Media Industri - kemenperin.go.id
Transcript of Media Industri - kemenperin.go.id
Media Industri
Media Industri
Media Industri
Pemimpin UmumAgus Tjahajana
Pemimpin RedaksiJoni Suwandi
Wakil Pemimpin RedaksiHartono
Redaktur PelaksanaGunawan Sanusi
Anggota RedaksiHerdi Triyono, Muchdori, Butu S. GultomE. Widayanto, I.G.N Negari, Rustam Effendi,Wahyu Kodri, Intan Maria
Photographer/DokumentasiJ. Awandi, Djuwansyah
Tata UsahaHimawan Hanafi, Sukirman, M. Amin,Z. Arifin, Dedi Maryono, S. Lambut
Alamat RedaksiBiro Umum dan Hubungan MasyarakatDepartemen PerindustrianJl. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta 12950Telp. 5251661, 5255509 pes. 4023
susunan
RedaksiRedaksiRedaksiRedaksiRedaksi
Bagi Pembaca yang tidak sempat memperoleh MediaIndustri atau memerlukan informasi kebijakan Indagdapat mengakses ke website ; http:\\www.dprin.go.id.
Diterbitkan oleh Biro Umum dan HumasDep. Perindustrian Tahun Anggaran 2005SITT Nomor/SK/Ditjen PPG/SIT/1980
Media Industri
Redaksi
Laporan UtamaPaket InsentifRedam Dampak KenaikanHarga BBM ....... 3
KebijakanKPIN AcuanP e n g e m b a n g a nIndustridi tanah air......... 7
Ekonomi dan BisnisPresidenresmikan PabrikHonda ke 3 .................. 19
Daftar Isi Pengantar
Redaksi
Setelah sempat absen selama beberapa bulan,majalah Media Indag kini terbit lagi dengan beberapaperubahan. Dan yang paling menonjol adalah perubahannama Media Indag menjadi Media Industri. Perubahanini dipandang perlu dilakukan sehubungan dengandipisahnya Departemen Perindustrian dan Perdaganganmenjadi Departemen Perindustrian dan DepartemenPerdagangan bulan Oktober 2004 lalu.
Proses pemisahan Departemen itulah yangmenjadi salah satu alasan absennya majalah kesayanganpara pembaca dan baru Edisi 18- 2005 ini Tim Redaksimenerbitkan kembali Media Industri. Selain itu adanyaupaya konsolidasi ke dalam menyusul pemisahandepartemen juga mengharuskan kami menundapenerbitan majalah Industri untuk beberapa waktu.
Namun para pembaca tetap dapat mengikutiberbagai isu dan ulasan menarik yang disajikan dalamberbagai rubrik di majalah Industri.
Harus diakui bahwa pemisahan departemen tidakhanya membawa perubahan nama dan penampilan,tetapi juga mendorong kami untuk melakukanperubahan konten majalah, diantaranya perubahanrubrikasi dengan penambahan rubrik baru, yaitu rubrikTeknologi. Sementara itu, untuk rubrik-rubrik lainnyamasih tetap sama seperti Laporan Utama, Kebijakan,Ekonomi dan Bisnis, serta Profil. Konten dari semuarubrik itu pun kini lebih disesuaikan dengan misi danvisi Departemen Perindustrian sehingga berbagai isu danpermasalahan yang diangkat tetap memiliki kaitandengan permasalahan industri di negeri ini.
Mengingat pemunculan majalah Industri inimasih dalam suasana lebaran, maka pada kesempatanini Tim Redaksi juga ingin mengucapkan selamat HariRaya Idul Fitri 1426 H, mohon maaf lahir dan bathin.
Akhirul kata, kami mengucapkan selamatmenyimak berbagai laporan dan tulisan edisi perdanaini, semoga dapat makin menambah dan memperluaswawasan para pembaca. Terima kasih.
TeknologiMemanfaatkan BuahKelapa Menjadi VCOBerkhasiat Tinggi ............ 39
Media Industri
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yangrata-rata mencapai di atas 100% terhitung tanggal 1Oktober 2005 kembali menjadi perhatian berbagaimedia masa di tanah air. Karena kenaikan tersebut bisamembawa dampak kurang menguntungkan terhadapseluruh sendi perekonomian. Sebetulnya kenaikanharga BBM itu sendiri merupakan langkah yang sulitdihindari pemerintah sebagai dampak dari lonjakanharga minyak bumi dunia dari level US$ 30-an per barrelhingga sempat mencapai US$ 70 per barrel. Kondisitersebut makin dipersulit dengan terus merosotnya nilaitukar rupiah yang juga dipengaruhi oleh melonjaknyaharga minyak dunia. Nilai tukar rupiah pun sempatmencapai titik terendah dalam empat tahun terakhir(sejak tahun 2001) hingga menembus Rp 11.000/US$.
Kenaikan harga BBM tidak hanya dilakukanterhadap BBM untuk konsumsi masyarakat umum(seperti minyak tanah untuk rumah tangga dan usahakecil, premium dan solar untuk transportasi darattermasuk sungai, danau dan penyeberangan, sertakendaraan pribadi) tetapi juga BBM untuk industri.
Untuk kebutuhan masyarakat umum, hargaminyak tanah misalnya naik 185,7% dari Rp 700/litermenjadi Rp 2.000/liter, harga minyak solar naik 104,76%dari Rp 2.100/liter menjadi Rp 4.300/liter, dan hargapremium naik 87,5% dari Rp 2.400/liter menjadi Rp4.500/liter.
Sementara itu, untuk kebutuhan industri,pemerintah menetapkan harga premium naik 21,90%dari Rp 5.160/liter menjadi Rp 6.290/liter, harga solarnaik 12,15% dari Rp 5.350/liter menjadi Rp 6.000/liter,harga minyak tanah naik 14,29% dari Rp 5.600/litermenjadi Rp 6.400/liter, harga minyak diesel naik 12,67%dari Rp 5.130/liter menjadi Rp 5.780/liter. Demikian
pula harga minyak bakar mengalami kenaikan 20,95%dari Rp 3.150/liter menjadi Rp 3.810/liter.
Melonjaknya harga minyak mentah dunia danmerosotnya nilai tukar rupiah terhadap US$ tentunyamempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Pasalnyafundamental ekonomi Indonesia diakui masih tergolongrentan terhadap perubahan.
Kerentanan perekonomian Indonesia terhadapperubahan ekonomi itu terjadi karena Indonesia sudahmenjadi salah satu negara konsumen bahan bakarminyak (BBM) terbesar di dunia. Indonesia memangmasih memiliki produksi minyak bumi sebesar 1,1 jutabpd (barrel per day) target produksi pemerintah sebesar1,125 juta bpd. Namun kebutuhan minyak di dalam
Laporan Utama
Paket InsentifRedam Dampak Kenaikan Harga BBM
negeri ternyata sudah mencapai 1,25 juta bpd.Karenanya untuk mengamankan kebutuhan BBM didalam negeri, Indonesia terpaksa harus mengimpor BBMsekitar 300.000 barel setiap harinya.
Tentu saja untuk mengimpor minyak bumisebanyak itu pemerintah membutuhkan valuta asingberupa US$ dalam jumlah yang cukup besar. Kebutuhanakan US$ yang cukup besar inilah yang memicuanjloknya nilai tukar rupiah terhadap US$.
Kendati banyak kritik, kenaikan BBM sulit dihindari pemerintah
3
Media Industri
Meroketnya harga minyak mentah dunia yang dulu(pada era tahun 1970-an sampai tahun 1990-an) sempatmenjadi salah satu penghela utama perekonomiannasional, kini tidak lagi demikian. Pada era tersebutlonjakan harga minyak bumi sering disebut sebagaibooming harga minyak. Sebab melonjaknya hargaminyak mentah dunia ketika itu membawa dampakterhadap melonjaknya penerimaan negara dari ekspormigas.
Namun, terjadinya lonjakan harga minyak bumipada era tahun 2000-an ini tampaknya tidak bisa lagidikatakan sebagai booming seperti era tahun 1970-ansampai 1990-an. Karena, kini kondisinya memang sudahjauh berbeda. Kalau pada era tahun 1970-an sampaisekitar awal tahun 1990-an produksi minyak bumiIndonesia terus meningkat hingga mencapai 1,5 jutabpd, sementara di sisi lain konsumsi BBM di dalamnegeri masih relatif rendah, jauh lebih rendah darikonsumsi BBM saat ini. Dengan demikian Indonesiamasih bisa mengekspor minyak bumi dalam jumlah besarketika itu, sehingga devisa netto yang diraih negarapun masih cukup besar. Kondisi tersebut kini sudah jauhberubah, dimana produksi minyak bumi cenderung terusmenurun. Sebaliknya, konsumsi dalam negeri justruterus meningkat sehingga Indonesia yang dulu dikenalsebagai net exporter minyak bumi kini berbalik menjadinet importer minyak bumi. Lonjakan harga minyak bumidunia pun kini tidak lagi dianggap sebagai boomingtetapi menjadikan perekonomian Indonesia dalamkondisi yang semakin sulit.
Bebani Perekonomian
Sudah dapat dipastikan bahwa dampak kenaikanBBM dunia seperti dipaparkan di atas, akan membawapengaruh negatif terhadap perekonomian di dalamnegeri. Bisa dicontohkan disini naiknya berbagai barangkebutuhan masyarakat menyusul naiknya biayaproduksi (production cost), biaya energi dan biayatransportasi. Apabila kondisi tersebut terus dibiarkantanpa adanya inovasi-inovasi kebijakan ekonomi yangtepat, maka yang akan terjadi adalah makin sulitnyasituasi perekonomian nasional dimana berbagaiindikator ekonomi akan terus merosot kualitasnya.
Sebut saja naiknya tingkat suku bunga, melonjaknyaindeks harga konsumen, melonjaknya tingkat inflasi,dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah kepercayaaninvestor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia menjadisemakin berkurang.
Sementara itu, daya beli masyarakat sudah bisadipastikan bakal makin menurun, sehingga dikha-watirkan roda perekonomian pun menjadi semakin sulitberputar. Karena melemahnya daya beli dari masya-rakat. Perekonomian akan terganggu, industri sulitdapat menjual barangnya di pasar domestik karenaharganya menjadi tidak terjangkau lagi oleh masyarakatkonsumen. Demikian juga untuk pasar ekspor, hargabarang yang dihasilkan menjadi tidak kompetitif lagijika dibandingkan dengan produk serupa dari negarapesaing. Berbagai faktor dan indikator ekonomi yangkualitasnya makin merosot tersebut terus berguling,sehingga membebani perekonomian negara.
Pemerintah Siapkan Insentif
Untuk mengatasi dampak negatif kenaikan hargaBBM terhadap perekonomian, pemerintah tampaknyatidak tinggal diam. Hal itu dibuktikan denganditerbitkannya sejumlah paket insentif. Bagi masyarakatumum seperti untuk keluarga miskin diterbitkaninsentif berupa subsidi langsung tunai sebagaikompensasi atas kenaikan harga BBM. Untuk petanipadi, berupa kenaikan harga pembelian pemerintah(HPP) atas gabah dan beras serta paket insentif bagiindustri berupa sejumlah kebijakan yang dapatmeringankan beban dunia usaha.
Menteri Koordinator Perekonomian AburizalBakrie ketika mengumumkan paket insentif tersebutpada 1 Oktober 2005 lalu mengatakan, paket insentifitu didesain dalam kerangka reformasi ekonomi untukmemperkuat fondasi perekonomian dan memper-tahankan momentum percepatan laju pertumbuhanekonomi dengan meningkatkan daya saing serta meng-gairahkan investasi dalam rangka penciptaankesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan.
Paket tersebut juga merupakan program insentifdan kompensasi bagi seluruh stakeholders yang
Laporan Utama
4
Media Industri
mencakup kelompok rumah tangga berpendapatanrendah, petani, pekerja dan dunia usaha.
Paket Insentif 1 Oktober 2005 terdiri dari limakelompok paket, yaitu Paket Insentif Fiskal, ReformasiRegulasi dalam Sektor Perdagangan, Reformasi Regulasidalam Sektor Perhubungan, Peningkatan HargaPembelian Pemerintah (HPP) untuk Beras dan GabahPetani serta Subsidi Langsung Tunai.
Insentif Fiskal
Dalam kebijakan fiskal, insentif yang diberikanpemerintah terdiri dari berbagai bentuk kebijakanuntuk memperkuat daya saing industri, memperbaikiiklim usaha dan memberikan kompensasi kepadakelompok pekerja. Implementasi insentif fiskalberlangsung secara bertahap mulai tanggal 1 Oktober2005 hingga 1 Januari 2006.
Bentuk insentif fiskal yang diberikan meliputi:
1. Perubahan status PPN atas produk primer menjadiBarang Bukan Kena Pajak.
Perubahan status PPN atas produk primer menjadibarang bukan kena pajak ditujukan untukmemberikan insentif bagi produk-produk primer,khususnya produk-produk pertanian. Perubahantersebut merupakan bagian dari reformasi pajakdan akan berlaku efektif mulai Januari 2006.
2. Penundaan Pengenaan PNBP (Penerimaan NegaraBukan Pajak) untuk transaksi ekspor dan impor.
Kebijakan ini ditujukan untuk memperlancar danmeringankan biaya transaksi ekspor dan impor.Penundaan ini dituangkan dalam perubahan PPNo. 44/2003 dan berlaku mulai 1 November 2005dan berlaku selama 3 bulan menunggu berlakunyasecara efektif.
3. Peningkatan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Kebijakan ini ditujukan untuk meringankan bebanwajib pajak khususnya buruh yang berpendapatanrendah. Besarnya PTKP dinaikkan 10% dari Rp 1juta per bulan menjadi Rp 1,1 juta per bulan.Perubahan ini mulai efektif per 1 Januari 2006.
4. Pembebasan Bea Masuk untuk beberapa produk
Pembebasan bea masuk dilakukan untukmemperkuat daya saing industri, khususnyaindustri pengguna yang umumnya adalah UsahaKecil dan Menengah. Khusus untuk gula,penurunan tariff bea masuk dilakukan denganmempertimbangkan baik kepentingan petani tebumaupun konsumen baik konsumen antara sepertiindustri makanan dan minuman maupunkonsumen akhir.
Produk yang dibebaskan bea masuknya meliputipembebasan bea masuk bahan baku dan komponenindustri alat berat, pembebasan bea masuk imporengine assy untuk angkutan umum, pembebasanbea masuk converter kit untuk energi, penurunanbea masuk gula (raw sugar dari Rp 550/kg menjadiRp 250/kg, gula rafinasi dari Rp 790/kg menjadi
Laporan Utama
Sektor Industri banyak terkena dampak dengan adanya kenaikan BBM
Rp 530/kg, dan gula putih dari Rp 790/kg menjadiRp 530/kg), penurunan bea masuk kentangAtlantic dari 25% menjadi 5%.
5. Percepatan pembatalan Perda mengenai pajak danretribusi yang menghambat dunia usaha.
Kebijakan ini ditujukan untuk memperbaiki iklimusaha yang merupakan bagian dari programberlanjut dalam Rencana Kerja TahunanPemerintah 2005 dan 2006.
6. Penurunan tarif dasar Pajak Kendaraan Bermotoruntuk Kendaraan Umum.
5
Media Industri
Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan
keringanan bagi angkutan umum. Perubahan
dituangkan dalam Permendagri No. 16/2005.
Reformasi Regulasi Dalam Bidang Perdagangan
Fokus reformasi Bidang Perdagangan dimaksud-
kan untuk memperlancar arus barang guna meningkat-
kan daya saing industri sekaligus melindungi produk-
produk industri dalam negeri dari persaingan yang tidak
fair.
Reformasi regulasi ini meliputi pembebasan
verifikasi/penelusuran teknis produk impor garam untuk
kebutuhan farmasi, tire cord, filter cloth, kain goni dan
karung goni; menambah jalur prioritas dan jalur hijau
kepada importir produsen; disamping upaya mengatasi
penyelundupan lewat pemberlakuan jalur merah untuk
importir umum bagi pelumas, rokok, garmen, sepatu,
kosmetik dan barang elektronika serta memperkuat
Surat Keterangan Asal (SKA).
