Sistem Informasi Debitur

http://www.bi.go.id/

http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/

Pusat Riset dan Edukasi Bank SentralBank IndonesiaTelp: 021 29817321Fax.: 021 2311580email: [email protected] Cipta © 2013, Bank Indonesia

2013

Kodifikasi Peraturan

Lain-Sistem Informasi Debitur

Tim PenyusunRamlan Ginting

Chandra MurniadiGantiah Wuryandani

Siti AstiyahWahyu Yuwana Hidayat

Komala DewiWirza Ayu Novriana

Anggayasti Hayu AninditaRistia Icha Pramesi

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES)

Peraturan Bank Indonesia

-LainSistem Informasi Debitur

Indonesia


mailto:[email protected]

Lain-Lain Sistem Informasi Debitur

i

DAFTAR ISI

Paragraf

Halaman

Daftar Isi Hal. i – iii Rekam Jejak Regulasi Sistem Informasi Debitur Hal. iv Dasar Hukum Hal. v Regulasi Terkait Hal. v Regulasi Bank Indonesia Hal. v


Ketentuan Umum Par. 1 Hal. 1 – 2

Tujuan Par. 2 Hal. 2 – 3

Pelapor Par. 3 – 5 Hal. 3 – 6

Laporan Debitur Par. 6 – 9 Hal. 6 – 10

Koreksi Laporan Debitur Par. 10 Hal. 11

Periode Penyampaian Laporan Debitur dan Koreksi Laporan Debitur Par. 11 – 16 Hal. 11 – 14

Prosedur Penyampaian Laporan Debitur dan Koreksi Laporan Debitur Par. 17 – 19 Hal. 14 – 19

Informasi Debitur Par. 20 – 25 Hal. 19 – 24

Pelaksana dan Penanggungjawab Par. 26 Hal. 24 – 25

Pengawasan Par. 27 Hal. 25 – 26

Sanksi Par. 28 – 35 Hal. 26 – 31

Ketentuan Peralihan Par. 36 – 37 Hal. 31 – 32

Ketentuan Penutup Par. 38 – 39 Hal. 32 – 33

Lampiran Hal. 34 – 378

Lampiran 1 : Pedoman Operasional Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Umum (BU)

Hal. 34 – 222

I. Penjelasan Umum Hal. 35 – 42

A. Sistem Informasi Debitur Hal. 35 – 38

B. Tujuan Pelaporan Hal. 38

C. Pengisian dan Penyampaian Laporan Hal. 39

D. Jenis Laporan Hal. 39

E. Lain – lain Hal. 39 – 42

II. Daftar Kantor Cabang Hal. 43 – 46

III. Permintaan dan Konfirmasi DIN Hal. 47 – 57

IV. Debitur Hal. 58 – 65

V. Pengurus/Pemilik Hal. 66 – 69

VI. Penyediaan Dana Hal. 70 – 156

A. Penempatan pada Bank Lain Hal. 70 – 80

B. Surat Berharga Hal. 81 – 90

C. Kredit yang Diberikan Hal. 91 – 120

D. Tagihan Lainnya Hal. 121 – 128

E. Penyertaan Hal. 129 – 134

F. Irrevocable L/C yang Masih Berjalan Hal. 135 – 140


ii

G. Garansi Bank Hal. 141 – 148

H. Penerusan Kredit (Kredit Kelolaan) Hal. 149 – 156

VII. Agunan/Penjaminan Hal. 157 – 165

A. Agunan Hal. 157 – 161

B. Penjamin Hal. 162 – 165

VIII. Kontrol LBU Hal. 166 – 168

IX. Keuangan Debitur Hal. 169 – 171

X. Informasi Debitur Individual (IDI) Hal. 172 – 176

Lampiran Hal. 177 – 222

Lampiran I Daftar Sandi Dati 2 Hal. 177 – 191

Lampiran II Daftar Sandi Negara dan Valuta Hal. 192 – 200

Lampiran III Daftar Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank Hal. 201 – 204

Lampiran IV Daftar Sandi Sektor Ekonomi Hal. 205 – 212

Lampiran V Daftar Sandi Hubungan Keterkaitan dengan Bank Hal. 213

Lampiran VI Daftar Sandi Bank Hal. 214 – 218

Lampiran VII Daftar Sandi Kondisi Hal. 219

Lampiran VIII Daftar Sandi Peringkat Hal. 220

Lampiran IX Daftar Sandi Jenis Penggunaan Hal. 221 – 222

Lampiran 2 : Panduan Pelaksanaan SID Bank Umum (BU) Hal. 223 – 231

Lampiran 3 : Pedoman Penyusunan Laporan Debitur bagi BPR Hal. 232 – 293

Kata Pengantar Hal. 233

Daftar Kantor Cabang Hal. 234


A. Tujuan Pelaporan Hal. 235

B. Kantor Bank Pelapor Hal. 235

C. Cakupan Laporan Hal. 235

D. Pengukuran dalam Mata Uang Hal. 235

E. Pengisian dan Penyampaian Laporan Hal. 235

F. Jenis Laporan Hal. 236

G. Jenis Data Hal. 236

H. Lain – Lain Hal. 237

1. Keabsahan Laporan Hal. 237

2. Laporan Nihil Hal. 237

II. Debitur Hal. 239 – 249

III. Pengurus/Pemilik Hal. 250 – 252

IV. Penyediaan Dana Hal. 253 – 281

IV-A. Penempatan Pada Bank Lain Hal. 253 – 257

IV-B. Surat Berharga Yang Dimiliki Bank Hal. 258 – 259

IV-C. Kredit Yang Diberikan Hal. 260 – 271

IV-D. Tagihan Lainnya Hal. 272

IV-E. Penyertaan Hal.273

IV-F. Irrevocable L/C Yang Masih Berjalan Hal. 274

IV-G. Garansi Bank Hal. 275

IV-H. Penerusan Kredit/Kredit Kelolaan Hal. 276 – 281

V. Agunan/Penjamin Hal. 282 – 288

V-A. Agunan Hal. 282 – 285


iii

V-B. Penjamin Hal. 286 – 288

VI. Kontrol LBU Hal. 289 – 290

VII. Laporan Keuangan Debitur Hal. 291 – 293

Lampiran 4 : Lampiran – Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Debitur Bagi BPR

Hal. 294 – 333

Lampiran I Contoh Surat Pemberitahuan Pelaksana dan Penanggung Jawab SID Hal. 295

Lampiran II Daftar Sandi DATI II Hal. 296 – 306

Lampiran III Daftar Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank Hal. 307 – 309

Lampiran IV Daftar Sandi Sektor Ekonomi Hal. 310 – 315

Lampiran V Daftar Sandi Bank Hal. 316 – 319

Lampiran VI Daftar Sandi Jenis Penggunaan Hal. 320 – 321

Lampiran VII Daftar Sandi Hubungan Keterkaitan dengan Bank Hal. 322

Lampiran VIII Daftar Sandi Kualitas Aktiva Produktif Hal. 323

Lampiran IX Daftar Sandi Sebab Macet Hal. 324

Lampiran X Daftar Sandi Kondisi Hal. 325

Lampiran XI Daftar Sandi Grup Hal. 326 – 333

Lampiran 5 : Pedoman Penyusunan Laporan Debitur bagi BPR Hal. 334 – 379

Kata Pengantar Hal. 335

Daftar Kantor Cabang Hal. 336


A. Tujuan Pelaporan Hal. 337

B. Kantor Pelapor Hal. 337

C. Cakupan Laporan Hal. 337

D. Pengukuran dalam Mata Uang Hal. 337

E. Pengisian dan Penyampaian Laporan Hal. 337 – 338

F. Jenis Laporan Hal. 338

G. Jenis Data Hal. 338

H. Lain – Lain Hal. 338 – 339

II. Debitur Hal. 340 – 349

III. Pengurus/Pemilik Hal. 350 – 352

IV. Penyediaan Dana Hal. 353 – 371

IV-A. Penempatan pada Bank Lain Hal. 353 – 355

IV-B. Kredit yang Diberikan Hal. 356 – 366

IV-C. Penerusan Kredit/Kredit Kelolaan Hal. 367 – 371

V. Agunan/Penjamin Hal. 372 – 376

V-A. Agunan Hal. 372 – 374

V-B. Penjamin Hal. 375 – 376

VI. Kontrol LBPR Hal. 377

VII. Laporan Keuangan Debitur Hal. 378 – 379


iv

Rekam Jejak Regulasi Sistem Informasi Debitur

9/14/PBI/2007Sistem Informasi Debitur



27/58/KEP/DIR/1994Laporan Perkreditan Bank Umum

23/90/KEP/DIR/1990Laporan Mengenai Debitur yang Menerima Pinjaman Luar Negeri dan Aplikan yang Memperoleh

Garansi Bank dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Luar Negeri

28/37/KEP/DIR/1995Informasi Debitur Bank Umum

SE 10/47/DPNP 2008

SE 7/9/DPNP 2005

SE 7/63/DPBR 2005

SE 8/6/DPBR 2006Butir I.1, II, IV.1,

IV.2.c, IX, dan X

- 9/15/PBI/2007 Penggunaan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum- 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Keterangan :

Diubah

Dicabut

PBI/ KEP DIR Masih Berlaku

PBI/ KEP DIR Tidak Berlaku

Terkait

SE Masih Berlaku

SE Tidak Berlaku

Regulasi Terkait


v

Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2004 Regulasi Terkait :

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/10/DPbS 2011 perihal Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/30/DPNP 2007 perihal Penerapan Manajemen RIsiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

Regulasi Bank Indonesia : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/47/DPNP 2008 perihal Sistem Informasi Debitur - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/6/DPBPR 2006 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia

Nomor 7/63/DPBPR 2005 perihal Sistem Informasi Debitur - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/63/DPBPR 2005 perihal Sistem Informasi Debitur


1

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan

Perbankan Lain-Lain Sistem Informasi Debitur BAB I Ketentuan Umum

1 Pasal 1 9/14/PBI/2007 Angka 1 – 6 SE 8/6/DPBPR 2006 Romawi I No. 1 Pasal 1 9/14/PBI/2007 Angka 7 – 17

1. Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.

2. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

3. Lembaga Keuangan Non Bank adalah lembaga keuangan yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

4. Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank adalah Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan, yang melakukan kegiatan usaha kartu kredit.

5. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

6. Pelapor adalah Bank Umum, BPR, Lembaga Keuangan Non Bank, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, yang meliputi kantor-kantor yang melakukan kegiatan operasional, antara lain: a. kantor pusat; b. kantor cabang; c. unit syariah; d. kantor cabang bank asing; dan e. kantor cabang pembantu bank asing,yang menyampaikan laporan

debitur.

Pelapor (BPR) adalah Kantor Pusat dan Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah, yang memenuhi ketentuan mengenai SID yang berlaku.

7. Debitur adalah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh

satu atau lebih fasilitas penyediaan dana. 8. Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh

Pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

9. Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia.

10. Penyediaan Dana adalah penanaman dana Pelapor baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, tagihan


2


lainnya, dan transaksi rekening administratif, serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Pelapor dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk: a. cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah

yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

12. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

13. Penempatan adalah penanaman dana Pelapor pada bank lain dalam bentuk giro, interbank call money, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit, dan penanaman dana lainnya yang sejenis.

14. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Pelapor dalam bentuk saham pada bank dan/atau perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Pelapor memiliki atau akan memiliki saham pada bank dan/atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya.

15. Penyertaan Modal Sementara adalah Penyertaan Modal oleh Pelapor dalam perusahaan Debitur untuk mengatasi kegagalan kredit (debt to equity swap), termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Pelapor memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan Debitur.

16. Tagihan Lainnya adalah tagihan Pelapor kepada pihak lain antara lain berupa surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo), tagihan akseptasi, dan tagihan derivatif.

17. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, letter of credit (LC), standby letter of credit (SBLC), dan/atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain.

BAB II Tujuan 2 Pasal 2

9/14/PBI/2007

SE 10/47/DPNP 2008 Romawi I No. 1 – 2

Sistem Informasi Debitur diselenggarakan dalam rangka memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar.

1. Sistem Informasi Debitur (SID) (Bank Umum) diselenggarakan dalam rangka memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang


3


SE 7/63/DPBPR 2005 Romawi I No. 2 – 4

berlaku serta meningkatkan disiplin pasar. 2. Guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan agar

SID dapat menghasilkan informasi yang berkualitas serta dapat diandalkan, Pelapor (Bank Umum) diwajibkan untuk: a. menyusun dan menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank

Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan;

b. menyampaikan koreksi Laporan Debitur kepada Bank Indonesia dalam hal Laporan Debitur yang telah disampaikan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, baik atas temuan Pelapor yang bersangkutan dan/atau atas temuan Bank Indonesia;

c. menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara on-line, namun dalam kondisi tertentu penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dapat dilakukan secara off-line; dan

d. menggunakan dan memberikan informasi Debitur, sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Ketentuan ini.

1. Penyelenggaraan SID dimaksudkan untuk membantu Pelapor (BPR)

dalam memperlancar proses penyediaan dana, mempermudah penerapan manajemen risiko, dan melakukan identifikasi kualitas Debitur untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

2. Guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (SE 7/63/DPBPR 2005 Romawi I No. 2) dan agar SID dapat menghasilkan informasi yang berkualitas, Pelapor (BPR) diwajibkan untuk:

a. menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia setiap bulan untuk posisi akhir bulan secara benar, lengkap, terkini dan tepat waktu;

b. melakukan dan menyampaikan koreksi atas Laporan Debitur kepada Bank Indonesia dalam hal Laporan Debitur yang telah disampaikan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, baik yang ditemukan oleh Pelapor sendiri, oleh Bank Indonesia maupun oleh pihak lain;

c. bertanggung jawab atas isi dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Debitur dimaksud.

3. Untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan Laporan Debitur perlu ditetapkan suatu Pedoman Penyusunan Laporan Debitur bagi BPR sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

BAB III Pelapor 3 Pasal 3

9/14/PBI/2007 Huruf a SE 10/47/DPNP 2008 Romawi II. A – B

Pihak yang diwajibkan untuk menjadi Pelapor adalah: a. Bank Umum;

A. Bank Umum yang wajib menjadi Pelapor dalam SID yang selanjutnya

disebut Pelapor, meliputi kantor-kantor yang melakukan kegiatan operasional, yaitu antara lain: 1. Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Unit Syariah dari Bank Umum

yang melakukan kegiatan operasional di wilayah Indonesia;


4


Pasal 3 9/14/PBI/2007 Huruf b – c

2. Kantor Cabang dari Bank Umum yang berkantor pusat di Indonesia yang melakukan kegiatan operasional di luar wilayah Indonesia; dan

3. Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Unit Syariah dari bank asing yang melakukan kegiatan operasional di wilayah Indonesia.

B. Bank Umum Pelapor wajib menyediakan infrastruktur yang diperlukan dalam SID meliputi hardware dan software antara lain: 1. Personal Computer (PC) beserta software sistem operasi; 2. Modem untuk saluran komunikasi; 3. Media penyimpanan d ata; dan 4. Saluran telepon langsung (telepon tetap kabel/fixed wire line)

yang dapat terhubung dengan jaringan ekstranet Bank Indonesia untuk keperluan komunikasi.

b. BPR yang memiliki total aset sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh

miliar rupiah) atau lebih selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan c. Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank.

4 Pasal 4 9/14/PBI/2007 SE 8/6/DPBPR 2006 Romawi II

(1) BPR yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b (Paragraf 3 huruf b Kodifikasi ini) dapat menjadi Pelapor dalam Sistem Informasi Debitur setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia dalam hal: a. memiliki infrastruktur yang memadai; dan b. terdapat kesesuaian struktur data Debitur yang diperlukan dalam Sistem Informasi Debitur.

Yang dimaksud dengan “infrastruktur” antara lain adalah perangkat komputer dan jaringan telekomunikasi yang diperlukan dalam Sistem Informasi Debitur. Yang dimaksud dengan “struktur data” antara lain adalah komponen (field) data yang bersifat wajib (mandatory), tipe data, dan panjang data.

(2) Tatacara dan persyaratan untuk menjadi Pelapor bagi BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pelapor (BPR) : 1. BPR yang wajib menyampaikan Laporan Debitur dalam

SID sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini adalah : a. BPR yang memiliki total aset sebesar Rp10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah) atau lebih, dan b. BPR yang memiliki total aset kurang dari

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sebagai Pelapor.

2. Total aset sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah total aset BPR berdasarkan laporan bulanan sejak posisi Januari 2006.

3. Dalam hal BPR sebagaimana dimaksud dalam angka 1 membuka Kantor Cabang, maka Kantor Cabang dimaksud wajib menjadi


5


SE 8/6/DPBPR 2006 Romawi IV No. 1

Pelapor paling lambat 2 (dua) bulan sejak melakukan kegiatan operasional.

4. Dalam hal total aset BPR meningkat sehingga menjadi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih maka Kantor Pusat dan Kantor Cabang BPR wajib menjadi Pelapor paling lambat 2 (dua) bulan sejak terpenuhinya total aset dimaksud.

5. BPR yang memiliki total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat menjadi Pelapor setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Permohonan untuk menjadi Pelapor tersebut, diajukan oleh Kantor Pusat BPR kepada:

a. Direktorat Pengawasan BPR c.q. Tim Pengawasan BPR atau Direktorat Perbankan Syariah c.q. Tim Pengawasan Bank Syariah bagi BPR yang berada di wilayah DKI Jakarta Raya, Provinsi Banten, Bogor, Depok, Karawang dan Bekasi, atau

b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi BPR yang berada di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a. dengan tembusan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP), c.q. Pusat Informasi Kredit.

6. BPR sebagaimana dimaksud pada angka 1, termasuk Kantor Cabangnya, wajib menyampaikan Laporan Debitur paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan menjadi Pelapor.

7. BPR yang telah disetujui oleh Bank Indonesia menjadi Pelapor wajib mengikuti persyaratan dan tata cara pelaporan SID sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.

8. BPR yang telah menjadi Pelapor tidak dapat mengundurkan diri dari keikutsertaan dalam pelaporan SID.

9. Dalam hal BPR Pelapor melakukan merger atau konsolidasi, maka BPR Pelapor peserta merger atau konsolidasi tersebut tetap wajib menyampaikan Laporan Debitur sampai dengan proses merger atau konsolidasi selesai. Setelah proses merger atau konsolidasi tersebut selesai, kewajiban penyampaian Laporan Debitur dilakukan oleh BPR Pelapor hasil merger atau konsolidasi tersebut.

Laporan Debitur disampaikan oleh Kantor Pusat dan Kantor Cabang BPR yang bersangkutan dan meliputi seluruh Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur untuk masing-masing kantor.

5 Pasal 5 9/14/PBI/2007

(1) Lembaga Keuangan Non Bank dan Koperasi Simpan Pinjam dapat menjadi Pelapor dalam Sistem Informasi Debitur dalam hal: a. memiliki infrastruktur yang memadai; dan b. terdapat kesesuaian struktur data Debitur yang diperlukan dalam

Sistem Informasi Debitur.

