IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH PUSAT DI

KELURAHAN PAROPO KECAMATAN PANAKUKANG

KOTA MAKASSAR

Disusun dan diusulkan oleh

ROSMITA

Nomor Stambuk : 105641101716

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH PUSAT DI

KELURAHAN PAROPO KECAMATAN PANAKUKANG

KOTA MAKASSAR

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan oleh

ROSMITA

Nomor Stambuk : 105641101716

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

iii

iv

v

ABSTRAK

vi

Rosmita. 2020 Implementasi Program Bank Sampah Pusat Di

Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar

(Dibimbing oleh H. Lukman Hakim dan H.Muhammadiah)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program Bank

Sampah Pusat Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar di Di

Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar. Jenis penelitian yang

digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni memberikan gambaran secara objektif

terkait bagaimana keadaan sebenarnya objek yang diteliti, dan tipe penelitian yang

digunakan adalah tipe fenomenologi. Adapun sumber data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah

Informan sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan

metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan

kesimpulan. Pengabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi sumber,

Triangulasi teknik dan Triangulasi waktu.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Implementasi

Program Bank Sampah Pusat Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota

Makassar sudah berjalan dengan baik dan memiliki keuntungan tersendiri bagi

nasabahnya, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya nasabah yang berpartisipasi,

namun dalam hal sosialisasi masih kurang efektif, Hal tersebut terjadi karena

kurangnya komunikasi antara pihak pengelola dan para nasabah, dilihat dari pihak

pengelola yang kadang menurunkan harga jual sampah tanpa memberitahukan

terlebih dahulu kepada nasabahnya .

Kata kunci: Implementasi, Program, Bank sampah Pusat

KATA PENGANTAR

vii

Tiada kata indah yang patut di ucapkan seorang hamba kepada Sang

Pencipta atas segala cinta kasih-Nya yang tak terhingga dan nikmat-Nya yang tak

berujung sehingga kita mampu melewati hari-hari yang penuh makna, dan memberi

kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi

Program Bank Sampah Pusat Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota

Makassar” Fakultas Ilmu Sosial dan Imu Politik Universitas Muhammadiyah

Makassar ini.

Penulisan skripsi ini guna bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan dari program studi Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya menyadari bahwa untuk

menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, namun saya meyadari

begitu banyak pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis

mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Lukman Hakim, M.Si selaku

pembimbing I dan Bapak Dr. H. Muhammadiah, M.M selaku pembimbing II, yang

senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis,

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan

penghargaan dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang

telah memberikan bantuannya terutama kepada:

viii

1. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si dan bapak Ahmad Harakan, S.IP, M.Hi

selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas

Muhammadiyah Makassar.

2. Ibu Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar.

4. Segenap Dosen serta staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu

pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di

Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, UPTD Pengelolaan Daur

Ulang Sampah Bank Sampah Pusat Kota Makassar yang telah membantu saya

dalam memberikan informasi terkait penelitian ini.

6. Teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan

(HIMJIP).

7. Saudara dari awal masuk kampus sampai sekarang IP.A sekaligus teman kelas

dari semister 1 sampai semester 8.

8. Teman-teman angkatan 2016 “FEDERASI”.

9. Saudara saya Inrinofita Sari, S.IP, yang selalu membantu, menemani,

mensupport dan mendukung setiap langkah penulis.

10. Keluarga penulis yang telah memberikan support dalam penulisan skripsi.

ix

x

DAFTAR ISI

Halaman Judul ................................................................................................ i

Halaman Persetujuan ...................................................................................... iii

Penerimaan Tim ............................................................................................. iv

Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah ................................................. v

Abstrak ........................................................................................................... vi

Kata Pengantar ............................................................................................... vii

Daftar Isi......................................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1

A. Latar Belakang ................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................ 6

C. Tujuan Penelitian ............................................................................. 6

D. Manfaat Penelitian ........................................................................... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................... 8

A. Konsep Implementasi Kebijakan ..................................................... 8

B. Konsep Bank Sampah ...................................................................... 21

C. Pengelolaan Sampah (Bank Sampah) .............................................. 27

D. Kerangka Pikir ................................................................................. 37

E. Fokus Penelitian ............................................................................... 39

F. Deskripsi Fokus Penelitian................................................................ 39

BAB III METODE PENELITIAN................................................................. 41

A. Waktu dan LokasiPenelitian ............................................................ 41

B. Jenis dan Tipe Penelitian ................................................................. 41

C. Sumber Data..................................................................................... 42

D. Informan Penelitian .......................................................................... 43

E. Teknik Pengumpulan Data ............................................................... 44

F. Teknik Analisis Data........................................................................ 45

G. Pengabsahan Data ............................................................................ 46

xi

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ....................................................... 48

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian .................................................. 48

B. Implementasi Program Bank Sampah Pusat Di Kelurahan Paropo

Kecamatan Panakukang Kota Makassar .......................................... 63

C. Bentuk Bentuk Program Bank Sampah ........................................... 86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 94

A. Kesimpulan ...................................................................................... 94

B. Saran ................................................................................................ 96

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 96

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah lingkungan hidup di Indonesia semakin lama semakin besar. Pada

era globalisasi ini, kondisi lingkungan menjadi masalah yang begitu serius.

Sebagaimana menurut Suparmoko dalam Arifa, F., Cita, F. P., & Ilman, A. H.

(2019). tentang lingkungan hidup yang merupakan faktor terpenting bagi

kehidupan manusia, karena memiliki tiga fungsi pokok yaitu : pertama sebagai

penyedia bahan mentah (sumber daya alam), kedua sebagai sumber kesenangan

yang bersifat alami, dan fungsi yang ketiga yaitu lingkungan menyediakan diri

sebagai tempat untuk menampung dan mengolah limbah secara alami.

Perkembangan pembangunan nasional yang dilakukan selama ini, mengakibatkan

ketiga fungsi tersebut terganggu dan tidak dapat berjalan dengan baik.

Pembangunan yang dilakukan secara terus menerus, disertai dengan

pertambahan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi disuatu daerah dapat

membawa dampak positif dan dampak negatif. Salah satunya adalah perubahan

pola konsumsi masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan-

permasalahan baru, diantaranya adalah timbulnya masalah sampah. Tidak dapat

dipungkiri, sampah akan selalu ada selama aktivitas kehidupan masih terus

berjalan. Setiap tahunnya, dapat dipastikan volume sampah akan selalu bertambah

seiring dengan pola konsumerisme masyarakat yang semakin meningkat.

Sampah merupakan masalah yang dialami oleh hampir seluruh kota besar di

Indonesia sehingga tak heran jika dikatakan bahwa sampah merupakan masalah

2

nasional. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan pengelolaan secara

komprehensif dan terpadu agar memberi manfaat secara ekonomi, sehat bagi

masyarakat dan aman bagi lingkungan. Menurut Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan sampah

adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk

padat. (Wiranta dalam Jabal 2018)

Pemahaman masyarakat indonesia akan pentingnya pemanfaatan sampah

masih perlu ditingkatkan. Barang rusak, benda tak terpakai, kemasan produk, sisa

makanan semua dibuang begitu saja. Sebagian bertumpuk ditempat pembuangan

akhir, selebihnya berserakan di jalan atau mengambang disungai.

Pentingnya menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk terciptanya

lingkungan bersih, karena kesadaran kolektif masyarakat dan terciptanya

lingkungan bersih ialah suatu hal yang relevan, sebab dengan adanya kesadaran

kolektif masyarakat akan menghasilkan lingkungan bersih dalam jangka waktu

yang lama. Kerena kurangnya kesadaran kolektif masyarakat pada kebersihan

lingkungan, maka tidak heran jika masalah sampah telah menjadi masalah global

yang tidak kunjung selesai hampir di tiap kota di Indonesia.

Permasalahan sampah muncul setiap tahun dan terus berlangsung tanpa ada

solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Sampah yang masih banyak berserakan

dimana-mana kerap dianggap tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar

menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota. Oleh karena itu

kebersihan, keindahan, dan kerapihan seringkali menjadi target utama kebijakan

pemerintah kota.

3

Permasalahan sampah merupakan kesenjangan yang sangat kompleks

karena akan menghadapi banyak karakter atau perilaku masyarakat yang beragam.

Perilaku masyarakat perkotaan yang relatif berbeda dalam menyikapi masalah

kebersihan erat relevansinya dengan pendidikan atau pengetahuan tentang

kesehatan yang tidak merata. Hal ini juga bisa dipengaruhi oleh kebiasaan

masyarakat yang sudah berjalan dalam waktu yang lama tanpa adanya aturan atau

sanksi yang bisa membuat jera. Masyarakat yang mempunyai kebiasaan buang

sampah bukan pada tempatnya membuat kondisi kota menjadi memprihatinkan,

baik dari segi kebersihan, keindahan ,kerapihan dan begitupun dengan kesehatan

masyarakat pada umumnya.

Implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah

sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian

implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan kegiatan yang

timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup

baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan

akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Mazmanian dan

Sebatier dalam Ulfaridha, G. (2017).

Penelitian terahulu tentang Implementasi program bank sampah yang

dilakukan oleh Ulfaridha, G. (2017). Menemukan bahwa dari 4 indikator

implementasi program yang digunakan dalam penelitian ini tiga diantaranya sudah

tercapai dengan baik, yakni pada indikator tugas dan tujuan, manajemen rencana,

dan pengukuran kinerja organisasi. Sedangkan satu indikator yaitu manajemen

kontrol belum maksimal dalam pelaksanaanya.

4

Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan tentunya tak

luput dari permasalahn persampahan. Jumlah penduduk yang begitu besar

menghasilkan timbulan sampah yang besar pula. Pertambahan jumlah penduduk

dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume,

jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Hal ini tentu merupakan

masalah cukup besar yang dimiliki oleh pemerintah kota Makassar.

Kebersihan dan keasrian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama

dari setiap masyarakat. Permasalahan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab

pemerintah akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat dalam

pemeliharaan dan perwujudan lingkungan yang bersih dan sehat.

Bank Sampah yang dijadikan inovasi oleh pemerintah sangat membantu

dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar. Meskipun belum maksimal, namun

dengan munculnya inovasi tersebut telah memberi kontribusi dalam perwujudan

Kota Makassar yang nyaman, dan bersih, meski dengan adanya inovasi tersebut

tidak mengurangi solusi tentang permasalahan sampah.

Implementasi program bank sampah di kota makassar sepenuhnya

dilakukan oleh UPTD Pengelolahan Daur Ulang Sampah sesuai dengan Peraturan

Wali Kota Makassar Nomor 126 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bank

Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup. Pembuatan kebijakan bank sampah

merupakan kebijakan pemerintah daerah yang tentunya menguntungkan bagi

berbagai pihak dimana program bank sampah merupakan pencegahan terhadap

buruknya pengelolaan sampah.

5

Kegiatan dari sistem Bank Sampah adalah dilakukan dari, oleh dan untuk

masyarakat. Seperti bank konvensional pada umumnya, Bank sampah memiliki

sistem manajerial yang operasionalnya dilakukan sendiri oleh masyarakat.

Pola pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor yang

dapat berperan aktif dalam mengurangi volume sampah merupakan keputusan yang

tepat dalam mengantisipasi peningkatan jumlah volume sampah perkotaan yang

terus meningkat akibat peningkatan jumlah penduduk. Peran aktif masyarakat atau

individu dapat dimulai dengan melaksanakan perilaku positif dalam mengelola

sampah.

Penyelesaian masalah sampah tidak bisa dilakukan dengan hanya

mengandalkan petugas kebersihan saja. Seluruh lapisan masyarakat harus turut

serta membantu pemerintah untuk bergerak bersama dalam menangani sampah.

Salah satu dengan penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam wujud

bank sampah. Sistem ini berfungsi mengelola sampah dengan menampung,

memilah dan mendistribusikan sampah ke fasilitas pengelolahan sampah yang ada

atau kepada pihak yang membutuhkan. Sehinggah sampah ditempat pembuangan

akhir bisa berkurang dan bahkan bisa menamba nilai guna barang yang sebelumnya

dianggap tak berguna.

Masyarakat dalam hal ini sebaiknya dapat berperan aktif dalam pengelolaan

program ini, dikarenakan berbagai peraturan telah di buat oleh pemerintah kota

makassar untuk menanggulangi masalah sampah namun terkadang masyarakat

kurang berpartisipasi atau tidak sesuai yang diharapkan. Berdasarkan pada uraian

permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam kondisi

6

delematis tersebut dengan mengangkat judul “Implementasi Program Bank

Sampah Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Dari ulasan singkat mengenai latar belakang masalah yang telah dipaparkan

diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Implementasi Program Bank Sampah Di Kelurahan Paropo

Kecamatan Panakukang Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Sehubung dengan rumusan masalah penelitian ini, maka dapat ditetapkan

tujuan penelitian, yaitu:

Untuk mengetahui Implementasi Program Bank Sampah Di Kelurahan

Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis/Akademik

Yaitu memberikan referensi bagi perkembangan ilmu pemerintahan

yang secara khusus membahas Implementasi dan rujukan bagi penelitian

berikutnya yang membahas tentang program bank sampah.

2. Manfaat Praktis

Berguna untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam hal

mempelajari tentang Implementasi Program Bank Sampah Di Kelurahan Paropo

Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Kebijakan hanyalah merupakan sebuah langkah awal dan belum dapat

dijadikan indikator keberhasilan pencapaian maksud dan tujuan. Proses yang jauh

lebih esensial adalah pada tataran implementasi kebijakan yang ditetapkan. Ini

karena kebijakan tidak lebih dari suatu perkiraan (forecasting) akan masa depan

yang masih bersifat semu, abstrak, dan konseptual. Namun ketika telah masuk

dalam tahapan implementasi dan terjadi interaksi antara berbagai faktor yang

mempengaruhi kebijakan, barulah keberhasilan maupun ketidakberhasilan

kebijakan akan diketahui.

Setelah kebijakan diimplementasikan terhadap sekelompok objek kebijakan

baik di masyarakat maupun unit-unit organisasi, maka akan bermunculan dampak-

dampak sebagai akibat dari kebijakan yang di maksud. Udoji dalam Arniati (2019)

dengan tegas menyatakan The execution of policies is as important if not more

important that policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets

unless they are implemented. (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting,

bahkan mungkin lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan

hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam

arsip kalau tidak diimplementasikan).

8

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Islamy dalam Arniati

(2019). Bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan akan membawa

dampak tertentu terhadap kelompok sasaran, baik yang positif (intended) maupun

yang negatif (unintended). Untuk itu tinjauan efektifitas kebijakan, selain

pencapaian tujuan harus diupayakan juga untuk meminimalisir ketidakpuasan dari

seluruh stakeholder sehingga diharapkan penyimpangan kebijakan tidak akan

terlalu jauh dan pada akhirnya akan mampu mencegah terjadinya konflik dimasa

yang akan datang.

Indahono dalam Priska, Y. (2018). Menyatakan bahwa: Implementasi

kebijakan merupakan tahap yang paling penting dari kebijakan. Karena akan

menentukan apakah kebijakan berjalan dan berhasil untuk menghasilkan output dan

outcomes seperti apa yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan

yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan.

Sedangkan, outcomes adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul

setelah keluarnya output kebijakan.

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement

(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out

(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to

(menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut

mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana

yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap

sesuatu itu (Abdul Wahab dalam Priska, Y. (2018).

