Muhammad Andika, Ach. Yasin, M. Syam’un Rosyadi ...

JIES: Journal of Islamic Economics Studie

Volume 1 Nomor 3, Oktober 2020

Halaman 134 - 147

*Penulis Korespondensi

Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Produktif Pada KSPPS

BMT NU Jombang

Muhammad Andika1, Ach. Yasin

2*, M. Syam’un Rosyadi

3*

1,2,3Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy’ari

Jalan Irian Jaya No. 55 Tebuireng Jombang 61471, Jawa Timur, Indonesia

[email protected]

Abstract

Murabahah contracts as financing dominate in Islamic financial institutions. However, in practice there are problems one of which is related to the implementation and timing of

the contract. The research objective was to determine the implementation of the

Murabahah Agreement in Productive Financing by KSPPS BMT NU Jombang and the application of the Islamic principles in it. The research approach uses a qualitative

descriptive approach that is naturalistic, in natural conditions on the object that is what it

is and is not manipulated. The results show the implementation of the murabahah contract in productive financing at KSPPS BMT NU Jombang is to use the murabahah

bil wakalah contract. The application is carried out in two stages, namely the initial stage

and the final stage. Whereas in the application of sharia principles there are applications

that are appropriate and some are not in accordance with sharia principles and in general it can be concluded that the implementation of the murabahah bil wakalah contract

carried out by KSPPS BMT NU Jombang is not in accordance with the provisions of the

National Sharia Council Fatwa Regulation Number 04/DSN-MUI/IV/2000 regarding Murabaha.

Keywords: Implementation, Murabaha, Productive Financing, KSPPS

Abstrak

Akad murabahah sebagai pembiayaan mendominasi di lembaga keuangan syariah. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat masalah salah satunya berkaitan dengan penerapan dan

waktu pelaksanaan akad tersebut. Tujuan penelitian mengetahui Implementasi Akad

Murabahah dalam Pembiayaan Produktif yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jombang beserta penerapan prinsip-prinsip syariah yang ada didalamnya. Pendekatan

penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bersifat naturalistik, pada

kondisi yang alamiah pada objek yang apa adanya dan tidak dimanipulasi. Hasil menunjukan implementasi akad murabahah dalam pembiayaan produktif pada KSPPS

BMT NU Jombang adalah menggunakan akad murabahah bil wakalah. Penerapan

tersebut dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap awal dan tahap akhir. Sedangkan dalam

penerapan prinsip-prinsip syariah terdapat penerapan yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan secara garis besar dapat disimpulkan bahwa

pelaksanaan akad murabahah bil wakalah yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU

Jombang belum sesuai dengan ketentuan peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Kata kunci: Implementasi, Murabahah, Pembiayaan Produktif, KSPPS

mailto:[email protected]

Muhammad Andika, Ach. Yasin, M. Syam’un Rosyadi: Implementasi Akad

Murabahah Dalam Pembiayaan Produktif Pada KSPPS BMT NU Jombang

135

https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies

Pendahuluan

KSPPS BMT NU Jombang adalah satu contoh lembaga keuangan mikro syariah

berbasis koperasi yang telah mengalami perubahan dari KJKS menjadi KSPPS

dan mempunyai kegiatan mirip dengan lembaga keuangan syariah lainnya yakni

mengumpulkan dana dan mendistribusikan dana kepada masyarakat menengah

kebawah yang menjadi anggota maupun calon anggota. KSPPS BMT NU

Jombang memiliki 1 gedung sebagai kantor pusat dan 10 gedung kantor cabang

yang beroperasi di Kabupaten Jombang Jawa Timur (bmtnujombang.com, 2014).

Dengan berbagai bentuk pembiayaan yang disediakan, KSPPS BMT NU Jombang

mengalami beberapa perkembangan dalam jenis pembiayaan yang diminati yaitu

50% dari komposisi pembiayaan yang diberikan akad murabahah menjadi

pembiayaan yang sangat digemari anggota maupun calon anggota.

Menurut Bahjatulloh (2011) menyatakan bahwa pembiayaan yang

menguntungkan dan tingkat resiko yang rendah yang dimiliki dapat menjadi salah

satu sebab pembiyaan murabahah menjadi pembiayaan yang mendominasi di

dalam suatu lembaga keuangan syariah. Kemudian salah satu penyebab lainnya

yaitu dalam pengaplikasiannya, pembiayaan murabahah bukan hanya dapat

digunakan sebagai pembiayaan untuk memenuhi barang konsumsi seperti

menyediakan kendaraan bermotor, membeli rumah maupun pemenuhan keperluan

rumah tangga. Akan tetapi pembiayaan murabahah juga dapat digunakan sebagai

pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produktif dimana penggunaan kebutuhan

ini seperti membelikan barang-barang untuk investasi maupun modal kerja suatu

usaha (OJK, 2016:12).

