, 2014)

Penataan ruang yang ingin dicapai oleh Kabupaten Majene bertujuan

untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan

berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional

dan berbasis sektor Pertanian serta didukung oleh sektor perikanan,

kelautan, kehutanan, pertambangan, dan pemanfaatan potensi alam

lainnya.

Berdasarkan hal tersebut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Majene, struktur ruang wilayah dibagi secara berhirarki dengan fungsi,

peran dan jangkauan pelayanan yang berbeda.

Penataan wilayah kabupaten Majene diatur dalam Rancangan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Majene Tahun 2011 -

2031. Sesuai RTRW Kabupaten Majene, pusat-pusat kegiatan yang ada

di Kabupaten Majene terdiri atas :

- PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) terdapat di Kecamatan Banggae dan

Kecamatan Banggae Timur;

- PKLp (Pusat Kegiatan local Promosi) meliputi : Malunda di Kecamatan

Malunda; Pamboang di Kecamatan Pamboang; dan Somba di

Kecamatan Sendana.

67

- PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) meliputi : Tammero‟do di

Kecamatan Tammerodo Sendana; Tubo di Kecamatan Tubo

Sendana; dan Ulumanda di Kecamatan Ulumanda.

- PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) meliputi : Kelurahan Baruga di

Kecamatan Banggae Timur; Kelurahan Sirindu di Kecamatan

Pamboang; Kelurahan Tallubanua di Kecamatan Sendana; Desa

Ulidang di Kecamatan Tammero‟do Sendana; dan Desa Maliaya di

Kecamatan Malunda.

a. Desa Bababulo

Desa Bababulo merupakan salah satu desa dari 15 desa yang

terdapat di kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi

Barat. Desa ini memiliki luas wilayah 2,227 km2 yang terdiri dari 4 Dusun

yakni Dusun Rawang, Dusun Porendeang, Dusun Bababulo, dan Dusun

Bonde Talawar. Adapun batas-batas wilayah desa antara lain, sebelah

Utara berbatasan dengan Desa Bababulo Utara, sebelah Selatan Desa

Bonde Utara, sebelah Barat Selat Makassar, dan sebelah Timur Desa

Buttu Pamboang.

Kondisi topografi desa ini relatif bervariasi yakni, pada sisi barat

merupakan daerah pesisir yang relatif datar sedangkan pada sisi timur

merupakan daerah pegunungan dengan kemiringan lebih dari 10 %.

Adapun beberapa ancaman bencana yang terdapat di desa ini yakni

Kebakaran Permukiman, Tsunami, Cuaca Ekstrem, Abrasi, Kebakaran

Lahan dan Hutan. (BNPB, 2014)

68

b. Desa Totolisi

Desa Totolisi merupakan salah satu desa dari 16 desa yang

terdapat di kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi

Barat yang terdiri dari 4 dusun yakni Dusun Totolisi Selatan, Dusun

Totolisi, Dusun Totolisi Utara dan Dusun Totolisi Tengah . Desa ini

memiliki luas wilayah 3,154 km2 dengan batas-batas wilayahnya yakni

sebelah Utara berbatasan dengan Desa Palipi, sebelah Selatan

berbatasan dengan Desa Binangan, sebealah Timur berbatasan dengan

Desa Pundau, dan sebelah Barat Selat Makassar.

Adapun kondisi topografi desa ini yakni, pada sisi barat merupakan

daerah pesisir yang relatif datar sedangkan pada sisi timur merupakan

daerah pegunungan dengan kemiringan 0 - 10 %.

B. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan di dua desa yakni Desa Bababulo (desa

binaan BNPB) dan Desa Totolisi (desa binaan PMI). Pengumpulan data

menggunakan lembar kuisioner dan lembar observasi, data yang

didapatkan kemudian diinput dan dianalisis menggunakan program

SPSS. Hasil pengolahan data ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik.

69

1. Analisis Univariat

1) Karakteristik Responden

a. Umur

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur

Kelompok Umur

Desa Total Desa Bababulo

Binaan BNPB Desa Totolisi Binaan PMI

N % n % N %

Dewasa Muda 14 43,8 6 18,8 20 31,25 Dewasa Tua 14 43,8 22 68,8 36 56,25 Lansia 4 12,5 4 12,5 8 12,5

Total 32 100,0 32 100,0 64 100,0

Sumber : Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 2 diatas, dari 64 responden terdapat 36

responden (56,25%) masuk kelompok umur dewasa tua, 20 responden

(31,25%) masuk kelompok umur dewasa muda, dan 8 responden

(12,5%) masuk kelompok umur lansia. Untuk desa Totolisi, kelompok

umur dewasa tua sebanyak 22 responden (68,8%), dewasa muda hanya

6 responden (18,8%), dan lansia 4 responden (12,5%) sedangkan di

desa Bababulo, responden yang masuk kelompok umur dewasa tua dan

dewasa mudah memiliki jumlah yang sama yakni 14 responden (43,8%).

Dan yang masuk kelompok umur lansia sebanyak 4 responden (12,5%).

Berikut ini gambaran grafiknya:

70

Grafik.4.1 Distribusi Frekuensi Umur Responden

b. Jenis Kelamin Tabel 3

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

Desa Total Desa Bababulo

Binaan BNPB Desa Totolisi Binaan PMI

N % N % N %

Laki-Laki 16 50,0 23 71,9 39 60,94

Perempuan 16 50,0 9 28,1 25 39,06

Total 32 100,0 32 100,0 64 100,0


Dari tabel 3 menujukkan bahwa dari 64 responden terdapat, 39

respoden (60,94%) diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 25

responden (39,06%) berjenis kelamin perempuan. Di desa Totolisi

responden terbanyak berjenis kelamin laki-laki yakni 23 responden

(71,9%) sedangkan di desa Bababulo responden jenis kelamin laki-laki

14 14

4

6

22

4

0

5

10

15

20

25

Dewasa Muda Dewasa Tua Lansia

Distribusi Frekuensi Umur Responden

Desa Desa

71

maupun perempuan berjumlah sama yakni 16 responden (50,0%).


Grafik.4.2 Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden

c. Pendidikan Tabel 4

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan

Desa

Total Desa Bababulo

Binaan BNPB

Desa Totolisi

Binaan PMI

n % n % N %

Sarjana 5 15,6 8 25,0 13 20,31

Diploma 5 15,6 3 9,4 8 12,5

SMA / Sederajat 14 43,8 11 34,4 25 39,06

SMP / Sederajat 4 12,5 5 15,6 9 14,06

SD / Sederajat 1 3,1 3 9,4 4 6,25

Tidak Sekolah 3 9,4 2 6,3 5 7,82

Total 32 100,0 32 100,0 64 100,0


16 16

23

9

0

5

10

15

20

25

Laki-Laki Perempuan

Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden

Desa Bababulo Binaan BNPB Desa Totolisi Binaan PMI

72

Dari tabel 4 menunjukkan bahwa dari 64 responden, sebanyak 25

responden (39,06%) yang berpendidikan terakhir SMA/Sederajat,

sedangkan yang berpendidikan terakhir Sarjana sebanyak 13 responden

(20,31%). 9 responden (14,06%) berpendidikan terakhir SMP/Sederajat,

8 responden (12,5%) berpendidikan terakhir Diploma, 4 responden

(6,25%) SD/ Sederajat, dan ada 5 responden (7,82%) tidak bersekolah.


Grafik.4.3 Distribusi Frekuensi Pendidikan Terakhir Responden

5 5

14

4

1

3

8

3

11

5

3

2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Sarjana Diploma SMA / Sederajat SMP / Sederajat SD / Sederajat Tidak Sekolah

Distribusi Frekuensi Pendidikan Responden

Desa Desa

73

2) Deskriptif Variabel Penelitian

a. Pengetahuan Kebencanaan

Tabel 5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan

Tingkat Pengetahuan Kebencanaan

Tingkat Pengetahuan

Desa

Total Desa Bababulo Binaan BNPB

Desa Totolisi Binaan PMI

N % n % n %

Pengetahuan Kurang - - - - - -

Pengetahuan Baik 32 100,0 32 100,0 64 100,0

Total 32 100,0 32 100,0 64 100,0


Dari tabel 5 menujukkan bahwa dari 64 responden tidak satupun

responden yang memiliki pengetahuan yang kurang mengenai

kebencanaan, semua memiliki pengetahuan yang baik. Hal ini bisa dilihat

dari gambar grafik berikut ini:

Garfik 4.4 Distribusi frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden

0

5

10

15

20

25

30

35

Pengetahuan Kurang Pengetahuan Baik

Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Kebencanaan Responden


74

b. Rencana Penanggulangan Bencana


Tingkat Pengetahuan Rencana Penanggulangan Bencana

Pengetahuan Rencana Penanggulangan

Bencan

Desa

Total Desa Bababulo Binaan BNPB

Desa Totolisi Binaan PMI

n % n % N %

Pengetahuan RPB Kurang

17 53,1 11 34,4 28 43,75

Pengetahuan RPB Baik

15 46,9 21 65,6 36 56,25

Total 32 100,0 32 100,0 64 100,0


Dari tabel 6 menujukkan bahwa dari 64 responden, 36 responden

(56,25%) memiliki pengetahuan tentang rencana penanggulangan

bencana kategori baik dan 28 responden (43,75%) memiliki pengetahuan

kategori kurang. Dari 36 responden yang berpengetahuan baik, 21

responden (65,4%) berasal dari desa Totolisi dan 15 responden (46,9%)

berasal dari desa Bababulo, sedangkan responden yang memiliki

pengetahuan kurang, lebih banyak berasal dari desa Bababulo yakni 17

responden (53,1%) dan 11 responden (34,4%) berasal desa Totolisi.

