INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA

Demokrasi

disusun oleh : Dewi Cahya Febrina 2211039014 Bobby Prayogo 2211039017 M. Izudin Rochmawan 2211039022 Budi Prasetyo 2211039034 Syahrul 22120390xx

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI JURUSAN D3 TEKNIK ELEKTRO

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI 2014

this page initially left blank

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kami panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan

hidayahnya kami mampu menyelesaikan makalah yang menjadi tugas kelompok dalam mata

kuliah Kewarganegaraan yang bertemakan Demokrasi.

Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada Ibu Niken selaku dosen mata kuliah

Kewarganegaraan dan teman teman kami yang telah membantu untuk menyelesaikan

makalah ini.

Tak ada gading yang tak retak. Begitu pula kami sebagai kelompok. Tentunya dalam

makalah ini masih terdapat banyak kekurangan yang mana nantinya membutuhkan kritik

dan saran yang membangun dari para pembaca agar kedepannya bisa diperbaiki kembali.

Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terimakasih.

Wassalamuaalaikum Wr. Wb.

Surabaya, 10 Maret 2014

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak

setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi

mengizinkan warga negara berpartisipasibaik secara langsung atau melalui

perwakilandalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi

mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya

praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Kata ini berasal dari bahasa Yunani (dmokrata) "kekuasaan rakyat", yang

terbentuk dari (dmos) "rakyat" dan (kratos) "kekuatan" atau "kekuasaan"

pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani, salah

satunya Athena; kata ini merupakan antonim dari (aristocratie)

"kekuasaan elit". Secara teoretis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun

kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik Athena Klasik, misalnya, memberikan

kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak

dan wanita dalam partisipasi politik. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang

sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit

sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-

benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan 20. Kata

demokrasi (democracy) sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa

Perancis Pertengahan dan Latin Pertengahan lama.

Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang

kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil,

seperti oligarki. Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani

ini sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur

aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl Popper mendefinisikan

demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga

berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan

menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi.

Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya

menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang

pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung

dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara

demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat namun

kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan; ini

disebut demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan

institusi yang berkembang pada Abad Pertengahan Eropa, Era Pencerahan, dan Revolusi

Amerika Serikat dan Perancis.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Pengertian demokrasi menurut para ahli.

Sejarah demokrasi mulai zaman kuno, abad pertengahan, sampai era modern.

Negara negara penganut sistem demokrasi.

Bentuk-bentuk demokrasi.

Prinsip prinsip demokrasi.

Azas pokok demokrasi.

Syarat syarat suatu Negara demokrasi.

Manfaat demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat.

1.3 TUJUAN

Untuk mengetahui yang dimaksud dengan demokrasi.

Untuk mengetahui pengertian demokrasi menurut para ahli.

Manfaat demokrasi

Mengetahui ciri-ciri demokrasi.

Untuk mengetahui jenis-jenis dan prinsip demokrasi di Indonesia.

Sebagai sarana atau media pembelajaran bagi mahasiswa pada umumnya

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 PENGERTIAN DEMOKRASI

Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat. kata kratos

berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat,yaitu pemerintahan

yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menenentukan.

Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, dimana

warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang

diplih melalui pemilu. Pemerintahan di Negara demokrasi juga mendorong dan

menjamin kemerdekaan berbicara, beragarna, berpendapat, berserikat setiap warga

Negara, menegakan rule of law, adanya pemerintahan menghormati hak-hak kelompok

minoritas; dan masyarakat warga Negara memberi peluang yang sama untuk

mendapatkan kehidupan yang layak.

Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu

negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh

pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan

keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara

berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan,

pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi social, ekonomi,

dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan

setara.

Pengertian demokrasi menurut para ahli adalah sebagai berikut :

Koentjoro Poerbopranoto Demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem dimana rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan negara.

Abraham Lincoln Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Charles Costello Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.

John L. Esposito Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Hans Kelsen Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.

Sidney Hook Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

C.F. Strong Demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.

Hannry B. Mayo Kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik.

Merriem Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat; khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.

Samuel Huntington Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah system dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.

Kranemburg Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan). Jadi, demokrasi berarti cara memerintah dari rakyat

2.2 SEJARAH DEMOKRASI

Zaman Kuno

Kata "demokrasi" pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di

negara-kota Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang

umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508-507 SM.

Cleisthenes disebut sebagai "bapak demokrasi Athena."