Yang dimaksud dengan “infrastruktur” antara lain adalah perangkat komputer dan jaringan telekomunikasi yang diperlukan dalam Sistem Informasi Debitur. Yang dimaksud dengan “struktur data” antara lain adalah komponen (field) data yang bersifat wajib (mandatory), tipe data, dan panjang data.


6


(2) Lembaga Keuangan Non Bank dan Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pelapor dalam Sistem Informasi Debitur setelah: a. mendapat persetujuan Bank Indonesia; dan b. menandatangani Perjanjian Keikutsertaan dalam Sistem Informasi

Debitur.

Perjanjian Keikutsertaan dalam Sistem Informasi Debitur adalah perikatan antara Pelapor dan Bank Indonesia mengenai keikutsertaan Pelapor dalam Sistem Informasi Debitur.

BAB IV Laporan Debitur 6 Pasal 6

9/14/PBI/2007 Ayat (1) SE 10/47/DPNP 2008 Romawi IV. B

(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan.

Sistem Kontrol Internal (Bank Umum) : 1. Dalam rangka menjamin kebenaran, kelengkapan, kekinian isi

laporan, dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Debitur serta keamanan penerimaan informasi Debitur, Pelapor menyusun kebijakan, sistem, dan prosedur yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis, yang disetujui oleh Direksi dari Pelapor, yang paling kurang memuat: a. wewenang dan tanggung jawab petugas yang melakukan

verifikasi dan menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia;

b. wewenang dan tanggung jawab petugas yang diberi akses untuk mengajukan permintaan dan menerima informasi Debitur dari Bank Indonesia;

c. langkah-langkah yang dilakukan dalam permintaan informasi Debitur termasuk memastikan bahwa permintaan hanya dilakukan untuk keperluan Pelapor sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai SID;

d. langkah-langkah yang dilakukan dalam penyediaan informasi Debitur kepada Debitur dari Pelapor yang bersangkutan;

e. langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan sistem dan data Debitur; dan

f. langkah-langkah yang dilakukan dalam hal terjadi gangguan atau keadaan memaksa (force majeure) untuk memastikan kesinambungan penyampaian Laporan Debitur kepada Bank Indonesia beserta wewenang dan tanggung jawab petugas yang ditunjuk.

2. Dalam rangka melakukan pemeliharaan dan pengamanan terhadap teknologi sistem informasi dan data yang terkait dengan penyelenggaraan SID, Pelapor wajib melakukan langkah-langkah pemeliharaan dan pengamanan terhadap sistem dan data Debitur serta alur/proses pengiriman Laporan Debitur dan penerimaan informasi Debitur dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penggunaan teknologi informasi. Langkah-langkah tersebut meliputi antara lain


7


SE 7/63/DPBPR 2005 Romawi III Pasal 6 9/14/PBI/2007 Ayat (2)

pelaksanaan back-up data Debitur setelah dilakukan penyampaian Laporan Debitur atau koreksi Laporan Debitur secara berkala setiap bulan, melakukan pengkinian antivirus dan pengecekan jaringan secara berkala, serta penyampaian laporan kepada Bank Indonesia c.q. Pengawas dari Pelapor yang bersangkutan dalam hal Pelapor membuat aplikasi pendukung yang bertujuan untuk membantu penyampaian Laporan Debitur, koreksi Laporan Debitur, dan/atau permintaan informasi Debitur.

Sistem dan Prosedur Penyampaian laporan dan Penerimaan Informasi Debitur (BPR) : 1. Dalam rangka menjamin kebenaran, kelengkapan, kekinian isi

Laporan Debitur dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Debitur, serta keamanan penerimaan informasi Debitur, BPR Pelapor harus memiliki sistem dan prosedur yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis yang disetujui oleh Direksi dan diketahui oleh Komisaris BPR Pelapor, yang sekurang-kurangnya memuat: a. wewenang dan tanggung jawab petugas yang diberi akses untuk

menyusun Laporan Debitur; b. wewenang dan tanggung jawab petugas yang diberi akses untuk

melakukan verifikasi atas keabsahan dan kelengkapan Laporan Debitur yang terkini, sebelum disampaikan kepada Bank Indonesia;

c. wewenang dan tanggung jawab petugas yang diberi akses untuk mengajukan permohonan dan menerima informasi Debitur dari Bank Indonesia.

2. BPR Pelapor harus melakukan pengamanan terhadap sistem dan teknologi informasi di Kantor Pelapor yang terkait dengan SID di Bank Indonesia termasuk melakukan langkah-langkah pengamanan alur/proses pengiriman Laporan Debitur dari sistem komputer Pelapor ke Bank Indonesia dan penerimaan informasi Debitur dari Bank Indonesia.

(2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain informasi mengenai: a. Debitur;

Informasi mengenai Debitur antara lain berisi informasi mengenai nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor Kartu Tanda Penduduk, nama gadis ibu kandung, dan keterkaitan Debitur dengan Pelapor dari sisi kepengurusan, kepemilikan, dan hubungan keuangan.

b. pengurus dan pemilik;

Informasi mengenai pengurus dan pemilik antara lain berisi informasi mengenai nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, jabatan, dan pangsa kepemilikan.


8


Pasal 6 9/14/PBI/2007 Ayat (3) SE 10/47/DPNP 2008 Romawi III. A No. 1 SE 7/63/DPBPR 2005 Romawi VI Pasal 6 9/14/PBI/2007 Ayat (4) – (5) SE 10/47/DPNP 2008 Romawi III. A No. 2 – 3

c. fasilitas Penyediaan Dana;

Informasi mengenai fasilitas Penyediaan Dana antara lain berisi informasi mengenai jenis Penyediaan Dana, jumlah fasilitas yang diberikan, dan kolektibilitas, termasuk Penyediaan Dana yang dihapus buku, yang dihapustagih, dan yang diselesaikan dengan cara pengambilalihan agunan atau penyelesaian melalui pengadilan.

d. agunan;

Informasi mengenai agunan antara lain berisi informasi mengenai bukti kepemilikan, nilai agunan, lokasi agunan, dan jenis pengikatan.

e. penjamin;

Informasi mengenai penjamin antara lain berisi informasi mengenai

nama, alamat, akta pendirian, dan bagian yang dijamin.

f. keuangan Debitur.

Informasi mengenai keuangan Debitur diperoleh dari laporan keuangan Debitur antara lain berisi informasi mengenai pos-pos neraca dan laba rugi.

(3) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Format dan isi Laporan Debitur yang disampaikan Pelapor (Bank Umum) kepada Bank Indonesia wajib disusun sesuai dengan format laporan yang diatur dalam Pedoman Penyusunan Laporan Debitur yang merupakan bagian dari Pedoman Operasional SID sebagaimana tercantum dalam Lampiran (Lampiran 1 Kodifikasi ini).

Format laporan, tata cara pengisian, dan penyusunan Laporan Debitur (BPR) berpedoman pada Pedoman Penyusunan Laporan Debitur bagi BPR yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini (Lampiran 3, 4, dan 5 Kodifikasi ini).

(4) Pelapor bertanggung jawab atas Laporan Debitur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). (5) Cakupan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Cakupan Laporan Debitur (Bank Umum) meliputi data seluruh Debitur yang menerima fasilitas Penyediaan Dana termasuk pula Debitur yang telah dihapus buku, yang dihapus tagih, yang diselesaikan dengan cara pengambil alihan agunan atau penyelesaian melalui pengadilan,


9


SE 7/63/DPBPR 2005 Romawi IV No. 2a – b SE 8/6/DPBPR 2006 Romawi IV No. 2c SE 7/63/DPBPR 2005 Romawi IV No. 2d – f

dan/atau yang diserahkan kepada perusahaan penyelesaian aset atau Badan Urusan Penyelesaian Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang belum pernah dilaporkan ke SID dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal 31 Maret 2005, serta Debitur yang menerima penerusan kredit dan Debitur yang menerima kredit kelolaan. Laporan Debitur (Bank Umum) wajib disajikan dalam mata uang Rupiah satuan penuh. Dalam hal terdapat fasilitas Penyediaan Dana yang diberikan dalam valuta asing, maka nilai tersebut dijabarkan ke dalam nilai Rupiah dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.

Laporan Debitur (BPR) yang disampaikan mencakup: a. identitas Debitur:

1) bagi Debitur perorangan, antara lain berisi nama, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), nama gadis ibu kandung, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Debitur yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2) bagi Debitur perusahaan atau badan, antara lain berisi nama, nomor akta pendirian, NPWP dan informasi keterkaitan Debitur dari sisi kepengurusan, kepemilikan, dan hubungan keuangan;

b. informasi pengurus dan pemilik perusahaan atau badan, antara lain berisi informasi mengenai nama, alamat, NPWP, jabatan pengurus dan pemilik dan pangsa (persentase) kepemilikan;

c. informasi fasilitas penyediaan dana yang diterima oleh Debitur, antara lain berisi informasi mengenai jenis penyediaan dana, jumlah fasilitas yang diberikan dan kolektibilitas; Informasi penyediaan dana tersebut meliputi pula fasilitas penyediaan dana yang:

1) telah dihapus buku dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum menjadi Pelapor dan cukup disampaikan satu kali, yaitu dalam Laporan Debitur yang pertama

2) dihapus tagih dan yang diselesaikan dengan cara pengambilalihan agunan atau penyelesaian melalui pengadilan sejak menjadi Pelapor.

d. informasi agunan, antara lain berisi informasi mengenai bukti (status) kepemilikan, nilai agunan, nama pemilik agunan, lokasi agunan, dan jenis pengikatan;

e. informasi penjamin, antara lain berisi identitas penjamin seperti nama, alamat, dan identitas (Kartu Tanda Penduduk/akte pendirian) dari penjamin, serta persentase bagian fasilitas penyediaan dana yang dijamin;

f. informasi keuangan debitur bagi nasabah perusahaan/badan yang menerima fasilitas sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih. Informasi keuangan debitur antara lain berisi data yang berasal dari neraca dan laba rugi serta posisi laporan keuangan.