Berikut ini gambar grafiknya:

75

Garfik 4.4 Distribusi frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden

c. Tingkat Kesiapsiagaan Desa


Tingkat Kesiapsiagaan Desa

Tingkat Kesiapsiagaan Desa

Desa

Total Desa Bababulo

Binaan BNPB

Desa Totolisi

Binaan PMI

N % n % n %

Kesiapsiagaan Desa Kurang 14 43,8 13 40,6 27 42,2

Kesiapsiagaan Desa Baik 18 56,3 19 59,4 37 57,8

Total 32 100,0 32 100,0 64 100,0


Dari tabel 7 tersebut menujukkan bahwa dari 64 responden, 37

responden (57,8%) diantaranya memiliki kesiapsiagaan desa Baik dan

responden 27 responden (42,2%) memiliki kesiapsiagaan desa kurang.

18 responden (56,3%) yang menyatakan kesiapsiagaan desa baik

17

15

11

21

0

5

10

15

20

25

Pengetahuan RPB Kurang Pengetahuan RPB Baik

Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden tentang Rencana Penanggulangan Bencana


76

berasal dari desa Bababulo dan 19 responden (59,4%) berasal dari

desa Totolisi. Sedangkan 13 responden (40,6%) yang menyatakan

kesiapsiagaan desa kurang berasal dari desa Totolisi dan 14 responden

(43,8%) berasal dari Bababulo.

Garfik 4.5 Distribusi frekuensi Tingkat Kesiapsiagaan Desa

2. Analisa Bivariat

Untuk mengetahui efektifitas implementasi program pengurangan

risiko bencana berbasis komunitas yang telah dilaksanakan oleh BNPB

dan PMI maka dilakukan analisis bivariat. Analisis bivariat pada penelitian

ini menggunakan uji mann whitney karena saat uji normalitas data

diperoleh semua variabel mempunyai distribusi tidak normal

14

18

13

19

0

5

10

15

20

Kesiapsiagaan Desa Kurang Kesiapsiagaan Desa Baik

Distribusi Frekuensi Tingkat Kesiapsiagaan Desa


77

1) Tingkat Pengetahuan Kebencanaan

Tabel 8 Hasil Uji Mann-Whitney U

Tingkat Pengetahuan Kebencana (n=64)

Pengetahuan

Kebencanaan

Mean

Rank Mean SD P

Desa Bababulo 32,50 30,75 12,381 1,000

Desa Totolisi 32,50 29,94 14,055


Berdasarkan tabel 8 didapatkan mean rank responden untuk

variabel tingkat pengetahuan kebencanaan untuk desa Bababulo

adalah 32,50 dan desa Totolisi adalah 32,50. Sedangkan untuk hasil

uji statistik Mann-Whitney U menunjukkan nilai signifikansi p = 1,000

(p > 0,05) yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan tingkat

pengetahuan kebencanaan antara desa binaan BNPB dengan desa

binaan PMI.

2) Pengetahuan Rencana Penanggulangan Bencana


Pengetahuan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (n=64)

Pengetahuan RPB Mean

Rank Mean SD

Beda mean

Rank P

Desa Bababulo 30,00 15,88 6,908 5 0,209

Desa Totolisi 35,00 16,81 6,986



variabel pengetahuan rencana penanggulangan bencana untuk desa

Bababulo adalah 30,00 dan desa Totolisi adalah 35,00 dengan

78

perbedaan mean rank 5. Sedangkan hasil uji statistik Mann-Whitney U

menunjukkan nilai signifikansi p = 0,209 (p > 0,05) yang artinya tidak

ada perbedaan yang signifikan tingkat pengetahuan kebencanaan

antara desa binaan BNPB dengan desa binaan PMI, namun secara

klinik / faktual ada perbedaan yang signifikan.

3) Tingkat Kesiapsiagaan Bencana


Tingkat Kesiapsiagaan Desa (n=64)

Tingkat Kesiapsiagaan

Desa

Mean

Rank Mean SD

Beda mean

Rank P

Desa Bababulo 30,00 25,88 15,099 5 0,215

Desa Totolisi 35,00 32,88 12,792



variabel tingkat kesiapsiagaan desa untuk desa Totolisi adalah 35,00

dan desa Bababulo adalah 30,00 dengan perbedaan mean rank 5.

Sedangkan untuk hasil uji statistik Mann-Whitney U menunjukkan nilai

signifikansi p = 0,215 (p > 0,05) yang artinya secara statistik tidak ada

perbedaan yang signifikan, namun secara klinis / faktual ada

perbedaan tingkat kesiapsiagaan kesiapsiagaan desa antara desa

binaan BNPB dengan desa binaan PMI.

79

3. Hasil Observasi

Tabel 11 Hasil Observasi

Ketersediaan Sarana & Prasarana Desa

No. Indikator Desa Bababul Desa Totolis

Ada Tidak Ada Tidak

1. Kebijakan dan panduan tentang organisasi pengelola bencana ditingkat desa

√ √

2. Tersedia rencana strategi penanggulangan bencana ditingkat desa

√ √

3. Tersedia peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana ditingkat desa

√ √

4. Tersedia organisasi pengelola bencana ditingkat desa

√ √

5. Ada sosialisasi tentang organisasi pengelola bencana dan protap pelaksanaan kepada anggota organisasi dan masyarakat

√ √

6. Tersedia tempat evakuasi atau gedung tempat pengungsian

√ √

7. Tersedia Peta Rawan Bencana √ √

8. Tersedia rencana sosialisasi peta bencana kepada masyarakat desa

√ √

9. Tersedia nomor hotline informasi bencana √ √

10. Tersedia rencana pertolongan pertama korban (obat-obatan, tenaga medis, peralatan/ambulans)

√ √

11. Tersedia daftar Fasilitas-fasilitas penting (Rumah Sakit, Pemadam Kebakaran, Polisi) yang terdekat dari lokasi Desa

√ √

12. Ada pengakuan terhadap sistim peringatan bencana secara tradisional maupun lokal

√ √

13. Tersedia sistim penyebarluasan peringatan bencana dan protap pelaksanaan

√ √

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan tabel 11 diatas, didapatkan bahwa dari 13 indikator

sarana dan prasaran, hanya 6 indikator yang terdapat di Desa Bababulo

sedangkan di Desa Totolisi memenuhi 11 indikator.

80

C. Pembahasan

Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) adalah

upaya yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara terorganisir baik

sebelum, saat, dan sesudah bencana dengan menggunakan sumber daya

yang mereka miliki semaksimal mungkin untuk mencegah, mengurangi,

menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana. (Patries, 2016)

Program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas pertama

kali diwacanakan oleh pemerintah pada tahun 2011 namun baru

dilaksnanaannya oleh BNPB mulai tahun 2012 seiring dengan terbitnya

Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. (BNPB, 2012)

Sedangkan program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis

Masyarakat-Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (KBBM-

PERTAMA) dilaksanakan oleh PMI sejak tahun 2005 di 13 provinsi di

Indonesia kerjasama dengan ICRC. (ICBRR Central Java, 2009)

Program BNPB yakni Desa / Kelurahan Tangguh Bencana

dilaksanakan di kabupaten Majene mulai tahun 2014 tepatnya di desa

Bababulo, sedangkan program PMI yakni KBBM-PERTAMA dilaksanakan

di desa Totolisi Kabupaten Majene dimulai tahun 2013.

1. Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Kebencanaan

Hasil penilitian menyatakan bahwa dari 64 responden, tidak ada

satu pun responden yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang

kebencanaan, baik responden yang berasal dari desa Bababulo maupun

81

desa Totolisi. Semua responden memiliki pengetahuan kebencanaan

yang baik dengan mean rank responden untuk desa Bababulo adalah

30,38 dan desa Totolisi adalah 34,64 serta perbedaan mean 1,16.

Meskipun tingkat pendidikan formal terakhir responden terbanyak

adalah SMA, hal itu bukan salah satu faktor pendukung kesiapsiagaan

tetapi pendidikan bencana yang akan mempengaruhi kesiapsiagaan.

(Ningtiyas, 2014)

Dari hasil uji statistik Mann-Whynet U didapatkan nilai signifikansi

p = 0,360 (p > 0,05) yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan

tingkat pengetahuan kebencanaan antara desa binaan BNPB dengan

desa binaan PMI.

