IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM …

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR DI DESA PURBA MANALU KECAMATAN

DOLOKSANGGUL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

TESIS

OLEH:

REYMON ERIKSON NABABAN

(177024018)

PROGRAM MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2020

Universitas Sumatera Utara

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN


DOLOKSANGGUL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister

Studi Pembangunan dalam Program Studi – Studi Pembangunan pada

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

oleh

REYMON ERIKSON NABABAN

177024018

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2020


Telah di uji pada

Tanggal : 25 November 2020

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Badaruddin, M.Si

Anggota : 1. Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si

2. Prof. Dr. Humaizi, M.A

3. Drs. Agus Suriadi, M.Si


PERNYATAAN

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN


DOLOKSANGGUL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN”

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini disusun sebagai syarat untuk

memperoleh gelar Magister Studi Pembangunan pada Program Studi

Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

adalah benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.

Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian

tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan tesis ini, telah penulis

cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika

penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini

bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian

tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang

penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Medan, 25 November 2020

Penulis,

Reymon Erikson Nababan


i

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur

di Desa Purba Manalu Kecamatan Doloksanggul

Kabupaten Humbang Hasundutan

Infrastruktur merupakan salah satu hal yang penting dalam upaya

mendukung peningkatan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber

daya manusia. Selain itu infrastruktur yang memadai akan mendukung mobilitas

kegiatan masyarakat dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan akan lebih

sadar akan pentingnya menjadi bijak dalam berbagai aspek kehidupannya.

Masalah dalam penelitian ini adalah masih belum meningkatnya pembangunan

secara optimal di Desa Purba Manalu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, menjelaskan bahwa

pengunaan dana desa untuk pembangunan. Mengacu pada peraturan ini,

pemanfaatan dana desa sudah seharusnya membawa peningkatan pembangunan di

desa jika dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa. Oleh karena itu menarik

untuk meneliti bagaimana implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan

infrastruktur desa. Penelitian ini mengunakan metode penelitian deskriptif dengan

pendekatan kualitatif. Dengan melakukan pengumpulan data melalui data

sekunder serta data primer dengan melakukan wawancara dengan 14 orang

informan yang mengetahui data sekunder serta terjun langsung ke lapangan terkait

implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur. Indikator

fokus dari penelitian adalah komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan

struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi

kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu

masih belum optimal. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi

kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu

adalah faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi atau sikap, serta

faktor keorganisasian birokrasi itu sendiri. Merencanakan dan menyusun langkah-

langkah strategis dan menentukan skala prioritas berdasarkan tingkat urgent.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Dana Desa, Pembangunan

Infrastruktur


ii


iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul

“Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di

Desa Purba Manalu Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang

Hasundutan”. Peneliti juga sangat berterimakasih kepada kedua orang tua

peneliti Bapak Benget Nababan dan Ibunda tercinta Purnama br. Silaban yang

selalu memberikan semangat dan doa bagi peneliti. Peneliti menyadari bahwa

penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan

kemampuan yang penulis miliki baik dalam hal pengalaman maupun penguasaan

materi. Oleh karena itu bimbingan dan saran serta masukan dari semua pihak

sangat bermanfaat bagi penulis.

Selama melakukan penelitian dan penulisan tesis ini, peneliti banyak

mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini penulis ingin memberikan apresiasi dan penghargaaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas

Sumatera Utara

2. Bapak Dr . Muryanto Amin,S.Sos, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, sekaligus selaku

Komisi Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk

membimbing dan memberikan arahan bagi penulis.

3. Bapak Muhammad Arifin Nasution, S.Sos, MSP, selaku Wakil Dekan

II Fakulatas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

4. Bapak Prof. Dr. Badaruddin, M.Si., selaku Ketua Program Studi

Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara, sekaligus

selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan

dan membimbing penulis.

5. Bapak Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si., selaku Sekretaris Program

Studi Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara.


iv

6. Bapak Dr. Humaizi, MA, selaku Komisi Pembanding yang yang telah

memberikan saran dan masukan bagi penulis.

8. Bapak Agus Suryadi, S.Sos, M.Si selaku Komisi Pembanding yang

telah memberikan saran dan masukan.

9. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staf pengajar pada Program Studi

Magister Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sumatera Utara.

10. Bapak/Ibu staf Sekretariat pada Program Studi Magister Studi

Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Sumatera Utara.

11. Abang dan kakak saya yang tak henti-hentinya memberikan semangat

dan motivasi.

13. Bapak Ganda Simatupang, selaku Kepala Desa Purba Manalu periode 2013-2019 yang telah banyak memberikan informasi bagi penulis.

14. Bapak Golden Seven Purba selaku Sekretaris Desa Purba Manalu dan

perangkat desa yang sudah memberikan banyak sekali informasi dan

pengalaman bagi penulis.

16. Rekan-rekan angkatan MSP-35 Magister Studi Pembangunan yang

telah memberikan dukungan dan motivasi atas penyelesaian tesis ini.

19. Kepada seluruh teman-teman dan sahabat saya yang tidak dapat saya

sebutkan satu persatu.

20. Kepada seluruh keluarga saya yang telah banyak memberikan semangat

bagi penulis.

21. Semua pihak terkait dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa penulis

sebutkan satu persatu.

Semoga naskah tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua

khususnya bagi penulis dalam lingkungan bermasyarakat.

Doloksanggul, 25 November 2020

Penulis,

Reymon Erikson Nababan


v

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK .............................................................................................................i

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL .................................................................................................iv

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. v

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ......................................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah ..................................................................................... 9

1.3 Tujuan Penelitian .................................................................................... 10

1.4 Manfaat Penelitian .................................................................................. 10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 12

2.1 Penelitian Terdahulu ............................................................................... 12

2.2 Kebijakan Publik ..................................................................................... 18

2.3 Implementasi Kebijakan Publik .............................................................. 20

2.4 Dana Desa ............................................................................................... 25

2.5 Pembangunan Desa ................................................................................. 29

2.6 Pengertian Infrastruktur .......................................................................... 33

2.7 Jenis-jenis Infrastruktur ........................................................................... 37

2.8 Desa ......................................................................................................... 38

2.9 Kerangka Pemikiran ................................................................................ 41

2.10 Defenisi Konsep ...................................................................................... 43

BAB III. METODE PENELITIAN .................................................................... 46

3.1 Jenis Penelitian ........................................................................................ 46

3.2 Lokasi Peneltian ...................................................................................... 47

3.3 Informan Penelitian ................................................................................. 47

3.4 Jenis dan Sumber Data ............................................................................ 49

3.5 Teknik Pengumpulan Data ...................................................................... 50

3.6 Teknik Analisis Data ............................................................................... 51

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA TEMUAN ........................ 53

4.1 Gambaran Umum Desa Purba Manalu ................................................... 53

4.1.1 Sejarah Desa ............................................................................ 56

4.1.2 Potensi Sumber Daya Alam .................................................... 57

4.1.3 Potensi Sumber Daya Manusia ................................................ 59

4.1.4 Potensi Kelembagaan .............................................................. 60

4.1.5 Potensi Sarana dan Prasarana .................................................. 60

4.1.6 Susunan Organisasi Tata Kerja Desa ...................................... 62

4.1.7 Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Desa ........................... 63

4.2 Gambaran Umum Kebijakan Dana Desa Untuk Pembangunan

Infrastruktur............................................................................................. 64

4.3 Pembahasan ............................................................................................. 70

4.3.1 Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan

Infrastruktur di Desa Purba Manalu ....................................... 70


vi

4.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana

Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Purba Manalu ......... 93

4.4 Analisis Data ......................................................................................... 119

4.4.1 Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan

Infrastruktur di Desa Purba Manalu ............................................. 118

4.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana

Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Purba Manalu ....... 129

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................ 137

5.1 Kesimpulan .............................................................................................. 137

5.2 Saran ......................................................................................................... 143

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 145

LAMPIRAN


vii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Dana Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan Dari

Tahun 2015-2018 .................................................................................. 3

Tabel 1.2 Program Dan Kegiatan Indikatif Infrastruktur Desa Purba Manalu ..... 7

Tabel 2.1 Aplikasi Konseptual Model Edward III Perspektif Implementasi

Kebijakan ............................................................................................ 25

Tabel 4.1 Daftar Tampuk Kepemimpinan Desa Purba Manalu ......................... 57

Tabel 4.2 Iklim di Desa Purba Manalu ............................................................... 58

Tabel 4.3 RAPBDesa Purba Manalu 5 Tahun Terakhir ..................................... 63

Tabel 4.4 Belanja Desa ....................................................................................... 77

Tabel 4.5 Hasil Implementasi Pelaksanaan Dana Desa 2015-2019 ................... 78

Tabel 4.6 Capaian Pembangunan Infrastruktrur Selama 5 Tahun Terakhir

(2015 – 2019)...................................................................................... 87

Tabel 4.7 Daftar Pendidikan Terakhir Perangkat Desa .................................... 102

Tabel 4.8 Pengalokasian Dana Desa 2015-2019 .............................................. 123

Tabel 4.9 Pembangunan Yang Belum Terealisasikan Berdasarkan RPJMDes

2015-2020 ......................................................................................... 127


viii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Bagan Alur Pemikiran ..................................................................... 42

Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Humbang Hasundutan..................... 53

Gambar 4.2 Peta Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang

Hasundutan ...................................................................................... 54

Gambar 4.3 Peta Desa Purba Manalu .................................................................. 55

Gambar 4.4 Skema STOK Desa Purba Manalu .................................................. 62

Gambar 4.5 Pembukaan Jalan Perkampungan Lumban Suksuk, Hasil Dari

Kegiatan Pembangunan Dana Desa Tahun 2019 ............................ 86

Gambar 4.6 Pembangunan Box Culvert di Aek Mardugu, Contoh Hasil

Pembangunan dari Dana Desa tahun 2016 ...................................... 90

Gambar 4.7 Pembangunan Jalan Usaha Tani Dolok Haronda, Contoh

Hasil Pembangunan dari Dana Desa tahun 2017 ............................. 91

Gambar 4.8 Pembangunan MCK Pancur, Contoh Hasil Pembangunan

dari Dana Desa tahun 2018 .............................................................. 92

Gambar 4.9 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Lumban Situpang,

Contoh Hasil Pembangunan dari Dana Desa tahun 2017 ................ 93


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Infrastruktur merupakan salah satu hal yang penting dalam upaya

mendukung peningkatan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber

daya manusia. Pembangunan infrastruktur secara berkala akan mendorong

pertumbuhan ekonomi suatu daerah untuk menjadi lebih baik. Selain itu

infrastruktur yang memadai akan mendukung mobilitas kegiatan masyarakat dan

mendorong masyarakat lebih sadar akan pentingnya mengembangkan potensi

sumber daya yang ada di desanya. Berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya

menekan kesenjangan sosial antara masyarakat desa dan kota salah satunya

dengan memberikan bantuan berupa dana desa yang rutin diberikan kepada

seluruh desa di Indonesia setiap tahunnya yang salah satu tujuannya adalah

membenahi infrastruktur desa.

Pembangunan daerah dan pedesaan merupakan salah satu fokus utama

pembangunan nasional di era pemerintahan saat ini. Desa sebagai basis kekuatan

sosial ekonomi, politik dan pemerintahan paling rendah yang masih perlu

mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah pusat. Kebijakan-kebijakan

yang tepat dan khusus perlu dilakukan agar ketimpangan pembangunan antara

daerah perkotaan dengan pedesaan dapat diminimalisir, sehingga secara bertahap

daerah pedesaan bisa berkembang selayaknya daerah perkotaan. Hal ini sesuai

dengan program pemerintah saat ini dengan Nawacitanya butir ke 3 yaitu “

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara kesatuan”.


2

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa

setiap desa pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana desa sebesar 10%

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan peraturan

pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan

bahwa, “dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”.

Sebanyak 5.418 desa di Provinsi Sumatera Utara telah menerima dana

desa untuk tahun 2015-2019. Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah

satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki 10 Kecamatan, 153

Desa dan 1 Kelurahan. Dengan demikian Kabupaten Humbang Hasundutan

mendapatkan dana desa untuk 153 desa. Besaran dana desa untuk tiap desanya

bervariasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah

pusat, dimana jumlahnya dipengaruhi oleh jumlah penduduk, angka penduduk

miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa tersebut. Untuk jumlah

dana yang diterima Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dilihat pada table

berikut :


3

Tabel 1.1

Jumlah Dana Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan Dari

Tahun 2015-2018

Tahun Jumlah Desa Jumlah Dana Per Desa Jumlah

2015 153 318.107.100 41.284.514.000

2016 153 565.640.000 92.610.146.000

2017 153 720.442.000 117.513.286.000

2018 153 616.345.000 105.690.046.000

2019 153 731.704.000 111.950.712.000

Sumber : Data diolah Peneliti (di akses dari : http://www.djpk.depkeu.go.id/.../Rincian-

Alokasi-Dana-Desa-TA-2015,2016,2017,2018,2019.pdf)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan

Dana Desa Tahun 2018, menjelaskan bahwa pengunaan dana desa untuk

pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti: pengadaan,

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk

pemenuhan kebutuhan lingkungan permukiman, transportasi, energi, informasi

dan komunikasi. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan

masyarakat, pendidikan dan kebudayaan. Pengadaan, pembangunan,

pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk

mewujudkan lumbung ekonomi desa, meliputi usaha ekonomi pertanian berskala

produktif untuk ketahanan pangan, aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang

berfokus terhadap pembentukan dan pengembangan produk unggulan yang

berasal dari desa dan atau produk unggulan kawasan perdesaan. Pengadaan,

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan

untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam,

penanganan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup. Pengadaan,


http://www.djpk.depkeu.go.id/.../Rincian-Alokasi-Dana-Desa-TA-2015,2016,2017,2018,2019.pdf

http://www.djpk.depkeu.go.id/.../Rincian-Alokasi-Dana-Desa-TA-2015,2016,2017,2018,2019.pdf

4

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang

sesuai dengan kewenangan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Dari uraian di atas salah satu tujuan utama dikeluarkannya kebijakan dana

desa yaitu untuk membantu memperkuat lembaga kemasyarakatan desa dalam

pemerataan pembangunan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat yang

bertempat tinggal di pedesaan, karena selama ini banyak desa di Indonesia yang

dikategorikan sebagai desa tertinggal, maka dari itu diharapkan dengan adanya

kebijakan dana desa ini pembangunan desa yang ada di Indonesia lebih baik lagi

dari sebelumnya karena pada dasarnya selama ini banyak desa yang kekurangan

dana dalam membangun dan mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah

masing - masing.