9

Sedangkan Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam

Priska, Y. (2018) .Menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan

bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan

berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan,

yakni kejadian-kejadian dan kegiatan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya

pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata

pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn dalam Arifin, J. (2017). Membatasi

implementasi kebijakan sebagai suatu tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh

individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam

keputusan kebijakan.

Menurut Ripley dan Franklin dalam Priska, Y. (2018). Mengatakan bahwa

Implemetasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang

memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau jenis keluaran

yang nyata (tangible output).Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah

kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan–tujuan program dan

hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintahan.

Hal lain yang dikemukan oleh Agustino dalam Akib, H. (2016). bahwa

Implementasi adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum

yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dengan

kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para

10

pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya dan lebih sulit lagi untuk

melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk

mereka dianggap klien.

Menurut Mazmanian dan Sebatier dalam Ulfaridha, G. (2017).

Implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah sesuatu

program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian

implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan kegiatan yang

timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup

baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan

akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam

Akib, H. (2016). Menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa

memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku

atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan, yakni

kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya

pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk

mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada

masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Widodo dalam Akib, H. (2016). Implementasi kebijakan

merupakan proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat

abstrak kedalam realita nyata. Jadi implementasi kebijakan merupakan suatu wujud

nyata dari kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah di

tentukan.

11

Menurut Agustino dalam Arniatai (2019). Implementasi merupakan suatu

proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau

kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan

tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Sitomurang dalam Permatasari, I. A. (2020). Keberadaan

implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat luas, meliputi bagaimana

implementasi ditempatkan sebagai alat administasi hukum dan juga sekaligus

dipandang sebagai fenomena kompleks sebuah proses atau hasil dari kebijakan.

Situmorang dalam Permatasari, I. A. (2020). Juga menegaskan bahwa

implementasi kebijakan adalah satu dari sekian banyak tahap kebijakan publik,

sekaligus menjadi variabel terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar

terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian isu-isu publik.

Van Meter dan Van Horn dalam Permatasari, I. A. (2020). Memberikan

pemahaman bahwa masalah kapasitas juga menjadi faktor penentu dari berhasil

atau tidaknya implementasi kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi adalah

bagian dari kapabilitas pelaksana dalam melaksanakan apa yang dicita-citakan.

Syukur dalam Akib, H. (2016). Mengemukakan ada tiga unsur penting

dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang

dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan

ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3)

unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung

jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi

tersebut.

12

2. Pendekatan Implementasi Kebijakan

Untuk kepentingan implementasi kebijakan dibutuhkan pendekatan dan

ilmu yang komprehensif sejalan dengan yang dikemukakan Nicholas Hendry dalam

Arniati (2019) sebagai berikut :

a. Pendekatan Politik, Istilah pada pendekatan ini mengacu pada pola-pola

kekuasaan dan pengaruh diantara dan yang terjadi dalam organisasi birokrasi.

b. Pendekatan Struktural, Melalui pendekatan ini secara umum dapat dikenali

bahwa struktur yang bersifat “Organis” Nampak relevan untuk implementasi

kebijakan. Ini sangat dimungkinkan sebab implementasi kebijakan senantiasa

berubah, terlebih ketika arus implementasi itu liar bukan linear.

c. Pendekatan Prosedural dan Managerial, Pendekatan procedural structural

dianggap relevan untuk proses implementasi kebijakan public, namun tidak

sepenting upaya untuk mengembangkan proses dan prosedur yang tepat,

termasuk dalam hal ini adalah proses dan prosedur tata kelola beserta berbagai

teknik dan metode yang ada.

d. Pendekatan Perilaku, Analisis keprilakuan (Behavioral Analisis) pada berbagai

masalah manajemen yang paling terkenal adalah apa yang sering kali disebut

para penganut aliran Organisasi sebagai aliran “Organitational develovment”

atau pengembangan organisasi.

3. Model Implementasi Kebijakan Publik

a. Model Van Meter dan Van Horn

Model pertama adalah model yang paling klasik yakni model yang

diperkenalkan Van meter dan Van Horn dalam Subarsono, A. G.

13

(2005). Mengemukakan bahwa ada 5 (lima) variabel yang harus diperhatikan

karena dapat mempengaruhi kinerja implementasi :

1) Standar dan Ukuran kebijakan

2) Sumber daya

3) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

4) Kecenderungan (disposition) pelaksana atau implementor

5) Karakteristik agen pelaksana

b. Model Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono, A. G. (2005).

Mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam 3 (tiga) variabel,

yaitu :

1) Variabel Independen

Mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan

indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan

perubahan seperti apa yang dikehendaki.

2) Variabel Intervening

Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses

implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan,

dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan

hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga

pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan

terhadap pihak luar, variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses

implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan

14

teknologi, dukungan publik, sikap dan resoursis konstituen, dukungan pejabat

yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat

pelaksana.

3) Variabel Dependen

Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan 5

(lima) tahapan yang terdiri dari : pertama, pemahaman dari lembaga atau badan

pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan

objek. Ketiga, hasil nyata. Keempat, penerimaan atas hasil nyata. Kelima,

tahapan yang mengarah pada revisi pada kebijakan yang dibuat dan

dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat

mendasar.

c. Model Charles Jones

Berbeda dengan model Mazmanian dan Sabatier, Charles Jones

menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang

dimaksud untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga

aktifitas utama kegiatan yaitu : (1) organisasi, pembentukan dan penataan

kembali sumber daya, unit-unit serta metode yang menunjang agar program

berjalan, (2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana

pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan (3) aplikasi

(penerapan) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi

penyediaan barang dan jasa.

15

d. Model Hogwood dan Gunn

Model ketiga adalah model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

1978 dalam Arniati (2019). Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan

secara sempurna, maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat

itu adalah :

1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak

akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius.

2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber daya yang cukup

memadai.

3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadai.

4) Kebijakan yang akan di implementasikan didasari oleh suatu hubungan

kausalitas yang andal.

5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai

hubungannya.

6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.

7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan

8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.

9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan

mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

e. Model Goggin

Malcolm Goggin, Ann Bowman, dan James Lester dalam Arniati

(2019). Mengembangkan apa yang disebutnya sebagai “communication

16

model” untuk implementasi kebijakan yang disebutnya sebagai generasi ketiga

model implementasi kebijakan Goggin dan kawan-kawan bertujuan

mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah

dengan mengedapankan pendekatan metode penelitian dengan adanya variabel

independen, intervening, dan dependen, meletakkan komunikasi sebagai

penggerak dalam implementasi kebijakan.

f. Model Merilee S. Grindle

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan Grindle

dalam Subarsono, A. G. (2005). Menuturkan bahwa keberhasilan proses

implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada

kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain yang

dipengaruhi oleh content of policy (isi kebijakan) dan contex of implementation

( konteks implementasinya).

g. Model Edward III

Edward III dalam Subarsono, A. G. (2005). menegaskan bahwa

masalah utama administrasi publik adalah lack of attention to implementation.

Dikatakannya, without effective implementation the decision of policymakers

will not be carried out successfully. Edward menyarankan untuk

memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif,

yaitu communication, resource, dispotion or attitudes, dan beureucratic

structures. Edward menyebutkan terdapat 4 (empat) variabel yang

mempengaruhi Implementasi kebijakan. variabel tersebut antara lain :

17

1) Komunikasi

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan

agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi

tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran

(target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2) Sumber Daya

Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas

dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk

melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya

tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi

implementor dan sumber daya finansial.

3) Disposisi

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh

implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila

implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat

kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda

dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi

tidak efektif.

4) Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas

mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard

18

Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu

panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan redtape,

yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas

organisasi tidak fleksibel.

h. Model Jaringan

Model ini memahami bahwa proses implementasi kebijakan adalah

sebuah comple of interaction processes diantara sejumlah besar actor yang

berada dalam suatu jaringan (network) actor-aktor yang independen. Interaksi

diantara para aktor dalam jaringan tersebutlah yang akan menentukan

bagaimana implementasi harus dilaksanakan, permasalahan-permasalahan

yang harus dikedepankan, dan diskresi-diskresi yang diharapkan menjadi

bagian penting didalamnya. Subarsono, A. G. (2005).

i. Model Matland

Matland dalam Subarsono, A. G. (2005). mengembangkan sebuah

model yang disebut dengan Model Matriks Ambiguitas-Konflik yang

menjelaskan bahwa implementasi secara administratif adalah implementasi

yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Kebijakan

disini memiliki ambiguitas atau kemenduaan yang rendah dan konflik yang

rendah.

j. Model Implementasi Soren C.Winter

Winter dalam Arniati (2019). Memperkenalkan model implementasi

integratif (Integrated Implementation Model). Winter kemudian

19

mengemukakan 3 (tiga) Variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses

implementasi yakni :

1) Perilaku hubungan antar organisasi

2) Perilaku implementor (aparat/birokrat) tingkat bawah.

3) Perilaku kelompok Sasaran.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A Gunn dalam Rahmat, N.

(2017). Diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak

akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius.

b. Untuk melaksanakan program tersedia waktu dan sumber-sumber

memadai.

c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.

d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan

kausalitas yang handal.

e. Hubungan kausalitas yang bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai

penghubung.

f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.

g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan dalam urutan yang tepat.

h. Tugas-tugas diperinci lalu ditempatkan dalam urutan yang tepat.

i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

j. Pihak-pihak yang mempunyai wewenang kekuasaan dapat menuntut

mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

20

Jam Maarse dalam Rahmat, N. (2017). Terdapat beberapa factor yang

mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu :

a. Isi kebijakan imolementasi kebijakan yang baik harus dapat diketahui dan isi

(content) kebijakan secara jelas dan rinci. Hal ini berkaitan dengan tujuan,

penetapan prioritas, kebijakan yang khusus dan sumber memadai.

b. Diterima pesan secara benar implementasi yang baik dapat terlihat dari

tersedianya informasi yang dimiliki oleh para implementator untuk memainkan

perannya.

c. Dukungan implementasi kebijakan yang baik dapat diketahui dari sejumlah

dukungan yang cukup bagi para implementator untuk memainkan peran

dengan baik, dalam hal ini adalah kesamaan kepentingan, kesesuaian harapan

dan kesamaan pandangan.

B. Konsep Bank Sampah

Sampah merupakan masalah yang dialami oleh hampir seluruh kota besar

di Indonesia sehingga tak heran jika dikatakan bahwa sampah merupakan masalah

nasional. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan pengelolaan secara

komprehensif dan terpadu agar memberi manfaat secara ekonomi, sehat bagi

masyarakat dan aman bagi lingkungan. Menurut Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan sampah

adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk

padat. (Wiranta dalam Jabal 2018).

Menurut Azwar dalam Rohani, L. (2007). yang dimaksud dengan sampah

adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang

21

harus d buang yang umumnya bersal dari kegiatan yang dilakukan manusia

(termasuk kegiatan industri) tetapi bukan biologis kotorang manusia (human,

wasteg) tidak termasuk kedalamnya dan umumnya bersifat padat (karena air bekas

tidak termasuk didalamnya.

Sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan (manusia) yang berwujud

padat (baik berupa zat organik maupun anorganik yang bersifat dapat terurai

maupun tidak terurai) dan dianggap sudah tidak berguna lagi (sehingga dibuang ke

lingkungan). Nasih dalam Sujarwo, Tristanti, & Widyaningsih. (2014).

Menurut Bebassari dalam Suwarno, A., Suripin, S., & Darsono, S. (2013).

sampah bisa berupa bahan yang sudah tidak diperlukan lagi yang harus dibuang

pada tempat yang tepat. Dilain pihak dari segi lingkungan sampah sangat

mengganggu jika tidak dikelola dengan baik. Sampah dapat menjadi musuh dan

akan menimbulkan dampak buruk pada sisi sosial, ekonomi, kesehatan dan

lingkungan.

Menurut Azwar dalam Suryani, A. S. (2014). sampah adalah sesuatu yang

tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan

harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya,

sedemikian rupa, sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi.

Kodoatie dalam Suryani, A. S. (2014). mendefinisikan sampah adalah limbah atau

buangan yang bersifat padat atau setengah padat, yang merupakan hasil sampingan

dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-

tumbuhan.

22

Bank sampah lahir dari program Jakarta Green and Clean yaitu salah satu

cara pengelolaan sampah skala rumah tangga, yang menitik beratkan pada

pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Bank sampah

adalah tempat menabung sampah yang telah terpilih menurut jenis sampah, sampah

yang ditabung pada bank sampah adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis.

(Unilever Green & Clean dalam Arifa, F., Cita, F. P., & Ilman, A. H. (2019).

Menurut Aryenti dalam Suryani, A. S. (2014). Bank Sampah adalah tempat

menabung sampah yang telah terpilah menurut jenis sampah. Cara kerja Bank

Sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya, ada nasabah, pencatatan

pembukuan dan manajemen pengelolaannya. Apabila dalam bank umum yang

disetorkan nasabah adalah uang, akan tetapi dalam Bank Sampah yang disetorkan

adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis.

Bank Sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara

kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif didalmnya. Sistem

ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada

pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah.

Utami, E. (2013).

Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah

serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tetapi yang ditabung bukan uang

melainkan sampah. Warga yang menabung disebut dengan nasabah memiliki buku

tabungan dan dapat meminjam uang yang dapat dikembailkan dengan sampah

seharga uang yang dipinjam. Furnanda, dalam Ismawati, A., & Ismawati, A.

(2013).

23

Bank Sampah merupakan salah satu alternatif mengajak warga peduli

dengan sampah. Sistem pengelolaan Bank Sampah yaitu berbasis rumah tangga,

dengan memberikan imbalan berupa uang tunai kepada mereka yang berhasil

memilah dan menyetorkan sejumlah sampah. Sampah sampah yang disetorkan ke

Bank Sampah dibedakan atas beberapa jenis seperti sampah organik maupun non

organik, misalnya: plastik, besi, potongan sayur dan lainnya. Sampah yang masih

bisa didaur ulang seperti sampah organik bisa digunakan sebagai pupuk. Selain itu,

sampah plastik dimanfaatkan untuk tas, tempat tisu dan perabotan lainnya.

Ulfaridha, G. (2017).

Bank Sampah adalah tempat yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan

sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang telah

dipilah akan disetor ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat

pengepul sampah. Bank sampah akan dikelola menggunakan sistem seperti

perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang

tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di

bank sampah.

Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilih

serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tetapi yang ditabung bukan uang

melainkan sampah. Warga yang menabung (Menyerahkan sampah) juga disebut

nasabah dan memiliki buku tabungan serta dapat meminjam uang yang nantinya

dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung

akan ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang, kemudian akan dijual di pabrik

yang sudah bekerjasama dengan bank sampah. Sementara sampah plastik kemasan

24

dapat dibeli oleh pengurus Pkk setempat untuk didaur ulang menjadi barang-barang

kerajinan. Anonim dalam Asteria, D., & Heruman, H. (2016).

Tujuan bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan

sampah di Indonesia, untuk menyadarkan masyarakat agar lingkungan yang sehat,

rapi dan bersih, mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam

masyarakat untuk kerajinan dan lainnya. Jadi dengan kata lain bank sampah sebagai

upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah sekaligus dalam

penanganan lingkungan. Munawir dalam Qalby, N.A. (2018).

Manfaat Bank Sampah adalah mengurangi jumlah sampah di lingkungan

masyarakat, menambah penghasilan bagi masyarakat, menciptakan lingkungan

yang bersih dan sehat dan memupuk kesadaran diri masyarakat akan pentingnya

menjaga dan menghargai lingkungan hidup. Ulfaridha, G. (2017).