Hal ini menandakan bahwa konsep program pengurangan risiko

bencanan berbasis komunitas yang dilaksanakan oleh BNPB maupun PMI

adalah sama. Dimana sama-sama berfokus pada masyarakat sebagai

pelaku utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui

pemberian informasi dan pengetahuan ancaman tentang risiko bencana di

wilayahnya, memberikan pendidikan, pelatihan dan peningkatan

keterampilan, serta melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan,

penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Selain itu dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,

memberikan perlindungan sosial dan pemberian rasa aman (khususnya

bagi kelompok rentan bencana)

82

2. Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Rencana Penanggulangan

Bencana

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Desa Adalah sebuah

rencana yang disusun oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat

desa secara partisipatif, yang memuat rencana tindakan penanggulangan

bencana desa selama 5 (lima) tahun. Rencana Penanggulangan Bencana

Desa diposisikan sebagai dokumen pendukung khusus untuk program-

program Penanggulangan Bencana dalam dokumen RPJM Desa yang

sudah ada. Selain itu, juga menjadi rujukan program-program lain yang

diselenggarakan baik oleh elemen pemerintah maupun non pemerintah.

(Triutomo, Widjaja, Siswanto, & Yohannes, 2011)

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dari 64 responden,

36 responden diantaranya memiliki pengetahuan tentang rencana

penanggulangan bencana berkategori baik. Dimana 21 responden berasal

dari desa Totolisi dan 15 responden berasal dari desa Bababulo.

Sedangkan 28 responden lainnya memiliki pengetahuan kategori kurang,

dengan 11 responden berasal dari desa Totolisi dan 17 responden berasal

desa Bababulo.

Masih adanya responden yang memiliki pengetahuan kurang

mengenai rencana penanggulangan bencana bisa disebabkan oleh

beberapa hal antara lain kurang partisipasif, inisiatif dan komitmennya

masyarakat, pemerintah, dan stakeholder terkait penyusunan serta

penguatan regulasi terkait penanggulangan bencana. (Patries, 2016)

83

Padahal, Rencana Penanggulangan Bencana memuat program-

program pra-bencana, saat tanggap darurat, maupun pasca bencana.

Selain itu, dapat pula digunakan sebagai dokumen perencanaan,

dokumen yang memuat data & informasi tentang risiko bencana, juga

mengandung strategi, kebijakan dan langkah-langkah teknis yang

dibutuhkan untuk mewujudkan kesiapsiagaan terhadap bencana. (Widjaja,

2017)

RPB ini mencakup keseluruhan siklus bencana yaitu pada situasi

Pencegahan & Mitigasi, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat, dan Pemulihan.

Dalam tahapan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Desa,

Panitia Penyelenggara RPB Desa terdiri dari beberapa orang yang dipilih

oleh warga maupun ditugaskan oleh pemerintah desa yang bertanggung

jawab penuh atas terselenggaranya setiap tahap kegiatan yang diperlukan

dalam pembuatan RPB desa. (Widjaja, 2017)

Proses penyusunan RPB desa adalah: Ditetapkan oleh pemerintah

daerah sesuai kewenangannya, penyusunannya dikoordinasikan oleh

Badan Penanggulangan Bencana, dilakukan melalui penyusunan data

tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu

berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan

penanggulangan bencana. Ditinjau secara berkala oleh Pemerintah dan

pemerintah daerah. (Patries, 2016)

Dalam proses penyusunan ini, dibentuklah panitia yang bertugas

antara lain: membuat dan menyebarkan undangan pertemuan-pertemuan,

84

memastikan tempat pelaksanaan kegiatan, mempersiapkan dan

menyediakan peralatan/ perlengkapan yang diperlukan, menyediakan

kebutuhan data dan informasi yang diperlukan sesuai permintaan tim

fasilitator dan tim perumus, mendokumentasikan proses diskusi (foto

kegiatan, mencatat proses diskusi), memasang informasi hasil atau

capaian setiap tahap kegiatan di papan informasi desa atau fasilitas

umum lainnya, mengelola dan menyusun laporan keuangan (bila ada) tim

fasilitator atau pemandu diskusi bisa terdiri dari dua atau tiga orang yang

paham tentang penanggulangan bencana. (Damayanti, 2015)

Di desa Bababulo maupun desa Totolisi, tahap demi tahap proses

rencana penanggulangan bencana telah dilaksanakan mulai dari

pembentukan struktur kelembagaan, pemberian akses informasi dan

komunikasi, penyiapan dana khusus penanggulangan bencana, hingga

koordinasi lintas sektor. Namun semua itu belum ada legalitas dari

pemerintah daerah maupun pemerintah desa sehingga mengindikasikan

kesiapan seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di

desa untuk menghadapi ancaman bencana bisa dikatakan masih lemah

namun sudah hampir ada.

Adapun untuk hasil uji statistik Mann-Whitney U menunjukkan nilai

signifikansi p = 0,209 (p > 0,05) yang artinya tidak ada perbedaan yang

signifikan tingkat pengetahuan kebencanaan antara desa binaan BNPB

dengan desa binaan PMI. Tetapi berdasarkan hasil mean rank, terdapat

perbedaan namun tidak terlalu signifikan secara klinik / faktual.

85

Pengantar Rencana Penanggulangan Bencana sebagai rencana

strategis/Renstra Desa dalam penanggulangan bencana. Rencana ini

memuat wilayah berisiko tinggi, fokus prioritas, program kegiatan, pelaku

dan anggaran indikatif. Penyusunannya dikoordinasikan oleh desa dengan

melibatkan seluruh unsur Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat terkait

penanggulangan bencana di desa tersebut. Alasan RPB Dibuat

Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007 dan PP No. 21 Tahun 2008 Adanya

wilayah berisiko tinggi di desa Sarana koordinasi oleh pemerintah desa

dalam penanggulangan bencana. Perubahan paradigma responsif

menjadi preventif Penanggulangan bencana adalah urusan bersama.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Desa dititikberatkan

pada rencana yang disusun pada saat situasi normal. Oleh karena itu

pada tahap ini masih cukup banyak waktu untuk merencanakan semua

kegiatan yang meliputi dari 4 (empat) tahap dalam penanggulangan

bencana. Pada tahap ini juga direncanakan semua kegiatan untuk semua

jenis ancaman (hazard) yang dihadapi oleh suatu wilayah desa dan

kerentanan (vulnerability). Dikarenakan lingkup kegiatan luas dan jenis

ancaman bisa lebih dari satu, maka para pelaku (perangkat desa) yang

terlibat juga akan lebih banyak.

3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Desa

Untuk variabel ketersediaan sarana dan prasarana, peneliti

melakukan observasi terkait hal-hal yang dapat menunjang keberhasilan

pelaksanaan penanggulangan bencana yang merupakan salah satu faktor

86

penilaian kesiapsiagaan suatu desa. Berdasarkan hasil observasi yang

telah dilakukan, didapatkan bahwa dari 13 indikator pemenuhan sarana

dan prasaran desa, hanya ada 11 item yang tersedia di desa Totolisi

sedangkan di Desa Bababulo hanya terdapat 6 item.

Ketersediaan kebijakan dan panduan tentang organisasi pengelola

bencana ditingkat desa, rencana strategi penanggulangan bencana, serta

peraturan yang berkaitan dengan Penanggulangan bencana di tingkat

Desa di kedua desa tersebut, baik yang dibina oleh BNPB maupun PMI

belum ada, namun untuk ketersediaan organisasi pengelola bencana di

kedua desa tersebut sudah ada dan diketahui oleh masyarkat.

Di desa Bababulo, protap pelaksanaan penanggulangan bencana,

peta rawan bencana, dan rencana sosialisasi peta bencana kepada

masyarakat belum ada. Walaupun demikian, pengakuan terhadap sistem

peringatan bencana telah diketahui masyarakat begitu pula dengan

tempat evakuasi atau gedung tempat pengungsian yang akan digunakan

ketika bencana datang telah diketahui oleh masyarakat. Hal ini

dipengaruhi oleh rutinnya pelaksanaan simulasi bencana yang

dilaksanakan oleh BNPB yakni satu kali dalam setahun namun dengan

berbagai jenis bencana. Nomor hotline informasi bencana, rencana

pertolongan pertama, daftar fasilitas-fasilitas penting hanya dikethaui oleh

beberapa warga saja yakni orang-orang yang berwenang dalam hal ini

seperti aparat desa dan tenaga kesehatan saja.

87

Sedangkan di desa Totolisi, organisasi pengelola bencana di

tingkat desa disebut SIBAT. Organisasi ini beranggotakan 20 orang

dimana semuanya adalah warga desa Totolisi. Sosialisasi organisasi

pengelola bencana telah diketahui oleh masyarakat sehingga ketika terjadi

bencana mereka mengetahui kepada siapa mereka akan melakukan

koordinasi terlebih dahulu.