Mengacu pada peraturan ini, pemanfaatan dana desa sudah seharusnya

membawa peningkatan pembangunan di desa jika dimanfaatkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga disesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat desa. Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa

mempunyai peran membantu desa untuk meningkatkan perekonomian

masyarakat desa. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Sofiyanto, dkk (2016) yang

menyimpulkan bahwa dana desa memiliki dampak positif terhadap pembangunan

di Desa Banyuates Kabupaten Sampang, baik dibidang pembangunan fisik

maupun dibidang pemberdayaan masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari

infrastruktur seperti jalan desa yang semakin membaik, sehingga segala aktivitas

masyarakat berjalan dengan lancar. Selain pembangunan fisik, pemberdayaan

masyarakat juga mengalami peningkatan dan dapat dilihat dengan banyaknya

kegiatan seperti penyuluhan dan pembinaan terhadap pengurus desa maupun


5

masyarakat, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta bekal

bagi masyarakat untuk masa depan Desa Banyuates yang lebih baik. Penelitian

lain mengenai dana desa juga dilakukan oleh Tangkumahat, dkk (2017)

menyimpulkan bahwa pendapatan masyarakat secara keseluruhan menunjukkan

adanya peningkatan dibandingkan sebelum adanya dana desa di Kecamatan

Pineleng Kabupaten Minahasa. Dengan adanya dana desa, akan ada banyak

kegiatan pembangunan yang dapat dilaksanakan di desa. Peningkatan akselerasi

kegiatan pembangunan ini membawa dampak positif utamanya pada penyerapan

SDM berupa tenaga kerja yang melaksanakan kegiatan proyek yang dananya

bersumber dari dana desa.

Untuk mendapatkan manfaat dari dana desa ini, diperlukan kebijakan-

kebijakan yang tepat guna, manajemen yang baik sehingga implementasi dana

desa juga akan mengarah pada tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan.

Kebijakan dan strategi manajemen yang matang, akan meminimalisir kegagalan

dalam impelementasi dana desa. Selain itu kesiapan para aparatur desa dalam

menyusun dan mengatur peruntukan anggaran dana desa sangatlah penting,

sehingga kebijakan dana desa dapat dikelola dan ditetapkan berbagai kebijakan

dalam pengalokasian dana desa, dengan demikian kebutuhan desa seperti

perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana terkait infrastruktur di desa

dapat terealisasikan dan diimplementasikan.

Namun pada kenyataannya setelah beberapa tahun bantuan dana desa ini

disalurkan oleh pemerintah pusat, terjadi beberapa masalah yang timbul dalam

pengimplementasiannya kebijakan ini. Setiap desa yang menerima bantuan dana

desa ini memiliki kendala yang berbeda-beda. Indikasi tersebut dapat dilihat dari


6

berita di media cetak maupun berita online, bahwa masih ditemukannya beberapa

permasalahan dalam pengimplementasian dana desa ini seperti, penyerapan dana

desa yang rendah, sampai kepada kemampuan pemerintah desa yang rendah dan

belum siap dalam mengelola dan mengatur keuangan yang besar ini.

Desa Purba Manalu sebagai salah satu desa di Kecamatan Dolok Sanggul

Kabupaten Humbang Hasundutan yang menerima dana desa dari APBN sejak

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, telah menerima dana desa sebesar

Rp.3.032.240.944,-. Dengan dana yang besar tersebut tentu telah ada berbagai

kebijakan dan realisasi perbaikan dan rencana pembangunan infrastruktur di Desa

Purba Manalu. Namun di dalam pemanfaatan masih terdapat masyarakat yang

mempertanyakan penggunanaan dana tersebut selama ini. Salah satunya

Manullang selaku salah satu tokoh masyarakat Desa Purba Manalu. Berikut

kutipan wawancara singkatnya :

“Pemakaian dana desa selama ini masih jauh dari yang kami harapkan.

Dana sebanyak itu seharusnya sudah memberikan dampak yang lebih

signifikan dalam membantu masyarakat disini, khususnya bagi masyarakat

yang sehari-harinya bertani. Mengingat jumlah dana yang sudah diterima

dari pusat sudah sangat banyak. Infrastruktur desa di sini masih banyak

yang butuh perbaikan. Beberapa dari masyarakat desa juga

mempertanyakan bagaimana pemakaian dana tersebut.”

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara singkat dengan Simamora

masyarakat Desa Purba Manalu yang berprofesi sebagai petani. Simamora

mengatakan bahwa masih ditemukan Jalan Usaha Tani (JUT) dan jalan desa yang

kondisinya sudah rusak dan butuh perbaikan secepatnya. Mengingat masyarakat

Desa Purba Manalu mayoritas berprofesi sebagai petani, baiknya dana desa

tersebut difokuskan untuk memperbaiki infrastruktur yang berhubungan dengan

mata pencaharian mayoritas masyarakat desa.


7

Selain itu peneliti juga memperoleh beberapa data awal selama melakukan

pra penelitian di kantor Kepala Desa Purba Manalu, salah satunya adalah Naskah

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDes) tahun 2015-2020 Desa

Purba Manalu. Dalam naskah tersebut terdapat program dan kegiatan indikatif

RPJMDesa yang menjadi prioritas program di tahun 2015-2020. Program dan

kegiatan pembangunan desa didasarkan kepada masalah dan potensi yang ada

yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2

Program Dan Kegiatan Indikatif Infrastruktur Desa Purba Manalu

No PROGRAM KEGIATAN POTENSI

1. Pengembangan Wilayah

1) Pekerjaan Umum

a) Pengaspalan jalan Gereja Siloam menuju

Siporngis.

b) Pengaspalan jalan menuju Lumban

Situmorang

c) Pembangunan jalan lingkungan di setiap

huta

d) Pembukaan jalan perkampungan

e) Pembukaan jalan usaha tani

Bahan, swadaya dan gotong

royong

2) Sumber Daya air

Pembuatan sumur bor

Bahan, swadaya dan gotong

royong

3) Pemukiman

Bedah rumah

Swadaya dan gotong

royong

2. Bidang Sosial Budaya

1) Pendidikan

Pembangunan Gedung PAUD

Lahan tersedia dan tenaga

pengajar

2) Kesehatan

Pembangunan Poskesdes

Lahan tersedia

3) Kamtibmas

Pembangunan poskamling

Lahan tersedia

4) Kelembagaan

Pembangunan balai kampong

Lahan tersedia

3 Bidang Ekonomi

1) Pertanian

a) Perbaikan saluran Irigasi Swadaya dan gotong

royong

b) Irigasi/ Bendungan Lahan Tersedia

2) Peternakan Ada kelompok tani

3) Perdagangan/Koprasi/Industri Ada kelembagaan dan SDM

Sumber : Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDESA)

tahun 2015-2020 Desa Purba Manalu


8

Dari tabel di atas terlihat berbagai program rencana pembangunan

infrastruktur di Desa Purba Manalu. Berbagai perencanaan yang telah disepakati

dan telah ditetapakan kedalam RPJMDesa terkait pembangunan infrastruktur desa

yang telah dimulai sejak tahun 2015 dan akan berakhir pada tahun 2020. Program

pemerintahan Desa Purba Manalu setelah beberapa tahun berjalan tentu

sebahagian besar perencanaan jangka menegah ini seharusnya telah terealisasikan

dan tengah berlangsung. Dengan dana desa yang rutin disalurkan, masih terdapat

pembangunan yang belum terealisasikan pembangunanya berdasarkan data Tabel

1.2 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menegah desa

(RPJMDesa) tahun 2015-2020.

Berdasarkan pra penelitian, peneliti menemukan informasi bahwa

pembangunan yang belum terealisasikan adalah pengaspalan jalan Gereja Siloam

menuju Siporngis, pengaspalan jalan menuju Lumban Situmorang, pembangunan

gedung PAUD, pembangunan balai desa. Pembangunan yang masih bertahap atau

pembangunan yang belum selesai seperti pembangunan jalan lingkungan di setiap

pemukiman masyarakat, pembukaan jalan perkampungan, perbaikan saluran

irigasi dan pembuatan sumur bor.

Dengan keadaan infrastruktur yang demikian, menjadi wajar apabila

masyarakat desa mempertanyakan bagaimana implementasi dana desa di

lapangan. Pemakaian dana desa selama ini masih belum sesuai dengan harapan

masyarakat. Dana yang rutin disalurkan pemerintah ke desa seharusnya telah

memberikan dampak yang lebih signifikan dalam membantu masyarakat desa.

Infrastruktur di Desa Purba Manalu masih banyak yang perlu diperbaiki. Beberapa

dari masyarakat desa juga mempertanyakan bagaimana sebenarnya pemerintahan


9

desa mengalokasikan dana desa tersebut untuk pembangunan infrastruktur desa,

padahal dana desa rutin disalurkan pemerintahan pusat setiap tahunnya.

Selain dokumen RPJMDes Purba Manalu Tahun 2015-2020, pada saat

prasurvey peneliti juga mendapatkan data berupa Laporan Komulatif Sisa Dana

Desa Purba Manalu. Dari data ini peneliti menemukan sisa anggaran yang

peruntukannya sepenuhnya dikelola dan diatur oleh pemerintah desa sesuai

dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk tahun 2017-2018 terdata sisa

dana dari anggaran yang dimiliki desa untuk tahun tersebut sebesar Rp.

47.224.200,00-. Sisa anggaran yang cukup besar ini, menandakan bahwa dalam

pengimplementasian dana desa di Purba Manalu mengindikasikan masih adanya

kendala yang lebih lanjut akan diteliti oleh peneliti.

Berdasarkan analisis dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan

diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di

Desa Purba Manalu Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang

Hasundutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok masalah yang akan dicari

pemecahannya dari penelitian ini yaitu membahas dan menganalisa

pengimplementasi kebijakan dana desa dan faktor yang mempengaruhinya dalam

pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu Kecamatan Doloksanggul

Kabupaten Humbang Hasundutan. Sehubungan dengan masalah tersebut, maka


10

beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan

infrastruktur di Desa Purba Manalu?

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan

dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan, maka tujuan yang

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana implementasi kebijakan

dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu.

2. Mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor apa saja yang menjadi

pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dana desa dalam

pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan

dapat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi sivitas

akademika dalam pengembangan keilmuan (aspek teoritis) maupun bagi

pemangku kebijakan (aspek praktis) yang bertujuan untuk mewujudkan

pembangunan desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

di Desa Purba Manalu Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang

Hasundutan. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi

bagi perkembangan Ilmu Studi Pembangunan secara lebih spesifik dalam


11

konteks pembangunan desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan

tambahan informasi serta wawasan bagi dunia pendidikan di perguruan tinggi

untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut terkait implementasi dana desa

dalam pembangunan infrastruktur desa.

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi

bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai

pengelola dana desa di Desa Purba Manalu Kecamatan Doloksanggul

Kabupaten Humbang Hasundutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi sebagai masukan, kritik, informasi

mengenai pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa.


12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian lain yang dijadikan sebagai rujukan dalam

melakukan penelitian tentang implementasi dana desa dalam pembangunan

infrastruktur desa. Penelitian-penelitian tersebut juga memiliki relevansi dengan

penelitian ini, diantaranya adalah penelitian Tempati, dkk (2017) tentang

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan di Desa

Tengku Dacing Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung. Jenis penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini

menyimpulkan bahwa dukungan inisiatif dari masyarakat sangat berdampak bagi

pelaksanaan kegiatan atau program-program pemerintah desa yang bersumber dari

Alokasi Dana Desa. Di samping itu, ada juga fakor penghambat dalam proses

implementasi tersebut yakni sumber daya aparat pemerintah desa yang masih

rendah, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat, dan tidak

dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan implementasi kebijakan.

Penelitian memiliki persamaan dan keterkaitan dengan penelitian ini yaitu bahwa

dalam pemanfaatan dana desa, faktor eksternal yang berasal dari luar implementor

salah satunya masyarakat desa, sangat mempengaruhi keberhasilan dari

implementasi dana ini dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.

