UNIVERSITAS INDONESIA ANALISIS IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME ATAS REKLAME ... Tabel 4.1...

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME ATAS

REKLAME ROKOK PADA WARUNG DAN KIOS DI KABUPATEN

BOGOR

SKRIPSI

DINA AULIA YULIASNI ASMADI

0706287284

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL

DEPOK

2011

Analisis implementasi..., Dina Aulia Yuliasni Asmadi, FISIP UI, 2011

i

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME ATAS

REKLAME ROKOK PADA WARUNG DAN KIOS DI KABUPATEN

BOGOR

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Ilmu Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi Fiskal

DINA AULIA YULIASNI ASMADI

0706287284

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL

DEPOK

2011


iv

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat

dan karunia yang telah diberikan-Nya dalam setiap langkah yang peneliti tempuh

dalam penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka

memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Begitu banyak titikan

keringat dan perhatian peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari

bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan

sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI);

2. Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc, selaku Ketua Departemen Administrasi

Fisip UI;

3. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si, selaku Ketua Program Sarjana

Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;

4. Dra. Inayati, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi dan

pembimbing peneliti yang telah memberikan masukan, saran dan literature-

literatur yang berguna bagi peneliti dalam penyusunan skripsi;

5. Dra, Titi M. Putranti, M.Si, selaku penasehat akademis yang telah

memotivasi dan membimbing peneliti selama masa kuliah di FISIP UI;

6. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI yang telah

memberikan pengetahuannya selama peneliti kuliah di FISIP UI;

7. Kedua orang tua peneliti, terima kasih papa yang tanpa mengenal lelah

selalu sabar dalam menemani peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Terima

kasih juga kepada mama yang setia menemani peneliti mencari data yang

dibutuhkan dan selalu mendorong peneliti untuk menyelesaikan penyusunan

skripsi ini. Tanpa doa yang papa mama panjatkan dalam setiap sholat

kepada Allah SWT tidak mungkin peneliti bisa meraih ini semua. Terima


v

kasih mama papa. Semoha peneliti dapat membanggakan mama dan papa

kelak. Amin;

8. Kakak peneliti yang selalu memberikan dukungan bagi peneliti dalam

penyusunan skripsi;

9. Terima kasih untuk seluruh karyawan Dinas Pendapatan dan Kekayaan

Barang Daerah, khususnya kepada Bapak Rachmat dari Seksi Pendataan dan

Penagihan Pajak Reklame dan Bapak Fendri dari Seksi Penagihan Pajak

yang telah berkenan dan membantu dalam memberikan informasi;

10. Terima kasih kepada seluruh karyawan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten

Bogor, khususnya kepada Ibu Tina dari Bagian Perizinan Penyelenggaraan

Reklame yang telah berkenan dan membantu dalam memberikan informasi;

11. Terima kasih untuk seluruh karyawan Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kabupaten Bogor, khususnya kepada Bapak Iwan yang telah berkenan

memfasilitasi peneliti dalam penyusunan skripsi dan membantu dalam

memberikan informasi;

12. Terima kasih kepada seluruh petugas MBRC yang telah membantu peneliti

dalam mencari data yang diperlukan;

13. Kepada Nazlah Khaeroni S. yang dengan sabar mendampingi,

mendengarkan curhatan serta memberikan dorongan untuk maju;

14. Erpe, Ajeng, Suki, Vidya, Anggon, Ary, Djamul, Ia, Dias, Aya, teman-

teman selama kuliah. Terima kasih atas empat tahun yang mengesankan ini.

Terima kasih atas semua suka duka yang akan selalu menjadi kisah yang

tidak terlupakan.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak

kekurangan, namun peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua

pihak. Atas segala kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini peneliti

mohon maaf dan harap dimaklumi.

Jakarta, 27 Desember 2011

Peneliti


vii

ABSTRAK

Nama : Dina Aulia Yuliasni A.

Program studi : Ilmu Administrasi Fiskal

Judul : Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Reklame Atas

Reklame Rokok Pada Warung Dan Kios Di Kabupaten Bogor

Penelitian ini membahas implementasi pemungutan pajak reklame atas

reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor. Pemberlakuan Perda

KTR Kota Bogor membuat Pemerintah Kabupaten Bogor membuka peluang bagi

penyelenggara reklame rokok untuk menyelenggarakan reklame rokoknya di

daerahnya. Namun pemasangan pada media ini harus sangat selektif dan diawasi

karena sasaran pasar sangat luas. Salah satunya melalui pajak reklame dan tahapan

penyelenggaraan reklame yang harus dilalui. Tujuan penelitian ini adalah

menganalisis tahapan administrasi pajak reklamenya dengan menggunakan teori

tahapan administrasi pajak yang dikemukakan Ikhsan dan Salomo, serta

menganalisis kendala penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios di

Kabupaten Bogor.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kuantitatif dengan metode pengumpulan data secara studi literatur observasi dan

wawancara mendalam dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian

ini menyatakan bahwa implementasi tahapan administrasi pajak reklame rokok

pada warung dan kios di Kabupaten Bogor sudah dilaksanakan sesuai teori; proses

pengawasan penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten

Bogor masih belum dilaksanakan sesuai standar yang sudah ditetapkan; Kendala

ditemukan dalam tiap tahapan penyelenggaran reklame. Baik dalam perizinan,

administrasi pajak, maupun pengawasan dan berpengaruh terhadap hilangnya

sejumlah potensi pajak.

Kata Kunci :

Administrasi Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Pajak Reklame


viii

ABSTRACT

Name : Dina Aulia Yuliasni A.

Study Program : Fiscal Administration

Title : Implementation of Advertising Tax on Cigarette Products’

Advertisements at Bogor County Stalls Analysis

The aim of this research is to analyze the implementation of advertising tax

on cigarette products’ advertisement at Bogor county stalls. The enforcement of

No Smoking Area regulation makes a big opportunity to the county local

government by allowing all of the cigarette products’ advertisement being held at

their district. However, the accomplishment of this advertising has to be more

selective and controlled because the target market is wider and closer by this

media. Things that can be used to control them is advertising tax and the

administration to permit the advertisement. The purposes of this study are to

analyze the administration procedure of advertising tax with Ikhsan and Salomo’s

theory, analyze the permit procedure and the controlling procedure, and analyze

the obstacle of the implementation of this cigarette products’ advertisement,

specifically advertisement at Bogor county stalls.

The research’s approach that being used is quantitative approach, collecting

data methods are field search, literature research, in-depth interviews, and

observation. Analyze the data with qualitative method. And the result of this

research stated that the implementation of the tax administration is already be

implemented as the theory said; the controlling procedure are still not be

implemented as the standard set; and there are some obstacles on each procedure

and give a big impact to the collection of advertising tax.

Keyword: Tax administration, Tax Collection System, Advertising tax


ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

KATA PENGANTAR iv

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH vi

ABSTRAK vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Pokok Permasalahan 7

1.3 Tujuan Penelitian 9

1.4 Signifikansi Penelitian 9

1.5 Sistematika Penulisan 10

BAB 2 KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka 12

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Pajak Daerah 18

2.2.2 Reklame 22

2.2.3 Pajak Reklame 23

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah 24

2.2.5 Administrasi Pajak 25

2.3 Operasionalisasi Konsep 29

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian 31

3.2 Jenis Penelitian

3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian 31

3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian 32

3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu 32

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data 33

3.3 Teknik Analisis Data 34

3.4 Narasumber 35

3.5 Site Penelitian 36

3.6 Pembatasan Penelitian 36


x

BAB 4 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN

PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN BOGOR

4.1 Badan Perizinan Terpadu 37

4.2 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 40

4.3 Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah 44

4.4 Mekanisme Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Bogor 47

4.5 Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan di

Kabupaten Bogor 52

4.6 Pelaksanaan Pajak Reklame di Kabupaten Bogor 54

BAB 5 ANALISIS IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

ATAS REKLAME ROKOK PADA WARUNG DAN KIOS DI

KABUPATEN BOGOR

5.1 Implementasi Tahapan Administrasi Pajak Reklame atas

Reklame Rokok pada Warung dan Kios di Kabupaten Bogor 67

5.1.1 Pendataan / Identifikasi Subjek dan / atau Objek Pajak 69

5.1.2 Pemeriksaan Wajib dan Objek Pajak 77

5.1.3 Penetapan Nilai Pajak Terutang 86

5.1.4 Penagihan atau Penerimaan Setoran Pajak 98

5.2 Proses Pengawasan Penyelenggaraan Reklame Rokok pada

Warung dan Kios di Kabupaten Bogor 105

5.3 Kendala dalam Proses Penyelenggaraan Reklame Rokok pada

Warung dan Kios di Kabupaten Bogor 109

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan 115

6.2 Saran 115

DAFTAR REFERENSI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN


xi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Tinjauan Pustaka 15

Tabel 2.2 Operasionalisasi Konsep 30

Tabel 4.1 Target Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2006-2011 55

Tabel 5.1 Rincian Jumlah Reklame Rokok pada Warung dan Kios di

Kabupaten Bogor Tahun 2010 63

Tabel 5.2 Target Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2008-2011 65

Tabel 5.3 Contoh Tabel Data Objek Pajak Reklame Rokok pada Warung

dan Kios di Kabupaten Bogor 76

Tabel 5.4 Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah dari Pajak Reklame