Selain itu, peta rawan bencana serta sosialisasi peta bencana telah

dilakukan dan saat ini telah tersedia di kantor desa sehingga

memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya.

Gambar 10

Didalam peta tersebut, sangat jelas terlihat letak fasilitas-fasilitas

penting yang berada di desa, daerah-daerah yang rawan bencana serta

jalur evakuasi ketika terjadi bencana.

Pelaksanaan program KBBM-PERTAMA di Desa Totolisi hanya

berlangsung 1 tahun, namun banyak hal yang telah didapatkan warga

88

melalui program ini. Selain pengetahuan tentang kebencanaan serta

penanggulangannya, warga juga mendapatkan sumbangan alat berupa

alat komunikasi radio, alat pertolongan pertama, alat peringatan dini, dan

lain-lain.

Gambar 11 Sarana Yang Tersedia di Desa Totolisi

Alat Komunikasi Radio Alat Pengeras Suara

Alat Peringat Dini Alat Pembangkit Listrik (Jenset)

Alat Pertolongan Pertama (Tandu & Obat-Obat PP)

89

4. Tingkat Kesiapsiagaan Desa

Kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dari proses

manajemen bencana. Konsep kesiapsiagaan bervariasi menurut referensi.

Nick Carter dalam LIPI-UNESCO/ISDR (2006) mengemukakan

kesiapsiagaan dari suatu pemerintahan, suatu kelompok masyarakat atau

individu, adalah :

" tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintahan, organisasi-

organisasi, masyarakat, komunitas dan individu untuk mampu

menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepa/guna.

Termasuk kedalam tindakan kesiapsiagaan adalah penyusunan

rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan sumber daya dan

pelatihan personil. "

Kesiapsiagaan pada dasarnya merupakan semua upaya dan

kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana alam untuk secara

cepat dan efektif merespon keadaan/situasi pada saat bencana dan

segera setelah bencana. Upaya ini sangat diperlukan masyarakat untuk

mengurangi risiko/dampak bencana alam, termasuk korban jiwa, kerugian

harta benda, dan kerusakan lingkungan (Hidayati, 2008)

Berdasarkan hasil penenlitian, dari 64 responden 37 responden

diantaranya menyatakan bahwa kesiapsiagaan desa mereka masuk

ketegori baik, dimana 18 responden yang menyatakan kesiapsiagaan

desa baik berasal dari desa Bababulo dan 19 responden berasal dari desa

Totolisi. Sedangkan 27 responden menyatakan bahwa kesiapsiagaan

desa mereka masih kurang, dimana 13 responden diantaranya berasal

dari desa Totolisi dan 14 responden berasal dari Bababulo.

90

Masih banyak responden yang menyatakan bahwa kesiapsiagaan

desa mereka masih kurang, disebabkan oleh karena pendidikan dan

pelatihan yang didapatkan responden dirasakan masih kurang dan tidak

berkelanjutan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Tanaka (2005), yang

menyatakan bahwa responden dengan pendidikan bencana lebih siap dari

responden tanpa dibekali pendidikan bencana, namun peningkatan tidak

signifikan. Kesadaran tentang bencana, pengetahuan tentang lingkungan

dan pengalaman menghadapi bencana merupakan sarana informasi yang

memberikan kontribusi untuk peningkatan kesiapsiagaan terhadap

bencana (Patries, 2016).

Hal ini sejalan dengan hasil uji Mann Whitney dimana secara

statistik tidak didapatkan nilai p > 0,05 yang berarti bahwa tidak ada

perbedaan yang signifikan untuk tingkat kesiapsiagaan dikedua desa

tersebut. Namun, berdasarkan hasil beda mean rank, terdapat perbedaan

namun tidak begitu signifikan.

Di desa Bababulo, responden menyatakan bahwa selain karena

pelatihan dan pendidikan kebencanaan yang tidak continue menyebabkan

meraka tidak dapat menyusun dan membuat renstra penanggulangan

bencana secara tertulis dan mendapat legalitas. Selain itu, kurangnya

sarana dan prasarana pendukung di desa tersebut membuat responden

kurang mendapatkan keterampilan terkait dengan penanganan kejadian

bencana, tempat berkoordinasi ketika terjadi bencana dan lokasi pasti

untuk evakuasi bencana.

91

Sedangkan di desa Totolisi, masih banyaknya responden yang

menyatakan bahwa kesiapsiagaan desa masih kurang disebabkan karena

partisipa masyarakat dan pemerintah desa yang masih kurang dalam

penanggulangan bencana. Mereka menganggap bahwa segala kegiatan

penanggulangan bencana hanya menjadi tanggung jawab anggota sibat.

Hidayah (2008), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat

penting dalam penanggulangan bencana karena masyarakat di daerah

rawan bencana, bersama-sama dengan pihak yang berwenang, menjadi

"subjek' atau pelaku penanggulangan bencana.

Hal ini sejalan dengan parameter kesiapsiagaan masyarakat dalam

assessment framerwork Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

bekerja sama dengan United Nations for Education / International Strategy

for Disaster Reduction (UNESCO/ISDR) yang manyatakan bahwa selain

pengetahuan, kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana

serta adanya kebijakan dan panduan dari pihak yang berwenang

merupakan upaya konkrit untuk melaksanakan kegiatan siaga bencana.

Kebijakan yang diperlukan adalah kebijakan pendidikan publik,

rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana dan mobilisasi

sumber daya, termasuk pendanaan, organisasi pengelola, sumber daya

manusia (SDM) dan fasilitas-fasilitas penting untuk kondisi darurat

bencana. Kebijakan-kebijakan dapat direalisasikan dalam berbagai

bentuk, tetapi akan lebih bermakna apabila dicantumkan secara konkrit

dalam peraturan-peraturan, seperti: SK atau Perda yang disertai dengan

92

job description yang jelas. Agar kebijakan dapat diimplementasikan

dengan optimal maka dibutuhkan panduan-panduan operasional.

Di desa Totolisi, kebijakan-kebijakan tersebut telah dilaksanakan

namun belum dalam SK atau Perda sehingga panduan operasional

secara tertulis belum ada. Tetapi, dengan adanya ketersediaan sarana

serta SDM yang memadai mengindikasikan bahwa desa Totolisi masuk

kriteria Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana Madya (BNPB, 2012). Dimana

tingkat ini adalah tingkat menengah, dengan kriteria sebagai berikut:

a) Adanya kebijakan PRB yang tengah dikembangkan di tingkat desa

atau kelurahan

b) Adanya dokumen perencanaan PB yang telah tersusun tetapi

belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa

c) Adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari

masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan,

tetapi belum berfungsi penuh dan aktif

d) Adanya tim relawan PB Desa/ Kelurahan yang terlibat dalam

kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan

kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada

umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif

e) Adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian risiko,

manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk

kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi

kerentanan, tetapi belum terlalu teruji

93

f) Adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan

serta tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis

Sedangkan desa Bababulo, masuk dalam kriteria Desa Tangguh

Bencana Pratama, dimana tingkat ini adalah tingkatan awal dari Desa/

Kelurahan Tangguh bencana, dengan ciri-ciri, sebagai berikut:

a) Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB di

tingkat desa atau kelurahan

b) Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan

PB

c) Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk forum PRB yang

beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat

d) Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk tim relawan PB Desa/

Kelurahan

e) Adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko,

manajemen risiko dan pengurangan kerentanan

f) Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas


94

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tidak ada perbedaan yang signifikan tingkat pengetahuan

kebencanaan yang dimiliki oleh responden dari desa binaan BNPB dan

desa binaan PMI.

2. Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan rencana penanggulangan

bencana dimana 65 % responden desa binaan PMI memiliki

pengetahuan yang baik

3. Secara klinis/ faktual terdapat perbedaan untuk tingkat kesiapsiagaan

desa, namun hal tersebut tidak begitu signifikan

4. Terdapat perbedaan yang signifikan untuk ketersediaan sarana dan

prasarana desa, dimana berdasarkan hasil observasi didapatkan

bahwa desa binaan PMI memiliki sarana dan prasarana yang memadai

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bababulo, didapatkan bahwa

program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang

dilaksanakan oleh BNPB selama ini tidak continue dalam hal materi

sehingga langkah-langkah dalam penanggulangan bencana disetiap

tahapannya tidak dapat terlaksana dengan baik. Untuk disaranakan

kepada BNPB agar dalam pelaksanaan program selanjutnya untuk

95

lebih berfokus pada satu bencana yang sangat mengancam di desa

tersebut sehingga baik dokumen maupun pelaksana penanggulangan

bencana jelas dan terorganisir.

2. Program kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat yang

dilaksanakan oleh PMI merupakan program hasil kerjasama dengan

ICRC yakni Danish Red Cross, dimana pelaksanaan program ini hanya

berlansung selama 2 tahun. Sehingga disarankan kepada PMI agar

menjalin kerjasama dengan BNPB yang merupakan perpanjangan

tangan pemerintah, untuk meningkatkan dan melanjutkan program

tersebut sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kualitas

masyarakat dalam penanggulangan bencana.