Demokrasi Athena berbentuk demokrasi langsung dan memiliki dua ciri

utama: pemilihan acak warga biasa untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di

pemerintahan, dan majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Semua

warga negara yang memenuhi ketentuan boleh berbicara dan memberi suara di majelis,

sehingga tercipta hukum di negara-kota tersebut. Akan tetapi, kewarganegaraan Athena

tidak mencakup wanita, budak, orang asing ( metoikoi), non-pemilik tanah, dan

pria di bawah usia 20 tahun.

Dari sekitar 200.000 sampai 400.000 penduduk Athena, 30.000 sampai 60.000 di

antaranya merupakan warga negara. Pengecualian sebagian besar penduduk dari

kewarganegaraan sangat berkaitan dengan pemahaman tentang kewarganegaraan pada

masa itu. Nyaris sepanjang zaman kuno, manfaat kewarganegaraan selalu terikat

dengan kewajiban ikut serta dalam perang.

Demokrasi Athena tidak hanya bersifat langsung dalam artian keputusan dibuat oleh

majelis, tetapi juga sangat langsung dalam artian rakyat, melalui majelis, boule, dan

pengadilan, mengendalikan seluruh proses politik dan sebagian besar warga negara

terus terlibat dalam urusan publik. Meski hak-hak individu tidak dijamin oleh konstitusi

Athena dalam arti modern (bangsa Yunani kuno tidak punya kata untuk menyebut

"hak"), penduduk Athena menikmati kebebasan tidak dengan menentang pemerintah,

tetapi dengan tinggal di sebuah kota yang tidak dikuasai kekuatan lain dan menahan diri

untuk tidak tunduk pada perintah orang lain.

Pemungutan suara kisaran pertama dilakukan di Sparta pada 700

SM. Apella merupakan majelis rakyat yang diadakan sekali sebulan. Di Apella,

penduduk Sparta memilih pemimpin dan melakukan pemungutan suara dengan cara

pemungutan suara kisaran dan berteriak. Setiap warga negara pria berusia 30 tahun

boleh ikut serta. Aristoteles menyebut hal ini "kekanak-kanakan", berbeda dengan

pemakaian kotak suara batu layaknya warga Athena. Tetapi Sparta memakai cara ini

karena kesederhanaannya dan mencegah pemungutan bias, pembelian suara, atau

kecurangan yang mendominasi pemilihan-pemilihan demokratis pertama.

Meski Republik Romawi berkontribusi banyak terhadap berbagai aspek demokrasi,

hanya sebagian kecil orang Romawi yang memiliki hak suara dalam pemilihan wakil

rakyat. Suara kaum berkuasa ditambah-tambahi melalui sistem gerrymandering,

sehingga kebanyakan pejabat tinggi, termasuk anggota Senat, berasal dari keluarga-

keluarga kaya dan ningrat. However, many notable exceptions did occur. Republik

Romawi juga merupakan pemerintahan pertama di dunia Barat yang negara-bangsanya

berbentuk Republik, meski demokrasinya tidak menonjol. Bangsa Romawi menciptakan

konsep klasik dan karya-karya dari zaman Yunani kuno terus dilindungi. Selain itu,

model pemerintahan Romawi menginspirasi para pemikir politik pada abad-abad

selanjutnya, dan negara-negara demokrasi perwakilan modern cenderung meniru model

Romawi, bukan Yunani, karena Romawi adalah negara yang kekuasaan agungnya

dipegang rakyat dan perwakilan terpilih yang telah memilih atau mencalonkan seorang

pemimpin. Demokrasi perwakilan adalah bentuk demokrasi yang rakyatnya memilih

perwakilan yang kemudian memberi suara terhadap sejumlah inisiatif kebijakan,

berbeda dengan demokrasi langsung yang rakyatnya memberi suara terhadap inisiatif

kebijakan secara langsung.

Abad Pertengahan

Selama Abad Pertengahan, muncul berbagai sistem yang memiliki pemilihan umum

atau pertemuan meski hanya melibatkan sebagian kecil penduduk. Sistem-sistem

tersebut meliputi:

pemilihan Gopala oleh kasta atas di Bengal, Anak Benua India,

Persemakmuran Polandia-Lituania (10% dari populasi total),

Althing di Islandia,

Lgting di Kepulauan Faeroe,

beberapa negara-kota Italia abad pertengahan seperti Venesia,

sistem tuatha di Irlandia abad pertengahan awal, Veche di Republik

Novgorod dan Pskov di Rusia abad pertengahan,

Things di Skandinavia,

The States di Tirol dan Swiss,

kota pedagang otonomi Sakai di Jepang abad ke-16, dan

masyarakat Igbo di Volta-Nigeria.