10


7 Pasal 7 9/14/PBI/2007

(1) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f (Paragraf 6 Kodifikasi ini) hanya disampaikan dalam hal Debitur merupakan perusahaan atau badan yang menerima satu atau lebih fasilitas Penyediaan Dana dari 1 (satu) Pelapor, dengan total sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih.

(2) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f (Paragraf 6 Kodifikasi ini) wajib merupakan informasi keuangan terkini.

8 Pasal 8 9/14/PBI/2007

Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur untuk pertama kalinya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberikannya user-id dan password Web Sistem Informasi Debitur. Yang dimaksud dengan “user-id dan password Web Sistem Informasi Debitur” adalah identitas bagi Pelapor untuk masuk (log-in) ke dalam aplikasi Web Sistem Informasi Debitur.

9 Pasal 9 9/14/PBI/2007 SE 10/47/DPNP 2008 Romawi IV. C No. 3

(1) Bank Indonesia dapat melakukan pengkinian data Debitur yang terdapat dalam Sistem Informasi Debitur dalam hal: a. Pelapor mengalami pencabutan izin usaha atau likuidasi; dan/atau b. pengkinian data tidak dapat lagi dilakukan oleh Pelapor.

Pengkinian data tidak dapat lagi dilakukan oleh Pelapor antara lain karena data telah dialihkan kepada pihak lain yang bukan Pelapor seperti kepada Perusahaan Penyelesaian Aset (PPA)/ Badan Urusan Penyelesaian Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

(2) Pengkinian data Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

berdasarkan pemberitahuan tertulis dari pihak yang melakukan pengelolaan data Debitur.

Pihak yang melakukan pengelolaan data Debitur antara lain adalah: a. Tim Likuidasi, bagi Pelapor yang mengalami pencabutan izin usaha

atau likuidasi; b. Perusahaan Penyelesaian Aset (PPA) atau Badan Urusan

Penyelesaian Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), untuk data yang telah dialihkan ke pihak lain.

c. Pelapor yang bersangkutan

Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 (SE 10/47/DPNP 2008 Romawi IV.C.2) antara lain berisi : a. Permintaan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pengkinian

data dalam SID; dan b. Perubahan data Debitur dan/atau data fasilitas Penyediaan Dana

beserta penjelasannya. Pemberitahuan disampaikan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Pusat Informasi Kredit, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.


11


BAB V Koreksi Laporan Debitur 10 Pasal 10

9/14/PBI/2007 SE 10/47/DPNP 2008 Romawi III. B

Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) (Paragraf 6 Kodifikasi ini) atas temuan Pelapor yang bersangkutan dan/atau atas temuan Bank Indonesia. Koreksi Laporan Debitur (Bank Umum) : 1. Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur dalam hal Laporan

Debitur yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan temuan Pelapor yang bersangkutan atau temuan Bank Indonesia.

3. Temuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2 antara lain berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia, informasi dari Debitur, dan/atau informasi dari Pelapor (Bank Umum) lainnya.

4. Hal-hal yang disampaikan oleh Pelapor (Bank Umum) kepada Bank Indonesia dalam koreksi Laporan Debitur hanya meliputi data yang mengalami perubahan.

BAB VI

Periode Penyampaian Laporan Debitur dan Koreksi Laporan Debitur

11 Pasal 11 9/14/PBI/2007 Ayat (1) SE 10/47/DPNP 2008 Romawi IV. A No. 3a Pasal 11 9/14/PBI/2007 Ayat (2) SE 7/63/DPBPR 2005 Romawi VIII No. 3

(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) (Paragraf 6 Kodifikasi ini) paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan.

Laporan Debitur bulan Februari 2008 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 12 Maret 2008. Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara on-line wajib disampaikan oleh Pelapor paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan.

(2) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Debitur pada tanggal diterimanya Laporan Debitur oleh Bank Indonesia.

Apabila Laporan Debitur disampaikan secara on-line, maka tanggal diterimanya Laporan Debitur oleh Bank Indonesia adalah tanggal yang tercantum pada tanda terima Laporan Debitur dari Sistem Informasi Debitur. Apabila Laporan Debitur disampaikan secara off-line, maka tanggal diterimanya Laporan Debitur oleh Bank Indonesia adalah tanggal yang tercantum pada bukti penerimaan Laporan Debitur dari Bank Indonesia. BPR Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi atas Laporan Debitur pada tanggal diterimanya Laporan dan/atau koreksi atas Laporan Debitur oleh Bank Indonesia. a. Penyampaian secara on line

Apabila Laporan Debitur dan/atau koreksi atas Laporan Debitur


12


disampaikan secara on line maka Pelapor akan menerima tanda bukti penyampaian dan pengkinian Laporan Debitur dan/atau koreksi atas Laporan Debitur, yang tercetak secara otomatis pada komputer Pelapor setelah Pelapor selesai menyampaikan dan mengkinikan Laporan Debitur dan/atau menyampaikan koreksi atas Laporan Debitur.

b. Penyampaian secara off line Untuk Laporan Debitur dan/atau koreksi atas Laporan Debitur yang disampaikan secara off line maka Pelapor akan menerima tanda bukti penerimaan Laporan Debitur dan/atau koreksi atas Laporan Debitur dari Bank Indonesia apabila Pelapor menyampaikan secara langsung, atau tanda bukti penerimaan/cap pos apabila disampaikan melalui pos.

12 Pasal 12 9/14/PBI/2007 Ayat (1) SE 10/47/DPNP 2008 Romawi IV. A No. 3e Pasal 12 9/14/PBI/2007 Ayat (2) SE 10/47/DPNP 2008 Romawi IV. A No. 3f

(1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur apabila menyampaikan Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) (Paragraf 11 Kodifikasi ini) sampai dengan akhir bulan setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan.

Contoh: Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur bulan Februari 2008, apabila Pelapor menyampaikan Laporan Debitur pada tanggal 13 Maret 2008 sampai dengan tanggal 31 Maret 2008.

Pelapor (Bank Umum) dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur apabila penyampaiannya dilakukan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d (SE 10/47/DPNP 2008 Romawi IV. A No. 3a – d) sampai dengan akhir bulan setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan.

(2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur apabila belum

menyampaikan atau menyampaikan Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Contoh: Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur bulan Februari 2008, apabila Pelapor belum menyampaikan atau menyampaikan Laporan Debitur melampaui tanggal 31 Maret 2008.

Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur apabila belum menyampaikan atau menyampaikan Laporan Debitur setelah melampaui akhir bulan setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan.

13 Pasal 13 9/14/PBI/2007

Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 (Paragraf 11 dan Paragraf 12 Kodifikasi ini) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur maka Laporan Debitur disampaikan pada hari kerja sebelumnya.


13


Yang termasuk hari libur adalah Hari Libur Nasional dan hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I. Yang dimaksud dengan “hari kerja sebelumnya” adalah hari kerja yang jatuh sebelum hari Sabtu, Minggu, atau hari libur. Contoh: Laporan Debitur bulan Maret 2008 yang wajib disampaikan paling lambat tanggal 12 April 2008 jatuh pada hari Sabtu, maka batas akhir penyampaian Laporan Debitur bulan Maret 2008 adalah pada hari Jumat tanggal 11 April 2008.

14 Pasal 14 9/14/PBI/2007

(1) Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (Paragraf 10 Kodifikasi ini) : a. atas dasar temuan Pelapor yang bersangkutan, paling lambat

tanggal 12 (dua belas) setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan; Contoh: Koreksi Laporan Debitur bulan Februari 2008 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 12 Maret 2008.

b. atas dasar temuan Bank Indonesia, paling lambat tanggal 12 (dua

belas) pada periode penyampaian Laporan Debitur berikutnya.

Contoh 1: Apabila teguran Bank Indonesia disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 20 Februari 2008, maka koreksi Laporan Debitur wajib dilakukan paling lambat tanggal 12 Maret 2008. Contoh 2: Apabila teguran Bank Indonesia disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 1 Februari 2008, maka koreksi Laporan Debitur wajib dilakukan paling lambat tanggal 12 Maret 2008.

(2) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan koreksi Laporan Debitur pada

tanggal diterimanya koreksi Laporan Debitur oleh Bank Indonesia.

15 Pasal 15 9/14/PBI/2007

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur apabila menyampaikan koreksi Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) (Paragraf 14 Kodifikasi ini). Contoh 1: Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Februari 2008, apabila koreksi Laporan Debitur disampaikan melampaui tanggal 12 Maret 2008.

Contoh 2: Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur berdasarkan permintaan Bank Indonesia melalui surat teguran tanggal 20


14


SE 10/47/DPNP 2008 Romawi IV. A No. 3e

Februari 2008, apabila koreksi Laporan Debitur disampaikan melampaui tanggal 12 Maret 2008.

Contoh 3: Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur berdasarkan permintaan Bank Indonesia melalui surat teguran tanggal 1 Februari 2008, apabila koreksi Laporan Debitur disampaikan melampaui tanggal 12 Maret 2008. Pelapor (Bank Umum) dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur apabila penyampaiannya dilakukan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d (SE 10/47/DPNP 2008 Romawi IV. A No. 3a – d) sampai dengan akhir bulan setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan.