Reformasi Regulasi dalam Bidang Perhubungan
Reformasi regulasi ini ditujukan untuk
mengurangi ekonomi biaya tinggi sehingga diharapkan
daya saing produk Indonesia baik di pasar internasional
maupun di pasar domestik bisa meningkat. Reformasi
ini juga diharapkan bisa memperkuat integrasi ekonomi
domestik. Sasaran utama reformasi ini adalah upaya
penguatan daya saing produk pertanian.
Cakupan reformasi meliputi tiga bidang, yaitu
mengurangi jumlah jembatan timbang dari 127 buah
menjadi 64 buah; menurunkan harga CHC (container
handling charge) dan menetapkan surcharge tidak
lebih dari 50% yang diharapkan menurunkan THC
(terminal handling charge) dari US$ 150/container
menjadi US$ 93/container; serta pembatalan 36 perda
sektor perhubungan tentang dispensasi kelebihan beban
angkutan kendaraan di jembatan timbang. Reformasi
regulasi ini efektif berlaku Oktober 2005.
Perubahan Inpres Beras
Perubahan Inpres No. 2/2005 diterbitkan untukmenjaga stabilitas pendapatan petani akibat kenaikanharga BBM dengan tetap memperhatikan kepentingankonsumen. Karena itu, harga pembelian pemerintah(HPP) di tingkat petani (harga gabah kering panen/GKP) diusulkan untuk dinaikkan 30% dan harga berasdiusulkan naik dengan persentase yang lebih rendah.Inpres Perberasan yang baru tersebut diterbitkanbersamaan dengan penetapan kenaikan harga BBM danakan efektif berlaku tanggal 1 Januari 2006.
Subsidi Langsung Tunai
Program penyesuaian harga BBM di atas terkaitdengan perubahan bentuk subsidi, dari subsidi padakomoditi menjadi subsidi langsung tunai kepada 15,5juta rumah tangga (kurang lebih 30% dari total rumahtangga Indonesia) yang berpendapatan rendah.Pemberian subsidi dimulai tanggal 1 Oktober 2005dengan memberikan bantuan uang tunai selama 3 bulan(Oktober-Desember 2005) sebesar Rp 100.000 per bulan.
Program tersebut akan dilanjutkan pada tahun2006 setelah dilakukan monitoring dan evaluasi untukpenyempurnaan program lebih lanjut. Dalam jangkapanjang, program subsidi langsung tunai ini diharapkanbisa disempurnakan dan dijadikan suplemen darikebijakan anti kemiskinan yang lebih struktural.
Menurut Menko Perekonomian Aburizal Bakrie,pemerintah akan mengeluarkan kembali paket insentifpada awal tahun 2006 sebagai upaya mengurangi biayatinggi dan meningkatkan daya saing dunia usahasekaligus menggairahkan investasi dalam ranga men-ciptakan kesempatan kerja dan pengurangankemiskinan.
Mudah-mudahan melalui berbagai insentiftersebut dampak negatif kenaikan harga BBM dapatdiredam seminimal mungkin. Dengan demikian apayang dikhawatirkan kalangan ekonom serta kalangandunia usaha mengenai kemungkinan terjadinya stagflasidapat dihindari.
Laporan Utama
mi
6
Media Industri
KPIN,Acuan Pengembangan Industri di Tanah Air
Belum tersedianya cetak birutentang industri di tanah air selamaini telah mengakibatkan pengem-bangan industri dalam beberapadekade terakhir tidak memilikiarah dan tujuan, konsep danstrategi yang jelas. Berbagai industritumbuh dan berkembang, namunsatu sama lain tidak memilikiketerkaitan yang saling memper-kuat atau saling mendukung.
Pengembangan industri yangkurang terarah dan kurang ter-koordinasi tersebut juga telah mem-bawa Indonesia -yang memulai prosesindustrialisasinya sejak dekadetahun 1970-an ketika terjadibooming harga minyak bumi duniawaktu itu ke suatu proses indus-trialisasi yang kurang terencanadan kurang tertata dengan baik.
Sejarah proses pembangunanindustri di Indonesia dimulaidengan periode rehabilitasi danstabilisasi pada tahun 1967-1972.Kemudian dilanjutkan denganperiode lonjakan harga minyakbumi pada tahun 1973-1981 dimanakebijakan pembangunan industrilebih dititikberatkan pada industrisubstitusi impor. Selanjutnya ber-samaan dengan melemahnya hargaminyak bumi pada periode tahun1982-1996, maka kebijakan pem-bangunan industri lebih diarahkan
ke pengembangan industri ber-orientasi ekspor dan pendalamanstruktur industri. Namun terjadinyakrisis ekonomi tahun 1998 telahmemaksa pemerintah untukkembali mengubah kebijakan, yaitumenyelamatkan industri agarmampu bertahan melalui programRevitalisasi Industri.
Selama periode tahun 1970-ansampai tahun 1996 Indonesiamemang mengalami proses indus-trialisasi yang cukup pesat hinggahampir semua jenis industri yangada di dunia, dikembangkan puladi Indonesia. Namun karena tidakadanya pedoman atau acuan yangjelas, maka proses industrialisasi punberjalan kurang terarah dan
cenderung tidak terkendali. Halitu makin diperburuk dengan tidakadanya strategi pembangunanindustri serta konsep tata ruang dantata wilayah yang baik, serta belumdiimbangi dengan pengembanganberbagai infrastruktur (sarana fisik)yang dibutuhkan industri sepertipelabuhan, jalan raya, telekomunikasidan lain-lain.
Tidak hanya itu, proses indus-trialisasi yang hanya didasarkanpada kepentingan pemenuhankebutuhan produk industri tertentu(substitusi impor) dalam jangkapendek, juga mengakibatkan in-dustri di tanah air tidak memilikistruktur industri yang kuat. Arti-nya, industri yang berkembang
Kebijakan
Industri Petrokimia, merupakan salah satu dari sepuluh industri inti yang akan dikembangkan dalam klaster industri
7
Media Industri
justru merupakan industri-industriyang tidak memiliki akar yang kuat(footloose industry). Pasalnya, selamadekade 1970-an sampai 1990-ankebanyakan industri yang dibangunadalah industri yang tidak memilikidukungan bahan baku dari dalamnegeri, tidak didukung oleh in-dustri pendukung (supporting in-dustries) dan industri komponenyang kuat. Kondisi tersebut sangatmudah kita lihat pada industritekstil dan produk tekstil (TPT),industri sepatu dan industri elek-tronika yang sebagian besarkebutuhan bahan baku dan kom-ponen pendukungnya masih sangattergantung kepada impor.
Krisis ekonomi tahun 1998makin memperburuk kondisi indus-tri di tanah air. Hal itu diwarnaioleh adanya beberapa cabangindustri yang mengalami pertum-buhan negatif, sementara beberapacabang industri lainnya jalan ditempat. Struktur industri di dalamnegeri sangat rapuh karena tidakmemiliki industri pendukung(supporting industries) dan industriterkait (related industries) yangkuat, sehingga sangat mudah di-guncang oleh badai krisis.
Kembali melonjaknya hargaminyak bumi dunia hingga melam-paui level US$ 60 per barrel padapertengahan tahun 2005 ini tidakserta merta mengembalikan kondisiekonomi Indonesia seperti padamasa booming harga minyak bumitahun 1970-an sampai awal dekadetahun 1990-an. Lonjakan itu justrum a k i n m e m p e r s u l i t k o n d i s i
ekonomi Indonesia, mengingatkondisi yang demikian sangat ber-beda dengan tahun 1970-an sampaiawal tahun 1980-an, terutama padasisi supply.
Pada tahun 1970-an boomingharga minyak bumi justru mem-berikan dampak positif terhadapperekonomian Indonesia. Sebabketika itu perbandingan konsumsiminyak di dalam negeri masihrelatif rendah terhadap produksiminyak bumi kita.
Sebaliknya, pada tahun 2005ini rasio konsumsi minyak bumiIndonesia sudah relatif jauh lebihbesar dibanding produksinya.Kondisi tersebut menyebabkanmakin berkurangnya devisa yangbisa diraih dari ekspor minyak bumi.Selain itu, kebijakan subsidi bahanbakar minyak (BBM) yang sampaikini masih tetap dipertahankanpemerintah justru menjadi bebanekonomi negara yang makin berat
terutama dengan naiknya hargaminyak bumi dunia.
Untuk mengatasi berbagaipermasalahan ekonomi, dan adanyaperubahan ekonomi global yangmengakibatkan ketatnya per-saingan, Menteri Perindustrian(Menperin) Andung A. Nitimihardjamengatakan kata kunci dari upayapengembangan industri nasionaldewasa ini adalah membangunefisiensi dan daya saing. Untukmembangun efisiensi dan daya siangtersebut diperlukan cetak birukebijakan pengembangan industrinasional yang mampu mendorongterjadinya proses pengembanganindustri dengan struktur yang kuatdan memiliki daya saing yang tinggi.
Untuk itu, Departemen Per-industrian (Deperin) telah meng-kaji dan menyusun ulang kebijakan-kebijakan pembangunan industrinasional. Tujuannya adalah men-ciptakan cetak biru kebijakan
Kebijakan
Raker Menperin dgn Komisi VI DPR-RD, salah satu topik yg dibahas adalah kebijakan Pembangunan Industri Nasional
8
Media Industri
pengembangan industri nasionalyang baru agar mampu mengejarketertinggalan Indonesia darinegara lain. Cetak biru tersebutdihimpun dalam satu dokumenyang diberi nama KebijakanPembangunan Industri Nasional(KPIN). KPIN disusun denganmaksud untuk memberikan arahbaru bagi pengembangan industrinasional di masa datang sertamemecahkan berbagai perma-salahan yang menghambat perkem-bangan industri.
Menurut Andung, dalammenyusun KPIN, Deperin telahmelakukan serangkaian diskusi dansosialisasi dengan berbagai instansiterkait, KADIN, pelaku industri,dan pakar-pakar dari berbagaiPerguruan Tinggi. Terakhir, KPINdipresentasikan di Sidang Kabinetdan mendapatkan sambutan positifdari Presiden Susilo BambangYudhoyono.
Sebagai kebijakan nasionalyang penerapannya diharapkan bisadilakukan oleh seluruh stake holderindustri di seluruh tanah air, KPINnantinya akan memperoleh payunghukum berupa Peraturan Presiden(Perpres). KPIN diharapkan dapatmenjadi tuntunan dan acuan bagiseluruh pihak terkait dalam melak-sanakan pembangunan industriguna mewujudkan visi pembangun-an industri nasional, yaitu men-jadikan Indonesia sebagai negaraindustri maju baru pada tahun 2020.
Melalui kebijakan pembangun-an industri nasional tersebut peme-
rintah menetapkan 32 industriprioritas yang akan dikembangkandalam jangka menengah hinggatahun 2025. Dari 32 industriprioritas tersebut, 10 industri di-antaranya akan dikembangkandalam jangka pendek sampai tahun2009 melalui sistem klaster industri.Sisanya (22 industri prioritas) akandikembangkan sampai tahun 2025,dimana 10 industri prioritas di-antaranya dikembangkan melaluisistem klaster industri inti semen-tara itu 12 industri prioritas lainnyaakan dikembangkan melalui sistemnonklaster industri. Pasalnya ke 12industri prioritas itu merupakanindustri yang bersifat individual,sehingga tidak cocok dikembang-kan lewat sistem klaster industri.
Klaster industri adalah upayapengelompokan industri inti yangsaling berhubungan satu sama lain,antara industri pendukung (supportingindustries), industri terkait (relatedindustries), jasa penunjang, infra-struktur ekonomi, dan lembaga ter-
kait. Manfaat pengembanganklaster ini selain mengurangi biayatransportasi dan transaksi, jugauntuk meningkatkan efisiensi, men-ciptakan asset kolektif dan men-dorong terciptanya inovasi.
Ke-32 industri prioritas yangakan dikembangkan sampai tahun2025 adalah industri makanan danminuman (pengolahan kakao dancoklat; pengolahan buah; peng-o lahan ke lapa; pengolahantembakau; pengolahan kopi; peng-olahan gula; industri makananringan; industri garam rakyat);pengolahan hasil laut; tekstil danproduk tekstil (TPT); alas kaki;pengolahan kelapa sawit; barangkayu (termasuk rotan dan bambu);pengolahan karet; pulp dan kertas;petrokimia; mesin listrik danperalatan listrik; baja; mesin,peralatan pabrik, konstruksi danpertambangan; alat/mesin per-tanian; semen; elektronika konsumsi;keramik; minyak atsiri; kerajinandan barang seni; batu mulia dan
Kebijakan
Industri komponen
9
Media Industri
perhiasan; gerabah/keramik hias;industri otomotif, perkapalan;kedirgantaraan; perkeretaapian;dan industri telematika.
Dalam KPIN itu pemerintahmengelompokkan 10 industriprioritas sebagai industri inti, yaitukelompok industri makanan danminuman (industri pengolahankakao dan coklat, industri peng-olahan buah, pengolahan kelapa,pengolahan tembakau, pengolahankopi, pengolahan gula, makananringan dan industri garam rakyat,pengolahan hasil laut, tekstil danproduk tekstil, alas kaki, peng-olahan kelapa sawit, barang kayu(termasuk rotan dan bambu), peng-olahan karet, pulp dan kertas,petrokimia, dan industri mesin listrikdan peralatan listrik yang akandifokuskan pengembangannya padajangka pendek (2004-2009).
Sisanya merupakan industriterkait dan penunjang yang fokuspengembangannya akan dilakukansampai tahun 2025, yaitu industribaja; mesin, peralatan pabrik,
konstruksi dan pertambangan; alat/mesin pertanian; semen; elek-tronika konsumsi; keramik; minyakatsiri; kerajinan dan barang seni;batu mulia dan perhiasan; gerabah/keramik hias; industri otomotif; per-kapalan; ke-dirgantaraan; perke-retaapian; dan industri telematika.
Disisi lain, pengembanganindustri kecil dan menengah (IKM)dilakukan secara terintegrasi dansinergi dengan pengembanganindustri berskala menengah danbesarnya. Sebab, kebijakan pengem-bangan sektoral tidak bisa meng-kotak-kotakan kebijakan menurutskala usaha. Namun mengingatadanya jenis IKM yang memilikikeunikan usaha dan skala usahatertentu (kerajinan, batu mulia dll),maka pengembangannya dirumus-kan secara tersendiri.
Pengembangan klaster industriinti tersebut yang secara kompre-hensif dan integratif didukungindustri terkait dan industri penunjangakan diterapkan dengan dua
strategi utama, yaitu strategi pokokdan strategi operasional. Strategipokok meliputi (a) memperkuatketerkaitan pada semua tingkatanrantai nilai pada klaster dariindustri yang bersangkutan, (b)meningkatkan nilai tambah se-panjang rantai nilai, (c) mening-katkan sumber daya yang digunakanindustri, dan (d) menumbuh-kembangkan industri kecil danmenengah. Sedangkan strategioperasional terdiri dari (a) menumbuhkembangkan lingkungan bisnis yangnyaman dan kondusif, (b) penetapanprioritas industri dan penyebar-annya, (c) pengembangan industridilakukan dengan pendekatanklaster dan (d) pengembangankemampuan inovasi teknologi.
Melalui penerapan strategitersebut, maka selama periode2004-2009 sektor industri diharap-kan tumbuh sebesar 8,56% per tahundan peranan sektor industri non-migas terhadap perekonomiannasional pada tahun 2009 dapatmencapai 26%. Sementara itu, padaperiode 2010-2025, sektor industridapat tumbuh di atas 10% pertahun, sehingga peranannya terha-dap perekonomian Indonesia dapatmencapai 35%-40%.
Dalam penyerapan tenagakerja, industri juga diharapkandapat memberikan kontribusipenyerapan tenaga kerja yangcukup besar, yaitu sekitar 2.635.690orang atau 13,6% secara nasional.Besarnya serapan tenaga kerja inibahkan lebih besar dari perhitunganyang ada dalam Rencana TenagaKerja Nasional 2004-2009, yaitusebesar 2.413.941 orang.
Kebijakan
IKM yang memiliki keunikan, batu mulia
mi
10
Media Industri
Dalam rangka mempertahan-
kan iklim usaha di bidang tekstil
dan produk tekstil (TPT) agar tetap
kondusif di pasar dalam negeri, dan
sekaligus mencegah praktek per-
dagangan tidak adil yang meng-
akibatkan kerugian terhadap
industri dan konsumen TPT, peme-
rintah melalui Departemen Perda-
gangan (Depdag) mengatur kembali
kebijakan impor TPT dengan
memberlakukan ketentuan tata
niaga impor TPT.