Fenomena hasil temuan penulis ketika melakukan riset pendahuluan

menghasilkan bahwa pihak KSPPS BMT NU Jombang tidak memberikan barang

akan tetapi memberikan uang dan disertai dengan pemberian akad wakalah dalam

proses pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan produktif. Penggunaan

akad wakalah dalam pelaksanaan akad murabahah tersebut sebenarnya tidaklah

bertentangan terhadap ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang memutuskan bahwa penggunaan akad

136 JIES: Journal of Islamic Economics Studie


Halaman : 134-147


wakalah diperbolehkan namun dengan ketentuan “seandainya bank akan

mewakilkan kepada nasabah dalam membeli keperluan dari pihak ketiga, kontrak

jual beli murabahah wajib dilaksanakan sesudah barang secara prinsip menjadi

milik bank”. Akan tetapi terlepas dari pernyataan ketetapan demikian, akad

murabahah nampaknya memiliki sebuah masalah kontemporer yang perlu dibahas

secara mendalam di dalam aplikasinya. Salah satunya adalah berkaitan dengan

masalah waktu pelaksanaan akad tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip

hukum Islam tersebut atau tidak (Kurniawan & Shomad, 2016).

Permasalahan dalam pengaplikasian akad murabahah tersebut sebenarnya

menjadi sebuah hal yang menjadi topik penting mengingat sebuah penelitian

terdahulu yang dilakukan oleh Martono (2018) menyatakan bahwa diantara salah

satu penyebab implementasi akad murabahah yang tidak syariah adalah kurang

mengertinya praktisi perbankan syariah tentang bermuamalah yang baik sehingga

tidak mampu membedakan antara kontrak yang betul dan yang cacat. Hal

demikian juga dibenarkan oleh studi yang dilaksanakan oleh Lubis (2016) yang

menyatakan bahwa penggunaan sistem pembiayaan murabahah sejatinya

memberikan dampak yang positif kepada semua pihak, akan tetapi dalam praktik

operasionalnya sering terjadi beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh oknum

pegawai sehingga menyebabkan implementasi akad murabahah yang kurang

syariah di beberapa lembaga keuangan. Kemudian penelitian terdahulu oleh Shah

& Niazi (2019), Prabowo & Jamal (2017), Muhammad & Setyoningsih (2018),

Kalsum & Saputra (2016), Jannah (2015), dan Imama (2014) yang semuanya

adalah riset yang menemukan permasalahan tentang apalikasi murabahah dalam

suatu lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis

akan mengkaji tentang pelaksanaan akad murabahah di suatu lembaga keuangan

syariah yang berbeda yakni disuatu lembaga keuangan syariah non bank.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan memakai pendekatan

deskriptif kualitatif, dimana penelitian bersifat naturalistik dalam kondisi yang



137


alamiah pada objek riil dan tanpa pemanipulasian. Penelitian dilaksanakan pada

KSPPS BMT NU Jombang yang beralamatkan di Gedung PCNU Jombang, Jalan

Gatot Subroto No. 4 Jelakombo Jombang Jawa Timur. Data yang dipakai data

primer dan sekunder. Data pokok melalui pengamatan maupun pertanyaan yang

berupa wawancara kepada manajer atau staff karyawan yang bertanggung jawab

dalam bagian pembiayaan murabahah sedangkan data sekunder dari berbagai

arsip baik literatur maupun dokumen yang berkaitan dan mendukung untuk

pembuatan penelitian. Teknik dan instrumen penghimpunan data yang dijalankan

mempergunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Uji kesahihan data

memakai Triangulasi Sumber, Teknik, dan Waktu. Sedangakan analisis data,

dihimpun dengan interaktif dan berlangsung secara konstan hingga menuntaskan

perolehan data dan telah jenuh.