3. Dalam rangka menjaga serta meningkatkan kemampuan

penanggulangan bencana warga desa, kegiatan simulasi sangat

berperan penting sehingga disarankan kepada aparat desa agar dapat

memasukan kegiatan simulasi dalam rencana kerja pemerintah desa

(RKPD) baik jangkah menegah maupun jangkah panjang.

96

DAFTAR PUSTAKA

Ahdi, D. (2015). Perencanaan Penanggulangan Bencana Melalui Pendekatan Manajemen Risiko, 5(1), 13–30.

Arifin, M. H. (2007). Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat

Strategi dan Pendekatan. (E. Sudartama, Ed.) (I). Jakarta: Markat PMI Pusat.

Bencanapedia.ID. (2017). Pengurangan risiko bencana berbasis

komunitas - In Penanggulangan Bencana Indonesia. Retrieved from http://bencanapedia.id/Pengurangan_risiko_bencana_berbasis_komunitas

BNPB. (2008). Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Retrieved from http://www.gitews.org/tsunamikit/en/E6/further_resources/national_level/ peraturan_kepala_BNPB/Perka BNPB 4-2008_Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.pdf

BNPB. (2012). Perkap BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman

Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. BNPB. (2014). Indeks Risiko Bencana Indonesia 2013 BNPB. Jawa Barat. BNPB. (2015). RENSTRA BNPB TAHUN 2015-2019. BNPB. (2016). Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

http://bnpb.go.id/home/sejarah Damayanti, H. N. (2015). Kajian Kesiapsiagaan Individu dan Rumah

Tangga Dalam Menghadapi Bencana Tsunami Di Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. Fakultas Ilmu Sosial, 1–124. Retrieved from http://lib.unnes.ac.id/21848/1/3211411028-S.pdf

Dahlan, M. Sopiyudin. (2007). Statistik Untuk Kedokteran Dan Kesehatan.

Edisi 6. Jakarta Dinkes, K. M. (2015). Profil Kesehatan Kabupaten Majene 2014. Hidayat, R. (2016). Tantangan Agen Dalam Mengkonstruksi Masyarakat

Tangguh Bencana Tsunami Di Desa Puger Kulon. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 58. Retrieved from http://repository.unej.ac.id/

97

Hidayati, D. (2008). Paradigma Baru Pengelolaan Bencana Alam Di Indonesia, III(I), 69–84.

ICBRR Central Java. (2009). ICBRR (Integrated Community Based Risk

Reduction). Lassa, J. (2009). Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas 114

(PRBBK). Loleh, S. (2015). Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas

(PRBBK) di Provinsi Gorontalo. Fakultas Kedokteran. Nasution, M. S. (2005). Penanggulangan bencana berbasis komunitas. Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan, Rineka

Cipta, Jakarta. Pamungkas, R. A. dan Usman, A. M. (2017). Metodologi Riset

Keperawatan. Jakarta Pamungkas, R. A. dkk. (2016). Statistik Untuk Perawat Dan Kesehatan.

Jakarta Patries, H. K. dkk. (2016). Kajian Pasrtisipasi Masyarakat Dalam Program

Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Di Kota Bitung. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (2015). Buku Data Status

Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Perdana, N. (2016). Menurunkan Risiko Bencana Makassar: Masagena

Press. PMI. (2008). PELATIHAN KBBBM-PERTAMA Panduan Pelatih. Jakarta. Pristanto, A. I. (2010). Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat

tentang Mitigasi Bencana Gempa Bumi Di Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi.

Puwardarminta. (2006). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai

Pustaka. Purwana, Rachmadhi. (2013). Manajemen Kedaruratan Kaesehatan

Lingkungan Dalam Kejadian Bencana. Jakarta Ruswandi, D. (2014). Indeks Resiko Bencana Indonesia. Direktorat

98

Pengurangan Risiko Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Jawa Barat

Singhealth. 2014. Basic Disaster Management Support, Singapore Sunarto, & Marfai, M. A. (2012). Potensi bencana tsunami dan

kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana studi kasus desa sumberagung banyuwangi jawa timur. Fakultas Geografi, 1, 17–28. 115

Tanaka. K. (2005). The Impact of Disaster Education On Public

{reparation And Mitigation For Earthquakes; a cross country comparison between Fukui Japan and The San Francisco Bay Area California, USA

Triutomo, S., Widjaja, B. W., Siswanto, R. S., & Yohannes, B. P. (2011).

Panduan Perencanaan Kontijensi Menghadapi Bencana (2nd ed.). Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Retrieved from http://penanggulangankrisis.kemkes.go.id/__pub/files22304Panduan_Perencanaan_Kontinjensi.pdf

UNISDR. (2005). Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Frame Work) 2005-2015 UNISDR. (2006). A. Guide To Community-Based Disaster Risk Reduction

in Central Asia Widjaja, B. W. (2017). Pembangunan Sistem Penanggulangan Bencana

Untuk Pengurangan Risiko Bencana Di Daerah – BNPB.

Yayasan IDEP. (2007). Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat

(Sebelum Bencana)

http://penanggulangankrisis.kemkes.go.id/__pub/files22304Panduan_Perencanaan_Kontinjensi.pdf

http://penanggulangankrisis.kemkes.go.id/__pub/files22304Panduan_Perencanaan_Kontinjensi.pdf

99

PEMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Yth : Ibu / Bapak

Di Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Munadiah Wahyuddin

NIM : P1508215006

adalah mahasiswi Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang

mengadakan penelitian tentang “Tingkat Kesiapsiagaan Bencana

Terhadap Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis

Komunitas Oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dan

Palang Merah Indonesia (PMI) Di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi

Barat”

Kegiatan yang diharapkan dari Ibu / Bapak adalah mengisi lembar

pertanyaan yang diberikan oleh penelitian dan menjawab pertanyaan

sesuai petunjuk yang diberikan. Akan saya jaga kerahasiaannya dan

hanya digunakan untuk kepentingan penelit saja serta bila sudah tidak

digunakan lagi akan dimusnahkan. Apabila Ibu / Bapak bersedia, mohon

tanda tangani lembar persetujuan dan mengisi daftar pertanyaan yang

disertai dalam lembaran ini.

Demikian atas perhatian dan kesediaan Ibu / Bapak diucapkan banyak

terimah kasih.

Peneliti,

Munadiah Wahyuddin

100

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Umur :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bersedia dan tidak keberatan menjadi

responden didalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Sekolah

Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang mengadakan penelitian

tentang “Tingkat Kesiapsiagaan Bencana Terhadap Implementasi

Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Oleh Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dan Palang Merah Indonesia

(PMI) Di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat” dimana pernyataan

ini saya buat dengan suka rela tanpa paksaan dari pihak manapun dan

kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, Juli 2017

Responden

(…………………..............)

101

LEMBAR KUESIONER

TINGKAT KESIAPSIAGAAN BENCANA TERHADAP

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

BERBASIS KOMUNITAS OLEH BADAN NASIONAL

PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) DAN PALANG MERAH

INDONESIA (PMI) DI KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI

BARAT

A. DATA RESPONDEN

1. NAMA : ............................................

2. UMUR : ............................................

3. JENIS KELAMIN : ............................................

4. SUKU / BANGSA : ............................................

5. AGAMA : ............................................

6. STATUS PERNIKAHAN : ............................................

7. PEKERJAAN : ............................................

8. JABATAN : ............................................

9. PENDIDIKAN TERAKHIR : ............................................

10. ALAMAT

a. Desa/Kelurahan : ............................................

b. Kecamatan : ............................................

c. Kabupaten/Kota : ............................................