Kabupaten Bogor Tahun per 31 Desember 2010 102


xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Statistik Perokok di Indonesia Tahun 2008 2

Gambar 1.2 Peta Kabupaten Bogor 4

Gambar 1.3 Komponen Target Pajak Daerah Tahun 2006 6

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor 39

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kabupaten Bogor 42

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang

Daerah Kabupaten Bogor 46

Gambar 4.4 Mekanisme Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Bogor 49

Gambar 4.5 Mekanisme Pajak Reklame di Kabupaten Bogor 58

Gambar 5.1 Reklame Rokok Jenis Front Tempel 64

Gambar 5.2 Reklame Rokok Jenis Billboard Tanam 90

Gambar 5.3 Reklame Rokok Jenis Billboard Tempel 91

Gambar 5.4 Reklame Rokok Jenis Billboard Back Tanam 92

Gambar 5.5 Reklame Rokok Jenis Billboard Front Tanam 93

Gambar 5.6 Reklame Rokok Jenis Spanduk 94

Gambar 5.7 Reklame Rokok Jenis Rombong 96

Gambar 5.8 Reklame Rokok pada Warung dan Kios yang Berdekatan dengan

Sekolah 111

Gambar 5.9 Contoh Reklame Rokok pada Warung dan Kios yang Tidak

Ditertibkan 114


xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Wawancara dengan Bagian Perizinan ReklameBadan Perizinan

Terpadu Kabupaten Bogor

Lampiran 3 Wawancara dengan Bagian Pendataan Reklame Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kabupaten Bogor

Lampiran 4 Wawancara dengan Bagian Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame

Dinas Pendapatan dan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor

Lampiran 5 Wawancara dengan Bagian Penagihan Pajak Daerah Dinas

Pendapatan dan Keuangan Barang Daerah Kabupaten Bogor

Lampiran 6 Wawancara dengan PT. Djarum

Lampiran 7 Wawancara dengan CV. Sheilla Advertising

Lampiran 8 Wawancara dengan CV. Wahyu

Lampiran 9 Wawancara dengan Akademisi


1 Universitas Indonesia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus menerus

mengembangkan perekonomiannya. Diantara banyaknya faktor yang dapat

mengembangkan perekonomian di Indonesia, periklanan memegang peranan yang

cukup penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Keberhasilan

dari suatu perekonomian secara nasional banyak ditentukan oleh kegiatan-

kegiatan periklanan (Purwaningwulan, 2010). Keberadaan periklanan ini sangat

menunjang usaha penjualan yang menentukan kelangsungan produksi serta

mendukung terciptanya lapangan pekerjaan. Jika periklanan tidak ada, maka

produsen dan distributor tidak dapat menjual produknya, dan sebaliknya

konsumen tidak memiliki informasi yang cukup mengenai produk barang dan jasa

yang tersedia. Salah satu bentuk periklanan yang banyak digunakaan sekarang

adalah dalam bentuk reklame. Itulah sebabnya periklanan merupakan salah satu

faktor penting dalam mengembangkan perekonomian Indonesia.

Salah satu produsen yang menggunakan reklame dalam memasarkan

produknya adalah produsen rokok. Jika dilihat dari produksi rokoknya, produksi

rokok di Indonesia masih cenderung tinggi walaupun kampanye anti rokok sedang

gencar dilakukan pemerintah. Selama tahun 2005 sampai tahun 2009 produksi

rokok cenderung mengalami peningkatan sekitar 3,2% per tahun, yaitu dari 2005

sebesar 240,1 miliar batang menjadi 245 miliar batang pada 2009 dan diprediksi

hingga akhir 2010 mencapai 250 miliar batang (Media Data Riset, 2010). Jumlah

produksi ini tidak terlepas dari tingginya konsumsi rokok di Indonesia. Dari

sepuluh negara perokok terbesar di dunia, Indonesia menempati urutan ke-3

setelah Cina dan India (World Health Organization, 2008).


2

Universitas Indonesia

Gambar 1.1 Statistik Perokok di Indonesia Tahun 2008

Sumber : World Health Organization

Berdasarkan gambar diatas, perokok di Indonesia berasal dari kalangan pria

maupun wanita. Jika dilihat dari klasifikasi umur, perokok berasal dari kalangan

anak-anak dan remaja, atau dibawah umur, dan dari kalangan dewasa. Rincian

statistik perokok pria di Indonesia terdiri dari 21,4% pria dibawah umur dan 63%

pria dewasa. Sedangkan statistik perokok wanita di Indonesia terdiri dari 4%

wanita dibawah umur dan 4,5% wanita dewasa.

Khusus di Kota Bogor, sekitar 7,22 persen perokok mulai mengonsumsi

asap rokok pada usia di diatas 10 tahun. Angka ini merupakan angka tertinggi

dibandingkan kabupaten atau kota lain di Jawa Barat (Republika, 23 Juli 2010).

Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk

merokok. Faktor yang mempengaruhi tersebut terbagi menjadi faktor intrinsik dan

ekstrinsik. Faktor instrinsik dari perokok itu berasal dari individu dari perokok itu

sendiri. Seperti yang dikutip Sitepoe dari Conrad dan Miller yang menjelaskan

faktor intrinsik secara lebih mendetail bahwa :

“Seseorang akan menjadi perokok melalui dorongan psikologis dan fisiologis,

dorongan psikologis pada anak remaja adalah untuk menunjukkan kejantanan

(bangga diri), mengalihkan kecemasan, dan menunjukkan kedewasaan.

Sedangkan dorongan fisiologis dari remaja adalah nikotin yang dapat

menyebabkan ketagihan sehingga seseorang ingin terus merokok.” (Sitepoe,

2000, h.17)

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Pria Wanita

Anak-Anak dan Remaja

Dewasa


3


Selain faktor instrinsik tersebut, keinginan untuk merokok juga dipengaruhi oleh

faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik tersebut antara lain adalah pengaruh keluarga

dan lingkungan sekitar, pengaruh teman sebaya, pengaruh iklim, iklan rokok,

kemudahan memperoleh rokok, tidak adanya peraturan, dan sikap petugas

kesehatan (Hamzah, 2003). Jelas sekali bahwa iklan atau reklame iklan sangat

berpengaruh terhadap tingginya konsumsi rokok. Iklan-iklan mengenai rokok ini

terpampang di berbagai tempat seperti warung, toko swalayan, televisi, dan media

lain agar masyarakat mengetahui dan membeli produk tersebut. Selain itu

produsen rokok juga mengemas iklan rokok ini dengan begitu menarik sehingga

daya tarik masyarakat menjadi tinggi.

Keberadaan reklame rokok di Kota Bogor sangat berpengaruh terhadap

pengkonsumsian rokok di Kota Bogor. Terlihat dari hasil survei yang dilakukan

untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai pengaruh reklame rokok

terhadap masyarakat Kota Bogor bahwa 66% dari responden berusia muda

menyatakan memiliki keinginan untuk merokok setelah melihat reklame rokok

(LSM No Tobacco Community, 2010). Jumlah ini memperjelas bahwa reklame

rokok sangat berpengaruh terhadap konsumsi rokok di Kota Bogor.

Pengkonsumsian rokok ini memberi efek negatif baik bagi perokok aktif

maupun perokok pasif. Selain menyebabkan ketagihan terhadap nikotin, rokok

juga menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan

dan janin. Tidak hanya penyakit tersebut, rokok juga merupakan salah satu

pembunuh berbahaya di dunia. Lebih dari 5 juta orang mati karena penyakit yang

disebabkan oleh rokok (World Health Organization, 2008). Oleh sebab itu

pengkonsumsian rokok di Indonesia harus dikurangi. Salah satu cara yang diambil

pemerintah untuk mengurangi pengkonsumsian rokok adalah dengan

pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok.

Salah satu daerah yang memberlakukan Kawasan Tanpa Rokok ini adalah

Kota Bogor. Program Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor diatur dalam

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa

Rokok (KTR). Perda KTR ini bertujuan untuk mengurangi pengkonsumsian rokok

di Kota Bogor dengan melarang pengkonsumsian di tempat-tempat umum. Tidak


4


hanya itu, Pemerintah Kota juga mengeluarkan kebijakan yang intinya

mendukung pelaksanaan Perda KTR tersebut. Karena tingginya pengaruh reklame

rokok terhadap pengkonsumsian rokok di Kota Bogor, maka Pemerintahan Kota

mengeluarkan kebijakan untuk tidak lagi mengizinkan penyelenggaraan atau

perpanjangan penyelenggaraan reklame rokok serta pengadaan acara dengan

sponsor dari perusahaan rokok. Sejak pemberlakuan perda ini, Pemerintah Kota

sudah mewujudkan penurunan jumlah reklame rokok di ruas-ruas jalan kota

Bogor. Pada tahun 2008 unit reklame rokok yang terpasang berjumlah 372 unit,

sedangkan pada tahun 2010 unit yang tertinggal sebanyak 77 unit (Kompas,

2010). Penurunan jumlah reklame ini diharapkan dapat mengurangi jumlah

perokok yang ada di Kota Bogor dan sekitarnya.