Hasil dan Pembahasan

Prosedur pengajuan akad murabahah dalam pembiayaan produktif yang dilakukan

di KSPPS BMT NU Jombang sesuai SOP KSPPS dan telah dikonfirmasi dengan

pernyataan Mufidah, R (2020) pada 06-01-2020: 09.20 WIB: pertama “biasanya

kalau anggota baru yang belum kenal saya atau mbak nurul atau pak agus itu

harus datang ke kantor untuk ngisi dan disetor ke kantor”, kedua, penyetoran

berkas “tapi kalau anggota lama yang sudah kenal saya, mabak nurul atau pak

agus biasanya cukup menghubungi terus nanti bisa titip juga ke saya atau mbak

nurul atau pak agus atau staf yang lain”, ketiga, “tahap selanjutnya disurvei sama

pak agus jadi pak agus sambil main silaturahmi ke rumah anggota atau calon

anggota tadi untuk memastikan kebenaran berkas dan melihat agunan. Nanti

disana ada perhitungan juga dan negosiasi dari anggota atau calon anggota tadi

tentang harga dan marjin yang dihitungkan oleh pak agus namun walaupun ada

negosiasi tapi tetap kantor juga punya standar kantor (marjin 1,5 per bulan) yang

juga disampaikan”, keempat, “setelah survei selesai biasanya pak agus untuk lebih

yakin lagi meminta mbak nurul untuk ngecek di SLIK”, kelima, “habis itu dari

hasil survei dan pengecekan terus kita musyawarahkan kecil-kecilan antara saya,



Halaman : 134-147


mbak nurul sama pak agus. Kalau hasilnya ok biasanya 1 (satu) sampai 2 (dua)

hari kerja terhitung setelah dilakukan survei ya nanti kita sampaikan ke anggota

atau calon anggota tapi kalau tidak ok ya kita sampaikan”, keenam, “terus

biasanya kalau anggota atau calon anggota yang di acc itu kita suruh datang ke

kantor”.

Maupun pernyataan Azijah, N (2020) pada 03-03-2020: 10.58 WIB:

pertama, “kalau anggota baru yang belum kenal saya atau mbak fida atau pak agus

itu harus datang ke kantor untuk ngisi dan disetor ke kantor”, kedua, “kalau

anggota lama yang sudah kenal saya, mabak fida atau pak agus biasanya cukup

menghubungi terus nanti bisa titip juga ke saya atau mbak fida atau pak agus atau

staf yang lain”, ketiga, “setelah berkas sudah masuk ke kantor, tahap selanjutnya

disurvei sama pak agus jadi pak agus sambil main silaturahmi ke rumah anggota

atau calon anggota tadi untuk memastikan kebenaran berkas dan melihat agunan.

Nanti disana ada perhitungan juga dan negosiasi dari anggota atau calon anggota

tadi tentang harga dan marjin yang dihitungkan oleh pak agus namun walaupun

ada negosiasi tapi tetap kantor juga punya standar kantor (marjin 1,5 per bulan)

yang juga disampaikan”, keempat, “biasanya pak agus untuk lebih yakin lagi

meminta saya untuk ngecek di SLIK”, kelima, “dari hasil survei dan pengecekan

terus kita musyawarahkan kecil-kecilan antara saya, mbak fida sama pak agus.

Kalau hasilnya ok ya dihari apa itu nanti kita sampaikan ke anggota atau calon

anggota tapi kalau tidak ok ya kita sampaikan, biasanya 1 (satu) sampai 2 (dua)

hari kerja terhitung setelah dilakukan survei”, keenam, “biasanya kalau anggota

atau calon anggota yang di acc itu kita suruh datang ke kantor, sangat jarang kita

realisasi pembiayaan diluar kantor”.

Adapun ketentuan dalam kegunaan pembiayaan, sesuai SOP KSPPS dan

telah dikonfirmasi dengan pernyataan Mufidah, R (2020) pada 06-01-2020: 09.20

WIB: “kita tanyakan lagi supaya lebih jelas walaupun seumpama itu bersifat

privasi tapi tetap kita harus tau karna gunanya untuk mengecek apakah itu halal

atau tidak kegunaan barang-barang yang diperlukan sedangkan untuk nilai

jaminan pada intinya kita bukan hanya melihat dari agunan tapi juga melihat dari



139


karakter si anggota tersebut”, pernyataan Azijah, N (2020) pada 03-03-2020:

10.58 WIB “kita tanyakan lagi supaya lebih jelas walaupun seumpama itu bersifat

privasi tapi tetap kita harus tau karna gunanya untuk mengecek apakah itu halal

atau tidak kegunaan barang-barang yang diminta, selain dari jaminan kita juga liat

dari karakter orangnya juga”, dan pernyataan dari Musthofa, A (2020) pada 04-

03-2020: 10.00 WIB “Pada initinya biar sama-sama jelas dan untuk nilai jaminan

karna yang kita nilai bukan hanya jaminannya tapi karakter juga penting”.