Selain itu faktor sumber daya para pelaksana kebijakan atau implementor sangat

vital bagi keberhasilan pengimplementasian kebijakan tersebut, dimana kualitas

sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah desa yang tergolong rendah akan


13

menjadi penghambat dalam pengimplementasian kebijakan. Disamping itu

komunikasi dalam bentuk sosialisasi pemerintah desa yang kurang mengakibatkan

kendala dalam pengimplementasian kebijakan. Perbedaan penelitian Tempati ini

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di dalam penelitian Tempati

ini meneliti tentang implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam

pembangunan desa baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan

masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menitikberatkan

pengimpementasian kebijakan dalam pembangunan infrastruktur desa.

Penelitian lain tentang pemanfaatan dana desa juga dilakukan oleh

Rohmah, dkk (2016) yaitu tentang Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan

Semanding Kabupaten Tuban. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif

dengan pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian Rohmah, dkk ini dengan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu memfokuskan tentang pemanfaatan

dana desa dalam pembangunan infrastruktur. Yang menjadi perbedaannya yaitu

penelitian Rohmah, dkk ini meneliti dengan mencitra pemanfaatan alokasi dana

desa dengan menggunakan prinsip-prinsip pemanfaatan alokasi dana desa,

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mencitra pemanfaatan dana

desa dengan menggunakan model implementasi Edward III. Hasil penelitian

Rohmah dkk, menyimpulkan bahwa dalam ada 7 (tujuh) prinsip dalam

pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur

di desa yaitu pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak boleh dipisahkan dari

ABPDes, transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, partisipatif,

pembangunan harus dapat dinikmati masyarakat, dan pembangunan keberlanjutan.


14

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan

yaitu dalam memanfaatkan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan

pembangunan infrastruktur harus mengacu pada 7 (tujuh) prinsip pengelolaan

dana desa. Supaya hasil dari pembangunan itu efektif dan sesuai dengan ketentuan

peraturan yang berlaku.

Penelitian Listiyani,dkk (2016) juga dijadikan peneliti sebagai bahan

rujukan dalam penelitian ini. Penelitian Listiyani, dkk membahas tentang tentang

Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran

2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang,

menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan penggunanaan Dana

Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring dapat dilihat dari beberapa

indikator yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan

ketepatan lingkungan. Ketepatan kebijakan berarti kebijakan penggunaan

anggaran sudah ditargetkan untuk pembangunan fisik sesuai dengan arahan

pemerintah pusat untuk memanfaatkan dana desa dengan memprioritaskan pada

pembangunan fisik. Ketepatan pelaksanaan mengandung arti bahwa dalam

pelaksanaan kebijakan penggunaan dana desa diselenggarakan pemerintah desa

bersama dengan masyarakat dan juga terdapat kerjasama antar aktor sehingga

implementasi dapat terwujud dengan baik. Ketepatan target mengandung makna

kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di lapangan harus sesuai dengan yang

direncanakan. Ketepatan lingkungan yang harus dimiliki dalam

pengimplementasian dana desa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu lingkungan internal

dan lingkungan eksternal. Interaksi yang baik diantara para lembaga di lingkungan

internal (perumus kebijakan) menjadi salah satu faktor penting dalam


15

pengimplementasian dana desa. Dalam lingkungan eksternal, opini dari

masyarakat yang menunjukkan adanya dukungan baik merupakan sebuah respon

positif bagi implementasi kebijakan penggunaan dana desa.

Penelitian juga dilakukan oleh Listiyawati (2017) tentang Implementasi

Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sioyong Kecamatan Dampleas Kabupaten

Donggala. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode

deskriptif. Penelitian Listiyawati ini menggunakan teori yang disampaikan oleh

Edwards III, sama dengan penelitian yang digunakan oleh peneliti. . Hasil dari

penelitian ini menyimpulkan bahwa aspek komunikasi, sumber daya, sikap dan

struktur birokrasi pemerintah desa berdampak pada keberhasilan implementasi

kebijakan. Metode dan teori yang digunakan dalam penelitian sama dengan yang

dilakukan dengan peneliti. Teori Edwards III ini dapat digunakan untuk mencitra

bagaimana pengimplementasi suatu kebijakan yang sudah dilakukan. Peneliti juga

menggunakan teori ini untuk mencitra bagaimana pengimplementasian dana desa

dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di lokus penelitian yang

dilakukan dengan melihat meneliti aspek komunikasi, sumber daya, sikap dan

struktur pemerintah desa. Dimana ke empat aspek ini sangat mempengaruhi

keberhasilan pengimplemasian kebijakan sesuai dengan penelitian yang telah

dilakukan oleh Listiwaty. Perbedaan penelitian Listiwaty dengan penelitian yang

dilakukan peneliti yaitu penelitian Listiwaty ini meneliti implementasi kebijakan

alokasi dana desa untuk pembiayaan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan,

pembangungan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan penelitian

yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan implementasi kebijakan dalam

pembangunan infrastruktur desa.


16

Selanjutnya penelitian lain yang dijadikan sebagai bahan referensi peneliti

adalah penelitian yang dilakukan oleh Riskasari (2016) tentang Akuntabilitas

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai

Timur Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

dengan metode deskriptif. Penelitian Riskasari ini menyimpulkan bahwa dalam

pengelolaan alokasi dana desa di lokus penelitiannya, masih terdapat kendala

dalam pengelolaannya. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan perangkat desa

dalam menggunakan sistem pertanggungjawaban keuangan menggunakan sistem

yang masih baru serta tidak disertai dengan sosialisasi dan pelatihan aparat desa

secara optimal serta faktor menunda-nunda pekerjaan menjadi penyebab

lambatnya laporan pertanggungjawaban oleh bendahara keuangan desa sehingga

memperlambat pencairan dana desa ke tahap selanjutnya. Penelitian yang

dilakukan oleh Riskasari memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan

yaitu mengenai pengelolaan alokasi dana desa supaya dampak dari pengelolaan

alokasi dana desa tersebut efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan

peraturan yang berlaku dipengaruhi oleh sumber daya manusia para pelaksana

kebijakan dan komunikasi para pelaksana kebijakan. Dimana karena tidak

dibarengi sosialisasi dan pelatihan aparat desa secara optimal menyebabkan

kendala dalam pengimplementasian kebijakan dana desa. Perbedaaan penelitian

Riskasari ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian

Riskasari ini hanya memfokuskan penelitiannya pada akuntabilitas pengelolaan

dana desa, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan

implementasi kebijakan dengan menggunakan model implementasi Edward III

dalam pembangunan infrastruktur.


17

Jurnal lain yang dijadikan bahan referensi selanjutnya adalah penelitan

Ramly, dkk (2017) yang berjudul Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam

Pengelolaan dan Peningkatan Potensi Desa (Studi Kasus Kecamatan Kuala

Kabupaten Nagan Raya). Jenis penelitian ini adalah dengan metode kualitatif

dengan pendekatan analisis deskriptif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian

yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang pengimplementasian

kebijakan dana desa untuk memperkuat lembaga kemasyarakatan desa dalam

pembangunan desa. Disamping itu teknik pengumpulan datanya sama-sama

dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada fokus

pemanfaatan alokasi dana desanya. Dalam penelitian Ramly, dkk ini menfokuskan

penelitiannya kepada pemanfaatan dana desa untuk pengembangan potensi

desa/gampung, sedang penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan

pengalokasian dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa. Penelitian

Ramly, dkk ini menyimpulkan bahwa kebijakan dana desa dan alokasi dana

gampong pada kasus Kecamatan Kuala Kabupaten Nagara Raya untuk

peningkatan dan pengelolaan potensi desa dalam meningkatkan ekonomi

masyarakat belum begitu maksimal. Hal ini dikarenakan kendala birokrasi dan

kendala sumber daya manusia yang ada. Hasil penelitian ini memiliki hubungan

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana implementasi kebijakan

sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi dan sumber daya para pelaksana

kebijakan.


18

2.2 Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik di era saat ini, sering dan kerap sekali

dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan-kegiatan

pemerintah yang sering sekali dimaknai sebagai tindakan politik. Kata kebijakan

sendiri berasal dari kata bijak yang berarti selalu mengunakan akal budinya pandai

ataupu mahir. Sedangkan kebijakan berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan

dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Hal ini

sesuai dengan konsep kebijakan dari Freidrich (2001:3) yang mendefenisikan

kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok

atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-

hamabatan serta kesempatan-kesempatan terkait pelaksanaan usulan kebijakan

untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, kebijakan publik

mengandung minimal tiga kompenen dasar yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang

spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Kompenen yang ketiga biasanya

belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang mempunyai peran dalam

menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek.

Diantara para ahli masih terdapat perbedaan pemahaman antara satu

dengan yang lainnya terkait kebijakan publik. Dari berbagai pendapat mengenai

kebijakan publik masih terdapat beberapa persamaan. Menurut Edward III

(2001:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa yang dinyatakan dan

dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan publik itu berupa

sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Dari pendapat ini, kebijakan

publik yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang

sedang dihadapai oleh masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui


19

peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan pejabat birokrasi dan

sebagainya.

Dalam perannya kebijakan publik memiliki tahapan untuk pemecahan

masalah, Dunn (2003) menyatakan bahwa tahap penting dalam pemecahan

masalah publik melalui kebijakan adalah :

a. Penetapan agenda kebijakan (agenda setting)

b. Formulasi kebijakan (policy formulation)

c. Adopsi kebijakan (policy implementation)

d. Implementasi kebijakan (Policy Implementation)

e. Penilaian kebijakan (policy asesment)

Menurut Nugroho (2006:10), ada beberapa tujuan dari adanya kebijakan

publik yaitu :

1. Kebijakan publik bertujuan untuk mendistribusikan sumber daya negara dan

yang bertujuan untuk meyerap sumber daya negara;

2. Regulasi dan deregulatif. Kebijakan publik regulasi adalah bersifat mengatur

dan membatasi, seperti kebijakan tarif, kebijakan pengadaan barang dan jasa,

kebijakan mengenai proteksi industri dan lain sebagainya. Kebijakan publik

sebagai deregulatif adalah kebijakan yang bersifat membebaskan, seperti

kebijakan privatisasi, kebijakan penghapusan tarif, dan lain sebagainya;

3. Dinamisasi dan stabilisasi. Kebijakan publik untuk dinamisasi adalah

kebijakan yang bersifat menggerakkan sumber daya nasional untuk mencapai

kemajuan tertentu yang dikehendaki. Kebijakan publik untuk stabilisasi adalah

kebijakan yang bersifat mengerem dinamika yang terlalu cepat agar tidak


20

merusak sistem yang ada, baik sistem politik, ekonomi, keamanan ataupun

sistem sosial.

4. Kebijakan publik yang memperkuat peran negara lebih besar dari pihak

lainnya, seperti kebijakan publik mengenai pendidikan nasional, dimana

negara merupakan pelaku utama. Kebijakan publik yang memperkuat pasar

merupakan kebijakan yang mendorong lebih besar peran publik atau

mekanisme pasar dari peran negara seperti kebijakan privatisasi BBM,

kebijakan mengenai perseroan terbatas dan lain sebagainya.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah

pelaksanaan atau penerapan. Yang dimaksud adalah bagaimana suatu perncanaan

atau suatu ide dan gagasan dilaksanakan dan diterapkan sehingga suatu situasi

yang diharapkan menjadi nyata dan menjadi lebih baik. Dalam hal ini pelaksanan

atau penerapan memiliki peranan yang sangat besar dalam mengaplikasikan suatu

gagasan, ide maupun rencana kerja suatu organisasi.

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu hal yang krusial dalam

proses kebijakan publik. Program kebijakan publik hanya akan menjadi wacana,

jika program tersebut tidak diimplementasikan. Menurut Wahab (2002:65)

implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pejabat-

pejabat pemerintah baik secara individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk

mencapai tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kebijakan.

Selanjutnya Wahab (2002:70) menegaskan bahwa implementasi kebijakan

merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak


21

berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakanlah yang menjadi inti untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam proses identifikasi awal

pembuatan kebijakan itu sendiri. Hal ini sependapat dengan Udoji (2002:73) yang

mengatakan bahwa “the execution of politicies is as important if not more

important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file

jackets unless they are implemented” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang

penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-

kebijakan hanya akan menjadi sekedar impian atau rencana yang tersimpan rapi

dalam arsip apabila tidak ada tindakan untuk mengimplementasikan).

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukan oleh

Mazmanian dan Sabatier (1986:21) menjelaskan bahwa memepelajari masalah

implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyata-

nyatanya terjadi sesudah sebuah program diberlakukan atau dirumuskan yakni

peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan

kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun

peristiwa-peristiwa. Pandangan ini menunjukkan bahwa proses implementasi

tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung

jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan dampak untuk target yang

ditetapkan, melainkan juga menyangkut lingkaran kekuatan politik, serta ekonomi

dan sosial.

Dari pendapat beberapa ahli di atas, bisa diartikan implementasi kebijakan

merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu

program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus

diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan administrasi atau birokrasi


22

pemerintahan dan dampak dari kebijakan itu sendiri dapat dipengaruhi juga oleh

faktor eksternal seperti kekuatan politik, ekonomi dan sosial.

Menurut Edwards III dalam Widodo (2010:96) didalam proses

implementasi kebijakan, terdapat 4 (empat) variabel yang bisa mempengaruhi

keberhasilan untuk mencapai tujuan dari kebijakan yakni :

1. Komunikasi (communication)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator

kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses

penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker)

kepada pelaksana kebijakan (policy implementor). Widodo menambahkan

bahwa komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain,

pertama transmisi (transmition) yaitu menghendaki agar kebijakan publik

disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors)

kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan

pihak lain yang berkepetingan. Kedua, dimensi kejelasan (clarity) yaitu

menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana dan

pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap

kebijakan dapat diterima jelas sehingga mereka mengetahui apa yang

dimaksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari kebijakan public tersebut.

