KELOMPOK KERJA

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PROVINSI PAPUA TAHUN 2021

NO NAMA JABATAN KETERANGAN

1 Wilhelmus Pigai Ketua KI Provinsi Papua Ketua Tim Pokja

2 Andriani Wally, S.ST Wakil Ketua KI Provinsi Papua Anggota Tim Pokja

3 Joel Betuel Agaki Wanda, S.S Komisioner KI Provinsi Papua Anggota Tim Pokja

4 Henry Winston Muabuay, S.E Komisioner KI Provinsi Papua Anggota Tim Pokja

5 Syamsuddin Levi, S.Pd Komisioner KI Provinsi Papua Anggota Tim Pokja

6 Fientje Salomina Jarangga, S.E Eksternal Anggota Tim Pokja

7 Siti Akmianti, S.H Eksternal Anggota Tim Pokja

INFORMAN AHLI

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PROVINSI PAPUA TAHUN 2021

NO NAMA JABATAN UNSUR

1 Elias N. Bakai, SE Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi Pemerintah

2 Dr. Frans Pekey, M.Si Sekretaris Daerah Kota Jayapura Pemerintah

3 David Robert Wally Pelaku Usaha Lokal Pengusaha

4 Megiken Bangun, SE., M.Si Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Keerom Pemerintah

5 Eduard Agaki, S.Sos Koordinator Program Yayasan KIPRa Papua NGO/CSO

6 Paskalis Keagop Pimpinan Redaksi Suara Perempuan Papua Jurnalis

7 Dr. Oscar O. Wambrauw, SE., M.Sc Lektor Kepala dan Dosen Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Cendrawasih Akademisi

8 Rudi Waromi Ketua Gapensi Provinsi Papua Pengusaha

9 Yakoba Womsiwor, S.Sos., M.Si Direktur CV Canzone Pengusaha

1 https://papua.bps.go.id/publication/2021/02/26/aae8d17cd6f20e61a590d990/provinsi-papua-dalam-angka-

2021.html

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1 Profil Demografi Provinsi Papua

1.1.1. Sosial dan kependudukan

Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Nugini bagian

barat atau west New Guinea. Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat karena Papua

bisa merujuk kepada seluruh pulau Nugini termasuk belahan timur negara tetangga, east

New Guinea atau Papua Nugini. Provinsi ini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat

sejak tahun 1969 hingga 1973, namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh

Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap

digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua

sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi

Papua. Pada masa era kolonial Belanda, daerah ini disebut Nugini Belanda (Dutch New

Guinea). Kata Papua sendiri berasal dari bahasa melayu yang berarti rambut keriting,

sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli.

Pada tahun 2004, disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi

oleh pemerintah Indonesia bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian

baratnya menjadi Irian Jaya Barat yang sekarang menjadi Provinsi Papua Barat . Provinsi

Papua berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah utara, Negara Papua Nugini di

sebelah timur, Samudera Hindia, Laut Arafuru di sebelah selatan dan Provinsi Papua

Barat di sebelah barat.

Pada tahun 2020, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kantor WIlayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Papua merilis data luas wilayah Provinsi Papua yaitu

seluas 312.224,37 km2.1 Kota Jayapura merupakan ibukota Provinsi Papua. Provinsi

Papua terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota. Sebaran penduduk di Papua terlihat tidak

merata. Daerah dengan tingkat kepadatan tinggi adalah Kota Jayapura sebesar 309,02

jiwa per kilometer persegi luas wilayah. Adapun yang paling rendah di Kabupaten

Mamberamo Raya, hanya sebesar 0,80 jiwa per kilometer persegi.

2 https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-papua

Penduduk Provinsi Papua menurut hasil sensus penduduk (SP) 2020 sebanyak

4.303.707 jiwa. Dari jumlah itu, penduduk laki-laki sebanyak 2.294.813 orang atau 53,32

% dari total penduduk Papua. Sedangkan penduduk perempuan sebanyak 2.008.894

orang atau 46,68 %. Rasio jenis kelamin tercatat 114. Artinya terdapat 114 laki-laki untuk

setiap 100 perempuan. Laju pertumbuhan per tahun periode 2010-2020 sebesar 4,13 %.2

Hal ini yang menyebabkan Papua menghadapi periode Bonus Demografi dimana

penduduknya berada pada usia produktif sehingga dapat menjadi peluang untuk

mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Secara garis besar, penduduk Papua terdiri atas penduduk asli dan penduduk

pendatang. Penduduk asli Papua terdiri dari beragam etnik dan yang sudah teridentifikasi

sebanyak 257 kelompok etnik. Mereka hidup secara berkelompok dalam unit-unit kecil,

saling terpisah, dan memiliki adat, budaya, bahasa sendiri dan dialeg sendiri (200 – 700).

Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk,

Rasio jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010 dan 2020

Population, Population Growth Rate, Percentage Distribution of Population, Population Density, and

Population Sex Ratio by Regency/Municipality in Papua Province, 2010 and 2020

3 https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-papua#:~:text=Produk%20Domestik%20Regional

%20Bruto%20(PDRB, sebesar% 20Rp%2056%2C14%20juta.

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin di Provinsi Papua, 2020

Population by Age Group and Sex in Papua Province, 2020

1.1.2. Ekonomi dan Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua hampir menembus level

Rp 190 triliun dengan capaian riil 2019 sebesar Rp 189,716 triliun, sedangkan PDRB per

kapita sebesar Rp 56,14 juta.

Struktur perekonomian Papua masih bersifat ekstratif karena ditopang oleh sektor-

sektor primer seperti pertambangan sebesar 23,62 % dan pertanian 12,75 %. Adapun

peranan sektor industri manufaktur masih sangat kecil dalam komposisi PDRB, hanya

2,7 %, lebih rendah dibandingkan sektor-sektor jasa tersier seperti perdagangan (10,9 %),

transportasi dan pergudangan (6,76 %), informasi dan komunikasi (4,32 %), dan

administrasi pemerintahan (10,8 %).3

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua dalam rentang 9 tahun terakhir

cenderung fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan. Pada tahun 2019,

pertumbuhan ekonomi Papua sempat mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif

sebesar minus 15,27 %. Padahal setahun sebelumnya, tahun 2018, ekonomi Papua masih

tumbuh 7,37 %.

Terkontraksinya ekonomi Papua tersebut tampaknya dipengaruhi oleh turunnya

produksi PT Freeport Indonesia seperti disebut Kepala BPS Suhariyanto dalam laman

Kompas.com (5/2/2020). Pada tahun 2019, PT Freeport tengah melakukan pengalihan

sistem tambang menjadi tambang bawah tanah setelah sebelumnya mengadopsi sistem

tambang terbuka.

Nilai ekspor Papua pada Desember 2020 tercatat senilai 407,13 juta dolar AS atau

meningkat sebesar 7,23 % dibanding bulan sebelumnya senilai 379,69 juta dolar AS.

Ekspor nonmigas terbesar berupa bijih tembaga dan konsentrat, serta kayu dan barang

dari kayu.