Kebijakan tata niaga impor
TPT itu tertuang dalam Peraturan
Menteri Perdagangan (Permendag)
Nomor 19/M-DAG/PER/9/2005
tentang Ketentuan Impor Tekstil
dan Produk Tekstil yang ditanda-
tangani Menteri Perdagangan Mari
Elka Pangestu, 30 September 2005.
Dalam Permendag ditetapkan
bahwa importasi atas 19 kelompok
produk TPT (sesuai lampiran
Permendag) hanya dapat dilakukan
oleh perusahaan yang telah
mendapat pengakuan sebagai IP-
Tekstil atau perusahaan lainnya
yang memperoleh penunjukkan
dari Menteri Perdagangan. TPT
yang diimpor oleh IP-Tekstil hanya
dipergunakan sebagai bahan baku
atau bahan penolong untuk proses
produksi dari industri yang dimiliki
oleh IP-Tekstil yang bersangkutan
dan dilarang diperjualbelikan mau-
pun dipindahtangankan.
Beberapa kelompok produk
TPT yang terkena ketentuan tata
niaga impor ini antara lain kain
tenunan dari kapas (pos tarif 52.08
s/d 52.12), kain tenunan dari lena
(pos tarif 53.09), kain tenunan dari
serat tekstil nabati lainnya, kain
tenunan dari benang kertas (pos
tarif 53.11), kain tenunan dari
benang filamen tiruan, termasuk
kain tenunan yang diperoleh dari
bahan pada pos 54.04 (pos tarif
54.07), kain tenunan dari benang
filamen tiruan, termasuk kain
tenunan yang diperoleh dari bahan
pada pos 54.05 (pos tarif 54.08), kain
tenunan dari serat staple sintetik,
mengandung serat staple sintetik
85% atau lebih menurut beratnya,
dan lain-lain.
Pengakuan sebagai IP-Tekstil
ditetapkan oleh Direktur Jenderal
PemerintahTerapkan Tata Niaga Impor TPT
Kebijakan
Untuk melindungi industri TPT nasional masih perlu di berlakukan tata niaga
11
Media Industri
Perdagangan Luar Negeri Depar-
temen Perdagangan. Untuk dapat
diakui sebagai IP-Tekstil, perusaha-
an yang bersangkutan harus meng-
ajukan permohonan tertulis kepada
Dirjen Perdagangan Luar Negeri
dengan melampirkan IUI/TDI atau
izin usaha lainnya, NPIK-TPT, API-
tersebut dilakukan oleh surveyor
yang ditunjuk oleh Menteri
Perdagangan.
Kegiatan verifikasi atau pene-
lusuran teknis tersebut meliputi
antara lain data atau keterangan
mengenai negara pembuat barang,
spesifikasi barang yang mencakup
litian dan pengembangan teknologi,
barang bantuan teknik dan bantuan
proyek berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955,
barang hibah, barang contoh,
barang pindahan, barang pribadi
penumpang atau awak sarana
pengangkut atau pelintas batas dan
barang promosi, barang kiriman
melalui jasa kurir dengan meng-
gunakan pesawat udara serta
barang kiriman yang bernilai FOB
US$ 1.000 atau kurang tanpa
melalui jasa kurir dengan meng-
gunakan pesawat udara.
Kewajiban verifikasi teknis
tidak berlaku untuk importasi TPT
yang mendapatkan pembebasan
Bea Masuk dan atau Cukai, serta
PPN dan PPn BM tidak dipungut
atas impor barang dan atau bahan
untuk diolah, dirakit atau dipasang
pada barang lain dengan tujuan
untuk diekspor berdasarkan fasilitas
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
(KITE) sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 129/KMK. 04/2003.
Kegiatan verifikasi atau pene-
lusuran teknis importasi TPT oleh
surveyor tidak mengurangi kewe-
nangan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai untuk melakukan peme-
riksaan pabean. mi
Kebijakan
P atau API-T, NPWP, rekomendasi
dari Dirjen Industri Logam, Mesin,
Tekstil dan Aneka Departemen
Perindustrian dan surat pernyataan
rencana kebutuhan bahan baku
atau bahan penolong dan pe-
masaran hasil produksi selama satu
tahun.
Importasi TPT yang terkena
ketentuan tata niaga impor tersebut
terlebih dahulu wajib dilakukan
verifikasi atau penelusuran teknis
di negara muat barang. Pelaksanaan
verifikasi atau penelusuran teknis
Industri TPT masih menjadi primadona ekspor
Nomor HS, uraian barang, dan
komposisi bahan, jumlah dan jenis
barang. Kewajiban verifikasi teknis
tidak berlaku terhadap importasi
TPT yang dimasukkan ke dalam
Kawasan Berikat atau Gudang
Berikat yang ditetapkan berdasar-
kan Keputusan Menteri Keuangan
dan Kawasan Perdagangan Bebas
Sabang. Kewajiban verifikasi juga
tidak berlaku untuk TPT impor
yang merupakan barang keperluan
pemerintah dan Lembaga Negara
lainnya, barang keperluan pene-
12
Media Industri
Menperin Keluarkan KetentuanTeknis Cakram Optik
Guna melindungi Hak atasKekayaan Intelektual (HaKI)dalam kegiatan industri cakramoptik di Indonesia, MenteriPerindustrian (Menperin) AndungA. Nitimihardja, pada tanggal 25Juli 2005 menerbitkan PeraturanMenteri Perindustrian (Permenperin)No. 11/M-IND/PER/7/2005 tentangKetentuan Teknis mengenai Mesin,Peralatan Mesin, Bahan Baku, danCakram Optik (Optical Disc).
Dalam Permenperin itu dise-butkan Cakram Optik adalah segalamacam media rekam berbentukcakram yang dapat diisi atau berisidata dan atau informasi berupasuara, musik, film atau data dan/atau informasi lainnya yang dapatdibaca dengan mekanisme teknologipemindahan (scanning) secara optikmenggunakan sumber sinar yangintensitasnya tinggi seperti laser.
Sementara itu, perusahaancakram optik adalah badan usahayang melakukan kegiatan di bidangusaha importasi bahan baku, usahaproduksi cakram optik yang meliputiproduksi cakram optik kosong dan/atau cakram optik isi melaluipencetakan, penggandaan/per-banyakan dan replikasi karya ciptaserta pembuatan peralatan cetak(stamper).
Permenperin itu juga mene-tapkan secara rinci jenis mesin,peralatan mesin, bahan baku,cakram optik kosong dan cakramoptik isi yang terkait dengan ke-tentuan teknis tersebut. Peraturantersebut berlaku efektif sejaktanggal ditetapkan.
Berdasarkan Permenperin,pengadaan mesin dan peralatanmesin harus disertai dengan spesi-fikasi teknis (catalog), kegunaan,produsen dan negara asal. Selainitu, mesin dan peralatan mesincakram optik harus memenuhisejumlah ketentuan teknis, yaitu :
a. Peralatan utama (mastering)berbahan gelas berbentuklingkaran dan bahan lainnya
yang digunakan dalam prosesproduksi cakram optik dengankomponen terdiri atas unitperekam laser (Laser BeamRecorder/LBR), unit prosesdan unit stamper (electro-forming).
b. Peralatan cetak (stamper)harus dicantumkan identi-fikasi berupa Source Identi-fication Code (SID CODE)pada permukaannya danstamper tersebut berbentuklingkaran, berbahan logamatau lainnya, tebal 1,2 mm, ber-diameter 140 mm.
c. Peralatan untuk proses akhirpembuatan stamper yang ter-diri atas stamper back finisher,
Kebijakan
Untuk melindungi penyalahgunaan, dikeluarkan ketentuan teknis penggunaan cakram optik
13
Media Industri
center hole dan outer edgepunch.
d. Mesin-mesin cetakan dankomponen-komponennya yangdigunakan dalam proses pro-duksi cakram optik dengankomponen utama injectionmoulding, metalizer danpolycarbonate (PC) dryer.
e. Cetakan-cetakan (mould) dankomponen-komponennya yangterdiri atas dua bagian dimanasalah satu bagiannya harusmencantumkan SID CODE.
f. Peralatan untuk menyatukanlapisan-lapisan cakram optikantara lain Bonding Machine.
g. Metalizer yaitu mesin untukmembuat lapisan yang ber-fungsi untuk memantulkan
logo/merk dan nama produsen, lotnumber (nomor seri produksi),negara asal, berat dan jenis polycar-bonate (optical grade atau nonoptical grade).
Untuk cakram optik kosong,permukaan sisi datarnya harusmasih polos dan tidak terlihatadanya tanda-tanda proses peng-isian data. Sementara, untukcakram optik isi harus dilengkapisurat pernyataan atau perjanjianatau copy lisensi yang sah daripemegang hak cipta, dan dilengkapikode produksi/SID CODE (stamperdan moulding). Khusus untukcakram optik isi video, selain harusmemenuhi ketentuan tersebut jugaharus dilengkapi dengan tandalulus sensor dari Lembaga SensorFilm Indonesia. mi
Kebijakan
cahaya pada cakram optikdengan bahan yang terbuatdari Aluminium (Al) danbahan lainnya.
h. Peralatan untuk memutarlapisan cakram optik dengansuatu lapisan pernis, dengankomponen lacquer spin coateryang menggunakan bahanlacquer resin.
Pengadaan bahan baku poly-carbonate harus dilengkapi Certi-ficate of Analysis dari produsen yangmencantumkan melt flow indexanalysis. Selain itu, spesifikasiteknisnya harus sesuai dengan lotnumber (nomor seri produksi).dalam pada itu, kemasan polycar-bonate optical grade sekurang-kurangnya dalam kantong ber-ukuran 500 kg dan mencantumkan
Jajaran Redaksi dan staf Media Industri
MMMMMengucapkanengucapkanengucapkanengucapkanengucapkanSelamat Hari Raya Idul Fitri
1 Syawal 1426 H
14
Media Industri
Larang,Ekspor Barang Kuningan Bekas
Kalangan perajin barang
tembaga dan kuningan Jawa
Tengah (Jateng) mendesak peme-
rintah c.q. Departemen Perin-
dustrian dan Departemen Perda-
gangan untuk kembali melarang
kegiatan ekspor barang kuningan
dan tembaga bekas (second scrap)
menyusul melonjaknya harga
komditi tersebut di dalam negeri.
Melonjaknya harga dikarenakan
banyaknya barang bekas dari
kuningan dan tembaga yang
diekspor ke luar negeri.
Nugroho, wakil pengusaha
kerajinan kuningan dari Juwana,
Kabupaten Pati, Jateng, menga-
takan maraknya ekspor barang
bekas dari kuningan tersebut terjadi
karena sejak bulan Juni 2004 lalu
Menteri Perindustrian dan Perda-
gangan (Menperindag) melalui
Surat Keputusan Menperindag No.
385/MPP/Kep/6/2004 telah meng-
ubah status second scrap kuningan
dan tembaga ini dari barang yang
dilarang ekspornya menjadi barang
yang diawasi ekspornya.
“Kami meminta pemerintah
agar mengembalikan status barang
bekas dari kuningan dan tembaga
ini menjadi barang yang dilarang
ekspornya seperti sebelum diterbit-
kan SK Menperindag No. 385/MPP/
Kep/6/2004,” kata Nugroho di sela-
sela kunjungan kerja Menteri
Perindustrian, Andung A. Nitimi-
hardja, ke sejumlah sentra industri
di Jawa Tengah belum lama ini.
second scrap kuningan dari barang
yang dilarang ekspornya menjadi
barang yang diawasi ekspornya,
industri kerajinan kuningan di
Jateng, khususnya di wilayah
Juwana, Kabupaten Pati, meng-
alami kelangkaan bahan baku
kuningan. “Akibatnya, harga bahan
baku kuningan terus mengalami
Kebijakan
Produk kerajinan kuningan
Menurut Nugroho, sebelum
terbitnya SK Menperindag No. 385/
MPP/Kep/6/2004, pemerintah
melalui SK Menperindag No. 558/
MPP/Kep/12/1998 memasukkan
second scrap kuningan sebagai
barang yang dilarang ekspornya.
Lebih jauh Nugroho menam-
bahkan, sejak diubahnya status
lonjakan dari semula Rp 9.000/kg
kini menjadi Rp 19.500/kg.”,
katanya.
Keluhan serupa juga dilontar-
kan para pelaku usaha industri
barang kerajinan dari tembaga di
wilayah Kecamatan Cepogo,
Kabupaten Boyolali, Jateng. Namun
sedikit berbeda dengan industri
15
Media Industri
kerajinan kuningan di Juwana,
Kabupaten Pati, kalangan industri
kerajinan tembaga di Cepogo,
Kabupaten Boyolali mengeluhkan
sulitnya memperoleh bahan baku
karena masih harus diimpor dari
luar negeri.
Supri Haryanto, salah satu
pengusaha industri barang
kerajinan tembaga di Cepogo,
Kabupaten Boyolali mengatakan,
bahan baku tembaga selama ini
sangat sulit diperoleh dari dalam
negeri, sehingga kalangan peng-
usaha kerajinan tembaga harus
mengimpornya dari luar negeri
seperti dari Italia, Korea dan Jepang
tentunya dengan harga yang relatif
tinggi.
“Kendala lainnya yang di-
hadapi kalangan pelaku industri
kerajinan tembaga di Cepogo ini
adalah permodalan dan marketing.
Kami sangat sulit mendapatkan
akses permodalan dari bank,
padahal harga bahan baku tembaga
cenderung terus melambung. Selain
itu, kawasan industri kerajinan
tembaga Cepogo yang terletak di
kampung yang jauh dari kota,
mengakibatkan jarangnya pembeli
mau datang langsung ke sentra
industri kami,” kata Supri.
Padahal, tambah Supri,
industri kerajinan tembaga Cepogo
Nitimihardja mengatakan peme-
rintah akan segera mengevaluasi
kembali berbagai kebijakan yang
tidak kondusif bagi pengembangan
industri di dalam negeri, termasuk
dalam hal penyediaan bahan baku
bagi industri.
Menurut Andung, industri
logam termasuk industri barang
kuningan dan tembaga, merupakan
salah satu industri yang mendapat
perhatian pemerintah untuk di-
kembangkan di masa-masa men-
datang. Menperin mengakui
jaminan ketersediaan bahan baku
secara kontinyu merupakan salah
satu faktor penting yang harus
diperhatikan pemerintah agar
industri tersebut dapat beroperasi
dengan baik.
Kebijakan
memiliki potensi ekonomi yang
sangat besar sebagai penghela
ekonomi daerah setempat. Saat ini
terdapat sekitar 20-30 industri
kerajinan tembaga di Cepogo dengan
jumlah perajin mencapai sekitar
2.000 orang. Pemasaran produk
kerajinan tembaga Cepogo pun
tidak hanya di dalam negeri, namun
juga sudah merambah ke pasar
mancanegara. Selama ini kalangan
perajin barang tembaga dan
kuningan di Cepogo ini telah
mengekspor sekitar 50% dari hasil
produksinya antara lain ke Belanda,
Australia, Denmark dan Amerika
Serikat.
Menanggapi permintaan
kalangan industri dan perajin
kuningan dan tembaga di wilayah
Jawa Tengah Menperin Andung A.
Kerajinan Kuningan
mi
16
Media Industri
Mencegah Transshipment TPTdengan Pengetatan SKA
Seringkali kita membaca diberbagai surat kabar mengenaikeluhan kalangan pelaku industriTPT di dalam negeri, baikmengenai membengkaknya biayaproduksi akibat kenaikan biayaenergi seperti bahan bakar minyak(BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL),maupun ekonomi biaya tinggi dll.Belum lagi persoalan macetnyakucuran kredit perbankan kepadaindustri TPT akibat stigma yangberkembang di kalangan perbankanbahwa industri TPT merupakansunset industries.
Belum tuntas penyelesaian ter-hadap berbagai masalah tersebut,kini muncul persoalan baru yangtidak kalah peliknya. Bahkanpermasalahan ini bisa mengancamkinerja ekspor TPT Indonesia yangselama ini menjadi salah satutumpuan ekspor nonmigas nasional.
Persoalan baru tersebut adalahpraktik pemindahan kapal atautransshipment.