Gambar 1.2 Peta Kabupaten Bogor

Sumber: www.bogorkab.go.id

Kota Bogor merupakan kota yang terletak ditengah Kabupaten Bogor

sehingga untuk mencapai Kota Bogor harus melalui Kabupaten Bogor terlebih

dahulu. Sebagian besar penduduk yang bekerja di Kota Bogor juga bertempat

tinggal di Kabupaten Bogor. Letak wilayah dan domisili dari warga yang berada

di Kota Bogor inilah yang menyebabkan setiap kebijakan yang berlaku di Kota

Bogor memiliki efek ke Kabupaten Bogor yang berada di sekitarnya.


http://www.bogorkab.go.id/

5


Salah satu kebijakan yang memberikan efek ke Kabupaten Bogor adalah

tidak diizinkannya reklame rokok untuk dipasang di Kota Bogor untuk

mendukung program Kawasan Tanpa Rokok. Dengan diberlakukannya kebijakan

tersebut, imbas yang timbul di Kabupaten Bogor adalah berpindahnya

penyelenggaraan reklame rokok di kabupaten Bogor.. Hal ini diperjelas dengan

pernyataan Kabid Badan Perizinan Terpadu (BPT) kabupaten Bogor, Irwan

Purnawan, menyebutkan bahwa :

“Kita akui sejak Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diberlakukan di kota

Bogor, kami kebanjiran order penyelenggaraan iklan dari produsen rokok,”

(Poskota, 2010).

Bupati Kabupaten Bogor, Rachmat Yassin, juga membuka peluang bagi produsen

rokok untuk memasang reklamenya di Kabupaten Bogor sejak diberlakukannya

Perda Kawasan Tanpa Rokok di kota Bogor. Bupati menyatakan kesiapannya

untuk menerima reklame rokok di Kabupaten Bogor (Republika, 2010). Tidak

hanya dari pihak pemerintah, penyelenggara reklame rokok pun juga menyatakan

bahwa Kabupaten Bogor merupakan daerah pengalihan pertama penyelenggaraan

reklame rokok dari Kota Bogor daripada daerah lainnya karena di Kabupaten

Bogor masih diperbolehkan dan wilayah cakupannya lebih luas (Wawancara

mendalam dengan PT. Djarum, 26 Juli 2011).

Dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai pengganti Kabupaten Bogor juga

dipengaruhi oleh pengaruh iklim. Karena letaknya berdekatan dengan Kota Bogor,

iklim Kabupaten Bogor sama seperti Kota Bogor. Suhu 20º-25º C dan curah hujan

yang tinggi merupakan faktor eksternal yang membuat seseorang berkeinginan

untuk merokok. Hal ini sangat menguntungkan bagi produsen rokok, sehingga

reklame rokok diperlukan untuk mempermudah pemasaran rokok dan

mempermudah pengkonsumsi rokok untuk mengetahui tempat dimana rokok bisa

didapatkan.

Reklame merupakan salah satu potensi daerah Kabupaten Bogor, terutama

reklame rokok. Dengan meningkatnya permohonan izin penyelenggaraan reklame

rokok di Kabupaten Bogor dan meningkatnya jumlah reklame yang ada di

Kabupaten Bogor, potensi penerimaan daerah Kabupaten Bogor juga meningkat.


6


Karena reklame merupakan salah satu potensi penerimaan Kabupaten, maka

Kabupaten berhak untuk menjadikan reklame sebagai objek pajak daerah, yaitu

objek pajak reklame.

Pajak reklame di Kabupaten Bogor memiliki dua fungsi, yaitu fungsi

budgetair dan fungsi regulerend. Fungsi budgetair pajak reklame ini adalah

menjadi sumber penerimaan daerah Kabupaten Bogor. Sedangkan fungsi

regulerend-nya adalah untuk mengatur penyelenggaraan reklame yang ada di

Kabupaten Bogor melalui besarnya tarif. Fungsi regulerend sangat ditekankan

terutama pada penyelenggaraan reklame rokok, karena reklame ini menawarkan

produk yang lebih banyak memberi dampak negatif daripada dampak positif

kepada masyarakat.

Gambar 1.3 Komponen Target Pajak Daerah Tahun 2006

Sumber : dispenda.bogorkab.go.id


7


Potensi penerimaan pajak reklame termasuk cukup tinggi, terlihat dari

penetapan target penerimaan daerah dari sektor pajak daerah. Dari keseluruhan

pajak daerah yang ada di Kabupaten Bogor, pemerintah kabupaten memberi

komposisi target penerimaan pajak reklame sebesar 6% sejak tahun 2006. Target

penerimaan pajak reklame ini menempati urutan ke-5 dari delapan pajak daerah

yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Selain itu, berdasarkan

informasi yang didapat dari Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten

Bogor, realisasi penerimaan dari sektor pajak reklame selalu melebihi target yang

ditentukan tiap tahunnya, dan target penerimaan pajak reklame juga meningkat

tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pajak reklame di Kabupaten

Bogor juga meningkat tiap tahunnya.

Untuk mengenakan Pajak Reklame kepada wajib pajak, Pemerintah

Kabupaten Bogor memerlukan peraturan daerah yang mengatur tentang

pelaksanaan Pajak Reklame di Kabupaten Bogor. Peraturan daerah tersebut antara

lain adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 18 Tahun 2002 tentang Pajak

Reklame dan Peraturan Bupati Kabupaten Bogor No. 60 Tahun 2010 tetang Nilai

Jual Objek Pajak Reklame. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, bentuk

reklame yang berada di Kabupaten Bogor antara lain berupa papan / billboard /

videotron / megatron dan media reklame eletronik lainya, reklame kain, reklame

selembaran, reklame sticker, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame

udara, reklame suara, reklame film, reklame peragaan, dan reklame lainnya.

Bentuk reklame tersebut juga digunakan dalam reklame rokok. Berdasarkan data

DPKBD Kabupaten Bogor, bentuk reklame rokok yang banyak digunakan di

Kabupaten Bogor berupa reklame billboard, reklame kain, dan reklame rombong

(DPKBD, 2011). Penyelenggaraan reklame ini dilakukan di jalan-jalan raya,

tempat umum tertentu, warung, dan kios.

1.2 Pokok Permasalahan

Pelarangan reklame rokok di Kota Bogor sebagai wujud pelaksanaan Perda

No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah memberi imbas yang

menguntungkan bagi Kabupaten Bogor. Penyelenggaraan reklame rokok yang di

Kabupaten Bogor mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya.


8


Penyelenggaraan reklame rokok di Kabupaten Bogor dilakukan salah satunya

pada warung dan kios. Untuk mempromosikan barangnya melalui warung dan

kios, jenis reklame yang diberikan produsen rokok antara lain reklame berbentuk

billboard, spanduk, dan rombong.

Penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios ini disebabkan oleh

luasnya sasaran pemasaran karena warung dan kios merupakan tempat bagi

konsumen dari segala kalangan, gender, maupun umur untuk membeli barang

kebutuhan sehari-hari. Penyelenggaraan reklame pada warung dan kios juga tidak

memakan biaya yang cukup besar dan menyebar ke seluruh pelosok kabupaten.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor membudidayakan warganya untuk

berbelanja di warung atau kios daripada pasar modern atau perusahaan ritel yang

masuk ke wilayah Kabupaten Bogor. Hal tersebut diperjelas dengan pernyataan

Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan

UKM Kabupaten Bogor, Aan Surya Priana, yang menyatakan keinginan pihak

Pemerintah Kabupaten agar warganya gemar berbelanja di warung-warung

maupun kios pasar tradisional yang tersebar di pemukiman penduduk atau di

perkampungan (Tribun Jabar, 30 Juli 2010). Pernyataan itulah yang menyebabkan

produsen rokok banyak memasangkan reklamenya pada warung dan kios,

terutama di wilayah Kabupaten Bogor.

Banyaknya reklame rokok yang dipasang di warung dan kios, khususnya di

Kabupaten Bogor, pada satu sisi memberikan sumbangan penerimaan daerah yang

tinggi bagi kas daerah. Namun hal tersebut membuat reklame rokok terkesan tidak

terkontrol dan mudah perizinanannya dan membuat rokok menjadi lebih dekat

kepada masyarakat, terutama kalangan anak-anak dan remaja, karena warung dan

kios ini merupakan tempat yang sangat strategis. Kondisi tersebut membuat peran

administrasi pajak reklame sebagai pengatur penyelenggaraan reklame

dipertanyakan keefektifannya.


9


Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang

akan dibahas adalah :

1. Bagaimana implementasi tahapan administrasi pajak reklame yang dilakukan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor atas reklame rokok pada warung dan

kios di Kabupaten Bogor?

2. Bagaimana proses pengawasan penyelenggaraan reklame rokok pada warung

dan kios di Kabupaten Bogor?

3. Apa saja kendala yang muncul dalam proses penyelenggaraan reklame rokok

pada warung dan kios di Kabupaten Bogor?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan permasalahan yang telah disebutkan, tujuan dari peneilitian ini

adalah untuk menganalisis :

1. Implementasi tahapan administrasi pajak reklame atas reklame rokok pada

warung dan kios di Kabupaten Bogor.

2. Proses pengawasan penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios di

Kabupaten Bogor.

3. Kendala dalam proses penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios

di Kabupaten Bogor.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu sehingga dapat

memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca penelitian ini.

1.4.1 Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan

ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya dalam hal yang berkenaan

dengan implementasi pajak reklame atas reklame rokok. Penelitian ini juga

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan bagi

peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis.