Niai impor Papua pada Desember 2020 tercatat senilai 24,42 juta dolar AS, atau

meningkat 44,28 % bila dibandingkan dengan impor pada November 2020 senilai 16,93

juta dolar AS.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Papua Menurut Jenis Pendapatan di Provinsi Papua (ribu rupiah), 2017 – 2020

Actual Provincial Government of Papua Province Revenues by Kind of Revenues in Papua Province (thousand rupiahs), 2017

- 2020

1.1.3. Kekayaan Daerah

Secara topografi, wilayah Provinsi Papua terdiri dari wilayah dataran rendah,

pesisir, dan pegunungan yang terdiri atas tiga deretan pegunungan yaitu Pegunungan

Utara di lingkar luar, deretan Pegunungan Selatan di lingkar dalam, serta deretan

Pegunungan Tengah yang merupakan tepi dari The Australian Continent.

Sebagai wilayah yang dikelilingi laut dan berada di perairan bebas samudera

pasifik, Provinsi Papua juga memiliki beberapa pulau yang berbatasan dengan negara

lain. Terdapat dua daerah terluar di Papua yang wilayahnya berbatasan dengan perairan

negara Palau dan Australia, yaitu di Kabupaten Supiori dan Merauke.

Papua memiliki hutan seluas 32,75 juta hektar. Sekitar 81,14 persen dari luas lahan

di Papua berupa tutupan hutan yang mengandung kekayaan keanekaragaman hayati

begitu tinggi. Diperkirakan dalam hutan Papua terdapat 602 jenis burung (52 persen jenis

endemik), 223 jenis mamalia (58 persen jenis endemik), 223 jenis reptil (35 persen jenis

endemik) dan 1.030 jenis tumbuhan (55 persen jenis endemik) hidup di belantara Papua.

Wilayah Papua memang kaya akan potensi tambang yang meliputi minyak dan gas

bumi, emas, tembaga, batubara, nikel, pasir besi dan sebagainya. Potensi minyak dan gas

bumi selain terdapat di Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat yang kini dikelola British

Proteleum (BP), juga terdapat di Merauke yang menyimpan sekitar 14,4 kubik feet.

Sementara potensi emas dan tembaga terdapat di sebagian besar wilayah Papua.

Potensi emas dan tembaga tersebut baru sebagian yang dieksploitasi oleh PT Freeport

Indonesia di wilayah Grasberg Tembagapura, Mimika.

Adapun potensi batubara terdapat di Mamberamo, Teluk Bintuni, selatan Mimika

hingga Merauke dan sampai saat ini belum dieksploitasi.

Selain potensi pertambangan, Papua juga menyimpan kekayaan hutan berupa kayu

merbau alias kayu besi dengan kualitas terbaik. Sesuai data Dinas Kehutanan Provinsi

Papua, sekitar enam juta hektar hutan di Papua kaya dengan kayu merbau. Sementara

potensi hutan sagu di Papua mencapai 2,2 juta hektar.

Pada tahun 2020, produksi padi di Provinsi Papua sebesar 205.576,30 ton. Di tahun

yang sama, luas panen padi di Provinsi Papua sebesar 52.712,71 ha. Secara lebih lanjut,

produktivitas di Provinsi Papua pada tahun 2020 sebesar 39,00 ton/ha dan tercatat paling

besar di Kota Jayapura (39,97 ton/ha) dengan luas panen sebesar 52.712,71 ha.

Luas panen di Provinsi Papua pada tahun 2020 didominasi oleh tanaman kangkung

seluas 431 ha dengan luas panen terluas tercatat di Kota Jayapura seluas 155 ha. Namun

hasil produksi terbesar di tahun 2020 adalah tanaman tomat yang menghasilkan 37.783

kuintal.

Mahkota Dewa merupakan tanaman biofarmaka dengan hasil produksi terbesar di

Provinsi Papua pada tahun 2020 sebanyak 42.600 kg, serta kapulaga menjadi tanaman

biofarmaka dengan hasil produksi terendah yaitu sebanyak 596 kg.

Pada tahun 2020 luas perkebunan di Provinsi Papua tercatat sebesar 152.555 ha.

Sagu menjadi tanaman perkebunan luas lahan tertinggi yaitu 54.657 ha sehingga tanaman

ini juga menunjukkan hasil produksi tertinggi yaitu sebesar 67.913 ton. Sebaliknya lada

menjadi tanaman perkebunan dengan luas lahan terendah yaitu 42 ha, serta memberikan

hasil sebanyak 4 ton.

Hewan ternak di Provinsi Papua pada tahun 2020 didominasi oleh babi dengan

populasi sebanyak 994.827 ekor. Sapi potong menjadi populasi ternak terbesar kedua

dengan jumlah 111.604 ekor. Sebaliknya sapi perah menjadi populasi ternak terkecil di

Provinsi Papua dengan jumlah 20 ekor.

Secara keseluruhan, jumlah populasi unggas di Provinsi Papua pada tahun 2020

mencapai 18.455.650 ekor. Secara rinci, populasi unggas terbesar adalah ayam pedaging

dengan jumlah populasi mencapai 6.026.777 ekor. Sebaliknya merpati menjadi ungags

dengan populasi terendah yaitu 3.906 ekor.

Hasil produksi daging di Provinsi Papua tahun 2020 menunjukkan daging babi

menjadi hasil produksi daging terbesar sebanyak 9.225.229 kg diikuti oleh sapi potong

sebesar 3.826.799 kg. Sedangkan hasil produksi daging kuda hanya sebesar 1.695 kg.

Pada produksi daging unggas, tahun 2020 di Provinsi Papua didominasi oleh ayam buras

sebanyak 4.900.652 kg. Sedangkan yang terendah adalah produksi daging puyuh

sebanyak 3.205 kg. Produksi hasil perikanan tangkap di Provinsi Papua tahun 2019 ada

sebanyak 220.929 ton. Produksi hasil perikanan tangkap tertinggi terdapat di Kota

Jayapura sebanyak 56.762 ton. Sedangkan, produksi hasil perikanan budidaya di Provinsi

Papua pada tahun 2019 ada sebanyak 23.474 ton hasil pembesaran, 5.617.000 ekor hasil

pembenihan, serta 14.000 ekor merupakan ikan hias.

Di sektor pariwisata, potensi pariwisata yang dimiliki provinsi Provinsi Papua

hampir terlengkap di Indonesia. Alam yang dimilikinya masih asli, budaya yang khas

dan unik, minat khusus bahari yang tak kalah menarik dengan daerah lain di Indonesia.

Papua menawarkan potensi wisata unik yang berbeda dari wilayah Indonesia

lainnya. Mulai dari Danau Sentani, Taman Nasional Wasur di Merauke dengan berbagai

spesies mamalia, Taman Nasional Lorents yang dikenal sebagai situs alam warisan dunia

yang memiliki kurang lebih 43 jenis ekosistem, Taman Nasional Teluk

cenderawasih, Puncak Cartenz yang merupakan kawasan daerah tropis yang memiliki

gletser dan danau Habema yang menakjudkan, dihiasi padang rumput alpin dan rawa-

rawa.