Secara harfiah transshipmentberarti kegiatan pemindahanbarang dari satu kapal ke kapallainnya. Namun dalam praktekperdagangan internasional, tran-shipment berarti pengubahandokumen asal usul barang eksporyang berasal dari suatu negarahingga dicatatkan sebagai barangekspor yang berasal dari negara laindengan motif dan tujuan tertentu.
Pengubahan dokumen eksportersebut bisa terjadi di negara pihakketiga (sebelum barang ekspormasuk ke negara tujuan ekspor yangsesungguhnya), namun bisa juga ditengah laut dimana barang eksportersebut tidak perlu secara fisiksinggah di negara pihak ketiga.
Maraknya praktik transship-ment ditengarai banyak terjaditerhadap produk TPT asal Chinayang akan memasuki pasar AS danUE. Kecurigaan ini munculmenyusul penghapusan sistem kuotaekspor TPT dunia mulai 1 Januari2005 yang telah memicu terjadinyalonjakan ekspor TPT ke AmerikaSerikat (AS) dan Uni Eropa (UE).Pemerintah AS dan UE pun kemu-dian memberlakukan kebijakanpembatasan impor TPT dari China.
Untuk menyiasati pembatasanpasar AS dan UE terhadap produkTPT China, kalangan eksportir TPTChina menempuh praktik tranship-ment yang tentunya menimbulkandampak yang sangat menggangguterhadap ekspor TPT Indonesia.Kabarnya para eksportir China punmelakukan praktik tersebut untukmendorong ekspor komoditi lain-nya, seperti udang.
Praktik transshipment sangatberpotensi menimbulkan gangguanterhadap ekspor TPT dan produkekspor lainnya. Karena, pasar eksporTPT Indonesia diisi oleh produk-produk dari negara lain yang di-catatkan sebagai produk Indonesia.Praktik ini tentu saja mengakibat-kan terjadinya lonjakan ekspor TPTIndonesia secara semu di negaratujuan ekspor seperti AS. Selakunegara tujuan ekspor, AS akan
Kebijakan
Kegiatan transhipment dapat merugikan industri dalam negeri
Faktor utama yangmendukung terjadi-nya praktik trans-shipment ini adalahkarena longgarnyaprosedur penerbitanSurat KeteranganAsal (SKA) di-samping mudahnyaupaya penyuapan(KKN) dalam pener-bitan SKA.
17
Media Industri
menerapkan kebijakan safeguardatas produk TPT Indonesia dalamrangka melindungi serbuan produkTPT Indonesia.
Mengingat dampak negatifnyayang sangat besar terhadap kinerjaekspor TPT Indonesia, pemerintahperlu segera mengambil langkahkongkrit dan antisipatif untukmencegah praktik tersebut.
Pengaturan SKA
Menyikapi hal itu, pemerintahc.q. Departemen Perdagangan(Depdag) telah mengeluarkanregulasi baru dengan memperketatpenerbitan SKA yang berlakuselama ini, yaitu Surat Keputusan(SK) Menteri Perindustrian danPerdagangan (Menperindag) Nomor618/MPP/Kep/10/2004. Regulasibaru tersebut sebagimana tertuangdalam Peraturan Menteri Perda-gangan (Permendag) Nomor 17/M-DAG/PER/9/2005 tentang SuratKeterangan Asal (Certificate of Origin)untuk Barang Ekspor Indonesiaditerbitkan tanggal 30 September 2005.
Ketentuan SKA ini tidakhanya berlaku untuk produk TPTmelainkan berlaku untuk seluruhbarang ekspor Indonesia, walaupunkadarnya ada yang wajib dan adapula yang sukarela (tergantungjenis barangnya). Hal itu dilakukankarena belakangan ini ditemukanindikasi adanya praktik trans-shipment dengan memalsukan SKAdalam kegiatan ekspor udang,sepatu, elektronika dll.
Menurut Menteri PerdaganganMari Elka Pangestu, penerbitanketentuan baru tentang SKA ini
diperlukan untuk mengoptimalkanpemanfaatan SKA barang eksporIndonesia secara efektif dan efisiensekaligus sebagai instrumentpengawasan untuk menghindarkanpenyalahgunaan atau manipulasiekspor.
Dalam Permendag disebutkanbahwa SKA diterbitkan atas per-mintaan eksportir untuk disertakanpada saat eksportasi barang yangberasal dari Indonesia serta dalamrangka memenuhi kewajiban yangditetapkan pemerintah di negaratujuan ekspor, permintaan dari pem-beli di luar negeri atau kewajibanyang ditetapkan oleh pemerintahIndonesia terhadap eksportasibarang tertentu, di luar eksportasibarang yang disertai SKA dalamkerangka preferensi.
Barang tertentu yang ekspor-nya wajib disertai SKA ditetapkanlebih lanjut dengan PeraturanDirektur Jenderal PerdaganganLuar Negeri. Terhadap eksportasibarang tertentu tersebut dapatdilakukan verifikasi sumber bahanbaku dan proses produksi. Sedang-kan istansi penerbit SKA khususuntuk barang tertentu ditetapkanoleh Peraturan Direktur JenderalPerdagangan Luar Negeri.
Dalam Permendag itu jugaditetapkan pejabat yang berwenangdan bertanggung jawab dalampenerbitan SKA sebelum kegiatanekspor dilakukan. Pada tingkatinstansi atau dinas provinsi/kabupaten/kota, SKA ditetapkanoleh Kepala Dinas yang mem-bidangi perdagangan. Selanjutnya,Kepala Subdinas yang membidangi
perdagangan sebagai pejabatpengganti I dan Kepala Seksi eksporpada Subdinas yang membidangiperdagangan sebagai pejabatpengganti II.
Pada tingkat Suku DinasPerindustrian dan Perdaganganyang berada di wilayah DKIJakarta, pejabat yang berwenangadalah Kepala Suku Dinas yangmembidangi perdagangan. Selan-jutnya Kepala Seksi Ekspor sebagaipejabat pengganti I dan KepalaSubbagian Tata Usaha sebagaipejabat pengganti II.
Penanggung jawab penerbitanSKA PT (Persero) Kawasan BerikatNusantara dan Unit Usaha diJakarta adalah Direktur Pemasarandan Pelayanan. Penanggung jawabselanjutnya adalah Kepala UnitUsaha Kawasan dan Kepala BagianPelayanan Industri.
Khusus untuk penerbitan SKAtembakau pada Lembaga TembakauCabang Surakarta dan Medan,pemerintah menetapkan penang-gung jawabnya adalah KepalaLembaga Tembakau. Kepala SeksiPengujian ditetapkan sebagaipejabat pengganti I dan KepalaSubtata usaha sebagai pejabatpengganti II.
Untuk penerbitan SKAtembakau pada Balai Pengujian danSertifikasi Mutu Barang (BPSMB)serta Lembaga Tembakau diSurabaya dan Jember, tanggungjawabnya dipegang oleh kepalaBPSMB dan lembaga tembakau,Kepala Seksi Pengujian dan KepalaSubtata Usaha.
Kebijakan
mi
18
Media Industri
Presiden ResmikanPabrik Honda ke-3
Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono meresmikan pabrik
otomotif ke-3 milik PT Astra Honda
Motors (AHM) yang dibangun
dengan menghabiskan dana
investasi senilai US$ 140 juta dan
berlokasi di Kawasan Industri MM
2100 Cikarang Barat, Bekasi, Jawa
Barat pada 30 September 2005 lalu.
Selain Duta Besar Jepang
untuk Indonesia, Yutaka Iimura,
hadir pula dalam acara peresmian
tersebut Menteri Perindustrian
Andung A. Nitimihardja, Menteri
Perhubungan M. Hatta Rajasa,
Gubernur Jawa Barat Danny
Setiawan dan Muspida setempat
serta undangan lainnya.
Pabrik yang berdiri di atas
areal seluas 30 hektar itu memiliki
kapasitas produksi sebanyak 1 juta
unit sepeda motor per tahun dan
mampu menyerap 4.000 tenaga
kerja. Pembangunan pabrik di-
selesaikan dalam waktu cukup
singkat, yaitu 1 tahun 3 minggu
sejak peletakan batu pertama 8
September 2004.
Presiden Direktur PT AHM
Minoru Yamashita mengatakan
dengan beroperasinya pabrik ke-3
tersebut maka PT AHM kini men-
jadi salah satu pabrikan sepeda motor
terbesar di dunia. PT AHM sendiri
kini dimiliki oleh Honda Motor Co.,
PT AHM, kata Minoru, kini
menjadi produsen sepeda motor
terbesar di Indonesia dengan total
produksi mencapai 15 juta unit yang
dicapai pada tanggal 22 September
2005 lalu. “Pencapaian produksi
sebesar itu merupakan prestasi
Ekonomi dan Bisnis
Ltd. ( Jepang) dan PT Astra
International Tbk dengan kepe-
milikan saham masing-masing 50%.
Menurut Minoru, sepeda
motor Honda di Indonesia
menguasai pangsa pasar lebih dari
50%. Pada tahun 2004 PT AHM
berhasil memproduksi 2 juta unit
sepeda motor Honda. Pada tahun
2005 ini direncanakan produksi
mencapai 2,6 juta unit dari total
pasar sepeda motor di Indonesia
selama tahun 2005 yang diperkira-
kan mencapai 5 juta unit.
Pidato Presiden saat peresmian pabrik Honda
19
Media Industri
tersendiri bagi PT AHM karena
sampai kini belum ada ATPM roda
dua lainnya yang mampu meraih
prestasi itu.”
Sementara itu, Menteri Perin-
dustrian Andung A. Nitimihardja,
mengatakan pembangunan pabrik
sepeda motor ke-3 PT AHM ini
memperlihatkan bahwa Indonesia
masih tetap dinilai sebagai negara
tujuan investasi yang menarik oleh
para investor asing khususnya dari
Jepang. “Kegiatan investasi PT
AHM ini merupakan momen yang
sangat penting dan memiliki nilai
positif bagi perkembangan promosi
dan investasi di Indonesia sekaligus
menunjukkan aktivitas pertumbuhan
industri sebagai salah satu indikator
pertumbuhan ekonomi negara.
Industri sebagai tulang punggung
perekonomian harus terus dipacu
dan didorong agar berkembang.
Melalui industri kita mampu menyerap
tenaga kerja, melalui industri kita
dapat meningkatkan nilai tambah,
melalui industri kita bisa mening-
katkan kesejahteraan masyarakat
lewat peningkatan pendapatan per
kapita,” kata Andung.
Karena itu, tambah Andung,
pemerintah akan terus mewu-
judkan iklim yang kondusif bagi
para pengusaha dan para pekerja,
agar mampu bekerjasama dalam
membangun keharmonisan dalam
perusahaan, menciptakan suasana
kerja yang tenang serta produk-
tivitas yang tinggi. “Agar produk-
tivitas tinggi maka kesejahteraan
dan perumahan pekerja yang layak
huni harus diperhatikan oleh para
pengusaha.” ujar Menteri Perin-
dustrian.
Dalam kesempatan itu,
Andung juga menghimbau PT
AHM dan kalangan industri
perakitan kendaraan bermotor
lainnya untuk memanfaatkan dan
menyerap pasokan komponen dari
dalam negeri agar berkembangnya
industri perakitan kendaraan ber-
motor di dalam negeri, juga mampu
mendorong berkembangnya industri
komponen nasional.
“Industri perakitan kendaraan
bermotor merupakan penarik
industri komponen. Berkembang-
nya industri perakitan dengan
memanfaatkan komponen dalam
negeri akan mendorong pengem-
bangan industri komponen dalam
negeri dan berdampak luas kepada
penyedia bahan baku dan jasa
industri lainnya. Kuatnya industri
komponen akan membuat struktur
industri kita lebih kuat sehingga
akan lebih menjamin industri pera-
kitnya,” demikian Andung. mi
Ekonomi dan Bisnis
Salah satu produk terbaru Honda
20
Media Industri
KOMATSU Perluas Pabrik
Investasi US$ 35 JutaKebangkitan industri alat
berat di tanah air kini mulai terasa
kembali setelah sebelumnya sempat
mengalami keterpurukan akibat
krisis ekonomi dan moneter di
tanah air pada tahun 1997-1998.
Meningkatnya permintaan
produk alat berat tersebut men-
dorong kalangan pelaku usaha di
tanah air kembali mengoptimalkan
pemanfaatan kapasitas produksi
industrinya. Bahkan, untuk meng-
permintaan alat berat di tanah air.
Apalagi untuk memenuhi per-
mintaan dari pasar mancanegara.
PT Komatsu Indonesia Tbk
misalnya, kini mulai melakukan
perluasan pabrik alat berat mereka
dengan menambah investasi senilai
US$ 35 juta. Penambahan investasi
itu dimanfaatkan untuk fasilitas
pengecoran logam guna mem-
produksi komponen alat berat
(heavy equipment) sebagai bagian
dari upaya untuk memenuhi
permintaan yang makin meningkat
baik di pasar domestik maupun di
pasar ekspor.
Presiden Direktur PT Komatsu
Indonesia Tbk, Budiardjo menga-
takan bahwa perluasan pabrik
pengecoran logam tersebut ter-
utama untuk meningkatkan ka-
pasitas produksi dump truck
sebagai upaya memenuhi terus
meningkatnya permintaan dump
truck (truk pengangkut berukuran
besar) dari pasar dalam negeri
maupun pasar ekspor.
“Kami sedang mengembang-
kan produksi dump truck secara
besar-besaran dengan memperluas
pabrik. Mulai tahun ini dan tahun
Ekonomi dan Bisnis
Alat berat produksi PT. Komatsu Indonesia Tbk.
Dampak kebangkitan itu
sendiri tampaknya mulai dirasakan
sejumlah pelaku usaha di industri
alat berat yang ditandai oleh
meningkatnya permintaan produk
alat berat seperti bulldozer,
excavator, dump truck, wheel
loader, dan lain-lain yang telah ter-
jadi sejak tahun 2003 dan berlanjut
pada tahun 2004 dan 2005 ini.
antisipasi peningkatan permintaan
alat berat secara besar-besaran,
khususnya dari sektor usaha
properti, kehutanan dan per-
tambangan, sejumlah industri alat
berat terpaksa melakukan ekspansi
atau perluasan industrinya. Hal ini
dilakukan mengingat kapasitas
produksi yang ada saat ini tidak
mampu lagi memenuhi lonjakan
21
Media Industri
depan. Melalui perluasan kapasitas
produksi ini kami telah memu-
tuskan untuk menambah investasi
sebesar US$ 35 juta yang terbagi
dua tahap. Tahap pertama dengan
investasi senilai US$ 20 juta dan
tahap kedua tahun depan US$ 15
juta,” kata Budiardjo kepada Media
Industri di sela-sela kunjungan
Menteri Perindustrian (Menperin)
Andung A. Nitimihardja ke fasilitas
produksi PT Komatsu Indonesia Tbk
di kawasan Cakung, Jakarta,
beberapa waktu lalu.
Menurut Budiardjo, dengan
perluasan pabrik tersebut maka
kapasitas produksi dump truck PT
Komatsu Indonesia Tbk akan
meningkat dari 5 unit sampai 10
unit per bulan menjadi 20 unit
sampai 30 unit per bulan. Selain
memproduksi berbagai komponen
dump truck, fasilitas pengecoran
logam PT Komatsu Indonesia Tbk
dapat digunakan untuk mem-
produksi komponen alat berat
lainnya (selain dump truck) yang
belakangan ini permintaannya juga
meningkat.
Perluasan pabrik PT Komatsu
Indonesia Tbk, tambah Budiardjo
juga dilakukan dalam rangka
mengantisipasi melonjaknya kebu-
tuhan alat berat berkaitan dengan
pelaksanaan proyek pembangunan
infrastruktur yang telah dicanang-
kan pemerintah beberapa waktu
lalu.
Menperin Andung A. Nitimi-
hardja mengatakan dalam waktu-
waktu mendatang pemerintah dan
kalangan dunia usaha Indonesia
membutuhkan lebih banyak alat
berat terutama untuk mendukung
pelaksanaan proyek pembangunan
infrastruktur yang akan dilakukan
secara besar-besaran di Indonesia.
“Adanya kebutuhan alat berat
secara besar-besaran tersebut
tentunya harus didukung oleh
industri alat berat yang memadai di
dalam negeri dan siap menghadapi
melonjaknya kebutuhan alat berat
itu,” kata Andung.
