IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH UNTUK …

IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH UNTUKMENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN PADA SMAN 1

MASAMBA KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar SarjanaPendidikan Pada Jurusan Kurikulum Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan

Ilmu Penddidikan Universitas Muhammadiyah Makassar

OlehHAIRUDDIN

NIM: 10531 1575 09

JURUSAN TEKNOLOGI PENDIDIKANFAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR2014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Butuh Waktu untuk suatu perubahan

Dengan sedikit keras kepala”

Kupersembahkan karya inibuat:

Bapak dan ibu yang selalu tulus mendoakanku,

Saudara-saudaraku, sahabat sahabatku, almamater tercinta.

Atas keikhlasan dan doanya dalam mendukung

Penulis mewujudkan harapan menjadi kenyataan.

ABSTRAK

Hairuddin. 2014. “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah untuk MeningkatkanMutu Pendidikan di SMAN 1 Masamba Kecamatan Masamba KabupatenMasamba”. Skripsi. Jurusan Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan IlmuPendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Hj. Rahmiah B,dan pembimbing II, Hj. Muliani Azis.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang implementasimanajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 1Masamba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metodedeskriptif. Alasan pemilihan ini adalah karena penelitian ini bermaksud untukmendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.Kuesioner digunakan untuk mengambil data dari peneliti di lapangan denganmelibatkan guru SMAN 1 Masamba dengan jumlah responden 23 orang guru. Dataimplementasi MBS terdiri dari 32 item soal. Sementara data mutu pendidikandiperoleh melalui angket yang terjadi dari 17 item soal tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: (1) implementasi manajemenberbasis sekolah di SMAN 1 Masamba meliputi: manajemen kurikulum danpengajaran, manajemen tenaga kependidikan, manjemen kesiswaan, manajemenkeuangan dan pembiayaan, manajemen sarana dan prasarana pendidikan, manajemenhubungan sekolah dan masyarakat, (2) mutu pendidikan meliputi: mutu guru, mutukepala sekolah dan komite sekolah. Penelitian ini menunjukan bahwa terdapathubungan yang positif antara implementasi MBS dengan mutu pendidikan yangditunjukan oleh hasil perhitungan dari koefisien kolerasi yaitu sebesar 0,988. Dengankoefisien determinan sebesar 98%. Keberartian hubungan dapat diuji t dengan hasilthit (29,267), ternyata lebih besar jika dibandingkan dengan harga ttab (2,079). Berartiterdapat kaitan yang signifikan antara implementasi MBS dan mutu pendidikan.

Kata Kunci : Implementasi MBS, Mutu Pendidikan

KATA PENGANTAR

Allah yang maha penyayang dan pengasih, demikian kata untuk mewakili

atas segala karunia dan nikmat-Nya. Jika ini takkan henti bertahmid atas detik

waktu, denyut jantung, serta rasa dan rasio pada-Mu, sang khalik. Skripsi ini adalah

setitik dari sederetan berkah-Mu. Shalawat serta salam semoga senantiasa

terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw beserta keluarga dan

sahabat-sahabatnya. Segala puji bagi Allah SWT yang selalu menolong hambah-Nya

dalam melaksanakan ketaatan menjauhi kemaksiatan.

Setiap orang dalam berkarya selalu mencari kesempurnaan, tetapi terkadang

kesempurnaan itu terasa jauh dari kehidupan seseorang. Kesempurnaan bagaikan

fatamorgana yang semakin dikejar semakin menghilang jika didekati. Demikian pula

tulisan ini, kehendak hati ingin mencapai kesempurnaan, tetapi kapasitas penulis

dalam keterbatasan. Segala daya dan upaya telah penulis kerahkan untuk membuat

tulisan ini selesai dengan baik dan bermanfaat dalam dunia pendidikan, khususnya

dalam ruang lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas

Muhammadiyah Makassar.

Segala rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang

tua Muchtar, R dan Juhaena, AR yang telah berjuang, berdoa, mengasuh,

membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam proses pencarian ilmu.

Demikian pula, penulis mengucapkan kepada Dra. Hj. Rahmiah B, M. Si, dan Dra.

Hj. Muliani Azis, M.Si, selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah

memberikan bimbingan, arahan serta motivasi sejak awal penyusunan proposal

hingga selesainya skripsi ini.

Selain itu, penulis ucapkan terima kasih pula yang setinggi-tingginya kepada

Dr. H. Irwan Akib, M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Andi Sukri

Syamsuri, M.Hum, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Muhammadiyah Makassar, Andi Adam., S. Pd. M.Pd Ketua Jurusan Kurikulum dan

Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Aliem Bahri, S.Pd,

M.Pd Sekretaris Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas

Muhammadiyah Makassar, Nasir S.Pd Administrator Prodi Jurusan Kurikulum

Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar yang selalu

memberikan konstribusi, Drs. H. Zaenal, MM Kepala Sekolah SMA Negeri I

Masamba,Wakil Kepala Sekolah dan Guru-guru serta siswa-siswi SMA Negeri I

Masamba Kabupaten Luwu Utara, yang telah menerima dan memberi kesempatan

kepada penulis untuk melakukan penelitian di SMA Negeri I Masamba Kabupaten

Luwu Utara.

Tak lupa pula penulis haturkan terima kasih pada saudaraku kakak dan

adikku tercinta, Jumadil Awal, Rahman, Hamsir, Yasir, Hasim. Kepada para sahabat

Drg. Ayu Ningrum Pratiwi, Muliyati Ishak, Sukmawati, S.Pd, Rimah Nurlillah

Razak, Muh. Ferdy Asdana, Abd Halik S.Pd, Nurwahida, S.Pd, Asrul, S.Pd, Ashar,

S.Pd, Nursyam, S.Pd, Irsan, S.Pd, Enol, S.Pd, Fahri, S.Pd, Ammang, Fatimah, S.Pd,

Ummu Kalsum, S.Pd, Dewi Kusuma Wardani, S.Pd, Andi Winda, S.Pd, Lisa Saleh,

S.Pd, Guntur Kasim, Humaidy Halik, S.Pd, Hartono, S.Pd, CTM Crew, serta rekan

mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terkhusus mahasiswa jurusan

Teknologi Pendidikan, yang senantiasa memberikan dukungan moril kepada penulis

selama perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian studi. Dan semua pihak yang

tidak sempat saya sebutkan namanya, namun telah membantu penulis dalam

menyelesaikan studi.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan dan pahala yang berlipat ganda dan

menjadikan amalan tersebut sebagai bekal di akhirat nanti. Selanjutnya penulis

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, besar

harapan penulis atas kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan

penulis-penulis selanjutnya. Namun demikian mudah-mudahan skripsi ini dapat

memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Amin.

Makassar, 31 Oktober 2014

Hairuddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.................................................................................................i

HALAMAN PENGESAHAN..................................................................................ii

LEMBAR PENGESAHAN.....................................................................................iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING...........................................................................iv

SURAT PERNYATAAN.........................................................................................v

SURAT PERJANJIAN............................................................................................vi

MOTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..............................................................................1B. Perumusan Masalah.....................................................................................6C. Tujuan Penelitian.........................................................................................6D. Manfaat Penelitian.......................................................................................6

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka1. Manajemen Berbasis Sekolah................................................................8

a. Konsep MBS....................................................................................8b. Tujuan MBS.....................................................................................9c. Manfaat MBS.................................................................................11d. Karakteristik MBS.........................................................................13e. Prinsip-Prinsip MBS......................................................................15f. Peran MBS.....................................................................................17g. Komponen-KomponenMBS..........................................................19h. Langkah-Langkah MBS.................................................................23i. Alasan Diterapkannya MBS..........................................................25

j. Implementasi MBS........................................................................26

2. Mutu Pendidikana. Pengertian Mutu Pendidikan..........................................................36b. Indikator Mutu Pendidikan............................................................37c. Langkah-Langkah Peningkatan Mutu Pendidikan.........................39

B. Kerangka Pikir...........................................................................................46C. Hipotesis....................................................................................................47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian................................................................48B. Definisi Operasional Penelitian.................................................................49C. Variabel dan Desain Penelitian..................................................................49D. Populasi dan Sampel..................................................................................51E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data...................................................51F. Uji Asumsi.................................................................................................54G. Teknik Analisis Data.................................................................................55

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian..........................................................................................58B. Analisis Deskriptif.....................................................................................58C. Uji asumsi..................................................................................................75D. Uji hipotesis...............................................................................................76E. Pembahasan...............................................................................................78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan................................................................................................81B. Saran..........................................................................................................82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 4.1 Distribusi implementasi MBS dalam manaj. Kurikulum dan Pengajaran...............................................................................................59

Tabel 4.2 Distribusi implementasi MBS dalam manajemen tenaga kependidikan.60

Tabel 4.3 Distribusi Implementasi MBS dalam manajemen Kesiswaan...............62

Tabel 4.4 Distribusi implementasi MBS dalam manaj.tenaga kependidikan.........64

Tabel 4.5 Distribusi implementasi MBS dalam manajemen sarana dan Prasarana.................................................................................................65

Tabel 4.6 Distribusi implementasi MBS dalam manajemen hubungan sekolah dan Masyarakat..............................................................................................67

Tabel 4.7 Distribusi total Implementasi MBS di SMAN 1 Masamba Kec. MasambaKab. Luwu Utara...........................................69

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi dan mutu pendidikan dalam tentang guru.............69

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi dan mutu pendidikan dalam kepala sekolah..........72

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi dan mutu pendidikan dalam komite sekolah.......73

Tabel 4.11 Distribusi total mutu pendidikan SMAN 1 Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara...................................................................................75

Tabel 4.9 Hasil perhitungan Analisis Regresi Linear Sederhana............................77

i

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 2.1 Penyempurnaan kualitas berkesinambungan dalam pendidikan........44

Gambar 2.2 Kerangka Pikir....................................................................................46

Gambar 3.1 hubungan antara variabel....................................................................50

i

DAFTAR LAMPIRAN

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian................................................................................89

Angket Penelitian....................................................................................................91

Hasil Kuesioner Implementasi MBS......................................................................95

Hasil Kuesioner Mutu Pendidikan..........................................................................96

Hasil Korelasi MBS................................................................................................97

Hasil Korelasi Mutu Pendidikan...........................................................................101

Frekuensi Manajemen Berbasis Sekolah..............................................................103

Frekuensi Tabel Mutu Pendidikan........................................................................110

Uji Validitas Instrumen Penelitian........................................................................114

Uji Asumsi............................................................................................................116

Uji Hipotesis.........................................................................................................117

Korelasi Product Moment.....................................................................................117

Uji signifikansi......................................................................................................118

Regresi Sederhana.................................................................................................119

Koefisien Determinasi..........................................................................................120

i

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara fungsional, pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk menyiapkan

manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai individu

maupun secara kolektif sebagai warga masyarakat, bangsa maupun antar bangsa.

Namun saat ini dunia pendidikan kita belum sepenuhnya dapat memenuhi

harapan masyarakat. Fenomena itu ditandai dari rendahnya mutu lulusan,

penyelesaian masalah pendidikan yang tidak tuntas, atau cenderung tambal sulam,

bahkan lebih berorintasi proyek. Akibatnya, seringkali hasil pendidikan

mengecewakan masyarakat. Mereka terus mempertanyakan relevansi pendidikan

dengan kebutuhan masyarakat dalam dinamika kehidupan ekonomi, politik, sosial,

dan budaya. Kualitas lulusan pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan pasar

tenaga kerja dan pembangunan, baik industri, perbankan, telekomunikasi, maupun

pasar tenaga kerja sektor lainnya yang cenderung menggugat eksistensi sekolah.

Bahkan sumber daya manusia yang disiapkan melalui pendidikan sebagai generasi

penerus belum sepenuhnya memuaskan bila dilihat dari segi akhlak, moral, dan jati

diri bangsa dalam kemajemukan budaya bangsa.

Depdiknas (2001: 1-2), rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain

disebabkan oleh sistem pendidikan yang sentralistik (terpusat) dan partisipasi

masyarakat khususnya orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah

selama ini sangat minim. Kebijakan penyelenggaraan yang bersifat sentralistik

(terpusat) dimana hampir semua hal diatur secara rinci dari pusat telah menyebabkan

sekolah kehilangan kemandirian, kreativitas dan insiatif untuk mengambil kebijakan

yang diperlukan tanpa adanya petunjuk dari birokrasi pendidikan di atasnya.1

Partitipasi masyarakat (stakeholders) selama ini lebih berupa dukungan dana, kurang

dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi

dan akuntabiltas, sehingga sekolah tidak memiliki beban untuk

mempertanggungjawabkan proses dan hasil pendidikan kepada masyarakat

(stakeholders).

Menghadapi rendahnya mutu pendidikan tersebut, maka perlu dilakukan

upaya perbaikan terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Upaya pemerintah dalam

menyikapi hal tersebut adalah dengan melakukan reorientasi penyelenggaraan

pendidikan yaitu dari manajemen pendidikan mutu berbasis pusat menuju

manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau manajemen berbasis sekolah

(Depdiknas, 2001: 3). Perubahan sistem penyelenggaraan pendidikan ini diharapkan

dapat mengatasi permasalahan pendidikan yang ada.

Dalam kerangka inilah tumbuh kesadaran akan pentingnya manajemen

berbasis sekolah, yang memberikan kewenangan penuh kepada sekolah dalam

mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasikan,

mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur serta memimpin daya-daya

sumber insani untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan

sekolah.

Mulyasa (2003:11) menyampaikan bahwa melalui manajemen berbasis

sekolah pemerintah memberikan otonomi luas kepada sekolah dengan

mengikutsertakan masyarakat untuk mengelola sumber daya sekolah dan

mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat

dimaksudkan agar masyarakat lebih memahami, membantu, dan mengontrol

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Manajemen berbasis sekolah yang ditandai

dengan otonomi sekolah serta pelibatan masyarakat merupakan respon pemerintah

terhadap gejala-gejala ketidakpuasan yang muncul dari masyarakat terhadap kinerja

sekolah dan rendahnya mutu pendidikan.

Melalui implementasi manajemen berbasis sekolah, maka diharapkan dapat

meningkatkan produktifitas kerja. Syukur (2001: 21) menyatakan bahwa

“Produktitivitas kerja adalah persentasi yang menyatakan perbandingan antara hasil

yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan“. Selain itu dengan pelaksanaan

manajemen berbasis sekolah pihak lain di luar siswa akan mengetahui kemampuan

sekolah dalam mendidik, mengajar, dan melatih siswa menuju sumber daya manusia

yang berkualitas. Namun sampai dengan saat ini pelaksanaan manajemen berbasis

sekolah tersebut belum berjalan sesuai yang diharapkan. Akibat dari kurangnya

manajemen berbasis sekolah maka produkstivitas kerja sekolah untuk meningkatkan

mutu pendidikan belum dapat memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Sebagai

akibat akhir adalah tampak pada siswa yaitu prestasi belajar yang diperoleh belum

sesuai dengan ketuntasan belajar baik secara individual maupun secara klasikal. Oleh

karena itu, setiap sekolah diharapkan dapat melaksanakan manajemen berbasis

sekolah sehingga apa yang akan dicapai oleh sekolah dapat tercemin dalam program

sekolah.

Kendatipun manajemen berbasis sekolah telah diterapkan di sekolah, namun

secara realita di lapangan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Penerapan

konsep manajemen berbasis sekolah di Indonesia masih menghadapi permasalahan

yang cukup kompleks, terkait dengan kesiapan sumber daya pendidikan. Menurut

Depdiknas, (2009: 31-32) “Berdasarkan hasil kajian lapangan ditemukan berbagai

permasalahan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah disekolah,

diantaranya yaitu: (1) belum dipahaminya konsep MBS secara utuh dan benar oleh

para pemangku kepentingan (stakeholders); (2) resistensi terhadap perubahan

karena kepentingan, ketidakmampuan secara teknis dan manajerial, atau tertambat

pada tradisi dan kelaziman yang telah mengkristal dalam tubuh sekolah dan dinas

pendidikan; (3) kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip MBS (kemandirian,

kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas); (4) belum optimalnya

partisipasi pemangku kepentingan sekolah, dan (5) belum optimalnya teamwork

yang kompak dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah”.

Manajemen berbasis sekolah merupakan alternatif baru dalam manajemen

pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dalam memenuhi segala

kebutuhan serta kemandirian dalam mengambil keputusan secara partisipatif dengan

melibatkan orang tua siswa. Model ini akan menyerahkan fungsi kontrol yang berada

pada pemerintah kepada masyarakat melalui komite sekolah, serta fungsi monitor

tetap pada pemerintah. Hal ini memungkinkan adanya kejasama yang erat antara staf

sekolah, kepala sekolah, guru, personel lain dan masyarakat dalam upaya

pemerataan, efisiensi, efektifitas, dan peningkatan kualitas, serta produktifitas

pendidikan. Proses pengambilan keputusan melibatkan seluruh warga sekolah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku.

Sekolah yang dikelola dengan manajemen berbasis sekolah akan memerlukan

dukungan dan partisipasi dari orang tua siswa dan masyarakat. Dukungan yang

diperlukan tidak hanya dalam bentuk bantuan keuangan, akan tetapi melalui komite

sekolah dan dewan pendidikan ikut merumuskan program-program yang akan

dilaksanakan sekaligus mengontrol kegiatan tersebut guna meningkatkan mutu

sekolah. Bersama-sama dengan orang tua dan masyarakat, sekolah harus berbuat

keputusan, mengatur segala prioritas ke dalam program-program sekolah. Kepala

sekolah harus tampil sebagai koordinator dari sejumlah orang yang mewakili

berbagai kelompok yang berbeda dalam masyarakat sehingga tercipta komunikasi

terbuka dan pengambilan keputusan bersama dari masing-masing pemegang peran

dalam merumuskan suatu kebijakan.

Melalui implementasi manajemen berbasis sekolah, maka diharapkan dapat

meningkatkan produktifitas kerja. Selain itu dengan pelaksanaan Manajemen

Berbasis Sekolah pihak lain di luar siswa akan mengetahui kemampuan sekolah

dalam mendidik, mengajar, dan melatih siswa menuju sumber daya manusia yang

berkualitas.

Dengan latar belakang tersebut jelas bahwa Manajemen Berbasis Sekolah

merupakan suatu penawaran bagi sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih

baik dan lebih memadai bagi peserta didik karena MBS memberi peluang bagi

kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di

sekolah, berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran manajerial dan lain

sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas, dan profesionalisme yang

dimiliki dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, oleh karenanya penulis

tertarik untuk mengetahui apakah implementasi manajemen berbasis sekolah

berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian dengan judul: Implementasi

Manajemen Berbasis Sekolah Untuk Meningkatan Mutu Pendidikan Di SMAN

1 Masamba Kabupaten luwu Utara.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah ada hubungan antara Implementasi

Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatkan Mutu Pendidikan di SMAN 1

Masamba”?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui

hubungan antara Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam

Meningkatan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 1 Masamba”.

D. Manfaat Penelitian1. Teoretisa. Untuk memperkaya khasanah penelitian di bidang pendidikan khususnya

yang berhubungan dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dalam

Meningkatkan Mutu Pendidikan Menengah Atas.b. Untuk mengetahui hubungan sekolah dengan masyarakat demi terciptanya

hubungan yang harmonis.c. Sebagai bahan pembanding, pertimbangan dan pengembangan pada

penelitian sejenis untuk masa yang akan datang.2. Praktisa. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharap dapat dijadikan masukan untuk lebih

mendorong keberhasilan program Manajemen Berbasis Sekolah.b. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai studi pendalaman tentang Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS).c. Bagi Departemen Pendidikan

Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengimplementasian program

Manajemen Berbasis Sekolah di masa mendatang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka1. Manajemen Berbasis Sekolaha. Konsep MBS (Manajemen Berbasis Sekolah)

Istilah Manajemen berbasis Sekolah merupakan terjemahan dari “School

Based Management”. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika

masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan

perkembangan masyarakat setempat.

Pengertian Manajemen berbasis Sekolah menurut beberapa ahli:Menurut E. Mulyasa: “MBS merupakan salah satu wujud dari reformasipendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakanpendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik.Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untukmeningkatkan kinerja para staff, menawarkan partisipasi langsungkelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahamanmasyarakat terhadap pendidikan”.

Menurut Nanang Fatah: “MBS merupakan pendekatan politik yangbertujuan untuk mendesain ulang pengelolaan sekolah denganmemberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkanpartisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yangmencakup guru, siswa, komite sekolah, orang tua siswa danmasyarakat. Manajemen berbasis Sekolah mengubah sistempengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas dalampengambilan keputusan dan manajemen ke setiap yang berkepentingandi tingkat lokal Local Stakeholder”.

Menurut Bedjo sudjanto, “MBS merupakan model manajemenpendidikan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah.Disamping itu, MBS juga mendorong pengambilan keputusanpartisipatif yang melibatkan langsung semua warga sekolah yangdilayani dengan tetap selaras pada kebijakan nasional pendidikan”.

Jadi, MBS merupakan sebuah strategi untuk memajukan pendidikan dengan

mentransfer keputusan penting memberikan otoritas dari negara dan pemerintah

daerah kepada individu pelaksana di sekolah. MBS menyediakan kepala sekolah,

guru, siswa, dan orang tua kontrol yang sangat besar dalam proses pendidikan

dengan memberi mereka tanggung jawab untuk memutuskan anggaran, personil,

serta kurikulum.

b. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu upaya

pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu

dan teknologi, yang dinyatakan dalam GBHN. Hal ini dapat dijadikan landasan

dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan,

8

baik secara makro, meso, maupun mikro. MBS yang ditandai dengan otonomi

sekolah dan perlibatan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu,

dan pemerataan pendidikan.

Model MBS yang diterapkan di Indonesia adalah MPMBS (Manajemen

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah). Berikut dikemukakan tujuan dari penerapan

MBS menurut Depdiknas (2001:4) adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah

dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.2) Meningkatkan kepedulian warga dan masyarakat dalam penyelenggaraan

pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.3) Meningkatkan tanggung jawab sekolah, kepala. sekolah, masyarakat, dan

pemerintah tentang mutu sekolahnya.4) Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu

pendidikan yang akan dicapai.

Menurut Mulyasa (2005:25) Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah adalah

”Agar sekolah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja mutu sekolah,

dengan menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat”.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan untuk memandirikan atau

memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluwesan, dan sumber

daya untuk meningkatkan mutu sekolah. (Eman Suparman, 2001:

http://www.depdiknas.go.id).

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa MBS merupakan

model pengelolaan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu. Mutu yang dimaksud

bukan hanya mutu lulusan yang diwujudkan dalam bentuk prestasi belajar,

melainkan juga mutu pelayanan yang diberikan sekolah, mutu proses pembelajaran,

mutu masukan dan lain-lain sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja

sekolah dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pengguna atau

masyarakat yaitu penyediaan pelayanan pendidikan secara komprehensif.

Manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk memberdayakan

sekolah, terutama sumber daya manusia melalui pemberian kewenangan,

serta fleksibilitas sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang

dihadapi sekolah yang bersangkutan. Tujuan utama penerapan MBS adalah

untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan relevansi pendidikan di

sekolah, dengan adanya wewenang yang lebih besar dan luas bagi sekolah

untuk mengelola urusannya sendiri.

Wahyudi (2012:3) secara lebih khusus menyampaikan tujuan

manajemen berbasis sekolah, sebagai berikut: 1) meningkatkan mutu

pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan

memberdayakan sumber daya yang tersedia, 2) meningkatkan kepedulian

warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui

pengambilan keputusan bersama, 3) meningkatkan tanggung jawab sekolah

kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah, 4)

meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah untuk pencapaian mutu

pendidikan yang diharapkan. 5) memberdayakan potensi sekolah yang ada

agar menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan

masyarakat.

Berdasarkan tujuan implementasi MBS tersebut, terlihat bahwa

dengan model pengelolaan yang menekankan kemandirian dan kreativitas

sekolah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan

pendidikan. Sekolah merupakan titik tumpu dalam menjalankan model MBS

ini. Namun, sekolah tidak dapat bekerja sendirian, melainkan perlu

melibatkan partispasi masyarakat dan orang tua siswa.

c. Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah

Manfaat manajemen berbasis sekolah akan menghasilkan nilai positif bagi

sekolah, antara lain:

1) Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

bagi sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah dapat lebih

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.2) Sekolah lebih mengetahui kebutuhan skala prioritas.3) Pengambil keputusan lebih partisipatif terutama dalam hal:

a. Menetapkan sasaran peningkatan mutu.b. Menyusun rencana peningkatan mutu.c. Melaksanakan rencana peningkatan mutu.d. Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu.

4) Penggunaan dana lebih efektif dan efisien.5) Keputusan bersama lebih menciptakan transparansi dan demokrasi.6) Dapat lebih meningkatkan rasa tanggungjawab.7) Menumbuhkan rasa persaingan sehat sehingga diharapkan adanya upaya

inovatif. (http://manajemen-strategi.com/2009/04/konsep-dasar-

manajemen-berbasis-sekolah/) Diakses kamis, 23 Oktober 2014, pukul

13.00 WITA.

Implementasi MBS membawa manfaat besar bagi perubahan manajemen

sekolah. Mulyasa (2006: 25-26) mengemukakan tiga manfaat penting dari penerapan

MBS. Pertama, MBS memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada

sekolah disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang

memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi

MBS sesuai dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih meningkatkan

kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas. Kedua, MBS

mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan

di sekolah. Melalui penyusunan kurikulum efektif, rasa tanggap sekolah terhadap

kebutuhan setempat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan

tuntutan peserta didik dan masyarakat sekolah. Ketiga, MBS menekankan

http://manajemen-strategi.com/2009/04/konsep-dasar-manajemen-berbasis-sekolah/

http://manajemen-strategi.com/2009/04/konsep-dasar-manajemen-berbasis-sekolah/

keterlibatan maksimal berbagai pihak, seperti pada sekolah-sekolah swasta, sehingga

menjamin partisipasi staf, orang tua, peserta didik, dan masyarakat yang lebih luas

dalam perumusanperumusan keputusan tentang pendidikan.

Manfaat penerapan MBS yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa

sekolah memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar dalam mengelola

sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. Dengan kemandiriannya, sekolah lebih

berdaya dalam mengembangkan program-program yang tentu saja, lebih sesuai

dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Dengan fleksibilitas, sekolah akan

lebih lincah dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya sekolah secara

optimal.

d. Karakteristik MBS

MBS memiliki karakter yang perlu dipahami oleh sekolah yang akan

menerapkannya, karakteristik tersebut merupakan ciri khas yang dimiliki sehingga

membedakan dari sesuatu yang lain. MBS memiliki karakteristik sebagai berikut:

a) Adanya otonomi yang luas kepada sekolahb) Adanya partisipasi masyarakat dan orang tua siswa yang tinggic) Kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesionald) Adanya team work yang tinggi, dinamis dan profesional

Karakteristik Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)

dapat dilihat pula melalui pendidikan sistem. Hal ini didasari oleh pengertian bahwa

sekolah merupakan. Sebuah sistem sehingga penguraian karakteristik MPMBS

berdasarkan pada input, proses dan output.

1. Input PendidikanDalam input pendidikan ini meliputi; (a) memiliki kebijakan, tujuan, dan

sasaran mutu yang jelas, (b) sumber daya yang tersedia dan siap, (c) staf

yang kompeten dan berdedikasi tinggi, (d) memiliki harapan prestasi

yang tinggi, (e) fokus pada pelanggan.2. Proses

Dalam proses terdapat sejumlah karakter yaitu; (a) PBM yang memiliki

tingkat efektifitas yang tinggi , (b) Kepemimpinan sekolah yang kuat, (c)

Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, (d) Pengelolaan tenaga

kependidikan yang efektif, (e) Sekolah memiliki budaya mutu, (f)

Sekolah memiliki team work yang kompak, cerdas, dan dinamis.3. Output yang diharapkan

Output Sekolah adalah Prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses

pembelajarn dan manajemen di sekolah. Pada umumnya output dapat

diklasifikasikan menjadi dua yaitu output berupa prestasi akademik yang

berupa NEM, lomba karya ilmiah remaja, cara-cara berfikir ( Kritis,

Kreatif, Nalar, Rasionalog, Induktif, Deduktif dan Ilmiah. Dan output non

akademik, berupa keingintahuan yang tinggi, harga diri, kejujuran,

kerjasama yang baik, toleransi, kedisiplinan, prestasi olahraga, kesenian

dari para peserta didik dan sebagainya.e. Prinsip-Prinsip MBS

Nurkolis dalam (Wahyudi, 2012: 4) mengemukakan empat prinsip yang perlu

diperhatikan dalam mengelola sekolah menggunakan MBS, sebagai berikut:

1) Prinsip Ekuifinalitas (Principal of Equifinality) yaitu prinsip yang didasarkan

pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat beberapa cara

yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. MBS menekankan

fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola oleh warga sekolah menurut

kondisi mereka masing-masing. Karena kompleksnya pekerjaan sekolah saat

ini dan adanya perbedaan yang besar antara sekolah yang satu dengan yang

lain, misalnya perbedaan tingkat akademik siswa dan situasi komunitasnya,

sekolah tak dapat dijalankan dengan struktur yang standar di seluruh kota,

provinsi, apalagi negara. Sekolah harus mampu memecahkan berbagai

permasalahan yang dihadapinya dengan cara yang paling tepat dan sesuai

dengan situasi dan kondisinya. Walaupun sekolah yang berbeda memiliki

masalah yang sama, cara penanganannya akan berlainan antara sekolah yang

satu dengan yang lain.2) Prinsip Desentralisasi (Principal of Decentralization) yaitu prinsip yang

dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan sekolah dan aktifitas pengajaran

tak dapat dielakkan dari kesulitan dan permasalahan. Pendidikan adalah

masalah yang rumit dan kompleks sehingga memerlukan desentralisasi dalam

pelaksanaannya. Oleh karena itu, sekolah harus diberi kekuasaan dan

tanggung jawab untuk memecahkan masalahnya secara efektif dan secepat

mungkin ketika masalah itu muncul. Tujuan prinsip desentralisasi adalah

efisiensi dalam pemecahan masalah, bukan menghindari masalah. Oleh

karena itu MBS harus mampu menemukan masalah, memecahkannya tepat

waktu dan memberi sumbangan yang lebih besar terhadap efektivitas

aktivitas pengajaran dan pembelajaran. Tanpa adanya desentralisasi

kewenangan kepada sekolah itu sendiri maka sekolah tidak dapat

memecahkan masalahnya secara cepat, tepat, dan efisiensi.3) Prinsip Pengelolaan Mandiri (Principal of Self Managing System) yaitu

prinsip yang terkait dengan prinsip ekuifinalitas dan prinsip desentralisasi.

Ketika sekolah menghadapi permasalahan, maka harus diselesaikan dengan

caranya sendiri. Sekolah dapat menyelesaikan masalahnya bila telah terjadi

pelimpahan wewenang dari birokrasi di atasnya ke tingkat sekolah. Dengan

adanya kewenangan di tingkat sekolah itulah maka sekolah dapat melakukan

sistem pengelolaan mandiri.4) Prinsip Inisiatif Manusia (Principal of Human Initiative) yaitu prinsip yang

mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan

dinamis. Potensi sumber daya manusia harus selalu digali, ditemukan, dan

kemudian dikembangkan. Sekolah dan lembaga pendidikan yang lebih luas

tidak dapat lagi menggunakan istilah staffing yang konotasinya hanya

mengelola manusia sebagai barang yang statis. Dengan demikian, lembaga

pendidikan harus menggunakan pendekatan Human Resources Development

(HRD) yang dinamis dan menganggap serta memperlakukan manusia di

sekolah sebagai aset yang amat penting dan memiliki potensi untuk terus

dikembangkan.

f. Peran Manajemen Berbasis Sekolah.a. Peran Kepala Sekolah/Madrasah

Dengan kedudukan sebagai manajer kepala sekolah/Madrasah

bertanggung jawab atas terlaksananya fungsi-fungsi manajemen. Sebagai

perencana, kepala sekolah mengidentifikasi dan merumuskan hasil kerja yang

ingin dicapai oleh sekolah dan mengidentifikasi serta merumuskan cara-cara

(metoda) untuk mencapai hasil yang diharapkan. Peran dalam fungsi ini

mencakup: penetapan tujuan dan standar, penentuan aturan dan prosedur

kerja disekolah /madrasah, pembuatan rencana, dan peramalan apa yang akan

terjadi untuk masa yang akan datang.b. Peran Guru dan Staf Sekolah

Peran guru (staf pengajar) sebenarnya tidak jauh berbeda dengan

peran kepala sekolah, hanya lingkupnya yang berbeda. Dalam lingkup yang

lebih kecil (mikro) yaitu mengelola proses pembelajaran sesuai kelompok

belajar atau bidang studi yang dipegangnya, setiap guru memahami visi dan

misi sekolah, merencanakan proses pembelajaran, (mengorganisasikan

bahan, siswa, mensinergikan dengan metoda dan sumber belajar yang tepat

yang ia kuasai), menerapkan kepemimpinan yang demokratis dan

memberdayakan siswa dengan mengambil keputusan sesuai kewenangan

yang ia miliki dan menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan guru

lain, dengan siswa, dengan kepala sekolah dan orang tua. Ia juga memonitor

kemajuan siswa, serta melakukan evaluasi perkembangan setiap anak sebagai

masukan bagi perbaikan pelaksanaan proses pembelajaran secara terus

menerus. Guru juga memberi penghargaan bagi siswa yang menunjukkan

kemajuan dalam belajar (berprestasi) serta memberikan semangat/dorongan

(motivasi) serta membantu siswa yang prestasinya kurang/belum

memuaskan.c. Peran Orang Tua Siswa dan Masyarakat

Peran orang tua siswa dan masyarakat sudah lama dikenal sebagai

pusat-pusat pendidikan yang penting di dalam mengembangkan anak

(menjadi pribadi mandiri dengan segala keterampilan hidupnya) bersama-

sama dengan sekolah sebagai institusi formal yang terencana, terstruktur, dan

teratur melaksanakan fungsi pendidikan.d. Peran Siswa

Siswa atau murid merupakan subjek utama dan konsumen utama

primebeneficiary dari segala upaya yang dilaksanakan oleh penyelenggara

satuan pendidikan bersama manajemen yang terlibat didalamnya. Dalam

posisinya yang menjadi subjek tujuan pendidikan itu, maka keinginan dan

harapan mereka, motivasi mereka, serta komitmen keterlibatan mereka

menjadi penting. Salah satu cara untuk mengakomodasi kepentingan mereka

adalah dengan mendengarkan suara mereka.g. Komponen-Komponen Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sebagai model untuk

meningkatkan mutu pendidikan di tingkat sekolah memilki beberapa karakteristik.

Jika sekolah ingin sukses dalam program peningkatan mutu pendidikan, maka

sejumlah karakteristik tersebut harus dipahami. Sebagai hal yang paling penting

dalam implementasi MBS adalah manajemen terhadap komponen-komponen

sekolah yang diantaranya terdapat tujuh komponen sekolah yang harus dikelola

dengan baik yaitu sebagai berikut:

1) Manajemen Kurikulum dan Program PengajaranSuryosubroto, (2004: 32) mengemukakan “Kurikulum adalah segalapengalaman pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada seluruh anakdidik, baik dilakukan didalam sekolah maupun di luar sekolah.Pengalaman anak didik di sekolah dapat diperoleh melalui berbagaikegiatan pendidikan antara lain: mengikuti pelajaran di kelas, praktikketrampilan, latihan-latihan olahraga dan kesenian dan kegiatan karyawisata atau praktik dalam laboratorium di sekolah”.

Sedangkan Mulyasa, (2006: 10) Manajemen kurikulum dan program

pengajaran merupakan bagian dari MBS. Manajemen kurikulum dan

pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian

kurikulum. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada

umumnya telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada

tingkat pusat. Karena itu level sekolah yang paling penting adalah adalah

bagaimana merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum tersebut dengan

kegiatan pembelajaran.

2) Manajemen Tenaga KependidikanManajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia

pendidikan bertujuan untuk mencapai hasil yang optimal namun tetap

dalam kondisi yang menyenangkan. Mulyasa, (2006: 42) mengemukakan

manajemen tenaga kependidikan (guru dan personil) mencakup (a)

perencanaan pegawai, (b) pengadaan pegawai, (c) pembinaan dan

pengembangan pegawai, (d) promosi dan mutasi, (e) pemberhentian

pegawai, (f) kompensasi, dan (g) penilaian pegawai. Semua itu perlu

dilakukan dengan baik dan benar agar apa yang diharapkan tercapai,

yakni tersedianya tenaga kependidikan yang diperlukan dengan

kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat melaksanakan

pekerjaan dengan baik dan berkualitas.3) Manajemen Kesiswaan

Menurut Mulyasa (2006: 46) Manajemen kesiswaan adalah penataan

dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik,

mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu

sekolah. Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data

peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara

oprasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan

peserta didik melalui proses pendidikan disekolah.Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan

dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat

berjalan lancar, terib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan di

sekolah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, bidang manajemen

kesiswaan setidaknya memilki tiga tugas utama yang harus diperhatikan,

yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan

dan pembinaan disiplin.4) Manajemen Keuangan dan Pembiayaan.

Mulyasa (2006:47) mengemukakan Dalam penyelenggaraan

pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat

menentukan dan merupakan kegiatan yang sangat menentukan dan

merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen

pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah

merupaka komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-

kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-

komponen lain.

5) Manajemen Sarana dan Prasarana PendidikanSarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara

langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya

proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta

alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana

pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang

jalannya proses pendidikan.Suryosubroto, (2004:115) Pada garis besarnya manajemen sarana

prasarana meliputi 5 hal :a) Penentuan kebutuhan.b) Proses pengadaan.c) Pemakaian.d) Pencatatan/pengurusan.e) Peratnggungjawaban

6) Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat.Menurut Ibnoe Syamsi (1967) humas adalah kegiatan organisasi

untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat agar

mereka mendukungnya dengan sadar dan sukarela. Sedangkan menurut

Drs. SK. Bonar (1977) hubungan masyarakat menjalankan usahanya

untuk mencapai hubungan yang harmonis antara sesuatu badan organisasi

dengan masyarakat sekelilingnya. Hubungan sekolah dan masyarakat

bertujuan antara lain untuk: mamajukan kualitas pembelajaran dan

pertumbuhan anak, memprkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas

hidup dan penghidupan masyarakat, dan menggairahkan masyarakat

untuk menjalin hubungan dengan sekolah, Mulyasa, (2006:50).7) Manajemen Layanan Khusus

Manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan,

kesehatan, dan keamanan sekolah. Manajemen komponen-komponen

tersebut merupakan bagian penting dari MBS yang efektif dan efisien.

Manajemen layanan khusus lain adalah layanan kesehatan dan keamanan.

Untuk kepentingan tersebut, disekolah-sekolah dikembangkan program

pendidikan jasmani dan kesehatan, menyediakan pelayanan kesehatan

sekolah melalui usaha kesehatan sekolah (UKS), dan berusaha

meningkatkan program pelayanan melalui kerjasama dengan unit-unit

dinas kesehatan setempat. Di samping itu, sekolah juga perlu memberikan

pelayanan keamanan kepada peserta didik dan para pegawai yang ada di

sekolah agar mereka dapat belajar dan melaksanakan tugas dengan tenang

dan nyaman.h. Langkah-langkah MBS

Secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi MBS akan berhasil

melalui strategi- strategi berikut ini:

Pertama, sekolah harus memiliki otonomi terhadap empat hal, yaitu dimilikinya

otonomi dalam kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan dan

keterampilan secara berkesinambungan, akses informasi ke segala bagian dan

pemberian penghargaan kepada setiap pihak yang berhasil.

Kedua, adanya peran serta masyarakat secara aktif, dalam hal pembiayaan, proses

pengambian keputusan terhadap kurikulum. Sekolah harus lebih banyak mengajak

lingkungan dalam mengelola sekolah karena bagaimanapun sekolah adalah bagian

dari masyarakat luas.

Ketiga, kepala sekolah harus menjadi sumber inspirasi atas pembangunan dan

pengembangan sekolah secara umum. Kepala sekolah dalam MBS berperan sebagai

designer, motivator, fasilitator. Bagaimanapun kepala sekolah adalah pimpinan yang

memiliki kekuatan untuk itu. Oleh karena itu, pengangkatan kepala sekolah harus

didasarkan atas kemampuan manajerial dan kepemimpinan dan bukan lagi

didasarkan atas jenjang kepangkatan.

Keempat, adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam kehidupan

dewan sekolah yang aktif. Dalam pengambilan keputusan kepala sekolah harus

mengembangkan iklim demokratis dan memperhatikan aspirasi dari bawah.

Konsumen yang harus dilayani kepala sekolah adalah murid dan orang tuanya,

masyarakat dan para guru. Kepala sekolah jangan selalu menengok ke atas sehingga

hanya menyenangkan pimpinannya namun mengorbankan masyarakat pendidikan

yang utama.

Kelima, semua pihak harus memahami peran dan tanggung jawabnya secara

bersungguhsungguh. Untuk bisa memahami peran dan tanggung jawabnya masing-

masing harus ada sosialisasi terhadap konsep MBS itu sendiri. Siapa kebagian peran

apa dan melakukan apa, sampai batas-batas nyata perlu dijelaskan secara nyata.

Keenam, adanya guidlines dari departemen pendidikan terkait sehingga mampu

mendorong proses pendidikan di sekolah secara efisien dan efektif. Guidelines itu

jangan sampai berupa peraturan-peraturan yang mengekang dan membelenggu

sekolah. Artinya, tidak perlu lagi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam

pelaksanaan MBS, yang diperlukan adalah rambu-rambu yang membimbing.

Ketujuh, sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang minimal

diwujudkan dalam laporan pertanggung jawabannya setiap tahunnya. Akuntabilitas

sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah terhadap semua stakeholder. Untuk itu,

sekolah harus dijalankan secara transparan, demokratis, dan terbuka terhadap segala

bidang yang dijalankan dan kepada setiap pihak terkait.

Kedelapan, Penerapan MBS harus diarahkan untuk pencapaian kinerja sekolah dan

lebih khusus lagi adalah meningkatkan pencapaian belajar siswa. Perlu dikemukakan

lagi bahwa MBS tidak bisa langsung meningkatkan kinerja belajar siswa namun

berpotensi untuk itu. Oleh karena itu, usaha MBS harus lebih terfokus pada

pencapaian prestasi belajar siswa.

Kesembilan, implementasi diawali dengan sosialsasi dari konsep MBS, identifikasi

peran masing-masing pembangunan kelembagaan capacity building mengadakan

pelatihan pelatihan terhadap peran barunya, implementasi pada proses pembelajaran,

evaluasi atas pelaksanaan dilapangan dan dilakukan perbaikan-perbaikan.

Bagi sekolah yang sudah beroperasi ( sudah ada / jalan) paling tidak ada 6 (enam)

langkah, yaitu : 1) evaluasi diri self assessment; 2) Perumusan visi, misi, dan tujuan;

3) Perencanaan; 4) Pelaksanaan; 5) Evaluasi; dan 6) Pelaporan.

i. Alasan Diterapkannya MBS

Menurut Depdiknas (2001:5) “ MBS diterapkan karena beberapa alasan

berikut :

1) Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman

bagi dirinya, sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan

sumberdaya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya.2) Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input

pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses

pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta

didik.3) Pengambilan keputusan yang dilakukan sekolah lebih cocok untuk

memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang paling tahu apa

yang terbaik bagi sekolahnya.4) Penggunaan sumberdaya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana

dikontrol oleh masyarakat setempat.5) Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan

keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat.6) Sekolah dapat bertanggungjawab tentang mutu pendidikan masing-

masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada

umumnya, sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk

melaksanakan dan sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan.7) Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah

lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif

dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah

daerah setempat.j. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008), implementasi berarti

penerapan. Sementara itu, Salusu (1996) menyatakan bahwa implementasi adalah

operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran (Lolowang,

2008: 19). Dari dua pengertian ini, implementasi dapat diartikan sebagai penerapan

atau operasionalisasi suatu keputusan guna mencapai suatu sasaran. Dalam hal ini

adalah implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai model pengelolaan

pendidikan di sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan/kerjasama,

partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas (PP No. 19 tahun 2005).

a. Kemandirian sekolahDalam kamus besar bahasa Indonesia (2008), mandiri adalah keadaan

dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain,sedangkan

kemandirian adalah hal atau keadaaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung

pada orang lain. Pengertian ini menunjukkan bahwa kemandirian terlihat dari

keadaan yang dapat berdiri sendiri atau tidak selalu tergantung kepada pihak

lain dalam memutuskan atau melakukan sesuatu. Senada dengan hal ini,

Surya Darma (2010: 15) menyampaikan bahwa otonomi dapat diartikan

sebagai kemandirian yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus

dirinya sendiri, kemandirian dalam program dan pendanaan merupakan tolok

ukur utama kemandirian sekolah.Prinsip kemandirian sekolah dalam MBS sejalan dengan teori MBS

yang dikemukakaan oleh Cheng, yaitu prinsip sistem pengelolaan mandiri

(Nurkolis, 2006: 52). Menurutnya, MBS mempersilakan sekolah menjadi

sistem pengelolaan secara mandiri dibawah kebijakannya sendiri. Sekolah

memiliki otonomi untuk mengembangkan tujuan pengajaran, memecahkan

masalah, dan mencapai tujuan berdasarkan kondisi mereka masing-masing.

Hal ini dapat terjadi apabila terjadi pelimpahan wewenang dari birokrasi di

atasnya ke tingkat sekolah.Otonomi yang berarti mempunyai kewenangan mengatur semua

masalah secara mandiri pada sekolah bukanlah otonomi tanpa batas. Sebagai

kewenangan yang diberikan oleh otoritas di atasnya, hal ini merupakan

pelimpahan wewenangan yang ada batasnya. Di antara batasan otonomi

sekolah menurut Umaedi (2008: 4.6) adalah kebijakan dan peraturan yang

berlaku, serta idealisme atau harapan mengapa manajemen berbasis sekolah

perlu diterapkan.Batasan pertama, yaitu kebijakan dan peraturan perundangan yang

berlaku. Kebijakan dapat berupa kebijakan nasional, propinsi, atau

kabupaten/kota yang berhubungan dengan pengelolaan sekolah dan tidak

bertentangan dengan Undang-Undang Sisdiknas yang berlaku.Batasan kedua, yaitu berupa harapan-harapan semua stakeholder

(orang tua, masyarakat, pengguna lulusan, guru, kepala sekolah, dan

penyelenggara pendidikan) yang berkepentingan terhadap keberhasilan

pendidikan untuk melaksanakan fungsinya. Kalau batasan pertama bersifat

normatif, sedangkan batasan kedua bersifat relatif dalam arti bahwa

manajemen berbasis sekolah dinilai dari sejauh mana ia dapat memenuhi

harapan para stakeholder.Untuk menjadi mandiri, sekolah harus memiliki sumber daya yang

cukup untuk menjalankan tugas dan fungsinya, baik sumber daya manusia

maupun sumberdaya selebihnya yaitu peralatan, perlengkapan, perbekalan,

dana, dan bahan/material (Surya Darma, 2010: 24). Depdiknas (2009: 59)

menyatakan bahwa suatu sekolah dapat mandiri dalam pelaksanaan program

jika didukung oleh sejumlah kemampuan SDM sekolah, didukung oleh

sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan tuntutan program,

didukung oleh sumber dana yang memadai sesuai dengan tuntutan program.

Hal ini berarti bahwa sekolah yang mandiri dapat dilihat dari terpenuhinya

kebutuhan sumber daya sekolah tersebut, yang meliputi ketersediaan

pendidik dan tenaga kependidikan, ketersediaan sarana dan prasarana

sekolah, dan ketersediaan dana sekolah sesuai dengan tuntutan program.Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kemandirian sekolah

dapat di lihat dari beberapa hal diantaranya: 1) sekolah memiliki kewenangan

untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku, dan 2) sekolah memiliki kemampuan memenuhi

kebutuhan sumber dayanya sendiri, Untuk lebih jelasnya indikator

kemandirian sekolah dalam penelitian adalah sebagai berikut.b. Kerjasama/kemitraan sekolah

Dalam pandangan manajemen, kerjasama dimaknai dengan istilah

collaboration (Surya Darma, 2008: 5). Makna ini sering digunakan dalam

terminologi manajemen pemberdayaan staf yaitu kerjasama antara manajer

dengan staf dalam mengelola organisasi. Sekolah merupakan organisasi,

tidak ada organisasi tanpa kerjasama, sehingga dalam pengelolaan sekolah

dibutuhkan kerjasama yang baik dari para pemangku kepentingan agar tujuan

sekolah dapat tercapai.Dalam pelaksanaan program sekolah diperlukan adanya masukan-

masukan atau bantuan secara langsung dari para stakeholder. Namun

demikian, adanya masukan atau bantuan dari para pemangku kepentingan

tersebut tidak mengurangi prinsip dan makna kemandirian yang dibangun

sekolah. Kemandirian dalam arti luas tetap menerima dan memerlukan

kerjasama dengan pihak lain. Disamping itu, terdapat beberapa hal yang tidak

bisa hanya ditangani oleh sekolah, sehingga kerjasama atau kemitraan tetap

diperlukan.

Menurut Daryanto (2006: 71), dalam dunia pendidikan dikenal dua

macam hubungan, yakni: (1) hubungan dalam penyelenggaraan program

pendidikan dengan masyarakat sekolah, dan (2) Hubungan dengan

masyarakat di luar sekolah. Hubungan dengan masyarakat sekolah dapat

diartikan sebagai kerjasama antar warga sekolah (kerjasama internal).

Hubungan dengan mayarakat di luar sekolah merupakan kerjasama antara

sekolah dengan pihak luar sekolah (kerjasama eksternal). Kerjasama sekolah

yang baik ditunjukkan oleh hubungan antar warga sekolah yang erat,

hubungan sekolah dan masyarakat erat, serta adanya kesadaran bersama

bahwa output program sekolah merupakan hasil teamwork (Depdiknas, 2009:

63).Kemitraan/kerjasama penting untuk dilakukan karena disadari

sepenuhnya bahwa hasil pendidikan sekolah merupakan hasil kolektif dari

unsur-unsur terkait atau para pemangku kepentingan (stakeholders).

Kemitraan yang dapat menghasilkan teamwork yang kompak, cerdas, dan

dinamis akan menentukan keberhasilan pencapain tujuan sekolah. Oleh

karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kemitraan perlu ditempuh

melalui: (1) pembuatan pedoman mengenai tatacara kemitraan, penyediaan

sarana kemitraan dan saluran komunikasi, (2) melakukan advokasi, publikasi,

dan transparansi terhadap pemangku kepentingan, dan (3) melibatkan

pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip relevansi, yurisdiksi, dan

kompetensi serta kompatibilitas tujuan yang akan dicapai (Surya Darma,

2010: 45).Di dalam sekolah, terdapat sejumlah orang yang bekerja pada posisi

dan peran masing-masing. Dari sudut pandang ini, sekolah adalah sebuah tim

kerja (teamwork), sehingga output pendidikan di sekolah merupakan hasil

kerjasama warga sekolah, bukan hasil individual. Karena itu, budaya

kerjasama antar fungsi dalam sekolah dan antar individu dalam sekolah harus

merupakan kebiasaan hidup sehari-hari warga sekolah.Menurut Surya Darma (2010: 36), dalam MBS sekolah memiliki

mitra yang mewakili masyarakat sekitarnya yang disebut komite sekolah.

Tugas dan fungsi komite sekolah dalam pelaksanaan MBS adalah: (1)

memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah

mengenai kebijakan dan program pendidikan, RAPBS, kriteria kinerja

sekolah, kriteria pendidik dan tenaga kependidikan, kriteria fasilitas

pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan; (2) mendorong

orangtua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan,

menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan

pendidikan, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat

terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tinggi, melakukan

evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan/program/ penyelenggaraan dan

keluaran pendidikan, melakukan kerjasama dengan masyarakat, dan

menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan

pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.c. Bentuk partisipasi

Partisipasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu “participation” yang

berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan (Echols dan Shadily, 2006:

419). Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008) partisipasi adalah turut

berperan serta dalam suatu kegiatan. Berdasarkan definisi ini maka

partisipasi dapat diartikan sebagai peran serta atau dukungan dalam suatu

kegaitan.Depdiknas (2009: 43) menyatakan bahwa partisipasi adalah proses

dimana stakeholders (warga sekolah dan masyarakat) terlibat aktif baik

secara individual maupun koletif, secara langsung maupun tidak langsung,

dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan/ pengevaluasian pendidikan di sekolah. Partisipasi

yang dimaksud merupakan penciptaan lingkungan yang terbuka dan

demorakatik di sekolah, dimana warga sekolah (kepala sekolah, guru,

karyawan) dan masyarakat didorong untuk terlibat dalam memberikan

dukungan secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari

pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan

yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dilandasi oleh

keyakinan bahwa jika seseorang turut serta (berpartisipasi) dalam

penyelenggaraan pendidikan, maka akan memiliki rasa memiliki terhadap

sekolah, sehingga akan bertanggung jawab dan berdedikasi untuk mencapai

tujuan sekolah.Tujuan utama peningkatan partisipasi adalah untuk: (1) meningkatkan

dedikasi/kontribusi stakeholders terhadap penyelenggaraan pendidikan di

sekolah, baik dalam bentuk jasa (pemikiran/intelektualitas, keterampilan),

moral, finansial, dan material/barang; (2) memberdayakan kemampuan yang

ada pada stakeholders bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan

nasional; (3) meningkatkan peran stakeholders dalam penyelenggaraan

pendidikan di sekolah, baik sebagai advisor, supporter, mediator, controller,

resource linker, and education provider, dan (4) menjamin agar setiap

keputusan dan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi

stakeholders dan menjadikan aspirasi stakeholders sebagai panglima bagi

penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Surya Darma, 2010: 68).Bentuk partisipasi dapat berupa apa saja yang relevan dalam

pelaksanaan program sekolah, baik berupa fisik maupun non fisik. Menurut

Engkoswara (2010: 297), peningkatan partisipasi masyarakat dipilah dalam

dua kategori, yaitu partisipasi dalam bentuk kontribusi pembiayaan, dan

partisipasi dalam bentuk pemikiran dan tenaga. Sementara itu, Depdiknas

(2009: 9) menyatakan bentuk-bentuk partisipasi stakeholders diantaranya

adalah: a) berupa dukungan dana, (b) berupa dukungan tenaga, (c) berupa

dukungan pemikiran, dan (d) berupa dukungan material/fasilitas.d. Keterbukaan sekolah

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan

bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan

sekolah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan

pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai. Prinsip ini memiliki 2 aspek,

yaitu (1) komunikasi publik oleh sekolah, dan (2) hak masyarakat terhadap

akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika sekolah tidak

menangani kinerjanya dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja sekolah

yang baik adalah titik awal dari transparansi sekolah. (Surya Darma, 2010:

72).Keterbukaan sekolah ditujukan untuk membangun kepercayaan dan

keyakinan publik terhadap sekolah bahwa sekolah adalah organisasi

pendidikan yang bersih dan berwibawa. Bersih dalam arti tidak KKN dan

berwibawa dalam arti profesional. Transparansi bertujuan untuk menciptakan

kepercayaan timbal balik antara sekolah dan publik melalui penyediaan

informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh

informasi yang akurat.e. Akuntabilitas sekolah

Menurut Slamet PH (2006: 37) dikutip dari Bangun (2009: 22),

akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau

untuk menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta

keterangan atau pertanggungjawaban. Sementara itu, Depdiknas (2009: 45)

menyampaikan bahwa akuntabilitas sekolah adalah pertanggungjawaban

sekolah kepada warga sekolahnya, masyarakat, dan pemerintah melalui

pelaporan dan pertemuan yang dilakukan secara terbuka. Dengan demikian,

akuntabilitas sekolah adalah bentuk pertanggungjawaban yang harus

dilakukan sekolah terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan.Manajemen berbasis sekolah dengan desentralisasi kewenangan

kepada sekolah bukan hanya memberikan kewenangan untuk mengambil

keputusan yang lebih luas (daripada sebelumnya), tetapi juga sekaligus

membebankan pertanggungjawaban oleh sekolah atas apa-apa yang

dikerjakan dan hasil kerjanya. Akuntabilitas pendidikan dan hasilnya

diberikan bukan hanya kepada satu stakeholder (pusat/birokrasi), tetapi

kepada berbagai pihak (stakeholders), termasuk di dalamnya orang tua,

komite sekolah (masyarakat), dan pengguna lulusan, disamping secara

internal kepada guru-guru dan warga sekolah (Umaedi, 2008: 10).

Akuntabilitas kepada berbagai pihak ini pada gilirannya akan meningkatkan

kepedulian yang kuat (komitmen) pihak-pihak terkait tersebut atas apa yang

terjadi di sekolah.Akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas vertikal

dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal menyangkut hubungan

antara pengelola sekolah dengan masyarakat (sekolah dengan orang tua

siswa, dan sekolah dengan instansi di atasnya yaitu yayasan atau Dinas

Pendidikan). Sedangkan akuntabilitas horisontal menyangkut hubungan

antara sesama warga sekolah (antar kepala sekolah dengan komite, dan

antara kepala sekolah dengan guru).Tujuan utama akuntabilitas sekolah terhadap pelaksanaan program

dan hasilnya adalah untuk memwujudkan sekolah yang akuntabel dan

terpercaya. Keberhasilan akuntabilitas sekolah adalah ditandai dengan

meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah

(Depdiknas, 2009: 45). Dengan meningkatnya akuntabilitas sekolah, maka

akan mewujudkan sekolah yang akuntabel dan terpercaya.

2. Mutu Pendidikana. Pengertian Mutu Pendidikan

Pengertian mengenai mutu pendidikan mengandung makna yang berlainan.

Namun, perlu ada suatu pengertian yang operasional sebagi suatu pedoman dalam

pengelolaan pendidikan untuk sampai pada pengertian mutu pendidikan, kita lihat

terlebih dahulu pengertian mutu pendidikan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Mutu adalah ukuranbaik buruk suatu benda, keadaan, taraf atau derajad (kepandaian,kecerdasan, dan sebagainya).

Menurut Oemar Hamalik, Pengertian mutu dapat dilihat dari duasisi, yaitu segi normatif dan segi deskriptif, dalam artian normatif, mutuditentukan berdasarkan pertimbangan (kriteria) intrinsik dan ekstrinsik.Berdasarkan kritria intrisik, mutu pendidikan merupakan produkpendidikan yakni. manusia yang terdidik. Sesuai dengan standar ideal.Berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untukmendidik. tenaga kerja. yang terlatih. Dalam artian deskriptif, mutuditentukan berdasarkan keadaan senyatanya, misalkan hasil tes prestasibelajar. Hamalik, (1990: 33)

Korelasi mutu dengan pendidikan, sebagaimana pengertian yangdikemukakan oleh Dzaujak Ahmad, .Mutu pendidikan adalahkemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional an efisientehadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehinggamenghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurutnorma/ standar yang berlaku. Dzaujak, (1996: 6)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bicara pendidikan bukanlah

upaya sederhana, melainkan suatu kegiatan dinamis dan penuh tantangan.

Pendidikan selalu berubah seiring dengan perubahan jaman. Oleh karena itu

pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu sejalan

dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntunan kehidupan masyarakat.

b. Indikator Mutu Pendidikan

Indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur mutu pendidikan

yaitu:

a. Hasil akhir pendidikanb. Hasil langsung pendidikan, hasil langsung inilah yang dipakai sebagai

titik tolak pengukuran mutu pendidikan suatu lembaga pendidikan.Misalnya tes tertulis, daftar cek, anekdot, skala rating, dan skalasikap.

c. Proses pendidikand. Instrumen input, yaitu alat berinteraksi dengan raw input (siswa)e. Raw input dan lingkungan. Nurhasan, (1994: 390)

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada

konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada

setiap kurun waktu tertentu setiap catur wulan, semester, setahun, 5 tahun dan

sebagainya). Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil test kemampuan akademis

(misalnya ulangan umum, UN, dan lain-lain), dapat pula prestasi di bidang lain

misalnya dalam cabang olah raga atau seni. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa

kondisi yang tidak dapat dipegang intangible seperti suasana disiplin. Keakraban,

saling menghormati dan sebagainya.

Dalam .proses pendidikan. yang bermutu terlibat berbagai input. Seperti:

bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai

kemampuan guru), sarana sekolah dukungan administrasi dan sarana prasarana, dan

sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah,

dukungan kelas mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua

komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan

sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas, baik konteks kurikuler maupun

ekstra kurikuler, baik dalam lingkup substansi yang akademis maupun yang non

akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran.

Antara proses dan pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi

agar proses itu tidak salah arah, maka mutu dalam arti hasil output harus dirumuskan

terlebih dahulu oleh sekolah, dan jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun

kurun waktu tertentu. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu

hasil output yang ingin dicapai.

Adapun instrumental input, yaitu alat berinteraksi dengan raw input (siswa)

seperti guru yang harus memiliki komitmen yang tinggi dan total serta kesadaran

untuk berubah dan mau berubah untuk maju, menguasai ajar dan metode mengajar

yang tepat, kreatif, dengan ide dan gagasan baru tentang cara mengajar maupun

materi ajar, membangun kenerja dan disiplin diri yang baik dan mempunyai sikap

positif dan antusias terhadap siswa, bahwa mereka mau diajar dan mau belajar.

Kemudian sarana dan prasarana belajar harus tersedia dalam kondisi layak pakai,

bervariasi sesuai kebutuhan, alat peraga sesuai dengan kebutuhan, media belajar

disiapkan sesuai kebutuhan. Biaya pendidikan dengan sumber dana, budgeting,

kontrol dengan pembukuan yang jelas. Kurikulum yang memuat pokok-pokok

materi ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, realistik, sesuai dengan

fenomena kehidupan yang sedang dihadapi. Tidak kalah penting metode mengajar

pun harus dipilih secara variatif, disesuaikan dengan keadaan, artinya guru harus

menguasai berbagai metode.

Begitu pula dengan raw input dan lingkungan, yaitu siswa itu sendiri.

Dukungan orang tua dalam hal ini memiliki kepedulian terhadap penyelenggaraan

pendidikan, selalu mengingatkan dan peduli pada proses belajar anak di rumah

maupun di sekolah.

c. Langkah-langkah Meningkatan Mutu PendidikanUpaya perbaikan pada lembaga pendidikan tidak sederhana yang dipikirkan

karena butuh perbaikan yang berkelanjutan, berikut ini langkah-langkah dalam

meningkatkan mutu pendidikan.1. Memperkuat Kurikulum

Kurikulum adalah instrumen pendidikan yang sangat penting dan

strategis dalam menata pengalaman belajar siswa, dalam meletakkan

landasan-landasan pengetahuan, nilai, keterampilan,dan keahlian, dan dalam

membentuk atribut kapasitas yang diperlukan untuk menghadapi perubahan-

perubahan sosial yang terjadi. Saat ini, memang telah dilakukan upaya-upaya

untuk semakin meningkatkan relevansi kurikulum dengan melakukan revisi

dan uji coba kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Kurikulum uji coba

tersebut didasarkan pada pendekatan yaitu: (1) Pengasaan aspek kognitif

dalam bentuk kemampuan, (2) penguasaan aspek afektif yang lebih

komprehensif, dan (3) penguasaan aspek keterampilan dalam bentuk

kapasitas profesional. Kompetensi itu hendaknya dapat membentuk suatu

kapasitas yang utuh dan komprehensif sehingga tidak diredusir menjadi

keterampilan siap pakai.2. Memperkuat Kapasitas Manajemen Sekolah

Dewasa ini telah banyak digunakan model-model dan prinsip-prinsip

manajemen modern terutama dalam dunia bisnis untuk kemudian diadopsi

dalam dunia pendidikan. Salah satu model yang diadopsi dalam dunia

pendidikan. Salah satu model yang diadopsi adalah . School Based

Management..Dalam rangka desentralisasi di bidang pendidikan, model ini mulai

dikembangkan untuk diterapkan. Diproposisikan bahwa manajemen berbasis

sekolah (MBS) : (1) akan memperkuat rujukan referensi nilai yang dianggap

strategis dalam arti memperkuat relevansi, (2) memperkuat partisipasi

masyarakat dalam keseluruhan Kegiatan pendidikan, (3) memperkuat

preferensi nilai pada kemandirian dan kreativitas baik individu maupun

kelembagaan, dan (4) memperkuat dan mempertinggi kebermaknaan fungsi

kelembagaan sekolah.

3. Memperkuat Sumber Daya Tenaga Kependidikana. Memperkuat Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan

Dalam jangka panjang, agenda utama upaya memperkuat sumber

daya tenaga kependidikan ialah dengan memperkuat sistem pendidikan

dan tenaga kependidikan yang memiliki keahlian. Keahlian baru itu

adalah modal manusia (human investmen), dan memerlukan perubahan

dalam sistem pembelajarannya. Menurut Thurow (sularso,2002), di abad

ke-21 perolehan keahlian itu memerlukan perubahan dalam sistem

pembelajaran karena alasan: (1) keahlian yang diperlukan untuk

mencapai keberhasilan akan semakin tinggi dan berubah sangat cepat, (2)

Keahlian yang diperlukan sangat tergantung pada teknlogi dan inovasi

baru, maka banyak dari keahlian itu harus dikembangkan dan dilatih

melalui pelatihan dalam pekerjaan, dan (3) kebutuhan akan keahlian itu

didasarkan pada keahlian individu.

b. Memperkuat KepemimpinanDalam fondasi berbagai karakteristik pribadi, pimpinan lembaga

pendidikan perlu menciptakan visi untuk mengarahkan lembaga

pendidikan dan karyawannya. Dalam konteks ini, penciptaan visi yang

jelas akan menumbuhkan komitmen karyawan terhadap kwalitas,

memfokuskan semua upaya lembaga pendidikan pada rumusan

kebutuhan pengguna jasa pendidikan, menumbuhkan sense of team work

dalam pekerjaan, menumbuhkan standard of excellence, dan menjebatani

keadaan lembaga pndidikan sekarang dan masa yang akan datang.c. Meningkatkan Mutu Mengajar Melalui Program Inovatif Berbasis

KompetensiSelama ini sekolah terutama guru masih sangat terbatas dalam

melakukan inovasi-inovasi pembelajaran. Disisi lain, upaya untuk

memperkuat kemampuan mengajar telah diupayakan melalui berbagai

jenis penataran, pendidikan, ataupun pelatihan-pelatihan. Melalui

berbagai kegiatan tersebut dikenalkan pada inovasi-inovasi pembelajaran.

Tetapi dari pengalaman empirik tampaknya upaya-upaya itu belum secara

signifikan membawa perubahan dalam arti peningkatan mutu hasil

belajar. Pengembangan bahan ajar, pengembangan strategi dan metode

pembelajaran, pengembangan sistem evaluasi, dan pengembangan MBS.

Kebutuhan akan inovasi itu dapat dilihat dalam dua hal yaitu untuk

kepentingan inventions dan untuk kepentingan perubahan kultural

sekolah, sehingga terbangun suatu kultur yang (1) berorientasi inovasi,

(2) menumbuhkan kebutuhan untuk terus maju dan meningkat, (3)

kebutuhan untuk berprestasi, (4) inovasi adalah sebagai suatu kebutuhan.d. Mengoptimalkan Fungsi-Fungsi Tenaga Kependidikan

Di sekolah-sekolah selama ini yang berperan utama adalah guru.

Seorang guru melaksanakan berbagai fungsi baik fungsi mengajar,

konselor, teknisi, maupun pustakawan. Bahkan, dalam kasus-kasus

tertentu terdapat guru mengajar bukan berdasarkan keahliannya. Kondisi

ini jelas kurang menguntungkan bagi terselenggaranya suatu proses

pendidikan yang baik diperlukan fungsi-fungsi kependidikan yang saling

mendukung, sehingga dapat dicapai suatu hasil yang maksimal.

(membina mutu pendidikan, www.kompas.com, 22 Oktober 2014).4. Perbaikan yang berkesinambungan

Rochaeti, (2005: 265) menjelaskan bahwa perbaikan yang

berkesinambungan berkaitan dengan komitmen (Continuos quality

Improvement atau CQI) dan proses Continuous pross Improvement.

Komitmen terhadap kualitas dimulai dengan pernyataan dedikasi pada misi

dan visi bersama, serta pembedayaan semua persiapan untuk secara

http://www.kompas.com/

inkrimental mewujudkan visi tersebut (Lewis dan smith, 1994). Perbaikan

yang berkesinambungan tergantung kepada dua unsur. Pertama, mempelajari

proses, alat, dan keterampilan yang tepat. Kedua, menerapkan keterampilan

baru small achieveable project. Proses perbaian berkesinambungan yang

dapat dilakukan berdasarkan siklus PDCA Plan, Do, Check, Action. Siklus

ini merupakan siklus perbaikan yang never ending, dan berlaku pada semua

fase organisasi/lembaga.

Gambar 2.1Penyempurnaan kualitas berkesinambungan dalam pendidikan

5. Manajemen berdasarkan faktaPengambilan keputusan harus didasarkan pada fakta yang nyata

tentang kualitas yang didapatkan dari berbagai sumber diseluruh jajaran

organisasi. Jadi, tidak sematamata atas dasar intuisi, praduga, atau

Penyempurnaan kualiasberkesinambungan

- Karakteristik siswa

- Karakteristik kelas

- Sumber daya finansial

- Fasilitas- program

input output

- Desain- Input program- Metode

penyampaian sistem data

- Umpan balik- analisis

- Prestasi siswa- Siswa

lulus/drop-out/gagal

- Alumni berprestasi

akreditasi assesment

Proses transformasi

organizational politik. Berbagai alat telah dirancang dan dikembangkan untuk

mendukung pengumpulan dan analisis data, serta pengambilan keputusan

berdasarkan fakta.Sebenarnya banyak sekali aspek yang turut menentukan mutu

pendidikan disekolah. Edward sallis (1993:2) mengemukakan bahwa yang

menentuan mutu pendidikan mencakup aspek-aspek berikut: pembinaan yang

berkelanjutan, guru yang profesional, nilai-nilai moral yang luhur, hasil ujian

ynag gemilang, dukungan orang tua, komunitas bisnis dan komunitas lokal,

kepemimpinan yang tangguh dan berarah tujuan, kepedulian dan pehatian

pada anak didik, kurikulum yang seimbang, atau kombinasi dari faktorfaktor

tersebut.Dari sejumlah aspek yang dikemukakan diatas Syafarudin, (2002:

19), satu hal yang paling menentukan adalah bagaimana menjalankan

manajemen mutu pendidikan itu sendiri Menurut W. Edward deming 80%

dari masalah mutu lebih disebabkan oleh manajemen, dan sisanya 20% oleh

SDM. Hal ini berarti bahwa mutu yang kurang optimal berawal dari

manajemen yang tidak profesional dan manajemen yang tidak profsional

artinya mencerminkan kepemimpinan dan kebijakan yang tidak profesional

pula. Sejalan dengan konsep itu, dirjen dikdasmen depdiknas (1991:11)

menetapkan bahwa ukuran mutu pendidikan disekolah mengacu pada derajat

keunggulan setiap komponennya, bersifat relatif, dan selalu ada dalam

perbandingan. Rangkuti, (2002: 3) Ukuran sekolah yang baik bukan semata-

mata dilihat dari kesempurnaan komponennya dan kekuatan yang

dimilikinya, melainkan diukur dari kemampuan sekolah dalam mengantsipasi

perubahan, konfik, serta kekurangan atau kelemahan yang ada dalam sekolah

tersebut (dengan menggunakan analisis SWOT).

B. Kerangka Pikir

Penyelenggaraan pendidikan nasional yang dilakukan secara sentralistik

menempatkan sekolah sangat tergantung pada keputusan birokrasi pusat, yang

terkadang kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi sekolah. Hal inilah yang

menyebabkan mutu pendidikan di Indonesia rendah dan tidak sesuai dengan harapan

masyarakat. Oleh karena itu dilakukan perubahan pengelolaan sistem pendidikan

dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi yang disebut dengan manajemen

berbasis sekolah (MBS).

Untuk lebih jelasnya dalam memahami pembahasan yang akan dilakukan

dalam penelitian ini maka peneliti menggambarkan melalui kerangka pikir sebagai

berikut:

C. Hipotesis

Menurut Sugiyono, (2013: 96) Perumusan hipotesis penelitian merupakan

langkah selanjutnya dalam penelitian, setelah peeneliti mengemukakan landasan

teori dan kerangka pikir. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk

kalimat pernyataan.

Dengan memperhatikan uraian pada bab sebelumnya mengenai latar

belakang masalah dan permasalahan yang dihadapi, serta berdasarkan kajian teoretis

ImplementasiManajemen Berbasis

Sekolah

Mutu Pendidikan

Gambar 2.2 Kerangka Pikir

Manaj.Tenaga Kependidikan

Manaj.Keuangan dan Pembiayaan

Manaj.Kesiswaan

Manaj.Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Manaj.Sarana dan Prasarana Pendidikan

Manaj.Kurikulum dan Program Pengajaran

Kepala sekolahKomite sekolah

guru

dan kerangka pikir, maka penulis menyusun dan mengajukan hipotesis penelitian

sebagai berikut :

Terdapat hubungan yang signifikan antara Implementasi Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS) dalam Peningkatkan Mutu Pendidikan di SMAN 1

Masamba.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kuantitatif. Pada umumnya penelitian kuantitatif banyak dituntut menggunakan

angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data serta penampilan dari

hasil penelitiannya.2. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

deskripsif. Metode deskriptif adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan data

dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut

keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian.Tujuan utama dalam menggunakan metode ini adalah untuk

menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat

penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimen, yang

bertujuan untuk mencari tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel

lainnya agar dapat teratasi.B. Definisi Operasional Penelitian

Untuk menghindari kesalahan penafsiran tentang semua variabel pokok

penelitian, maka perlu diberi batasan sebagai berikut:

MBS adalah operasionalisasi konsep yang masih bersifat potensial

(tertulis) yang harus dilaksanakan di sekolah. Secara garis besar ada

beberapa cakupan Implementasi MBS yang dapat dijadikan tolok ukur:

(1) Manaj. Kurikulum, (2) Manaj. Keuangan dan Pembiayaan, (3)

Manaj. Tenaga kependidikan, (4) Manaj. Hubungan Sekolah Dengan

Masyarakat, (5) Manajemen Sarana Prasarana. Yang dimaksud Mutu Pendidikan dalam penelitian ini adalah skor yang

diperoleh dari kuisioner mengenai apa saja yang menjadi faktor dalam

meningkatkan mutu pendidikan yang mencakup: guru, kepala sekolah

dan komite sekolah.C. Variabel dan Desain Penelitian

1. Variabel

Sugiyono (2013:60) mengemukakan “Variabel penelitian pada dasarnya

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik

kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi variable penelitian meliputi

variabel bebas dan variabel terikat”.

a. Variabel bebas (independen)

Variabel bebas merupakan variable yang mempengaruhi atau yang menjadi

sebab perubahannya atau timbulnya variable dependen (terikat). Yang menjadi

varibel bebas dalam penelitian ini adalah implementasi manajemen berbasis

sekolah yang diberi simbul (X).

b. Variabel terikat (dependen)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi

akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variable

terikat ialah peningkatan mutu pendidikan yang beri simbul (Y).

2. Desain PenelitianPenelitian ini dilakukan terhadap sejumlah guru SMAN 1 Masamba.

Masalah penting yang diukur dalam penelitian ini adalah “Implementasi

Manajemen Berbasis Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan”. Intensitas

implementasi manajemen berbasis sekolah sebagai variabel bebas (Variabel X),

dan mutu pendidikan sebagai variabel terikat (Variabel Y).Untuk lebih jelas pola hubungan antara variabel penelitian tersebut dapat

dilihat pada gambar di bawah ini:

Ket:

X = Implementasi MBSY = Mutu Pendidikan

Gambar 3.1 hubungan antara variabel

D. Populasi dan Sampel Penelitiana. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2013:117).b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono 2013:118). Pengambilan sampel harus

dilakukan sedimikian rupa sehingga diperoleh sampel (contoh) yang benar-

benar dapat berfungsi sebagai contoh, atau dapat menggambarkan keadaan

populasi yang sebenarnya. Dengan istilah lain, sampel harus representatif.

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah guru SMAN 1 Masamba

yang berjumlah 23 orang.

E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data1. Teknik Pengumpulan Data

Agar data yang diperoleh dalam peelitian benar-benar akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan, maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:a) Kuesioner (angket)

Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data dengan

memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada reponden untuk dijawab.

Sugiyono (2012:199) mengemukakan bahwa “kuesioner merupakan teknik

YX

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. Jenis instrumen yang

digunakan dalam penelitian ini berupa skala yaitu merupakan kumpulan dari

pernyataan atau pertanyaan yang pengisiannya oleh responden dilakukan dengan

memberikan tanda centang (√) pada tempat yang sudah disediakan dengan alternatif

jawaban yang disediakan merupakan sesuatu yang berjenjang. (Arikunto. 2006:105).

Teknik angket ini digunakan penulis untuk memperoleh data melalui pertanyaan

tertulis yang dibagikan kepada sejumlah responden. Dalam hal ini semua guru kelas

dan guru bidang studi lainnya yang ada disekolah yang akan diteliti. Bentuk angket

dalam penelitian ini adalah angket berstruktur, dimana responden hanya memilih

alternative jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari sejumlah

pertanyaan angket, dengan cara mengetahui distribusi frekuensi masing-masing

variabel yang pengumpulan datanya menggunakan keusioner (angket), maka model

skala yang digunakan dalam angket ini adalah model skala likert dalam empat

pilihan yaitu SL (Selalu), SR (Sering), KD (kadang-kadang), dan TP (Tidak Pernah),

pembobotan angket tergantung pada butir pertanyaannya.

Syaodih (2007:238) menyatakan :

Model skala likert menggunakan skala deskriptif (SL, SR, KD TP). Dasar

dari skala deskriptif ini adalah merespon seseorang terhadap sesuatu dapat

dinyatakan dengan pernyataan persetujuan terhadap suatu objek.

Pemberian bobot setiap item pada angket menggunakan rentang antara 1

sampai 4 untuk respon yang menjawab, sebagai berikut:

- Selalu (SL) dengan bobot nilai 4- Sering (SR) dengan bobot nilai 3- Kadang-kadang (KD) dengan bobot nilai 2- Tidak Pernah (TP) dengan bobot nilai 1

b) Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu alat pengumpul data yang digunakan untuk memperoleh

data dari tempat penelitian yang berkaitan dengan variabel penelitian berupa data

foto penelitian dan lokasi penelitian.2. Prosedur Pengumpulan Dataa) Instrumen Penelitian

Variabel yang ada dalam penelitian ini akan di ukur dengan menggunakan

instrument dengan model skala likert yang dimodifikasi. Pengukuran tersebut

dilakukan dengan merumuskan sejumlah pernyataan atau pertanyaan yang mengacu

pada definisi operasional variabel dan indikator-indikator dalam manajemen berbasis

sekolah dan juga mutu pendidikan.b) Pengujian Instrument

Pengujian kuesioner dilakukan melalui uji validitas dan uji realibilitas dengan

bantuan SPSS versi 17.0.Pengujian validitas tiap item digunakan analisi item yaitu mengkorelasikan

skor tiap butir instrument dengan skor total yang merupakan jumlah skor tiap butir.

Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, apabila

dapat menggungkapkan data variabel yang diteliti secara tepat. Rumus yang digunakan dalam menguji validitas adalah korelasi product

moment dalam Arikunto (2010:319) yang rumusnya:

XΣ ¿YΣ ¿

N ΣY 2−¿¿

N Σ X2−¿¿¿√¿

r❑=N Σ XY−(Σ X )(ΣY )

¿

Keterangan :

r = Angka korelasi

N = jumlah responden

X = Skor pertanyaan dari responden

Y = Skor total responden

Uji validitas untuk variabel manajemen berbasis sekolah dan mutu

pendidikan dapat di lihat di bawah ini :Berdasarkan uji validitas instrumen yang diperoleh hasil bahwa keseluruhan

item lebih besar dari r kritis, jadi keseluruhan item valid dan dapat digunakan dalam

penelitian.Berdasarkan uji validitas instrumen yang diperoleh hasil bahwa keseluruhan

item lebih besar dari r kritis, jadi seluruh item mutu pendidikan valid dan dapat

digunakan dalam penelitian.

F. Uji Asumsi

1. Uji Normalitas

Sebelum dilakukan analisis pengujian hipotesis, terlebih dahulu perlu

diketahui apakah data tersebut memenuhi persyaratan penggunaan statistik yang

akan digunakan dalam pengujian hipotesis. Pengujian persyaratan analisis untuk

penggunaan statistik korelasi adalah data populasi yang diperoleh harus berdistribusi

normal.

Uji normalitas sebaran data penelitian menggunakan teknik Kolmogorov-

Smirnov Goodness of Fit Test, pada tingkat kepercayaan 95% dengan melihat nilai

Absolute dan nilai Z. apabila hasil perhitungan yang diperoleh memiliki nilai

signifikansi lebih besar dari 0.05 yang berarti Ho yaitu data berdistribusi normal.

2. Uji LinearitasUji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai

hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan

sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada SPSS

dengan menggunakan Test for Linearity dengan pada taraf signifikansi 0,05. Dua

variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi (Linearity)

kurang dari 0,05. G. Teknik Analisis Data1. Analisis statistik deskriptif

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diolah dengan

menggunakan sofware computer program SPSS 17.0 (Statical Program For Social

Science) untuk menghitung presentase dari setiap item pertanyaan angket dalam

bentuk penyajian angket. Untuk menggambarkan implementasi manajemen berbasis

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 1 Masamba Kecamatan

Masamba Kabupaten Luwu Utara, maka digunakan rumus presentase.

P=n x100N

Keterangan :

P = Persentase (%)n = Jumlah skor jawaban respondenN = Jumlah Skor jawaban ideal

Maka dilakukan pengukuran yang dikemukakan oleh Arikunto (2003: 246)

sebagai berikut :

a. 76% - 100% dikategorikan sangat baikb. 56% - 75% dikategorikan baik

c. 40% - 55% dikategorikan cukup baik

d. Kurang dari 40% dikategorikan tidak baik

2. Analisis statistik inferensialAnalisis statistik inferensial yang digunakan dalam penelitian ini adalah

regresi sederhana (Sugiyono, 2012:262) dengan rumus :

Keterangan:

Ỳ = Nilai yang diprediksikan

a = Konstanta ata bila harga X = 0

b = Koefisien regresi

X = Nilai Variabel independen

Rumus yang dapat digunakan untuk mencari a dan b, adalah sebagai

berikut :

..N

XbYa

Ỳ = a + b X

22..

.

XXN

YXYXNb

Keterangan :-

iX= Rata-rata skor variabel X

-iY

= Rata-rata skor variabel Y

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil PenelitianHasil penelitian mengenai implementasi manajemen berbasis sekolah untuk

meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 1 Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu

Utara dengan menggunakan angket terhadap 23 responden. Selanjutnya hasil angket

tersebut dianalisis menggunakan analisis persentase dan dengan tabel frekuensi.

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian tersebut dideskripsikan

berdasarkan hasil angket dan dilengkapi pula berdasarkan hasil angket dan

berdasarkan kenyataan yang ada selama penulis meneliti.B. Analisis Deskriptif

Untuk memperoleh gambaran tentang implementasi manajemen berbasis

sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan maka data dan angka secara frekuensi

akan di persentasekan berdasarkan pernyataan responden berdasarkan dimensi

berikut ini:1. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap skor implementasi manajemen

berbasis sekolah diperoleh nilai minimum 65, nilai maksimum 128 Skor

implementasi manajemen berbasis sekolah tersebut diperoleh dari 32 butir

pertanyaan dan pernyataan. Dengan demikian skor teoritis maksimum adalah 32 x 4

= 128. Hasil analisis deskriptif, diperoleh skor rata-rata (mean) 112 ukuran tengah

(median) sebesar 116 dan ukuran yang sering muncul (modus) sebesar 128. Dengan

demikian skor persentase implementasi manajemen berbasis sekolah

(2605/2944x100) sebesar 88 % atau secara kualitatif termasuk kategori sangat tinggi.

Tabel 4.7.Distribusi total Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMAN 1Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara

No.item N N Persentase

Manajemen kurikulum dan program pembelajaran.

Manajemen tenaga kependidikan

Manajemen kesiswaan

Manajemen keuangan dan pembiayaan

Manajemen sarana dan prasarana

Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat

646

246

576

252

392

493

736

276

644

276

460

552

87

89

89

91

85

89

Jumlah 2605 2944 88

Sumber : Hasil Olah data penelitian, 2014

2. Mutu Pendidikan

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap skor mutu pendidikan diperoleh

nilai minimum 35 nilai maksimum 68 skor tersebut diperoleh dari 17 butir

pernyataan/pertanyaan. Dengan demikian skor teoritis maksimum 68. Hasil analisis

deskriptif, diperoleh skor rata-rata (mean) 59, ukuran tengah (median) sebesar 61

dan ukuran yang sering muncul (modus) sebesar 60. Dengan demikian skor

persentase mutu pendidikan (1378/1565x100) sebesar 88% atau secara kualitatif

termasuk kategori sangat baik.

Adapun distribusi persentase pilihan responden untuk variabel mutu

pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.11 Distribusi total mutu pendidikan SMAN 1 Masamba Kec. Masamba Kab.Luwu Utara.

No.item N N Persentase(%

)

1. Guru

2. Kepala Sekolah

3. Komite Sekolah

741

323

314

828

368

368

89

87

85

Jumlah 1378 1565 88

Sumber : Hasil Olah data penelitian, 2014

C. Uji Asumsi

Uji asumsi bertujuan untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat

yang diperlukan oleh suatu data agar dapat dianalisis. Uji asumsi yang diperlukan

berkaitan dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis pengaruh sederhana

yaitu :1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal tidaknya sebaran skor

variabel. Uji normalitas sebaran data penelitian menggunakan teknik Kolmogorov-

Smirnov Goodness of Fit Test. Hasil uji normalitas yang diperoleh adalah nilai Sig.

Sebesar 0,469, berdasarkan hipotesis dan kriteria uji normalitas data maka nilai

signifikansi lebih besar dari 0.05 sehingga Ho ditolak artinya variabel X dan Y

berdistribusi normal.2. Uji linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui linear tidaknya hubungan antara

kedua variabel penelitian. Hubungan yang linear menggambarkan bahwa perubahan

pada variabel independent atau variabel bebas akan diikuti oleh perubahan variabel

dependent atau variabel tergantung dengan membentuk garis linear. Uji linearitas

implementasi manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan

yaitu dapat diketahui melalui nilai signifikansi (P Value Sig.) pada baris Deviation

From Linearity sebesar 0,163 Karena Signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat

disimpulkan bahwa antara variabel manajemen berbasis sekolah (X) dan mutu

pendidikan (Y) terdapat hubungan yang linear.

D. Uji Hipotesis

Sebagaimana dikatakan dalam Bab II hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini adalah “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Untuk

Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMAN 1 Masamba Kec. Masamba Kab. Luwu

Utara”.

Dalam rangka menguji hipotesis tersebut menggunakan perhitungan statistik

parametrik karena berdasarkan pengujian maka diperoleh data yang berdistribusi

normal dan linear sehingga digunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil

perhitungan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS

17.0 yang diperoleh adalah seperti terangkum pada tabel berikut :

Tabel 4.9 : Hasil perhitungan Analisis Regresi Linear Sederhana

Keterangan NilaiKonstanta 2,099Koefisien regresi 0,512Koefisien standar 0,988F hitung 104,445R 0,988R² 0,976T hitung 29,467T Tabel 2,079

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 17.0Jadi dari tabel diatas menunjukkan bahwa persamaan regresi linear sederhana

yang menggunakan nilai standardized coefficient diperoleh hasil analisis yaitu Y =

0,988 X, persamaan regresi tersebut mempunyai makna bahwa implementasi

manajemen berbasis sekolah akan diikuti dengan peningkatan mutu pendidikan atau

penurunan atau ketidakefektifan manajemen berbasis sekolah akan diikuti dengan

penurunan mutu sebesar 0,988 (98%).

Dalam rangka pengujian hipotesis yang telah diajukan dilakukan dengan

menggunakan alat uji statistik yaitu uji t dan uji F.1. Uji t

Pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk menguji keberartian

implementasi manajemen berbasis sekolah (X) terhadap mutu pendidikan (Y).

berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran dan terangkum pada tabel diatas

menunjukkan bahwa variabel X terhadap variabel Y diperoleh t hitung 29,467

dengan tingkat signifikansi 0.000, karena tingkat signifikansi yang diperoleh kurang

dari 0.05 yang menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh tersebut signifikan.

Diperoleh juga t tabel 2,079, jadi dapat disimpulkan bahwa t hitung > t tabel, hal ini

berarti bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan manajemen berbasis

sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 1 Masamba Kecamatan

Masamba Kabupaten Luwu Utara.

2. Uji F

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan perhitungan analisis regresi

linear sederhana diperoleh F hitung sebesar 104,445 dengan tingkat signifikansi

0.000. karena tingkat signifikansi kurang dari 0.05, menunjukkan bahwa nilai F

hitung yang diperoleh tersebut signifikan. Diperoleh juga F tabel 2,406, jadi dapat

disimpulkan bahwa F hitung > F tabel maka persamaan garis regresi dapat

digunakan untuk prediksi atau signifikan. Dengan demikian menunjukkan bahwa

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan implementasi manajemen berbasis

sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 1 Masamba Kecamatan


Besarnya implementasi manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan

mutu pendidikan dapat diketahui dari harga koefisien determinasi (R²). berdasarkan

hasil analisis pada lampiran dan terangkum pada tabel diatas diperoleh harga R²

sebesar 0,976. Dengan demikian menunjukkan bahwa manajemen berbasis sekolah

mempengaruhi mutu pendidikan sebesar 98% dan selebihnya 2% dipengaruhi oleh

faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan analisis regresi sederhana di atas,

maka data yang diperoleh menunjukkan bahwa implementasi manajemen berbasis

sekolah tergolong ke dalam kategori sangat baik hal ini ditunjukkan dengan

persentase yang dicapai yaitu 89%. Begitu pula dengan kinerja guru dalam

pembelajaran, data dari hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja guru dalam

pembelajaran tergolong dalam kategori tergolong baik , hal ini ditunjukkan dengan

persentase yang dicapai sebesar 88%. Seperti yang dikemukakan Arikunto (2002),

bila persentase yang diperoleh merujuk kepada interpretasi dengan interval 76% -

100%, secara sederhana akan tergolong kedalam kategori sangat baik.

Penelitian ini mengungkap bahwa apakah terdapat hubungan setelah

manajemen berbasis sekolah yang dilakukan oleh sekolah guna meningkatkan mutu

pendidikan. Selanjutnya untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara

manajemen berbasis sekolah dengan mutu pendidikan dilakukan analisis regresi

sederhana. Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa, bila F hitung lebih besar dari F

tabel maka hipotesis di terima, tetapi jika sebaliknya jika F hitung lebih kecil dari F

tabel maka hipotesis di tolak. Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana lampiran

data olahan SPSS 17.0 maka diperoleh b = 0,512 dan ɑ sebesar 2,101 dengan

garisnya Ŷ= 2,101 + 0,512 x diperoleh F hitung sebesar 104,445. Berdasdarkan hasil

olahan data SPSS 17.0 dan F tabel dengan taraf signifikan 0,05% maka diperoleh

hasil=2,079 karena F hitung> F tabel maka persamaan dari regresi dapat di gunakan.

Jadi Ho disini di tolak karena F hitung > F tabel dan H1 diterima, sehingga dapat di

simpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara implementasi

manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 1

Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Hal ini sejalan dengan

hipotesis yang telah dikemukakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara

implementasi manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di

SMAN 1 Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Di sisi lain peneliti juga dapat menjawab rumusan masalah bagaimanakah

gambaran implementasi manajemen berbasis sekolah meningkatkan mutu

pendidikan di SMAN 1 Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Hasil ini mengungkap bahwa terdapat hubungan antara implementasi manajemen

berbasis sekolah dengan mutu pendidikan di SMAN 1 Masamba Kecamatan


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasar hasil analisis dan pembahasan yang dipaparkan sebelumnya, maka

penelitian mencapai kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) di SMAN 1 Masamba

meliputi 6 pilar yaitu manajemen kurikulum dan program pengajaran, tenaga

kependidikan, kesiswaan, keuangan dan pembiayaan, sapras dan hubungan

sekolah dan masyarakat. Dari hasil ini pengimplementasian disekolah ini

sangat baik. 2. Mutu pendidikan di SMAN 1 Masamba termasuk sekolah yang memiliki

mutu pendidikan yang tinggi sehingga komponen-komponen yang ada di

sekolah tersebut sangat mendukung berjalannya kegiatan proses belajar

mengajar.3. Sumber daya manusia atau tenaga pendidik yang tidak sesuai dengan

kualifikasinya. Hal ini bisa diatasi dengan memberikan kesempatan untuk

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupunmengikuti

pelatihan-palatihan.4. Sekolah lebih mampu mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya sarana,

prasarana, dan kebutuhan lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

5. Keterlibatan seluruh warga sekolah akan menciptakan transparansi dan

demokrasi yang sehat di sekolah6. Sekolah dapat bertanggung jawab tentang membentuk budaya MBS,

sehingga tercipta atmosfer sekolah yang kondusif, baik dalam menjalin

hubungan internal maupun eksternal.7. Peran Serta Masyarakat memiliki potensi yang cukup tinggi dalam

memberikan dukungan dan perhatian kepada sekolah baik yang berupa

materi maupun non material.

81

8. Dalam kegiatan pembelajaran komite ikut dilibatkan dan selalu mendukung

sebagai tenaga pengajar tambahan sesuai dengan bidang keahliannya9. Kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya selalu mempedomani ketentuan

yang telah ditetapkan antara lain yang tertuang dalam EMASLIM dimana

kepala sekolah sebagai Educator, Manajerial, Administrator, Supervisor,

Leader, Inovator dan Motivator.B. Saran

1. Bagi Sekolaha. Agar implementasi MBS di SMAN 1 Masamba dapat berhasil secara

efektik dan efesien, maka sekolah harus melakukan analisis out put

sekolah yang hasilnya berupa identifikasi tantatangan nyata yang

dihadapi sekolah yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas

pembelajaran,utamanya terhadap faktor-faktor yang mendukung

implementasi MBS.b. Dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan

sekolahnya.c. Sekolah dapat bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan kepada

pemerintah, orang tua, dan masyarakatd. Dapat mengetahui kebutuhan sekolahnya, khususnya input pendidikan

yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam rangka untuk

meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan.e. Agar sumber daya yang ada di sekolah lebih efektif dan efesien.

2. Pemerintaha. Sebagai umpan balik terhadap kebijakan pemerintahb. Sebelum MBS diimplementasikan, maka pihak pemerintah sebaiknya

melakukan pelatihan/diklat kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah,

guru, dan komite sekolah serta pemerintah selalu rutin dan

berkesinambungan bimbingan terhadap sekolah yang bersangkutan.c. Memberikan bantuan sarana prasarana yang dibutuhkan bagi sekolah

swasta secara representatif kepada pihak sekolah, agar pelaksanaan MBS

dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan lebih baik

lagi.3. Bagi orang tua

Partisipatif orang tua siswa sangat diperlukan, bukan hanya sekedar

memberikan dukungan dan pendanaan saja, melainkan diperlukan dukungan

sepenuhnya yang proaktif partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan

hingga evaluasi yang terakomodir melalui komite sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Duhou, Ibtisam, School Based Management, Logos, 2004.

Ade Irawan, dkk. (2004). Mendagangkan Sekolah: Studi Kebijakan ManajemenBerbasis Sekolah di DKI Jakarta. Jakarta: ICW.

Arikunto, Suharsimi, 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta:Rineka Cipta, Cet ke-12.

Azra, Azyumardi, Inovasi Kurikulum, Edisi 01/Tahun 2003, Strategi PengembanganKurikulum Madrasah Aliyah Dalam Era Otonomi Daerah danDesentralisasi Pendidikan.

Bangun Ferdinand. (2009). Survey tentang MBS Berdasarkan Prinsip-Prinsip TataKelola yang baik di SMAN 1 Barumun. Laporan Penelitian. UniversitasSumatera Utara.

Daryanto. (2006). Administrasi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta

Depdiknas. (2001). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Buku I Konsepdan Pelaksanaan. Jakarta: Dirjen Dikdasmen Depdiknas.

________. 2001. MPMBS, Konsep & Pelaksanaan, Jakarta: Dirjen Dikdasmen.

________. 2001. Manajemen Penigkatan Berbasis Sekolah (bukuI). Jakarta: ProyekPeningkatan Mutu SLTP.

________. (2009). Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Kerangka PemenuhanStandar Nasional Pendidikan, Jakarta: Direktorat Mandikdasmen.

________. (2006). Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan PendidikanJenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Badan Standar NasionalPendidikan.

Djauzak, Ahmad, Penunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar,Jakarta: Depdikbud 1996.

Eman, Suparman. 2001. Manajemen Pendidikan Masa Depanhttp://www.depdiknas.go.id/publikasi/Buletin/Pppgtertulis/082001/manajemen pendidikan masa depan.htm.

Engkoswara & Aan Komariah. (2010). Administrasi Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Echols M. John & Hasan Shadily. (2006). Kamus Bahasa Indonesia Inggris. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.

Faisal, Sanapiah, Format-format Penelitian Soal, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001, Cet ke-5

Fattah, Nanang, Konsep Management Berbasis Sekolah dan DewanSekolah,Bandung: pustaka Bani Quraisy 2003.

Hamalik, Oemar, 1990. Evaluasi Kurikulum, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ibrahim Bafadal. (2003). Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari http://pusatbahasa.diknas.go.id pada tanggal 20 September 2014, Jam 14.15 WIB.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 004/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Koenjaranigrat, 1981. Metode-metode Penelitian Masyarakat, jakarta:Gramedia.

Lolowang. (2008). Implementasi MPMBS di SD Lingkungan Dinas Pendidikan Kab.Bolaang Mongondow. Jurnal Varia Pendidikan. (Vol. 20/No. 1).

http://pusatbahasa.diknas.go.id/

http://www.depdiknas.go.id/publikasi/Buletin/Pppgtertulis/082001/manajemen%20pendidikan%20masa%20depan.htm

http://www.depdiknas.go.id/publikasi/Buletin/Pppgtertulis/082001/manajemen%20pendidikan%20masa%20depan.htm

Membina Mutu Pendidikan, (www.Kompas.com), 3 Februari 2005.

Mulyasa, Enco, 2005. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya.

________.2006. manajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi, Dan Implementasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

________.2007. Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nurhasan, 1994. Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, Kurikulum Untuk Abad 21, Indikator Cara Pengukuran dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan, Jakarta PT. Sindo.

Nurkholis, 1999. Manajemen Berbasis Sekolah, Teori dan Praktek, Rosda, 2004. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud kamus besar bahasa ndonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

________. (2006). Manajemen Berbasis Sekolah : Teori, Model, dan Aplikasi. Jakarta: PT. Grasindo.

Peraturan Pemerintah no. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar IsiUntuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 tentang StandarKompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 tentang PedomanPelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Untuk SatuanPendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007 tentang Standar ProsesUntuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Rangkuti, Fredy, 2002. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis BerorientasiKonsep Perencanaan Strategi Untuk Menghadapi Abad 21, Jakarta: PTGramedia Utama.

Rochaeti, Eti, 2005. Dkk, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, Bumi Aksara.

Rosyada, Dede, 2004. Paradigma Pendidikan Demokratis, Kencana.

Rumtini dan Jiyono, 1999. Manajemen Berbasis Sekolah:. Konsep danKemungkinannya Strategi dan Pelaksanaannya di Indonesia., JurnalPendidikan dan Kebudayaan.

Saifuddin Azwar. (2008). Penyusunan Skala Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

http://www.Kompas.com/

Saiful Sagala. (2006). Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat . Jakarta: PTNimas Multima.

Sallis, Edward. (2006). Total Quality Management in Education. Yogyakarta:IRCiSoD.

Soebagio Atmodiworo, 2000. Management Pendidikan Indonesia. Jakarta: PT.Ardadijaya.

Sujanto, Bedjo, 2004. Mensiasati Manajemen Berbasis Sekolah di Era Krisis YangBerkepanjangan, ICW.

Surya Darma. (2008). Menumbuhkan Semangat Kerjasama. Jakarta: Depdiknas. ___________. (2010). Manajemen Berbasis Sekolah . Jakarta: Kementerian

Pendidikan Nasional.

Suryosubroto, 2004. Manajemen Pendidikan Di Sekolah, Jakarta: Rineka Cipta.

Syafarudin Saud, Udin, 2010. Implementasi School Based Management Sebagai Strategi Pengembangan Otonomi Sekolah.

Syafarudin, 2002. Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, Grasindo.

Tilaar, 1999. Manajem Pendidikan Nasional: Remaja Rosda Karya.

Tjiptono, Fandy, 1999. Manajemen Jasa, Andi Offset Yogyakarta.

Umaedi. (1999). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.________. 2008. Manajemen Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah (MMBS/M) CEQM. ________ (2008). Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Universitas Terbuka.

Uwes Sanusi, 1999. Manajemen Pengembangan Mutu Dosen, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Wahyu Ariyani, 1999. Doretea, Manajemen Kualitas, Yogyakarta: Andioffset.

RIWAYAT HIDUP

Hairuddin, lahir di Patila ( Bone-Bone, Kabupaten Luwu-

Utara Provinsi Sulawesi Selatan ) pada tanggal 06 September

1988, merupakan anak kedua dari enam bersaudara, dari

pasangan Muchtar, R dan Juhaena, AR

Menamatkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 188 Bungapati tahun 2002 dan

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri I Bone-Bone pada tahun 2005 di Bone-

Bone, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke Sekolah Lanjutan

Tingkat Atas Negeri 1 Bone-Bone pada tahun 2008. Pada tahun 2009 tercacat

sebagai mahasiswa Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammdiyah Makassar. Selama mahasiswa, aktif di

berbagai organisasi intra. Organisasi intra menjabat sebagai Ketua Bidang

Pengkajian dan Pengkaderan di Himpunan Mahasiswa Kurikulum dan Teknologi

Pendidikan.

IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH UNTUK …

Documents

Transcript of IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH UNTUK …