16 Pasal 16 9/14/PBI/2007

Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) (Paragraf 14 Kodifikasi ini) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka koreksi Laporan Debitur disampaikan pada hari kerja sebelumnya. Yang termasuk hari libur adalah Hari Libur Nasional dan hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I. Yang dimaksud dengan “hari kerja sebelumnya” adalah hari kerja yang jatuh sebelum hari Sabtu, Minggu, atau hari libur. Contoh: Koreksi Laporan Debitur yang wajib disampaikan paling lambat tanggal 12 April 2008 jatuh pada hari Sabtu, maka batas akhir penyampaian koreksi Laporan Debitur adalah pada hari Jumat tanggal 11 April 2008.

BAB VII

Prosedur Penyampaian Laporan Debitur dan Koreksi Laporan Debitur

17 Pasal 17 9/14/PBI/2007 Ayat (1) SE 10/47/DPNP 2008 Romawi IV. A No. 1

(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara on-line.

Yang dimaksud dengan “Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara on-line” adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor dengan cara mengirim atau mentransfer rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara langsung melalui jaringan telekomunikasi ekstranet Bank Indonesia atau melalui jaringan telekomunikasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Penyampaian Laporan Secara On-Line (Bank Umum) : a. Pelapor yang melakukan kegiatan operasional di wilayah

Indonesia, wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara on-line kepada Kantor Pusat Bank Indonesia.

b. Dalam hal Pelapor melakukan kegiatan operasional di luar wilayah Indonesia, Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur


15


wajib disusun dan disampaikan secara tersendiri oleh kantor pusat Pelapor secara on-line kepada Kantor Pusat Bank Indonesia.

c. Dalam hal Pelapor melakukan merger/konsolidasi, berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) Pelapor hasil merger/konsolidasi menyampaikan surat

pemberitahuan yang memuat informasi antara lain: a) Nama Pelapor hasil merger/konsolidasi; b) Tanggal efektif operasional merger/konsolidasi; c) Kantor Pelapor peserta merger/konsolidasi yang akan

ditutup dan yang akan tetap beroperasi; d) Nama petugas penanggung jawab SID dari kantor

Pelapor peserta merger/konsolidasi yang masih berwenang setelah operasional merger/konsolidasi.

2) Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur sampai dengan tanggal efektif operasional merger/konsolidasi dapat dilakukan dengan menggunakan hak akses dan sandi pelaporan masing-masing Pelapor peserta merger/konsolidasi. Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur setelah tanggal efektif operasional merger/konsolidasi dilakukan oleh Pelapor hasil merger/konsolidasi dengan menggunakan hak akses dan sandi pelaporan dari Pelapor hasil merger/konsolidasi tersebut. Contoh: Apabila operasional merger/konsolidasi berlaku efektif pada tanggal 12 Mei 2008, maka Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur untuk data bulan April 2008 yang disampaikan paling lambat tanggal 12 Mei 2008 dilakukan dengan menggunakan hak akses dan sandi pelaporan masing-masing Pelapor peserta merger/konsolidasi. Setelah tanggal tersebut penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur disampaikan oleh Pelapor hasil merger/konsolidasi dengan menggunakan hak akses dan sandi pelaporan dari Pelapor hasil merger/konsolidasi tersebut.

3) Pelapor hasil merger/konsolidasi mengajukan permohonan user-id dan password Web SID dengan tata cara akses SID sebagaimana diatur dalam Panduan Pelaksanaan SID yang merupakan bagian dari Pedoman Operasional SID sebagaimana tercantum dalam Lampiran (Lampiran 2 Kodifikasi ini), dengan pengecualian terhadap ketentuan mengenai jangka waktu penyampaian permohonan user-id dan password, daftar petugas yang bertanggung jawab dalam SIDserta penyampaian Laporan Debitur untuk pertama kalinya.

4) Setelah tanggal efektif operasional merger/konsolidasi, Pelapor hasil merger/konsolidasi bertanggung jawab atas seluruh data yang pernah dilaporkan atau yang seharusnya dilaporkan oleh Pelapor peserta merger/konsolidasi.

d. Identitas Pelapor dalam SID menggunakan sandi sesuai dengan sandi yang digunakan dalam Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) dan/atau Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS).


16


Pasal 17 9/14/PBI/2007 Ayat (2) – (3) SE 10/47/DPNP 2008 Romawi IV. A No. 2

e. Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi data Penyediaan Dana yang diberikan oleh Pelapor dan data Penyediaan Dana yang diberikan oleh Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas atau kantor-kantor di bawahnya yang menginduk kepada Pelapor.

f. Pelapor yang karena kondisi tertentu sehingga tidak memiliki Debitur dan/atau tidak memberikan fasilitas Penyediaan Dana, wajib menyampaikan laporan nihil secara on-line sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Debitur yang merupakan bagian dari Pedoman Operasional SID sebagaimana tercantum dalam Lampiran (Lampiran 1 Kodifikasi ini).

g. Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur pada tanggal diterimanya Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur tersebut oleh Bank Indonesia, sebagaimana tercantum pada tanda terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dari SID.

h. Tanda terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dari SID dimaksud wajib di down-load dan disimpan oleh Pelapor yang bersangkutan.

(2) Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan

Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur wajib menyampaikan secara on-line melalui kantor pusat atau kantor cabang lainnya dari Pelapor yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara on-line, antara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi dan pemadaman listrik.

(3) Dalam hal penyampaian secara on-line melalui kantor pusat atau kantor

cabang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan sampai dengan batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan/atau Pasal 14 ayat (1) (Paragraf 11 dan/atau Paragraf 14 Kodifikasi ini), maka Pelapor dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara off-line.

Yang dimaksud dengan “penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara off-line” adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada Bank Indonesia antara lain dalam bentuk disket atau compact disc.

Tata Cara Pelaporan Off-Line (Bank Umum) : a. Pelapor dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi

Laporan Debitur secara off-line apabila Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur tidak dapat disampaikan secara on-line karena:


17


SE 7/63/DPBPR 2005 Romawi VIII No. 2 Pasal 17 9/14/PBI/2007 Ayat (4)

1) gangguan teknis dan upaya penyampaian secara on-line melalui kantor pusat atau kantor cabang lain dari Pelapor yang bersangkutan tidak dapat dilakukan sampai dengan batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur; dan/atau

2) koreksi data historis Laporan Debitur atas dasar temuan Pelapor yang bersangkutan dan/atau atas temuan Bank Indonesia.

b. Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan telah menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur pada tanggal diterimanya Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur tersebut oleh Bank Indonesia, sebagaimana tercantum pada bukti penerimaan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dari Bank Indonesia atau bukti pengiriman dari kantor pos.

c. Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melakukan update status ke dalam aplikasi SID di kantor Pelapor setelah proses up-load Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur telah selesai dilakukan oleh Bank Indonesia.

d. Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen pendukung mengenai kondisi yang menyebabkan Pelapor menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara off-line. Format pemberitahuan tertulis diatur dalam Panduan Pelaksanaan SID yang merupakan bagian dari Pedoman Operasional SID sebagaimana tercantum dalam Lampiran (Lampiran 2 Kodifikasi ini).

Penyampaian Laporan Debitur (BPR) dan/atau koreksi atas Laporan Debitur (BPR) dapat dilakukan secara off line dengan menggunakan media perekaman seperti disket atau compact disc, dalam hal: a. BPR Pelapor berkedudukan di daerah yang belum memiliki fasilitas

telekomunikasi atau mengalami keadaan memaksa (force majeure), seperti kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi;

b. BPR Pelapor baru memulai kegiatan operasional, dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional; atau

c. BPR Pelapor mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi atas Laporan Debitur, seperti gangguan jaringan telekomunikasi atau pemadaman aliran listrik yang berkepanjangan yang harus disertai keterangan tertulis dari pejabat Pelapor.

(4) Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara

off-line sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dengan surat pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen pendukung dari instansi yang terkait dengan kondisi gangguan dimaksud.


18


SE 10/47/DPNP 2008 Romawi IV. A No. 3b Pasal 17 9/14/PBI/2007 Ayat (5) SE 10/47/DPNP 2008 Romawi IV. A No. 3e Pasal 17 9/14/PBI/2007 Ayat (6)

Dokumen pendukung dari instansi yang terkait dengan kondisi gangguan teknis antara lain surat dari penyedia jaringan telekomunikasi dalam hal Pelapor mengalami gangguan telekomunikasi atau surat dari penyedia jaringan listrik dalam hal Pelapor mengalami pemadaman listrik.

Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara off-line serta surat pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Bagian IV.A.2 huruf d dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara on-line.

(5) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau

koreksi Laporan Debitur secara off-line apabila menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara off-line melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Pelapor (Bank Umum) dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur apabila penyampaiannya dilakukan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d (SE 10/47/DPNP 2008 Romawi IV. A No. 3a – d) sampai dengan akhir bulan setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan.

(6) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara on-line dan off-line sampai dengan batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi atas Laporan Debitur, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh pengecualian penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur. Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (force majeure)” antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional Pelapor.

18 Pasal 18 9/14/PBI/2007

Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur yang diterima karena adanya gangguan teknis atau gangguan lainnya pada sistem dan/atau jaringan telekomunikasi, maka Bank Indonesia dapat meminta Pelapor untuk menyampaikan ulang Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.

19 Pasal 19 9/14/PBI/2007

(1) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara on-line sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) (Paragraf 17 Kodifikasi ini) wajib disampaikan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia.

(2) Dalam hal Pelapor melakukan kegiatan operasional di luar wilayah Indonesia, maka Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dan disampaikan oleh kantor pusat Pelapor.