Banyak wilayah di Eropa abad pertengahan dipimpin oleh pendeta atau tuan tanah.

Kouroukan Fouga membelah Kekaisaran Mali menjadi klan-klan (keluarga) berkuasa

yang diwakili di majelis umum bernama Gbara. Sayangnya, piagam tersebut membuat

Mali lebih miripmonarki konstitusional alih-alih republik demokratis. Negara yang

sistemnya lebih mendekati ddemokrasi modern adalah republik-republik Cossack di

Ukraina pada abad ke-1617: Cossack Hetmanate dan Zaporizhian Sich. Jabatan

tertinggi di sana, Hetman, dipilih oleh perwakilan distrik-distrik negara tersebut.

Parlemen Inggris sudah membatasi kekuasaan raja melalui Magna Carta, yang secara

rinci melindungi hak-hak khusus subjek-subjek Raja, baik yang sudah bebas atau masih

terkekang, dan mendukung apa yang kelak menjadi habeas corpus Inggris, yaitu

perlindungan kebebasan individu dari penahanan tak berdasar dengan hak membela

diri. Parlemen pertama yang dipilih rakyat adalah Parlemen de Montfort di Inggris pada

tahun 1265.

Sayangnya, hanya sekelompok kecil rakyat yang memiliki hak suara; Parlemen dipilih

oleh sekian persen penduduk Inggris (kurang dari 3% pada tahun 1780) dan kekuasaan

menyusun parlemen berada di tangan monarki (biasanya saat ia membutuhkan dana).

Kekuasaan Parlemen bertambah secara bertahap pada abad-abad berikutnya.

Setelah Revolusi Agung 1688, Undang-Undang Hak Asasi Inggristahun 1689 yang

mengatur hak-hak tertentu dan menambah pengaruh Parlemen

diberlakukan. Penyebarannya perlahan ditingkatkan dan kekuasaan parlemen terus

bertambah sampai monark hanya bersifat pelengkap. Seiring meningkatnya penyebaran

pengaruh, sistem pemerintahan di seluruh Inggris diseragamkan dengan

penghapusan borough usang (borough yang jumlah pemilihnya sangat sedikit)

melaluiUndang-Undang Reformasi 1832.

Di Amerika Utara, pemerintahan perwakilan terbentuk di Jamestown, Virginia, dengan

dipilihnya Majelis Burgesses (pendahulu Majelis Umum Virginia) pada tahun 1619.

Kaum Puritan Inggris yang bermigrasi sejak 1620 mendirikan koloni-koloni di New

England yang pemerintahan daerahnya bersifat demokratis dan mendorong

perkembangan demokrasi di Amerika Serikat. Walaupun majelis-majelis daerah

memiliki sedikit kekuasaan turunan, otoritas mutlaknya dipegang oleh Raja dan

Parlemen Inggris.

Era Modern

Abad ke-18 dan 19

Bangsa pertama dalam sejarah modern yang mengadopsi konstitusi demokrasi

adalah Republik Korsika pada tahun 1755. Konstitusi Korsika didasarkan pada prinsip-

prinsip Pencerahan dan sudah mengizinkan hak suara wanita, hak yang baru diberikan

di negara demokrasi lain pada abad ke-20. Pada tahun 1789, Perancis pasca-

Revolusi mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara dan Konvensi

Nasional dipilih oleh semua warga negara pria pada tahun 1792.

Hak suara pria universal ditetapkan di Perancis pada bulan Maret 1848 setelah Revolusi

Perancis 1848. Tahun 1848, serangkaian revolusi pecah di Eropa setelah para pemimpin

negara dihadapkan dengan tuntutan konstitusi liberal dan pemerintahan yang lebih

demokratis dari rakyatnya.

Walaupun tidak disebut demokrasi oleh para bapak pendiri Amerika Serikat, mereka

memiliki keinginan yang sama untuk menguji prinsip kebebasan dan kesetaraan alami

di negara ini. Konstitusi Amerika Serikat yang diadopsi tahun 1788 menetapkan

pemerintahan terpilih dan menjamin hak-hak dan kebebasan sipil.