Ketiga konsistensi (consistency) yaitu menghendaki agar informasi yang

disampaikan harus konsisten, agar kelompok sasaran kebijakan dari pihak

yang berkepentingan langusng maupun tidak langsung tidak menimbulkan

kebingungan dan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.


23

2. Sumber daya (resources)

Sumber daya memiliki peranan yang sangat penting di dalam implementasi

kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menegaskan bahwa

bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan dan aturan tersebut, jika para

pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan

kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara

efektif. Sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaan implementasi

kebijakan menurut Edward III meliputi:

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang

mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan.

Supaya implementasi kebijakan berjalan efektif dan efisien, sumber

daya manusianya harus mengetahui apa yang dilakukan dan harus

mengetahui orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan,

sumber daya manusia juga harus memiliki kewenangan yang

diperlukan dalam melaksanakan kebijakan dan juga sumber daya

harus cukup memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan

tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Artinya bahwa SDM

harus memadai secara keterampilan/keahlian dan secara jumlah akan

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

b. Sumber daya anggaran

Selain sumber daya manusia, anggaran merupakan salah satu hal

yang mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan karena anggaran

merupakan dana untuk membiayai operasional dalam pelaksanaan

kebijakan. Jika sumber daya anggaran terbatas, maka akan

mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping

program tidak berjalan dengan optimal, terbatasnya anggaran juga

menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c. Sumber daya pendukung (facility)

Sumber daya pendukung merupakan sarana yang digunakan untuk

operasionalisasi implementasi kebijakan yang meliputi gedung,

tanah, dana sarana yang semuanya akan memudahkan dalam

memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Terbatasnya

fasilitas akan membuat motivasi pelaku kebijakan dalam

melaksanakan tugasnya tidak terdorong.


24

3. Disposisi atau Sikap

Sikap implementor adalah salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas

implementasi kebijakan. Apabila implemetor setuju dengan setiap bagian dari

isi kebijakan, maka mereka akan melaksanakannya dengan senang hati.

Namun apabila pandangan mereka berbeda dengan yang membuat kebijakan

maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk

sikap/respon implementor terhadap kebijakan; persepsi/harapan para

pelaksana, respon para pelaksana, tindakan/langkah-langkah kongkrit yang

dilakukan.

4. Struktur Birokrasi

Membahas pelaksanaan suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur

birokrasi. Edward III menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi

masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur

birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian

tugas/kewenangan, hubungan/koordinasi antara unit-unit organisasi yang ada

dalam organisasi yang bersangkutan. Jika struktur organisasi, pembagian

tugas/kewenangan, hubungan antar unit-unit baik, maka implementasi

kebijakan akan lebih efektif.

Penelitian ini sendiri menggunakan model implementasi menurut Edward III

karena berhubungan kasus yang akan peneliti teliti. Model ini dipakai mengingat

keterkaitan antara variabel-variabel yang dikemukakan oleh Edward III lebih

sesuai dengan keadaan yang akan diteliti mengenai Implementasi Kebijakan Dana

Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Purba Manalu Kecamatan

Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Model implementasi Edward III


25

ini dapat digunakan sebagai alat mencitra implementasi program diberbagai

tempat dan waktu. Aplikasi model dalam implementasi kebijakan ini sebagai

berikut:

Tabel 2.1

Aplikasi Konseptual Model Edward III

Perspektif Implementasi Kebijakan

Aspek Ruang Lingkup

Komunikasi a. Siapakah implementor dan kelompok sasaran dari

program/kebijakan?

b. Bagaimana sosialisasi program/ kebijakan efektif

dijalankan?

- Metode yang digunakan

- Intensitas komunikasi

Sumber daya a. Kemampuan implementor

- Tingkat pendidikan

- Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta

aplikasi detail program

- Kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan

b. Ketersediaan dana

- Berapa dana yang dialokasikan

- Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk

implementasi program/kebijakan

Disposisi Karakter Pelaksana

- Tingkat komitmen dan kejujuran, dapat diukur dengan

tingkat konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan

guideline yang telah ditetapkan. Semakin sesuai dengan

guideline semakin tinggi komitmennya.

- Tingkat demokratis dapat diukur dengan intensitas

pelaksanaan melakukan proses sharing dengan kelompok

sasaran, mencari solusi dari masalah yang dihadapi dan

melakukan diskresi yang berbeda dengan guideline guna

mencapai tujuan dan sasaran program.

Struktur Birokrasi a. Ketersediaan SOP yang mudah dipahami

b. Struktur organisasi

Seberapa jauh rentang kendali antara pucuk pimpinan dan

bawahan dalam struktur organisasi pelaksana. Semakin jauh

berarti semakin rumit, birokratis dan lambat untuk merespon

perkembangan program.

2.4 Dana Desa

Sesuai dengan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Dana Desa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang


26

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang

dimaksud dengan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat. Kebijakan dana desa dari pemerintah pusat ini

memiliki salah satu tujuan untuk meningkatkan kemampuan lembaga

kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa baik pembangunan infrastruktur

maupun pembangunan masyarakatnya. Dengan keberadaan dana desa ini,

pemerintah pusat mengharapkan desa dapat membangun desanya secara mandiri

sesuai dengan kebutuhan dan asas prakarsa masyarakat setempat.

Sejalan dengan program pemerintah pusat dewasa ini, bahwa fokus

pembangunan yang diharapkan dari keberadaan kebijakan ini adalah difokuskan

untuk pembangunan infrastruktur. Keberadaan infrastruktur yang memadai

diyakini pemerintah pusat sebagai salah satu strategi mempercepat pertumbuhan

ekonomi masyarakat desa. Dengan keberadaan infrastruktur yang memadai akan

mampu membantu masyarakat dalam mobilitas kegiatan perekonomian terutama

di bidang pertanian yang merupakan mata pencaharian mayoritas di desa. Dan

selanjutnya pembangunan ini akan dapat memajukan perekonomian desa,

mengatasi kesenjangan pembangunan, serta secara perlahan dapat mengentaskan

kemiskinan di desa.

Untuk mengatur penggunaan dana desa ini, pemerintah pusat

mengeluarkan beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam penggunaan dana


27

ini, diantaranya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Republik Indonesia tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana

Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan-peraturan ini

bertujuan untuk memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal

usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa dalam

melaksanakan program dan kegiatan, memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa, dan

memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah

Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

Peraturan-peraturan ini juga yang dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah

desa dalam mengimplementasikan kebijakan dana desa untuk membangun

desanya. Setiap rencana kegiatan pembangunan pemerintah desa tetap mengacu

kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan pusat ini baik itu Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah

Desa (RKPDes).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan

Dana Desa, prinsip-prinsip penggunaan dana desa ini adalah :

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga

desa tanpa membeda-bedakan;

2. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang

lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan

kepentingan sebagian besar masyarakat desa;


28

3. Kewenangan desa, dengan mengutamakan hak asal usul dan

kewenangan lokal berskala desa;

4. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas

masyarakat;

5. Swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan

secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa,

mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan

kearifan lokal;

6. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan

karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi

desa yang khas serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan

desa.

Didalam Peraturan ini juga dijelaskan bahwa penggunaan dana desa untuk

pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saran

prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan permukiman,

transportasi, energi, informasi dan komunikasi;

2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan

kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan;


prasarana pelayanan sosial dasar untuk mewujudkan lumbung ekonomi

desa, meliputi usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk

ketahanan pangan, aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang


29

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan

desa dan atau produk unggulan kawasan perdesaan;


prasaran lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan

menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam dan pelestarian

lingkungan hidup;


prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan ditetapkan

dalam musyawarah desa.

2.5 Pembangunan Desa

Pendekatan administrasi pembangunan dewasa ini telah tumbuh ke arah

disiplin ilmu pengetahuan tersendiri dengan mengembangkan peralatan analisis

dan menyusun berbagai model, sekalipun masih jauh memadai. Menurut Sondang

P.Siagian (2001) mengatakan bahwa administrasi pembangunan meliputi dua

pengertian yaitu tentang administrasi dan tentang pembangunan. Administrasi

adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil

dan diselenggarakan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha

mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang

ditempuh oleh suatu negara, bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan

bangsa.

Menurut Kuncoro (2010), pembangunan terdiri dari pembangunan fisik

dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan

langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata .Yang


30

termasuk kedalam pembangunan fisik seperti pembangunan infrastruktur,

bangunan, fasilitas umum. Pembangunan non fisik merupakan jenis pembangunan

yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu

yang cukup lama yang termasuk kedalam pembangunan non fisik berupa

peningkatan perekonmian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat, dan

pembinaan.

Pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana

menaikkan pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi tersebut tidak dapat

diartikan hanya sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk

mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Pembangunan

ekonomi pada umumnya dapat didefenisikan sebagai suatu proses yang

menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam

jangka panjang dan terus-menerus.

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa telah menjadi dua

istilah yang sering dicampuradukkan pengartiannya. Padahal secara definitif

keduanya mempunyai mempunyai pengertian yang sedikit berbeda. Sumarjan

(1986:240) menyebutkan bahwa pembangunan masyarakat desa (community

development), usaha pembangunannya hanya diarahkan pada kualiti manusianya,

sedangkan pembangunan desa (rural development) mengusahakannya

pembangunan masyarakat yang dibarengi dengan lingkungan hidupnya. Tujuan

pembangunan desa identik dengan tujuan pembangunan nasional yaitu

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia.

Secara rinci, Dwiwadono (1981:242) menyebutkan bahwa tujuan

pembangunan desa meliputi :


31

1. Tujuan ekonomis, yaitu meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam

rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.

2. Tujuan sosial, kearah pemerataan kesejahteraan penduduk desa, dan budaya

dalam arti peningkatan kualiti hidup pada umumnya dari masyarakat

pedesaan.

3. Tujuan demografis, kearah meningkatkan potensi sumber daya alam dan

tingkat kepadatan penduduk per-kapita.

4. Tujuan politis, dalam arti menumbuh dan mengembangkan partisipasi

masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha

pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil

pembangunan.

Menurut Wahjudin (2004:242) dalam penyusunan dan perumusan

pendekatan pembangunan desa sifatnya menyeluruh, namun dalam

pelaksanaannya paling tidak terdapat dua hal yang perlu dipertimbangkan :

Pertama, perumusan kebijakan dan pendekatan pembangunan yang berupaya

meletakkan kembali format, tatanan dan kelembagaan masyarakat desa yang

sesuai dengan nilai-nilai,budaya, historis dan pola hidup masyarakat. Kedua,

jangan terjebak kembali pada kekeliriuan masa lalu, yang berupaya memecahkan

masalah pembangunan melalui penyusunan suatu kebijakan perencanaan yang

bersifat umum dan diberlakukan secara seragam untuk setiap daerah.

Menurut Awang (2010:241), terdapat tiga model pembangunan pedesaan

diantaranya sebagai berikut :


32

1. Model Community Development. Model pembangunan ini mengajarkan

penduduk pedesaan tentang keterampilan sosial, ekonomi dan politik agar

tercipta masyarakat yang beradab yang modern.

2. Model partisipasi rakyat dalam pembangunan. Model pembangunan ini

merupakan empowernment atau pemberdayaan masyarakat yang mengusung

tema pembangunan dari bawah/partisipasi masyarakat.

3. Model desentralisasi. Didalam model pembangunan ini pemerintah pusat

memberi kewenangan kepada pemerintah daerah tingkat bawah untuk

melaksanakan program-program yang direncanakan.

Dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dilakukan

dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan desa, agar pembangunan yang

dilakukan dapat dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat dengan baik. Menurut

Rahardjo (2006:19) sekurang-kurangnya ada 5 (lima) prinsip yang harus

diterapkan dalam pengembangan pembangunan desa yaitu :

1. Transparansi, yaitu adanya keterbukaan dalam proses pembangunan.

2. Partisipatif, yaitu sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan

demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antar lain

perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan

masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

3. Dapat dinikmati masyarakat, yaitu kegiatan pembangunan yang dilakukan

harus mampu menyelesaikan masalah publik. Sehingga harus berorientasi

pada kepentingan masyarakat dan dapat menfasilitasi kebutuhan masyarakat.


33

4. Akuntabilitas, yaitu kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih

tinggi atas tindakan seseorang atau kelompok orang terhadap masyarakat luas

dalam suatu organisasi.

5. Sustainable (Berkelanjutan). yaitu suatu proses pembangunan yang

pemanfaatan sumber dayanya, arah investasinya, orientasi pengembangan

teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan

dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam

pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

2.6 Pengertian Infrastruktur

Pengertian Infrastruktur, menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan

sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan

gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan

dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini

merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur merupakan

sebuah sistem dari bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang

tidak terpisahkan satu sama lain.

Infrastruktur adalah prasarana publik paling primer dalam mendukung

setiap kegiatan ekonomi suatu negara, dan ketersediaan infrastruktur sangat

menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas dari kegiatan ekonomi. Pembangunan

infrastruktur merupakan Public Service Obligation, yaitu sesuatu yang menjadi

kewajiban Pemerintah. Keberadaan infrastruktur sangat penting bagi

pembangunan, sehingga pada tahap awal pembangunan disuatu negara hal

tersebut akan dipikul sepenuhnya oleh Pemerintah, yaitu dari APBN murni.