10


1.4.2 Signifikansi Praktisi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang

bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten

Bogor agar dapat mengoptimalisasikan fungsi regulerend dan fungsi budgetair

dari pemungutan Pajak Reklame atas reklame rokok pada warung dan kios di

Kabupaten Bogor.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisa yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari enam

bab, yang masing-masing terbagi menjadi beberapa sub bab. Garis besar

sistematika penulisan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penyusunan penelitian dan apa

yang mendasari pemilihan tema analisis implementasi pemungutan

pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan kios di

Kabupaten Bogor. Pada bab ini disampaikan juga pertanyaan

penelitian yang mewakili apa yang hendak dibahas pada penelitian

ini, tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta manfaat

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tentang penelitian-penelitian sebelumnya mengenai

pajak reklame serta berbagai konsep yang dibangun secara

sistematis agar relevan dengan tema penelitian dan menunjang

penulisan skripsi ini.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian skripsi ini yang meliputi pendekatan penelitian, jenis

penelitian, teknik pengumpulan data, proses penelitian, penentuan

site penelitian, batasan penelitian dan keterbatasan penelitian.


11


BAB 4 : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN

PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN

BOGOR

Bab ini membahas mengenai gambaran umum Badan Perizinan

Terpadu (BPT), Dinas Pendapatan dan Keuangan Barang Daerah

(DPKBD), Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DKP), dan

menggambarkan ketentuan umum penyelenggaraan reklame,

pengendalian dan pengawasan reklame dan pelaksanaan pajak

reklame di Kabupaten Bogor.

BAB 5 : ANALISIS IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK

REKLAME ATAS REKLAME ROKOK PADA WARUNG

DAN KIOS DI KABUPATEN BOGOR

Pada bab ini peneliti akan menguraikan dan menganalisis hasil

temuan yang ada di lapangan. Bab ini akan membahas secara

menyeluruh mengenai penyelenggaraan reklame rokok pada

warung dan kios di Kabupaten Bogor, implementasi tahapan

administrasi pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan

kios di Kabupaten Bogor, proses pengawasan penyelenggaraan

reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor dan

kendala dalam proses penyelenggaraan reklame rokok pada warung

dan kios di Kabupaten Bogor.

BAB 6 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari dua sub-bab yaitu simpulan yang merupakan

hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB 2

KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Peneliti akan melakukan penelitian terkait dengan pajak reklame dengan

judul penelitian “Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Reklame atas

Reklame Rokok pada Warung dan Kios di Kabupaten Bogor.” Sebelum

memulai penelitian, peneliti melakukan peninjauan terhadap tiga hasil penelitian

terdahulu yang terkait dengan pajak reklame. Penelitian yang terkait tersebut

terdiri dari penelitian yang dilakukan oleh Techa Suprawardhani (2008), Lestari

(2004), dan Deyra Sulistyaning Andrini (2008).

Penelitian pertama yang menjadi bahan tinjauan adalah penelitian yang

dilakukan oleh Techa Suprawardhani dengan judul “Optimalisasi Pendapatan

Pajak Reklame melalui Pemeriksaan Pajak Daerah dengan Studi Kasus di

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui

bahwa pemeriksaan pajak reklame yang sudah dilakukan Dinas Pendapatan

Daerah Kota Bogor sudah sesuai dengan standar pemeriksaan yang seharusnya

dilakukan atau sebaliknya, dan untuk mengetahui sejauh mana implikasi dari

penerapan pemeriksaan pajak reklame dalam memenuhi target realisasi pajak

reklam Kota Bogor yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Bogor. Penelitian

yang digunakan bersifat deskriptif dengan studi kasus, yang mana pendekatannya

adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa studi literatur dan

studi lapangan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait yang

terlibat dalam penyelenggaraan reklame di Kota Bogor.

Dari hasil pembahasan penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa

Dinas Pendapatan Kota Bogor telah melakukan dua pemeriksaan yaitu

pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Penyelenggaraan pemeriksaan

yang telah dilakukan telah memenuhi indikator dari tahapan pemeriksaan yaitu

persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pembuatan laporan

pemeriksaan. Pemeriksaan reklame ini telah sesuai dengan standar pemeriksaan

yang seharusnya dilakukan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa implikasi

dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Bogor belum optimal.


13


Terbukti dengan realisasi yang masih belum memenuhi target dan denda pajak

reklame yang semakin meningkat. Maka kinerja dari pegawai pemeriksaan masih

perlu ditingkatkan.

Pada penelitian kedua, tema yang diambil adalah penelitian dari Lestari

yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pemungutan

Pajak Reklame untuk Mencegah Hilangnya Penerimaan Pajak Reklame

dengan Studi Kasus di Dipenda Provinsi DKI Jakarta.” Penelitian ini

bertujuan untuk membahas mekanisme perizinan dan pengawasan

penyelenggaraan reklame di Dipenda DKI Jakarta. penelitian yang digunakan

bersifat deskriptif dengan studi kasus, yang mana pendekatannya adalah kualitatif

dengan teknik pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan, wawancara

mendalam dan observasi terhadap pihak-pihak terkait yang terlibat dalam

penyelenggaraan reklame.

Dari hasil pembahasan, kesimpulan dari penelitian ini adalah proses

perizinan penyelenggaraan reklame yang kompleks lebih dimudahkan dengan

dikeluarkannya kebijakan satu pintu oleh Pemda. Terdapat keterbatasan jumlah

personel pengawas sehingga personel dilapangan hanya bersedia mengawasi

reklame yang ada dalam batas kewenangan masing-masing. Dampak dari

pengawasan reklame dari adanya penelitian dan pembongkaran terhadap reklame

bermasalah berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Masih banyak

reklame yang belum ditertibkan, SKPD yang diterbitkan tidak dipenuhi WP yang

secara langsung menunjukkan bahwa pengawasan yang berjalan belum efektif.

Untuk penelitian terakhir yang dijadikan sumber adalah penelitian dari

Deyra Sulistyaning Andrini dengan judul “Analisis Penetapan Nilai Sewa

Reklame Berjalan / Kendaraan Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan

Pajak Daerah (Studi Kasus Di Provinsi DKI Jakarta).” Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui dan menganalisis penetapan nilai sewa reklame sebagai dasar

pengenaan pajak reklame berjalan / kendaraan yang sesuai dengan tarif kelas

jalan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penetapan

nilai sewa reklame yang sesuai untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik

pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui


14


wawancara mendalam. Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa

penetapan nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan pajak reklame berjalan /

kendaraan tidak mengacu pada kelas jalan dan tarif kelas jalan tetapi

menggunakan tarif khusus. Pemberlakuan tarif flat dibagi menjadi dua perlakuan

yaitu untuk kendaraan umum yang memiliki jalur yang dilalui secara tetap dengan

tarif kelas jalan yang dilaluinya dan untuk kendaraan umum yang tidak memiliki

jalur tetap ditetapkan tarif rata-rata. Selain itu penetapan nilai sewa reklame

berjalan / kendaraan sesuai dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah

khususnya pajak reklame.


15


Tabel 2.1 Perbandingan Tinjauan Pustaka

Peneliti Techa Suprawardhani Lestari Deyra Sulistyaning Andrini Dina Aulia Yuliasni Asmadi

Judul Penelitian

Optimalisasi Pendapatan Pajak

Reklame Melalui Pemeriksaan

Pajak Daerah (Studi Kasus Dinas

Pendapatan Daerah Kota Bogor)

Analisis Pelaksanaan Pengawasan

terhadap Pemungutan Pajak

Reklame untuk Mencegah

Hilangnya Penerimaan Pajak

Reklame (Studi Kasus di Dipenda

Provinsi DKI Jakarta)

Analisis Penetapan Nilai Sewa

Reklame Berjalan/Kendaraan

Dalam Rangka Optimalisasi

Penerimaan Pajak Daerah (Studi

Kasus Di Provinsi DKI Jakarta)

Analisis Implementasi Pemungutan

Pajak Reklame atas Reklame

Rokok pada Warung dan Kios di

Kabupaten Bogor

Tahun 2008 2004 2008 2011

Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Kualitatif Kuantitatif

Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pemeriksaan pajak reklame yang dilakukan

Dispenda Kota Bogor sudah

sesuai dengan standar

pemeriksaan yang seharusnya

dilakukan atau tidak.

2. Untuk mengetahui sejauh mana implikasi dari penerapan

pemeriksaan Pajak reklame

dalam memenuhi target realisasi

pajak reklame khususnya Kota

Bogor yang dilakukan oleh

Dispenda Kota Bogor.

1. Untuk membahas mekanisme perizinan dan pengawasan

penyelenggaraan reklame di

Dipenda DKI Jakarta.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penetapan nilai

sewa reklame sebagai dasar

pengenaan pajak reklame

berjalan / kendaraan yang sesuai

dengan tarif kelas jalan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penetapan nilai

sewa reklame yang sesuai untuk

optimalisasi penerimaan pajak

daerah.

1. Untuk menganalisis implementasi tahapan

administrasi pajak reklame atas

reklame rokok pada warung


2. Untuk menganalisis proses pengawasan penyelenggaraan



3. Untuk menganalisis kendala dalam penyelenggaraan




16


Kesimpulan

1. Penyelenggaraan Reklame dilihat dari ruang lingkup pemeriksaan

Dispenda Kota Bogor telah

melakukan dua pemeriksaan

yaitu pemeriksaan kantor dan

pemeriksaan lapangan.