Tak ketinggalan pula, Papua memiliki potensi budaya yang biasanya ditampilkan

pada Festival Lembah Baliem dan Asmat serta kegiatan pariwisata lainnya

berupa Trekking, Hiking, Hunting, dan Adventuring.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha

di Provinsi Papua (miliar rupiah), 2016 – 2020

Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Price by Industry in Papua Province

(billion rupiahs), 2016 – 2020

1.1.4.Profil Media

Masa reformasi, yang ditandai pencabutan aturan SIUPP (Surat Izin Usaha

Penerbitan Pers), sampai juga ke Papua. Sejumlah penggiat lembaga swadaya

masyarakat yang tergabung di Forum Kerja Sama LSM Papua menerbitkan Jujur Bicara

(Jubi) yang isinya lebih bersifat advokasi. Gaya penulisan ini memperkaya khasanah

jurnalistik di Papua, yang sebelumnya diisi Tifa Papua (mingguan) dan Cenderawasih

Pos (harian).

Selain Jubi, terbit puluhan media lokal lain. Sejak reformasi, di Papua tercatat ada

puluhan media cetak, baik harian dan mingguan. Jumlah ini belum termasuk media

online, radio dan televisi lokal. Puluhan media lokal ini tumbuh, berkembang dan beredar

di wilayah daerah masing-masing. Ada tiga wilayah di Provinsi Papua yang pertumbuhan

media lokalnya cukup berkembang, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, dan

Kabupaten Merauke.

Seiring jumlah media bertambah, jumlah wartawan di Papua juga mengikuti.

Apalagi, selain wartawan media lokal, tapi juga hampir semua koresponden media

nasional, dari cetak, elektronik, hingga online ada di Papua. Bahkan kini tiga organisasi

wartawan di Indonesia hadir juga di Papua, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI),

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Perkembangan media yang semakin maju saat ini, juga membuat dunia cetak

perlahan-lahan mulai beralih ke dunia digital dan elektronik. Semakin banyaknya

perusahaan perusahaan media memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat di dunia

media massa.

1.1.5.Badan Publik

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang

fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian

atau seluruh dananya bersumber dari dari anggaran pendapatan dan belanja negara,

dan/atau anggaran belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian

atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau

anggaran pendapatan dan belanja nasional, dan/atau sumbangan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Papua terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD),

lembaga vertikal termasuk di dalamnya organisasi non pemerintah adalah badan publik

yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan

informasi publik yang berada di bawah kewenangannya dengan akurat, benar, dan tidak

menyesatkan kepada masyarakat. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan

sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan

efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Dalam memenuhi hak setiap orang atas

informasi publik, Badan Publik wajib mempertimbangkan secara tertulis baik

pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan

negara. Tidak kalah penting, dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, Badan Publik

dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik. Badan Publik

di Papua terdiri atas:

- 34 OPD Provinsi

- 28 Kabupaten dan 1 Kota

- BUMD

- Partai Politik, Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU, BAWASLU)

- Lembaga Peradilan: PN, PA, PT, PTA, PTUN

- Badan Vertikal perwakilan Papua : BPS, BPK, BPN, Kementrian Hukum dan HAM,

Kementrian Agama

Untuk mengetahui alamat link website OPD di Papua dapat diakses di

https://papua.go.id/

1.2. Fakta dan Peristiwa

Fakta dan peristiwa yang terkait dengan keterbukaan informasi di Papua sepanjang

tahun 2020, terhitung mulai 01 Januari s.d 31 Desember 2020 yang terdokumentasi di

media online.

1. Permintaan Informasi Publik Adalah Hak Untuk Tahu

https://walhipapua.org/2020/11/09/permintaan-informasi-publik-adalah-hak-

untuk-tahu/

2. Membangun hubungan kerjasama kehumasan di era transparansi

https://www.papuabangkit.com/2020/12/07/membangun-hubungan-kerjasama-

kehumasan-di-era-transparansi/

3. Keterbukaan Informasi Publik di Papua harus dilakukan secara konsisten

https://kilaspapua.com/provinsi-papua/keterbukaan-informasi-publik-di-papua-

harus-dilakukan-secara-konsisten/

4. Akses Informasi di Tanah Papua : Tantangan dan Harapan Keterbukaan Informasi

Publik – KATALOGUE BEM FISIP UI 2020

https://bem.fisip.ui.ac.id/akses-informasi-di-tanah-papua-tantangan-dan-harapan-

keterbukaan-informasi-publik-katalogue-bem-fisip-ui-2020/

5. Keterbukaan Informasi Publik Pemprov sudah baik

https://www.ceposonline.com/2020/09/29/keterbukaan-informasi-publik-

pemprov-sudah-baik/

6. Agar penggunaan anggaran negara transparan, Pemda Kabupaten Jayapura

gandeng Komisi Informasi Provinsi Papua

https://news.okezone.com/read/2020/06/14/1/2229963/agar-penggunaan-

anggaran-negara-transparan-pemda-kabupaten-jayapura-gandeng-komisi-

informasi-papua

7. Menuntut keterbukaan PUPR atas proyek jalan trans Papua

https://www.walhi.or.id/menuntut-keterbukaan-pupr-atas-proyek-jalan-trans-

papua

8. Komisi Informasi Provinsi Papua minta kebijakan relaksasi kontekstual

disosialisasikan

https://kumparan.com/bumi-papua/komisi-informasi-papua-minta-kebijakan-

relaksasi-kontekstual-disosialisasikan-1tYGtIy7Irz

9. ‘Masih jauh’ keterbukaan informasi di Biak Numfor

https://www.celebesta.com/2020/10/01/masih-jauh-keterbukaan-informasi-di-

biak-numfor/

10. Amnesty International Indonesia : Ungkap data pasien corona langgar hak privasi

https://kabar24.bisnis.com/read/20200307/15/1210284/amnesty-international-

indonesia-ungkap-data-pasien-corona-langgar-hak-privasi

11. Pemprov Papua raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020

https://jubi.co.id/pemprov-papua-raih-panugerah-keterbukaan-informasi-publik-

2020/

12. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020, Pemprov Papua Raih Kategori

“Menuju Informatif”

https://kabarpapua.co/anugerah-keterbukaan-informasi-publik-2020-pemprov-

papua-raih-kategori-menuju-informatif/

13. Keterbukaan Informasi Publik dan Percepatan Reformasi Birokrasi

https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--keterbukaan-informasi-publik-dan-

percepatan-reformasi-birokrasi---

BAB II

SURVEI INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DI PROVINSI PAPUA

2.1. Lingkungan Fisik dan Politik

2.1.1.Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut

No. Dimensi Indikator Sub Indikator Nilai/Skor Rata-

Rata IA1 IA2 IA3 IA4 IA5 IA6 IA7 IA8 IA9

1 Lingk.

Fisik/Politik

Kebebasan Mencari

Informasi Tanpa

Rasa Takut

Sejauh mana hukum dan

kebijakan mengakui hak

dasar warganegara untuk

mengakses informasi di

wilayah ini

75 56 59 65 90 59 80 85 50 68,78

2

Sejauh mana Badan Publik

lebih banyak memiliki

informasi yang dikecualikan dibandingkan informasi

terbuka

80 58 31 50 85 60 30 86 30 56,67

3 Sejauh mana masyarakat dapat mencari dan meminta

informasi tanpa rasa takut

70 50 30 50 75 70 30 90 50 57,22

4

Sejauh mana publik dapat

menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka

untuk umum guna

memperoleh informasi publik

65 65 65 70 75 70 30 90 50 64,44

5

Sejauh mana keberadaan

peraturan atau kebijakan

yang melarang publik untuk

mendapatkan informasi

publik

65 55 65 65 75 75 30 91 50 63,44

6

Sejauh mana pers bebas

mencari dan menyebarkan

informasi publik

70 54 31 80 80 90 30 91 80 67,33

7

Sejauh mana penyediaan

informasi publik bersifat

terbuka untuk umum tanpa diskriminasi

60 60 31 70 85 59 30 90 50 59,44

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadapn 9 informan ahli yang terpilih oleh Tim