B. WAKTU PENELITIAN : ............................................

C. PETUNJUK :

Berilah tanda Cecklist (√) sesuai dengan ketersediaan

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

KS : Kurang Setuju

TS : Tidak Setuju

No. Responden:

Kode Responden:

Skor;

102

NO PERNYATAAN SS S KS TS

1. Menurut Bpk/Ibu/Sdr yang dimaksud dengan bencana

adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu

kehidupan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa

2. Menurut Bpk/Ibu/Sdr bencana dapat disebabkan karena

faktor alam dan juga manusia

3. Menurut Bpk / Ibu / Sdr Gempa bumi, tsunami,

kekeringan, angin topan, longsor dan gunung meletus

adalah jenis-jenis dari bencana alam

4. Menurut Bpk/Ibu/Sdr yang dimaksud dengan bencana

longsor adalah ancaman musiman yang terjadi apabila

hujan yang terus mengguyur wilayah sekitarnya

5. Menurut Bpk/Ibu/Sdr penyebab dari bencana longsor

adalah hujan, penebangan pohon secara liar

6. Menurut Bpk/Ibu/Sdr menanam pepohonan, menjaga

kebersihan saluran-saluran air, dan membangun

pembuatan kanal merupakan upaya mencegah

terjadinya banjir

7. Menurut Bpk/Ibu/Sdr Resiko bencana dapat disebabkan

oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara

mengurangi ancaman

8. Menurut Bpk/Ibu/Sdr tersedianya kebijakan dan

panduan tentang organisasi pengelola bencana ditingkat

desa dapat membantu mengurangi dampak bencana

9. Menurut Bpk/Ibu/Sdr tersedianya rencana strategi

penanggulangan bencana di tingkat Desa membantu

ketika terjadi bencana

10. Menurut Bpk/Ibu/Sdr tersedianya peraturan yang

berkaitan dengan Penanggulangan bencana di tingkat

Desa membantu ketika terjadi bencana

103

11. Menurut Bpk/Ibu/Sdr tersedianya organisasi pengelola

bencana di tingkat Desa membantu ketika terjadi

bencana

12. Menurut Bpk/Ibu/Sdr adanya sosialisasi tentang

organisasi pengelola bencana dan protap pelaksanaan

kepada anggota organisasi dan masyarakat membantu


13. Menurut Bpk/Ibu/Sdr tersedianya tempat evakuasi atau

gedung tempat pengungsian membantu ketika terjadi

bencana

14. Menurut Bpk/Ibu/Sdr tersedianya Peta Rawan Bencana

membantu ketika terjadi bencana

15. Menurut Bpk/Ibu/Sdr tersedianya rencana sosialisasi

peta bencana kepada masyarakat desa membantu


16. Menurut Bpk/Ibu/Sdr tersedianya nomor hotline

informasi bencana membantu ketika terjadi bencana

17. Menurut Bpk/Ibu/Sdr tersedianya rencana pertolongan

pertama korban (obat-obatan, tenaga medis,

peralatan/ambulans)

18. Menurut Bpk/Ibu/Sdr Tersedianya daftar Fasilitas-

fasilitas penting (Rumah Sakit, Pemadam Kebakaran,

Polisi) yang terdekat dari lokasi Desa

19. Menurut Bpk/Ibu/Sdr adanya pengakuan terhadap sistim

peringatan bencana secara tradisional maupun lokal

membantu ketika terjadi bencana

20. Tersedianya sistim penyebarluasan peringatan bencana

dan protap pelaksanaan

104

LEMBAR OBSERVASI


PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS

KOMUNITAS OLEH BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN

BENCANA (BNPB) DAN PALANG MERAH INDONESIA (PMI) DI

KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT

Indikator Ada Tidak

Tersedianya kebijakan dan panduan tentang organisasi pengelola

bencana ditingkat desa dapat membantu mengurangi dampak bencana

Tersedianya rencana strategi penanggulangan bencana di tingkat

Desa membantu ketika terjadi bencana

Tersedianya peraturan yang berkaitan dengan Penanggulangan

bencana di tingkat Desa

Tersedianya organisasi pengelola bencana di tingkat Desa membantu


Adanya sosialisasi tentang organisasi pengelola bencana dan protap

pelaksanaan kepada anggota organisasi dan masyarakat

Tersedianya tempat evakuasi atau gedung tempat pengungsian

Tersedianya Peta Rawan Bencana

Tersedianya rencana sosialisasi peta bencana kepada masyarakat

desa

Tersedianya nomor hotline informasi bencana

Tersedianya rencana pertolongan pertama korban (obat-obatan,

tenaga medis, peralatan/ambulans)

Tersedianya daftar Fasilitas-fasilitas penting (Rumah Sakit, Pemadam

Kebakaran, Polisi) yang terdekat dari lokasi Desa

Adanya pengakuan terhadap sistim peringatan bencana secara

tradisional maupun lokal

Tersedianya sistim penyebarluasan peringatan bencana dan protap

pelaksanaan

105

Lampiran Aspek dan Indikator Kesiapsiagaan Desa/Kelurahan

Aspek Indikator Ya Tidak

Legislasi

1. Apakah telah ada upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB di tingkat desa atau kelurahan? (Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 4, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

2. Apakah kebijakan PRB di tingkat desa atau kelurahan telah tersusun secara konsultatif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan? (Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 4, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

3. Apakah kebijakan PRB di tingkat desa atau kelurahan telah dilegalkan dalam bentuk Perdes atau perangkat hukum serupa di kelurahan? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

Perencanaan

4. Apakah telah ada upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana seperti Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi PRB atau Rencana Kontinjensi? (Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 7, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

5. Apakah dokumen perencanaan penanggulangan bencana seperti Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi PRB atau Rencana Kontinjensi telah tersusun?

(Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 7, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

106

6. Apakah dokumen perencanaan penanggulangan bencana seperti Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi PRB yang tersusun telah dipadukan ke dalam Rencana Pembangunan Desa atau Kelurahan? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

Kelembagaan

7. Apakah telah ada upaya-upaya awal untuk membentuk forum PRB? (Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 10, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

8. Apakah forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat dan pemerintah, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan telah terbentuk dan mulai berfungsi walau belum terlalu aktif? (Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 10, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

9. Apakah forum PRB yang terbentuk telah berfungsi aktif dengan program-program pengurangan risiko yang terencana dan diimplementasikan dengan baik?

(Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

Kelembagaan

10. Apakah telah ada upaya-upaya awal untuk membentuk tim relawan/siaga PB Desa/Kelurahan yang terutama akan terlibat dalam tanggap darurat bencana, PRB dan pendidikan kebencanaan?


11. Apakah tim relawan/siaga PB Desa/Kelurahan telah terbentuk dan memiliki kelengkapan personil dan peralatan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya?


107

12. Apakah tim relawan/siaga PB Desa/Kelurahan telah secara rutin melakukan kegiatan pelatihan, praktik simulasi, dan geladi respons tanggap darurat bagi para anggotanya dan masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan yang terencana dan terprogram dengan baik?


Kelembagaan

13. Dalam upaya pengurangan risiko bencana, apakah sudah ada pembicaraan untuk menjalin kerjasama dengan desa/kelurahan lain, kecamatan, kabupaten, pihak swasta, organisasi sosial dll?


14. Apakah sudah ada perjanjian kerjasama yang disepakati bersama dengan desa/kelurahan lain, kecamatan, kabupaten, pihak swasta, organisasi sosial, dll?


15. Apakah sudah ada kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana yang dilakukan dengan cara bekerjasama dengan desa/kelurahan lain, kecamatan, kabupaten, pihak swasta, organisasi sosial dll?


Pendanaan

16. Apakah sudah ada upaya-upaya untuk mengumpulkan dan mengalokasikan dana khusus yang akan digunakan untuk upaya tanggap darurat?

(Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no.19, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

108

17. Apakah sudah ada dana khusus yang dikumpulkan baik dari masyarakat, kelompok-kelompok di desa, atau pemerintah desa/kelurahan yang dialokasikan untuk tanggap darurat ketika terjadi bencana?


18. Apakah sudah ada pengelola dan mekanisme penggunaan dana khusus tersebut untuk tanggap darurat?


Pengembangan Kapasitas

19. Apakah ada upaya-upaya untuk mengalokasikan anggaran desa/kelurahan untuk kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana, seperti pembangunan tanggul sungai, pemecah gelombang, penanaman pohon, pelatihan kebencanaan, penataan pemukiman, dll?


20. Apakah sudah ada alokasi anggaran desa/kelurahan yang ditetapkan untuk kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana?


21. Apakah sudah ada pengelola dan mekanisme penggunaan anggaran tersebut untuk kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana?


109

Pengembangan

Kapasitas

22. Apakah ada upaya-upaya bagi pemerintah desa/kelurahan untuk melaksanakan/mengikuti pelatihan kebencanaan bagi aparatnya, dan menyediakan perlengkapan dan peralatan, sarana dan pra-sarana, logistik, dan personil untuk penanggulangan bencana? (Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 25, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

23. Apakah pemerintah desa/kelurahan sudah memiliki personil terlatih, perlengkapan dan peralatan, sarana dan pra-sarana, dan logistik untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana, operasi tanggap darurat, dan pemulihan paska bencana? (Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 25, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

24. Apakah pemerintah desa/kelurahan sudah memiliki mekanisme pemeliharaan, pemakaian, dan pengembangan personil terlatih, perlengkapan dan peralatan, sarana dan pra-sarana, dan logistik untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana, operasi tanggap darurat, dan pemulihan paska bencana? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

25. Apakah ada upaya-upaya awal untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan, kepada tim relawan/siaga bencana desa/kelurahan, tentang analisis risiko, manajemen bencana, kesiapsiagaan, operasi tanggap darurat, dll? (Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 28, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

26. Apakah sudah ada pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada tim relawan/siaga bencana desa tentang analisis risiko, manajemen bencana, kesiapsiagaan, operasi tanggap darurat, dan pengurangan risiko bencana? (Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 28, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

110

27. Apakah ada praktik-praktik evakuasi dan operasi tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh tim relawan/siaga bencana desa? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