Dalam pemenuhan infrastruktur atau fasilitas publik, diperlukan investasi yang


34

cukup besar dan pengembalian investasi dalam jangka waktu yang relatif lama.

Selain itu, manajemen operasionalnya juga akan membutuhkan cost yang tinggi.

Permasalahan inilah yang menjadi kendala bagi kebanyakan negara-negara

berkembang dalam pemenuhan infrastruktur. Namun kendala keterbatasan

pembiayaan yang bersumber dari pemerintah tersebut dapat diselesaikan melalui

pendekatan pola kerjasama yang bersifat Public Private Partnership yang akan

membawa manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama

tersebut. Pendekatan baru untuk dapat mengurangi masalah ini melibatkan peran-

peran stakeholder.

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu strategi dan proses dalam

penyediaan sarana yang utama. Untuk itu seperti yang diungkapkan dalam

Infrastruktur Indonesia (Kadin Indonesia-Jetro, 2006) yaitu Prinsip Dasar

Penyediaan Infrastruktur secara keseluruhan antara lain:

1. Infrastruktur merupakan katalis bagi pembangunan. Ketersediaan infrastruktur

dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat

meningkatkan produktivitas dan efisiensi dan pada akhirnya dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hampir dalam semua aktivitas

masyarakat dan pemerintah, keberadaan infrastruktur merupakan satu

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi kebutuhan dasar.

2. Keterkaitan infrastruktur dengan berbagai aspek, agar peran infrastruktur

dalam pembangunan menjadi optimal, maka keberadaan pembangunan

infrastruktur harus terkait dengan: (a) Bangkitan-bangkitan pembangunan

yang lainnya; (b) Pembangunan pertanian, perkebunan, budi daya pantai,

kelautan, industri, perdagangan, jasa, pariwisata, pertambangan, migas dan


35

sebagainya; (c) Masyarakat yang akan menjadi kelompok sasaran pelayanan

infrastruktur tersebut dan kemampuan dalam membayar jasa layanan

infrastruktur; (d) Institusi pengelolanya, misalnya peran pemerintah dalam

pengelolaan atau pemeliharaan serta memberi arahan dalam bentuk regulasi

sebagai bentuk layanan publik dan (e) Dalam konteks privatisasi, investasi

infrastruktur perlu mempertimbangkan minat investor, tujuan yang diinginkan

investor dan syarat-syarat investasi serta insentif bagi investor

3. Perencanaan kebutuhan infrastruktur harus dilaksanakan berdasarkan

kombinasi antara perencanaan yang digagas pemerintah pusat dengan yang

digagas pemerintah daerah. Seiring dengan diimplementasikannya

desentralisasi fiskal dan diberikannya kewenangan yang lebih luas bagi

daerah, setiap daerah diharapkan akan lebih mampu mengembangkan potensi

daerahnya. Dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan di daerah harus

berdasarkan kebutuhan dari setiap daerah masing-masing. Dalam hal ini,

pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan daerah diharapkan

mampu meningkatkan perekonomian daerah tersebut dan daerah sekitarnya.

Untuk itu perlu kerangka pembangunan yang digagas pemerintah daerah, di

samping kerangka model yang digagas pemerintah pusat yang selama ini

digunakan yang dimaksud dengan adanya perencanaan yang digagas

pemerintah daerah adalah terdapat rencana indikasi kebutuhan infrastruktur

secara lokal dan regional, sehingga perencanaan tersebut ditentukan oleh

pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan daerah. Sedangkan rencana

pembangunan infrastruktur nasional bersifat digagas pemerintah pusat dan

dikoordinasikan oleh kantor Menko Perekonomian.


36

4. Keberhasilan kerjasama Pemerintah dan Swasta memerlukan kondisi yang

harus dipenuhi, yaitu: (a) Stabilitas kerangka ekonomi makro; (b) Sektor

keuangan yang efisien dan berkembang; (c) Kerangka kebijakan yang mantap;

(d) Penerimaan proyek yang berkelanjutan; (e) Adanya mekanisme arbitrase

atau penyelesaian penyelisihan yang jelas; (f) Undang-Undang perbankkan

yang berkembang dengan baik dan (g) Adanya investasi pendamping dari

pinjaman pemerintah/ekuitas/subsidi (Kewajiban Sektor publik).

5. Penyediaan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan.

Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan,

sehingga dalam jangka panjang keberadaan infrastruktur tidak menyebabkan

kerusakan lingkungan.

6. Mekanisme penyediaan infrastruktur harus mendasarkan pada prinsip-prinsip

akuntabilitas, transparansi, serta memperhatikan aspek efisiensi dan keadilan

(Afandi, 2008).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa

Infrastruktur sebagai sistem yang dikaitkan dengan unsur yang berada di dalam

suatu sistem ruang dan kegiatan, memiliki peran penting terhadap perubahan

kemakmuran wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Peran infrastruktur terhadap

perkembangan wilayah dan kota memiliki kontribusi yang sangat signifikan, baik

pada aspek perekonomian, sosial-kemasyarakatan, maupun kelestarian

lingkungan. Akan tetapi arah kebijakan pembangunan sistem infrastruktur yang

berlangsung saat ini belum menunjukan hasil yang memadai untuk memerankan

fungsinya sebagai pengarah dan pendorong pembangunan.


37

2.7 Jenis-Jenis Infrastruktur

Menurut Kodoatie (2005), infrastruktur merupaka pendukung utama

sebagai sistem sosial dan sistem ekonomi yang dilaksanakan dalam konteks

keterpaduan dan menyeluruh. Infrastruktur yang merupakan fasilitas yang

dikembangkan untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal pelayanan publik

tidak dapat berfungsi sendiri-sendiri dan terpisah. Keterpaduan tersebut

menentukan nilai optimasi pelayanan infrastruktur itu sendiri. Menurut Grigg

(1988), berdasarkan jenisnya infrastruktur dibagi dalam 13 kategori sebagai

berikut :

1. Sistem penyediaan air : waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, dan

fasilitas pengolahan air (treatment plant),

2. Sistem pengelolaan air limbah : pengumpul, pengolahan, pembuangan, dan

daur ulang,

3. Fasilitas pengelolaan limbah (padat),

4. Fasilitas pengendalian banjir, drainase, dan irigasi,

5. Fasilitas lintas air dan navigasi,

6. Fasilitas transportasi : jalan, rel, bandar udara, serta utilitas pelengkap lainnya,

7. Sistem transit publik,

8. Sistem kelistrikan : produksi dan distribusi,

9. Fasilitas gas alam,

10. Gedung publik : sekolah, rumah sakit, gedung pemerintahan, dll,

11. Fasilitas perumahan publik,

12. Taman kota: taman terbuka, plaza, dll, serta

13. Fasilitas komunikasi.


38

Tiga belas jenis infrastruktur tersebut kemudian dikelompokkan dalam 7

kelompok besar (Grigg dan Fontane, 2000) sebagai berikut:

1. Transportasi (jalan, jalan raya, jembatan),

2. Pelayanan transportasi (transit, bandara, pelabuhan),

3. Komunikasi,

4. Keairan (air, air buangan, sistem keairan, termasuk jalan air yaitu sungai,

saluran terbuka, pipa, dll),

5. Pengelolaan limbah (sistem pengelolaan limbah padat),

6. Bangunan, serta

7. Distribusi dan produksi energi.

2.8 Desa

Menurut Yayuk (2003:226) istilah desa berasal dari bahasa India swadesi

yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang

merajuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas

yang jelas. Selanjutnya Antonius (2003:226) mengatakan konsep perdesaan dan

perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota

merujuk pada suatu satuan wilayah administrasi atau teritorial , dalam hal ini

perdesaaan mencakup beberapa desa.

Bintarto (2006:226) yang memandang desa dari aspek geografis

mendefenisikan desa sebagai :

“suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia

dengan lingkungannya. Hasuk dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau

penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis,

sosial ekonomi, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur

tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.”


39

Kuntjaraningrat (1997 : 226) mendefiniskan desa sebagai suatu komunitas

kecil yang menetap di suatu daerah, sedangkan Bergel (1995 : 226) mendenisikan

desa sebagai setiap permukiman para petani. Selanjutnya Landis menguraikan

pengertian desa dalam tiga aspek :

a. Analistik statistik, desa didefiniskan sebagai suatu lingkungan dengan

penduduk kurang dari 2.500 orang,

b. Analisisi sosial psikologi, desa merupakan suatu lingkungan yang

penduduknya memiliki hubungan akrab dan bersifat informal antara sesama

waraganya, dan

c. Analisis ekonomi, desa didefenisikan sebagai suatu lingkungan dengan

penduduknya tergantung kepada pertanian.

Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 76/2001 tentang Pedoman

Umum Pengaturan mengenai Desa dinyatakan bahwa desa sebagai suatu kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang

bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-

Undang Dasar 1945. Dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, dinyatakan bahwa:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,

adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan

nasional dan berada di daerah kabupaten”.

Menurut Wahjudin (2004:230), berdasarkan mata pencaharian

penduduknya desa dikelompokan menjadi :

a. Desa Pertanian terdiri dari desa pertanian berlahan basah dan kering, desa

perkebunan yang dikelola oleh masyarakat sebagai pemilik dan swasta, serta

desa nelayan (tambak,perikanan darat, pantai dan laut);


40

b. Desa Peternakan, dimana mata pencaharian utama sebagian besa penduduknya

adalah peternakan.

c. Desa Industri. Tipologi ini dibagi dalam dua macam :

1) Desa industri yang memproduksi alat pertanian secara tradisional maupun

modern dengan sistem upah sesuai dengan manajemen masing-masing;

2) Desa industri yang memproduksi barang kerajinan, seperti perabot rumah

tangga terbuat dari kayu jati, rotan dan bahan konveksi.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1972

tentang Pelaksanaan Klasifikasi dan Tipologi Desa, di Indonesia digolongkan

dalam tiga tingkatan yaitu :

a. Desa swadaya, yaitu desa yang paling terbelakang dengan kehidupan

tradisional dan sangat terikat dengan adat istiadat. Biasanya desa ini memiliki

tingkat kesejahteraan yang masih sangat rendah, sarana dan prasarana yang

masih minim serta masih sangat tergantung pada alam;

b. Desa swakarsa, yaitu desa yang mengalami perkembangan lebih maju

dibandingkan dengan desa swadaya. Desa ini merupakan desa yang telah

memiliki landasan lebih kuat dan juga berkembang lebih baik serta lebih

kosmopolit. Desa swakarsa penduduknya umumnya mulai melakukan

peralihan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain;

c. Desa swasembada, yaitu desa yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam

segala bidang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada

adalah desa yang mulai berkembang dan maju dengan petani yang tidak terikat

lagi dengan sistem adat istiadat atau pola tradisional. Prasarana dan sarana


41

yang lebih lengkap dengan perekonomian lebih mengarah pada industri barang

dan jasa.

2.9 Kerangka Pemikiran

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan

peraturan pelaksananya Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari APBN, memberikan bantuan dan kesempatan bagi

desa untuk mengentaskan pembangunan diwilayahnya. Dengan adanya peraturan

ini, pemerintah memberikan bantuan dana pembangunan bagi desa dan

memberikan kewenangan bagi desa untuk mengelola sesuai dengan peraturan

yang berlaku dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat desa. Namun

dengan kewenangan ini, banyak timbul permasalahan yang dialami oleh kepada

desa dan perangkat desa selaku pengguna anggaran dana desa ini.

Untuk membantu kepala desa dan perangkat desa dalam memanfaatkan

dana desa ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan

Prioritas Penggunaan Dana Desa. Peraturan ini memberikan acuan dan gambaran

bagi pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa untuk pembangunan di

desanya.

Peran pemerintah desa dalam hal pelaksanaan pembangunan desa

sangatlah penting, baik dari aspek pemikiran maupun sumber daya manusianya.

Dalam pemanfaatan dana desa, pemerintah desa dituntut untuk mengutamakan

hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. Di samping

itu, arah pembangunan yang akan dilaksanakan harus mengutamakan kepentingan

desa yang mendesak dan lebih dibutuhkan dengan tetap mengikutsertakan


42

masyarakat dalam pelaksanaannya melalui pembangunan partisipatif. Dengan

pola pembangunan seperti ini dampak pembangunan dapat dirasakan oleh

masyarakat dan pembangunan itu dapat membantu masyarakat untuk

meningkatkan perekonomiannya. selain itu masyarakat akan memperoleh

wawasan dan pengetahuan tentang pemanfaatan dana ini. Sehingga jika terjadi

kesalahan, pemerintah desa dan masyarakat secara bersama-sama dapat

mengevaluasi pembangunan yang sudah dilaksanakan.

Gambar 2.2

Bagan Alur Pemikiran

Peraturan Bupati

Humbang Hasundutan

No. 5 Tahun 2018

Tentang Tata Cara

Pembagian, Penetapan

dan Prioritas

Penggunaan Dana Desa

PERMENDES No. 19

Tahun 2017 tentang

Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana

Desa

Kebijakan

Dana Desa

Salah Satu Tujuan Dana Desa :

Meningkatkan kemampuan

lembaga kemasyarakatan

dalam pembangunan Desa

Terlaksananya

Pembangunan

Infrastruktur Desa

Implementasi Kebijakan Model

Edward III :

1. Komunikasi

2. Sumber daya

3. Disposisi/sikap

4. Struktur birokrasi

Peraturan Menteri

Keuangan No.