Andung menegaskan dalam
setiap proyek pembangunan, baik
pembangunan infrastruktur mau-
pun pembangunan lainnya, Deperin
menginginkan agar diutamakan
penggunaan produksi dalam negeri,
termasuk di dalamnya untuk
memenuhi kebutuhan alat berat.
Ketua Himpunan Industri Alat
Berat Indonesia (Hinabi) Budi
Setyo Utomo mengatakan permasa-
lahan yang dihadapi dalam pengem-
bangan industri alat berat saat ini
adalah masih terlalu rendahnya
tarif bea masuk (BM) alat berat
dalam keadaan utuh (CBU). Se-
dangkan impor komponen terkena
tarif yang relatif jauh lebih tinggi.
“Produk CBU alat berat
terkena tarif BM 5%, bahkan
seringkali importir bisa men-
dapatkan fasilitas BM 0%, sedang-
kan impor komponennya terkena
tarif 10%-15%. Seharusnya justru
tarif komponen ini yang lebih
rendah dari tarif CBU-nya, kalau
bisa dikenakan tarif 0%,” kata
Budi.
Ekonomi dan Bisnis
miIndustri alat berat dalam negeri akan terus didorong pengembangannya
22
Media Industri
ASMINDOProtes Pembukaan Ekspor Rotan
Ribuan pengusaha mebel rotan
yang tergabung dalam Asosiasi
Industri Permebelan dan Kerajinan
Indonesia (Asmindo) memprotes
kebijakan pemerintah c.q. Depar-
temen Perdagangan (Depdag) yang
membuka kembali kran ekspor
bahan baku rotan.
Ketua Asosias i Industr i
Permebelan dan Kerajinan Indo-
nesia (Asmindo) Soenoto di Cirebon
belum lama ini mengatakan, akibat
kebijakan tersebut, industri mebel
dan kerajinan rotan di Indonesia
terancam bangkrut.
“Pengusaha produk rotan me-
minta pemerintah mencabut
kebijakan itu, karena membahaya-
kan kelangsungan hidup ratusan
ribu pekerja industri rotan,” kata
Soenoto.
Menurut dia, kebijakan
Menteri Perdagangan dalam ekspor
rotan bukan sebagai “problem
solver” tetapi malah problem maker,
karena membuat keputusan yang
berbahaya untuk industri mebel.
Sebab pembukaan ekspor rotan
akan menimbulkan kelangkaan
pasokan rotan di dalam negeri,
sekaligus merusak harga pasar
produk rotan dunia karena per-saingan akan menjadi semakinketat.
Pemerintah hanya melihatrotan sebagai komoditi biasa yangseharusnya bernilai strategis. Sebab,80 persen luas lahan rotan di duniaterdapat di Indonesia dan sebagiankecil antara lain berada di Filipinadan Myanmar.
Menurut Soenoto, kondisiindustri rotan di Indonesia saat inisaja sudah cukup sulit akibatmaraknya penyelundupan kayu danrotan. Penyelundupan itu sebagianbesar ditengarai dilakukan lewatdaerah Tawau, Kalimantan Timur,dan dilanjutkan ke negara-negara
pesaing. Negara-negara pesaing
produk mebel Indonesia seperti
China akan mendapat keuntungan
besar karena mereka mendapatkan
bahan baku selundupan yang
murah.
“Dengan pelarangan ekspor
rotan pun Indonesia sudah susah
payah bersaing dengan China,
apalagi bila kebijakan itu dicabut.
Contohnya, bila sebuah kursi rotan
produk Indonesia yang dijual
dengan harga 52 dolar AS,
pengusaha China dapat menjual
dengan harga 29 dollar AS. Selain
itu, kebijakan pemerintah China
sangat mendukung industri produk
rotan serta tenaga kerjanya
produktif,” kata Soenoto.
Ekonomi dan Bisnis
Salah seorang pengrajin rotan sedang mennyelesaikan pembuatan kursi
23
Media Industri
Dukungan pemerintah China,kata dia, dapat dilihat dari pember-lakuan tarif terminal handling charge(biaya bongkar muat) sebesar US$30 per kontainer, sedangkan diIndonesia mencapai US$ 270 perkontainer.
Di China, kata dia, sopir trukkontainer tidak dipungut biaya apa-pun ketika mengangkut kontainerbarang ke pelabuhan. Berbedadengan sopir truk di Indonesia yangharus melewati berbagai macammeja administrasi, belum termasukpungutan liar di jalan.
Sejak penyelundupan marakterjadi dua tahun lalu, prospekindustri rotan di Indonesia mulaimemburuk. Hal itu misalnya di-tunjukkan dengan kuantitas ekspor
produk rotan dari Kabupaten
Cirebon yang terus menurun.
Sebelum tahun 2003, peng-
usaha rotan dari Kabupaten Cirebon
mampu mengekspor sekitar 1.500
kontainer per bulan. Namun sekarang
volume ekspornya merosot menjadi
kurang dari 1.000 kontainer per
bulan. Setiap kontainer rata-rata
membutuhkan tenaga perajin dan
pegawai pabrik sekitar 60 orang.
Penurunan volume eskpor
mebel dan kerajinan rotan tersebut
terjadi karena kalangan konsumen
di luar negeri kini banyak yang
beralih mebel atau kerajinan rotan
dari negara lain yang ditawarkan
dengan harga yang lebih murah
seperti dari Vietnam atau China. mi
Ekonomi dan Bisnis
Produk furniture rotan berkualitas ekspor
Ia mengatakan, sebanyak
90.000 orang di Kabupaten Cirebon
menggantungkan hidupnya dengan
bekerja sebagai pegawai pabrik
mebel berbahan baku rotan. Jumlah
pegawai itu belum termasuk para
perajin yang dipekerjakan sebagai
subkontraktor serta sektor pen-
dukung lainnya seperti bahan baku
cat, konsumsi, dan transportasi.
“Pabrik saya saja sudah tutup
satu. Kalau ada satu pabrik tutup,
setidaknya 600 orang kehilangan
pekerjaan. Nanti pemerintah
sendiri yang akan rasakan kalau
industri rotan bangkrut. Saya
sendiri tidak mengerti, kenapa
ekspor rotan dilakukan,” demikian
Soenoto.
24
Media Industri
Pemerintah FokuskanProduksi Pupuk Majemuk
Pemerintah mengisyaratkankepada industri pupuk di dalamnegeri agar lebih memfokuskankegiatan produksinya untuk meng-hasilkan pupuk produk majemukseperti pupuk majemuk NPK.Dengan demikian kegiatan produksipupuk tunggal (seperti urea, KCL,atau SP36) akan dikurangi secarabertahap dan digantikan kegiatanproduksi pupuk majemuk.
Menteri Perindustr ian(Menperin) Andung A. Nitimi-hardja mengatakan, pemerintahkini sedang mengkaji kemungkinanuntuk mengalihkan kegiatanproduksi pupuk tunggal menjadipupuk majemuk (pupuk NPK).Berdasarkan hasil penelitiantentang pupuk majemuk NPKterbukti bahwa jenis pupuk tersebutmampu meningkatkan produktivitastanaman pertanian secarasignifikan.
“Ke depan kita lebih baikmemproduksi pupuk majemuk saja(ketimbang memproduksi pupuktunggal seperti dilakukan selamaini). Sebab pupuk majemuk sepertiPhonska (pupuk NPK produksi PTPetrokimia Gresik-Red.) sudahbanyak dicoba dan berhasil mening-katkan produktivitas tanaman per-
tanian secara signifikan,” kataAndung.
Menperin menambahkan, ber-dasarkan hasil penelitian terdapatdua keunggulan utama dari peng-gunaan pupuk majemuk dibanding-kan dengan penggunaan pupuktunggal. Pertama, penggunaanpupuk majemuk mampu meningkat-kan produktivitas tanaman per-tanian hingga beberapa kali lipatdari penggunaan pupuk tunggalpada tanaman pertanian yang sama.
Kedua, tambah Andung, peng-gunaan pupuk majemuk jauh lebihefisien ketimbang penggunaanpupuk tunggal. Artinya, untukmeningkatkan produktivitas tanamanpertanian pada luas areal pertaniantertentu, dibutuhkan volume pupukmajemuk yang lebih sedikit ketimbangpupuk tunggal.
Dua keunggulan utama pupukmajemuk tersebut menjadi pertim-bangan pemerintah untuk lebihmendorong kalangan produsenpupuk di dalam negeri untuk mem-produksi pupuk majemuk.
Secara teoritis dan teknis per-tanian, lanjut Andung, sangatmasuk akal bahwa penggunaanpupuk majemuk jauh lebih efisien
dari pada penggunaan pupuktunggal. Karena penggunaan pupukmajemuk sesuai dengan prinsip danteori pemupukan berimbang.
Teori pemupukan berimbangpada dasarnya menekankan bahwaketersediaan unsur hara yangberimbang di dalam tanah justrujauh lebih penting dalam men-dukung pertumbuhan dan produk-tivitas tanaman ketimbang keter-sediaan unsur hara tertentu saja,walaupun ketersediaannya di dalamtanah berlebih. Sebab tanamanakan tumbuh dengan baik apabilaketersediaan unsur hara tanahnyamemadai dan berimbang.
“Ini jelas menunjukkan bahwapenggunaan pupuk majemuk akanmeningkatkan efisiensi peng-gunaan pupuk di dalam negeri.Efisiensi dalam penggunaan pupukini sangat penting, karena selamaini pemerintah memberikan subsidipupuk kepada petani. Kalau peng-gunaan pupuk ini sudah efisien,maka secara otomatis kebutuhanpupuk di dalam negeri pun akanberkurang. Dengan kata lain, peng-gunaan pupuk majemuk diharap-kan mampu membantu pemerintahmengurangi subsidi pupuk,” demi-
kian Andung. mi
Ekonomi dan Bisnis
25
Media Industri
Investor Korea Diminta KembangkanIndustri Komponen Elektronika di Indonesia
PT LG Electronics Display
Devices Indonesia (LGEDI) di-
harapkan bisa mengajak perusahaan
Korea lainnya melakukan investasi
di bidang industri komponen elek-
tronika di Indonesia terutama
untuk komponen-komponen yang
selama ini belum diproduksi di
dalam negeri dalam rangka mening-
katkan kandungan lokal sekaligus
memperkuat struktur industri di
Indonesia.
Demikian disampaikan
Menteri Perindustrian (Menperin)
Andung A Nitimiharja ketika
melakukan kunjungan kerja ke
pabrik LGEDI di kawasan industri
MM2100 Cikarang, Bekasi, belum
lama ini. Menurut Menperin, dalam
Kebijakan Pembangunan Industri
Nasional, industri elektronika
merupakan salah satu industri yang
diprioritaskan untuk dikembangkan.
“PT LGEDI dinilai memiliki
peranan yang cukup besar dalam
mendorong perkembangan industri
komponen di Indonesia. Tercatat
sebanyak 79 perusahaan sub
kontraktor melakukan pekerjaan
bagi LGEDI dengan melibatkan
karyawan 15.233 orang,” kata
Menperin. Ia menambahkan saat ini
terdapat dua perusahaan Korea
yang berencana membuka usaha
dibidang komponen elektronika di
Indonesia, yaitu PT Fajar Nusa
Sumindo(FNS) dan PT Stars
Korean Indonesia (SKI). Keduanya
akan menjadi sub kontraktor bagi
LGEDI.
LGEDI, kata Menperin,
merupakan salah satu contoh
perusahaan Korea yang dinilai
sangat berhasil di Indonesia dan
mampu memberikan kontribusi
yang cukup besar terhadap per-
ekonomian Indonesia terutama
dalam penyerapan tenaga kerja yang
sampai kini mencapai 2.500 orang.
Keberhasilan itu ditunjukkan
dari besarnya nilai investasi LGEDI
di Indonesia serta nilai penjualan
perusahaan yang pada tahun 2004
mencapai US$1,05 milyar dimana
sebagian besar (95%) untuk pasar
ekspor sedang sisanya untuk pasar
domestik.
Perusahaan LGEDI yang mem-
produksi berbagai jenis barang
elektronik seperti monitor komputer,
LCD TV, Audio & Video, hingga
saat ini telah menanamkan inves-
tasinya di Indonesia sebesar US$
210 juta. Selain itu, pabrik LG
Tangerang yang memproduksi
lemari es, air conditioning dan lain-
lain telah menginvestasikan total
US$ 110 juta, dengan nilai pen-
jualan US$ 250 juta/tahun. industri
ini melibatkan sekitar 100 supporting
industry dengan jumlah tenaga kerja
mencapai 10.000 orang.
Dalam kesempatan itu,
Menperin juga meminta LGEDI
lebih meningkatkan kegiatan
desain dan engineeringnya di
Indonesia bekerjasama dengan
Perguruan Tinggi yang ada. LGEDI
Ekonomi dan Bisnis
26
Media Industri
sendiri telah memberikan kesem-
patan kepada mahasiswa perguruan
tinggi dan siswa sekolah menengah
kejuruan untuk melakukan magang
(praktek kerja) di perusahaan
tersebut.
Menperin juga menyambut
baik komitmen LGEDI untuk tetap
meningkatkan investasinya di
Indonesia. Komitmen tersebut
membuktikan bahwa Indonesia
merupakan negara tujuan investasi
yang menguntungkan.
Data Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM)
menunjukkan investasi PMA di
sektor industri pada tahun 2004
mencapai US$ 6,3 miliar (tahun
2000 US$ 10,7 miliar. Tetapi
investasi PMA periode Januari-Mei
2005 sebesar US$ 3,4 miliar atau
tumbuh 126,4% dari periode yang
sama tahun sebelumnya (Januari–
Mei 2004); sedangkan investasi
PMDN sebesar Rp 20,6 triliun
(tahun 2000 Rp 85,1 triliun) atau
di bawah kinerja investasi sebelum
krisis ekonomi. Sementara itu,
investasi PMA periode Januari - Mei
2005 sebesar Rp.10,2 triliun atau
tumbuh 33,3% dari periode yang
sama tahun sebelumnya (Januari–
Mei 2004).
Bagi Indonesia sendiri, kata
Menperin, kegiatan investasi sangat
penting sebagai penghela pereko-
nomian khususnya untuk men-
dongkrak kinerja ekspor dan
mendorong laju pertumbuhan
ekonomi nasional serta untuk
menyediakan lapangan kerja bagi
masyarakat. Dengan investasi di
bidang industri yang relatif stabil,
pertumbuhan industri nonmigas
selama tahun 2003–2004 rata-rata
mencapai 6,8% dengan kontribusi
terhadap sektor perekonomian
mencapai sekitar 25%. Pertum-
buhan tersebut masih di bawah
pertumbuhan rata-rata sebelum
krisis ekonomi. Namun demikian
pada triwulan pertama tahun 2005
industri nonmigas tumbuh sebesar
8,11%, lebih tinggi dari pertum-
buhan PDB yaitu 6,35%.
Ekspor produk industri pada
tahun 2004 mencapai US$ 48,7
miliar atau 87% dari total ekspor
nonmigas, naik 19% dibandingkan
tahun sebelumnya. Sedangkan
ekspor periode Januari - Mei 2005
sebesar US$ 26,565 miliar atau naik
34,01% dari periode yang sama
tahun sebelumnya (Januari – Mei
2004) yaitu sebesar US$ 19,823
miliar. Khusus produk elektronika
nilai ekspornya (Januari – Mei
2004) sebesar US$ 4,006.2 juta dan
pada periode yang sama (Januari –
Mei 2005) meningkat menjadi US$
4,912.2 juta. mi
Ekonomi dan Bisnis
Monitor TV Produk LG
27
Media Industri
Menperin
Luncurkan TV Sanyo ke-5 Juta UnitMenteri Perindustrian
Andung A. Nitimihardja di-
dampingi jajaran Manajemen Sanyo
Group melakukan pelepasan
produksi TV PT. Sanyo Electronics
Indonesia yang ke-5 juta unit, pada
15 September 2005, di Cikarang,
Jawa Barat.
PT Sanyo Electronics Indonesia
selaku perusahaan PMA yang
memproduksi televisi merek Sanyo
di Indonesia telah menanamkan
investasi sebesar US$ 10 juta dan
telah membuka lapangan kerja
sebanyak 850 orang. Penjualan
produk perusahaan ini, 20% untuk
memenuhi pasar dalam negeri dan
sisanya untuk pasar ekspor yang
pada tahun 2005 diperkirakan
mencapai US$ 80 juta, dengan
negara tujuan : Asean, Timur
Tengah, Afrika, Rusia, Australia,
New Zealand dan Jepang.