Proses pelaksanaan akad murabahah terdapat beberapa tahapan sesuai

dengan pernyataan Mufidah, R (2020) pada 06-01-2020: 09.20 WIB: pertama,

“sesuai yang tadi, jadi anggota atau calon anggota harus datang ke kantor”, kedua,

“biasanya sebelum kita bacakan akad kita bareng-bareng baca dulu Basmallah,

Istighfar, Dua Kalimat Syahadat dan Sholawat”, ketiga, “maka yang kita baca

dulu akad wakalahnya dan penandatanganan akad untuk membeli barang yang

kita berikan kuasa membeli itu kepada anggota atau calon anggota”, keempat,

“setelah itu selesai baru kita bacakan akad murabahah disitu nanti kita sampaikan

semua yang berkaitan dengan akad tersebut dalam artian kebih menjelaskan

kembali seperti kegunaan akad, jangka waktu, jumlah angsuran, agunan yang

diberikan, harga beli, harga jual dan keuntungan yang diperoleh KSPPS

berdasarkan kesepakatan waktu survei, setelah itu selesai langsung dilanjutkan

penandatangan perjanjian akad dan pengikat agunan bersama antara saya, mbak

nurul dan anggota tersebut”, kelima, “Setelah pembacaan akad semua selesai

lanjut lagi ke penandatanganan kuitansi pencairan dana dan penyerahan dana

tersebut ke anggota atau calon anggota tersebut”, keenam, “kemudian nanti hari

apa itu anggota atau calon anggota akan membeli barang-barang kepada supplie,

karna sudah diwakilkan jadi yang beli anggota dan menggunakan atas nama

anggota sedangkan untuk supplier kita juga ada kerja sama, jadi ketika barang-

barang yang dibutuhkan ada dan dijual di supplier tersebut ya...kita arahkan untuk

membeli disana tapi kalau ndak ada ya...kita berikan keluasan untuk membeli di

supplier yang lain”, ketujuh, “nanti timbal baliknya dan untuk pengecekan apakah

sudah dibelanjakan dengan benar kita mintai bukti kuitansi pembelian dan foto



Halaman : 134-147


barangnya. Karna teknologi sudah canggiih jadi bisa dikirimkan lewat WA”,

kedelapan, “terus terakhir, anggota tersebut harus mengangsur tiap bulan”.

Maupun pernyataan Azijah, N (2020) pada 03-03-2020: 10.58 WIB:

pertama, “sama dengan tadi, jadi anggota atau calon anggota harus datang ke

kantor. sangat jarang kita realisasi pembiayaan diluar kantor”, kedua, “sebelum

kita bacakan akad kita bareng-bareng baca dulu Basmallah, Istighfar, Dua Kalimat

Syahadat dan Sholawat biar lebih mengingatkan lagi dan transaksi tersebut benar-

benar dalam ridho dari Allah SWT”, ketiga, “karna akad murabahah dalam

pembiayaan produktif kita tambahi dengan akad wakalah maka yang kita baca

dulu akad wakalahnya dan penandatanganan akad untuk membeli barang yang

kita berikan kuasa membeli itu kepada anggota atau calon anggota”, keempat,

“setelah itu selesai baru kita bacakan akad murabahah disitu nanti kita sampaikan

semua yang berkaitan dengan akad tersebut dalam artian kebih menjelaskan

kembali seperti kegunaan akad, jangka waktu, jumlah angsuran, agunan yang

diberikan, harga beli, harga jual dan keuntungan yang diperoleh KSPPS

berdasarkan kesepakatan waktu survei, setelah itu selesai langsung dilanjutkan

penandatangan perjanjian akad dan pengikat agunan bersama antara saya, mbak

fida dan anggota tersebut”, kelima, “setelah pembacaan akad semua selesai lanjut

lagi ke penandatanganan kuitansi pencairan dana dan penyerahan dana tersebut ke

anggota atau calon anggota tersebut”, keenam, “kemudian anggota atau calon

anggota akan membeli barang-barang kepada supplier dengan atas nama langsung

nasabah mas, untuk toko kita sudah ada yang kerjasama dengan KSPPS mas,

kalau barang yang dibutuhkan anggota tersedia di toko tersebut kita arahkan

kesana, kalau tidak tersedia ya kita terserah pada anggotanya”, ketujuh, “Nanti

timbal baliknya dan untuk pengecekan apakah sudah dibelanjakan dengan benar

kita mintai bukti kuitansi pembelian dan foto barangnya”, kedelapan, “anggota

tersebut harus mengangsur tiap bulan, kalau angsurannya baik yang kita

sampaikan baik jika macet-macet yang kita sampaikan untuk lebih dirajinkan

lagi”.