Pokja Daerah Provinsi Papua terhadap indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut

rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator berkisar antara nilai 30 – 91. Dengan nilai

total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 62,48 (hasil ini masuk kategori sedang). Hal ini

menggambarkan bahwa masih ada Badan publik di Papua yang penyediaan informasi publik

oleh mereka berjalan kurang optimal dan tidak dapat sepenuhnya memberi layanan bagaimana

informasi itu dapat diakses dan diterima oleh warga masyarakat. Sebagai penyedia informasi,

Undang-Undang beserta turunan regulasinya mengatur benar apa dan bagaimana penyedia

informasi harus menyiapkan diri dengan berbagai prasyarat dan mekanisme, sehingga

memudahkan warga masyarakat mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang menjadi

kebutuhannya.

2.1.2. Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari

pemerintah

No. Dimensi Indikator Sub Indikator Nilai/Skor Rata-

Rata IA1 IA2 IA3 IA4 IA5 IA6 IA7 IA8 IA9

8

Akses atas informasi

dan diseminasi

informasi badan

publik, terutama

informasi dari

pemerintah

Sejauh mana badan

publik menyediakan

informasi yang wajib diumumkan secara

serta merta

80 63 80 50 75 60 80 88 80 72,89

9

Sejauh mana badan

publik menyediakan

informasi publik yang bersifat terbuka

70 63 35 55 85 70 30 85 80 63,67

10

Sejauh mana badan publik menolak

memberikan informasi

publik yang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan

perundangan

80 54 31 51 85 80 30 70 50 59,00

11

Sejauhmana badan publik menyampaikan

informasi publik setiap

6 bulan sekali

60 50 31 60 85 70 30 70 80 59,56

12

Sejauh mana Badan

Publik melayani

permohonan informasi publik

70 50 31 60 85 80 50 81 80 65,22

13

Sejauh mana badan

publik menyampaikan

informasi publik secara cepat

65 50 31 59 85 80 50 80 80 64,44

14

Sejauh mana badan

publik menyampaikan informasi publik tepat

waktu sesuai dengan

ketentuan dalam UU No.14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan

Informasi Publik

60 50 31 50 85 70 30 85 80 60,11

15

Sejauh mana badan

publik menyampaikan informasi publik

kepada pemohon informasi dengan

biaya ringan terkait

penggandaan dokumen

60 60 31 65 85 90 90 90 80 72,33

16

Sejauh mana badan

publik menyampaikan informasi publik

dengan cara mudah

70 56 31 50 85 80 50 87 80 65,44

17

Sejauh mana badan

publik menyampaikan

informasi publik dengan cara sederhana

70 50 31 55 85 85 50 89 80 66,11

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan ahli yang terpilih oleh Tim Pokja

Daerah Papua terhadap indikator akses atas infomasi dan diseminasi informasi badan publik,

terutama informasi dari pemerintah rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator

berkisar antara nilai 30 – 90. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 64,88

(hasil nilai kategori sedang). Hal ini menggambarkan jika dilihat adanya dua orang informan

ahli yang merupakan perwakilan NGO/CSO dan pengusaha lokal (masyarakat) memberikan

nilai yang buruk terkait penyampaian informasi secara berkala badan publik dengan

mempertimbangkan asas cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana.

Penyampaian informasi ini semaksimal mungkin dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan

mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Jika perlu gunakan bahasa daerah setempat agar

mudah dipahami dan tidak asing bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami isi dan

maksud, serta tujuan dari informasi yang mereka peroleh, dengan demikian informasi yang disusun

dan dipublikasikan tidak hanya sekedar formalitas untuk melaksanakan UU KIP, tetapi memang

dapat sebenar-benarnya diterima dan dimengerti oleh masyarakat, dan menjadikan masyarakat

sebagai masyarakat yang informatif.

2.1.3. Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbarui

No. Dimensi Indikator Sub Indikator Nilai/Skor Rata-

Rata IA1 IA2 IA3 IA4 IA5 IA6 IA7 IA8 IA9

18

Ketersediaan

informasi yang

akurat,

jelas/terpercaya

Sejauh mana akurasi

informasi yang disediakan Badan

Publik dan/atau Pejabat Publik

60 63 35 55 85 80 100 89 90 73,00

19 Sejauh mana hak akses informasi publik antar

Badan Publik Negara

70 63 32 50 90 70 40 80 80 63,89

20

Sejauh mana Badan Publik melaporkan

layanan informasi

publiknya setiap tahun kepada masyarakat

60 60 55 60 85 70 50 85 90 68,33

21

Sejauh mana badan

publik membuat dan memutakhirkan Daftar

Informasi Publik

(DIP) yang mereka miliki

50 60 33 50 75 70 50 75 90 61,44

22

Sejauh mana badan publik membuat dan

memutakhirkan dan

Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)

yang mereka miliki

60 60 31 49 75 70 30 75 80 58,89

23

Sejauh mana tersedia

program pelatihan bagi para Pejabat Pengelola

Informasi dan

Dokumentasi (PPID) terkait keterbukaan

informasi publik

50 60 60 40 85 70 50 65 80 62,22

24

Sejauh mana Komisi

Informasi pada semua

tingkatan menyampaikan

laporan implementasi

UU KIP kepada Presiden/DPR/Gubern

ur/DPRD/Bupati/Wali

kota

40 50 79 60 95 70 50 80 100 69,33

25

Sejauh mana publik mendapatkan manfaat

dari informasi publik

untuk pemberdayaan kapasitas politik dan

sosial kemasyarakatan

60 80 59 50 85 60 90 78 50 68,00

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan ahli yang terpilih oleh Tim Pokja

Daerah Papua terhadap indikator ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan

terbarui rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator berkisar antara nilai 30 – 100.

Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 65,54 (hasil nilai kategori sedang).

Adanya informan ahli yang merupakan perwakilan jurnalis dan pengusaha lokal (masyarakat)

memberikan nilai yang buruk terkait pemutakhiran Daftar Informasi Publik pada Badan Publik.