Usai melepas produksi TV
Sanyo yang ke 5 juta unit, Menperin
mengatakan selama 9 tahun
usahanya di Indonesia, PT Sanyo
telah menunjukkan prestasi yang
membanggakan, sekaligus menun-
jukkan komitmennya untuk tetap
mengembangkan bisnisnya di
Indonesia. PT Sanyo, kata Menperin,
juga telah menjadikan Indonesia
sebagai basis produksi LCD (liquid
crystal display) TV.
“Hal ini membuktikan bahwa
upaya-upaya yang dilakukan
pemerintah telah berhasil men-
ciptakan iklim usaha yang kondusif
untuk menarik masuknya investasi
baru maupun perluasan,” kata
Menperin.
Dalam kesempatan itu,
Menperin juga meminta pengelola
kawasan industri terus melakukan
inovasi dalam memberikan pela-
yanan terbaik kepada investor
melalui berbagai kemudahan, guna
mendorong terciptanya daya saing
yang tinggi pada semua produk yang
dihasilkan di kawasan industri.
Untuk mengatasi berbagai
hambatan dalam pengembangan
industri elektronika, pemerintah
telah mengambil langkah dan
strategi melalui pengembangan
industri komponen/pendukung
Ekonomi dan Bisnis
Menperin berfoto sejenak dengan jajaran manajemen Sanyo Group pada saat acara pelepasan produk TV ke - 5 juta
28
Media Industri
bekerjasama dengan Prinsipal/
MNCs, disamping berupaya
meningkatkan kemampuan R&D
di dalam negeri, meningkatkan
investasi industri elektronika dan
mengamankan pasar dalam negeri.
Selain itu, pemerintah juga ber-
upaya meningkatkan Standardisasi
Nasional Indonesia (SNI) atau
Safety Standard dan mening-
katkan kemampuan Sumber Daya
Manusia (SDM).
Industri elektronika nasional
pada tahun 2004 berjumlah 230
perusahaan dengan tambahan
investasi Rp. 267,98 Milyar. Nilai
produksi elektornika pada tahun
2004 mencapai Rp. 83.530 milyar,
menyerap tenaga kerja sebanyak
274.749 orang (termasuk industri
telematika) dan menghasilkan
devisa sebesar US $ 6.187,41 juta.
Sementara itu, impor produk
elektronika nasional mencapai US$
1.437,78 juta.
Pertumbuhan industri manu-
faktur pada 2003–2004 rata-rata
sebesar 6,8% dengan kontribusi
terhadap perekonomian sekitar
25%. Pertumbuhan tersebut masih
di bawah pertumbuhan rata-rata
sebelum krisis ekonomi. Namun
demikian pada triwulan pertama
tahun 2005 industri manufaktur
tumbuh 8,11%, lebih tinggi dari
pertumbuhan PDB yaitu 6,35%.
Ekspor produk industri pada
tahun 2004 mencapai US$ 48,7
miliar atau 87% dari total ekspor
non migas, naik 19% dibandingkan
tahun sebelumnya. Sedangkan
ekspor periode Januari - Juli 2005
sebesar US$ 37,176.6 miliar atau
naik 34,01% dari periode yang sama
tahun sebelumnya (Januari – Juli
2004) yaitu sebesar US$ 29,115.2
miliar. Untuk produk elektronika,
produk telematika dan mesin-
mesin/peralatan mekanik nilai
ekspornya (Januari – Juli 2004)
mencapai US$ 5,756.2 juta dan
pada periode yang sama (Januari –
Juli 2005) meningkat menjadi
sebesar US$ 6,839 juta.
Jumlah tenaga kerja di sektor
industri pada tahun 2003 secara ke-
seluruhan mencapai 12,4 juta orang
(sektor IKM sekitar 64,6% dari
total tenaga kerja sektor industri).
Sedangkan tenaga kerja yang terse-
rap di industri elektronika pada
tahun 2004 sebanyak 274.749 orang
(termasuk industri telematika),
yang merupakan kenaikan di-
banding 271.006 orang pada tahun
2003.
Investasi PMA sektor industri
pada tahun 2004 sebesar US$
6.214,9 miliar (tahun 2000 US$ 10,7
miliar), tetapi investasi PMA peri-
ode Januari - Juli 2005 sebesar US$
4 miliar atau tumbuh 138 % dari
periode yang sama tahun sebelum-
nya (Januari – Juli 2004); dan PMDN
(Januari – Juli 2005) sebesar Rp 5,5
triliun (tahun 2000 Rp 85,1 triliun);
di bawah kinerja investasi sebelum
krisis ekonomi. mi
Ekonomi dan Bisnis
Proses produksi di pabrik Sanyo Elektronik Cibitung
29
Media Industri
Luncurkan Tipe Terbaru ‘Kanzen Taurus’PT SCM, Satu-satunya Prinsipal Sepeda Motor Nasional
dengan kualitas terjamin, harga ter-
jangkau dan perawatannya mudah
sesuai keinginan masyarakat.
“Sejak pertama kali berdiri,
lima tahun lalu, tahun 2000,
industri sepeda motor Kanzen telah
berhasil melalui berbagai kendala
dan tantangan yang cukup berat
dalam mewujudkan cita-cita men-
jadi industri sepeda motor nasional
yang berkualitas dan efisien.
Melalui kerja keras, pengorbanan
dan proses pembelajaran yang tiada
henti, akhirnya kami berhasil
menciptakan sepeda motor Kanzen
Taurus yang merupakan karya cipta
insinyur bangsa Indonesia untuk
masyarakat Indonesia,” kata Rini
ketika meluncurkan sepeda motor
Kanzen Taurus di pabriknya di
Kabupaten Karawang, Jawa Barat,
belum lama ini.
Menurut Rini, sepeda motor
Kanzen Taurus merupakan ke-
banggaan PT SCM karena sepeda
motor tersebut dirancang, di-
produksi dan dipasarkan oleh orang
Indonesia. “Kami mengharapkan
sepeda motor kebanggaan ini selain
dapat dipakai oleh bangsa Indonesia,
juga dapat dipakai oleh bangsa lain.
Semoga dengan adanya motor
nasional ini bangsa Indonesia dapat
lebih mencintai produk bangsanya
sendiri.”
Mulai tahun 2005 ini, kata
Rini, PT SCM dengan motor
Kanzen-nya secara resmi telah
diterima menjadi anggota ke-7 dari
Asosiasi Industri Sepeda Motor
Indonesia (AISI) dimana PT SCM
Ekonomi dan Bisnis
Motor Kanzen dirancang, diproduksi dan dipasarkan oleh orang Indonesia
PT Semesta Citra Motorindo
(SCM) mengukuhkan dirinya
sebagai satu- satunya produsen
sepeda motor nasional yang
sekaligus menjadi satu-satunya
prinsipal industri sepeda motor
nasional selaku pemegang merek
sepeda motor Kanzen.
Presiden Komisaris PT SCM
Rini M.S. Soewandi mengatakan
pengembangan industri sepeda
motor Kanzen diawali dengan
adanya keinginan PT SCM untuk
menciptakan sepeda motor nasional
30
Media Industri
merupakan satu-satunya produsen
sepeda motor yang dikembangkan
oleh para insinyur Indonesia.
Sedangkan enam perusahaan
lainnya merupakan industri sepeda
motor yang berafiliasi dengan
industri sepeda motor asing di luar
negeri.
Sepeda motor Kanzen Taurus,
kata Rini, memiliki beberapa
keunggulan dibanding sepeda
motor di kelasnya. Keunggulan
tersebut antara lain posisi tangki
bensin yang berada di depan (front
fuel tank) sehingga memudahkan
pengisian bahan bakar dan
penumpang tidak perlu turun dari
motor. Namun sepeda motor ini
tetap dapat digunakan baik oleh
laki-laki maupun perempuan.
Keunggulan lain dari sepeda
motor bermesin empat tak 110 cc
ini adalah speedometer yang
dilengkapi dengan indikator hand
phone sehingga bila hand phone
menyala, pengendara motor dapat
mengetahuinya.
Desain Kanzen Taurus dengan
model yang ramping dan stylish
tersebut, tambah Rini, kini sudah
dipatenkan baik di Indonesia dan
China, serta dalam proses peng-
urusan paten di beberapa negara
ASEAN. Upaya pematenan desain
teknis dan desain keseluruhan
sepeda motor Kanzen Taurus
tersebut dilakukan sebagai langkah
antisipasi perluasan pasar motor
Kanzen ke China dan negara-
negara ASEAN lainnya yang saat
ini menjadi wilayah pasar yang
sangat potensial untuk pemasaran
sepeda motor Kanzen.
Rini mengakui upaya untuk
mewujudkan cita-cita menciptakan
sepeda motor kebanggaan nasional
itu tidak semudah membalikkan
telapak tangan. Sebab banyak juga
pihak-pihak tertentu yang tidak
menghendaki munculnya sepeda
motor baru. Bahkan, kalangan
vendor lokal pada awalnya tidak
bersedia memberikan pasokan
komponen secara memadai.
“Namun setelah pada tahun
2002 PT SCM melakukan kerja-
sama mesin dengan Daelin dari
Korea, maka industri sepeda motor
Kanzen pun setahap demi setahap
mulai mandiri. Kini kami telah
mandiri sepenuhnya dengan ber-
hasilnya kegiatan full manu-
facturing di dalam negeri,” kata
Rini.
Di balik keberhasilannya itu,
Rini juga mengaku masih memiliki
cita-cita lain di masa depan, Kanzen
bisa menjadi perusahaan publik
yang sahamnya bisa dimiliki oleh
karyawan dan masyarakat.
Ekonomi dan Bisnis
mi
Motor Kanzen dengan keunggulan teknologi di kelasnya
31
Media Industri
Produsen Tanggung Kenaikan BiayaAngkutan Pupuk
Kenaikan harga bahan bakar
minyak (BBM) yang berlaku mulai
1 Maret 2005 lalu, dirasakan
imbasnya oleh hampir seluruh
pelaku ekonomi di dalam negeri.
Sebab kenaikan harga BBM
tersebut mau tidak mau akan
menimbulkan biaya tambahan.
Paling tidak, berupa kenaikan biaya
transportasi (angkutan), baik
angkutan penumpang maupun
angkutan barang. Apalagi untuk
sektor industri yang selama ini
memang mengkonsumsi BBM
sebagai sumber energi utamanya.
Dampak kenaikan harga BBM
terhadap angkutan barang kini
menjadi bahan pembicaraan hampir
seluruh lapisan masyarakat. Sebab,
kenaikan harga BBM berbuntut
pada naiknya biaya angkutan.
Kenaikan biaya angkutan juga
terjadi pada angkutan pupuk yang
merupakan produk yang sangat vital
bagi kalangan petani. Padahal harga
pupuk untuk petani selama ini
selalu mendapatkan subsidi dari
pemerintah. Pemerintah mene-
tapkan harga pupuk urea bersubsidi
di tingkat petani sebesar Rp 1.050/
kg dan harga tersebut harus
dijamin oleh produsen, distributor
maupun pengecer.
Untuk menjaga agar harga
pupuk di tingkat eceran (petani)
tidak mengalami kenaikan, kalangan
industri (produsen) pupuk urea
secara sukarela bersedia menanggung
kenaikan biaya angkutan tersebut
dengan cara menurunkan harga
FOB (Free on Board) pupuk dari
pabrik.
Direktur Utama PT Pupuk
Kalimantan Timur Tbk (PKT),
Omay K. Wiraatmadja mengatakan
terhitung mulai tanggal 1 Maret
2005 lalu (bersamaan dengan
kenaikan harga BBM) kalangan
produsen pupuk urea di dalam
negeri telah mengambil keputusan
untuk memberikan kompensasi
dalam bentuk subsidi biaya angkutan.
Caranya adalah, menanggung
kenaikan biaya angkutan pupuk
dari pabrik sampai kepada pengecer.
Ekonomi dan Bisnis
Dirut PT. Pupuk Kaltim berdialog dengan petani
32
Media Industri
“Keputusan kalangan industri
pupuk untuk menanggung kenaik-
an biaya angkutan ini dilakukan
dalam rangka mempertahankan
harga pupuk urea di tingkat eceran
atau ditingkat petani agar tidak
mengalami kenaikan,” kata Omay
kepada Media Industri dalam satu
kesempatan belum lama ini.
Menurut Omay, subsidi biaya
angkutan dilakukan dengan cara
menurunkan harga pupuk FOB dari
pabrik sebesar kenaikan biaya
angkutan yang terjadi. “Jadi,
besaran subsidi yang diberikan
dengan menanggung kenaikan
biaya angkutan itu oleh pabrik
pupuk. Besarannya dihitung secara
Ekonomi dan Bisnis
mundur dengan menurunkan harga
pupuk FOB dari pabrik. Dengan
cara itu diharapkan kenaikan biaya
angkutan yang terjadi dapat di-
eliminir sehingga harga pupuk urea
di tingkat petani menjadi tetap
atau tidak mengalami kenaikan.”
ujar Omay
Ia mengaku tidak hapal persis
berapa dana yang disediakan oleh
setiap industri pupuk untuk men-
subsidi kenaikan biaya angkutan
pupuk urea tersebut. Namun yang
pasti setiap perusahaan produsen
pupuk harus mengeluarkan biaya
subsidi angkutan yang berbeda-
beda. Sebab hal itu tergantung
kepada volume pupuk urea yang
disalurkan dan tergantung pula
kepada luasnya wilayah pemasaran
dari masing-masing produsen pupuk.
“PT PKT menanggung subsidi
biaya angkutan yang paling besar
diantara lima pabrik pupuk urea
yang ada di dalam negeri. Sebab,
PT PKT menyalurkan pupuk urea
paling banyak dengan cakupan
wilayah pemasaran paling luas di
Indonesia, yaitu hampir mencakup
3/4 luas wilayah Indonesia,” kata
Omay. mi
Stock pupuk untuk memenuhi kebutuhan musim tanam
Pabrik pupuk Kaltim
33
Media Industri
Sebaiknya Indonesia Hanya MengimporRaw Sugar
Sampai saat ini belum seluruh
kebutuhan gula di dalam negeri
mampu dipenuhi dari produksi gula
nasional, sebab volume kebutuhan
gula di dalam negeri masih jauh
lebih besar dari volume produksi
gula nasional. Karena itu, setiap
bentuk raw sugar (gula kasar).
Kemudian diolah di dalam negeri
baik untuk memproduksi gula
kristal putih (gula konsumsi) mau-
pun untuk memproduksi gula
industri atau gula rafinasi (double
refined sugar).
Mengimpor satu jenis gula,
yaitu raw sugar, kata Melvin, jauh
lebih baik ketimbang mengimpor
tiga jenis gula. Karena dengan
hanya mengimpor raw sugar industri
pergulaan di dalam negeri akan
berkembang lebih baik dalam
rangka memenuhi kebutuhan gula
konsumsi maupun gula industri
sebagai pengganti impor gula
konsumsi dan gula industri.
“Impor raw sugar memberikan
keuntungan yang lebih besar bagi
perekonomian di dalam negeri, baik
dari segi perkembangan industri
pergulaan, perolehan nilai tambah
yang lebih besar maupun dari segi
penyerapan lapangan kerja bagi
masyarakat,” kata Melvin kepada
Media Industri di Jakarta, belum
lama ini.
Menurut Melvin, dengan
hanya mengimpor raw sugar,
Indonesia juga akan terhindar dari
gejolak harga gula putih di pasar
internasional.
“Selama ini Indonesia ter-
kesan sangat tergantung kepada
pasokan gula putih dari pasar
Ekonomi dan Bisnis
tahunnya Indonesia terpaksa harus
mengimpor gula, baik dalam bentuk
gula putih (gula konsumsi), gula
rafinasi (double refined sugar) mau-
pun gula kasar (raw sugar).
Untuk memenuhi kekurangan
pasokan gula di dalam negeri,
kalangan pelaku industri rafinasi
gula menilai, Indonesia sebaiknya
hanya mengimpor gula dalam
Ketua Umum Asosiasi Gula
Rafinasi Indonesia (AGRI), Melvin
Korompis mengatakan, sebetulnyaIndonesia tidak perlu mengimpor
ketiga jenis gula tersebut. Tapicukup hanya mengimpor satu jenis
gula saja, yaitu gula kasar atau rawsugar. Pertimbangannya adalah,
gula kasar bisa digunakan baikuntuk memproduksi gula konsumsi
maupun gula rafinasi.
Masuknya gula impor saat musim giling, terus dipersoalkan petani
34
Media Industri
internasional sehingga harga gula
sering kali mengalami lonjakan
ketika Indonesia mengumumkan
akan mengimpor gula putih.
Padahal, kebutuhan akan gula putih
impor pun belum begitu mendesak
mengingat stok gula di pasar (di
kalangan pedagang) masih cukup
banyak,” kata Melvin.
Menurut catatan Media
Industri, selama ini Indonesia
mengimpor tiga jenis gula yang
berbeda, yaitu raw sugar, gula
konsumsi dan gula industri. Tahun
2005 saja impor gula kasar
diperkirakan tidak kurang dari 1,5
juta ton yang terdiri dari 227.000 ton
untuk menutup kekurangan bahan
baku bagi pabrik gula. 1 juta ton
untuk kebutuhan bahan baku
industri rafinasi gula dan sekitar
300.000 ton untuk industri vetsin
(Monosodium Glutamate) dan
industri farmasi. Sementara itu,
impor gula konsumsi (gula kristal
putih) selama tahun 2005 dipasti-
kan sebesar 500.000 ton sesuai izin
impor yang diterbitkan Departemen
Perdagangan. Sedangkan impor
gula rafinasi mencapai 700.000 ton
sampai 800.000 ton.
Sementara itu, tokoh perda-
gangan gula yang kini menjadi
eksekutif di PT Sentra Usahatama
Jaya (salah satu industri rafinasi
gula anggota AGRI), Yayat
Supriyatna mengatakan perma-
salahan kelangkaan gula di dalam
negeri seringkali timbul bukan
akibat tidak adanya gula di pasar
domestik, melainkan karena sistem
distribusi gula nasional yang tidak
efisien.
“Sistem distribusi gula di pasar
dalam negeri selama ini memang
masih sangat tidak efisien, sehingga
seringkali mengakibatkan impor
gula yang sebetulnya belum begitu
diperlukan justru diburu-buru agar
segera masuk ke pasar dalam negeri
dengan alasan stok gula di pasar
sudah semakin menipis. Padahal
stok gula putih di dalam negeri saja
sebetulnya masih cukup banyak dan
semuanya sudah berada di tangan
para distributor dan pedagang.
Karena itu, kecurigaan sejumlah
pihak mengenai kemungkinan
distributor atau pedagang gula di
dalam negeri menahan stok gula
untuk mendongkrak harga sering
kali muncul ke permukaan, dan itu
memang sangat beralasan,” kata
Yayat.
“Saat ini terdapat tiga
perusahaan pabrik gula rafinasi
yang sudah beroperasi di dalam
negeri, yaitu PT Angel Product, PT
Jawa Manis Rafinasi dan PT Sentra
Usaha Tama Jaya dengan total
produksi sekitar 900.000 ton.
Kondisi tersebut sudah mengalami
kenaikan dari situasi produksi
tahun 2004 yang baru mencapai
750.000 ton,” kata Melvin.
Namun demikian, menurut
Melvin, di luar tiga tersebut, masih
Ekonomi dan Bisnis
Pembongkaran gula impor
35
Media Industri
terdapat dua lagi perusahaan
industri rafinasi gula yang akan
mulai beroperasi pada tahun 2005.
Kedua perusahaan tersebut adalah
PT Permata Bumi Kencana ber-
kapasitas produksi sekitar 300.000
ton dan PT Darmapala Usaha
Sukses dengan kapasitas produksi
sekitar 200.000 ton.
PT Angel Product dan PT
Jawa Manis Rafinasi sendiri, kini
sedang berupaya meningkatkan
kapasitas produksinya. Masing-
masing dari 240.000 ton dan 163.000
ton pada tahun 2004 menjadi
350.000 ton dan 270.000 ton pada
akhir tahun 2005.
Dengan demikian, tambah
Melvin, secara keseluruhan total
kapasitas produksi gula rafinasi
nasional pada akhir tahun 2005
akan meningkat dari sekitar
900.000 ton saat ini menjadi 1,42
juta ton pada akhir tahun 2005.
Dia mengatakan, lewat upaya
peningkatan kapasitas secara terus
menerus, produksi gula rafinasi
nasional akan meningkat pada
beberapa tahun mendatang. Diper-
kirakan hingga tahun 2007 total
kapasitas produksi gula rafinasi
nasional akan mencapai sekitar 2
juta ton.
Seluruh produksi gula rafinasi
di dalam negeri selama ini
dipasarkan di pasar domestik,
khususnya untuk memenuhi
kebutuhan industri makanan dan
minuman skala kecil dan menengah
yang kebutuhannya mencapai
sekitar 800.000 ton/tahun. “Belum
lagi untuk memenuhi kebutuhan
industri makanan dan minuman
skala menengah besar jumlahnya
mencapai sekitar 800.000 ton.
Untuk memenuhi kebutuhan
bahan baku industri rafinasi gula,
tambah Melvin, kalangan industri
rafinasi gula sampai kini masih
mengimpor 100% bahan baku
berupa gula kasar (raw sugar) dari
luar negeri. Setiap pengolahan 1
juta ton gula kasar akan meng-
hasilkan 900.000 ton gula rafinasi
atau dengan rendemen sekitar 90%.
Impor gula kasar terbesar
dilakukan dari Australia sekitar
200.000 ton/tahun. Demikian pula
Afrika Selatan (50.000-60.000 ton/
tahun), Fiji, Swaziland, Mozambik,
Guatemala, Filipina dan Brazil
(masing-masing sekitar 30.000 ton/
tahun). Harga gula kasar di pasar
internasional saat ini berkisar antara
US$ 245 sampai US$ 250/ton (CIF).
Idealnya kebutuhan gula kasar
ini dapat dipenuhi dari dalam negeri
sendiri. Namun mengingat produksi
tebu di dalam negeri masih rendah,
maka kita terpaksa harus meng-
impor gula kasar. mi
Ekonomi dan Bisnis
Pabrik gula Rejo Agung
36
Media Industri
PT KS akan Bangun Pabrik Pellet Besidi Kalimantan
PT Krakatau Steel dalamwaktu dekat ini akan mereali-sasikan ekspansi usahanya denganmenggarap pertambangan biji besidan pabrik pembuatan pellet besibahan baku utama untuk pabrikbesi baja di Kalimantan. Dalampelaksanaannya PT. Krakatau Steelmenggandeng PT Sumbergas SaktiPrima selaku mitra usahanya.
Usaha penambangan biji besidan pabrik pellet besi yang menelaninvestasi sebesar US$ 1 miliartersebut nantinya akan memilikikapasitas produksi sebesar 2,5 jutaton pellet besi per tahun. Hasilproduksinya dipergunakan untukmemenuhi kebutuhan pabrik sponsPT KS di Cilegon yang selama iniseluruh kebutuhan bahan bakunya(berupa pellet besi) rata-rata
sebesar 2,5 juta ton per tahun harusdipenuhi dari impor.
Direktur Utama PT KrakatauSteel, Daenulhay mengatakankegiatan penambangan biji besi danpembangunan fasilitas pabrik pelletbesi tersebut merupakan yangpertama di Indonesia dan akandikelola oleh sebuah perusahaanpatungan (joint venture) antara PTKS dan PT Sumbergas Sakti Prima.
“PT Sumbergas Sakti Primasendiri nantinya akan menjadipemegang saham mayoritas sedang-kan PT KS hanya menguasai se-bagian kecil dari saham perusahaanpatungan itu. Hal itu dilakukankarena dana yang dimiliki PT KSsangat terbatas. Selain itu, PTSumbergas Sakti Prima selama ini
merupakan perusahaan pemilik
Kuasa Pertambangan (KP) biji besi
yang tersebar di Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Tengah dan
Kalimantan Selatan. Areal penam-
bangan yang dimiliki mencapai
200.000 hektar,” kata Daenulhay
kepada Media Industri di sela-sela
kunjungan Menteri Perindustrian,
Andung A. Nitimihardja, di PT KS
di Cilegon, belum lama ini.
Menurut Daenulhay, usaha
penambangan biji besi dan pabrik
pellet besi itu sangat prospektif dan
strategis mengingat selama ini
Indonesia memil iki deposit
(cadangan) biji besi yang sudah
dieksplorasi sebesar 1 miliar ton.
Cadangan sebesar itu hingga kini
belum dimanfaatkan untuk meme-
nuhi kebutuhan pabrik besi baja di
tanah air karena belum ada dunia
usaha yang tertarik untuk meng-
usahakannya.
“Kami harapkan pemancangan
tiang pertama pabrik pembuatan
pellet besi ini sudah dimulai pada
Februari 2006. Seluruh kegiatan
pembangunan fasilitas pabrik
berikut infrastruktur yang dibutuh-
kan diperkirakan memakan waktu
24-30 bulan. Dengan demikian
Ekonomi dan Bisnis
Kunjungan kerja Menperin di PT. Krakatau Steel
37
Media Industri
fasilitas pabrik pellet besi tersebut
diperkirakan baru dapat beroperasi
penuh pada tahun 2008. Saat ini
kami sedang melakukan kegiatan
studi kelayakan baik untuk lokasi
penambangan maupun untuk lokasi
pembangunan pabriknya sendiri,”
kata Daenulhay.
Untuk merealisasikan kegiatan
penambangan besi baja dan pem-
bangunan pabrik pellet besi ter-
sebut, PT Sumbergas Sakti Prima
telah menandatangani nota kese-
pahaman dengan dua perusahaan
China, yaitu Chengda Eng. Coop.
dan Sichuan Chuan Wei Group Co.
Ltd., tanggal 31 Agustus 2005 lalu
di Beijing. Penandatanganan MoU
tersebut disaksikan oleh Wakil
Presiden RI Jusuf Kalla dan Menteri
Perindustrian Andung A. Nitimihardja
dan Gubernur Sichuan, China.
Menurut Daenulhay, kedua
perusahaan China tersebut dilibat-
kan dalam usaha pengembangan
penambangan biji besi dan pem-
bangunan pabrik pellet besi sebagai
bagian dari pelaksanaan komitmen
pemerintah China dalam mem-
bantu membiayai kegiatan tersebut.
“Pemerintah China telah
menyatakan komitmennya untuk
menyediakan pinjaman lunak
sebesar US$ 1 miliar melalui Bank
of China guna membiayai pengem-
bangan penambangan biji besi dan
pembangunan pabrik pellet besi di
Kalimantan. Sebagai tindak lanjut
komitmen pemerintah China itu,
maka pada tanggal 31 Agustus 2005
lalu di Beijing telah dilakukan
penandatanganan Mou antara
pihak-pihak terkait tersebut,” tutur
Daenulhay.
Chengda Eng. Coop., tambah
Daenulhay, nantinya akan ber-
tindak sebagai pelaksana pem-
bangunan fasilitas pabrik pellet besi
termasuk kegiatan engineering,
procurement dan construction
(EPC). Sedangkan Sichuan Chuan
Wei Group Co. Ltd. menangani
masalah financing (pembiayaan)
dengan menggunakan sumber dana
dari Bank of China dan pemasaran
produk pellet besinya.
“Memang pellet besi yang
akan dihasilkan oleh perusahaan
patungan itu nantinya akan di-
prioritaskan untuk memenuhi
kebutuhan pellet besi PT KS.
Namun setelah seluruh kebutuhan
PT KS terpenuhi dan kalau masih
terdapat kelebihan produksi pellet
besi, maka Sichuan yang akan
memasarkannya, termasuk untuk
memasoknya ke pabrik besi/baja di
China,” kata Daenulhay.
Sementara itu, Menteri Perin-
dustrian Andung A. Nitimihardja
mengatakan kapasitas pabrik pellet
besi di Kalimantan itu secara ber-
tahap dapat terus ditingkatkan dari
2,5 juta ton per tahun menjadi 5 juta
ton per tahun. Hal itu dimungkin-
kan karena deposit biji besi yang
terdapat di Kalimantan cukup
melimpah, yaitu mencapai sekitar 1
miliar ton.
“Menteri Perindustrian,
Andung A. Nitimiharja mengata-
kan, pemerintah sangat men-
dukung upaya PT KS dan PT
Sumbergas Sakti Prima meman-
faatkan sumber daya alam berupa
deposit pasir besi di dalam negeri
yang cukup besar tersebut yang
selama ini belum kita lakukan.
Sebab pemanfaatan sumber biji besi
di dalam negeri ini akan membawa
multiflier effect yang sangat luas
bagi perekonomian di dalam negeri,
termasuk meningkatkan perolehan
nilai tambah dan menyerap tenaga
kerja yang cukup banyak,
Dari sisi devisa negara, kata
Andung, pabrik pellet besi tersebut
nantinya akan mampu menghemat
devisa negara yang selama ini di-
gunakan untuk mengimpor pellet
besi dari mancanegara sebesar US$
119 juta per tahun pada tahun 2008
dan meningkat menjadi US$ 548
juta per tahun pada tahun 2013.
Ekonomi dan Bisnis
mi
38
Media Industri
Memanfaatkan Buah KelapaMenjadi VCO Berkhasiat Tinggi
Kelapa yang merupakantanaman daerah tropis, ternyatamemiliki banyak manfaat dankegunaan bagi umat manusia.Sudah sejak dulu masyarakatIndonesia mengetahui kegunaandari berbagai bagian tanamantersebut. Mulai dari daun, bunga,
digunakan untuk mebel). Sedang-kan sabut kelapa dapat diman-faatkan untuk pembuatan alatpembersih rumah tangga sepertikemoceng dan keset. Ijuknya bisadigunakan untuk pembuatan sapudan batoknya digunakan untukpembuatan arang (bahan baku
atau sering disebut ‘minyak kelapaperawan’.
“VCO ini berbeda denganminyak goreng kelapa karena kom-posisi kandungan zat yang terdapatdi dalam VCO sama sekali berbedadengan minyak goreng ke lapa ,
Teknologi
buah, batang pohon,sabut kelapa, batokkelapa, ijuk kelapa dll.Hampir seluruh bagiantanaman tersebut bisadimanfaatkan untukkesejahteraan manusia.
Daun kelapa misal-nya, dapat dimanfaat-kan selain untuk ataprumah, juga diambillidinya untuk pem-buatan sapu lidi.Sedangkan pelepah -daunnya dapat dimanfaat untukkayu bakar. Bunga kelapa, jugasejak lama dimanfaatkan masya-rakat di pedesaan sebagai bahanpembuatan gula kelapa dengan caramenyadap niranya. Buah kelapa,dimanfaatkan untuk membuatsantan, bumbu penyedap masakan,penyedap kue dan untuk membuatminyak goreng kelapa.
Sementara itu, batang pohonkelapa dapat dimanfaatkan untukpembuatan rumah (untuk rangkarumah, kusen, dan kini banyak juga
karbon aktif). Karena manfaat dankegunaannya yang sangat beragamitulah, Kwartir Nasional Pramukapun menjadikan tanaman kelapasebagai lambang Pramuka Indonesia.
Namun lebih dari itu, di luarpengetahuan tradisional mengenaimanfaat tanaman kelapa, para pakarilmu pengetahuan modern belumlama ini berhasil mengungkaprahasia lain dari buah kelapa.Salah satu temuan para ahli yangsangat bermanfaat dan berhargaadalah Virgin Coconut Oil (VCO)
w a l a u p u n keduanyasama-sama terbuat daribuah kelapa. Perbedaantersebut terutamakarena proses pem-buatan VCO yang ber-beda dengan pem-buatan minyak gorengkelapa. VCO dibuatdari kelapa segar me-lalui proses cool press,yang sama sekali tidakmenggunakan prosespemanasan, tidak
menggunakan bahan kimia maupunbahan pengawet,” kata TariSurardjo, Direktur PT. TrimatariBio Persada Recovery, salah satuperusahzaan produsen VCO ditanah air.
Penggunaan proses cool press,kata Tari, telah memungkinkanVCO memiliki kandungan LauricAcid yang sangat tinggi, yaitumencapai 52,34% dan Capric Acidmencapai 7,71%. Kandungan keduazat tersebut sangat bermanfaat bagikesehatan, yaitu bisa menjaga
Berbagai produk yang memanfaatkan bahan baku kelapa
39
Media Industri
kondisi kesehatan tubuh maupunmenyembuhkan sejumlah penyakit.Konsumsi VCO secara teratur telahterbukti mampu menyembuhkanberbagai penyakit seperti diabetes,osteoporosis dan masalah pen-cernaan. VCO juga sangat bergunabagi para wanita hamil dan ibu yangsedang menyusui.