193/PMK.07/2018

tentang Pengelolaan

Dana Desa


43

2.10 Defenisi Konsep

Konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan

secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat

perhatian ilmu sosial. Ada kebijakan yang dilaksanakan efektif karena mendapat

dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain

mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan

pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari

para pelaksana. Kecenderungan-kecenderungan mungkin akan menghalangi

implementasi bila pelaksana benar-benar tidak sepakat dengan substansi suatu

kebijakan (Edward III dalam Winarno : 2008). Oleh karena itu untuk menentukan

batasan yang lebih jelas agar peneliti dapat menyederhanakan pemikiran atas

penelitian yang akan diteliti maka peneliti mengemukakan konsep-konsep sebagai

berikut :

1. Menurut Edward III, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau

kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2)

sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Komunikasi diartikan

sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”.

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi

kebijakan, sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya

anggaran, dan sumber daya peralatan pendukung. Pengertian disposisi

menurut Edward III dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan

kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi

secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat

diwujudkan”. Disposi ini mencakup persepsi/harapan para pelaksana, respon


44

para pelaksana, dan tindakan/langkah-langkah kongkrit yang dilakukan.

Faktor struktur birokrasi mencakup aspek struktur organisasi, pembagian

tugas/kewenangan, dan hubungan/koordinasi yang dilakukan antar unit-unit

organisasi.

2. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pejabat-

pejabat pemerintah baik secara individu atau kelompok yang dimaksudkan

untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya.

Implementasi kebijakan di dalam penelitian ini yaitu pengimplementasian

kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur dengan berpedoman

pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Peraturan Menteri

Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan

Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara

Pembagian,Penetapan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di

Kabupaten Humbang Hasundutan. Merujuk pada peraturan-peraturan ini,

adapun ruang lingkup proses pengimplementasian kebijakan dana desa yang

menjadi kewenangan Desa Purba Manalu yaitu:

a. Penyusunan Rancangan Pembangunan Infrastruktur dan

Pengalokasian Anggaran Kebijakan Dana Desa

b. Penyaluran, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran

Kebijakan Dana Desa

c. Pencapaian Anggaran Kebijakan Dana Desa


45

3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Pembangunan desa adalah suatu usaha untuk meningkatkan kualitas hidup

yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa.

5. Pembangunan infrastruktur adalah pengadaan, pembangunan, pengembangan

dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan

masyarakat dan bertujuan membantu masyarakat dalam peningkatan kualitas

hidup dan perekonomian masyarakat


46

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis kualitatif dalam suatu

penelitian digunakan apabila data penelitian yang diangkat dari lapangan adalah

juga memiliki sifat-sifat kualitatif. Penelitian dengan pendekatan deskriptif

merupakan penelitian yang menggambarkan suatu fenomena sosial secara jelas,

sistematis dan faktual. Seperti yang dijelaskan oleh Silalahi (2009) bahwa tipe

penelitian deskriptif digunakan jika ada pengetahuan atau informasi tentang gejala

sosial yang akan diselidiki atau dipermasalahkan. Pengetahuan tersebut diperoleh

dari survei literatur, laporan hasil penelitian, atau dari hasil studi eksplorasi.

Melalui pengetahuan atau informasi yang dimiliki tentang gejala yang diselidiki

dan dengan melakukan pengukuran yang cermat atas masalah tersebut akan dapat

dideskripsikan secara jelas dan terperinci tentang apa, siapa, kapan, dimana,

bagaimana dan mengapa dari gejala.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sebagian besar datanya

berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka. Data/informasi tersebut

dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen,

rekaman) dan diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan,

penyuntingan atau alih tulis), tetapi analisa kualitatif tetap menggunakan kata-kata

yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas (Miles dan Huberman, 2008).


47

Penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif ini

digunakan peneliti karena kesesuain dengan fenomena yang akan diteliti oleh

peneliti dengan mengumpulkan data melalui dokumen,observasi dan wawancara.

Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang digunakan diharapkan peneliti

mampu menyajikan gambaran yang menyeluruh dan menganalisa fenomena

implementasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu

Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Purba Manalu Kecamatan

Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Pemilihan desa dikarenakan

alasan sebagai berikut :

1. Desa Purba Manalu dipilih menjadi locus penelitian dikarenakakan hasil pra

penelitian, ditemukan adanya program pembangunan infrastruktur desa yang

tidak terealisasi/ dijalankan.

2. Adanya keluhan masyarakat Desa Purba Manalu yang mempertanyakan

pemanfaatan dana desa.

3. Laporan serapan dana desa yang masih menyisakan sisa anggaran yang

cukup besar.

3.3 Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk dapat memberikan

informasi tertentu tentang situasi dan kondisi dalam penelitian (Moleong, 2010).

Fungsi dari informan tersebut adalah untuk dapat memberikan informasi

mengenai situasi dan kondisi tentang latar belakang penelitian yang dilakukan.


48

Informan ini diharapkan dapat memberikan kepada peneliti informasi dan data-

data yang berhubungan dengan penelitian sehingga dapat memudahkan dalam

melakukan analisis yang akan berguna dalam pembentukan konsep. Langkah yang

dilakukan dalam menemukan informan penelitian adalah dengan menemukan

orang yang memiliki pengetahuan mengenai objek penelitian yang diteliti oleh

peneliti. Penentuan informan dalam penelitian ini terdiri dari : Kepala Desa dan

Sekretaris Desa Purba Manalu, Pelaksana Teknis Urusan Pembangunan,

Pelaksana Teknis Urusan Pemerintahan, Badan Permusyawaratan Desa

(BPD),Camat Doloksanggul, Supervisor Dana Desa Purba Manalu pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlidungan Perempuan Anak Kabupaten

Humbang Hasundutan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini yang akan menjadi sumber data terdiri dari dua jenis

yaitu data primer dan data sekunder, yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau

narasumber yang berupa kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau

diwawancarai. Pemilihan informan untuk mendapat data primer dilakukan

secara purposive, yaitu berdasarkan pada subjek yang menguasai

permasalahan, memiliki data-data yang berkaitan dan bersedia untuk

memberikannya. Dalam penelitian ini informan yang akan menjadi sumber

data primer adalah kepala desa,sekretaris desa dan pelaksana teknis urusan

pembangunan di Desa Purba Manalu.

2. Data sekunder yaitu data yang berasal dari data-data sudah diolah dalam

bentuk dokumen, laporan dan dalam bentuk lainnya. Dokumen yang dapat


49

dijadikan peneliti sebagai sumber data sekunder adalah APBDes Purba

Manalu, RKPDes Purba Manalu, Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa,

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Desa, Permendes No. 19

Tahun 2017, Peraturan Bupati Humbang Hasundutan No. 5 Tahun 2018.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini digunakan cara penelitian

terhadap dokumen-dokumen, observasi dan melakukan wawancara dengan

Pemerintah Kecamatan Doloksanggul, Pemerintah Desa Purba Manalu dan

perangkatnya, lembaga kemasyarakatan di desa yang relevan dengan masalah

peneliti. Berikut penjelasan mengenai teknik pengumpulan data yang akan dipakai

peneliti :

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara

mempersiapakan pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan

kepada responden. Pedoman wawancara bertujuan untuk membantu

pewawancara untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif dari

informan. Pedoman ini digunakan sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari

awal sampai akhir wawancara, karena biasanya pedoman tersusun sedemikian

rupa sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan dimulai dari hal-hal

yang mudah dijawab oleh respoden sampai dengan hal-hal yang komplek

(Bungin ,2001).

2. Dokumentasi


50

Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pengumpulan data yang

tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Hal yang dilakukan dalam

komentasi yaitu peneliti mengumpulkan data melalui studi kepustakaan yang

berkaitan dan relevan dengan penelitian ini. Informasi yang berhubungan

dengan implementasi kebijakan dana desa dapat ditemukan melalui buku,

peraturan perundang-undangan, dokumen atau laporan keuangan desa dalam

bentuk ABPDes atau RKPDes.

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara

sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan fenomena yang

diamati. Teknik yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara

mengamati kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan atau yang sudah

selesai dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sebagai hasil dari pengamatan

selama penelitian, peneliti akan mendokumentasikannya dalam bentuk foto-

foto.

3.6 Teknik Analisis Data

Proses kegiatan analisis data dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam

mengelola data yang diperoleh setelah melakukan tinjauan kelapangan. Data

mentah yang dikumpulkan baik secara rekaman ataupun dokumentasi yang masih

dalam bentuk kata-kata atau gambar kemudian diolah dan dianalisi menjadi

sebuah informasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

mengacu kepada Mile dan Huberman (Silalahi, 2009:339) terdiri dari tiga alur

kegiatan, yaitu:


51

1. Reduksi Data.

Reduksi data diartikan sebagai pengabstrakan, proses pemilihan, pemusatan

perhatian pada penyederhanaan, dan trasformasi data kasar yang muncul dari

catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian

masih berlangsung karena reduksi data memberikan kemudahan dalam

mempertajam analisis, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak

perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses

transformasi ini berlanjut terus menerus sesudah penelitian lapangan sampai

laporan akhir tersusun lengkap.

2. Penyajian Data.

Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Melalui data yang kita sajikan kita melihat dan akan dapat

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh

menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang

didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi.

Ketika kegiatan pengumpulan data telah dilakukan maka peneliti mulai

mencari arti dari benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan,

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Pada

tahap ini Peneliti akan menarik kesimpulan secara cermat dengan melakukan

tinjauan ulang pada catatan-catatan yang didapat dari lapangan sehingga

dapat diuji vadilitasnya.


52

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA TEMUAN

4.1 Gambaran Umum Desa Purba Manalu

Penelitian ini dilakukan di Desa Purba Manalu Kecamatan Doloksanggul

Kabupaten Humbang Hasundutan. Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan

salah satu daerah otonomi di Provinsi Sumatera Utara. Luas Kabupaten Humbang

Hasundutan adalah 251.765,93 hektar yang terdiri dari daratan seluas 250.271,02

hektar dan perairan Danau Toba seluas 1.494,91 hektar. Secara administratif

Pemerintahan Kabupaten humbang Hasundutan terdiri dari 10 kecamatan, 1

kelurahan dan 153 desa.

Gambar 4. 1

Peta Administratif Kabupaten Humbang Hasundutan

Sumber : RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021


53

Secara geografis, Kabupaten Humbang Hasundutan berada di bagian

tengah Sumatera Utara pada jajaran Pegunungan Bukit Barisan dan terletak pada

garis 2,1-2,28 Lintang Utara dan 98,10- 98,58 Bujur Timur. Kabupaten

Humbang Hasundutan, secara administratif diapit oleh 4 (empat) kabupaten

dengan batas-batas sebagai berikut :

1) Sebelah Utara : Kabupaten Samosir

2) Sebelah Timur : Kabupaten Tapanuli Utara

3) Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Tengah

4) Sebelah Barat : Kabupaten Pakpak Bharat.

Gambar 4.2

Peta Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Dolok_Sanggul,_Humbang_Hasundutan

Kecamatan Doloksanggul merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten

Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan ibu kota


54

Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan luas wilayahnya 20.930 hektar.

Kecamatan Doloksanggul memiliki 1 kelurahan dan 27 desa yang terdiri dari 93

dusun dengan suhu udara berkisar antara 18C-30C. Wilayah Kecamatan

Doloksanggul berada di jajaran Bukit Barisan, berada pada ketinggian 1.200-

1.400 meter di atas permukaan laut. Jumlah penduduk pada sensus terakhir 2010

adalah sebanyak 46.715 jiwa.

Gambar 4. 3

Peta Desa Purba Manalu

(Sumber:google map)

Penelitian ini dilakukan di Desa Purba Manalu, Kecamatan Doloksanggul,

Kabupaten Humbang Hasundutan. Jarak Desa Purba Manalu ke Doloksanggul

yang merupakan ibu kota Kabupaten Humbang Hasundutan dan sekaligus ibu

kota Kecamatan Dolok Sanggul adalah sekitar 1 Km. Dari ibu kota Provinsi

Sumatera Utara yaitu Kota Medan menuju Dolok Sanggul berjarak 221,3 Km via


55

Jl. Jamin Ginting dan Jl. Doloksanggul- Sidikalang/Jl. Lintas Barat Sumatera atau

sekitar 5 jam 46 menit berkendara.

4.1.1 Sejarah Desa

Jauh sebelum Indonesia merdeka, sebahagian besar para nenek moyang

suku Batak telah mulai berpindah dan menetap kedaerah disekitar pulau Samosir.

Para nenek moyang membuka lahan garapan baru untuk bercocok tanam dan

berternak dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sama halnya dengan

marga Purba yang naik ke Doloksanggul melalui Bakara dan menetap di sekitaran

Doloksanggul.

Seiring dengan waktu dan pertambahan penduduk para tetua marga mulai

mencoba membagi wilayah-wilayah untuk ditempati. Adapun wilayah tersebut

diantaranya adalah Purba Dolok dan Lumban Tobing yang dihuni mayoritas

marga Purba (Op Tinambaan, Op Tahi Raja dan Op Raja Idaon).