Pengembangan

Kapasitas

28. Apakah ada upaya-upaya memberikan pengetahuan dan kemampuan dalam bentuk penyuluhan dan penyebaran informasi, kepada warga desa tentang risiko bencana, tanda-tanda ancaman bencana, upaya penyelamatan diri, evakuasi, dan upaya pengurangan risiko bencana? (Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 31, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

29. Apakah ada pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada masyarakat tentang risiko bencana, penyelamatan darurat dan upaya pengurangan risiko bencana? (Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 31, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

30. Apakah sudah ada praktik simulasi rutin untuk evakuasi dan penyelamatan darurat yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan tim relawan dan siaga bencana desa? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

31. Apakah ada upaya-upaya untuk melibatkan warga desa/kelurahan (selain aparat desa/kelurahan) dalam tim relawan/siaga bencana serta kelompok-kelompok untuk tanggap bencana? (Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 34, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

111

32. Apakah ada lebih dari 30 warga yang menjadi anggota tim relawan/siaga bencana desa/kelurahan, dan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan simulasi peringatan dini, evakuasi, dan operasi tanggap darurat? (Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 34, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

33. Apakah ada kelompok-kelompok masyarakat, baik di tingkat RT atau RW atau kelompok lainnya, seperti Karang Taruna dll, yang menyatakan diri sebagai relawan siaga bencana dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan simulasi peringatan dini, evakuasi, dan operasi tanggap darurat? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

Pengembangan

Kapasitas

34. Apakah ada upaya-upaya untuk melibatkan perempuan dalam tim relawan/siaga bencana serta kelompok-kelompok untuk tanggap bencana? (Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 37, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

35. Apakah ada lebih dari 15 perempuan yang menjadi anggota tim relawan/siaga bencana desa/kelurahan, dan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan simulasi peringatan dini, evakuasi, dan operasi tanggap darurat?


36. Apakah ada kelompok-kelompok perempuan di desa/kelurahan seperti kelompok PKK, dasa wisma, kader posyandu dll, yang menyatakan diri sebagai relawan siaga bencana dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan simulasi peringatan dini, evakuasi, dan operasi tanggap darurat? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

112

37. Apakah ada upaya-upaya untuk melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas desa/kelurahan untuk melihat risiko di desa/kelurahan tersebut?

(Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 40, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan

selanjutnya)

Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana

38. Apakah ada dokumen hasil analisis risiko di desa/kelurahan yang dibangun berdasarkan keterlibatan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti orang tua, anak-anak, penyandang cacat, ibu hamil, dll?


39. Apakah ada kegiatan-kegiatan di desa/kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan hasil analisis risiko tersebut, yang kemudian berdampak pada berkurangnya risiko?


40. Apakah sudah ada rencana untuk membuat peta dan jalur evakuasi, dan menyediakan tempat evakuasi khusus untuk tempat pengungsian ketika terjadi bencana?


41. Apakah peta dan jalur evakuasi sudah dibuat, dan tempat evakuasi untuk tempat pengungsian sudah ditentukan dan dilengkapi dengan perlengkapan dasar seperti P3K, obat-obatan, penerangan darurat dll?

(Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 43, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan

selanjutnya)

42. Apakah sudah sering dilakukan praktik simulasi evakuasi dan penyelamatan diri bersama warga desa/kelurahan? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

113

43. Apakah ada upaya-upaya untuk membangun sistem peringatan dini yang berbasis masyarakat untuk memberikan waktu penyelamatan diri dan aset bagi masyarakat?


44. Apakah sistem peringatan dini sudah dilengkapi dengan data/informasi, peralatan dan personil yang memadai untuk menjalankan fungsinya, serta mekanisme penyampaian informasi yang cepat, akurat dan jelas kepada seluruh warga? (Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 46, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana

45. Apakah sudah sering dilakukan praktik simulasi pelaksanaan sistem peringatan dini bersama warga desa/kelurahan? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

46. Apakah sudah ada rencana untuk melakukan pembangunan fisik (mitigasi) untuk mengurangi risiko bencana di desa/kelurahan, seperti memperkuat tanggul sungai, pemecah gelombang, bangunan tahan gempa, dll? (Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 49, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

47. Apakah sudah ada kegiatan pembangunan fisik (mitigasi) yang dilaksanakan untuk mengurangi risiko bencana di desa/kelurahan, seperti memperkuat tanggul sungai, pemecah gelombang, bangunan tahan gempa dll? (Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 49, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

48. Apakah ada mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan pembangunan fisik tersebut untuk menjamin kelestariannya serta upaya untuk menyebar-luaskannya? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

114

49. Apakah ada rencana pengembangan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat, baik berupa meningkatkan produksi, memperluas akses pasar, maupun membuat sumber ekonomi lain yang lebih aman dari ancaman bencana? (Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 52, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

50. Apakah sudah ada kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi yang dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan masyarakat, baik berupa meningkatkan produksi, memperluas akses pasar, maupun membuat sumber ekonomi lain yang lebih aman dari ancaman bencana? (Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 52, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

51. Apakah ada mekanisme untuk menjamin keberlanjutan pengembangan ekonomi tersebut dan upaya untuk memperluas pelaku ekonomi sampai pada seluruh warga desa/kelurahan? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

52. Apakah ada rencana untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada kelompok-kelompok rentan seperti orang tua, penyandang cacat, anak kecil, ibu hamil dll, terhadap akibat dari bencana? (Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 55, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

53. Apakah sudah ada skema program perlindungan kesehatan dan santunan sosial kepada kelompokkelompok rentan seperti orang tua, penyandang cacat, anak kecil, ibu hamil dll, terhadap akibat dari bencana? (Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 55, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

115

54. Apakah sudah ada pengelola, mekanisme dan prosedur pelaksanaan program perlindungan kesehatan dan santunan sosial kepada kelompok-kelompok rentan seperti orang tua, penyandang cacat, anak kecil, ibu hamil dll, terhadap akibat dari bencana? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

55. Apakah ada rencana untuk pengelolaan sumber daya alam, seperti hutan, sungai, pantai dll, untuk upaya pengurangan risiko bencana? (Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 58, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

56. Apakah sudah ada kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya alam, seperti pengelolaan hutan, sungai, pantai dll, yang dilaksanakan untuk upaya pengurangan risiko bencana? (Bila ‘Tidak’ lanjutkan ke pertanyaan no. 58, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

57. Apakah sudah ada mekanisme untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam untuk pengurangan risiko bencana dalam kurun waktu yang panjang? (Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

58. Apakah ada upaya-upaya untuk melakukan perlindungan aset-aset produktif utama masyarakat dari dampak bencana? (Bila ‘Tidak’ pertanyaan selesai, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

59. Apakah ada kegiatan yang jelas untuk melakukan perlindungan aset produktif masyarakat seperti asuransi komunitas, gudang bersama, dll? (Bila ‘Tidak’ pertanyaan selesai, bila ‘Ya’ lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya)

60. Apakah ada pengelola dan mekanisme yang jelas untuk menjalankan dan memelihara perlindungan aset produktif masyarakat? (Pertanyaan selesai)