19


(3) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara off-line sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) (Paragraf 17 Kodifikasi ini) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan (6) (Paragraf 17 Kodifikasi ini), wajib disampaikan kepada: a. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Pusat Informasi

Kredit Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau

b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

BAB VIII Informasi Debitur 20 Pasal 20

9/14/PBI/2007

Pihak yang dapat meminta informasi Debitur adalah: a. Pelapor; b. Debitur; atau c. pihak lain.

Informasi Debitur meliputi antara lain identitas Debitur, pemilik dan pengurus (untuk Debitur Badan Usaha), fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, agunan, penjamin, dan kolektibilitas.

21 Pasal 21 9/14/PBI/2007 SE 10/47/DPNP 2008 Romawi V. C No. 1 dan 3

(1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Paragraf 6 Kodifikasi ini) dapat meminta informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 (Paragraf 20 Kodifikasi ini) kepada Bank Indonesia yang harus dilakukan secara on-line.

(2) Permintaan informasi Debitur secara on-line sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kantor lain dari Pelapor yang bersangkutan. Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor (Bank Umum) : 1. Tata cara permintaan

a. Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan, dapat meminta Informasi Debitur kepada Bank Indonesia. Permintaan dimaksud dilakukan secara on-line melalui jaringan ekstranet Bank Indonesia atau melalui jaringan telekomunikasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b. Dalam hal Pelapor tidak memungkinkan melakukan permintaan Informasi Debitur secara on-line karena: 1) mengalami gangguan teknis seperti gangguan pada jaringan

telekomunikasi dan pemadaman listrik; atau 2) mengalami keadaan memaksa (force majeure) seperti

kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional;

maka permintaan informasi Debitur dapat dilakukan melalui kantor lain dari Pelapor yang bersangkutan.

2. Penatausahaan permintaaan informasi Debitur Bank Umum Pelapor harus menatausahakan semua permintaan informasi Debitur yang dilakukan oleh Pelapor, paling kurang meliputi tanggal permintaan informasi Debitur, nama Debitur,


20


peruntukannya serta petugas yang mengajukan permintaan dan menerima informasi Debitur.

22 Pasal 22 9/14/PBI/2007 Ayat (1) SE 10/47/DPNP 2008 Romawi V. C No. 2a Pasal 22 9/14/PBI/2007 Ayat (2) – (3)

(1) Informasi Debitur yang diperoleh Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (Paragraf 21 Kodifikasi ini) ayat (1) hanya dapat digunakan untuk keperluan Pelapor dalam rangka: a. kelancaran proses Penyediaan Dana; b. penerapan manajemen risiko; dan c. identifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan

Bank Indonesia yang berlaku. Informasi Debitur yang diperoleh hanya dapat digunakan untuk keperluan Pelapor (Bank Umum)dalam rangka: 1) kelancaran proses Penyediaan Dana; 2) penerapan manajemen risiko; 3) identifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan

Bank Indonesia yang berlaku. Yang termasuk keperluan Pelapor dalam rangka kelancaran proses Penyediaan Dana antara lain informasi yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti proses Penyediaan Dana yang telah dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dalam Penyediaan Dana. Termasuk dalam ruang lingkup kelancaran proses penyediaan dana adalah penggunaan informasi Debitur untuk penawaran fasilitas Penyediaan Dana kepada nasabah Pelapor yang bersangkutan. Yang termasuk keperluan Pelapor dalam rangka penerapan manajemen risiko antara lain informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan risiko dalam menunjang kegiatan operasional Pelapor, terutama yang terkait dengan kegiatan Penyediaan Dana. Termasuk dalam ruang lingkup penerapan manajemen risiko adalah penggunaan informasi Debitur untuk proses seleksi pegawai Pelapor. Namun tidak termasuk penggunaan informasi Debitur untuk penyusunan prospek list calon debitur. Yang termasuk keperluan Pelapor dalam rangka identifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku adalah informasi yang dibutuhkan untuk penyamaan kualitas terhadap satu debitur atau satu proyek yang sama sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Pelapor wajib memberikan informasi Debitur atas permintaan Debitur dari Pelapor yang bersangkutan.

Pemberian informasi Debitur kepada Debitur yang bersangkutan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan transparansi Pelapor kepada Debitur untuk mengetahui informasi mengenai Penyediaan Dana yang diperoleh.

(3) Segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penggunaan

informasi Debitur untuk keperluan Pelapor yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelapor yang bersangkutan.


21


23 Pasal 23 9/14/PBI/2007 Ayat (1) SE 10/47/DPNP 2008 Romawi V. F Pasal 23 9/14/PBI/2007 Ayat (2)

(1) Dalam hal Pelapor menolak memberikan Penyediaan Dana kepada Debitur atau calon Debitur karena akibat langsung dari informasi Debitur, Pelapor wajib memberikan penjelasan tertulis kepada Debitur atau calon Debitur tersebut.

Pemberian penjelasan tertulis kepada Debitur dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan/atau non-elektronik.

1. Dalam hal Pelapor menolak permohonan fasilitas Penyediaan Dana dari Debitur atau calon Debitur yang disebabkan karena informasi Debitur yang diperoleh, dan Debitur atau calon Debitur meminta penjelasan tertulis atas penolakan tersebut, maka Pelapor wajib memberikan penjelasan tertulis kepada Debitur atau calon Debitur tersebut.

2. Penjelasan tertulis kepada Debitur atau calon Debitur tersebut mencakup antara lain:

a. alasan penolakan Penyediaan Dana;

b. informasi Penyediaan Dana yang telah diperoleh meliputi antara lain lembaga Penyedia Dana, kondisi atau status Penyediaan Dana;

c. klausula yang menyatakan secara tegas bahwa segala akibat

hukum yang timbul berkaitan dengan penggunaan informasi yang diberikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Debitur atau calon Debitur yang bersangkutan.

3. Dalam hal Debitur atau calon Debitur berbentuk badan usaha, permintaan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat diajukan oleh pengurus yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan atau oleh pihak yang diberi kuasa oleh pengurus tersebut.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku apabila

terdapat permintaan tertulis dari Debitur atau calon Debitur yang bersangkutan.

24 Pasal 24 9/14/PBI/2007 Ayat (1) – (2)

(1) Debitur dapat meminta informasi Debitur hanya atas nama Debitur yang bersangkutan kepada Bank Indonesia atau kepada Pelapor yang memberikan Penyediaan Dana kepada Debitur tersebut.

(2) Permintaan informasi Debitur oleh Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan permohonan tertulis yang disampaikan langsung oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa, dengan menunjukkan asli bukti identitas diri dan asli surat kuasa dari Debitur kepada pihak yang diberi kuasa.

Yang dimaksud dengan identitas diri adalah : a. KTP/SIM/Paspor/KITAS/KIMS, untuk Debitur Perorangan; atau b. Akta Pendirian Perusahaan atau Anggaran Dasar Perusahaan yang

terakhir, untuk Debitur Badan Usaha.


22


SE 10/47/DPNP 2008 Romawi V. D No. 2

Tata cara permintaan (Bank Umum) : a. Permintaan informasi Debitur disampaikan secara tertulis kepada

Bank Indonesia dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: 1) Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa oleh

Debitur dapat mengajukan permintaan informasi Debitur langsung di Gerai Info Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 atau di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Kantor Bank Indonesia setempat.

2) Dalam hal Debitur yang bersangkutan berbentuk badan usaha, permintaan informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada angka 1) diajukan oleh pengurus yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan atau oleh pihak yang diberi kuasa oleh pengurus tersebut.

3) Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa mengisi formulir permohonan yang antara lain meliputi identitas Debitur atau pihak yang diberi kuasa, alasan dan tujuan penggunaan informasi Debitur dimaksud.

4) Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa menyerahkan dokumen sebagai berikut: a) Bagi Debitur perorangan:

1. fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli antara lain berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS); atau

2. Surat Kuasa asli, fotokopi identitas diri Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa dengan menunjukkan identitas diri asli dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, dalam hal dikuasakan.

b) Bagi Debitur badan usaha: 1. fotokopi identitas badan usaha dan fotokopi identitas

diri dari pengurus yang mengajukan permintaan informasi Debitur dengan menunjukkan identitas asli badan usaha dimaksud atau fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisir dan menunjukkan identitas diri asli dari pengurus yang mengajukan permintaan informasi Debitur. Identitas dimaksud berupa akta pendirian perusahaan dan perubahan anggaran dasar terakhir yang memuat susunan dan kewenangan pengurus; atau

2. Surat Kuasa asli, fotokopi badan usaha dan identitas diri Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa dengan menunjukkan identitas asli badan usaha dimaksud atau fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisir, serta identitas asli Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa dalam hal dikuasakan.

5) Dalam hal terdapat perbedaan antara susunan pengurus yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan dengan data yang terdapat di SID, maka permintaan informasi Debitur tidak dapat dipenuhi.

6) Dalam hal permintaan informasi Debitur telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka


23


Pasal 24 9/14/PBI/2007 Ayat (3)

informasi Debitur dapat diberikan sesuai dengan alasan dan tujuan penggunaannya. Segala akibat hukum yang timbul berkaitan dengan penggunaan informasi Debitur sepenuhnya menjadi tanggung jawab Debitur atau pihak yang diberi kuasa.

b. Permintaan informasi Debitur kepada Pelapor dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: 1) Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa

mengajukan permintaan informasi Debitur kepada Pelapor dimana Debitur tersebut menerima Penyediaan Dana.

2) Pengajuan permintaan informasi Debitur disampaikan oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa dengan menunjukkan identitas diri asli, atau surat kuasa asli, identitas diri asli dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, dalam hal dikuasakan.

3) Pelapor harus dapat meyakini bahwa permintaan informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan oleh Debitur yang berhak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai SID.