Cara kerja Bank Sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya,

terdapat nasabah, pencatatan pembukuan dan manajemen pengelolaannya, apabila

dalam bank yang dikenal oleh masyarakat pada umumnya menyetorkan sejumlah

uang maka dalam Bank Sampah yang disetorkan adalah sampah yang mempunyai

nilai ekonomi, sedangkan pengelola Bank Sampah harus orang yang kreatif dan

inovatif serta memiliki jiwa kewirausahaan agar dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat Furnanda dalam Ismawati, A., & Ismawati, A. (2013).

Peran bank sampah terdapat dalam teori pertukaran.“Teori pertukaran

menekankan kepada sosiologi perilaku agar memusatkan perhatian pada hubungan

antara pengaruh perilaku seorang aktor terhadap lingkungan dan dampak

25

lingkungan terhadap aktor. Hubungan ini adalah dasar untuk pengkondisian operan

atau proses belajar yang melalui perilaku disebabkan oleh konsekuensinya. Ritzer

dan Douglas dalam Arifa, F., Cita, F. P., & Ilman, A. H. (2019).

Bentuk – bentuk bank sampah Menurut Utami, E. (2013). Yaitu sebagai

berikut:

1. Unit Usaha Pinjam

a. Fasilitas khusus dari bank sampah kepada nasabah

b. Dana yang dipinjamkan diambil dari omset bank sampah

c. Uang yang dipinjamkan nasabah bisa dikenakan bungan. Tapi, bunga yang

dibebankan sebaiknya yang tidak terlalu besar. Penetapan presentasi bunga

berdasarkan prinsip-prinsip biaya jasa peminjaman saja bukan untuk

mencari untung.

d. Pengambilan pinjaman bisa dilakukan dengan cara mencicil dalam jangka

waktu tertentu. Misalnya 3 kali cicilan.

e. Pengambilan pinjaman bisa dengan uang yang tersimpan ditabungan bank

sampah atau dengan menabung sampah.

2. Unit Usaha Sembako

a. Fasilitas khusus dari bank sampah kepada nasabah

b. Pemesanan sembako bisa dilakukan saat penyetoran sampah. Sembako bisa

diambil pada masa penyetoran sampah berikutnya.

c. Pembayaran bisa dengan dana yang tersimpan ditabungan bank sampah atau

dengan menabung sampah.

26

d. Pembayaran bisa dilakukan dengan mencicil dalam jangka waktu tertentu,

misalnya 3 kali cicilan.

3. Pinjaman Modal Usaha

a. Fasilitas khusus dari bank sampah kepada nasabah.

b. Nasabah memberikan proposal usaha yang akan dilakukan dengan dana

yang dipinjam dari bank sampah. Pengelola bank sampah akan memutuskan

kelayakan usaha dan besaran dana yang bisa dipinjamkan.

c. Uang yang dipinjam nasabah bisa dikenakan bunga. Tapi , bunga yang

dibebankan sebaiknya sebaiknya yang tidak terlalu besar. Penetapan

presentasi bunga berdasarkan prinsip-prinsip biaya jasa peminjaman saja

bukan untuk mencari untung.

d. Pengembalian pinjaman bisa dilakukan dengan bagi hasil usaha.persentase

bagi hasil bisa ditentukan langsung oleh pengelola atau disepakati bersama

saat akad peminjaman modal.

e. Pengembalian pinjaman juga bisa dengan dana yang tersimpan ditabungan

bank sampah atau dengan menabung sampah.

C. Pengelolaan Sampah (Bank Sampah)

Definisi sampah menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang

berbentuk padat. Di negara industri, jenis sampah dan yang dianggap sejenis

sampah, dikelompokkan berdasarkan sumbernya seperti:

27

1. Pemukiman: berupa apartemen atau rumah. Jenis sampah yang ditimbulkan

antara lain sisa makanan, plastik, kertas, tekstil, kulit, sampah kebun, kaca, kayu,

logam, barang bekas rumah tangga, limbah berbahaya dan sebagainya

2. Daerah komersial: meliputi pertokoan, pasar, rumah makan, perkantoran, hotel,

dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain kertas, kayu, plastik,

sisa makanan, logam, limbah berbahaya dan beracun, kaca dan sebagainya

3. Institusi: yaitu sekolah, rumah sakit, pusat pemerintahan, penjara, dan lan-lain.

Jenis sampah yang ditimbulkan sama dengan jenis sampah pada daerah

komersial

4. Konstruksi dan pembongkaran bangunan: meliputi pembuatan konstruksi baru,

perbaikan jalan, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain kayu,

baja, beton, debu, dan lain-lain

5. Fasilitas umum: seperti penyapuan jalan, pantai, taman, tempat rekreasi, dan

lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain rubbish, ranting, sampah

tanaman, daun, dan sebagainya

6. Pengola limbah domestik seperti instalasi pengolahan air buangan, instalasi

pengolahan air minum, dan insinerator. Jenis sampah yang ditimbulkan antara

lain lumpur hasil pengolahan, debu, dan sebagainya

7. Kawasan Industri: jenis sampah yang ditimbulkan antara lain buangan non

industri, sisa proses produksi, dan sebagainya

8. Pertanian: jenis sampah yang dihasilkan antara lain sisa makanan busuk, sisa

pertanian.

28

Penggolongan tersebut di atas lebih lanjut dapat dikelompokkan

berdasarkan cara penanganan dan pengolahannya, yaitu:

1. Komponen mudah busuk (putrescible): sampah rumah tangga, buah-buahan,

sayuran, bangkai, kotoran binatang, dan lain-lain

2. Komponen bervolume besar dan mudah terbakar (bulky combustible): kertas,

kayu, karet, kain plastik, kulit dan lain-lain

3. Komponen bervolume besar dan sulit terbakar (bulky noncombustible): logam,

mineral, dan lain-lain

4. Komponen bervolume kecil dan mudah terbakar (small combustible)

5. Komponen bervolume kecil dan sulit terbakar (small noncombustible)

6. Wadah bekas: botol, dan lain-lain

7. Tabung bertekanan/gas

8. Serbuk dan abu: organik (misal pestisida), logam metalik, non metalik, bahan

amunisi dsb

9. Lumpur, baik organik maupun non organik

10. Puing bangunan

11. Kendaraan tak terpakai

12. Sampah radioaktif.

Pembagian yang lain sampah dari negara industri antara lain berupa:

1. Sampah organik mudah busuk (garbage): sampah sisa dapur, sampah sisa sayur,

sisa makanan, dan kulit buah-buahan

29

2. Sampah organik tak membusuk (rubbish): mudah terbakar (combustible) seperti

plastik, kertas, dsb dan tidak mudah terbakar (non-combustible) seperti kaleng,

logam, gelas

3. Sampah sisa abu pembakaran penghangat rumah (ashes)

4. Sampah bangkal binatang (dead animal): bangkai tikus, anjing, ikan, dan

binatang ternak

5. Sampah sapuan jalan (street sweeping): sisa-sisa pembungkus dan sisa makanan,

kertas, daun

6. Sampah buangan sisa konstruksi (demolition waste), dsb

Pengelolaan sampah yang benar mensyaratkan adanya keterpaduan dari

berbagai aspek, mulai dari hulu sampai hilir. Berikut merupakan jenis-jenis sampah

menurut Sucipto dalam Listriyani, N. I. (2018).

1. Sampah organik

Sampah organik berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan,

maupun tumbuhan. Sampah organik sendiri dibagi menjadi dua yaitu sampah

organik basah dan sampah organik kering. Istilah sampah organik basah

dimaksudkan sampah mempunyai kandungan air yang cukup tinggi. Contohnya:

kulit buah dan sisa sayuran. Sementara bahan yang termasuk dalam sampah

organik kering adalah bahan organik lain yang kandungan airnya kecil. Contoh

sampah organik kering diantaranya kertas, kayu atau ranting pohon dan

dedaunan kering.

30

2. Sampah anorganik

Sampah anorganik bukan berasal dari makhluk hidup. Sampah ini bisa

berasal dari bahan yang bisa diperbaharui dan bahan yang berbahaya serta

beracun. Jenis yang termasuk ke dalam kategori bisa didaur ulang (recycle) ono

misalnya bahan yang terbuat dari plastik dan logam.

3. Sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Sampah B3 merupakan jenis sampah yang dikategorikan beracun dan

berbahaya bagi manusia. Umumnya, sampah jenis ini mengandung merkuri

seperti kaleng bekas cat semprot atau minyak wangi. Namun, tidak menutup

kemungkinan sampah yang mengandung jenis racun lain yang berbahaya.

Menurut Tchobanoglous dalam Amastang, M., & Amastang, M.

(2019). Pengelolaan sampah merupakan pengontrolan terhadap timbulan sampah,

proses pewadahan, pengumpulan, pemindahan serta pengangkutan, hingga pada

proses dan pembuangan akhir.

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk

menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara

garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi: pengendalian timbulan sampah,

pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Sejati

dalam Suryani, A. S. (2014).

Pengelolaan sampah dimaksudkan agar sampah tidak membahayakan

kesehatan menusia dan tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan sampah juga

diakukan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan bagi manusia. Sujarwo,

Tristanti, & Widyaningsih. (2014).

31

Pengolahan sampah dengan menerapkan konsep 3R menurut Sujarwo,

Tristanti, & Widyaningsih. (2014). yaitu:

1. Reuse (penggunaan kembali) yaitu menggunakan sampah-sampah tertentu yang

masih memungkinkan untuk dipakai (penggunaan kembali botol-botol bekas).

2. Reduce (pengurangan) yaitu berusaha mengurangi segala sesuatu yang dapat

menimbulkan sampah serta mengurangi sampah-sampah yang sudah ada.

3. Recycle (daur ulang) yaitu menggunakan sampahsampah tertentu untuk diolah

menjadi barang yang lebih berguna (daur ulang sampah organik menjadi kompos

atau sampah anorganik menjadi aneka kerajinan).

Paradigma pengelolaan sampah yang digunakan saat ini adalah kumpul

angkut dan buang, perihal utama kota dalam penyelesaian masalah sampah adalah

pemusnahan dengan landfilling pada sebuah TPA. Pengelola kota biasanya kurang

dalam memberikan perhatian serius pada TPA tersebut, sehingga muncullah kasus-

kasus kegagalan pada TPA. Pengelola kota sepertinya berpendapat bahwa TPA

yang dimiliki bisa menyelesaikan seluruh persoalan sampah, tanpa memberikan

perhatian yang proporsional terhadap sarana dan prasarana tersebut, TPA bisa

menjadi bom waktu bagi pengelola kota.

Kita sebagai masyarakat harus membiasakan diri mengurangi pembelian

barang yang akan menjadi sampah (reduce), menggunakan kembali barang yang

masih bisa dimanfaatkan (reuse) dan mendaur ulang sampah menjadi barang yang

bernilai ekonomis (recycle), yang dapat dikenal dengan 3R. Solusi sampah lainnya

adalah dengan mengelola sampah tersebut yaitu dengan memilah sampah yang

secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian:

32

1. Sampah basah: sampah yang mudah terurai dan membusuk, antara lain sisa

makanan, buah-buahan, sayuran, sampah kebun dan sampah dapur

2. Sampah kering: sampah yang tidak bisa membusuk dan terurai secara alamiah,

antara lain kardus, kertas, plastik, karet, tekstil, kaca, kaleng, dan lain-lain

3. Sampah B3 (bahan berbahaya dan beracun): sampah beracun dan reaktif yang

sangat membahayakan kesehatan dan kehidupan organisme, antara lain cat,

baterai, pestisida, sampah rumah sakit, dan lain-lain (Asmiyati dan Agustaman

dalam Qalby 2018).

Memilah sampah sangat mudah tergantung kemauan manusia yaitu sama

dengan kebiasaan setiap hari membuang sampah di tempat sampah yang semula

dalam 1 (satu) tempat, sekarang menjadi 3 (tiga) tempat yaitu sampah basah,

sampah kering dan sampah B3. Waktu yang lalu dan sekarang sebagian masyarakat

masih berjalan bahwa sampah dibuang jadi satu kemudian dibakar begitu saja

sehingga dapat menimbulkan polusi dan residu yang dapat membahayakan

lingkungan.

Manfaat sampah basah yaitu bisa diolah dan dijadikan kompos dengan tata

cara-cara tertentu, yang bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik tanaman dan akan

menghasilkan produk tanaman yang banyak disukai konsumen dan mempunyai

nilai jual produk yang tinggi serta lebih menyehatkan. Pengelolaan sampah organik

rumah tangga dan sampah basah dengan cara pengomposan berarti melaksanakan

kaidah daur ulang dalam upaya penyelamatan lingkungan. Tekniknya tidak rumit,

hanya memerlukan usaha dan waktu. Djamaludin dan Wahyono dalam Munawir,

M. (2015).

33

Manfaat kompos yang lebih rinci menurut Wikipedia, Kompos, dalam

Munawir, M. (2015) antara lain:

1. Aspek ekonomi:

a. Penghematan biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah, karena

dilakukan setempat;

b. Mengurangi volume atau ukuran limbah; memiliki nilai jual yang lebih tinggi

dari pada bahan asalnya;

2. Aspek lingkungan:

a. Mengurangi polusi udara karena pelepasan gas metana dan pembakaran limbah,

pembusukan sampah organik akibat bakteri metanogen ditempat pembuangan

sampah;

b. Mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan;

3. Aspek bagi tanah/tanaman:

a. Meningkatkan kesuburan tanah;

b. Memperbaiki struktur dan karakteristik tanah;

c. Meningkatkan kualitas nilai gizi, hasil panen terhadap rasa, dan jumlah panen

Manfaat sampah kering menurut Asmiyati dan Agustaman dalam Munawir,

M. (2015) antara lain:

1. Bisa langsung dijual ke pelapak sampah dengan harga jual sesuai dengan jenis

sampah keringnya;

2. Bisa dimanfaatkan kembali untuk peralatan, pot tanaman, tempat menyimpan

barang-barang, dan lain-lain;

34

3. Bisa dibuat kerajinan tangan yang eksotik bernilai ekonomis tinggi. Sedangkan

sampah kering yang tidak bisa dimanfaatkan (residu) dibuang ke TPA (Tempat

Pembuangan Akhir).

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan

kegiatan, yakni: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Menurut

Aboejoewono dalam Listriyani, N. I. (2018). Menggambarkan secara sederhana

tahapan tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:

1. Tahap Pengumpulan

Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya

sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya.

Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah,

peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara

(TPS/Dipo). Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah

tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu.

Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya

sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya.

Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah,

peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara

(TPS/Dipo). Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah

tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu.

2. Tahapan Pengangkutan

Pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa

alat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. Pada

35

tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu

mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan

akhir (TPA).

3. Tahap Pembuangan akhir

Pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan

baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian

seluruh proses. Pengelolaan sampah, terutama di kawasan perkotaan, dewasa ini

dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup kompleks.

Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbulan sampah

yang tinggi, kepedulian masyarakat (human behaviour) yang masih sangat

rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah (final disposal)

yang selalu menimbulkan permasalahan tersendiri.

Trihadiningrum dalam dalam Amastang, M., & Amastang, M.

(2019). mengusulakan beberapa cara yang sebaiknya dilakukan untuk menangani

persoalan sampah kota, yaitu:

1. Pencegahan

2. Minimisasi,

3. Pemanfaatan kembali (reuse)

4. Daur ulang (recycle),

5. Perolehan energy (energy recovery)

6. Pembuangan akhir.

36

Yang pelaksanaannya harus didukung oleh masyarakat dan kebiajakan dari

pemerintah sehingga jumlah sampah yang dibuang di tempat pembuanagan akhir

semakin berkurang.