Pada zaman kolonial sebelum 1776, dan beberapa saat setelahnya, hanya pemilik

properti pria dewasa berkulit putih yang boleh memberi suara, budak Afrika, sebagia

besar penduduk berkulit hitam bebas dan wanita tidak boleh memilih. Di garis depan

Amerika Serikat, demokrasi menjadi gaya hidup dengan munculnya kesetaraan sosial,

ekonomi, dan politik. Akan tetapi, perbudakan adalah institusi sosial dan ekonomi,

terutama di 11 negara bagian di Amerika Serikat Selatan. Sejumlah organisasi didirikan

untuk mendukung perpindahan warga kulit hitam dari Amerika Serikat ke tempat yang

menjamin kebebasan dan kesetaraan yang lebih besar.

Pada Sensus Amerika Serikat 1860, populasi budak di Amerika Serikat bertambah

menjadi empat juta jiwa, dan pada Rekonstruksi pasca-Perang Saudara (akhir 1860-

an), budak-budak yang baru bebas menjadi warga negara dengan hak suara (pria saja).

Penyertaan penuh warga negara belum sempurna dilakukan sampai Gerakan Hak-Hak

Sipil Afrika-Amerika (19551968) disahkan oleh Kongres Amerika Serikat

melalui Undang-Undang Hak Suara 1965.

Abad ke-20 dan 21

Transisi abad ke-20 ke demokrasi liberal muncul dalam serangkaian "gelombang

demokrasi" yang diakibatkan oleh perang, revolusi, dekolonisasi, religious and economic

circumstances. Perang Dunia I dan pembubaranKesultanan Utsmaniyah dan Austria-

Hongaria berakhir dengan terbentuknya beberapa negara-bangsa baru di Eropa,

kebanyakan di antaranya tidak terlalu demokratis.

Pada tahun 1920-an, demokrasi tumbuh subur tetapi terhambat Depresi Besar. Amerika

Latin dan Asia langsung berubah ke sistem kekuasaan mutlak atau

kediktatoran. Fasisme dan kediktatoran terbentuk diJerman Nazi, Italia, Spanyol,

dan Portugal, serta rezim-rezim non-demokratis di Baltik, Balkan, Brasil, Kuba,Cina,

dan Jepang.

Perang Dunia II mulai memutarbalikkan tren ini di Eropa Barat. Demokratisasi Jerman

dudukan Amerika Serikat, Britania, dan Perancis (diragukan), Austria, Italia,

dan Jepang dudukan menjadi model teori perubahan rezimselanjutnya.

Akan tetapi, sebagian besar Eropa Timur, termasuk Jerman dudukan Soviet masuk

dalam blok-Soviet yang non-demokratis. Perang Dunia diikuti oleh dekolonisasi dan

banyak negara merdeka baru memiliki konstitusi demokratis. India tampil sebagai

negara demokrasi terbesar di dunia sampai sekarang.

Pada tahun 1960, banyak negara yang menggunakan sistem demokrasi, meski sebagian

besar penduduk dunia tinggal di negara yang melaksanakan pemilihan umum terkontrol

dan bentuk-bentuk pembohongan lainnya (terutama di negara komunis dan bekas

koloninya).

Gelombang demokratisasi yang muncul setelah itu membawa keuntungan demokrasi

liberal sejati yang besar bagi banyak negara. Spanyol, Portugal (1974), dan sejumlah

kediktatoran militer di Amerika Selatan kembali dikuasai rakyat sipil pada akhir 1970-

an dan awal 1980-an (Argentina tahun 1983, Bolivia, Uruguay tahun 1984, Brasil tahun

1985, dan Chili awal 1990-an). Peristiwa ini diikuti oleh banyak bangsa di Asia

Timur dan Selatan pada pertengahan sampai akhir 1980-an.

Malaise ekonomi tahun 1980-an, disertai ketidakpuasan atas penindasan Soviet,

menjadi faktor runtuhnya Uni Soviet yang menjadi tanda berakhirnya Perang

Dingin dan demokratisasi danliberalisasi bekas negara-negara blok Timur. Kebanyakan

negara demokrasi baru yang sukses secara geografis dan budaya terletak dekat dengan

Eropa Barat. Mereka sekarang menjadi anggota atau calon anggota Uni Eropa. Sejumlah

peneliti menganggap Rusia saat ini bukanlah demokrasi sejati dan lebih mirip

kediktatoran.

Tren liberal ini menyebar ke beberapa negara di Afrika pada tahun 1990-an,

termasuk Afrika Selatan. Contoh terbaru liberalisasi adalah Revolusi Indonesia

1998, Revolusi Bulldozer di Yugoslavia,Revolusi Mawar di Georgia, Revolusi

Oranye di Ukraina, Revolusi Cedar di Lebanon, Revolusi Tulip di Kyrgyzstan,

dan Revolusi Yasmin di Tunisia.

Menurut Freedom House, pada tahun 2007 terdapat 123 negara demokrasi elektoral

(naik dari 40 pada tahun 1972). Menurut World Forum on Democracy, jumlah negara

demokrasi elektoral mencapai 120 dari 192 negara di dunia dan mencakup 58,2

penduduk dunia. Pada saat yang sama, negara-negara demokrasi liberal (yang dianggap

Freedom House sebagai negara yang bebas dan menghormati hukum dan HAM)

berjumlah 85 dan mencakup 38 persen penduduk dunia.

Pada tahun 2010, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan 15 September sebagai Hari

Demokrasi Internasional.

2.3 NEGARA NEGARA

Dalam melaksanakan pemerintahan suatu negara biasanya mengunakan suatu system

politik tertentu, system politik yang umum berlaku di suatu Negara adalam system

demokrasi dan non demokrasi.

Non Demokrasi :

1. Otokrasi Tradisional

Suatu sistem politik dan bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang

oleh satu orang (raja/emir).

Ciri-ciri nya:

Primordial, seperti suku bangsa, ras dan agama yang mempersatukan

masyarakat.

Ikatan primordial terwujud dalam diri seorang pemimpin yang dominan

(otokrat), seperti sultan, raja atau kaisar.

Kekuasaan bersifat pribadi.

Masyarakat mengalami kesukaran untuk melakukan pengawasan terhadap

penguasa.

Otokrat memerintah berdasarkan tradisi dan paksaan.

2. Otoriter

Sistem politik otoriter yaitu sistem politik yang memegang kekuasaan beberapa

orang atau sekelompok orang, kekuasaan sangat luas tak terbatas meliputi seluruh

kehidupan negara, dan tidak perlu atau tidak ada mekanisme pertanggung jawaban

pemerintah.

Prinsip Sistem Politik Otoriter :

Pemusatan kekuasaan pada satu atau sekelompok orang.

Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional.

Negara berdasarkan kekuasaan.

Pembentukan pemerintahan tidak berdasar musyawarah, tetapi melalui

dekrit.

Pemilu tidak demokratis. pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat

keabsahan penguasa atau pemerintah negara.

Sistem satu partai politik atau ada beberapa parpol tapi hanya ada satu porpol

yang memonopoli kekuasaan.

Menejemen pemerintahan tertutup.

Tidak ada perlindungan HAM , hak monoritas ditindas.

Pers tidak bebas dan sangat dibatasi.

Badan peradilan tidak bebas dan bisa diintervensi oleh penguasa.

3. Totaliter System politik yang melihat bahwa eksistensi manusia secara orang perorang

tidaklah penting, sebaliknya tiap manusia menjalankan perannya untuk mendukung

tercapainya kepentingan bersama. Untuk itu maka tuntunan utama adalah ideologi

negara atau gagasan lain.

Ciri-ciri system politik totaliter adalah :

kekuasaan tak terbatas.

tidak menerima adanya oposisi.

melakukan control yang sangat ketat terhadap warga negaranya

item ini menekankan consensus total di dalam masyarakatnya,dan untuk men

capainya dilakukan dengan indoktrinasi ideologi serta dengan pelaksanaan

kekuasaan paksaan yang luas dan mendalam.

4. Diktator Sistem pemerintahan diktator adalah dimana suatu negara dipimpin oleh seorang

pemimpin negara yang memerintah secara otoriter/tirani dan menindas rakyatnya.

Biasanya seorang diktator naik takhta dengan menggunakan kekerasan, seringkali

dengan sebuah kudeta. Tetapi ada pula diktator yang naik takhta secara demokratis.

Contoh yang paling terkenal adalah Adolf Hitler.

5. Monarki Sistem pemerintahan monarki adalah sebuah sistem pemerintahan dimana hanya

seorang saja yang memegang kekuasaan. Jadi sebuah sistem pemerintahan monarki

murni membuat kekuasaan seorang raja sebagai kepala pemerintahan menjadi

sangat mutlak dan tak terbatas. Kekuasaan tunggal atas sebuah pemerintahan yang

menganut sistem pemerintahan monarki dipegang oleh raja dimana raja akan

memegang kekuasaan pemerintahan seumur hidup dan bila raja mangkat

(meninggal), kekuasaan pemerintahan akan dilanjutkan oleh keturunan dari raja

tersebut dan ditetapkan dengan Undang - Undang, tidak berdasarkan pemilihan

umum oleh rakyat.

Demokrasi :

Sistem politik demokrasi adalah sistem yang semua warga negaranya memiliki hak

setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi

mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan

dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup

kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan

politik secara bebas dan setara.

Berdasarkan Democrazy Index pada tahun 2011 mengkatagorikan negara negara

berikut sebagai Negara penganut demokrasi penuh :

Norwegia Selandia Baru Finlandia

Islandia Australia Belanda

Denmark Swiss Luksemburg

Swedia Kanada Irlandia

Austria Jerman Malta

Republik Ceko Uruguay Britania Raya

Amerika Serikat Kosta Rika Jepang

Korea Selatan Belgia Mauritius

Democrazy Index pada tahun 2011 mengkatagorikan juga negara negara berikut

sebagai Negara penganut demokrasi tidak sempurna :

Argentina Siprus Indonesia

Benin Republik Dominika India

Botsawana El Savador Israel

Brazil Estonia Italia

Bulgaria Perancis Jamaika

Tanjung Verde Ghana Latvia

Chili Yunani Lesotho

Kolombia Guyana Lituania

Kroasia Hongaria Makedonia

Malaysia Mongolia Papua Nugini

Mali Montenegro Paraguay

Meksiko Namibia Peru

Moldova Panama Filipina

Polandia Slowakia Taiwan

Portugal Slovenia Thailand

Rumania Afrika Selatan Timor-leste

Serbia Sri Lanka Zambia

2.4 BENTUK BENTUK DEMOKRASI

Demokrasi merupakan suatu konsep yang dapat dikaji secara luas dari berbagai sudut

pandang dan sisi kehidupan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai berbagai jenis

demokrasi yang ada di dunia.

1. Demokrasi Berdasarkan Cara Penyampaian Pendapat

a. Demokrasi Langsung

Dalam demokrasi langsung, rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan

keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan. Di sini rakyat memiliki

kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya, dan semua aspirasi mereka

dimuat didalam satu pertemuan. Jenis demokrasi ini memungkinkan seluruh

masyarakat untuk bermusyawarah dalam satu tempat, walaupun permasalahan

pemerintahan tersebut bersifat kecil. Demokrasi langsung berkembang di negara

kecil Yunani kuno dan Roma. Demokrasi ini tidak dapat dilaksanakan di dalam

masyarakat yang kompleks dan negara yang besar.

b. Demokrasi Tidak Langsung atau Demokrasi Perwakilan.

Demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui

Pemilu. Rakyat memilih wakilnya untuk membuat keputusan politik. Aspirasi

rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan

rakyat.

Di dalam negara yang besar dan modern demokrasi tidak bisa berjalan sukses.

Oleh karena itu, untuk menanggulangi masalah ini diperlukan sistem demokrasi

secara representatif. Para representatif inilah yang akan menjalankan atau

menyampaikan semua aspirasi rakyat di dalam pertemuan. Dimana mereka

dipilih oleh rakyat dan berkemungkinan berpihak kepada rakyat. (Garner).

Sistem ini berbasis atas ide, dimana rakyat tidak secara langsung hadir dalam

menyampaikan aspirasi mereka, namun mereka menyampaikan atau

menyarankan saran mereka melaui wakil atau representatif.

c. Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Pengawasan Langsung dari

Rakyat

Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan

demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di dalam lembaga

perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi

rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat.

2. Demokrasi Berdasarkan Titik Perhatian atau Prioritasnya

a. Demokrasi Formal

Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang pada kedudukan yang

sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Individu

diberi kebebasan yang luas, sehingga demokrasi ini disebut juga demokrasi

liberal.

b. Demokrasi Material

Demokrasi material memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang

sosial-ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas.

Demokrasi semacam ini dikembangkan di negara sosialis-komunis.

c. Demokrasi Campuran

Demokrasi ini meruapakan campuran dari kedua demokrasi tersebut di atas.

Demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan

menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang.

3. Berdasarkan Prinsip Idiologi

a. Demokrasi Liberal

Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan

pemerintah diminimalkan bahkan ditolak. Tindakan sewenang-wenang

pemerintah terhadap warganya dihindari. Pemerintah bertindak atas dasar

konstitusi (hukum dasar).

b. Demokrasi Rakyat atau Demokrasi Proletar

Demokrasi ini bertujuan menyejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak

mengenal perebedaan kelas. Semua warga negara mempunyai persamaan dalam

hukum dan politik.

4. Berdasarkan Wewenang dan Hubungan antar Alat Kelengkapan Negara

a. Demokrasi Sistem Parlementer

Ciri-ciri pemerintahan parlementer :

- DPR lebih kuat dari pemerintah

- Menteri bertanggung jawab pada DPR

- Program kebijaksanaan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota

parlemen.

- Kedudukan kepala negara sebagai symbol

- Tidak dapat diganggu gugat.

b. Demokrasi Sistem Pemisahan/Pembagian Kekuasaan (Presidensial)

Ciri-ciri pemerintahannya:

- Negara dikepalai presiden

- Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih

dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan.

- Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri.

- Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada presiden.

- Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga

negara, dan tidak dapat saling membubarkan

2.5 PRINSIP PRINSIP DEMOKRASI

Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi

dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi,

dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru

demokrasi". Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:

1. Kedaulatan rakyat;

2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;

3. Kekuasaan mayoritas;

4. Hak-hak minoritas;

5. Jaminan hak asasi manusia;

6. Pemilihan yang bebas, adil dan jujur;

7. Persamaan di depan hukum;

8. Proses hukum yang wajar;

9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;

10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;

11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

2.6 ASAS POKOK DEMOKRASI

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah

pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan

yang sama dalam hubungansosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua

asas pokok demokrasi, yaitu:

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil

rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas,

dan rahasia serta jujur dan adil; dan

2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah

untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Ciri-ciri pemerintahan demokratis Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu

tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu

pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik,

baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).

2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat

(warga negara).

3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.

4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat

penegakan hukum

5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.

6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan

mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.

7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga

perwakilan rakyat.

8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih)

pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.

9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan

sebagainya).

2.7 SYARAT PEMERINTAHAN NEGARA DEMOKRASI

Syarat suatu negara dikatakan sebagai negara demokrasi adalah sebagai berikut :

Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara.

Hak-hak warga negara memperoleh jaminan perlindungan hukum yang

kokoh dalam konstitusi atau UUD.

Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Badan peradilan yang dalam menjalankan fungsinya tidak campur tangan

oleh lembaga manapun, termasuk pemerintah.

Pemilihan umum yang bebas

Pemilihan umum yang dilakukan sesuai dengan hati nuraini ,tanpa

tekanan atau dari paksaan dari pihak manapun

Kebebasan untuk menyatakan pendapat.

Kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapatnya dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara,baik lisan maupun tulisan.

Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi.

Kebebasan warga negara untuk menjadi anggota organisasi politik

maupun kemasyarakatan. Kebebasan beroposisi adalah kebebasan untuk

mengambil posisi di luar pemerintahan serta melakukan kontrol atau

kritik terhadap kebijaksanaan pemerintahan.

Pendidikan kewarganegaraan.

Dimaksudkan untuk menyadari hak dan kewajiban warga negara serta mampu menunjukkan partisipasinya dalam kehidupan bernegara.

2.8 CIRI CIRI DEMOKRASI

Ciri-ciri sistem demokrasi dimaksudkan untuk membedakan penyelenggaraan

pemerintahan Negara yang demokratis, yaitu :

1. Memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secara berkala

2. Anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati

kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu, seperti;

presiden, menteri, gubemur dsb

3. Adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-

tokoh yang sah yang berjuang mendapatkan kedudukan dalam

pemerintahan; sekaligus sebagai tandingan bagi pemerintah yang sedang

berkuasa

4. Dilakukan pemilihan lain untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah

tertentu yang diharapkan dapat mewakili kepentingan rakyat tertentu

5. Agar kehendak masing-masing golongan dapat diketahui oleh pemenntah

atau anggota masyarakat lain, maka harus diakui adanya hak menyatakan

pendapat (lisan, tertulis, pertemuan, media elektronik dan media cetak,

dsb)

6. Pengakuan terhadap anggota masyarakat yang tidak ikut serta dalam

pemilihan umum.

Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya sikap yang demokratis. Dan ciri-

ciri kepribadian yang demokratis :

1. Menerima orang lain,

2. Terbuka terhadap pengalaman dan ide-ide baru,

3. Bertanggungjawab,

4. Waspada terhadap kekuasaan,

5. Toleransi terhadap perbedaan-perbedaan,

6. Emosi-emosinya terkendali,

7. Menaruh kepercayaan terhadap lingkungan.

2.9 MANFAAT DEMOKRASI

Demokrasi dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat yang

demokratis, yaitu :

1. Kesetaraan sebagai warga Negara. Disini demokrasi memperlakukan semua

orang adalah sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan menuntut perlakuan

sama terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap

warga Negara

2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Kebijakan dapat mencerminkan

keinginan rakyatnya. Semakin besar suara rakyat dalam menentukan semakin

besar pula kemungkinan kebijakan itu menceminkan keinginan dan aspirasi

rakyat

3. Pluralisme dan kompromi. Demokrasi mengisyaratkan kebhinekaan dan

kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan diantara para

warga Negara. Dalam demokrasi untuk mengatasi perbedaan-perbedaan

adalah lewat diskusi, persuasi, kompromi, dan bukan dengan paksanaan atau

pameran kekuasaan.

4. Menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin kebebasan-kebebasan dasar

tentang hak-hak sipil dan politis; hak kebebasan berbicara dan berekspresi,

hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak, dsb. Hak-hak itu

memungkinkan pengembangan diri setiap individu dan memungkinkan

terwujudnya keputusan-keputusan kolektif yang lebih baik.

5. Pembaruan kehidupan social. Demokrasi memungkinkan terjadinya

pembawan kehidupan social. Penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah

usang secara rutin dan pergantian para politisi dilakukan dengan cara yang

santun, dan damai. Demokrasi memuluskan proses alih generasi tanpa

pergolakan.

2.1o HUBUNGAN NEGARA HUKUM DAN NEGARA DEMOKRASI

Suatu negara demokrasi berhubungan atau dapat dikatakan identik dengan

negara hukum, karena negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi.

Begitu juga sebaliknya, karena jelas terdapat korelasi antara negara hukum yang

bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui

sistem demokrasi. Karena negara demokrasi adalah negara dengan sistem dari

rakyat untuk rakyat dan semua rakyat berpartisipasi mewujudkan cita cita dan

tujuan bangsa. Dengan adanya peraturan undang undang (sistem hukum),

maka rakyat tidak akan sesuka hati (sewenang wenang) dalam bertindak. Dan

jika negara demokrasi tanpa diberlakukan sistem hukum, maka negara

demokrasi tersebut akan berantakan, atau dengan kata lain negara tersebut tidak

akan terarah dengan baik.

BAB III

PENUTUP

Dari pembahasan yang telah dijelaskan mengenai demokrasi dapat disimpulkan

bahwa Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat,

dimana warga negara turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya

yang diplih melalui pemilu. Pemerintahan di Negara demokrasi juga mendorong dan

menjamin kemerdekaan berbicara, beragarna, berpendapat, berserikat setiap warga

Negara, menegakan rule of law, adanya pemerintahan menghormati hak-hak

kelompok minoritas; dan masyarakat warga Negara memberi peluang yang sama

untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat,

dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi

dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, yaitu

Kesetaraan sebagai warga Negara, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum,

pluralisme dan kompromi, menjamin hak-hak dasar, dan pembaruan kehidupan

sosial.

Untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya system demokrasi, maka harus ada

pola perilaku yang menjadi tuntunan atau norma nilai-nilai demokrasi yang diyakini

masyarakat. Nilai-nilai dan demokrasi membutuhkan hal-hal diantaranya kesadaran

akan puralisme, sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. demokrasi membutuhkan

kerjasama antarwarga masyarakat dan sikap serta itikad baik, demokrasi

membutuhkan sikap kedewasaan. demokrasi membutuhkan pertimbangan moral.

Negara demokrasi juga selalu identik dengan negara hukum, karena negara hukum

harus ditopang dengan sistem demokrasi. Begitu juga sebaliknya, karena jelas

terdapat korelasi antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dengan

kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Karena negara

demokrasi adalah negara dengan sistem dari rakyat untuk rakyat dan semua rakyat

berpartisipasi mewujudkan cita cita dan tujuan bangsa. Dengan adanya peraturan

undang undang (sistem hukum), maka rakyat tidak akan sesuka hati (sewenang

wenang) dalam bertindak. Dan jika negara demokrasi tanpa diberlakukan sistem

hukum, maka negara demokrasi tersebut akan berantakan, atau dengan kata lain

negara tersebut tidak akan terarah dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

http://thynaituthya.wordpress.com/2013/11/23/makalah-pkn-tentang-demokrasi-

indonesia/

https://catatansekolah.wordpress.com/tag/macam-macam-sistem-politik/

http://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian-demokrasi/

http://evahamzah18.blogspot.com/2011/01/syarat-syarat-pemerintahan-

demokrasi.html