2.1.4. Partisipasi publik

No. Dimensi Indikator Sub Indikator Nilai/Skor Rata-

Rata IA 1 IA 2 IA 3 IA 4 IA 5 IA 6 IA 7 IA 8 IA 9

26 Partisipasi

publik

Sejauh mana

masyarakat aktif mengakses informasi

publik dari badan

publik yang ada

70 80 31 61 75 80 30 78 50 61,67

27

Sejauh mana

masyarakat terlibat

dalam proses

pengambilan kebijakan publik

75 60 35 65 75 80 50 88 50 64,22

28

Sejauh mana

keterlibatan

masyarakat dalam mewujudkan tata

kelola pemerintahaan

yang baik pada badan publik

85 60 32 50 75 70 30 80 50 59,11

29

Sejauh mana

masyarakat secara

aktif terlibat pemantauan dan

pelaporan badan

publik yang tidak sesuai dengan

ketentuan UU KIP

kepada Komisi Informasi

85 60 85 52 95 85 80 75 50 74,11

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan ahli yang terpilih oleh Tim Pokja

Daerah Papua terhadap indikator partisipasi publik rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub

indikator berkisar antara nilai 30 – 95. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut

sebesar 64,78 (hasil nilai kategori sedang). Adanya informan ahli yang merupakan perwakilan

jurnalis dan pengusaha lokal (masyarakat) memberikan nilai yang buruk terkait peran

masyarakat secara aktif terlibat pemantauan dan pelaporan badan publik yang tidak sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik kepada Komisi Informasi. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin

terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin

dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan

untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan

Informasi Publik.

2.1.5. Literasi publik atas hak keterbukaan informasi

No. Dimensi Indikator Sub Indikator Nilai/Skor Rata-

Rata IA 1 IA 2 IA 3 IA 4 IA 5 IA 6 IA 7 IA 8 IA 9

30

Literasi publik

atas hak

keterbukaan

informasi

Sejauh mana badan

publik ikut terlibat

mensosialisasikan keterbukaan informasi

publik

65 60 85 59 85 70 50 50 50 63,78

31

Sejauh mana badan

publik membuat

kegiatan literasi agar masyarakat memahami

isu keterbukaan

informasi publik

65 38 33 59 85 60 30 56 50 52,89

32

Sejauh mana badan

publik menganggarkan kegiatan literasi publik

dalam anggaran

belanja/kerja

60 30 31 40 75 70 30 60 50 49,56

33

Sejauh mana Komisi

Informasi dan/atau

Badan Publik diberi tanggung jawab penuh

untuk

mensosialisasikan hak atas informasi

50 80 60 59 95 70 80 85 50 69,89

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan ahli yang terpilih oleh Tim Pokja

Daerah Papua terhadap indikator literasi publik atas hak keterbukaan informasi rata-rata nilai

yang diperoleh di setiap sub indikator berkisar antara nilai 30 – 95. Dengan nilai total rata-rata

untuk indikator tersebut sebesar 59,03 (hasil nilai kategori buruk). Adanya informan ahli yang

merupakan perwakilan jurnalis dan pengusaha lokal (masyarakat) memberikan nilai yang

buruk atas kegiatan literasi yang dilakukan badan publik terkait pemahaman isu keterbukaan

informasi publik. Penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada

setiap badan publik dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi

digital serta media baru dan dengan melakukan edukasi literasi digital kepada masyarakat.

Sehingga, masyarakat dapat membedakan mana berita yang akurat dan mana yang tidak.

2.1.6. Proposionalitas pembatasan keterbukaan informasi

No. Dimensi Indikator Sub Indikator Nilai/Skor Rata-

Rata IA 1 IA 2 IA 3 IA 4 IA 5 IA 6 IA 7 IA 8 IA 9

34

Proposionalitas

Pembatasan

Keterbukaan

Informasi

Sejauh mana badan

publik menolak

memberikan informasi publik yang tidak

sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan

60 30 85 60 85 80 30 87 20 59,67

35

Sejauh mana dampak

dari tindakan yang dilakukan Komisi

Informasi terhadap

badan publik yang sengaja

membatasi/menyampai

kan informasi tidak sesuai dengan UU KIP

atau menutup

informasi

60 58 65 60 85 70 100 80 50 69,78

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan ahli yang terpilih oleh Tim Pokja

Daerah Papua terhadap indikator proposionalitas pembatasan keterbukaan informasi rata-rata

nilai yang diperoleh di setiap sub indikator berkisar antara nilai 20 – 100. Dengan nilai total

rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 64,72 (hasil nilai kategori sedang). Hal ini

menggambarkan jika dilihat walaupun adanya informan ahli yang merupakan perwakilan

pengusaha memberikan nilai yang buruk atas penolakan informasi yang dilakukan badan

publik. Namun secara umum, masyarakat mengetahui tidak adanya pembatasan akses terhadap

informasi publik.

2.2. Lingkungan Ekonomi

2.2.1. Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi

No. Dimensi Indikator Sub Indikator Nilai/Skor Rata-

Rata IA 1 IA 2 IA 3 IA 4 IA 5 IA 6 IA 7 IA 8 IA 9

36 Lingk. Ekonomi

Berbiaya

ringan dan

cepat untuk

mendapatkan

informasi

Sejauh mana prinsip berbiaya ringan

terkait permintaan informasi dari

masyarakat kepada

badan publik terlaksana

60 68 31 65 85 90 80 90 50 68,78

37

Sejauh mana badan

publik mempraktekkan

prinsip cepat terkait

permintaan

informasi publik

dari masyarakat

60 50 31 55 85 75 59 80 50 60,56

38

Sejauh mana badan publik

menggunakan

dukungan perangkat teknologi dalam

menyediakan

informasi publik

80 66 31 55 95 80 31 80 57 63,89

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan ahli yang terpilih oleh Tim Pokja

Daerah Papua terhadap indikator biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi rata-

rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator berkisar antara nilai 31 – 95. Dengan nilai total

rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 64,41 (hasil nilai kategori sedang). Secara umum,

masyarakat sudah mengetahui bahwa terhadap permintaan salinan informasi dikenakan biaya

yang ringan karena dapat diakses melalui website di masing-masing badan publik.

2.2.2. Tata Kelola Informasi Badan Publik

No. Dimensi Indikator Sub Indikator Nilai/Skor Rata-

Rata IA 1 IA 2 IA 3 IA 4 IA 5 IA 6 IA 7 IA 8 IA 9

39

Tata kelola

informasi

badan publik

Sejauh mana badan

publik memiliki Pejabat Pengelola

Informasi dan

Dokumentasi (PPID) /petugas

informasi yang

bertugas khusus untuk

mengoptimalkan

pelayanan informasi publik

70 65 31 60 85 80 59 70 60 64,44

40

Sejauh mana

kepatuhan badan

publik terhadap hasil sengketa

informasi yang telah

diputuskan oleh Komisi Informasi

60 67 31 59 85 70 100 80 50 66,89

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan ahli yang terpilih oleh Tim Pokja

Daerah Papua terhadap indikator tata kelola informasi badan publik nilai rata-rata untuk setiap

sub indikator terhadap badan publik yang memiliki PPID 64,44 (hasil nilai kategori sedang)

sedangkan kepatuhan terhadap hasil putusan sengketa informasi nilai rata-ratanya 66,89 (hasil

nilai kategori sedang). Untuk total rata-rata indikator ini sebesar 65,67 (hasil nilai kategori

sedang). Secara umum, masyarakat sudah mengetahui bahwa tata kelola informasi badan

publik sudah cukup baik. Dapat dilihat dari data penyelesaian sengketa informasi yang telah

diselesaikan di komisi informasi tidak ada yang diajukan gugatan ke PTUN/PN.