Pola pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor yang

dapat berperan aktif dalam mengurangi volume sampah merupakan keputusan yang

tepat dalam mengantisipasi peningkatan jumlah volume sampah perkotaan yang

terus meningkat akibat peningkatan jumlah penduduk. Peran aktif masyarakat atau

individu dapat dimulai dengan melaksanakan perilaku positif. dalam mengelola

sampah seperti pengumpulan, pewadahan, pemilahan dan melakukan daur ulang

sampah untuk mengurangi volume dan penyebaran sampah. Wibowo, dalam

Ismawati, A., & Ismawati, A. (2013).

D. Kerangka Pikir

Bank Sampah adalah tempat yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan

sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang telah

dipilah akan disetor ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat

pengepul sampah. Bank sampah akan dikelola menggunakan sistem seperti

perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang

tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di

bank sampah.

Dalam upaya melakukan pengelolaan sampah pemerintah memiliki peranan

sentral yang antara lain diwujudkan dalam bentuk meningkatkan bergeraknya

sektor dan kegiatan yang dapat mendukung serta menciptakan suasana yang

kondusif bagi berjalannya pengelolaan sampah di suatu daerah.

37

Kehadiran Bank Sampah merupakan salah satu unsur yang perlu

dikembangkan dalam pola lingkungan yang bersih. Karna sampah-sampah yang

membuat kotor itu bisa di maanfatkan kembali. Masyarakat dan pemerintah dalam

pengelolaan sampah kemudian diangkat dalam penelitian terkait Implementasi

Program Bank Sampah Di Kelurahan Toddopuli Kecamatan Panakukang Kota

Makassar. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut.

Bagan Kerangka Pikir

E. Fokus Penelitian

Variabel-variabel yang mempengaruhi proses

implementasi menurut Van meter dan Van

Horn dalam Subarsono, A. G. (2005).

1. Standar dan ukuran kebijakan

2. Sumber Daya

3. Karakteristik Agen Pelaksana

4. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas

Pelaksana

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Terwujudnya Bank Sampah Yang Efektif

Implementasi Program Bank Sampah Di Kelurahan Paropo

Kecamatan Panakukang Kota Makassar

38

Fokus penelitian Implementasi Program Bank Sampah Di Kelurahan Paropo

Kecamatan Panakukang Kota Makassar, menggunakan pendekatan Standar dan

ukuran kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Komunikasi antar

Organisasi dan Aktivitas Pelaksana dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan penulis, kemudian akan

dideskripsikan seperti berikut:

1. Standar dan Ukuran Kebijakan, dalam penelitian ini program tentang Bank

Sampah perlu melihat variabel sasaran dan tujuan kebijakan.

2. Sumber daya adalah ketersedian sumber daya manusia dan daya finansial.

3. Karakteristik Agen Pelaksana untuk mengetahui berapa banyak pihak yang

dilibatkan dalam kegiatan Program Bank Sampah.

4. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yaitu diperlukannya

koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

5. Lingkungan Ekonomi, sosial dan politik, mencakup sumber daya ekonomi

yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, seberapa besar

dan bagaimana program bank sampah tersebut dapat mempengaruhi kondisi

sosial ekonomi yang ada, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong

keberhasilan kebijakan publik yang dibuat.

Terwujudnya Visi Maros yaitu Maros Lebih sejahtera 2021

39

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dilakukan selama dua (2) bulan

yaitu pada tanggal 16 Juli 2020 – 11 September 2020 atau setelah adanya perizinan

penelitian yang telah dikeluarkan oleh pihak fakultas. Dan Lokasi penelitian

bertempat di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar tentang

Implementasi Program Bank Sampah Di Kelurahan Paropo Kecamatan

Panakukang Kota Makassar. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian

tersebut adalah karena menjadi lokasi penelitian tentang Implementasi Program

Bank Sampah Di Kelurahan Toddopuli Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

B. Jenis Dan Tipe penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk

menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu

dansituasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan

kondisi objektif dilapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu

agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan Sugiyono (2012).

Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan

terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam

memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun dalam

lapangan dalam waktu yang cukup lama.

40

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yang dimaksudkan untuk

memberikan gambran secara jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan

pengalaman yang telah dialami informan. Masalah yang akan diteliti terkait

Implementasi Program Bank Sampah Di Kelurahan Paropo Kecamatan

Panakukang Kota Makassar.

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang

diperlukan selama melaksanakan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian

ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang di gunakan untuk

menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dangan fokus yang dikaji.

Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk

melengkapi data primer yang di kumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya

penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama

diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

41

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan

purposive sampilng atau sengaja memilih orang-orang yang di anggap dapat

memberikan informasi yang akurat sesuai maksud penelitian yaitu tentang

Implementasi Program Bank Sampah Di Kelurahan Paropo Kecamatan

Panakukang Kota Makassar.

Adapun yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. Informan Penelitian

NO NAMA INISIAL JABATAN KETERANGAN

1. Kahfiani S.Hut KF

Seksi Pengembangan

Dan Pengendalian

Sistem Persampahan

dan Limbah B3

1 orang

2. Nasrun, SE NS

Kepala UPTD Daur

Ulang Sampah Bank

Sampah Pusat

1 orang

3. Iin IN Petugas Bank

Sampah Unit (BSU) 1 orang

4. Arfan AR Staff Pendataan

UPTD 1 orang

5. Asma Hamra AH Staff Kecamatan 1 orang

6. Anto AT Pengepul Sampah 1 orang

7. Dg.Sugi DS Nasabah 1 orang

8. Wahidah WD Nasabah 1 orang

9. Risman RN Nasabah 1 orang

10. Hartati HT Nasabah 1 orang

42

11. Farida FD Nasabah 1 orang

12. Nani NN Nasabah 1 orang

Total Informan 12 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan tiga

teknik pengumpulan data yakni :

1. Teknik Observasi

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan

pencatatan yang sistematis terhadap masalah masalah yang terkait dengan

Implementasi Program Bank Sampah Di Kelurahan Paropo Kecamatan

Panakukang Kota Makassar. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian

ini untuk memperoleh keterangan keterangan data yang lebih akurat dan untuk

mengetahui relevansi antara jawaban responden dan kenyataan yang terjadi

dilapangan dalam hal Implementasi Program Bank Sampah Di Kelurahan

Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar .

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab

secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang diambil sebagai

sampel baik dari pemerintah maupun masyarakat yang dianggap mampu

memberikan informasi yang akurat terkait Implementasi Program Bank

Sampah Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

3. Dokumentasi

43

Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen

atau buku-buku atau hasil-hasil penelitian yang relevan dengan Implementasi

Program Bank Sampah Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota

Makassar sehingga menunjang kerelevenan data. Metode dokumentasi

digunakan untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat kaitannya

dengan pokok dari permasalahan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini

dikemukakan oleh Miles dan Hurman dalam Aswad (2018:33) memiliki tiga

langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Data Reducation)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan

memfokuskan pada hal yang penting. Reduksi data juga berarti komponen

pertama dalam analisis data yang memperpendek, mempertegas dan membuang

hal yang dirasa tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan fokus penelitian

sehinggah penarikan kesimpulan dapat dilakukan.

2. Penyajian Data(Data Display)

Penyajian data adalah bentuk rakitan data dalam uraian singkat.

Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu bersifat

naratif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi secara lebih

mudah.

3. Penarikan kesimpulan(conclusion Drawing)

44

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan

dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan

sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti

ada dilapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang

sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya

belum jelas menjadi jelas.

G. Pengabsahan Data

Menurut Sugiyono dalam Sari (2019:28) uji keabsahan data meliputi uji

kredibilitas data, uji transferability, uji depenability dan uji comfirmability.

Keabsahan data pada penelitian ini diperiksa menggunakan uji kredibilitas data

yang dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan

dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu. Dengan demikian

terdapat tiga triagulasi dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi

teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.

Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara,

membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi,

membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

2. Triangulasi teknik

45

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber

yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan

teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan

teknik pengumpulan data sebelumnya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan

pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu

kewaktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian

ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

46

A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada sub bab ini menyajikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan

bagaimana Implementasi Program Bank Sampah Pusat Kelurahan Paropo Kec.

Panakukang, serta menjelaskan tentang proses Implementasi Program Bank

Sampah Pusat Kelurahan Paropo Kec. Panakukang.

Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum wilayah Kota

Makassar dan gambaran umum objek penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup

Kota Makassar dan UPTD Bank Sampah Pusat Kota Makassar. Gambaran umum

Kota Makassar Mencakup kondisi fisik dan wilayah, kependudukan Kota

Makassar. Gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terdiri dari

Kedudukan, tugas dan fungsi dan kepegawaian dari dinas dan kecamatan tersebut.

1. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar merupakan kota terbesar di kawasan timur Indonesia.

Sejak abad ke-16 kota ini sudah dikenal sebagai pusat pemerintahan khususnya

daerah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Secara administratif kota makassar

adalah Ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai pusat

pemerintahan Kota Makassar.

Kota Makassar memiliki luas 175,77 km persegi yang meliputi 15

kecamatan, 153 kelurahan, 996 RW dan 4.964 RT. Kota Makassar terletak di

pantai barat semenanjung Selatan pulau Sulawesi berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan (Pangkep)

47

2. Sebelah Selatan dengan wilayah Kabupaten Gowa,

3. Sebelah Timur dengan wilayah Kabupaten Maros, dan

4. Sebelah Barat dengan pesisir pantai Selat Makassar.

Kondisi geografis Kota Makassar yang terketak di tengah-tengah

Wilayah Kepulauan Nusantara, menjadikan kota ini sebagai pusat perlintasan

dari Wilayah Barat ke Wilayah Timur maupun dari Wilayah Utara ke Wilayah

Selatan Indonesia. Posisi ini menyebabkan kota Makassar mempunyai daya

tarik yang cukup kuat bagi para migran sebagai cikal bakal pelaku sektor

informal pedagang kaki lima, baik dari wilayah Sulawesi Selatan sendiri

maupun dari propinsi-propinsi lain di kawasan timur Indonesia dan di luar

Sulawesi, untuk datang dan mencari peluang kerja di kota ini.

Penduduk Kota Makassar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016

sebanyak 1.469.601 jiwa yang terdiri atas 727.314 jiwa penduduk laki-laki dan

742.287 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah

penduduk tahun 2015, penduduk Kota Makassar mengalami pertumbuhan

sebesar 1,39 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk

laki-laki sebesar 1,43 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,36 persen.

Secara Administratif, Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan, yaitu:

Kecamatan Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung

Pandang, Wajo, Bontoala, ujung Tanah, Tallo, Panakukkang, Manggala,

Biringkanaya dan Tamalanrea, Kep, Sangkarrang. Kecamatan Panakkukang

merupakan salah satu dari 15 kecamatan di kota Makassar yang berbatasan

dengan kecamatan Tallo di sebelah utara, kecamatan Tamalanrea di sebelah

48

timur, kecamatan Rappocini di sebelah selatan dan kecamatan Makassar di

sebelah barat.

Pemerintah Kota Makassar terdiri dari walikota, wakil walikota,

sekretariat kota, dinasdinas, dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD). Kota Makassar pada tanggal 1 September 1971 berubah namanya

menjadi Kota Ujung Pandang setelah diadakan perluasan kota dari 21 km²

menjadi 175,77 km². Namun kemudian, pada tanggal 13 Oktober 1999 berubah

kembali namanya menjadi Kota Makassar. Kota Makassar merupakan kota

internasional serta terbesar di Kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu

pernah menjadi ibu kota. Negara Indonesia Timur Provinsi Sulawesi. Sumber

utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap

sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali

sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.

2. Gambaran Khusus lokasi Konsentrasi Penelitian

Gambaran Khusus lokasi Konsentrasi Penelitian adalah Kantor UPTD

Bank Sampah Pusat yang berada di depan Pasar Toddopuli di Jalan Toddopuli

Raya Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

Kecamatan Panakkukang merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di

Kota Makassar yang berbatasan dengan Kecamatan Tallo di sebelah utara,

Kecamatan Tamalanrea di sebelah timur, Kecamatan Rappocini di sebelah

selatan dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Makassar.

Kecamatan Panakukang merupakan daerah bukan pantai dengan topografi

49

ketinggian 500M dari permukaan laut. Menurut jaraknya, letak masing-masing

kelurahan ke ibukota kecamatan berkisar antara 1-2 km.

Kecamatan Panakkukang terdiri dari 11 kelurahan dengan luas wilayah

17,05 km². Dari luas wilayah tersebut pada Tabel 1.2, tampak bahwa

Kelurahan Pampang memiliki wilayah terluas yaitu 2,63 km², terluas kedua

adalah Kelurahan Panaikang dengan luas wilayah 2,35 km², sedangkan yang

paling kecil luas wilayahnya adalah Kelurahan Sinrijala yaitu 0,17 km².

Dalam kurun waktu tahun 2015-2016 jumlah penduduk Kecamatan

Panakkukang mengalami pertumbuhan sebesar 3,27 persen, dimana jumlah

penduduk pada tahun 2015 sebanyak 142.308 jiwa dan bertambah menjadi

sebanyak 147.783 jiwa di tahun 2016. Berdasarkan jenis kelamin tampak

bahwa jumlah penduduk laki-laki sekitar 73.114 jiwa dan perempuan sekitar

74.669 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah sekitar 98 persen

yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 98 orang

penduduk laki-laki.

Pada tahun ajaran 201/2017 jumlah TK di Kecamatan Panakkukang

sekitar 44 sekolah, SD baik negeri maupun swasta berjumlah sebanyak 49

sekolah, SLTP sebanyak 16 sekolah dan SMA sebanyak 10 sekolah. Selain

itu terdapat pula Sekolah Menengah Kejuruan swasta sebanyak 14 sekolah.

Jumlah sarana kesehatan tahun 2016 di Kecamatan Panakkukang

tercatat 3 Rumah Sakit Umum/Khusus, 3 buah Puskesmas , 2 buah Pustu, 10

buah Rumah Bersalin dan 79 Posyandu. Untuk tenaga medis tercatat 83 orang,

dokter umum, 14 orang dokter spesial, 13 orang dokter gigi dan 108 orang

50

paramedis lainnya yang terdiri dari 23 orang bidan desa dan 85 orang

perawat/mantri.

Tabel. 4.1

Banyaknya RT, RW dan Lingkungan di Kecamatan Panakukang Tahun 2018

Tabel 4.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Yang Berkedudukan Di Kantor Pada Wilayah

Kecamatan Panakukang Dirinci Menurut Instansi Dan Jenis Kelamin.

Tahun 2018

51

3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

a. Gambaran Umum Keadaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar merupakan

lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang

memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang

lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Lingkungan

Hidup Kota Makassar menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup.

2. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang lingkungan hidup.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup.

52

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memiliki strategi

pengembangan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup kota

makassar yang diarahkan pada upaya dan proses pengelolaan lingkungan

hidup secara terpadu terhadap unsur-unsur lingkungan hidup yang meliputi:

sumber daya manusia, sumber daya hayati dan non hayati, serta sumber daya

buatan untuk melestarikan lingkungan hidup yang lesbih dinamis.

Kebijakan umum yang berkaitan dengan upaya pengelolaan lingkungan

hidup meliputi: upaya penataan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan,

pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber-sumber daya, terutama

sumber daya alam hayati dan non hayati sebagai unsur lingkungan hidup.