4) Pelapor harus menatausahakan semua pemberian informasi Debitur atas dasar permintaan Debitur yang bersangkutan, paling kurang meliputi tanggal pemberian informasi Debitur, nama Debitur, peruntukannya serta petugas Pelapor yang mengajukan permintaan dan menerima informasi Debitur.

(3) Segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penggunaan

informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab Debitur yang bersangkutan.

25 Pasal 25 9/14/PBI/2007

SE 10/47/DPNP 2008 Romawi V. E No. 2

(1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c (Paragraf 20 Kodifikasi ini) dapat meminta informasi Debitur kepada Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang.

(2) Permintaan informasi Debitur oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c (Paragraf 20 Kodifikasi ini) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. permohonan informasi Debitur disampaikan secara tertulis kepada

Bank Indonesia oleh pihak yang memiliki kewenangan, dengan menyampaikan peruntukan penggunaan informasi Debitur dimaksud; dan

b. pemohon menyatakan bahwa segala akibat yang timbul berkaitan dengan penggunaan informasi Debitur sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

Permintaan informasi Debitur oleh pihak lain dilakukan dengan tata cara sebagai berikut (Bank Umum) : a. Pihak lain mengajukan permintaan informasi Debitur secara

tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang memiliki kewenangan dan disampaikan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Pusat Informasi Kredit, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, dengan mengemukakan alasan dan tujuan penggunaan informasi serta identitas Debitur yang dimintakan informasinya.


24


b. Dalam hal permintaan informasi Debitur telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka informasi Debitur diberikan sesuai dengan alasan dan tujuan penggunaannya. Segala akibat hukum yang timbul berkaitan dengan penggunaan informasi Debitur sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon yang bersangkutan.

BAB IX Pelaksana dan Penanggungjawab 26 Pasal 26

9/14/PBI/2007 Ayat (1) SE 7/63/DPBPR 2005 Romawi V No. 1 Pasal 26 9/14/PBI/2007 Ayat (2) – (3) SE 7/63/DPBPR 2005 Romawi V No. 2 – 3

(1) Pelapor wajib menunjuk petugas pelaksana dan/atau pejabat yang bertanggung jawab dalam: a. menyampaikan Laporan Debitur b. melakukan verifikasi Laporan Debitur; dan c. mengajukan permintaan dan menerima informasi Debitur.

Dalam rangka penyampaian Laporan Debitur dan permohonan permintaan informasi Debitur, Pelapor (BPR) menunjuk petugas operator/pelaksana dan/atau pejabat penanggungjawab dengan wewenang dan tanggung jawab:

a. menyusun dan menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia;

b. melakukan verifikasi atas keabsahan dan kelengkapan Laporan Debitur yang terkini sebelum disampaikan kepada Bank Indonesia;

c. mengajukan permohonan dan menerima informasi Debitur dari Bank Indonesia.

(2) Pelapor wajib membuat user-id petugas yang ditunjuk untuk

menyampaikan Laporan Debitur, mengajukan permintaan dan menerima informasi Debitur.

(3) Pelapor wajib menyampaikan daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan sejak Bank Indonesia memberikan user-id dan password Web Sistem Informasi Debitur.

Pelapor (BPR) selanjutnya memberitahukan secara tertulis: a. nama, nomor telepon, nomor faksimili, dan alamat e-mail petugas

dan/atau penanggung jawab Laporan Debitur; b. nama, nomor telepon, nomor faksimili, dan alamat e-mail petugas

dan/atau penanggung jawab yang berwenang meminta dan menerima informasi Debitur;

kepada DPIP c.q. Pusat Informasi Kredit, dengan tembusan kepada: a. DPBPR/DPbS bagi Pelapor yang berada di wilayah DKI Jakarta Raya,

Provinsi Banten, Bogor, Depok, Karawang dan Bekasi, atau b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Pelapor yang berada di luar

sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Setiap petugas dan/atau penanggungjawab yang telah diberi wewenang tersebut harus menjaga dan bertanggung jawab atas kerahasiaan password dan user-id masing-masing.


25


Pasal 26 9/14/PBI/2007 Ayat (4) – (5) SE 10/47/DPNP 2008 Romawi II. C

(4) Dalam hal terjadi perubahan atas daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas pelaksana dan/atau pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib menghapus user-id sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan perubahan daftar dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan.

(5) Daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas pelaksana dan/atau pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Pusat Informasi Kredit Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.

Ketentuan mengenai tata cara akses SID (Bank Umum) serta penunjukkan/perubahan petugas penanggung jawab SID diatur dalam Panduan Pelaksanaan SID yang merupakan bagian dari Pedoman Operasional SID sebagaimana tercantum dalam Lampiran (Lampiran 2 Kodifikasi ini).

BAB X Pengawasan 27 Pasal 27

9/14/PBI/2007 Ayat (1) SE 10/47/DPNP 2008 Romawi I No. 3 SE 10/47/DPNP 2008 Romawi VI

(1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Pelapor yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Informasi Debitur.

Pengawasan dilakukan melalui: a. pengecekan secara langsung terhadap Pelapor; dan/atau b. pengecekan secara tidak langsung melalui penelitian, analisis, dan

evaluasi atas laporan-laporan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia dan/atau data/informasi lain yang diperoleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Pelapor (Bank Umum) yang terkait dengan pelaksanaan SID, termasuk pengggunaan informasi Debitur. Pengawasan terhadap pelaksanaan SID dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Pelapor (Bank Umum) baik secara langsung maupun tidak langsung. 1. Pengawasan Langsung

a. Pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan kepada kantor Pelapor.

b. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk memastikan kepatuhan Pelapor terhadap Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Informasi Debitur dan peraturan pelaksanaannya yang meliputi antara lain: 1) sistem dan prosedur yang ada di Pelapor dalam

melaksanakan kegiatan operasional SID; 2) kebenaran Laporan Debitur yang disampaikan oleh

Pelapor; 3) penggunaan informasi Debitur.


26


Pasal 27 9/14/PBI/2007 Ayat (2)

c. Dalam rangka pemeriksaan, Pelapor wajib memberikan: 1) keterangan dan data yang terkait dengan pelaksanaan

SID yang meliputi antara lain data elektronik dan penjelasan yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan;

2) kesempatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana fisik dan aplikasi pendukungnya yang terkait dengan operasional SID yang meliputi antara lain perangkat hardware, aplikasi SID, database, back-up data, koneksitas ke ekstranet Bank Indonesia, dan interface ke sistem internal Pelapor; dan

3) hal-hal lain yang diperlukan yang meliputi antara lain salinan dokumen yang terkait dengan objek pemeriksaan.

d. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pelapor wajib melakukan langkah-langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan atas hal-hal yang ditemukan dalam pemeriksaan serta melaporkan secara tertulis perbaikan dan/atau penyempurnaan yang dilakukan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Pusat Informasi Kredit, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.

e. Perbaikan dan/atau penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak meniadakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pengawasan Tidak Langsung a. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui

penelitian, analisis dan evaluasi terhadap Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur, dan data/informasi lainnya yang bersumber antara lain dari Debitur dan Pelapor lain.

b. Berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung yang disampaikan oleh Bank Indonesia, Pelapor wajib melakukan langkah-langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan atas hal-hal yang ditemukan serta melaporkan secara tertulis perbaikan dan/atau penyempurnaan yang dilakukan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Pusat Informasi Kredit, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.

c. Perbaikan dan/atau penyempurnaan atas temuan hasil pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak meniadakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Pelapor wajib memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Bank

Indonesia dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI Sanksi 28 Pasal 28

9/14/PBI/2007

(1) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) (Paragraf 12 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar dan penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya Laporan Debitur dimaksud oleh Bank Indonesia.


27


(2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. bagi Bank Umum, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per

hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor;

Contoh: Apabila 1 (satu) kantor cabang Bank Umum menyampaikan Laporan Debitur bulan Februari 2008 pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008, kantor cabang Bank Umum dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur selama 3 (tiga) hari kerja yaitu hari Kamis, Jumat, dan Senin sehingga kantor cabang Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 3 (tiga) x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor.

Contoh: Apabila kantor pusat BPR menyampaikan Laporan Debitur bulan Februari 2008 pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008, kantor pusat BPR dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur selama 3 (tiga) hari kerja yaitu hari Kamis, Jumat, dan Senin, sehingga kantor pusat BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 3 (tiga) x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

29 Pasal 29 9/14/PBI/2007

(1) Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) (Paragraf 12 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar dan penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya Laporan Debitur dimaksud oleh Bank Indonesia.

(2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. bagi Bank Umum, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

per Laporan Debitur untuk setiap kantor Pelapor; b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga

Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Laporan Debitur untuk setiap kantor Pelapor.

30 Pasal 30 9/14/PBI/2007

Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a (Paragraf 14 Kodifikasi ini) dan Pasal 15 (Paragraf 15 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar: a. bagi Bank Umum, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari

kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor;


28


Contoh: Apabila 1 (satu) kantor cabang Bank Umum menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Februari 2008 pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008, kantor cabang Bank Umum dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur selama 3 (tiga) hari kerja yaitu hari Kamis, Jumat, dan Senin sehingga kantor cabang Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 3 (tiga) x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor.

Contoh: Apabila kantor pusat BPR menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Februari 2008 pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008, kantor pusat BPR dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur selama 3 (tiga) hari kerja yaitu hari Kamis, Jumat, dan Senin sehingga kantor pusat BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 3 (tiga) x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) = Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

31 Pasal 31 9/14/PBI/2007

(1) Pelapor yang atas dasar temuan Bank Indonesia diketahui menyampaikan Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) (Paragraf 6 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar:

Temuan Bank Indonesia antara lain dapat berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia, informasi dari Debitur, dan/atau informasi dari Pelapor lain.

a. bagi Bank Umum, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu

rupiah) per Debitur dengan batas maksimal sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kantor Pelapor;

Contoh: Bank Indonesia menegur 1 (satu) kantor cabang Bank Umum untuk melakukan koreksi terhadap 10 (sepuluh) Debitur. Atas teguran tersebut, kantor cabang Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 10 x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga

Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per Debitur dengan batas maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kantor Pelapor.