Purba Toruan sesuai dengan namanya terletak di hilir dari wilayah

parhutaan Op Tuan di Dolok Purba dan para tetua yang tinggal di Purba Toruan

mengajak Marga Manalu (Tukkot Manodo) untuk tinggal bersama di Purba

Toruan. Pada masa kolonial Belanda mulai mengangkat para warga untuk

memimpin beberapa wilayah guna mempermudah pemungutan pajak dan salah

satunya adalah Desa Purba Toruan yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Polin

Purba.

Pada pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1989, Desa Purba Toruan

berubah nama menjadi Desa Purba Manalu setelah digabung dengan Desa Aek

Mardugu. Pemberian nama Purba Manalu tersebut didasari dari penduduk Desa

Purba Manalu yang mayoritas bermarga purba dan marga manalu, sehingga


56

disepakati nama desa menjadi Desa Purba Manalu. Adapun tampuk

kepemimpinan Desa Purba Manalu dari awal mulanya berdiri sampai dengan

sekarang disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Daftar Tampuk Kepemimpinan Desa Purba Manalu

No. NAMA KEPALA DESA MASA JABATAN KETERANGAN

1. Samuel Purba 1965 S/D 1973 -

2. Bili Purba 1973 S/D 1985 -

3. Pantas Purba 1985 S/D 2001 -

4. Surung Simatupang 2001 S/D 2007 -

5. Tonny Rickardo Purba, ST. 2007 S/D 2013 -

6. Golden Seven Purba 2013 Pelaksana Tugas

7. Ganda Simatupang 2013 S/D 2019 -

Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDESA)


4.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

1. Potensi Umum

Desa Purba Manalu merupakan salah satu dari 27 desa di wilayah

Kecamatan Doloksanggul yang terletak sekitar 1 km dari pusat kota kecamatan.

Desa Purba manalu yang memiliki luas wilayah seluas 1.524 hektar. Dengan

rincian, tanah sawah tandah hujan seluas 450 hektar, tanah tegal/lading 632

hektar, tanah pemukiman 27 hektar, tanah perkantoran pemerintah 2 hektar,

tempat pemakaman umum 1 hektar, lahan tidur 303 hektar dan sungai seluas 2

hektar.

2. Iklim

Iklim Desa Purba Manalu sebagaimana desa-desa lain di wilayah

Kecamatan Doloksanggul mempunyai tipe iklim B (berdasarkan Shmidt

Ferguson) dan memiliki musim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai

pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Purba Manalu. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :


57

Tabel 4.2

Iklim di Desa Purba Manalu

Curah hujan 2.200 s/d 2.300 mm/thn

Jumlah bulan hujan 6 bulan

Suhu rata-rata 26 C

Tinggi wilayah 1.300 mdl

Bentang wilayah Landai/datar

Sumber: Naskah rencana pembangunan jangka menegah desa (RPJMDESA)


3. Pertanian

Adapun yang menjadi jenis komoditi hasil pertanian di Desa Purba

Manalu diantaranya adalah :

1) Padi, luas lahan 450 hektar dengan jumlah produksi 1,5 ton per hektar

2) Kopi, luas lahan 470 hektar dengan jumlah produksi 0,5 ton per hektar

3) Cabai, luas lahan 35 hektar dengan jumlah produksi 5 ton per hekter

4) Sayur mayur, luas lahan 60 hektar dengan jumlah produksi 6 ton/hektar

5) Jeruk, luas lahan 2 hektar dengan jumlah produksi 5 ton per hektar

6) Ubi, luas lahan 15 hektar dengan jumlah produksi 9 ton per hektar

7) Komoditi lainnya, seluas 50 hektar dengan jumlah produksi 8 ton per

hektar.

4. Hasil Hutan

Selain pertanian, rakyat memiliki 15 hektar hutan rakyat, juga hasil hutan

berupa kayu bakar .

5. Peternakan

Jenis dan jumlah hewan ternak penduduk Desa Purba Manalu yang

menjadi sumber peternakan, diantaranya ada ayam berkisar 5000 ekor, kuda 5

ekor, bebek berkisar 100 ekor dan kerbau 50 ekor.


58

6. Sumber Daya Air

Jumlah sumber air bersih dan air minum yang tersedia, diantaranya sumur

bor sebanyak 250 unit dan pemanfaatan 100% untuk konsumsi masyarakat sehari-

hari. Selain sumur bor yang menjadi sumber air minum warga adalah sumur tanah

(galian) sebanyak 265 unit dan keseluruhan sumur tanah dimanfaatkan untuk

sehari-hari masyarakat..

4.1.3 Potensi Sumber Daya Manusia

Desa Purba Manalu mempunyai jumlah penduduk 2510 jiwa, yang terdiri

dari 1224 orang laki-laki, 1286 orang perempuan yang terdiri dari 515 kepala

keluarga. Tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat Desa Purba Manalu

sampai saat ini, dengan lulusan S-1 ke atas sebanyak 210 orang, lulusan SLTA

sebanyak 1075 orang, lulusan SMP sebanyak 675 orang, lulusan SD sebanyak 450

orang, sedangkan sebanyak 100 orang tidak tamat SD atau tidak bersekolah. Mata

pencaharian masyarakat desa adalah petani sebanyak 250 KK, buruh tani

sebanyak 10 KK, tukang sebanyak 20 KK, buruh bangunan sebanyak 15 KK,

Pedagang sebanyak 60 KK, penjahit sebanyak 5 KK, pegawai swasta sebanyak 65

KK, PNS sebanyak 50 KK, pensiunan sebanyak 30 KK, TNI/POLRI sebanyak 1

KK, Perangkat Desa sebanyak 9 orang dan yang tidak bekerja sebanyak 50 orang.

Agama yang dianut masyarakat Desa Purba Manalu diantaranya adalah

menganut agama Kristen Protestan sebanyak 2401 orang, masyarakat yang

menganut agama Katolik sebanyak 100 orang dan 9 orang masyarakat yang

menganut agama Islam. Etnis masyarakat penduduk Desa Purba Manalu adalah

100% beretnis Batak.


59

4.1.4 Potensi Kelembagaan

Lembaga pemerintahan yang dimiliki Desa Purba Manalu sebanyak 9

(sembilan) orang aparat, kepala desa dengan tingkat pendidikan SLTP, sekretaris

desa dengan tingkat pendidikan SLTA, ketua BPD dengan tingkat pendidikan

SLTA, anggota BPD berjumlah 7 orang, RW/Dusun yang dimiliki Desa Purba

Manalu sebanyak 4 Dusun. Lembaga kemasyarakatan yang dimiliki Desa Purba

Manalu diantaranya adalah, PKK beranggotakan 25 orang, Karang taruna

beranggotakan 35 orang, dan LPM beranggotakan 15 orang. Lembaga ekonomi

yang terdapat di Desa Purba Manalu adalah Koperasi sebanyak 1 unit, warung/

kelontong sebanyak 15 unit, peternakan sebanyak 25 KK, dan kelompok simpan

pinjam sebanyak 1 unit. Lembaga pendidikan yang terdapat di Desa Purba Manalu

diantaranya Paud sebanyak 1 unit dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 2

orang dan jumlah siswa sebanyak 35 orang. Sekolah dasar (SD) sebanyak 2 unit

dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 18 orang dan dengan jumlah siswa

keseluruhan 325 orang.

4.1.5 Potensi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Purba Manalu secara garis besar

adalah sebai berikut :

1. Prasarana tansportasi darat yang terdapat di Desa Purba Manalu diantaranya,

1) Jalan aspal desa sepanjang 1,5 Km, 2) Jalan macadam sepanjang 1,2 Km, 3)

Jalan-jalan tanah sepanjang 1 Km, 4) Jalan antardesa beraspal sepanjang 1

Km, 5) Jembatan beton sebanyak 2 unit kondisi baik, 6) Jembatan kayu

sebanyak 4 unit kondisi rusak, 7) Jembatan beton antar desa sebanyak 1 unit

kondisi baik.


60

2. Prasarana media komunikasi yang terdapat di Desa Purba Manalu diantaranya

adalah televisi berjumlah 475 buah dengan parabola berjumlah 475 buah yang

dimiliki oleh masyarakat desa.

3. Prasarana air bersih yang dimiliki Desa Purba Manalu adalah 2 unit MCK

dengan pengguna MCK sebanyak 20KK

4. Prasarana irigasi yang dimiliki Desa Purba Manalu dengan panjang saluran

primer sepanjang 4200 meter.

5. Prasarana yang dimiliki oleh pemerintah desa diantaranya adalah Kantor Desa

sebanyak 1 unit, komputer/laptop sebanyak 1 unit, meja sebanyak 6 buah,

kursi sebanyak 70 buah, lemari arsip sebanyak 1 buah, dan filling cabinet

sebanyak 1 buah.

6. Sarana peribadatan Gereja sebanyak 2 unit.

7. Prasarana kesehatan yang dimiliki Desa Purba Manalu adalah Posyandu

sebanyak 1 unit. Posyandu tersebut dikelola dan dijalankan oleh Bidan Desa

berjumlah 2 orang.

8. Prasarana penerangan desa bersumber dari aliran listrik PLN dengan kapasitas

aliran listrik sebanyak 455 KK.

9. Prasaran pendidikan yang dimiliki Desa Purba Manalu adalah Paud/TK

sebanyak 1 unit, serta SD sebanyak 2 unit.


61

4.1.6 Susunan Organisasi Tata Kerja Desa

Desa Purba Manalu menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa

dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut :

Gambar 4.4

Skema SOTK Desa Purba Manalu

Susunan Kepala dan Perangkat Desa :

Kepala Desa : Ganda Simatupang

Sekretaris Desa : Golden Seven Purba

P.T.L. urusan pemerintahan : Berson Purba

P.T.L. urusan pembangunan : Ades Purba

P.T.L. urusan kemasyarakatan : Depri Simatupang

Kepala Dusun I : Rudi Rosari Simamora

Kepala Dusun II : Parulian Purba

KEPALA DESA

SEKRETARIS

Desa

PELAKSANA

TEKNIS URUSAN

PEMBANGUNAN

PELAKSANA TEKNIS

URUSAN

KEMASYARAKATAN

N

PELAKSANA

TEKNIS URUSAN

PEMERINTAHAN

URUSAN

KEWILAYAHAN

KEPALA DUSUN

II

URUSAN

KEWILAYAHAN

KEPALA DUSUN

III

URUSAN

KEWILAYAHAN

KEPALA DUSUN

I

URUSAN

KEWILAYAHAN

KEPALA DUSUN

IV


62

Kepala Dusun III : Adventus Simatupang

Ketua BPD : Sahala Purba

Ketua LPM : Dimpos Purba

4.1.7 Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Desa

Tabel 4.3

Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 5 Tahun Terakhir No Anggaran 2015 2016 2017 2018 2019

Pendapatan Desa

1. Pendapatan asli desa

(PADesa)

1) Hasil usaha desa - - - - -

2) Swadaya, partisipasi

dan gotong-royong

- - - - -

3) Lain-lain pendapatan

desa yang sah

- - - - -

2. Pendapatan Transfer

1) Dana desa 269.481.944,- 604.779.000,- 800.000.000,- 994.000.000,- 824.000.000,-

2) Bagi hasil pajak

kabupaten/kota

- - - - -

3) Bagian dari retribusi

kabupaten/kota

- - - - -

4) Alokasi dana desa

(ADD)

76.555.756,- 84.956.000,- 300.000.000,- 767.000.000,- 376.000.000,-

5) Bantuan keuangan dari

Pemerintahan,

Pemerintahan Provinsi,

Pemerintahan

Kabupaten/Kota dan

Desa lainnya

- - - - -

3. Hibah dan sumbangan

dari pihak ketiga yang

tidak mengikat.

- - - - -

4. Lain-lain pendapatan

desa yang sah

- - - - -

Jumlah perkiraan

pendapatan

346.037.700,- 689.735.000,- 1.100.000.0000,

-

1.767.000.000,- 1.200.000.000,-

Belanja Desa

1. Belanja Desa 1) Bidang

penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

89.907.756,- 98.456.000,- 185.300.000,- 672.000.000,- 397.000.000,-

2) Bidang pembangunan 236.644.944,- 507.600.000,- 800.000.000,- 855.000.000,- 700.000.000,-

3) Bidang pembinaan

kemasyarakatan

11.491.000,- 42.729.000,- 40.000.000,- 90.000.000,- 10.000.000,-

4) Bidang pemberdayaan

masyarakat

7.994.000,- 40.950.000,- 74.700.000,- 370.000.000,- 93.000.000,-

5) Bidang tak terduga - - - - -

Jumlah perkiraan belanja 346.037.700,- 689.735.000,- 1.100.000.000,- 1.767.000.000,- 1.200.000.000,-

Sumber: RKP Desa Purba Manalu tahun 2015,1016,2017, 2018 dan 2019


63

Tabel di atas menunjukkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Purba Manalu yang memperoleh dana desa rutin sepanjang tahun 2015 sampai

dengan 2019. Dana desa tersebut rencananya dialokasikan untuk belanja desa

bidang pembangunan fisik sebanyak Rp236.644.944,- ditahun 2015,

Rp507.600.000,- ditahun 2016, Rp800.000.000,- ditahun 2017, kemudian

sebanyak Rp 855.000.000,- ditahun 2018 dan sebanyak Rp700.000.000,- di tahun

2019.