Kebijakan tersebut meliputi:

1. Peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha tentang arti

pentingnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup bagi kehidupan

manusia.

2. Peningkatan peran aktif dari semua pihak dalam pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

kemakmuran rakyat, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan

datang.

3. Pengendalian dan pengaturan tata ruang yang mantap untuk mencegah

dan menghindari penggunaan produktif dan pencegahan kerusakan

lingkungan yang dapat mengganggu stabilitas ekosistem secara

keseluruhan.

53

4. Dibentuknya Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Ta2hun 2016

Tentang Izin pemanfaatan, penataan, dan pengelolaan ruang terbuka

hijau di kota makassar.

b. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

Susunan Organisasi dinas lingkungan hidup terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris Dinas, terdiri dari:

a. Sub Bagian Tata Usaha

b. Sub Bagian Program

c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Tata dan Penaatan Lingkungan (TAPEN)

a. Seksi Perencanaan, Pengkajian dan Analisis Dampak Lingkungan

Hidup

b. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup

c. Seksi Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

4. Bidang Penanggulangan dan Penanganan Sampah (P2S)

a. Seksi Penanggulangan Sampah

b. Seksi Mobilisasi dan Penanganan Sampah

c. Seksi Pengelolaan TPA

5. Bidang Konservasi dan Pertamanan (KP)

a. Seksi Konservasi Lingkungan Hidup

b. Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau

c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

54

6. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan Lingkungan Hidup

(P2KLH)

a. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

b. Seksi Kemitraan Lingkungan Hidup

c. Seksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

7. UPT. Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup (UPT. IPLH)

a. Sub Bagian Tata Usaha UPT. Informasi dan Pendidikan Lingkungan

Hidup

8. UPT. Pengolahan Sampah dan Limbah (UPT. PSL)

a. Sub Bagian Tata Usaha UPT. Pengolahan Sampah dan Limbah

9. UPT. Laboratorium Lingkungan (UPT. LAB)

a. Sub Bagian Tata Usaha UPT. Laboratorium Lingkungan

c. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota makassar

1. Visi

Mewujudkan makassar kota dunia yang nyaman dan berwawasan

lingkungan

2. Misi

a. Meningkatkan kualitas tehknis aparatur DLH yang di dukung oleh

peningkatan kualitas intelektual, mental, spiritual, keterampilan

serta sarana dan prasarana.

b. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk mendapatkan

lingkungan hidup yang nyaman.

55

c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup.

4. UPTD pengelolaan Daur Ulang Sampah (Bank Sampah Pusat ) Kelurahan

Paropo

UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah yang sebelumnya adalah unit

pelaksana tugas Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar yang

dibentuk berdasarkan Perwali kota Makassar No.63 tahun 2014 tanggal 29

desember 2014, yang brtindak sebagai Bank Sampah Pusat Kota Makassar.

Namun telah berganti unit tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 126 Tahun 2016

tentang pembentukan ,Kedudukan, Susunan Organisasi , Uraian Tugas , dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Bank Sampah Pada Dinas Lingkungan

Hidup.

56

Sumber : Bank Sampah Pusat, 2020

Diawali dengan Gerakan MCG (Makassar Green and Clean) pada

tahun 2012 serta terbit Peraturan Menteri No.13 tahun 2012 tentang penangan

pengelolaan sampah berbasis 3R melalui mekanisme Bank Sampah maka telah

terbentuk 100 lebih Bank Sampah Unit yang tersebar dibeberapa 14 kecamatan.

Namun seiring dengan itu hanya beberapa bank sampah yang aktif yang

disebabkan oleh beberapa faktor.

Walikota/wakil walikota Makassar dengan menggusung “ 8 jalur masa

depan” melalui program sampah tukar beras kemudian membentuk UPTD.

Pengelolaan Daur Ulang Sampah yang bertindak sebagai Bank Sampah Pusat

Kota Makassar (BSP) , dengan harapan dapat menjadi Solusi dari

57

permasalahan Bank Sampah Unit (BSU). Hingga saat ini di BSP telah terdaftar

884 BSU, yang terdiri dari :

a. Bank Sampah Unit Pemukiman : 638

b. Bank Sampah Sekolah ( BSS) : 263

c. Bank Sampah SKPD : 38

Total Jumlah Bank Sampah Kota Makassar : 939

Total Jumlah Bank Sampah yang terlayani BSP (Aktif) : 503

UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah terletak di Jalan Toddopuli

(depan pasar Toddopuli ) kelurahan Paropo kecamatan Panakukang Kota

Makassar , Telepon :085242490687. Kantor UPTD. Pengelolaan Daur Ulang

Sampah berdiri di atas tanah seluas 320 m2 , dengan bangunan fisik berlantai

2 dan berbatasan dengan :

a. Sebelah utara berbatasan dengan kantor Kepala Pasar Toddopuli

b. Sebelah selatan berbatasan dengan rumah penduduk

c. Sebelah barat berbatasan dengan paasar Toddopuli

d. Sebelah timur berbatasan dengan rumah penduduk

58

Sumber : Bank Sampah Pusat, 2020

Adapun jumlah pegawai yang berada di UPTD. Pengelolaan Unit Daur

Ulang Sampah sebagai berikut:

a. PNS : 10 orang

b. Tenaga kontrak : 29 orang

c. Tenaga pemgaman : 2 orang

a. Visi bank Sampah Pusat Kota Makassar

Mewujudkan kota makassar yang bersih dan nyaman serta bebas

dari masalah sampah.

59

b. Misi

Melakukan pengelolahan sampah melalui 3R program bank

sampah.

Tabel. 4.1 Harga Sampah Yang Ada di Bank Sampah Pusat

No Kelompok Plastik KODE Contoh Barang/Produk

HARGA/Kg

(Rp)

1 PP Gelas Bening Bersih P01B Aqua,club, JS tanpa label 5000

2 PP gelas bening kotor P01K Aqua,club, JS dengan label 3300

3 PP Gelas warna P02B

Ale-ale, montea, teh gelas tanpa

label dan disusun 2500

4 PP Gelas Warna , Kotor P02K

Aqua , club, teh gelas , montea

kotor bercampur 1200

5 PP Cincin Gelas P02C Cincin atau potongan bibir gelas 1500

6 PET bening bersih P03B Botol ades tanpa penutup dan label 3900

7 PET biru muda bersih P04B botol air mineral aqua, JS, club 3200

8 PET kotor P04K

Segela jesi PET yang ada label dan

penutup 1000

9 PET warna bersih/ Pisah P05B

PET tanpa penutup dan label ,

warna hijau atau biru 1800

10 PET warna campur P05C

PET tanpa penutup dan label,warna

hijau dan biru campur 1200

11 PET campur P04c

PET Campur tanpa penutup dan

label 1900

12 plastik HD campur P06 Baskom, gelas , piring, tanpa damar 1800

13 HD Tutup Botol P06C Tutup Botol Campur 2500

14 HD Tutup Galon P09K Tutup Galon Warna Campur 3500

15 Plastik Daun P10 Pembungkus Bening Campur 1000

16 Plastik HD (blow)

campur P13 Kemasan Plastik Bergaris Tengah 2000

17 Refill, Sachet P20

Refill minyak goreng, pembungkus

Sachet 500

No LOGAM KODE Contoh Barang/Produk HARGA/Kg

18 Besi Tebal L01 Besi cor, Besi Plat 2800

60

Sumber : Dari Bank Sampah Pusat 2020

19 Besi Tipis L02 Drum, Rak piring 1800

20 Kaleng L03

Kaleng makanan, kaleng susu, tdk

dipress 1400

21 Kuningan L04 Kuningan Piala 38000

22 Tembaga L05 Tembaga Dari Kabel 60000

23 Alimunium Tebal L06 Box Mesin Motor 10000

24 Aluminium Tipis L07

Kaleng minuman, Fanta, Sprite,

Wajan 8000

25 Aluminium Siku L08 Alma Dekor 14000

26 Aluminium Campur L09 Aluminium campur besi 6000

27 Besi Seng L11 Seng Bekas 1000

28 Perunggu L10 Kran Air, kepala regulator 6000

No KERTAS KODE Contoh Barang/Produk HARGA/Kg

29 Kertas Putih K01 Buku Tulis , kertas foto copy 2000

30 Kertas Campur / Warna K02 Majalah , karton warna 500

31 Kertas Buram K03 Kertas kelabu /buram 1500

32 Kardus (dos) K04 Karton Coklat Box 1700

33 Kertas Semen A K05A Kertas Semen Tonasa 1500

34 Kertas Mikel K05B Kertas Pembungkus coklat 1000

35 Koran K06 Koran Berita 1500

36 Karton Rak Telur K07 Rak untuk susun telur 400

37 Cones K08 Kertas Gulungan 800

No KACA KODE Contoh Barang/Produk HARGA/Kg

38 Botol Markisa Bensin B01 Botol Leher Panjang Bening 1000

39 Botol Kecap/ Bir B02 Botol Leher Panjang Tebal 700

40 Botol Marjan B03 Botol Tebal 600

41 Botol Soda B05 Botol Tebal 300

42 Botol Bir Guinness B06 Botol Tebal 300

61

B. Implementasi Program Bank Sampah Pusat Di Kelurahan Paropo

Kecamatan Panakukang

Pemerintah kota Makassar melaksanakan Program Bank Sampah Pusat

di Kelurahan Paropo dalam bentuk pengelolaan sampah. Praktek pemerintah

yang terjadi dalam pengelolaan sampah berbasis implementsi. Alasan mendasar

mengklaim pengeloaan sampah berwujud dari implementasi karena

penanganan lingkungan melibatkan organ pemerintah dan non pemerintah yang

saling bekerjasama. disamping itu, isu-isu seperti komunikasi ,sumber daya,

disposisi, dan struktur birokrasi mencirikan sebuah praktek dari implementasi.

Dengan adanya Bank Sampah, masyarakat menjadi sadar bahwa

sampah yang selama ini disepelekan keberadaannya, sebenarnya dapat

membawa sebuah dampak ekonomi bagi masyarakat. Nilai rupiah yang didapat

dari sampah tersebut disimpan atau ditabung oleh nasabah. Para pihak yang

terlibat dalam Bank Sampah mendapatkan keuntungan, baik secara materi

maupun imateri. Masyarakat mendapatkan nilai rupiah dari penghasilan dari

sampah yang dipilah. Kemudian Bank Sampah mendapatkan keuntungan dari

hasil pengelolaan sampah yang dijual. Selain keuntungan materi,tentunya

lingkungan masyarakat pun menjadi lebih bersih, indah, dan asri dengan adanya

Bank Sampah ini.

Mengacu pada konsep implementasi. Bahwa implementasi adalah suatu

upaya pengekuruan keberhasilan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah maupun non pemerintah untuk mengelola, menata, dan megatur

semua urusan bersama guna mencapai hasil yang efektif dan efesien. Dari

penjelasan di atas dalam penelitian ini akan diuraikan Implementasi Program

Bank Sampah Pusat di Kelurahan Paropo Kecematan Panakukang Kota

62

Makassar. Terdapat 5item penting untuk mengukur keberhasilan implementasi,

yaitu (1) Ukuran dan tujuan kebijakan (2) Sumber daya (3) Karekteristik agen

pelaksana (4) Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana (5)

Lingkunga Ekonomi, Sosial dan Politik. Hasil pengkajian terhadap keenam hal

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar dan ukaran kebijakan

Mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan

standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh peran pelaksana kebijakan,

kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketecapaian

standar dan sasaran tersebut. Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2006)

mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya

menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh peran

pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian

atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pada UPTD.Pengelolaan Daur Ulang Sampah Bank Sampah Pusat

Kota Makassar menjelaskan bahwa dengan adanya bank sampah pusat ini

mereka ingin membantu bank sampah yunit dalam pengelolaan sampah-

sampah yang telah dikumpulkan atau telah mereka beli dari para nasabah-

nasabah tersebut dan juga membantu mengurangi sampah-sampah yang masuk

di TPA sehingga sampah yang ada di TPA tidak menumpuk. Hal tersebut

sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala UPTD.

Pengelolaan Daur Ulang Sampah Bank Sampah Pusat.

“Tujuan utamanya itu adalah mengurangi , pengurangan sampah atau

reduksi mereduksi sampah yang harusnya masuk ke TPA itu kalau kita

kelola dibank sampah itu tdk masukmi di TPA jadi artinya sedikitmi

63

yang masuk disana, makin banyak yang masuk ke bank sampah

semakin sedikit yang ke TPA nah itu yang pertama terus yang kedua,

yang jangka panjang itu merubah pemikiran masyarakat jadi

masyarakat bagaimana kita berusaha untuk membuat masyarakat itu

mengerti kalau sampah itu bernilai ekonomis jadi punya sampah bukan

hanya sekedar barang yang tidak berguna tapi kalau kita kelola dengan

baik itu bisa menghasilkan penghasilan banyaklah gunanya kalau kita

kelola” ( hasil wawancara NS pada tanggal 28 juli 2020).

Sesuai hasil wawancara yang di kemukakan oleh penulis bahwa tujuan

dari adanya bank sumpah pusat adalah dengan membantu mengurangi sampah

yang masuk di TPU dan membantu masyarakat dalam mengelola sampah

mereka serta menyadarkan masyarakat bahwa sampah bisa bernilai ekonomi

tetapi tidak semua jenis sampah bisa di daur ulang dan bernilai ekonomi. Hal

tersebut didukung dari pernyataan salah satu staf pendataan UPTD pengelolaan

daur ulang sampah bank sampah pusat kota makassar mengatakan bahwa:

“ Tujuan utama dari bank sampah sebenarnya untuk mengumpulkan

sampah dari nasabah nasabah, namanya kalau bank sampah toh ini

sampah mau diapakan lagi kalau sudah terkumpul mau di apa ini

sampah itu kendalanya kalau dia mau jual kepengepul kendalanya ya

harga dipermaikan tidak stabil terus jenis tidak semua di ambil

sementara sampah yang di kumpulkan dari masyarakat mereka kan beli

juga cuman kalau bank sampah itu prosesnya menyimpan membeli tapi

disimpan juga uangnya, kalau sudah terkumpul itu mau di apa dan kalau

dia jual kepengepul itu satu tadi harganya terus jenisnya juga tdk semua

dia ambil ke 3 waktunya kendala diwaktu penjemputan jadi kalau orang

sudah kumpul sampahnya telfon pengepul dijanji hari sabtu minggu

depan baru datang kan orang marah-marah kalau berserakan nanti

dilingkungan toh baru kalau ini sudah kita kumpulkan memang baik-

baik dan masyarakat juga mulai mengerti bahwa sampah itu kalau kita

kelola kita ambil kita pilah itu bernilai ekonomis misalnya kayak gelas-

gelas aqua itu didepan rumahta biasanya berserakan didepan got itu,

kalau kita kelola ambil saja di got ambil saja depan rumah atau

misalkan ada acara-acara habis taksiah ka acara-acara keluarga banyak

itu sampahnya dari pada kita buang, kalau kita buang kan paling juga

64

berakhir di TPA kalau kita kelola dari awal itu kita masuk sebagai

nasabah itu kelola kita simpan, pisahkan dari plastiknya misalnya , pilah

dari kertas pilah dari sampah organiknya teruma karna kan sampah itu

jenisnya 2 toh organik dan anorganik, nah organiknya tetap masuk tapi

belum di olah anorganiknya ini yaang seperti plastik itu tujuan utama

dibangun bank sampah mereduksi agar sampah tidak sampai lagi ke

TPA karna kalau semua ke TPA lama-lama penuh itu kalau kita kelola

dari awal selain menguntungkan untuk masyarakat dan bermanfaat bagi

masyarakat pemerintah juga terbantu biaya operasional misalnya harus

membiayai mobil tangkasi kalau bank sampah masyarakat sendiri yang

bawa kebank sampah langsung ke bank sampah yunit atas dasar itu

makanya dibentuk bank sampah pusat 2016 itu keluar sk untuk

memfasilitasi bank sampah yunit jadi kita fsilitasi berupa pembelian

sampah mereka sudah kumpul kita jemput karna kita juga sediakan

layanan penjemputan dibeli terus difasilitasi seperti timbangan buku-

buku administrasi bank sampah itu dibantu juga soal pelatihan-

pelatihan termasukmi sosialisasi. ’’(Wawancara dengan AR, Pada

tanggal 28 juli 2020).

Wawancara diatas menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari bank

sampah pusat adalah mengurangi sampah agar tidak bertumpuk di TPA dan

tidak menumpuk juga di bank sampah yunit karna bank sampah pusat membeli

kembali sampah yang terkumpul di bank sampah yunit karna nasabah menjual

ke bank sampah yunit atau pengepul baru di jual kembali ke bank sampah pusat

untuk di kelola. Pengelolaan daur ulang sampah sebagai pemerintah

memberikan pelayanan kepada masyarakat atau nasabah dan

mensosialisasikan tentang pengelolaan sampah. Senada dengan pernyataan

diatas, Salah satu nasabah mengatakan bahwa:

“Saya sebagai nasabah sangat senang dengan adanya bank sampah ini

karna kenapa, dibank sampah itu harganya kadang jauh beda dengan

pengepul di pengepul biasa mereka membeli perkilonya hanya 1500

tetapi di bank sampah mereka membeli dengan harga 2000 dan di bank

sampah itu nahitung perbotolki kalau di pengepul dikasi kumpulji baru

langsung na kilo” (Wawancara dengan DS, Pada tanggal 30 Juli 2020).

65

Wawancara di atas menjelaskan bahwa keberadaan bank sampah telah

memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat dengan mendatangkan

keuntungan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menambah uang

saku bagi anak dari hasil menabung sampah.

Gambar 1. Pemilahan dan Pengangkutan sampah

(Sumber : Penelitian lapangan, 2020)

Senada dengan pernyataan diatas, salah satu staf kecamatan

mengatakan bahwa:

“Dengan adanya bank sampah pusat ini beberapa masyarakat

menghasilkan penghasilan tambahan dan menjadi solusi lapangan

pekerjaan bagi masyarakat dikota makassar khususnya di kecamatan

panakukang ini. Ibu-ibu, bapak-bapak atau anak-anak bisa menjadi

nasabah bank sampah”. ( Hasil wawancara AH pada tanggal 28 juli

2020).

66

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa masyarakat terbantu

dengan adanya bank sampah tersebut dan juga pemerintah mencoba membantu

mengurangi masalah persampahan yang ada di TPU dengan cara mengelola

kembali sampah yang telah di beli dari nasabah bank sampah atau pengepul

yang menjual kembali sampah di bank sampah pusat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa

implementasi program bank sampah pusat dalam hal standar dan ukuran

kebijakan bisa di katakan diterima dengan baik oleh masyarakat setempat

karena dapat membantu mereka bagaimana cara berpenghasilan dengan hanya

menjual sampah mereka ke bank sampah pusat dan juga memberikan informasi

kepada masyarakat tentang cara menjaga lingkungan dari permasalahan

sampah dengan cara mengumpulkan, memilah dan di olah kembali agar dapat

di gunakan kembali sampahnya, walaupun terkadang beberapa masyarakat

belum mengerti tentang tujuan dari program bank sampah tersebut, namum

pengelola tetap berusaha agar bagaimana supaya masyarakat dapat memahami

dan ikut berpartisipasi dalam program bank sampah tersebut dengan begitu

permasalah-permasalah sampah dapat terselesaikan dan penumpukan sampah

di TPU juga ikut berkurang.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan alat yang digunakan dalam menentukan

kebehasilan kebijakan dalam implementasi. Sumber daya baik dari sumber

67

daya manusia sumber daya finansial ataupun sumber daya waktu menjadi

perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya

kebijakan tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan

ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi

implementasi suatu kebijakan. Namun dalam proses implementasi kebijakan

fokus kepada sumber daya manusia yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Sumber daya kota makassar memiliki potensi yang baik bagi kehidupan

masyarakat, sumber daya optimal memungkinkan peningkatan penduduk kota

makassar. Sehingga seiring dengan peningkatan penduduk maka timbullah

berbagai aktivitas seperti perkembangan pembangunan kota, maupun aspek-

aspek industri, hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan volume sampah.

sampah apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai

permasalahan, di antaranya sampah yang menunpuk di TPU.

Sumber daya yang dimiliki oleh UPTD. Pengelolaan Daur Ulang

Sampah Bank Sampah Pusat sudah terstruktur baik dimulai dari bidang

pengamanan , bendahara , direktur UPTD , kepala sub bagian tata usaha , unit

penjemputan , unit pemilahan , unit penimbangan , unit pengepakan , unit

penjualan dan unit pemeliharaan. Bank sampah merupakan aplikasi gerakan

memilah sampah dan memanfaatkan kembali sampah, yang memiliki esiensi

bahwa masyarakat harus sadar terhadap lingkungan sekitar. Hal tersebut sesaui

dengan wawancara dengan Kepala UPTD. Daur Ulang Sampah Bank Sampah

Pusat sebagai berikut:

“Kalau disini SDM nya itu berasal dari pemerintah kota semua yang

ada disini itu pegawai tetap maupun tenaga kontrak, dan dalam

68

melakukan pengelolaan sampah, apalagi ini Bank sampah Pusat, tempat

penampungan sampah, yang nantinya di olah, pasti membutuhkan

sumber daya manusia yang lebih banyak dan sumber keuangan itu

sudah bagus disini, karena anggarannya berasal dari pemerintah kota.”

(Wawancara dengan NS pada tanggal 28 juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, yang mengatakan bahwa sumber

daya sangat penting dalam mengelola sampah dibutuhkan sumber daya yang

banyak karna dalam menjalankan beberapa kegiatan yang ada di bank sampah

itu membutuhkan sumber daya yang berkualitas. Hal tersebut didukung dari

pernyataan salah satu staf pendataan UPTD pengelolaan daur ulang sampah

bank sampah pusat kota makassar mengatakan bahwa:

“Sumber daya merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan

dalam pengelolaan Bank Sampah, sehingga para aparatur pelaksana

berfokus melakukan pelatihan, penyuluhan maupun sosialisasi kepada

masyarakat agar program bank sampah pusat yang sedang berjalan ini

menjadi efektif. Dan Mengenai anggaran itu selalu kita anggarkan dari

awal memang terbentuknya UPT sudah ada struktur organisasinya ada

dasar hukumnya itu bisa di anggarkan jadi sesuai dengan dasar

hukumnya apa penganggarannya apa kalau ada sudah dasar hukumnya

keluar sudah bisa di anggarkan sudah ada Panya dan anggarannya dari

pemerintah kota” (Wawancara dengan dengan AR, Pada tanggal 28 juli

2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa salah satu hal yang

dilakukan pemerintah untuk menarik nasabah yaitu mengadakan sosialisasi dan

memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait proses pengelolaan

sampah. Fokus pemerintah memang membangun sumber daya terlebih dahulu

agar lebih mudah mencapai tujuan dari program yang dicanangkan. Dan UPTD

bank sampah itu sudah tersruktur mengenai anggaran maupun sumber daya

69

tenaga kerjanya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai

berikut:

“Kami selaku masyarakat selalu terlibat dalam kegiatan Bank Sampah,

pemerintah dalam memberikan penyuluhan sudah baik,. Kami

menerima sosialisasi dan adapun manfaat dari sosialisai itu kami

menjaga lingkungan tempat tinggal dan kami bisa menghasilkan uang

dengan sampah.” (Wawancara dengan DS, Pada tanggal 30 Juli 2020).

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat selalu

melibatkan diri dalam kegiatan bank sampah dan selalu melaksanakan apa

yang disosialisasikan oleh pemerintah, karena tanpa adanya masyarakat

program yang dicanangkan oleh pemerintah tidak akan berjalan. Selama

program pengelolaan sampah ini berlansung, ketersediaan sumber daya

manusia sudah sesuai dengan kompetensi masing-masing dan sumber dana

juga sudah terpenuhi dengan adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah

untuk UPTD pengelolaan Daur Ulang Sampah.

Gambar 2. Mobil Pengangkut Sampah

70

(Sumber : Penelitian lapangan, 2020)

Hal tersebut didukung oleh salah satu masyarakat yang mengatakan

bahwa:

“Setiap sosialisasi oleh pemerintah bank sampah pusat saya

menyempatkan hadir dan selesai dari sosialisasi saya sebagai

masyarakat merasa beruntung dapat terlibat dalam kegiatan bank

sampah karna disisi lain saya bisa mendapatkan penghasilan tambahan

saya juga jadi tahu apa kegunaan sampah yang sudah tidak

terpakai.”(wawancara dengan WD pada tanggal 30-juli-2020)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan

masyarakat akan progam bank sampah sangat penting , dikarenakan mereka

bagian dari sumber daya yang dibutuhkan oleh pihak pengelola bank sampah

itu sendiri.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa

implementasi program bank sampah pusat dalam hal sumber daya sangat

berperan untuk kebeharsilan bank sampah karna pengelola dan masyarakat

71

(nasabah ) harus saling berkordinasi dalam bidang masing-masing dan paham

akan apa yang seharusnya mereka kerjakan kemudian harus sesuai dengan

peran masing-masing sedangkan untuk mengenai sumber daya keuangan sudah

tersedia dari anggaran APBD dan hasil penjualan dari sampah-sampah yang

telah dikumpulkan kemudian di jual kembali ke vendor kemudian juga fasilitas

yang disediakan oleh pihak bank sampah itu cukup memadai untuk di

pergunakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus

diidentifikasikan dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup

struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam

birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program

kebijakan yang telah ditentukan.

Pengeloaan bank sampah dikota makassar agen pelaksana sudah

dilakukan dari tingkat paling dasar yaitu masyarakat dan pemerintah , dalam

hal ini UPTD. Daur Ulang Sampah Bank Sampah Pusat Kota Makassar.

Masyarakat telah diberikan edukasi bagaimana cara memilah sampah organik

dan anorganik atau yang bisa didaur ulang seperti plastik, kaca dan kertas.

Sampah organik juga di pisah dan di jadikan kompos.

Dalam hal ini pengelola bank sampah pusat sangat serius dalam

menjalankan program bank sampah karena selain dapat menyelesaikan

permasalahn sampah dapat juga memajukan perekonomian masyarakat. Hal

72

tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala UPTD.

Pengelolaan Daur Ulang Sampah Bank Sampah Pusat mengatakan bahwa:

“Keberhasilan menjalankan program bank sampah ini tidak lepas dari

keberadaan aparatur dan masyarakat yang saling bekerjasama guna

menyukseskan sebuah program, semua bidang yang ada dalam struktur

kerja saling bekerjasama guna merealisasikan program bank sampah

sehingga dapat berjalan sejauh ini.” (Wawancra dengan NS pada

tanggal 28 juli 2020)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan jika hanya kepala dinas saja

yang menjalankan program bank sampah mungkin tidak akan berjalan dengan

lancar tanpa bantuan dari stekholder yang lainnya karna keberhasilan dapat di

capai dengan saling bekerja sama. Seiring dengan pernyataan diatas, Staf

pendataan UPTD pengelolaan daur ulang sampah bank sampah pusat kota

makassar yang mengatakan bahwa:

“Disini kami saling bekerjasama antara bank sampah pusat dan bank

sampah yunit dan sangat sejalan karna kita kan mau selalu setiap tahun

bagaimana menciptakan masyarakat yang sadar akan kebersihan kedua

kota yang bersih kalau kita kelola dari awal ini bank sampah dari

sumbernya yaitu dari masyarakat itu sendiri kita bisa kelola sampah kita

sendiri kan permasalahan sampah selesai”. (wawancara dengan AR

pada tanggal 28 juli 2020)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelola

bank sampah pusat dengan bank sampah yunit saling bekerjasama untuk

mendukung jalannya program bank sampah pusat tidak lupa masyarakat

banyak berpartisipasi dalam program tersebut sehingga program bank sampah

berjalan dengan lancar ini menandakan dukungan dari masyarakat sangat

penting. Hal tersebut di dukung dari pertanyaan salah satu staff seksi

73

pengembangan dan pengendalian sistem persampahan dan B3 Dinas

Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa :

“Soal kerja sama sekarang sudah bagus, karena pihak dinas lansung

memberikan tugas kepada setiap kecamatan untuk memberitahukan

atau mensosialisaikan tentang bank sampah, tidak lagi harus dinas

lingkungan hidup yang turun lansung, dan masyarakat tidak lagi harus

kedinas lingkungan, cukup ke kantor kecamatan atau ke Bank Sampah

Pusat.” (Wawancara dengan KF, 27 Juli 2020).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa ketika masyarakat

membutuhkan informasi tentang bank sampah atau mengenai pengeloaan

sampah mereka hanya perlu mendatangi kantor camat atau kantor UPTD bank

sampah pusat karna disana mereka bisa mendapatkan informasi tentang

sampah dan pemilahan sampah.

Gambar 3. Kantor UPTD Bank Sampah Pusat Kota Makassar

(Sumber : Penelitian lapangan, 2020)

Didukung dengan pernyataan staf kecamatan yang mengatakan bahwa:

74

“Kami sendiri bekerjasama dengan UPTD Bank Sampah Pusat telah

memaksimalkan dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat

mengenai bank sampah ini, agar masyarakat dapat mengetahui tentang

bank sampah, dan dapat memahami kegunaan dari bank sampah itu

sendiri.” (Wawancara dengan AH, 27 Juli 2020).

Wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah sudah menjalankan

tugasnya untuk memaksimalkan dalam memberikan informasi kepada

masyarakat mengenai Bank Sampah dan kegunaan Bank sampah itu sendiri.

Adapun pernyataan dari masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Soal kerja sama yang saya lihat sampai disini itu baik kita juga sebagai

masyarakat selalu diberi pemahaman tentang sampah dan bagaimana

caranya memilah sampah dengan baik cuman kadang pihak pengelola

kadang-kadang menurunkun harga beli sampah tanpa penjelasan tapi

mungkin karna corona”. (Wawancara dengan RS pada tanggal 30 juli

2020)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kerja sama

antara pihak pengelola dan masyarakat baik karena pihak pengelola selalu

memberi pehamanan tentang sampah namun pihak pengelola terkadang

mengubah harga pembelian tanpa menginformasikan kepada masyarakat

namun masyarakat mengerti karena keadaan yang sekarang yaitu adanya covid

19.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa

pembagian tugas di bagian UPTD itu terstruktur dengan baik dan masyarakat

juga berperan penting dalam berjalannya bank sampah pusat ini karena mereka

merupakan objek penting dalam hal penjualan sampah karena tanpa adanya

sampah yang di jual oleh mereka bank sampah pusat tidak akan berjalan dengan

lancar jadi kesimpulannya keberhasilan dari bank sampah pusat tidak lepas dari

75

beberapa pihak dan berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait

karakteristik agen pelaksana dalam rangka implementasi Bank Sampah Pusat

dapat dilihat dari proses kerjasama, disiplin dan tanggung jawab para agen

pelaksana sehingga proses implementasi kebijakan terkait Bank Sampah Pusat

terbilang berhasil. Struktur birokrasi yang bekerja sesuai dengan standar

operasional pelayanan menyempurnakan proses pelayanan di Bank Sampah

Pusat Kota Makassar.

4. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi

berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan

lain-lain yang menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak

menerimanya. Komunikasi antar badan pelaksana menunjuk kepada

mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan

program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan.

Komunikasi menentukan keberhasilan implementasi Program Bank

Sampah Pusat. Seorang pembuat kebijakan di harapkan mengetahui kewajiban

mereka dalam pekerjaan. Pembuat kebijakan dapat berkordinasi dengan

organisasi yang terkait dengan kebijakan yang di buat. Komunikasi yang

dilakukan dengan pihak terkait harus jelas , trasparan dan tepat. Komunikasi

yang baik di harapkan membuat sutu komitmen dan satu misi antara pembuat

kebijakan , implementor dan target sasaran bisa berjalan dengan baik.

Komunikasi di dalam dan antar organisasi merupakan suatu yang sulit.

Dalam berkomunikasi terkadang tidak bisa tersampaikan dengan baik sesuai

yang di inginkan. Terdapat kendala atau penyimpangan yang disengaja atau

76

tidak. Apabila suatu informasi yang dikomunikasikan salah atau sedikit

menyimpang maka hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan hasil kebijakan

yang diharapakan.

Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan

penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari

suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi

dalam hubungan hirarki antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi

dalam suatu lingkungan. Dengan kata lain, komunikasi adalah proses

penciptaan dan saling menemukan pesan dalam satu hubungan jaringan

tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau

selalu berubah-ubah. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang

dilakukan dengan kepala UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah Bank

Sampah Pusat mengatakan bahwa:

“Kalau masalah komunikasi bisa bilang lancar karna kita punya grup

whatsapp yang isinya ada beberapa pengurus bank sampah yunit dan

pengurus bank sampah pusat jadi semua apa-apa yang dikeluhkan

mengenai bank sampah bisa langsung diutarakan didalam grup tersebut

dan mengenai masalaj-masalah nasabah juga bisa di kita tampung dan

kita carikan solusi”. (wawancara dengan NS pada tanggal 28 juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah

menggunakan sosial media (Whatsapp) untuk berkomunikasi dengan pihak

masyarakat.

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting bagi pencapaian

tujuan keberhasilan bisnis. Komunikasi bisnis melibatkan pertukaran informasi

yang terus menerus. Semakin luasnya bisnis maka semakin besar pula

77

tekanannya pada bisnis tersebut untuk menemukan cara komunikasi yang lebih

efektif bersama para pekerja. Sejalan dengan pesatnya perubahan ekonomi dan

kegiatan bisnis yang berjalan, pengusaha membutuhkan strategi komunikasi

yang tepat dalam perubahan dan petumbuhan bisnisnya agar bisnis yang

ditekuninya bisa berkembang dan diterima oleh masyarakat.

Perkembangan dunia usaha yang meningkat mengharuskan para pelaku

usaha lebih giat dalam membangun komunikasi antar sesama. Dalam hal ini

pemerintah memiliki fungsi untuk menjembatani para pelaku usaha agar saling

bertukar fikiran. Seiring dengan pernyataan diatas, Staf pendataan UPTD

pengelolaan daur ulang sampah bank sampah pusat kota makassar yang

mengatakan bahwa:

“Komunikasi adalah hal penting yang harus dibangun guna

meningkatkan kualitas Bank Sampah. Komunikasi yang di maksud

adalah kami selalu berkomunikasi dengan dinas lingkungan hidup

mengenai alat berat atau teknis dan komunikasi yang kami lakukan

secara menyeluruh termasuk pengawasan dan pembinaan kepada setiap

petugas yang bekerja di lapangan dan komunikasi dari dinas selalu kami

lanjutkan dan sampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi.”

(wawancara dengan AR pada tanggal 28 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa komikasi

adalah hal yang sangat penting dalam melaksanakan program bank sampah

pusat dan sejauh ini komunikasi antara pengelola bank sampah dengan

masyarakat berjalan dengan baik di kerenakan pihak pengelola selalu

melakukan sosialisi setiap ada hal-hal yang berkaitan dengan bank sampah.

Gambar 4. Foto Salah Satu Pengepul Mengambil Sampah Di Pasar

78

(Sumber : Penelitian lapangan, 2020)

Didukung dengan pernyataan pengepul sampah yang mengatakan

bahwa:

“Pemerintah dalam hal memberikan informasi kepada kami, itu cukup

memuaskan karena pemerintah sering mengadakan sosialisasi

mendalam kepada kami tentang bank sampah, baik harga beli sampah,

jumlah pemasok sampah dan jumlah yang ada di bank sampah.”

(Wawancara dengan AT, pada tanggal 28 Juli 2020)

Wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah sudah massif dalam

memberikan informasi kepada masyarakat tentang bank sampah itu sendiri.

Adapun pernyataan lainnya dari masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Pengelola bank sampah pusat selalu menginformasikan apa-apa saja

yang bersangkutan dengan bank sampah entah itu jenis sampah sampah

atau pun harga sampah namun terkadang jika mengenai harga mereka

kadang menurunkan harga tanpa memberitahu kepada kami jadi kalau

pergiki menjual kadang kaget karna bedami lagi harga tapi kalau

ditanya kenapa harga turun nabilangji begitu memang karna banyak

79

perusahaan-perusahaan di cina tutupki bede.” (wawancara dengan DS

pada tanggal 30 juli 2020).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa komunikasi yang di

lakukan pengelola bank sampah pusat kepada masyarakat itu baik namun

kadang terkendala di pihak pengelola yang kadang menurunkan harga

pembelian sampah tanpa memberitahu kepada masyarakat salah satu hal itu

yang terkadang membuat masyarakat lumayan kecewa namun kembali pihak

pengelola menjelaskan pengertian baik-baik kepada masyarakat hingga

masyarakat paham dan mau mengerti.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait komunikasi

antar organisasi dan aktivitas pelaksana dalam Implementasi program Bank

Sampah Pusat menjalankan beberapa strategi beberapa diantaranya dengan

menyiapkan aparatur yang bertanggung jawab disetiap bidang yang ada serta

dengan melakukan beberapa kali sosialisasi kepada para nasabah. Selanjutnya

pemerintah juga menjadi jembatan bagi para pelaku usaha dalam membangun

komunikasi pada nasabah dalam menjalankan Bank Sampah Pusat itu sendiri.

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan Ekonomi, sosial dan politik, mencakup sumber daya

ekonomi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan,

seberapa besar dan bagaimana program bank sampah tersebut dapat

mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada, sejauh mana lingkungan

eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang dibuat.

80

Lingkungan Ekonomi, sosial dan politik, adalah sejauh mana

lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan suatu program yang telah

di rencanakan, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dan

kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya untuk

mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan

kondisi lingkungan eksternal.

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-

kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan,

karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat

opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung

implementasi kebijakan.

Program Bank Sampah Pusat dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat dari sektor usaha menjual sampah, dengan demikian pemerintah

terus memacu tumbuh kembangnya kegiatan Bank Sampah tersebut. Hal

tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala UPTD.

Pengelolaan Daur Ulang Sampah Bank Sampah Pusat mengatakan bahwa:

“Kalau mendukung iya contoh kita lihat dari sisi poliitik misalnya ada

calon yang ingin mengajukan diri menjadi pejabat misalnya RW, paling

rendah kan RW itukan harus mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat,

kalau masyarakat itu sudah ada misal bank sampahnya dan itu terbukti

memberikan manfaat untuk masyarakat. sebagai siapapun yang mau

mencalonkan, jadi apapun ini harus melihat ini sebagai suatu peluang

karna ini menyangkut orang banyak ,kalau banyak orang kan otomatis

banyak suara kalau dilihat dari segi politiknya , kalau dari sisi

ekonominya kan sudah terbukti jadi masyarakat itu punya penghasil

81

tambahan dari bank sampah ini karna kan kita beli sampahnya.”

(Wawancara dengan NS pada tanggal 28 juli 2020)

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa lingkungan sosial,

ekonomi , dan politik juga berperan penting di dalam berjalannya program

bank sampah dan ketika berbicara mengenai lingkungan sosial kita juga

berbicara tentang masyarakat itu sendiri jadi masyarakat juga penting dalam

keberhasilan program tersebut. Didukung dengan pernyataan staf kecamatan

yang mengatakan bahwa:

“Kebijakan politik sangat mempengaruhi kegiatan program Bank

Sampah Pusat, terlebih tendensi politik dalam dunia usaha berkaitan

erat dengan kebijakan yang kadang bertentangan dengan kemampuan

para pengelola. Untuk meminimalisir pengaruh politik dinas

lingkungan bekerjasama dengan pihak kecamatan agar melihat potensi

yang ada diwilayahnya masing-masing kemudian mendampingi

pengelola usaha dalam meningkatkan program Bank Sampah Pusat

sesuai dengan potensi yang ada di wilayah masing-masing”.

(Wawancara dengan AH, 27 Juli 2020).

Wawancara diatas menjelaskan bahwa untuk menanggulangi kebijakan

politik yang bisa saja bertentangan dengan kondisi para pengelola bank

sampah yang ada disetiap wilayah di Kota Makassar, UPTD Bank Sampah

Pusat melibatkan setiap kecamatan untuk senantiasa melakukan

pendampingan kepada para nasabah bank sampah. Karena pengelola Bank

Sampah bertujuan untuk membantu mensejahterakan ekonomi masyarakat

melalui mengelola sampah dengan baik hingga menghasilkan pundi pundi

uang. Maka dari itu kegiatan yang dilakukam oleh Bank Sampah Pusat

melibatkan masyarakat mulai dari pengumpulan sampah, pemilahan sampah,

dan perhitungan nilai rupiah sampah. Seiring dengan pernyataan diatas, Staf

82

pendataan UPTD pengelolaan daur ulang sampah bank sampah pusat kota

makassar yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah responnya sangat baik sekarang itu 800 lebih bank

sampah terbentuk yang aktif itu sekitar 500 jadi nasabahnya itu 50

ribuan jadi kalau kita hitung lumayan jadi responnya kita lihat saja

bagaimana dari masyarakat yg mau berpartisipasi sebanyak 800 bank

sampah dan yang aktif sampai sekarang itu 500 dan pemerintah tdk

menggaji, masyarakat sendiri yang bentuk jadi sknya itu dari kelurahan

tp yang mengusulkan pembuatan bank sampah itu masyarakat sendiri.”

(wawancara dengan AR pada tanggal 28 juli 2020)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa masyarakat merespon kehadiran

Bank Sampah dengan baik karena dengan adanya bank sampah ia telah

memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, yaitu meningkatkan

pendapatan. Walaupun tidak secara signifikan nilainya, tapi Bank sampah

sudah mampu dalam meningkatkan pendapatan nasabahnya. Sampah yang

dulu hanya bisa dibuang dan memenuhi tempat sampah sekarang bisa diolah

untuk mendapatkan pundi pundi uang. Sebagaimana hasil wawancara penulis

dengan salah satu nasabah yang mengatakan bahwa:

“Saya sangat senang dengan adanya bank sampah ini karna bisa

membantu perekonomian keluarga saya dan untuk menambah jajan

anak anak, dan kenapa dibank sampah itu harganya kadang jauh beda

dengan pengepul di pengepul biasa mereka membeli perkilonya hanya

1500 tetapi di bank sampah mereka membeli dengan harga 2000 dan di

bank sampah itu nahitung perbotolki kalau di pengepul dikasi kumpulji

baru langsung na kilo.” (Wawancara dengan DS, Pada tanggal 30 Juli

2020).

Wawancara diatas menjelaskan bahwa masyarakat sangat terbantu

dengan kehadiran Bank sampah, selain memberikan dampak ekonomi terhadap

nasabahnya Bank Sampah juga memberikan dampak sosial terhadap antar

83

nasabah sehingga ini menjadi daya tarik masyarakat untuk bergabung. Bank

sampah juga tidak hanya mempunyai dampak ekonomi dan sosial saja, akan

tetapi Bank Sampah juga dapat mewujudkan lingkungan yang bersih yaitu

mengatasi sampah sampah yang berceceran di jalan.

Gambar 5. Foto Sampah Yang Akan Di Jual Ke Bank Sampah

(Sumber : Penelitian lapangan, 2020)

Didukung dengan pernyataan salah satu nasabah yang mengatakan

bahwa:

“ya salah satunya kan itu masalah ekonomi kan juga harganya disana

lumayan tinggi dan bisaji juga ditukar dengan sembako atau uang jadi

itu salah satu enaknya.” (Wawancara dengan RS pada tanggal 30 juli

2020)

Wawancara di atas menjelaskan bahwa masyarakat terbantu dalam hal

ekonomi meskipun terkadang tidak sepenuhnya dan juga membantu mereka

84

dalam hal kebersihan karna di sekitar lingkungan mereka tidak lumayan tidak

berserakan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa

lingkungan sosial, ekonomi , dan politik juga berperan penting di dalam

berjalannya program bank sampah dan ketika berbicara mengenai lingkungan

sosial kita juga berbicara tentang masyarakat itu sendiri, jadi masyarakat juga

penting dalam keberhasilan program tersebut dan masyarakat sangat terbantu

dengan kehadiran Bank sampah, selain memberikan dampak ekonomi terhadap

nasabahnya, Bank Sampah juga memberikan dampak sosial terhadap antar

nasabah sehingga ini menjadi daya tarik masyarakat untuk bergabung.

Selanjutnya pada sektor ekonomi lebih kepada meningkatkan pendapatan

nasabah meskipun kecil dan dari segi politik menekankan pada produk sebuah

kebijakan harus sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengelola Bank

Sampah Pusat.

C. Bentuk Bentuk Program Bank Sampah

Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat

agar dapat berteman dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi

lansung dari sampah. Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai

pemukiman yang bersih dan nyaman bagi masyarakat. Dengan pola ini maka

masyarakat selain disiplin dalam mengelola sampah juga mendapatkan

tambahan pemasukan dari sampah sampah yang mereka kumpulkan. Dalam

mendirikan bank sampah agar berhasil pengelola harus memiliki daya tarik

terhadap masyarakat agar masyarakat mau berpartisipasi, seperti mendirikan

85

bentuk bentuk program sampah yang menarik. Adapun bentuk bentuk program

dari bank sampah seperti: (1) Unit usaha pinjam (2) Unit usaha sembako (3)

Pinjaman Modal Usaha.

1. Unit Usaha Pinjam

Unit usaha pinjam adalah salah satu bentuk dari program bank sampah

yaang dimana nasabah datang ke kantor bank sampah unit (BSU) untuk

meminjam uang dengan cara pembayarannya dengan menjual sampah mereka

bisa mencicil hingga waktu pelunasan. Sebagaimana hasil wawancara dengan

salah satu pengurus bank sampah unit (BSU) yang mengatakan bahwa:

“Salah satu program bank sampah ada unit usaha pinjam dimana

nasabah datang kesini meminjam uang tapi mereka membayarnya

dengan sampah yang ditimbang dan dihitung berapa nilai segitu juga di

potong.” (Wawancara dengan IN, pada tanggal 28 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa salah satu

program bank sampah yaitu unit usaha pinjam dan program tersebut digemari

oleh beberapa masyarakat karna membantu dalam hal ekonomi. Hal ini

didukung dari pernyataan salah satu nasabah bank sampah,yang mengatakan

bahwa:

“Saya sangat sengan dengan adanya program unit usaha pinjam ini

karena ketika saya membutuhkan uang saya bisa pinjam uang ke bank

sampah dan saya membayarnya dengan menjual sampah saya.”