141


Pelaksanaan asas syariah dalam implementasi akad murabahah pada

pembiayaan produktif sesuai SOP KSPPS dan telah dikonfirmasi dengan

pernyataan Mufidah, R (2020) pada 06-01-2020: 09.20 WIB: pertama, berkaitan

dengan penyampaian harga beli dan harga jual, “ini juga sama, harga beli dan

harga jual sudah ada negosiasi dan kesepakatan di awal survei dan nanti akan

disampaikan kembali pas pembacaan akad”. Kedua, berkaitan dengan Potongan

Pelunasan dalam Murabahah, “kita sering cuman memang tidak disampaikan

diawal”, ketiga, berkaitan dengan Potongan Tagihan Murabahah, “kita juga

pernah dan bisa memberikan potongan tagihan tapi dengan syarat memang ini

benar-benar terbukti, biasanya untuk pengecekan benar apa ndaknya berita ini kita

kirimkan marketing untuk melihat kondisi sebenarnya”, keempat, berkaitan

dengan menyudahkan Piutang Murabahah untuk Nasabah Tidak kuasa

Membayar, “jadi kita berikan terlebih dahulu tambahan waktu satu sampai dua

bulan dan keringanan untuk jumlah angsuran, tapi kalau memang sudah mentok

ya...kita tawari dengan opsi yang kedua dengan menjual agunannya boleh melalui

kita atau dijual sendiri yang pada intinya buat melunasi angsuran ini”, kelima,

Berkaitan dengan Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, “kita juga sudah

menjalankan dengan memberikan ketentuan ini dan menawarkan kepada anggota

atau calon anggota yang memang benar-benar dalam kondisi yang sulit”.

Pernyataan Azijah, N (2020) pada 03-03-2020: 10.58 WIB: pertama

berkaitan dengan penyampaian harga beli dan harga jual, “untuk yang harga beli

dan harga jual sudah ada negosiasi dan kesepakatan di awal survei dan nanti akan

disampaikan kembali pas pembacaan akad”, kedua berkaitan dengan Potongan

Pelunasan dalam Murabahah, “kita sering cuman memang tidak disampaikan

diawal, kita biasanya berikan potongan ini hanya kepada anggota atau calon

anggota yang memiliki riwayat bagus”, ketiga Berkaitan dengan Potongan

Tagihan Murabahah, “untuk ketentuan ini, kita juga pernah dan bisa memberikan

potongan tagihan tapi dengan syarat memang ini benar-benar terbukti, untuk

pengecekan benar apa ndaknya berita ini kita kirimkan marketing untuk melihat

kondisi sebenarnya jika memang benar biasanya akan kita berikan keringanan”,



Halaman : 134-147


keempat berkaitan dengan menyudahkan Piutang Murabahah untuk Nasabah

Tidak kuasa Membayar, “kalau tentang peraturan ini, kita terlebih dahulu dengan

cara yang kayak tadi. Jadi kita berikan terlebih dahulu tambahan waktu satu

sampai dua bulan dan keringanan untuk jumlah angsuran yang harus dibayar tiap

bulan, kalau memang sudah mentok ya...kita tawari dengan opsi yang kedua

dengan menjual agunannya”, kelima berkaitan dengan Penjadwalan Kembali

Tagihan Murabahah “kemudian untuk pertanyaan yang terakhir ini, kita juga

sudah menjalankan dengan memberikan ketentuan ini dan menawarkan kepada

anggota atau calon anggota yang memang benar-benar dalam kondisi yang sulit”.

Maupun pernyataan Musthofa, A (2020) pada 04-03-2020: 10.00 WIB:

pertama berkaitan dengan penyampaian harga beli dan harga jual “untuk harga

jual dan harga beli kita selalu sepakati diawal waktu pas survei, jadi waktu survei

itu kita ada hitung-hitungan tentang haga jual dan harga beli dan berdasarkan

waktu yang diinginkan oleh anggota biar tau semua tentang ketetapan KSPPS dan

kemampuan anggota juga dan biasanya nanti pas pembacaan akad juga akan

disampaikan lagi kesepakatan ini.” Kedua berkaitan dengan Potongan Tagihan

Murabahah, “untuk hal ini biasanya saya yang akan mengecek kebenaran kondisi

usahanya, untuk melihat kondisi sebenarnya jika memang benar biasanya akan

saya sampaikan kekantor dan nanti bisa ditindak lanjuti oleh orang kantor untuk

masalah keringanan”.

Analisis Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Produktif

pada KSPPS BMT NU Jombang terdapat dua tahap yaitu:

a. Tahap Awal tentang Prosedur Pengajuan yang terdiri dari: Anggota atau calon

anggota yang akan melakukan pembiayaan harus datang ke kantor KSPPS

melengkapi persyaratan, menyetorkan formulir ke kantor KSPPS, setelah berkas

masuk ke kantor KSPPS dilakukan survei beserta perhitungan plafon, negosiasi

dan kesepakatan marjin, kemudian dilakukan pengecekan SLIK atas nama

anggota tersebut, kemudian dilakukan musyawarah dengan Manajer KSPPS dan

disitulah ditetapkan bersama apakah dapat dibiayai (ACC) atau tidak yang akan

disampai 1 (satu) sampai 2 (dua) hari kerja terhitung setelah dilakukan survei.



143


Setelah tahapan yang ada pada tahap awal ini telah dilaksanakan, hanya bagi

anggota atau calon anggota pemohon pengajuan yang telah dinyatakan ACC

dapat melanjutkan tahap berikutnya yaitu tahap akhir sedangkan bagi anggota

atau calon anggota yang tidak di ACC maka tidak dapat melanjutkan tahap

selanjutnya.

b. Tahap Akhir tentang Pembacaan Akad yang terdiri dari: proses pelaksanaan

akad pihak anggota yang akan melakukan diminta harus datang ke kantor,

Pembacaan akad awali dengan membaca Basmallah, Istighfar, Dua Kalimat

Syahadat dan Sholawat yang dibaca bersama-sama oleh pihak legal KSPPS

maupun pihak anggota, pembacaan akad yang diawali dengan pembacaan akad

wakalah terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan penandatanganan akad tersebut,

setelah itu dilanjutkan pembacaan akad murabahah diwaktu yang sama dengan

disampaikan secara garis besar akad tersebut, jujur dan detail, penandatanganan

akad maupun penandatangan pengikat agunan, setelah itu penandatanganan

kuitansi pencairan dana dan pemberian dana kepada anggota dan mengarsipkan

seluruh dokumen berkaitan dengan perjanjian akad, angunan, dan bukti

pencarian dana, kemudian pembelian barang yang dibutuhkan kepada supplier

oleh penerima kuasa menggunakan atas nama anggota itu sendiri melalui

supplier yang sudah bekerja sama dengan KSPPS (jika barang tersedia) namun

jika tidak tersedia diberikan keluasan untuk membeli dari supplier lain dengan

pembayaran kepada supplier langsung dilakukan oleh anggota, kemudian barang

tersebut langsung dibawa oleh pihak penerima kuasa ke rumahnya dan pihak

KSPPS akan meminta bukti dari pembelian barang tersebut berupa kuitansi dan

foto barang, dan terakhir pihak anggota harus mengangsur per bulan sesuai

kesepakatan penandatangan perjanjian.

Analisis Pelaksanaan Asas Syariah dalam Implementasi Akad

Murabahah pada Pembiayaan Produktif di KSPPS BMT NU Jombang

terdapat dua aspek penting yaitu:

a. Aspek yang telah sesuai dengan prinsip syariah ditunjukan pada: adanya pihak

KSPPS bertindak sebagai penjual dan anggota atau calon anggota bertindak



Halaman : 134-147


sebagai pembeli, adanya pihak KSPPS bertindak sebagai pemberi kuasa dan

anggota bertindak sebagai penerima kuasa, Penyampaian Harga Beli dan Harga

Jual dilaksankan pada kesepakatan perhitungan pada awal survey dan

disampaikan secara jelas dan detail kembali pada saat pembacaan akad

murabahah, adanya Ijab saat perhitungan harga jual dan harga beli pada saat

survei dan juga pada saat pembacaan akad wakalah maupun akad murabahah

dan kemudian akan dibuktikan dengan penerimaan (qobul) berupa kesepakatan

dan diakhiri dengan tanda tangan oleh anggota, kegunaan Pembiayaan dengan

mengklarifikasi kebutuhan tersebut untuk menilai kehalalan walupun hal

tersebut bersifat privasi, Pembacaan Akad wakalah terlebih dahulu, Potongan

Pelunasan Murabahah dengan memberikan potongan dari yang harus dibayar

dengan tanpa perjanjian dalam akad diawal, Potongan Tagihan Murabahah

dengan memberikan perlakuan yang spesial kepada anggota yang sedang

mengalami kesulitan, Pemecahan Piutang Murabahah bagi Anggota tiada kuasa

membayar dengan diberikan tambahan waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan dan

pemberian opsi kedua dengan menjual jaminan jika sudah tidak mampu lagi dan

penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah bagi anggota tak mampu melunasi

dengan bermufakat kedua belah pihak.

b. Aspek yang belum sejalan dengan prinsip syariah ditunjukan pada: Penggunaan

Atas Nama pada pembelian barang yaitu, pembelian barang-barang kepada

pihak ketiga dilakukan menggunakan atas nama anggota atau calon anggota itu

sendiri, pembacaan akad wakalah dan murabahah yang diterapkan dilakukan

langsung dalam satu waktu, berkaitan dengan supplier ketika diberikan keluasan

untuk membeli barang diselain supplier yang bekerja sama pada saat tidak

tersedia pada supplier yang bekerja sama tersebut itu menjadi suatu poin yang

belum sesuai dengan prinsip syariah, dan Pembayaran kepada Supplier

dilakukan oleh anggota karena pencairan dan pemberian dana telah diberikan

langsung oleh anggota atau calon anggota pada saat setelah pembacaan akad.



145


Penutup

Berdasarkan dari pemaparan yang dilakukan oleh peneliti pada hasil penelitian

dan pembahasan, penerapan akad murabahah dalam pembiayaan produktif pada

KSPPS BMT NU Jombang terdapat dua poin penting yaitu:

1. Pertama, implementasi akad murabahah dalam pembiayaan produktif pada

KSPPS BMT NU Jombang adalah menggunakan akad murabahah bil wakalah

atau bisa juga disebut penggunaan akad murabahah yang disertai dengan

kuasa membeli (wakalah). Penerapan akad tersebut dilakukan dengan dua

tahap yakni tahap awal dan tahap akhir. Tahap awal, ketika telah memenuhi

ketentuan yang ada didalamnya maka dapat melakukan tahap akhir dan

sebaliknya jika tahap awal tidak memenuhi ketentuan yang ada didalamnya

maka tidak dapat melanjutkan pada tahap akhir. Tahap awal terdiri dari:

mengisi dan melengkapi persyaratan, menyetorkan persyaratan, dilakukan

survei, perhitungan dan kesepakatan tentang marjin/ keuntungan, pengecekan

SLIK, dilakukan musyawarah penentuan, dan penyampaian penerimaan dan

atau penolakan pengajuan. Sedangkan tahap akhir terdiri dari: kehadiran

anggota atau calon anggota ke kantor KSPPS, pembacaan akad akan awali

dengan pembacaan Basmallah, Istighfar, Dua Kalimat Syahadat dan Sholawat

bersama-sama, pembacaan akad wakalah dan penandatanganan kesepakatan

akad, pembacaan akad murabahah, penandatanganan kesepakatan akad dan

pingakat agunan, minyimpan dan mengarsipkan dokumen, penandatanganan

kuitansi pencairan dana dan pemberian dana/ uang, pembelian barang kepada

supplier, penyerahan barang dari supplier kepada anggota atau calon anggota

secara langsung, menyetorkan bukti pembelian barang berupa kuitansi

pembelian dan foto barang, mengangsur per bulan sesuai dengan kesepakatan,

meningkatkan keeratan silaturahmi berupa pesan melalui SMS dan sesekali

berkunjung.

2. Kedua, penegakan prinsip-prinsip syariah dalam implementasi akad

murabahah pada pembiayaan produktif di KSPPS BMT NU Jombang terdapat

penerapan yang berdapat dan ada yang belum sejalan dengan prinsip syariah.