116

A. Analisis Univariat

1. Distribusi Frekuensi Responden

Jenis Kelamin * Desa Crosstabulation

Desa Total

Desa Bababulo Desa Totolisi

Jenis Kelamin

Laki-Laki Count 16 23 39

% within Desa 50,0% 71,9% 60,9%

Perempuan Count 16 9 25

% within Desa 50,0% 28,1% 39,1%

Total Count 32 32 64

% within Desa 100,0% 100,0% 100,0%

Kelompok Umur * Desa Crosstabulation

Desa Total


Kelompok

Umur

Dewasa

Muda

Count 14 6 20

% within Desa 43,8% 18,8% 31,3%

Dewasa Tua Count 14 22 36

% within Desa 43,8% 68,8% 56,3%

Lansia Count 4 4 8

% within Desa 12,5% 12,5% 12,5%


% within Desa 100,0% 100,0% 100,0%

Pendidikan Terakhir * Desa Crosstabulation

Desa Total


Pendidikan

Terakhir

Sarjana Count 5 8 13

% within Desa 15,6% 25,0% 20,3%

Diploma Count 5 3 8

% within Desa 15,6% 9,4% 12,5%

SMA / Sederajat Count 14 11 25

% within Desa 43,8% 34,4% 39,1%

SMP / Sederajat Count 4 5 9

% within Desa 12,5% 15,6% 14,1%

SD / Sederajat Count 1 3 4

% within Desa 3,1% 9,4% 6,3%

Tidak Sekolah Count 3 2 5

% within Desa 9,4% 6,3% 7,8%


% within Desa 100,0% 100,0% 100,0%

117

1. Tingkat Pengetahuan Kebencanaan

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation


Desa Bababulo

32 10 56 30,75 12,381


Desa Totolisi

32 10 60 29,94 14,055

Valid N (listwise) 32

2. Tingkat Pengetahuan Rencana Penanggulangan Bencana



Pengetahuan Rencana

Penanggulangan Bencana Desa

Bababulo

32 5 28 15,88 6,908

Pengetahuan Rencana

Penanggulangan Bencana Desa

Totolisi

32 5 30 16,81 6,986


3. Tingkat Kesiapsiagaan Desa



Kesiapsiagaan Desa Bababulo 32 35 60 25,88 15,099

Kesiapsiagaan Desa Totolisi 32 39 60 32,88 12,792


118

2. Distribusi Variabel Penelitian a) Crosstabs Tingkat Pengetahuan Bencana

Tingkat Pengetahuan Bencana * Desa Crosstabulation

Desa Total


Tingkat

Pengetahuan

Bencana

Pengetahuan

Baik

Count 32 32 64

% within Desa 100,0% 100,0% 100,0%


% within Desa 100,0% 100,0% 100,0%

b) Crosstabs Tingkat Pengetahuan Rencana Penanggulangan Bencana

Pengetahuan Rencana Penanggulangan Bencana * Desa Crosstabulation

Desa Total


Pengetahuan

Rencana

Penanggulangan

Bencana

Pengetahuan

RPB Kurang

Count 17 11 28

% within Desa 53,1% 34,4% 43,8%

Pengetahuan

RPB Baik

Count 15 21 36

% within Desa 46,9% 65,6% 56,3%


% within Desa 100,0% 100,0% 100,0%

c) Crosstabs Tingkat Kesiapsiagaan Bencana

Tingkat Kesiapsiagaan Bencana * Desa Crosstabulation

Desa Total


Tingkat

Kesiapsiagaan

Bencana

Tingkat

Kesiapsiagaan

Kurang

Count 14 13 27

% within Desa 43,8% 40,6% 42,2%

Tingkat

Kesiapsiagaan

Baik

Count 18 19 37

% within Desa 56,3% 59,4% 57,8%


% within Desa 100,0% 100,0% 100,0%

119

B. Analisis Bivariat 1. Mann-Whitney Test Tingkat Pengetahuan Kebencanaan

Responden

Ranks

Desa N Mean Rank Sum of Ranks

Tingkat Pengetahuan Bencana

Desa Bababulo 32 32,50 1040,00

Desa Totolisi 32 32,50 1040,00

Total 64

Test Statisticsa

Tingkat Pengetahuan Bencana

Mann-Whitney U 512,000

Wilcoxon W 1040,000

Z ,000

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000

a. Grouping Variable: Desa

2. Mann-Whitney Test Tingkat Pengetahuan Rencana Penanggulangan Bencana Responden

Ranks


Pengetahuan Rencana




Total 64

Test Statisticsa

Pengetahuan Rencana Penanggulangan Bencana


Wilcoxon W 960,000

Z -1,256

Asymp. Sig. (2-tailed) ,209


120

3. Mann-Whitney Test untuk Tingkat Kesiapsiagaan Desa

Ranks


Tingkat Kesiapsiagaan Bencana



Total 64

Test Statisticsa

Tingkat Kesiapsiagaan Bencana


Wilcoxon W 1024,000

Z -,251

Asymp. Sig. (2-tailed) ,802


121

Tingkat Pengetahuan Kebencanaan Desa Bababulo

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid

35 1 1,6 3,1 3,1

39 1 1,6 3,1 6,3

40 1 1,6 3,1 9,4

43 2 3,1 6,3 15,6

44 4 6,3 12,5 28,1

45 1 1,6 3,1 31,3

46 2 3,1 6,3 37,5

47 1 1,6 3,1 40,6

48 2 3,1 6,3 46,9

49 2 3,1 6,3 53,1

50 4 6,3 12,5 65,6

51 2 3,1 6,3 71,9

52 1 1,6 3,1 75,0

53 1 1,6 3,1 78,1

54 1 1,6 3,1 81,3

55 1 1,6 3,1 84,4

56 1 1,6 3,1 87,5

59 3 4,7 9,4 96,9

60 1 1,6 3,1 100,0

Total 32 50,0 100,0

Missing System 32 50,0

Total 64 100,0

122

Tingkat Pengetahuan Kebencanaan Desa Totolisi

Frequency Percent Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid

39 1 1,6 3,1 3,1

40 2 3,1 6,3 9,4

42 1 1,6 3,1 12,5

43 2 3,1 6,3 18,8

45 1 1,6 3,1 21,9

46 3 4,7 9,4 31,3

47 3 4,7 9,4 40,6

48 1 1,6 3,1 43,8

50 2 3,1 6,3 50,0

51 3 4,7 9,4 59,4

52 1 1,6 3,1 62,5

53 1 1,6 3,1 65,6

55 3 4,7 9,4 75,0

56 1 1,6 3,1 78,1

57 1 1,6 3,1 81,3

58 1 1,6 3,1 84,4

59 2 3,1 6,3 90,6

60 3 4,7 9,4 100,0

Total 32 50,0 100,0


Total 64 100,0

123

Tingkat Pengetahuan Rencana Penanggulangan Bencana Desa

Bababulo


Percent

Cumulative

Percent

Valid

5 2 3,1 6,3 6,3

7 1 1,6 3,1 9,4

8 2 3,1 6,3 15,6

10 5 7,8 15,6 31,3

11 1 1,6 3,1 34,4

12 2 3,1 6,3 40,6

14 2 3,1 6,3 46,9

15 2 3,1 6,3 53,1

16 1 1,6 3,1 56,3

18 2 3,1 6,3 62,5

19 2 3,1 6,3 68,8

20 2 3,1 6,3 75,0

22 2 3,1 6,3 81,3

24 1 1,6 3,1 84,4

25 1 1,6 3,1 87,5

27 3 4,7 9,4 96,9

28 1 1,6 3,1 100,0

Total 32 50,0 100,0


Total 64 100,0

124

Tingkat Pengetahuan Rencana Penanggulangan Bencana

Desa Totolis


Percent

Cumulative

Percent

Valid

5 1 1,6 3,1 3,1

6 1 1,6 3,1 6,3

7 1 1,6 3,1 9,4

8 3 4,7 9,4 18,8

10 3 4,7 9,4 28,1

11 2 3,1 6,3 34,4

17 3 4,7 9,4 43,8

18 4 6,3 12,5 56,3

19 4 6,3 12,5 68,8

20 1 1,6 3,1 71,9

21 1 1,6 3,1 75,0

22 2 3,1 6,3 81,3

23 1 1,6 3,1 84,4

25 1 1,6 3,1 87,5

26 1 1,6 3,1 90,6

28 2 3,1 6,3 96,9

30 1 1,6 3,1 100,0

Total 32 50,0 100,0


Total 64 100,0

125

Tingkat Kesiapsiagaan Desa Bababulo


Percent

Cumulative

Percent

Valid

10 1 1,6 3,1 3,1

11 1 1,6 3,1 6,3

14 1 1,6 3,1 9,4

15 2 3,1 6,3 15,6

16 1 1,6 3,1 18,8

20 1 1,6 3,1 21,9

21 1 1,6 3,1 25,0

22 2 3,1 6,3 31,3

24 1 1,6 3,1 34,4

25 1 1,6 3,1 37,5

26 1 1,6 3,1 40,6

28 1 1,6 3,1 43,8

31 3 4,7 9,4 53,1

33 1 1,6 3,1 56,3

34 1 1,6 3,1 59,4

35 1 1,6 3,1 62,5

36 1 1,6 3,1 65,6

37 2 3,1 6,3 71,9

38 1 1,6 3,1 75,0

40 2 3,1 6,3 81,3

41 1 1,6 3,1 84,4

43 1 1,6 3,1 87,5

48 1 1,6 3,1 90,6

50 1 1,6 3,1 93,8

54 1 1,6 3,1 96,9

56 1 1,6 3,1 100,0

Total 32 50,0 100,0


Total 64 100,0

126

Tingkat Kesiapsiagaan Desa Totolisi


Percent

Cumulative

Percent

Valid

10 3 4,7 9,4 9,4

12 1 1,6 3,1 12,5

13 1 1,6 3,1 15,6

14 1 1,6 3,1 18,8

15 1 1,6 3,1 21,9

17 1 1,6 3,1 25,0

18 3 4,7 9,4 34,4

20 1 1,6 3,1 37,5

21 1 1,6 3,1 40,6

28 1 1,6 3,1 43,8

32 1 1,6 3,1 46,9

33 2 3,1 6,3 53,1

34 2 3,1 6,3 59,4

35 2 3,1 6,3 65,6

38 1 1,6 3,1 68,8

39 1 1,6 3,1 71,9

40 1 1,6 3,1 75,0

42 1 1,6 3,1 78,1

43 1 1,6 3,1 81,3

46 1 1,6 3,1 84,4

47 2 3,1 6,3 90,6

48 2 3,1 6,3 96,9

60 1 1,6 3,1 100,0

Total 32 50,0 100,0


Total 64 100,0

TINGKAT KESIAPSIAGAAN BENCANA TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA...

Documents

Transcript of TINGKAT KESIAPSIAGAAN BENCANA TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA...