VISI, MISI DAN STRUKTUR ORGANISASI SERTA LEGAL ASPEK

DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTAPROVINSI DKI JAKARTA

1

VISI DAN MISI PROVINSI DKI JAKARTA

2

VISI DKI Terwujudnya Jakarta sebagai Ibukota negara Republik Indonesia yang manusiawi efisien dan berdaya saing global,

dihuni oleh masyarakat yang

partisipatif, berakhlak, sejahtera dan berbudaya, dalam lingkungan kehidupan yang aman dan berkelanjutan. 3

MISI DKI

• Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang efisien, efektif, kompetitif dan terjangkau, menuju Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City)

• Mewujudkan pembangunan yang adil, ramah lingkungan dan berbasis partisipasi masyarakat.

• Menegakkan supermasi hukum, meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban kota

• Meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan warga

• Melaksanakan pengelolaan Tata Pemerintahan Kota yang baik

4

VISI DAN MISI DINAS PEKERJAAN UMUM

5

VISI DPU Mewujudkan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum yang berkualitas, berdedikasi tinggi, handal dan bermanfaat bagi masyarakat dalam mengurangi bahaya dampak banjir Jakarta dan mendukung penurunan tingkat kemacetan

MISI DPU 1. Melakukan pengendalian banjir dan genangan air,

peningkatan kualitas air permukaan, serta kualitas lingkungan bidang pekerjaan umum

2. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan daerah milik jalan, garis sempadan sungai/ kali, waduk, situ/ rawa, dan pantai

3. Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum

6

Beserta bangunan pelengkapnya

TUPOKSI

DPU PROPINSI DKI JAKARTA( PERDA No. 3/2001 & Kep. Gub. No. 170/2002 )

TUGAS POKOK

Melaksanakan :• Pembinaan• Pengembangan• Pengaturan

• Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum, meliputi : Jalan Tata Air Teknik Lingkungan Kelengkapan Prasarana Kota

7

KEPALA DINAS

Ir. H. WISHNU SUBAGIO J, M.Si.

WAKIL KEPALA DINAS

Ir. H. BUDI WIDIANTORO, M.Si.

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

SUBDIN BINA PROGRAM

Ir. Palty Saur Barita, M.T.

SUBDIN BINTEK JALAN

Dr. Ir. H. M. Taufik, M.Si.

SUBDIN BINTEK SDA

Ir. H. Fahrurazi

SUBDIN JALAN

Ir. H. Sukendar Martakoesoemah

SUBDIN JEMBATAN

Ir. Novizal, MT

SUBDIN PSDA DAN PANTAI

Ir. I Gede Nyoman Soerwandi, M.M.

SUBDIN TL DAN BP

Ir. H. M. Subur Husin, M.M.

BAGIANTATA USAHA

H. Gimin S, S.H, M.M.

BAGIANKEUANGAN

Drs. Kukuh H.S, M.M.

BAGAN STRUKTURORGANISASI DINAS PEKERJAN UMUM

PROVINSI DKI JAKARTA

UPT PPP

Plh. Ir. H. BUDI WIDIANTORO, M.Si.

UPT ALKAL

Drs. EC.Irsyadi Bulhir, MM

SDPU KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU

Drs.Ir.Sayogi

SUKU DINAS PEKERJAAN UMUM JALAN

KECAMATAN KECAMATAN

Kotamadya Jakarta Pusat Ir. Yusmada, M.Sc.

Kotamadya Jakarta Utara

Kotamadya Jakarta Barat

Kotamadya Jakarta Timur

Kotamadya Jakarta Selatan

Ir.H.Hilman Ecidor, M.M .

Ir.Yayat Hidayat, M.T.

Ir.H.Djauhar Arifin,M.M.

Ir.Robinson

SUKU DINAS PEKERJAAN UMUM TATA AIR

Kotamadya Jakarta Pusat Ir.H.Budiadi, Dipl.H.

Kotamadya Jakarta Utara

Kotamadya Jakarta Barat

Kotamadya Jakarta Timur

Kotamadya Jakarta Selatan

Drs. Irfan Amtha, M.Sc.

Ir. R. Heryanto, SH, MM

H.Agus Karsono Dawoed, S.T.

Ir.H.Endang Setiawati RN, M.T.

8

LEGAL ASPEKBIDANG JALAN

9

UNDANG-UNDANG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2004

TENTANG

JALAN10

PERATURAN PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2006

TENTANG

JALAN11

KEPMEN KIMPRASWIL

NO. 375/KPTS/M/2004

Tentang Penetapan Ruas Jalan

Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan

Kolektor 2, dan Jlan Kolektor 3

12

JALAN

13

JALAN

• Prasarana transportasi Darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk

bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan

bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan

tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api,

jalan lori, dan jalan kabel.

PERAN JALAN

• Prasarana transportasi– Ekonomi, Sosbud, Lingkungan hidup, Politik dan

Hankam

• Prasarana Distribusi– Distribusi barang dan jasa

• Satu kesatuan sistem jaringan– Menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah RI

UU-RI Jalan No 38/2004 & PP-RI Jalan 34/2006

Jalan

Khusus Umum

Sistem StatusFungsi Kelas

Primer

Sekunder

Arteri

Kolektor

Lokal

Lingkungan

Nasional

Provinsi

Kabupaten

Kota

Desa

Penggunaan Jalan

Kelancaran Lalu Lintas

BAGIAN JALAN

• Rang manfaat jalan/RUMAJA (badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya)

• Ruang milik jalan/RUMIJA (RUMAJA + sejalur tanah tertentu di luar RUMAJA)

• Ruang pengawasan jalan/RUWASJA (ruang tertentu di luar RUMIJA

RUMAJA

RUMIJA =RUMAJA+ TANAH RUWASJA =RUMIJA+ RUANG TERTENTU

WEWENANG PENANGANAN JALAN

PENYELENGGARA AP KP KP + LP J.S

Pem. Pusat X

Provinsi X

Kotamadya X X X

Kota & Desa X

• AP = ARTERI PRIMER• KP = KOLEKTOR PRIMER• LP = LOKAL PRIMER• JS = JARINGAN SEKUNDER

WEWENANG PENANGANAN JALAN DI PROVINSI DKI JAKARTA

PENYELENGGARA AP KP KP + LP J.S

Pem. Pusat X

Provinsi X

Kotamadya X X X

• AP = ARTERI PRIMER• KP = KOLEKTOR PRIMER• LP = LOKAL PRIMER• JS = JARINGAN SEKUNDER

TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

• Berdasarkan PERDA DKI No. 3 Tahun 2001 tentang Bentuk susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta :

Pasal 76 Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pembinaan, pengembangan dan pengaturan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum (jalan, tata air, teknik lingkungan dan kelengkaan kota)

a. Pembinaan Jalan Umum (Provinsi) sesuai dengan UU RI 38/2004 tentang Jalan pasal 25

b. Penetapan status jalan provinsi dan Penyusunan Perencanaan jaringan jalan Provinsi sesuai dengan UU RI 38/2004 tentang Jalan Pasal 19

1. Bimbingan, Penyuluhan, pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi

2. Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan untuk jalan provinsi

TERIMA KASIH

22

DINAS PEKERJAAN UMUMPROVINSI DKI JAKARTATAHUN 2007