29


Bank Indonesia menegur kantor pusat BPR untuk melakukan koreksi terhadap 10 (sepuluh) Debitur. Atas teguran tersebut, kantor pusat BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 10 x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) = Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan

Debitur atas dasar temuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b (Paragraf 14 Kodifikasi ini) dan Pasal 15 (Paragraf 15 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi berupa: a. kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. teguran tertulis; dan c. penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan

diterimanya seluruh koreksi Laporan Debitur dimaksud oleh Bank Indonesia.

Contoh : Bank Indonesia per tanggal 1 Februari 2008 menegur 1 (satu) kantor cabang Bank Umum untuk melakukan koreksi terhadap 10 (sepuluh) Debitur sehingga koreksi tersebut wajib disampaikan paling lambat tanggal 12 Maret 2008. Apabila kantor cabang Bank Umum melakukan koreksi pada tanggal 14 Maret 2008, maka kantor cabang Bank Umum tersebut dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 10 x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sanksi administratif berupa teguran tertulis, dan sanksi penundaan pemberian informasi Debitur.

32 Pasal 32 9/14/PBI/2007

(1) Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur atau koreksi Laporan Debitur secara off-line yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) (Paragraf 17 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar: a. bagi Bank Umum, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per

Laporan Debitur untuk setiap kantor Pelapor; b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga

Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Laporan Debitur untuk setiap kantor Pelapor.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Pelapor menyampaikan koreksi Laporan Debitur secara off-line atas dasar temuan Bank Indonesia.

(3) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur secara off-line melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) (Paragraf 17 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar: a. bagi Bank Umum, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per



30


Contoh : Satu kantor cabang Bank Umum mengalami gangguan teknis sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 dan upaya penyampaian Laporan Debitur secara on-line melalui kantor pusat atau kantor cabang lainnya tidak dapat dilakukan. Laporan Debitur disampaikan secara off-line pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2008 sehingga terlambat dari batas waktu yang ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 (3 hari kerja setelah tanggal 12 Maret 2008). Terhadap hal tersebut, kantor cabang Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1 (satu) x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga

Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor.

Contoh : Satu kantor cabang BPR mengalami gangguan teknis sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 dan upaya penyampaian Laporan Debitur secara on-line melalui kantor pusat atau kantor cabang lainnya tidak dapat dilakukan. Laporan Debitur disampaikan secara off-line pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2008 sehingga terlambat dari batas waktu yang ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 (3 hari kerja setelah tanggal 12 Maret 2008). Terhadap hal tersebut, kantor cabang BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1 (satu) x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(4) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan

Debitur secara off-line melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (Paragraf 17 Kodifikasi ini) ayat (5) dikenakan sanksi kewajiban membayar: a. bagi Bank Umum, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per


Contoh : Satu kantor cabang Bank Umum mengalami gangguan teknis sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 dan upaya penyampaian koreksi Laporan Debitur secara on-line melalui kantor pusat atau kantor cabang lainnya tidak dapat dilakukan. Koreksi Laporan Debitur disampaikan secara off-line pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2008 sehingga terlambat dari batas waktu yang ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 (3 hari kerja setelah tanggal 12 Maret 2008). Terhadap hal tersebut, kantor cabang Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1 (satu) x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).


31


b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor.

Contoh : Satu kantor cabang BPR mengalami gangguan teknis sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 dan upaya penyampaian koreksi Laporan Debitur secara on-line melalui kantor pusat atau kantor cabang lainnya tidak dapat dilakukan. Koreksi Laporan Debitur disampaikan secara off-line pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2008 sehingga terlambat dari batas waktu yang ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 (3 hari kerja setelah tanggal 12 Maret 2008). Terhadap hal tersebut, kantor cabang BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1 (satu) x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) = Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

33 Pasal 33 9/14/PBI/2007

Pelapor yang meminta dan menggunakan informasi Debitur tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) (Paragraf 22 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap informasi Debitur.

34 Pasal 34 9/14/PBI/2007

Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 19, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 ayat (2) (Paragraf 3, Paragraf 6, Paragraf 7, Paragraf 8, Paragraf 10, Paragraf 11, Paragraf 12, Paragraf 13, Paragraf 14, Paragraf 15, Paragraf 16, Paragraf 17, Paragraf 19, Paragraf 22, Paragraf 23, Paragraf 26, dan Paragraf 27 Kodifikasi ini) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

35 Pasal 35 9/14/PBI/2007

Bagi Pelapor baru, pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 (Paragraf 28, Paragraf 29, Paragraf 30, Paragraf 31, Paragraf 32, dan Paragraf 33 Kodifikasi ini) mulai berlaku 9 (sembilan) bulan sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (Paragraf 8 Kodifikasi ini).

Yang dimaksud dengan “Pelapor baru” adalah Pelapor yang baru memulai kegiatan operasional atau baru menjadi Pelapor setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB XII Ketentuan Peralihan 36 Pasal 36

9/14/PBI/2007

BPR yang telah memiliki total aset mencapai Rp 10.000.0000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terakhir sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, wajib menjadi Pelapor apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b (Paragraf 3 Kodifikasi ini).


32


37 Pasal 37 9/14/PBI/2007

Bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam yang telah menjadi Pelapor sebelum dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 (Paragraf 28, Paragraf 29, Paragraf 30, paragraf 31, paragraf 32, dan Paragraf 33 Kodifikasi ini) mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Desember 2007.

BAB XIII Ketentuan Penutup 38 Pasal 38

9/14/PBI/2007

Semua istilah Kredit yang digunakan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, bagi Pelapor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus dibaca sebagai Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Yang dimaksud dengan “Pembiayaan” adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu yang berupa: a. transaksi investasi dalam akad Mudharabah dan/atau Musyarakah; b. transaksi sewa dengan akad Ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan

hak milik dalam akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik; c. transaksi jual beli dalam akad Murabahah, Salam, dan Istishna’; d. transaksi pinjam meminjam dalam akad Qardh; dan e. transaksi multi jasa dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Pelapor dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya dan/atau menyelesaikan investasi mudharabah dan/atau musyarakah dan hasil pengelolaannya sesuai dengan akad.

39 Pasal 39 9/14/PBI/2007 SE 10/47/DPNP 2008 Romawi VII SE 7/63/DPBPR 2005 Romawi IX

Ketentuan pelaksanaan tentang Sistem Informasi Debitur akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Tata Cara Pengenaan Sanksi (Bank Umum) Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pelapor mengenai pelanggaran yang telah dilakukan beserta besarnya sanksi kewajiban membayar yang dikenakan, dengan melakukan pendebetan langsung rekening giro Pelapor di Bank Indonesia. Tata cara pengenaan sanksi kewajiban membayar terhadap Pelapor (BPR): 1. Pembayaran sanksi kewajiban membayar kepada Bank Indonesia

dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Pembayaran secara tunai:

1) bagi Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Provinsi Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi, menyetor kepada Bagian Pengelolaan Uang Kas Keluar (BPUK),

2) bagi Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1), menyetor kepada Kantor Bank Indonesia setempat,

pada setiap hari kerja, waktu layanan kas, pukul 08.00 s.d 12.00


33


SE 8/6/DPBPR 2006 Romawi IX No. 3 SE 10/47/DPNP 2008 Romawi VIII

waktu setempat (hari Senin s.d. Kamis) atau pukul 08.00 s.d 11.30 waktu setempat (hari Jumat), untuk rekening nomor 3040.500.00.470.0 - “Penerimaan sanksi administratif”.

b. Pembayaran secara non tunai: 1) Kliring

Pelapor melakukan transfer melalui kantor bank umum yang berada di wilayah kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Pelapor dan kantor bank umum dimaksud, dengan mencantumkan “pembayaran sanksi kewajiban membayar dari BPR XXX” pada kolom keterangan.

2) BI-RTGS Pelapor melakukan transfer melalui kantor bank umum yang berada di wilayah kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Pelapor dan kantor bank umum dimaksud dengan mencantumkan Transaction Reference Number (TRN) BIRBK566 dan pada kolom keterangan dicantumkan “pembayaran sanksi kewajiban membayar dari BPR XXX”.

2. BPR Pelapor menyampaikan fotokopi bukti pembayaran sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada Bank Indonesia.

3. Pemenuhan sanksi kewajiban membayar dan penyampaian fotokopi bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh Kantor Pusat BPR Pelapor dan ditujukan kepada : a. Direktorat Pengawasan BPR c.q. Bagian IDABPR atau Direktorat

Perbankan Syariah c.q. Bagian PAdBS, bagi Pelapor yang berada di wilayah DKI Jakarta Raya, Provinsi Banten, Bogor, Depok, Karawang dan Bekasi, atau

b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Pelapor yang berada di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pertanyaan yang berkaitan dengan Laporan Debitur dan Informasi Debitur disampaikan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP) c.q. Pusat Informasi Kredit, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10350, melalui e-mail [email protected] dan/atau Menu Layanan Bantuan Web SID. Pertanyaan yang berkaitan dengan aplikasi dan otomasi Sistem Informasi Debitur disampaikan kepada Help Desk Bank Indonesia melalui e-mail: [email protected] atau telepon 021-3818000.



Sistem Informasi Debitur - Bank Indonesia

Documents

Transcript of Sistem Informasi Debitur - Bank Indonesia