VCO mengandung asamlemak rantai sedang atau Medium-Chain Fatty Acids (MFCA) dimanaLauric Acid berada di dalamnya.Kandungan Lauric Acid di dalamMCFA mencapai 50%-55%. Didalam tubuh manusia Lauric Acidberubah menjadi Monolaurin,sebuah senyawa yang sangat ampuhdalam memerangi virus patogenpenyebab penyakit. Selama inikalangan pakar kesehatan hanyamenemukan kandungan Mono-laurin dalam jumlah besar di dalamair susu ibu (ASI).
Monolaurin ini sudah lama di-kenal mampu melindungi bayi dariinfeksi virus, bakteri dan mikrobaparasit penyebab penyakit lainnya.Selain Lauric Acid dan CapricAcid, VCO juga mengandung zatlain yang sangat bermanfaat sepertiCaprylic Acid, Myristic Acid,Palmitic Acid, Stearic Acid,Linoleat dll.
Makin Diminati KonsumenMancanegara
Setelah sukses merebut hatikonsumen di dalam negerimenyusul penemuan yang cukupmencengangkan tentang khasiatVCO bagi kesehatan manusia, kinigiliran kalangan konsumen di
Sampai kini kami belum dapatmemenuhi permintaan merekakarena produk VCO yang relatifmasih baru ini belum didaftarkan dinegara-negara tersebut,” kata Tariyang memproduksi VCO denganmerek Cocona.
Namun demikian Ia menyata-kan pihaknya kini sedang berupayamendaftarkan produk VCO disejumlah negara yang telah me-nyatakan berminat untuk meng-impor VCO seperti Malaysia danVietnam.
Di pasar Indonesia sendiri,kata Tari, kini sudah mulai banyakperusahaan yang tertarik meng-geluti industri VCO. Sudah ter-dapat sekitar 10 perusahaan yangmenekuni industri ini, khususnyadi wilayah yang berdekatan dengansumber bahan baku buah kelapaseperti di Yogyakarta dan DKIJakarta.
“Di Indonesia, industri VCOmasih bisa berkembang, mengingatsumber bahan baku kelapa yangmelimpah. Tampaknya Indonesiamerupakan produsen kelapa ter-besar di dunia disamping Filipina.Selain itu, mengingat tanaman kelapaini kebanyakan diusahakan olehpara petani kelapa rakyat, makapengembangan industri VCO inimemiliki arti strategis yang cukuppenting dalam rangka mendorongusaha kecil menengah (UKM)kelapa rakyat,” ujar Tari mengakhiribincang-bincangnya bersama reporterMedia Industri.
Teknologi
mancanegara mulai menggan-drungi produk berbasis sumber dayaalam ini.
Minat konsumen manca-negara itu cukup beralasan, karenaVCO sudah terbukti mengandungkhasiat yang sangat tinggi bagikesehatan manusia. Sejumlahpeneliti dan pakar kesehatanberhasil membuktikan keampuhandari penggunaan VCO untukmenjaga maupun memulihkankesehatan manusia. Tidak tanggung-tanggung, sejumlah penyakit yangselama ini belum ditemukanobatnya dan dikenal sangat ganassekelas virus HIV dan herpes, dapatdisembuhkan dengan VCO. Sederetpenyakit lainnya yang juga bisadisembuhkan melalui konsumsiVCO secara teratur antara laininfluenza, diabetes, kolesterol,hepatitis C, jantung coroner,prostate, osteoporosis, maag,ambeien luar dan dalam, penuaandini dll.
Ia mengatakan banyakkonsumen di luar negeri yang kinitertarik untuk mengkonsumsi VCOkarena khasiat yang dikandungoleh minyak kelapa perawan ini. DiAustralia misalnya, setiap kali Tarimelakukan pameran di negarakangguru itu, stand pamerannyaselalu ramai dikunjungi kalangankonsumen yang ingin mengetahuilebih jauh tentang manfaat VCO.
“Sejauh ini kami baru melaku-kan ekspor VCO ke Australia. Tapisebetulnya banyak juga permintaandatang dari negara lain sepertiMalaysia, Vietnam dan Taiwan. mi
40
Media Industri
Kalangan pengemudi, pemilikdan montir kendaraan bermotortentunya tidak asing lagi dengankanvas rem. Sebab produk tersebutmerupakan salah satu komponenotomotif yang sangat vital khusus-nya menyangkut masalah keamanandan keselamatan pengemudi mau-pun penumpang kendaraan ber-motor selama berkendaraan.
Karena sudah sangat dikenal,sekilas tidak ada sesuatu yangistimewa dengan produk kanvasrem ini. Hampir semua orang tahu,produk kanvas rem dibuat darilempengan besi yang pada salahsatu sisinya diberi lapisan kanvaspengerem putaran roda yang ter-buat dari bahan dasar asbes.
Namun belakangan inimuncul kabar yang istimewa. Adasebuah perusahaan yang berhasilmengembangkan lapisan produkkanvas rem dengan menggunakanbahan baku dari ampas tebu(bagasse). Adalah PT RajawaliNusantara Indonesia (RNI) Group,sebuah perusahaan produsen gulatebu yang telah berhasil memeloporipengembangan kanvas rem dariproduk samping (by product) ampastebu yang dihasilkan selama prosespengolahan gula tebu.
Direktur Utama PT RNI RamaPrihandana pun sangat gencarmempromosikan produk kanvas remdari ampas tebu ini lewat berbagai
kesempatan. Termasuk dalam acaraRNI Award dan Bedah Bukuberjudul ‘Dari Pabrik Gula MenujuIndustri Berbasis Tebu” yangdiselenggarakan belum lama ini.
Produksi kanvas rem oleh PTRNI dilatarbelakangi kenyataanselama ini bahwa produksi ampas dipabrik gula, khususnya di PG(pabrik gula) Jatitujuh yang rata-rata mencapai 30% dari total tebuyang digiling. Sebagian dari ampastebu tersebut sudah dimanfaatkansebagai bahan bakar di pabrik gula,namun sisanya masih belum di-manfaatkan. PT Pabrik GulaRajawali II Cirebon (anak peru-saahan PT RNI-Red.) mencobamemanfaatkan sisa ampas tebutersebut dalam rangka transferpricing sekaligus untuk mewu-judkan konsep zero waste (tidak adasisa) dalam pengolahan tebu men-jadi gula.
PT RNI kemudian menjalinkerja sama dengan pihak yangberkompeten di bidang rekayasateknologi by product berbasis agrountuk mendirikan PT Inti BagasPerkasa (IBP) pabrik kanvas remberkapasitas produksi mencapai 1,2juta set per tahun.
Proses Pembuatan
Proses pembuatan kanvas remdari ampas tebu terhitung cukup
RNI Group Kembangkan
Kanvas Rem dari Ampas Tebu
Teknologi
Kampas rem produksi RT. Rajawali Nusantara Indonesia ( RNI )
41
Media Industri
sederhana. Ampas rem dihasilkandari proses penggilingan tebu untukmendapatkan nira tebu di pabrikgula. Setelah melalui proseskarbonisasi, ampas tebu itu kemu-dian mengalami proses penghalusanagar dapat dicampur denganformula perekat dan serbuk besimelalui proses mixing. Melaluiproses mixing tersebut dihasilkancomposite material yang merupakanbahan dasar kanvas rem.
Selanjutnya, composite materialitu dicetak pada lempengan logampendukung atau backing plate yangtelah dilapisi binder (sejenis perekatyang sangat kuat daya rekatnya)pada temperatur 200 sampai 300derajat Celcius. Bentuk dan ukuranbacking plate maupun ketebalancomposite tentu saja disesuaikandengan spesifikasi jenis kanvas remyang akan diproduksi.
Produk kanvas rem buatanRNI Group ini diberi merek sesuaidengan inisial perusahaan pem-buatnya, yaitu ‘IBP’. Produk kanvasrem berbahan dasar ampas tebu inimemiliki sejumlah keunggulan.Antara lain lebih aman karenamemiliki daya cengkeram lebih baikdari kanvas rem asbes serta mampubekerja pada kondisi temperaturtinggi. Selain itu, kanvas rem dariampas tebu ini lebih awet karenamemiliki durasi pemakaian yanglebih lama dibanding kanvas remasbes.
Kelebihan lainnya, kanvas remdari ampas tebu ini merupakanproduk yang ramah lingkungan
karena terbuat dari ampas tebuyang tidak bersifat karsinogenik
(dapat menimbulkan penyakitkanker). Ini berbeda dengan
kanvas rem dari asbes yang dapatmenimbulkan penyakit kanker
paru-paru.
Kanvas rem merek IBPproduksi RNI Group ini juga telah
berhasil melalui serangkaian tahappengujian, baik uji kekerasan
maupun uji keausan dengan hasilyang memuaskan. Karakteristik
kanvas rem IBP pun hampirmenyerupai kanvas rem bermerek
terkenal (branded) yang selama inisudah ada di pasaran.
Pada tahap awal, RNI Group
memproduksi kanvas rem untukkonsumsi kendaraan angkutan
penumpang komersial sepertiSuzuki, Daihatsu, Isuzu, Mitsubishi
dan Toyota. RNI Group jugamerencanakan akan memproduksi
kanvas rem untuk kebutuhanangkutan lain (kendaraan angkutan
barang dan kendaraan pribadi),bahkan rencananya perusahaan
tersebut juga akan memproduksibrake shoe, brake lining dan
komponen sistem rem lainnya yangbisa dibuat dari bahan dasar sejenis.
Bisnis industri kanvas rem
terhitung sangat menjanjikan.Dilihat dari kebutuhan pasar
dengan basis kalkulasi jumlahkendaraan bermotor semua jenis
dan frekuensi penggantian kanvas
mip
Teknologi
mi
rem sebanyak tiga kali setahun(untuk penggunaan kendaraan
bermotor secara aktif), makadiperkirakan kebutuhan kanvas
rem di seluruh Indonesia padatahun 2005 mencapai 32,8 juta set.
Kebutuhan kanvas rem ini setiaptahunnya tumbuh secara linier
dengan meningkatnya jumlahkendaraan bermotor rata-rata
sebesar 9%-10%.
Besarnya kebutuhan kanvasrem tersebut tentunya tidak lepas
dari bergairahnya pasar otomotifnasional, stabilitas politik dan
ekonomi di dalam negeri.
42
Media Industri
Membanggakan, begitulah
kurang lebih ungkapan yang
meluncur dari mulut seorang
eksekutif perusahaan terkemuka di
Jakarta saat menceriterakan
pengalamannya ketika suatu waktu
melakukan perjalanan bisnis ke
negeri Paman Sam, Amerika
Serikat.
Apa gerangan yang telah mem-
buat eksekutif perusahaan ter-
kemuka itu terkagum-
kagum? Ternyata, selama
perjalanan bisnisnya ke
Amerika Serikat, tepat-
nya ke kota Milwaukee
dan Wisconsin, sang ekse-
kutif ini sangat tertarik
dengan berbagai barang
aksesoris dari bahan kulit
berkualitas tinggi bermerk
Harley Davidson. Barang-
barang kulit aksesoris
Harley Davidson itu
banyak diperdagangkan di
berbagai toko barang akse-
soris Harley Davidson di
kota yang menjadi pusat
Davidson? Bukankah merek Harley
Davidson sendiri sudah sangat
terkenal di seluruh dunia sehingga
kalau barang-barang tersebut
kualitasnya sangat tinggi, seharus-
nya sang eksekutif ini tidak perlu
terheran-heran lagi?
Rupanya yang membuat rasa
terkejut dan bangga sang eksekutif
ini adalah karena berbagai produk
kulit itu ternyata dibuat di sebuah
sentra industri kulit di kecamatan
Sukaregang, Kabupaten Garut,
Propinsi Jawa Barat, seperti : jaket,
ikat pinggang, sarung tangan, dompet
dan lain-lain. Semuanya bermerek
Harley Davidson.
Sang eksekutif mengaku
dirinya sungguh tidak menyangka
sama sekali bahwa sentra industri
kulit Sukaregang, Garut, Jawa
Barat mampu memenuhi standard
mutu yang tinggi dan ketat yang
ditetapkan oleh pihak Harley
Davidson. Sehingga sentra industri
tersebut dipercayai menjadi
pemasok resmi berbagai barang
aksesoris kulit bagi perusahaan
mode terkemuka di dunia itu.
Aksesoris KAksesoris KAksesoris KAksesoris KAksesoris KulitulitulitulitulitHarley Davidson Buatan GarutHarley Davidson Buatan GarutHarley Davidson Buatan GarutHarley Davidson Buatan GarutHarley Davidson Buatan Garut
industri ‘motor gede’ (moge) Harley
Davidson di kota tersebut. Rasa
ketertarikan sang eksekutif ini
sebetulnya cukup beralasan karena
dia juga merupakan pencinta moge
dan anggota klub Harley Davidson
di Indonesia.
Namun apa sebetulnya yang
membuat sang eksekutif ini begitu
terkagum-kagum melihat berbagai
produk barang kulit Harley
P r o f i l
Fadhil Suharto, pengrajin aksesoris kulit Harley Davidson dari Garut
43
Media Industri
“Yang membuat saya lebih
kagum adalah bahwa semua produk
aksesoris kulit Harley Davidson
yang diperdagangkan di toko-toko
Milwaukee dan Wisconsin itu
memang dipesan dari para perajin
kulit di Sukaregang, Garut, Jawa
Barat,” kata sang eksekutif yang
tidak mau disebutkan jati dirinya.
Di mata kalangan konsumen
produk industri kulit di tanah air,
para perajin dan pelaku industri
kulit Sukaregang, Garut, Jawa
Barat memang sudah cukup dikenal
sebagai penghasil produk kulit
berkualitas tinggi. Mulai dari jaket,
tas, sepatu, ikat pinggang, dompet,
sarung tangan dan lain-lain.
Dalam sebuah kesempatan,
reporter Media Industri melakukan
wawancara dengan Fadhil Suharto,
salah seorang pengusaha industri
kulit di Sukaregang, Garut, Jawa
Barat. Fadhil yang mengaku telah
menggeluti usaha industri kulit ini
dalam 10 tahun terakhir, telah
berhasil meraih konsumen baik dari
dalam maupun luar negeri.
Dengan dibantu 20 orang
karyawan tetap dan bermitra
dengan para perajin kulit di sentra
industri kulit Sukaregang, Fadhil
seringkali mendapat pesanan
berbagai barang dari kulit seperti
jaket, tas, sepatu, sandal, topi, ikat
pinggang, dompet, sarung tangan,
gantungan kunci dan lain-lain.
“Para pemesan produk-produk
saya datang dari dalam maupun luar
negeri. Tapi saya sendiri sering kali
tidak mengetahui untuk siapa
sebenarnya barang-barang tersebut
dipesan. Bahkan sering juga
pemesanan itu dilakukan oleh
pengusaha Indonesia sendiri, tapi
sebetulnya pesanan tersebut untuk
memenuhi permintaan dari luar
negeri. Jadi, tidak jarang kami juga
menerima pesanan dari dalam
negeri yang sebetulnya merupakan
sub order dari pihak pembeli di luar
negeri,” kata Fadhil yang selama ini
mengelola Fawwaz Leather In-
dustries di Sukaregang, Garut , Jawa
Barat.
Untuk memenuhi pesanan
yang hampir tidak pernah kosong,
Fadhil mengaku selama ini dirinya
tidak mengalami kesulitan dalam
memperoleh pasokan bahan baku
maupun bahan penolong. Sebab
bahan baku utama berupa kulit
lembaran mudah diperoleh di
Kabupaten Garut mengingat di
Garut sendiri banyak terdapat
industri penyamakan kulit.
“Yang sering menjadi kendala
dalam memenuhi pesanan dari
pembeli adalah keterbatasan modal
kerja. Karena itu, untuk setiap kali
pemesanan saya selalu menetapkan
syarat uang muka (down payment)
yang bisa mencapai 50% dari total
nilai pesanan itu sendiri,” demikian
ungkap Fadhil. mi
P r o f i l
Kerajinan kulit yang dibuat oleh Fadhil Suharto
44
Media Industri
Media Industri