2.2.3. Dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah

No. Dimensi Indikator Sub Indikator Nilai/Skor Rata-

Rata IA 1 IA 2 IA 3 IA 4 IA 5 IA 6 IA 7 IA 8 IA 9

41

Dukungan

Anggaran bagi

Pengelolaan

Informasi

Publik

Sejauh mana

terdapat peningkatan

anggaran yang

diberikan kepada Komisi Informasi

70 50 35 50 85 70 100 70 50 64,44

42

Sejauh mana

terdapat peningkatan

anggaran dari

badan publik bagi pengelolaan

informasi publik

70 60 35 60 75 70 100 70 0 60,00

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan ahli yang terpilih oleh Tim Pokja

Daerah Papua terhadap indikator dukungan anggaran bagi pengelolaan informasi publik nilai

rata-rata untuk setiap sub indikator terhadap peningkatan anggaran yang diberikan kepada

Komisi Informasi 64,44 (hasil nilai kategori sedang) sedangkan peningkatan anggaran dari

badan publik bagi pengelolaan informasi publik nilai rata-ratanya 60,00 (hasil nilai kategori

sedang). Untuk total rata-rata indikator ini sebesar 62,22 (hasil nilai kategori sedang).

Peningkatan anggaran yang diberikan kepada Komisi Informasi Provinsi Papua tidak menentu

grafiknya dan selalu berubah nilai. Secara umum, tidak ada peningkatan anggaran untuk

optimalisasi pelayanan informasi publik di badan publik.

2.2.4. Kemanfaatan informasi bagi publik

No. Dimensi Indikator Sub Indikator Nilai/Skor Rata-

Rata IA 1 IA 2 IA 3 IA 4 IA 5 IA 6 IA 7 IA 8 IA 9

43

Kemanfaatan

informasi Bagi

Publik

Sejauh mana

masyarakat secara

aktif mengajukan permohonan atas

informasi publik

60 50 65 55 85 80 100 80 100 75,00

44

Sejauh mana

partisipasi masyarakat dalam

mempromosikan

keterbukaan informasi publik

65 50 85 40 85 90 80 65 50 67,78

45

Sejauh manakah

informasi

digunakan untuk perbaikan

kebijakan publik,

penentuan calon calon pejabat

publik, dan

alokasi sumber daya publik

65 50 35 55 75 90 80 80 50 64,44

46

Sejauh manakah

keterbukan informasi di

daerah ikut

berperan meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

80 53 65 60 85 80 100 80 50 72,56

47

Sejauh manakah

keterbukan

informasi di

daerah ini ikut

berperan mengurangi angka

kemiskinan

70 53 60 65 85 80 31 80 50 63,78

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 9 informan ahli yang terpilih oleh Tim Pokja

Daerah Papua terhadap indikator kemanfaatan informasi bagi publik rata-rata nilai yang

diperoleh di setiap sub indikator berkisar antara nilai 31 – 100. Dengan nilai total rata-rata

untuk indikator tersebut sebesar 68,71 (hasil nilai kategori sedang). Hal ini terbukti dengan

bahwa sebagian dari masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban serta keterlibatannya

dalam keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan kesejahteraan dan cukup aktif dengan

mengajukan permohonan informasi publik kepada badan publik yang kemudian berujung

kepada sengketa informasi di Komisi Informasi.

2.2.5. Keberagaman kepemilikan media

No. Dimensi Indikator Sub Indikator Nilai/Skor Rata-

Rata IA 1 IA 2 IA 3 IA 4 IA 5 IA 6 IA 7 IA 8 IA 9

48

Keberagaman

kepemilikan

media

Sejauh mana di

daerah ini terdapat

keberagaman

kepemilikan perusahaan pers

(cetak,

penyiaran, dan siber)

65 63 60 50 59 90 79 88 50 67,11

49

Sejauh mana di

daerah terdapat media pers

yang

independen dari

pemilik

70 60 60 59 75 70 100 70 75 71,00

50

Sejauh mana di

daerah terdapat media pers

yang

independen dari sisi finansial

dari badan

publik

70 50 65 50 75 70 100 90 50 68,89

Beberapa informan ahli memberikan nilai buruk terkait sub indikator isu kepemilikan

perusahaan pers, namun dari pengusaha lokal memberikan nilai maksimal untuk sub indikator

mengenai media pers yang independen jauh dari intervensi pemilik usaha, sehingga rata- rata

total indikator ini sebesar 69,00 (kategori nilai sedang).

2.2.6. Keberpihakan media pada keterbukaan informasi

No. Dimensi Indikator Sub Indikator Nilai/Skor Rata-

Rata IA 1 IA 2 IA 3 IA 4 IA 5 IA 6 IA 7 IA 8 IA 9

51

Keberpihakan

Media Pada

Keterbukaan

Informasi

Sejauh mana pemberitaan

media berpihak

pada kepentingan

publik

80 80 65 65 85 60 100 81 35 72,33

52

Sejauh mana media pers ikut

mempromosikan

/ mendorong keterbukaan

informasi publik

80 65 60 60 90 80 79 85 50 72,11

53

Sejauh mana media

memberitakan

sengketa informasi publik

70 50 60 59 75 70 100 80 50 68,22

54

Sejauh mana

media memanfaatkan

informasi publik

dalam pemberitaan

75 80 65 61 85 80 30 85 50 67,89

Terhadap indikator keberpihakan media pada keterbukaan informasi publik salah satu

perwakilan Informan Ahli dari unsur jurnalis memberikan penilaian yang buruk dalam sub

indikator media memberitakan sengketa informasi publik. Sehingga hasil nilai rata-ratanya

menjadi 70,14 (kategori nilai sedang). Sejauh ini media dianggap sebagai salah satu sarana

belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa. Media juga dianggap sebagai cermin berbagai

peristiwa yang ada di masyarakat. Terlihat masih adanya tindakan intervensi dalam

pemberitaan. Untuk perlu adanya sinkronisasi antara undang-undang keterbukaan informasi

publik (UU KIP) dengan undang-undang kebebasan pers.

2.2.7. Transparansi

No. Dimensi Indikator Sub Indikator Nilai/Skor Rata-

Rata IA 1 IA 2 IA 3 IA 4 IA 5 IA 6 IA 7 IA 8 IA 9

55 Transparansi

Sejauh mana

badan publik

mempublikasikan biaya yang

diberikan pada

pejabat publik

65 50 31 61 50 80 50 85 50 58,00

56

Sejauh mana

pemerintah/pemer

intah daerah terbuka atas

rencana-rencana/

kebijakan ekonomi dan

pengelolaan

anggaran publik

60 50 31 61 85 60 31 90 50 57,56

57

Sejauh mana

badan publik

menerapkan prinsip

keterbukaan atas

pengelolaan pengadaan barang

dan jasa

65 50 31 61 95 70 50 90 50 62,44

Indikator transparansi terhadap publikasi biaya perjalanan dinas pejabat dinilai oleh sebagian

besar informan ahli dalam survey ini buruk. Indikator transparansi jika dilihat dari nilai yang

diberikan oleh informan ahli yang berasal dari perwakilan unsur NGO/CSO dan pengusaha

local (masyarakat) dengan nilai buruk. Terbukti dengan beberapa sengketa informasi publik

yang teregister di Komisi Informasi Provinsi Papua terkait penggunaan anggaran bahwa belum

optimalnya badan publik dalam keterbukaan informasi publik. Nilai rata-rata dalam indikator

transparansi ini adalah 59,33 (kategori nilai buruk).

2.3. Lingkungan Hukum

No. Dimensi Indikator Sub Indikator Nilai/Skor Rata-

Rata IA1 IA2 IA3 IA4 IA5 IA6 IA7 IA 8 IA9

58 Lingk.

Hukum

Jaminan hukum

terhadap akses atas

informasi publik

Apakah terdapat

peraturan atau

kebijakan daerah yang menghambat /

menjamin

kebebasan mendapatkan

informasi publik

65 50 60 60 85 65 100 95 100 75,56

59

Kebebasan

Menyebarluaskan

Informasi

Sejauh mana terdapat ancaman

hukum /

kriminalisasi terhadap warga yang

menyebarkan

informasi publik

70 80 31 55 85 60 100 90 0 63,44

60 Perlindungan bagi

pemohon informasi

publik

Sejauh mana daerah

memiliki peraturan

yang menjamin kebebasan /

menghambat

kebebasan mencari informasi publik

75 79 60 60 95 70 100 95 75 78,78

61

Kebebasan Dari

Penyalahgunaan

Informasi

Sejauh manakah

terjadi proses permohonan

informasi dengan cara-cara yang

bertentangan dengan

hukum pidana

70 80 65 60 90 70 31 86 75 69,67

62

Sejauh manakah

terjadi penyalahgunaan atas

informasi yang

diperoleh pemohon informasi

60 78 60 60 85 70 31 86 75 67,22

63

Sejauh mana aparat penegak hukum

memproses secara

hukum kepada setiap orang/Badan

Hukum yang dengan

sengaja bertindak untuk merusak hak

atas informasi,

termasuk melalui penghancuran

informasi yang tidak sah

80 88 59 61 75 70 50 88 50 69,00

2.3.1. Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik

Indikator ini mendapat nilai rata-rata kategori baik dari hasil survey hal ini berdasarkan data

yang dimiliki Komisi Informasi Provinsi Papua hampir semua badan publik di lingkup

Pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan peraturan yang menjamin kebebasan

mendapatkan informasi publik, hal ini pun dijamin oleh UUD 1945 pasal 28 F. Sehingga nilai

total rata-rata indikator ini sebesar 75,56 masuk kategori penilaian sedang.

2.3.2. Kebebasan menyebarluaskan informasi

Terhadap indikator ini mendapat nilai rata-rata kategori sedang karena sebagian masyarakat

belum mengetahui dalam UU KIP ada sanksi pidana bagi masyarakat yang menyebarkan

informasi publik dengan cara-cara yang tidak benar, hanya saja untuk perwakilan NGO/CSO

dan pengusaha memberikan nilai buruk. Sehingga nilai total rata-rata indikator ini sebesar

63,44 masuk kategori penilaian sedang.

2.3.3. Perlindungan bagi pencari informasi

Pengaturan perlindungan hak atas informasi publik setelah UU KIP dan keberadaan peraturan

daerah tentang pelayanan informasi publik yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban

pemohon informasi dan badan publik serta adanya maklumat pelayanan informasi publik

menjadi komitmen badan publik untuk memberikan pelayanan dengan baik dan tanpa

membedakan suku ras dan agama, selama pemohon informasi mempunyai tujuan permohonan

yang jelas dan memunyai bukti identitas diri yang sah sebagai warga negara Indonesia maka

akses memperoleh informasi akan diberikan seluas-luasnya. Pemenuhan informasi publik

secara terbuka dan jujur akan berkontribusi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang

baik (good governance).Hal inilah yang menyebabkan nilai total rata-rata indikator ini sebesar

78,78 masuk kategori sedang.

2.3.4. Kebebasan dari penyalahgunaan informasi

Dari 9 informan ahli kebanyakan memberikan nilai baik terhadap indikator ini sehingga nilai

total rata-rata mendapatkan nilai 68,63 kategori sedang. Di Provinsi Papua, kasus dimana ada

oknum pemohon informasi LSM yang melakukan permohonan informasi dengan itikad tidak

baik, yakni permohonan informasi tersebut dilakukan dalam jumlah besar, ke beberapa badan

publik dalam waktu yang bersamaan, dan tidak ada relevansi antara permohonan yang diajukan

dengan tujuan permohonan itu sendiri. Bahkan Komisi Informasi Provinsi Papua pernah

menghentikan proses penyelesaian sengketa informasinya. Masa blacklist LSM tersebut adalah

1 (satu) tahun dan berakhir di bulan April 2020. Pengajuan sengketa yang diajukan oleh LSM

tersebut, kami batasi.

2.3.5. Perlindungan hukum bagi whistleblower

No. Dimensi Indikator Sub Indikator Nilai/Skor Rata-

Rata IA1 IA2 IA3 IA4 IA5 IA6 IA7 IA 8 IA 9

64

Perlindungan

hukum bagi

whistleblower

Sejauh manakah

perlindungan hukum terhadap

pelapor/whistleblower

diterapkan di daerah ini

80 50 59 60 75 80 100 80 50 70,44

65

Sejauh mana

pelapor/whistleblower/justicecollabolator

yang dengan itikad

baik dilindungi dari pemberian sanksi,

karena

mengungkapkan informasi yang

dikecualikan

70 50 60 65 75 80 100 65 100 73,89

66

Sejauh mana terdapat

pihak yang dikriminalisasi karena

melakukan pelaporan

atas penyalahgunaan kekuasaan

65 60 60 60 75 70 100 65 80 70,56

Pelapor/whistleblower bagian integral dalam penegakan prinsip keterbukaan informasi publik.

Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini mengatur hak saksi atau korban seperti

memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas

dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau diberikannya. Saksi

dan korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan

dukungan keamanan. Di beberapa badan publik, baik instansi vertikal maupun OPD di Provinsi

Jawa Tengah sudah memberlakukan Whistleblower System. Indikator ini berdasarkan survey

memperoleh nilai total rata-rata sebesar 71,63 kategori nilai sedang.

2.3.6. Kepatuhan menjalankan UU KIP

No. Dimensi Indikator Sub Indikator Nilai/Skor

Rata-

Rata IA1 IA2 IA3 IA4 IA5 IA6 IA7 IA8 IA9

67

Kepatuhan

Menjalankan

UU KIP

Sejauh mana peraturan

dan kebijakan di

daerah mendorong aparat pemerintah

daerah patuh pada

kewajiban hukum untuk menghormati

dan melindungi

keterbukaan informasi

70 65 65 55 85 70 100 80 50 71,11

68

Sejauh mana badan publik mendukung

kebijakan untuk patuh

pada kewajiban hukum untuk menghormati

dan melindungi

keterbukaan informasi

65 64 65 50 85 80 100 90 50 72,11

69

Sejauh mana badan publik proaktif dalam

menjalankan

kewajiban dalam

pelayanan keterbukaan

informasi publik

80 64 65 50 95 70 79 95 80 75,33

70

Sejauh mana aparatur

menjalankan kewajiban untuk

menghormati dan

melindungi keterbukaan informasi

75 60 65 55 95 70 100 89 30 71,00

71

Sejauh mana

pemerintah responsif

dan menaati

keputusan/kebijakan KI Pusat/Daerah untuk

memperbaiki

kinerjanya dengan mengoptimalkan

pelayanan informasi

publik

60 60 65 60 95 70 100 89 30 69,89

Tingkat kepatuhan badan publik di Provinsi Papua terhadap implementasi Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendapat nilai total rata-rata

sebesar 71,89 kategori sedang, Hal ini menggambarkan bahwa badan publik di Provinsi Papua

sebagian besar sudah mengoptimalkan pelayanan informasi publik serta menghormati

kebebasan masyarakat dalam memperoleh informasi.