(Wawancara dengan HT, pada tanggal 28 Agustus 2020).

Wawancara diatas menjelaskan bahwa nasabah menyukai unit usaha

pinjam karena dengan adanya unit usaha pinjam dapat memudahkan

perekonomian masyarakat.

Gambar 6. Foto Simpan Pinjam Bank Sampah Unit (BSU)

86

(Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2020)

Seiring dengan pernyataan diatas, salah satu nasabah mengatakan

bahwa:

“Program ini memang sangat membantu saya, apalagi ketika butuh

sekalika meka uang lansungja ke bank sampah meminjam nanti

kubayarki pake sampah, apa lagi karna corona ini susah cari uang”.

(Wawancara dengan FD, pada tanggal 28 Agustus 2020).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sangat

terbantu dengan adanya unit usaha pinjam bank sampah ini, karena

memudahkan mereka memperoleh uang dengan cara meminjam dan

membayarnya dengan sampah yang mereka jual.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa

masyarakat sangat menyukai program unit usaha pinjam yang dihadirkan oleh

bank sampah karena dapat membantu perekonomian mereka disaat kondisi

yang seperti ini, dan mereka hanya membayarnya dengan sampah yang mereka

87

kumpulkan kemudian di jual ke bank sampah disitulah dihitung berapa nilai

sampahnya terus di potong dengan jumlah pinjamannya.

2. Unit Usaha Sembako

Unit usaha sembako merupakan program kedua dari bank sampah

dimana sampah yang nasabah jual bisa ditukarkan dengan berbagai macam

sembako, tergantung dari nilai jual sampah. Sebagaimana hasil wawancara

dengan salah satu pengurus bank sampah unit (BSU) yang mengatakan bahwa:

“Disini kami juga menghadirkan program sampah tukar sembako,

dimana nasabah datang menjual sampahnya kemudian kita timbang dan

kita tawarkan dengan menukar sembako sesuai harga sampahnya”.

(Wawancara dengan IN, pada tanggal 28 Agustus 2020).

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa di bank sampah ada juga

program sampah tukar sembako dimana nasabah menimbang sampah

kemudian dibayar dengan sembako. Hal ini didukung dari pernyataan salah

satu nasabah bank sampah, yang mengatakan bahwa:

“Saya sebagai nasabah turut senang dengan adanya program ini, karena

biasa kalo di rumah habis berasku bisaka ke bank sampah untuk jual

sampah kemudian saya tukarmi dengan beras, biasa juga saya tukar

dengan telur atau minyak”. (Wawancara dengan NN, pada tanggal 28

Agustus 2020).

Wawancara diatas menjelaskan bahwa masyarakat sangat terbantu

dengan adanya program sampah tukar sembako, karena dapat meringankan

beban mereka ketika mereka membutuhkan sembako, nasabah tinggal menukar

sampah ke bank sampah. Seiring dengan pernyataan diatas, salah satu nasabah

mengatakan bahwa:

“Saya juga dek sering menukar sampahku dengan beras, kadang saya

tukar dengan telur, mie sesuai dengan harga jual sampahku, jadi disini

88

kita merasa enakmi karena dekat juga dari rumah ini bank sampah, baru

sampah kayak botol plastik mahalki, apalagi kalo sudah kubersihkan

lumayanki harganya, baru lingkunganta juga bersihki dari sampah”.

(Wawancara dengan FD, pada tanggal 28 Agustus 2020).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa nasabah sangat senang

dengan adanya program ini, selain dapat membantu perekonomian mereka,

juga dapat membuat lingkungan mereka bersih.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa

dengan adanya program unit usaha sembako masyarakat sangat terbantu dalam

hal perekonomian, karena masyarakat bisa menukar sampah dengan sembako

sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dari sampah.

3. Pinjaman Modal Usaha

Pinjaman modal usaha merupakan program ketiga dari bank sampah

yang masih berjalan sampai saat ini, dimana program bank sampah ini bidang

ekonomi menjadi acuan bagi masyarakat semangat untuk mengumpulkan

sampah dan akan mendapatkan hasil berupa uang. Uang didapat tergantung

dari seberapa banyak sampah yang di tabung ke bank sampah. Pinjaman modal

usaha yaitu ketika masyarakat ingin membuka suatu usaha tetapi belum ada

modal mereka bisa lansung ke meminjam modal kepada bank sampah.

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu pengurus bank sampah unit

(BSU) yang mengatakan bahwa:

“Disini kami juga memprogramkan pinjaman modal usaha yang di

mana nasabah datang kesini untuk meminjam modal kerana ingin

mendirikan usaha, kita kasi dengan catatan menyertakan proposal usaha

apa yang ingin diajalankan dan berapa modal yang nabutuhkan serta

pengembaliannya dengan cara mebagi dua hasil dari usaha sampai lunas

pinjamannya serta bisa juga dengan sampah yang dia jual dikurangi

89

mami di buku rekeningnya.” (Wawancara dengan IN, pada tanggal 28

Agustus 2020).

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa bank sampah juga

mempunyai program pinjaman modal usaha untuk nasabah yang ingin

membuka usaha. Dan nasabah bisa membayar pinjamannya dengan menjual

sampah ke bank sampah.

Gambar 7. Buku Tabungan Sampah Nasabah

(Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2020)

Hal ini didukung dari pernyataan salah satu nasabah bank sampah, yang

mengatakan bahwa:

“Saya sebagai nasabah bersyukur dengan adanya bank sampah ini

selain menjaga kebersihan lingkungan dapat juga membantu

perekonomian bisa juga meminjamkan modal usaha, baru

pengembalian pinjaman modal tadi itu hanya menggunakan sampah

yang kita kumpulkan lalu bawami ke bank sampah

terdekat.”(Wawancara dengan HT , pada tanggal 28 Agustus 2020).

90

Wawancara diatas menunjukkan bahwa bank sampah sangat berperan

dalam perekonomian nasabah, selain dapat membantu modal usaha masyarakat

juga dapat menjaga kebersihan lingkungan setempat. Senada dari pernyataan

salah satu nasabah yang mengataakan bahwa:

“Bank sampah disini sangat membantu karena memberikan pinjaman

modal usaha kepada nasabahnya, saya pribadi pernah meminjam modal

ke bank sampah terus saya membayarnya kadang dengan sampah atau

hasil usaha, dan saya mendapatkan buku rekening serta melakukan

registrasi terlebih dahulu sebelum meminjam modal”. (Wawancara

dengan NN, pada tanggal 28 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa bank sampah

menyediakan pinjaman modal usaha ke nasabah dengan cara membuatkan

rekening peminjaman serta melakukan registrasi terlebih dahulu.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa

dengan adanya program peminjaman modal usaha juga membantu nasabah

dalam hal perekonomian karena dengan sampah mereka juga dapat meminjam

modal kepada bank sampah dengan catatan pengambaliannya itu di bagi dua

dari hasil usaha serta bisa juga dari penjualan sampah yang telah ditulis di buku

rekening kemudian juga harus melakukan registrasi terlebih dahulu serta

peminjaman modal juga tidak terlalu banyak bisa jadi hanya stengah dari yang

dibutuhkan nasabah.

Dari beberapa indikator di atas ada beberapa indikator yang sudah

berjalan dengan baik pelaksaannya yaitu sumber daya dan unit usaha sembako

dikarenakan sumber daya yang ada di bank sampah itu meliputi dua, pertama

91

sumber daya manusia yang sudah jelas dan terstruktur dengan baik begitupun

dengan sumber daya finansial yang suah jelas anggarannya ada di dalam APBD

karena program bank sampah ini yang melaksanakan adalah Dinas Lingkungan

Hidup Kota Makassar dan unit usaha sembako merupakan bentuk program

bank sampah yang berjalan dengan baik di karenakan banyak nasabah yang

menukarkan sampah mereka dengan sembako-sembako yang sudah tidak ada

dirumahnya.

Ada juga beberapa indikator yang belum berjalan dengan baik yaitu

pinjam modal usaha dikarenakan ketika ingin meminjam modal usaha dari

pihak bank sampah nasabah harus terlebih dahulu membuat sebuah proposal

yang menurut mereka ribet dan terkadang mereka juga belum mengetahui cara

membuat proposal tersebut dan upaya untuk memperbaikinya dengan cara

memberikan contoh proposal atau mensosialisasikan cara membuat proposal

agar dapat di pahami oleh nasabah itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasrkan data yang telah diperoleh dan diolah pada pembahasan bab

sebelumnya, adapun kesimpulan pada penlitian ini adalah sebagai berikut:

92

Implementasi Program Bank Sampah Pusat Di Kelurahan Paropo

Kecamatan Panakukang menunjukkan bahwa:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Bank Sampah

Pusat Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar sudah

berjalan dengan baik dan memiliki keuntungan tersendiri bagi nasabahnya, hal

tersebut dapat dilihat dari banyaknya nasabah yang berpartisipasi, namun

dalam hal sosialisasi masih kurang efektif, Hal tersebut terjadi karena

kurangnya komunikasi antara pihak pengelola dan para nasabah, dilihat dari

pihak pengelola yang kadang menurunkan harga jual sampah tanpa

memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabahnya .

2. Bentuk bentuk program bank sampah dalam bank sampah yaitu: (1) Unit Usaha

Pinjam yaitu masyarakat sangat menyukai program unit usaha pinjam yang

dihadirkan oleh bank sampah karena dapat membantu perekonomian

masyarakat. (2) Unit Usaha Sembako yaitu masyarakat sangat terbantu dalam

hal perekonomian, karena masyarakat bisa menukar sampah dengan sembako

sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dari sampah. (3) Pinjaman Modal

Usaha yaitu dapat membantu nasabah dalam hal perekonomian karena dengan

sampah mereka juga dapat meminjam modal kepada bank sampah dengan

catatan pengambaliannya itu di bagi dua dari hasil usaha serta bisa juga dari

penjualan sampah

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dan hasil analisis pada bab-bab

sebelumnya maka peneliti memberikan saran yaitu:

93

1. Pihak pengelola lebih meningkatkan kegiatan sosisalisasi kepada masyarakat

agar masyarakat lebih memahami tentang adanya program-program yang di

lakukan oleh bank sampah pusat itu sendiri.

2. Harusnya pihak pengelola juga memberikan informasi kepada nasabah

mengenai tentang penaikan atau penurunan harga sampah supaya tidak terjadi

kesalapahaman antara pengelola dan nasabah.

3. Bagi nasabah dan masyarakat hendaknya sering berpartisipasi dalam kegiatan-

kegiatan bank sampah agar dapat mengetahui dan paham dengan pengelolaan

sampah yang baik.

94

DAFTAR PUSTAKA

Akib, H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (Mtr)

Di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 6(2), 21-34.

Amastang, M., & Amastang, M. (2019). Analisis Normatif Sosiologis Pengelolaan

Sampah Dengan Model Bank Sampah Di Kelurahan Gunung Sari,

Kecamatan Rappocini, Kota Makassar (Doctoral Dissertation, Universitas

Negeri Makassar).

Arifa, F., Cita, F. P., & Ilman, A. H. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam

Program Bank Sampah Di Kabupaten Sumbawa. Nusantara Journal of

Economics, 1(01), 14-27.

Arifin, J. (2017). Program Bank Sampah Di Kecamatan Batang Sebagai

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2016

Tentang Pengelolaan Sampah (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri

Semarang).

Arniati, A.S. (2019). Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil,

Dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di

Kabupaten Maros.

Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank sampah sebagai alternatif strategi

pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Tasikmalaya (Bank Sampah

(Waste Banks) as an alternative of community-based waste management

strategy in Tasikmalaya). Jurnal manusia dan lingkungan, 23(1), 136-141.

Aswad, H. M. (2018). Collaborative Governance Dalam Penanganan Masalah

Imigran Di Kota Makassar.

Ismawati, A., & Ismawati, A. (2013). Gambaran Partisipasi Masyarakat dalam

Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah UKM Mandiri di RW 002

Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota

Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin

Makassar).

Jabal, (2019). Upaya Pemerintah Dalam Pelaksaan Gerakan Lihat Sampah Ambil

( LISA ) Program Makassar Tidak Rantasa Di Kecamatan Tamalate Kota

Makassar.

Listriyani, N. I. (2018). Kajian Pengelolaan Sampah Oleh Masyarakat Di

Padukuhan Soka Martani Desa Merdikorejo (Doctoral Dissertation,

Undip).

95

Munawir, M. (2015). Bank Sampah: Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dan

Penanganan Lingkungan. BBM (Buletin Bisnis & Manajemen), 1(02).

Peraturan WaliKota Makassar Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Pembentukan,

Kedududkan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknik Bank Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup.

Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan

Evaluasi Kebijakan). Thejournalish: Social And Government, 1(1), 33-37.

Priska, Y. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang

Izin Usaha Jasa Warung Internet Kabupaten Tanah Datar (Doctoral

Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Qalby, N.A. (2018). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di

Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Bank Sampah

Pusat).

Rahmat, N. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi UU No. 1

Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Karyawan PT. Perkebunan

Lembah Bhakti Kabupaten Aceh Singkil (Doctoral dissertation, Universitas

Medan Area).

Rohani, L. (2007). Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa

Medan Senembah Kabupaten Deliserdang Dan Di Kelurahan Asam

Kumbang Kota Medan Tahun 2007.

Sari, N. I. (2019). Tata Kelola Pedagang Kaki Limata Di Kota Makassar.

Subarsono, A. G. (2005). Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi (Vol.

138). Pustaka Pelajar.

Sugiyono, (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung :

Alfabeta cv.

Sujarwo, Tristanti, & Widyaningsih. (2014). Pengelolaan Sampah Organik &

Anorganik.

Suryani, A. S. (2014). Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah

(Studi Kasus Bank Sampah Malang). Jurnal Aspirasi, 5(1), 71-84.

Suwarno, A., Suripin, S., & Darsono, S. (2013). Minimalisasi Timbulan Sampah

Domestik Di Kecamatan Semarang Timur (Doctoral dissertation, Magister

Teknik Sipil).

96

Ulfaridha, G. (2017). Implementasi Program 3R (Reduce, Reuse Dan Recycle)

Melalui Bank Sampah Dalam Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis

Masyarakat Di Kota Bandar Lampung

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Utami, E. (2013). Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah

Sukses. Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia.

97

98

99

100

101

RIWAYAT HIDUP

Rosmita, Lahir pada tanggal 11 Maret 1997, di

Kabupaten Enrekang. Penulis merupakan anak

ketuju dari 7 bersaudara, dari pasangan Alm. Jufri

dan Gauk. Penulis pertama kali masuk pendidikan

formal di SD 170 Da’dah pada tahun 2004 sampai

tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis

melanjutkan pendidikan ke MTS Negeri

Kota Tarakan dan tamat pada tahun 2013. Setelah tamat di MTSN penulis

melanjutkan ke jenjang SMA Muhammadiyah Kota Tarakan dan tamat pada tahun

2016 dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswi di Universitas

Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu

Pemerintahan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa Baru. Pada tahun 2020

penulis mendapatkan gelar S.IP. jurusan ilmu pemerintahan dengan penelitian

berjudul Implementasi Program Bank Sampah Pusat Di Kelurahan Paropo

Kecamatan Panakukang Kota Makassar, semoga dengan hasil penelitian ini dapat

memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan

di masyarakat apa yang penulis dapatkan dari selama belajar di Universitas

Muhammadiyah Makassar.