Halaman : 134-147


Penerapan yang sesuai asas syariah ditunjukan pada penerapan adanya penjual

dan pembeli, adanya pemberi kuasa dan penerima kuasa, harga beli dan harga

jual, adanya ijab dan qabul, kegunaan pembiayaan, pembacaan akad, potongan

pelunasan murabahah, potongan tagihan murabahah, penyelesaian piutang

murabahah, dan penjadwalan kembali tagihan murabahah. Sedangkan

penerapan yang belum sesuai prinsip syariah ditunjukan pada penerapan

penggunaan atas nama pada pembelian barang, waktu pembacaan akad,

penentuan supplier, dan pembayaran kepada supplier. Sehingga secara garis

besar dapat meringkaskan bahwa penerapan akad murabahah bil wakalah yang

dijalankan oleh KSPPS BMT NU Jombang belum berdapat dengan ketetapan

peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

tentang Murabahah.

Daftar Pustaka

Azijah, N. (2020). Wawancara dengan Ibu Nurul Azijah pada 03-03-2020 pukul

10.58 WIB bertempat di Kantor KSPPS BMT NU Jombang dan telah di Uji

(Uji Kesahihan Data) dengan wawancara ke-2 melalui Cetting WhatsApp

(M. Andika, Pewawancara)

Bahjatulloh, Q. M. (2011). Ekonomi Syariah: Kajian Pembiayaan Murabahah

antara Teori dan Praktek. Jurnal Muqtasid , Volume 2 Nomor 2, 281-303.

bmtnujombang.com. (2014, April 07). Dipetik Desember 21, 2019, dari

bmtnujombang.com

Imama, L. S. (2014). Konsep dan Implementasi Murabahah pada Produk

Pembiayaan Bank Syariah. Iqtishadia , Vol. 1 No. 2, 221-247.

Jannah, N. W. (2015). The Implementation of Murabahah bil Wakalah Financing in

BRI Syariah Unit Genteng Banyuwangi. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan

Syariah , Vol. 6 No. 1, 78-86.

Kalsum, U., & Saputra, E. R. (2016). Pernyataan Akad Wakalah Pada Pembiayaan

Murabahah (Studi Di BNI Syariah Cabang Kendari). Li Falah: Jurnal Studi

Ekonomi dan Bisnis Islam , Volume I, Nomor 1, 1-21.

Kurniawan, A., & Shomad, A. (2016). The Development Of Murabaha in

Indonesian Islamic Banks. Journal Homepage:

http://ojs.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee , 1-16.



147


Lubis, A. (2016). Aplikasi Murabahah dalam Perbankan Syariah. FITRAH: Jurnal

Kajian Ilmu-ilmu Keislaman , Vol. 02.

Martono, A. (2018). Is Islamic Banking Riba Free ? (Case Study : Murabaha

Contract). Economics and Accounting Journal , Vol. 1.

Mufidah, R. (2020). Wawancara dengan Rusydia Mufidah pada 06-01-2020 pukul

09.20 WIB bertempat di Kantor KSPPS BMT NU Jombang dan telah di Uji

(Uji Kesahihan Data) dengan wawancara ke-2 pada 03-03-2020 pukul 10.58

WIB di Kantor KSPPS BMT NU Jombang dan ke-3 melalui Cetting

WhatsApp (M. Andika, Pewawancara).

Muhammad, D. W., & Setyoningsih, E. V. (2018). Kajian Terhadap Akad

Murabahah dengan Kuasa Membeli dalam Praktek Bank Syariah. Jurnal

Media Hukum , VOL.25 NO.1, 93-101.

MUI, D. (2000). Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang Murabahah.

Musthofa, A. (2020). Wawancara dengan Bapak Agus Musthofa pada 04-03-2020

pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor KSPPS BMT NU Jombang dan telah

di Uji (Uji Kesahihan Data) dengan wawancara ke-2 melalui Cetting

WhatsApp (M. Andika, Pewawancara)

OJK, P. D. (2016). Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah. Jakarta:

Otoritas Jasa Keuangan.

Prabowo, B. A., & Jamal, J. B. (2017). Concept And Application Of Akad

Wakalah In Murabaha Financing In Islamic Banking (A Comparative Study

Between Indonesia And Malaysia). Diponegoro Law Review , 02 (01).

Shah, B. A., & Niazi, G. S. (2019). Issues in Contemporary Implementation of

Murabaha. Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE) , 6 (2), 1-24.

SOP, K. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kelambagaan KSPPS BMT NU

Jombang yang telah Terkonfirmasi dengan Ibu Rusydia Mufidah selaku

Manajer.

Muhammad Andika, Ach. Yasin, M. Syam’un Rosyadi ...

Documents

Transcript of Muhammad Andika, Ach. Yasin, M. Syam’un Rosyadi ...