Pemeriksaan reklame telah sesuai

dengan standar pemeriksaan yang

seharusnya dilakukan.

2. Implikasi dari pelaksanaan pemeriksaan pajak reklame di

Kota Bogor seharusnya membuat

Wajib Pajak menjadi lebih patuh.

Tetapi dari hasil penelitian,

masih diperlukan kinerja yang

lebih baik karena implikasi dari

pemeriksaan yang dilakukan oleh

Dispenda Kota Bogor sampai

saat ini belum optimal.

1. Proses perizinan penyelenggaraan reklame yang

kompleks sekarang menjadi

lebih mudah dengan

dikeluarkannya kebijakan satu

pintu oleh Pemda.

2. Terdapat keterbatasan jumlah personel pengawas sehingga

personel dilapangan hanya

bersedia mengawasi reklame

yang ada dalam batas

kewenangan masing-masing.

3. Masih banyak reklame yang belum ditertibkan, SKPD yang

diterbitkan tidak dipenuhi WP

yang secara langsung

menunjukkan bahwa

pengawasan yang berjalan

belum efektif.

1. Penetapan Nilai Sewa reklame sebagai DPP reklame berjalan /

kendaraan tidak mengacu pada

kelas jalan dan tarif kelas jalan

tetapi menggunakan tarif

khusus. Penberlakuan tarif flat

dibagi menjadi dua perlakuan

yaitu untuk kendaraan umum

yang memiliki jalur yang dilalui

secara tetap dengan tarif kelas

jalan yang dilaluinya dan untuk

kendaraan umum yang tidak

memiliki jalur tetap ditetapkan

tarif rata-rata.

2. Penetapan nilai sewa reklame berjalan / kendaraan sesuai

dalam rangka optimalisasi

penerimaan pajak daerah

khususnya pajak reklame.

1. Implementasi tahanpan administrasi pajak reklame

rokok pada warung dan kios di

Kabupaten Bogor sudah

dilaksanakan sesuai dengan

teori tahapan administrasi

pajak.

2. Proses pengawasan penyelenggaraan reklame rokok

padawarung dan kios di

Kabupaten belum dilaksanakan

sesuai prosedur yang berlaku.

3. Kendala masih ditemukan dalam tiap tahapan

penyelenggaran reklame dan

berpengaruh terhadap hilangnya

sejumlah potensi pajak reklame.

Sumber : Data diolah Peneliti


17


Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang pertama terletak pada

tujuan penelitiannya. Penelitian tersebut lebih fokus kepada pemeriksaan pajak

reklame sebagai salah satu cara untuk mengoptimalisasikan pendapatan daerah

Kota Bogor. Selain tujuan dari penelitian tersebut, perbedaan juga terletak pada

site penelitian. Site penelitian ini mengambil tempat di Dinas Pendapatan Kota

Bogor,sedangkan penelitian ini mengambil tempat di Dinas Pendapatan Keuangan

dan Barang Daerah Kabupaten Bogor, Badan Perizinan Terpadu.

Pada penelitian kedua, perbedaan terletak pada metode penelitian yang

digunakan. Penelitian kedua ini menggunakan metode penelitian kualitatif,

sedangkan metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Selain itu site penelitian kedua ini dilakukan di Dinas Pendapatan Provinsi DKI

Jakarta. Fokus dari penelitian kedua ini adalah untuk mengetahui proses perizinan

dan pengawasan penyelenggaraan reklam, penelitian ini pun juga membahas hal

pengawasan penyelenggaraan reklame namun terfokus pada reklame rokok yang

diselenggarakan pada warung dan kios di Kabupaten Bogor.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terakhir juga ada pada

metode penelitian, site penelitian dan tujuan penelitian. Penelitian ketiga ini

menyorot menganalisis penetapan nilai sewa reklame berjalan untuk

mengoptimalisasikan penerimaan pajak dan mengambil wilayah di DKI Jakarta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ketiga ini adalah metode penelitian

kualitatif. Dan site penelitian yang diambil dalam penelitian ketiga ini adalah juga

di Dinas Pendapatan DKI Jakarta.

Selain perbedan-perbedaan tersebut, ketiga penelitian terdahulu ini memiliki

persamaan dengan penelitian ini. Persamaan ketiga penelitian tersebut adalah

kesamaan tema yang diambil, yaitu Pajak Reklame. Dengan kesamaan tema

tersebut, beberapa teori yang digunakan juga sama, seperti teori pajak daerah,

administrasi pajak dan pajak reklame.


18


2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Pajak Daerah

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah

diberikan kewenangan dan diharapkan mampu untuk menjadi lebih mandiri dalam

membiayai pengeluaran daerahnya sendiri. Sejalan dengan pemberian

kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu untuk menggali

sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan

pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah dilakukan

dengan mengikuti pembagian wewenang (money follows function). Hal ini berarti

bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan

sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung

jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada

(Abimanyu, 2005, h.29). Untuk itu, Pemerintah Daerah memerlukan sumber

pendapatan yang cukup, salah satunya berasal dari pajak. Berdasarkan tingkat

pemerintahannnya, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah, sehingga

pajak yang dapat dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah.

Definisi dari pajak daerah adalah :

Pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh

daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah

tersebut (Mardiasmo, 2003, h.51)

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik

provinsi maupun kabupaten / kota yang berguna untuk menunjang

penerimaam pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk

dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah. (Kurniawan dan Agus

Purwanto, 2004, h.47)

Pemerintah Daerah dapat menetapkan dan memungut berbagai jenis pajak

daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ruang lingkup pajak daerah terbatas

pada objek yang belum dikenakan pajak pusat (Devano dan Kurnia, 2006, h.41).

Pajak sifatnya dapat dipaksakan bahkan dalam memungut pajak fiskus juga

mendapat wewenang dari undang-undang untuk mengadakan tindakan memaksa

wajib pajak dalam bentuk penyitaan harta tetap. Dalam sejarah hukum pajak di

Indonesia dikenal adanya lembaga sandera (Gijzeling), yakni wajib pajak yang


19


pada dasarnya mampu membayar pajak, akan tetapi selalu menhindar dengan

berbagai dalih untuk tidak membayar pajak, maka fiskus dapat menyandera wajib

pajak yang bersangkutan dengan memasukannya ke dalam kurungan (Nurmantu,

2003, h.19). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan

untuk menetapkan sendiri jenis pajak yang akan diterapkan dan menegakkan

pelaksanaan pajak daerah.

Antara pajak umum dan pajak daerah (terutama yang mengenai asas-asas

hukumnya), dapat dikatakan tidak ada perbedaannya yang prinsip (Brotodiharjo,

1998, h.104). Lapangan pajak daerah ialah lapangan yang belum digali oleh

negara. Ketentuan seperti itu maksudnya adalah untuk mencegah pemungutan

pajak ganda yang akibatnya sangat memberatkan para wajib pajak. Dalam hal

suatu pungutan pajak oleh daerah merupakan suatu pajak ganda, maka daerah

hanya dapat memungut tambahan (atau opsen) saja atas pajak yang dipungut oleh

negara itu (Brotodiharjo, 1998, h.104). Itulah yang menyebabkan dalam setiap

menetapkan pajak daerah yang akan digunakan dalam sebuah daerah, Pemerintah

Daerah perlu mempertimbangkan pajak-pajak daerah yang sesuai untuk dijadikan

sumber pendapatan. Karena itu kriteria Pajak Daerah yang baik sangat diperlukan.

Menurut Achmad Lutfi (2006), kriteria Pajak Daerah yang baik adalah :

1. Easy to administer locally; 2. Imposed solely (or mainly) on local resident; 3. Do not raise problem of ‘harmonization’ or ‘competition’ between

subnational government or between sub national and national government.

Dari kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah yang akan

dilaksanakan harus mudah untuk dilakukan oleh pemerintah daerah dan hanya

dikenakan kepada masyarakat setempat. Kemusian pajak daerah tersebut tidak

menimbulkan masalah yang mengganggu keseimbangan atau menimbulkan

kompetisi antar pemerintah daerah maupun pemerintah daerah dengan pemerintah

pusat.


20


Kriteria ini juga diperjelas oleh Davey yang menyebutkan bahwa pajak

daerah harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Kecukupan dan elastisitas

Dapat mudah naik turun mengikuti naik atau turunnya tingkat pendapatan

masyarakat.

2. Keadilan

Adil dan merata secara vertical dan horizontal.

3. Kemampuan administratif

Administrasi yang fleksibel, yang berarti sederhana, mudah dihitung,

pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak.

4. Kesepakatan politis

Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul ketaatan

membayar pajaknya tinggi. Kesepakatan ini diperjelas dengan keberadaan

peraturan yang mengesahkan pelaksanaan pajak tersebut.

5. Distorsi terhadap perekonomian

Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan

yang berlebihan, yang akan merugikan masyarakat secara menyeluruh.