2.3.7. Ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen

No. Dimensi Indikator Sub Indikator Nilai/Skor Rata-

Rata IA 1 IA 2 IA 3 IA 4 IA 5 IA 6 IA 7 IA 8 IA 9

72

Ketersediaan

Mekanisme

Penyelesaian

Sengketa

Informasi

Secara

Independen

Sejauh mana masyarakat

mengajukan sengketa

informasi di Komisi Informasi

30 60 60 55 95 80 100 80 80 71,11

73

Sejauh mana Komisi

Informasi menyelesaikan

tumpukan sengketa

informasi yang harus

diselesaikan

20 80 80 65 95 70 100 89 80 75,44

74

Sejauh mana Komisi

Informasi menangani

sengketa informasi berdasar prinsip

independen

70 82 80 65 95 70 100 85 80 80,78

75

Sejauh mana Komisi

Informasi menangani sengketa informasi

dengan cepat

40 83 80 70 95 70 100 85 80 78,11

76

Sejauh mana Komisi Informasi menangani

sengketa informasi

berdasar prinsip keadilan

40 0 85 80 95 80 100 85 80 71,67

77

Sejauh mana sengketa

informasi di KI berlanjut

menjadi gugatan hukum

di pengadilan

40 85 85 65 95 80 100 80 80 78,89

78

Sejauh mana lembaga

peradilan menyelesaikan

sengketa informasi secara “independen,

bebas dan adil

50 85 60 70 95 80 100 90 80 78,89

79

Sejauh mana lembaga

peradilan

mengintegrasikan prinsip keterbukaan informasi

dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya

60 88 60 65 85 70 50 85 50 68,11

80

Sejauh mana tersedia mekanisme pengajuan

dan penyelesaian

gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi

Informasi di pengadilan

tingkat pertama dan kasasi yang berbiaya

ringan dan cara

sederhana

40 0 60 65 85 80 50 0 60 48,89

81

Sejauh mana dalam

mekanisme pengajuan

dan penyelesaian

gugatan atas keberatan

terhadap putusan Komisi

Informasi di pengadilan tingkat pertama dan

kasasi tersedia prosedur

yang jelas, termasuk jadwal

50 88 60 65 85 80 70 0 60 62,00

82

Sejauh mana putusan

sengketa informasi yang

telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh

Badan Publik

50 60 60 59 85 80 100 85 80 73,22

83

Sejauh mana penegak hukum dan lembaga

peradilan

menindaklanjuti aduan pemohon terkait dengan

kerugian yang

ditimbulkan akibat tidak

dilaksanakannya putusan

sengketa informasi yang sudah berkekuatan

hukum tetap

40 55 60 60 75 0 100 0 80 52,22

84

Sejauh mana penegak hukum dan lembaga

peradilan

menindaklanjuti aduan pemohon terkait dengan

kerugian yang

ditimbulkan akibat tidak diberikannya informasi

yang sudah terbuka

kepada pemohon

50 35 60 65 75 0 100 0 50 48,33

85

Sejauh mana pemerintah

mempertanggung-jawabkan tindakan

aparaturnya terhadap

pembatasan informasi kepada publik

70 68 59 60 75 0 100 88 80 66,67

Berdasarkan amanat dari UU KIP bahwa Komisi informasi Provinsi Papua dalam menjalankan

tugas dan fungsinya menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik selalu

berpedoman pada prinsip cepat tepat, biaya ringan dan dengan cara sederhana, serta tidak

pernah terintervensi oleh pihak lain dalam menjatuhkan putusan, hal ini jelas terlihat dalam

setiap amar putusan Komisi Informasi Provinsi Papua dengan seadil-adilnya. Berdasarkan

survey nilai indikator ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara

independen di tingkat nasional dan lokal mendapatkan nilai total rata-rata 68,17 kategori nilai

sedang.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) berisikan data, fakta, dan informasi

tentang perkembangan keterbukaan informasi diharapkan mampu menggambarkan

keadaan, kemajuan, proses, dan capaian secara faktual dan komprehensif terkait

pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan dengan prinsip terukur, obyektif,

akuntabel, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Urgensi dari penyusunan IKIP ini terkait adanya pengaruh langsung antara

peningkatan kualitas hidup manusia dengan upaya pemenuhan hak untuk tahu dan hak

atas informasi secara menyeluruh di 34 provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Papua

di dalamnya.

Tahapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) oleh Pokja IKIP Daerah

Papua dilakukan sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat.

Pokja Daerah Papua berjumlah 7 orang yang terdiri dari 5 Anggota Komisi Informasi

Provinsi Papua dan 2 Eksternal. Informan ahli daerah Papua berjumlah 9 orang yang

terdiri dari perwakilan unsur pemerintah, akademisi, NGO/CSO, jurnalis, dan pengusaha

yang memberikan kontribusi dalam memberikan penilaian dan komentar terhadap setiap

pertanyaan didasari dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.

Beberapa kendala yang ditemui adalah minimnya waktu yang diberikan kepada

Pokja Papua dalam melakukan wawancara dengan informan Ahli sebelum FGD IKIP

dan keterbatasan waktu dalam pengumpulkan data untuk paparan hasil riset Pokja.

Sehingga nilai total hasil rata-rata Indek Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Papua

sebesar 66,43 merupakan kategori penilaian dengan hasil sedang.

3.2. Rekomendasi

A. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) menjadi salah satu alat untuk

melihat kondisi dan situasi keterbukaan informasi publik dalam memperbaiki

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sehingga IKIP bisa

menjadi program periodic yang dilakukan setiap 3 tahun sekali oleh Komisi

Informasi.

2. Informan Ahli Daerah khususnya di Provinsi Papua dibagi menurut wilayah

adat dan perlu dilibatkan beberapa unsur lagi misalnya lembaga agama, DPRD,

kelompok perempuan dan mahasiswa.

3. Waktu yang dilakukan IKIP sangat cepat dengan jumlah pertanyaan quisioner

yang banyak, metodologi interviews, pengumpulan data sekunder perlu ditinjau

kembali waktu dan metodeloginya (design kegiatan bisa dilakukan dengan

beberapa cara/metodelogi) untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

B. Anggaran IKIP

Anggaran berbasis tingkat kemahalan wilayah yang berbeda-beda, maka

diperlukan dukungan anggaran yang lebih besar.

C. Advokasi Pembentukan PPID Badan Publik

Perlu adanya sosialisasi UU Keterbukaan Informasi Publik melalui OPD maupun

badan publik lainnya melalui IKIP secara berkala.