(Davey, 1988, h.40-59)

Setelah sejumlah teori mengenai definisi dan kriteria pajak daerah di atas,

terdapat beberapa ciri yang melekat dalam pengertian Pajak Daerah, antara lain :

1. Pajak daerah berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang

diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;

2. Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif

yang dikuasainya berupa provinsi dan kabupaten / kota;

3. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah

tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagaimana yang

tertera di Anggaran Penerimaan dan Pembelanjaan Daerah;

4. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah, maka

sifat pemungutan dapat dipaksakan terhadap masyarakat yang wajib

membayar dalam lingkungan administratif kekuasaannya tersebut.

Terkait dengan objek pajak, tidak semua objek yang menjadi potensi daerah

bisa dijadikan objek pajak daerah. Jadi, selain memenuhi kriteria pajak daerah


21


yang baik, terdapat kriteria objek pajak daerah yang harus dipenuhi sebelum objek

tersebut bisa disebut sebagai objek pajak daerah. Kriteria tersebut antara lain :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi;

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten / kota yang

bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya

melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten / Kota yang

bersangkutan;

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan

umum;

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan / atau objek pajak

Pusat;

5. Potensinya memadai;

6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan

8. Menjaga kelestarian lingkungan. (Samudra, 2005, h.51-52)

Penetapan pajak daerah yang akan diterapkan pada suatu daerah harus tepat

karena pajak daerah ini berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, sehingga

harus dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin agar pendapatan daerah dapat

terkumpul secara optimal dan tidak menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh

pemerintah. Tetapi peran pajak daerah dalam memberikan kontribusi terhadap

pendapatan daerah tergantung dari cocok tidaknya pajak daerah tersebut untuk

dijadikan sumber pendapatan daerah. (Ikhsan dan Salomo, 2002, h.86). Untuk itu

pemilihan objek pajak reklame juga harus diperhitungkan walaupun objek pajak

tersebut sangat berpotensi tinggi jika dipajaki.

Pajak daerah yang dikelola oleh daerah dibedakan menjadi dua jenis, antara

lain pajak yang dipungut oleh provinsi dan pajak yang dipungut oleh kabupaten

atau kota. Perbedaan dari kedua jenis pajak ini terletak pada kewenangan

pemungutan dan cakupan objek pajak dari daerah tersebut. Untuk pajak provinsi,

kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah provinsi. Sedangkan

pajak kabupaten atau kota dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota.

Selain itu objek pajak kabupaten / kota lebih luas daripada objek pajak provinsi

dan masih bisa untuk diperluas berdasarkan peraturan pemerintah selama tidak


22


bertentangan dengan ketentuan. Sedangkan pajak provinsi hanya dapat diperluas

melalui perubahan perundang-undangan.

Pajak daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota, merupakan sumber

pendapatan daerah yang memegang peranan penting dalam memberikan

pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dalam rangka memberikan

pelayanan kepada publik, melalui tersedianya barang dan jasa yang dibutuhkan

masyarakat, diharapkan timbul ketaatan dan kesadaran masyarakat dalam

membayar pajak. Sehingga fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua),

yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend (Rosdiana dan Rasin Tarigan, 2005,

h.39-40). Pengertian kedua fungsi tersebut adalah :

1. Fungsi budgetair

Fungsi pajak yang paling utama adalah untuk mengisi kas negara (to raise

government revenue), yang biasa disebut dengan fungsi budgeter atau gunfis

penerimaan (revenue function).

2. Fungsi regulerend

Pada kenyataannya, pajak bukan hanya berfungsi untuk mengisi kas negara.

Pajak juga digunakan pemerintah sebagai instrument untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu pajak

juga dapat digunakan untuk menghambat atau mendistorsi suatu kegiatan.

Sehingga pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur guna tercapainya

tujuan-tujuan tertentuyang ditetapkan pemerintah.

2.2.2 Reklame

Banyak ahli yang sudah mengemukakan teorinya mengenai reklame, salah

satunya adalah Berkhouwer, yang dikutip oleh Winardi, dan Weilbacher yang

mendefinisikan reklame sebagai berikut :

Setiap pernyataan yang secara sadar ditujukan kepada publik dalam bentuk

apapun juga yang dilakukan oleh seorang peserta lalu lintas perniagaan, yang

diarahkan ke arah sasaran memperbesar penjualan barang-barang atau jasa-jasa

yang dimasukkan, oleh pihak yang berkepentingan dalam lalu lintas

perniagaan. (Winardi,1992, h.1)


23


Advertising consist of media messages paid for and signed by a business firm

or institution that wishes to increase the probability that those reached by these

messages will behave or believe as the advertiser wishes them to behave or

believe. (Weilbacher, 1979)

Dari pengertian ini, disimpulkan bahwa reklame adalah pesan media yang

digunakan oleh produsen dengan harapan perilaku dan keyakinan konsumen dapat

diarahkan seperti yang produsen inginkan dari pesan media tersebut.

Bentuk reklame bermacam-macam. Berdasarkan tujuan, reklame dibagi

menjadi beberapa jenis reklame, antara lain :

Reklame Komersial (Ekonomis)

Reklame yang dibuat untuk menawarkan barang dan jasa. Dengan reklame

diharapkan pembeli lebih tertarik untuk menggunakan produk yang

ditawarkan dan keuntungan yang diperoleh lebih banyak. Jenis reklame ini

banyak digunakan para pedagang atau pengusaha dalam meningkatkan

keuntungan.

Reklame Non-Komersial (Sosial)

Reklame yang dibuat untuk mengajak atau menghimbau orang lain untuk

mau melakukan sesuatu. Keuntungan yang diperoleh biasanya bukan dalam

bentuk materi secara langsung. (MGMP Seni Budaya)

2.2.3 Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pajak reklame

ini merupakan pajak Kabupaten / Kota yang berfungsi sebagai sumber

Penerimaan Asli Daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan

daerah. Salah satu pertimbangan diberlakukannya pajak reklame adalah azas

pemungutan reklame tersebut. Azas pemungutan pajak reklame lebih menyorot

masalah pengaturan kebersihan, keindahan dan ketertiban kota (Samudra, 1995,

h.158). Sehingga awal diberlakukannya pajak reklame didasarkan atas fungsi

pengaturan (regulerend).

Dalam hal pengaturan ini, reklame dikelompokkan menjadi dua bagian,

yaitu jenis reklame yang dipasang pada prasarana kota dan di luar prasarana kota

(Samudra, 1995, h.159-160). Pada jenis reklame prasarana kota, penempatan dan

pemasangannya menggunakan atau terletak pada prasarana kota seperti jalan-


24


jalan, taman, saluran kota, bangunan pada perpetakan milik pemerintah atau

perorangan. Sedangkan jenis reklame di luar prasarana kora penempatan dan

pemasangannya tidak menggunakan prasarana kota dan bangunan. Pemasangan

reklame luar prasarana kota ini paling tidak harus memenuhi persyaratan bahwa

pemasangannya tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan serta tidak

mengganggu keindahan kota. Selain itu, reklame tersebut juga tidak mengganggu

lalu lintas pejalan kaki maupun pengaturan lalu lintas. Inilah yang menjadi dasar

bahwa nilai sewa reklame dari tiap media reklame berbeda antara satu sama lain.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak daerah pada dasarnya sama seperti pemungutan

pajak pusat, yaitu menggunakan tiga sistem pemungutan pajak. Hal ini diperjelas

dengan penjelasan Siahaan mengenai sistem pemungutan pajak daerah, yaitu :

1. Self Assesment System

Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung,

membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terhutang dengan

menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

2. Official Assesment System

Dalam sistem ini, besarnya pajak ditetapkan terlebih dahulu oleh Kepala

Daerah atau pejabat daerah yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak

Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

3. Withholding system

Dalam sistem ini, pajak daerah dipungut oleh pemungut pajak pada

sumbernya. (Siahaan, 2008, h.69)

Dalam pemilihan sistem pemungutan pajak daerah yang akan digunakan, yang

berhak menetapkan hal tersebut adalah Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pemilihan ini harus dipertimbangkan sebaik-baiknya karena akan berakibat pada

penerimaan daerah dan proses pengawasan pemungutannya.


25


2.2.5 Administrasi Pajak

Administrasi perpajakan mempunyai peran penting dalam rangka

menunjang keberhasilan suatu kebijakan perpajakan yang telah diambil.

Administrasi pajak adalah segala urusan administrasi sebagai salah satu instrumen

pelaksanaan di bidang perpajakan dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan

masyarakat, pengawasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan kewajiban

perpajakan, dan pembinaan dari pelaksanaan pengawasan dimaksud (Gunadi,

2005, h.2). Sedangkan pengertian administrasi pajak menurut Mansury

mengandung tiga pengertian, antara lain :

1. Instansi atau badan yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk

menyelenggarakan pemungutan pajak.

2. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada

instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan

pajak.

3. Kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak oleh suatu instansi atau badan

yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dalam kebijaksanaan perpajakan,

berdasarkan saran hukum yang ditentukan oleh Undang-undang Perpajakan.

(Mansury, 1996, h.23)

Menurut Mansury, administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan dari

kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan yang baik tidak akan berjalan tanpa

dukungan administrasi perpajakan.

Pada proses pengadministrasian pendapatan pajak daerah, terdapat

serangkaian kegiatan yang dapat ditempuh. Menurut McMaster tahapan dalam

proses administrasi pajak daerah, adalah sebagai berikut :

1. Identification 2. Assesment 3. Collection (McMaster, 1991, h.45)

Ketiga tahapan ini merupakan hal yang harus dilakukan agar pelaksanaan tahapan

administrasi pajak berjalan dengan baik. Tidak dilakukannya salah satu tahapan

membuat pelaksanaan tahapan administrasi pajak menjadi kurang lengkap.

Tahapan administrasi lebih dijabarkan secara mendetail oleh Ikhsan dan Salomo


26


(2002) yang menyatakan bahwa tahapan-tahapan dalam administrasi perpajakan

mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan Pendataan/Identifikasi Subjek dan/atau Objek Pajak

Pada tahap pertama ini yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi subjek

atau objek dari masing-masing jenis pajak yang akan dipungut. Tahap ini

perlu dilakukan karena pada tahap inilah jumlah subjek atau objek dari suatu

pajak ditentukan. Pengidentifikasian objek dan subjek pajak terutama perlu

dilakukan terhadap jenis-jenis pajak yang objeknya relatif lebih mudah

untuk dilakukan.

2. Pemeriksaan Wajib dan Objek Pajak

Untuk mengetahui wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya

dibutuhkan sistem pencatatan yang baik, dalam arti kelalaian pajak dapat

segera diketahui dari pencatatan tersebut sehingga dapat dilakukan

pemeriksaan silang dengan jenis-jenis pajak daerah yang lain. Jadi setelah

mendata subjek dan objek pajak tersebut, maka dilakukanlah penilaian oleh

petugas pemeriksaan dinas luar terhadap keberadaan subjek dan objek pajak

yang telah teridentifikasi tersebut. Pemeriksaan ini sangat diperlukan

sebagai sarana untuk memperkirakan jumlah pendapatan yang akan diterima

dari suatu objek pajak tertentu dan juga sebagai sarana untuk melakukan

penetapan pajak terutang bagi objek pajak yang tidak terdata dengan baik.

3. Penetapan Nilai Pajak Terutang

Penetapan nilai pajak terutang lebih mudah dilakukan terhadap subjek dan

objek pajak yang telah terdata dengan baik.Oleh karena itu, penetapan nilai

pajak terutang juga harus memperhatikan aturan-aturan objek yang berlaku

misalnya dengan nilai objek pajak, besarnya tarif dan sebagainya. Penetapan

besarnya pajak terutang akan sangat membantu jika tarif yang berlaku ialah

tarif advolerem, yakni penetapan tarif dengan presentase tertentu dari nilai

objek pajak. Kesederhanaan perhitungan dan tingkat kepastian yang tinggi

terhadap nilai pajak terutang akan dapat menutup ruang gerak bagi fiskus

untuk melakukan korupsi dan kolusi.


27


4. Melakukan Penagihan atau Penerimaan Setoran Pajak

Tahap ini merupakan tahap dimana instansi yang berwenang melakukan

pemungutan pajak atau menerima setoran pajak dari wajib pajak sesuai

dengan besarnya nilai pajak terutang yang harus dibayar. Sesuai dengan

perkembangan yang terjadi dalam sistem perpajakan, aktivitas penagihan

pajak telah bergeser menjadi pelayanan terhadap wajib pajak yang

melakukan penyetoran pajak. Demikian pula, setoran pajak terutang tidak

perlu lagi harus dilakukan di kantor-kantor pelayanan pajak yang disediakan

oleh Pemerintah Daerah melainkan dapat dilakukan di berbagai tempat.

Namun demikian, kemungkinan masih diperlukannya cara penagihan secara

langsung oleh petugas pajak juga masih tinggi karena pajak-pajak tertentu

masih sulit untuk menerapkan sistem self assessment system secara penuh.

Dalam pelaksanaan administrasi pajak, pengawasan terhadap pelayanan yang

diberikan juga harus dilakukan. Pengawasan memiliki pengertian sebagai proses

pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar

semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang

telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 1997, h.135). Pada pelaksanaan

administrasi pajak, proses penerimaan setoran pajak daerah memerlukan sistem

pengawasan yang baik. Salah satu fungsi pengawasan yang penting dalam

perpajakan adalah adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak

dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak (Mardiasmo, 1996, h.13). Pengawasan

ini harus dilakukan dalam rangka mewujudkan administrasi perpajakan yang

efektif dan efisien.

Suatu administrasi perpajakan dapat dikatakan sukses apabila mencapai

sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal

dikarenakanan administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan

sistem perpajakan suatu negara. Administrasi pajak dikatakan efektif apabila

mampu mengatasi masalah-masalah seperti :

1. Wajib pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers)

Dengan administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi dan

menindak dengan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi


28


ketentuan menjadi wajib pajak akan tetapi belum terdaftar. Penambahan

jumlah wajib pajak akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

2. Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dan

Masa (SPT dan SPM)

Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab wajib

pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak. Masalah ini

biasa muncul pada pajak yang menggunakan sistem self-assessment.

3. Penyelundupan pajak (tax evaders)

Penyelundup pajak adalah wajib pajak yang melaporkan / membuat jumlah

pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya.

4. Penunggak Pajak

Wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak terhutangnya cukup lama sampai

melewati batas waktu yang ditetapkan. Upaya pencairan tunggakan pajak

dapat dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif

dalam set administrasi pajak yang baik akan lebih efektif melaksanakan

upaya tersebut. (Gunadi, 2003, h.3)

Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan yang baik adalah meningkatkan

kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhian kewajiban perpajakan dan pelaksanaan

ketentuan perpajakan secara seragam antara wajib pajak dan fiskus. Dalam

menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan tingkat efisiensi yang baik, yaitu

tercapainya penerimaan maksimal dengan biaya minimal (Devano dan Kurnia,

2006, h.72). Hal ini selaras dengan prinsip administrasi perpajakan yang baik di

negara-negara berkembang menurut Richard, Bird dan Casanegra yang dikutip

oleh Angelia dalam penelitiannya sebagai berikut :

The best tax administration in not simply one that collects the most revenue.

How that revenue is raised – that is, the effect of the revenue generation effort

on equity, in the political fortunes of governments and on the level economic

welfare – may be equally important. (Angelia, 2008, h.22)

Dimana suatu administrasi perpajakan yang baik, tidak hanya mengumpulkan

banyak penerimaan, tetapi juga ditunjang dengan hal yang lebih penting lagi yaitu

keadilan, politik dan tingkat kesejahteraan ekonomi. Sehingga keberhasilan suatu

administrasi tidak hanya mendapat penerimaan yang besar, tapi juga diimbangi


29


dengan pengeluaran biaya yang seminimal mungkin. Menurut pendapat Zain dan

Arinta (1989, h.113) bahwa administrasi perpajakan adalah instrumen yang efektif

untuk merealisasikan kebijakan perpajakan dan instrumen yang bertanggung

jawab untuk mengelola dan melaksanakan undang-undang perpajakan. Oleh

karena itu, masalah aparat dan instansi pajak merupakan tulang punggung dan

memegang peranan penting dalam pelaksanaannya.

2.3 Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai variable penelitian

adalah teori tahapan administrasi pajak yang dicetuskan oleh Ikhsan dan Salomo.

Menurut teori tersebut, tahapan administrasi pajak terdiri dari

pendataan/identifikasi subjek dan/atau objek pajak; pemeriksaan wajib dan objek

pajak; penetapan nilai pajak terutang; dan melakukan penagihan atau penerimaan

setoran pajak. Identifikasi / pendataan terkait dalam hal kelengkapan dari data

subjek / wajib dan objek pajak reklame rokok pada warung dan kios di

Kabupaten Bogor. Pada pemeriksaan wajib dan objek pajak, hal yang harus

diperhatikan adalah prosedur pemeriksaan dan kebenaran dari data yang dimiliki

pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Penetapan nilai pajak terkait dengan

penghitungan dan penetapan pajak reklame rokok pada warung dan kios di

Kabupaten Bogor. Pada penagihan dan penerimaan setoran pajak, hal yang harus

diperhatikan adalah prosedur penerimaan setoran pajak reklame rokok pada

warung dan kios dan prosedur penagihan pajak reklame rokok pada warung dan

kios di Kabupaten Bogor. Selain itu, untuk menyempurnakan pelaksanaan

penagihan dan penerimaan setoran, pengawasan pemungutan pajak juga perlu

dinilai karena berperan penting dalam mengawasi kepatuhan Wajib Pajak.


30


Tabel 2.2 Operasionalisasi Konsep

Variabel Dimensi Indikator Skala Sumber Data

Primer Sekunder

Tahapan

Administrasi

Pajak

Pendataann /

identifikasi

subjek dan /

atau objek

pajak

- Kelengkapan data wajib pajak reklame

warung dan kios

- Kelengkapan data objek pajak reklame

warung dan kios

Ordinal Wawancara Data subjek

dan objek

pajak

reklame,

Peraturan

Daerah

Pemeriksaan

wajib dan

objek pajak

- Prosedur pemeriksaan wajib dan objek pajak

reklame rokok pada

warung dan kios

Ordinal Wawancara Peraturan

Daerah

Penetapan nilai

pajak terutang

- Penghitungan pajak reklame rokok pada

warung dan kios

- Penetapan jumlah pajak reklame rokok

pada warung dan kios

Ordinal Wawancara Peraturan

Daerah,

Peraturan

Bupati

Penagihan atau

penerimaan

setoran pajak

- Prosedur pelaksanaan penerimaan setoran

pajak reklame rokok

warung dan kios

- Prosedur pelaksanaan penagihan pajak

reklame rokok

warung dan kios

- Prosedur pelaksanaan pengawasan

pemungutan pajak

reklame rokok warung

dan kios

Ordinal

Wawancara

Peraturan

Daerah

Sumber : Ikhsan dan Salomo, 2002. Data diolah Peneliti



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kuantitatif. Pendekatan Kuantitatif adalah penelitian yang bersifat

deduktif, dimana peneliti menempatkan teori sebagai titik tolak utama dalam

kegiatan penggalian informasi dan kebenaran (Neuman, 2003, h.46). Pendekatan

kuantitatif merupakan salah satu pendekatan yang menekankan pada prosedur

ketat dalam menentukan variabel-variabel penelitiannya. Alasan penggunaan

pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini adalah karena penelitian ini berusaha

untuk menjelaskan suatu gejala atau permasalahan serta berusaha untuk

menemukan hukum-hukum atau pola-pola umum / universal. Pendekatan

kuantitatif menjadikan teori sebagai pedoman penting dalam merencanakan

penelitian. Teori dalam hal ini memberi pedoman tentang kerangka berpikir yang

harus dimiliki peneliti, data apa saja yang harus dikumpulkan oleh peneliti.

3.2 Jenis Penelitian

3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah

penelitian deskriptif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif karena

penelitian ini berusaha menggambarkan secara sistematis situasi dan masalah di

dalam pelaksanaan pajak reklame atas reklame rokok. Hal ini sesuai dengan yang

diungkapkan oleh Neuman yang menyebutkan bahwa

Descriptive research present a picture of the specific details of situation, social

setting, or relationship. The outcome of a descriptive study is a detailed picture

of the subject” (Neuman, 2003).

Hal ini menjelaskan bahwa penelitian deskriptif menyajikan rincian yang

spesifik tentang situasi, latar sosial atau hubungan misalnya seperto memperlajari

masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta proses

yang sedang berlangsung. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun

fakta.


32


3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat dari penelitian, penelitian ini merupakan penelitian

murni, dimana penelitian ini ditujukan untuk pengembangan ranah keilmuan

pengetahuan perpajakan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Neuman bahwa

penelitian murni memperluas pengetahuan dasar mengenai sesuatu.

Basic research advances fundamental knowledge about the social world. It

focuses on refutingorsupporting theories that explain how the social world

operates, what make things happen, why social relation are a certain way, and

why society changes. (Neuman, 2003)

Pertanyaan penelitian murni sekilas tidak menjawab secara konkrit permasalahan

yang ada di lapangan, namun penelitian murni menyediakan suatu landasan

berfikir bagi penelitian praktis untuk memecahkan masalah. Tetapi penelitian ini

diharapkan menjadi landasan berpikir bagi penelitian lain di masa depan

mengenai implementasi pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan kios

di Kabupaten Bogor dan bagaimana pengaturannya terkait dengan fungsi

regulerend dari pajak.

3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian termasuk ke dalam penelitian cross-

sectional research, karena dilakukan pada satu waktu tertentu yaitu pada saat

peneliti melakukan penelitian hingga penelitian tersebut selesai dilakukan. Seperti

yang diyatakan oleh Bailey dan Babbie yang menyebutkan bahwa :

Most survey studies are in theory cross-sectional, even though in practice it

may take several weeks or months for interviewing to be completed.

Researchers observe at one point in time. (Moleong, 2004, h.7)

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu Maret 2011 hingga Juni 2011,

dimana reklame rokok pada warung dan kios semakin banyak di Kabupaten

Bogor.


33


3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitinan ini adalah studi

kepustakaan dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data ini dijelaskan secara

mendalam sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan literature buku dan data

yang relevan dengan penelitian, seperti buku-buku, literature, jurnal, artikel,

baik media cetak maupun elektronik.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam

(interview) dan analisis data sekunder. Obsevasi merupakan metode paling

dasar untuk memperoleh informasi,bila digunakan secara efektif, pengamatan

merupakan metode kunci untuk mengumpulkan data yang sahih dan

terpercaya. Prinsip pengamatan mendasari semua metode yang digunakan

oleh ilmuwan dalam pengumpulan data (Kartono, 1996, p.157). Wawancara

mendalam menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara

yang memuat hal-hal yang ingin diketahui dan dibutuhkan peneliti terkait

dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pertanyaan terbuka

sehingga informan dapat menjawab secara bebas menurut pengetahuannya.

Selain itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi

juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif, yang dimiliki

oleh responden yang bersangkutan (Gulo, 2003, p.119).

Berdasarkan definisi ini, wawancara dilakukan berupa interaksi verbal dengan

tujuan untuk mendapatkan informasi dan dilaksanakan dengan mengeliminasi

materi yang tidak berkaitan dengan penelitian. Untuk melakukan wawancara

mendalam, diperlukan pedoman wawancara. Pedoman wawancara adalah daftar

pertanyaan terbuka yang tidak membatasi jawaban dari informan sehingga

informan dapat memberikan jawaban sesuai dengan persepsi dan pengetahuan

yang dimilikinya. Pedoman wawancara tidak bersifat mengikat sehingga jika

dalam wawancara terdapat hal di luar pertanyaan yang dibahas namun memiliki

keterkaitan dengan tema penelitian akan dijadikan bahan analisis oleh peneliti.


34


Wawancara dilakukan terhadap informan yang telah dipilih oleh peneliti terkait

dengan topik penelitian.

Dalam penetapan narasumber / informan, peneliti memiliki kategori untuk

Adapun pemilihan narasumber / informan dalam penelitian ini,didasarkan atas

keterkaitan narasumber / informan dengan tema yang diteliti oleh peneliti.

Neuman mengemukakan bahwa kategori dari narasumber / informan adalah :

The ideal informants has four characteristic :

a. The informant is totally familiar with the culture

b. The individual is currently involved in the field

c. The person can spend time with the researcher

d. Non-analytic individual. (Neuman, 2003)

3.3 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dimana analisis

data dilakukan bersamaan atau hampir bersamaan dengan pengumpulan data,

sehingga tidak ada panduan yang baku dalam melakukan analisis data. Sesuai

dengan pengertian analisis data menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh

Irawan, yaitu :

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis

transkrip interview, yang kesemuanya itu Anda kumpulkan untuk

meningkatkan pemahaman Anda terhadap suatu fenomena dan membantu

Anda kepada orang lain. (Irawan, 2006, h.73)

Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti mengumpulkan dara-data terkait

dengan penelitian baik berupa data empiris maupun hasil wawancara informan

yang relevan. Analisis dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Data-data

yang diperoleh tidak dipaparkan seluruhnya, namun data yang terkait dengan

penelitian saja yang dipaparkan. Peneliti juga memperhatikan waktu dari data

tersebut didapatkan sehingga data yang dipaparkan adalah data yang terkait dan

paling baru.


35


3.4 Narasumber

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara. maka

peneliti memerlukan informan / narasumber sebagai sumber data untuk

melengkapi penelitian ini. Sesuai dengan karakteristik menurut Neuman, maka

peneliti menetapkan beberapa informan / narasumber, antara lain :

1. Bagian Perizinan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor untuk

mendapatkan informasi mengenai proses perizinan pemasangan reklame

rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor.

2. Bagian Reklame Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor untuk

mendapatkan informasi mengenai standarisasi penyelenggaraan reklame

rokok di warung dan kios Kabupaten Bogor dan pengendaliannya.

3. Bagian Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame Dinas Pendapatan Keuangan

dan Barang Daerah Kabupaten Bogor, untuk mendapatkan informasi tentang

pelaksanaan tahapan administrasi pajak reklame rokok yang berada di warung

dan kios Kabupaten Bogor.

4. Bagian Penagihan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Dinas Pendapatan

Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor, untuk mengetahui

penerimaan setoran pajak reklame atas reklame rokok yang berada di warung

dan kios Kabupaten Bogor beserta pengawasannya.

5. PT. Djarum, wajib pajak, untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur

yang dilalui dalam penyelenggaraan reklame rokok yang dikelola perusahaan

yang dipasangkan di warung dan kios Kabupaten Bogor.

6. CV. Sheilla Advertising, wajib pajak, untuk mendapatkan informasi mengenai

prosedur yang dilalui dalam penyelenggaraan reklame rokok yang dikelola

perusahaan yang dipasangkan di warung dan kios Kabupaten Bogor.

7. CV. Wahyu, wajib pajak, untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur

yang dilalui dalam penyelenggaraan reklame rokok yang dikelola perusahaan

yang dipasangkan di warung dan kios Kabupaten Bogor.

8. Edi Sumantri, Akademisi, untuk mengetahui konsep dasar pajak reklame atas

reklame rokok berbentuk warung dan kios.


36


3.5 Site Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah mengenai analisis implementasi pajak

reklame atas reklame rokok pada warung dan kios ditinjau dari ketentuan pajak

daerah di Kabupaten Bogor. Site penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor, Badan

Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bogor.

3.6 Pembatasan Penelitian

Penelitian ini dibata

UNIVERSITAS INDONESIA ANALISIS IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME ATAS REKLAME ... Tabel 4.1...

Documents

Transcript of UNIVERSITAS INDONESIA ANALISIS IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME ATAS REKLAME ... Tabel 4.1...