4.2 Gambaran Umum Kebijakan Dana Desa Untuk Pembangunan

Infrastruktur

Dana desa merupakan dana yang dialokasikan pemerintah pusat kepada

pemerintah desa untuk dengan salah satu tujuan untuk perbaikan infrastruktur,

meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan masyarakat desa. Pasal 1

ayat 2 PERMENDES No. 8 tahun 2017, yang dimaksud dengan dana desa adalah

dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah baik kabupaten maupun kota yang digunakan untuk mendanai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dana desa dimaksudkan

sebagai bantuan guna mendorong pembiayaan program pembangunan desa yang

didukung dengan adanya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam

melakukan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Sesuai dengan kentuan dalam pasal 16 ayat 1 (satu) Peraturan Bupati

Nomor 5 Tahun 2018, penggunaan dana desa ini untuk pembangunan desa yang

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan


64

kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas

pengunaannya diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

desa, yang meliputi antara lain :

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :

1. Lingkungan permukiman;

2. Transportasi;

3. Energi;

4. Informasi dan komunikasi.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. Kesehatan Masyarakat;

2. Pendidikan dan kebudayaan.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa,

meliputi:

1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan

pangan;

2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek

produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau

produk unggulan kawasan perdesaan;

3. Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek

produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau

produk unggulan kawasan perdesaan.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:


65

1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;

2. Penanganan bencana alam;

3. Pelestarian lingkungan hidup.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan ditetapkan

dalam musyawarah desa.

Di dalam pengimplementasian kebijakan dana desa, pemerintah desa

terlebih dahulu menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJMDes) bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa

(BPD). RPJMDes ini merupakan acuan bagi pemerintah desa dalam menyusun

dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) didalam satu tahun.

RPJMDes dan RKPDes ini lah yang menjadi acuan bagi Pemerintah Desa Purba

Manalu dalam pengimplementasian kebijakan dana desa. Hal ini sesuai dengan

bunyi pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi :

“penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.”

Dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur desa, maka

Desa Purba Manalu Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan

telah melakukan penyusunan RPJMDesa untuk periode 2015-2020. Kepala desa

membentuk tim penyusun RPJMDesa dengan jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh)

orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dan mengikutsertakan perempuan

yang terdiri dari: Kepala Desa selaku Pembina, Sekretaris Desa selaku Ketua,

Ketua LPM selaku Sekretaris, dan anggota yang berasal dari perangkat desa,

LPM/LKMD, PKK dan unsur masyarakat lainnya.


66

Penyelarasan arah dan kebijakan pembangunan yang dilakukan untuk

mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan

pembangunan desa. Dilakukan melalui kegiatan mengikuti sosialisasi guna

mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.

Informasi arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan

Sekurang-kurangnya meliputi: rencana pembangunan jangka menegah daerah

kabupaten, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, rencana umum tata

ruang wilayah kabupaten, rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana

pembangunan kawasan pedesaan.

Pengkajian keadaan desa yang dilakukan dalam rangka

mempertimbangkan kondisi objek desa. Pengkajian kondisi objek desa meliputi

kegiatan penyelarasan data desa, penggalian gagasan masyarakat, dan penyusunan

laporan hasil pengkajian keadaan desa. Hasil penyelesaian data desa dituangkan

dalam format data desa dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian data

keadaan desa.

Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, dalam

musyawarah desa membahas dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

laporan hasil pengkajian keadaan desa, rumusan arah kebijakan pembangunan

desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa, rencana prioritas kegiatan

penyelengaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi

kelompok terarah yang membahas laporan hasil pengkajian keadaan desa,

prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, sumber


67

pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa, dan rencana pelaksanaan

kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur desa, kerja sama

desa dengan pihak ketiga. Hasil kesepakatan musyawarah desa dituangkan

kedalam berita acara yang menjadi pedoman bagi pemerintah desa untuk

menyusun RPJMDesa.

Rancangan RPJMDesa disusun berdasarkan berita acara yang kemudian

dituangkan dalam format rancangan RPJMDesa. Berita acara disampaikan oleh

tim penyusun RPJMDesa kepada Kepala Desa. Kepala Desa memeriksa dokumen

rancangan RPJMDesa yang telah disusun oleh tim penyusun RPJMDesa. Dalam

hal ini rancangan RPJMDesa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan

musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan

pembangunan desa membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa dengan

diikuti oleh pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial

budaya masyarakat. Kemudian dibahas dan disepakati bersama oleh kepada desa

dan badan permusyawaratan desa untuk menjadi peraturan desa tentang

RPJMDesa.

Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDes) ini merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam merancang dan

menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dalam satu tahun. Kepala

desa selaku pemerintah desa wajib menyampaikan kepada masyarakat desa

rancangan RKPDes yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai

dengan dana desa. Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan

pembangunan desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh BPD dan unsur

masyarakat desa. Rancangan RKPDes, termasuk rancangan prioritas kegiatan


68

pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari dana desa harus dibahas dan

disepakati dalam musrenbang desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang desa

menjadi pedoman bagi kepala desa dan BPD dalam menyusun peraturan desa

tentang RKPDes.

Setelah RKPDes ditetapkan, kepala desa merancang pembiayaan kegiatan

dari dana desa dengan berpedoman pada RKPDes. Dana desa dibagi untuk

membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan desa sesuai daftar urutan kegiatan

yang sudah ditetapkan dalam RKPDes. Rancangan pembiayaan kegiatan ini

kemudian disusun dan dibahas kembali bersama BPD untuk merancang dan

menyusun peraturan desa tentang APBDes. Rancangan peraturan desa tentang

APBDes disampaikan kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan sebagai

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDes) setelah

mendapat persetujuan dari Bupati Humbang Hasundutan. Peraturan tentang

APBDes ini lah yang menjadi rencana kerja pemerintah desa dalam

pengimplementasian dana desa dengan tetap mengacu kepada RPJMDes, RKPDes

dan berpedoman kepada Permendes tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa,

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan

Bupati Humbang Hasundutan tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan

Prioritas Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Humbang

Hasundutan.


69

4.3 Pembahasan

4.3.1. Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan

Infrastruktur di Desa Purba Manalu

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat. Maksud dari kebijakan dana desa di dalam penelitian

ini yaitu mengelola dana desa untuk pembangunan infrastruktur. Peraturan

pelaksana UU Desa menjelaskan bahwa pengunaan dana desa ini diprioritaskan

untuk pembangunan infrastruktur desa sejalan dengan program pemerintah pusat.

Karena dengan keberadaan infrastruktur desa, akan mampu membantu masyarakat

desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Adapun ruang lingkup pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 meliputi :

a. Penganggaran;

b. Pengalokasian;

c. Penyaluran;

d. Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;

e. Pedoman penggunaan; dan

f. Pemantauan serta evaluasi.

Di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, ruang lingkup pengelolaan

keuangan desa meliputi :

a. Perencanaan;

b. Pelaksanaan;

c. Penatausahaan;

d. Pelaporan;

e. Pertanggungjawaban.


70

Adapun didalam penelitian ini membahas pengimplementasian kebijakan

dana desa yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pemerintah Desa Purba

Manalu dalam pembangunan infrastruktur sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT,

Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan, dengan

berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Peneliti disini mendeskripsikan

proses pengimplementasian kebijakan dana desa dalam pembangunan

infrastruktur yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pemerintah Desa Purba

Manalu berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa

Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018

dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2018. Peneliti

mendeskripsikan dan menganalisa data-data baik itu dari wawancara dengan

informan, hasil observasi, dan pengolahan data dari dokumen RPJMDes,

RKPDes, APBDes, Laporan Realisasi Anggaran, dan dokumen-dokumen lain

yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Penyusunan Rancangan Pembangunan Infrastruktur dan Pengalokasian

Anggaran Kebijakan Dana Desa

Dalam penyusunan rancangan kegiatan pembangunan infrastruktur desa tentu

harus dilakukan berbagai penilaian dan pertimbangan. Tidak hanya rancangan

ataupun kegiatan kerja saja, namun kebijakan-kebijakan yang akan mendukung

pengimplementasian perencanaan tersebut terutama untuk pengambilan kebijakan

pengunaan dana desa. Rencana prioritas pembangunan infrastruktur telah disusun

dalam RPJMDes dan RKPDes yang dilaksanakan secara rutin dan teratur setiap

periode atau setiap tahunnya. Berikut ini rencana prioritas pembangunan

infrastruktur Desa Purba Manalu berdasarkan RKPDesa sejak 2015 hingga 2019 :


71

1) Tahun 2015 prioritas program pembangunan skala desa :

a. Pembukaan jalan usaha tani jalan Saitnihuta ke Sorsor Pargumis

b. Pembangunan jalan lingkungan/ rabat beton Sosor Sampe Tua

c. Pembangunan TPT dan saluran jalan usaha tani Sosor Pargumis

d. Pembanguanan rabat beton Sosor Gabetua

e. Pembangunan jalan lingkungan/rabat beton Sosor Lumban Raja


a. Pengaspalan Jalan Saitnihuta

b. Pelebaran jalan Saitnihuta

c. Pembangunan Poskesdes

d. Perbaikan saluran jalan Saitnihuta

e. Pengaspalan Ring Road SD No. 5

f. Pengaspalan jalan Siporngis


a. Lanjutan saluran irigasi dari jalan Tahi Raja ke Sungai Brumbung, Dusun I

b. TPT jalan Siporngis 40m, Dusun II

c. Pembukaan jalan pertanian dari Hauma Gaol ke Aek Mata sepanjang

200m, Dusun II

d. Pembukaan jalan usaha tani dari Lumban Situmorang mulai dari Ring

Road sampai ke Jl. Siporgis ± 1Km, Dusun III

e. Pembangunan usaha tani Sosor Pargumis sampai Toru Ni Huta ± 300m,

Dusun III

f. Pembukaan jalan usaha tani dari Sosor Gabe Tua sampai ke Toga Sungguh

± 1Km, Dusun IV

g. Pembangunan Box Culvert penghubung jalan usaha tani dari Hauma

Pancur sampai Hauma Dolok, Dusun IV

h. TPT jalan usaha tani dari Sosir Gabe Tua sepanjang 300m, Dusun IV


72

i. Pembukaan jalan usaha tani Jl. Bilang Mauli sampai ke Rura Parissoran,

Dusun IV


a. Pembangunan saluran irigasi Sipege-pege

b. Pembangunan saluran irigasi Passur

c. Pembangunan saluran irigasi dan TPT Rihit-rihit

d. Perkerasan jalan Sosor Pargumis

e. Pembukaan jalan dan rabat beton Bilang Mauli

f. Pembangunan rabat beton Lumban Masihol

g. Pembangunan titi penyeberangan Aek Mardugu

h. Pembukaan jalan Toga Sunggu menuju Lumban Suksuk


a. Pembangunan irigasi

b. Pembangunan infrastruktur jalan

c. Sanitasi lingkungan.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Purba Manalu periode 2013-2019,

bapak Ganda Simatupang terkait penyusunan rancangan kegiatan pembangunan

infrastruktur desa menyatakan bahwa:

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2015-2020

menjadi salah satu dasar pedoman dalam menyusun RKPDes tiap

tahunnya. Di dalam RKPDes ini ditampung dan direncanakan

pembangunan infrastuktur desa sesuai dengan hasil hasil musyawarah

desa yang diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan masyarakarat desa.

Rencana kerja pemerintahan desa (RKPDesa) rutin setiap tahunnya kita

susun dan kita tetapkan, apa-apa saja yang menjadi kebutuhan desa

dalam bidang infrastruktur desa, yang menjadi prioritas kita utamakan

pembangunannya terlebih dahulu dan kita masukkan ke dalam RKPDesa.

Selain itu implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan

infrastruktur selama adanya dana desa relatif lancar.”


73

Sekretaris Desa Bapak Golden Seven Purba juga menyatakan pendapatnya

mengenai penyusunan rancangan pembanguanan infrastruktur Desa Purba Manalu

yang rutin dilakukan setiap tahunnya:

“Rancangan pembangunan infrastruktur haruslah secara matang dan

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa. Rancangan yang telah

kita susun tentu tidaklah mudah karena harus melibatkan berbagai aspek

terkait didalamnya. Perangkat desa saja tidak cukup dalam menyusun

pertimbangan penyusunan implementasi dana desa tersebut, apa lagi

kebijakan dana desa haruslah transparan kita kemukakan kepada

masyarakat baik dalam penyusunan RPJMDesa untuk 6 (enam) tahunan,

maupun RKPDesa untuk setiap tahunnya. Kita selalu melibatkan

masyarakat dalam penyusunannya sehingga masyarakat tahu apa yang

menjadi perencanaan desa sepanjang tahun tersebut.”

Bapak Ades Purba selaku Pelaksana Teknis Urusan Pembangunan

memberikan pendapatnya:

“Pembangunan yang direncanakan sejak penetapan RPJMDes tidak

cukup menjadi patokan, namun harus ada penyegaran perencanaan

pembangunan infrastruktur setiap tahunnya yang tertuang dalam

RKPDesa, sehingga perbaikan infrastruktur dapat dilakukan secara tepat

dan efisien. Selain itu dengan menyusun anggaran bidang pembangunan

desa, akan mempermudah memprediksi berapa alokasa dana desa yang

dibutuhkan untuk periode tahun yang berjalan atau keseimbangan antara

pemasukan dengan pengeluaran. Dengan demikian kita dapat

menyesuaikan apa yang akan kita bangun, berapa biaya yang kita

butuhkan, berapa dana desa yang akan kita alokasikan untuk perencanaan

tersebut.”

Dari hasil wawancara di atas, diperoleh bahwa penyusunan rancangan

kegiatan pembangunan infrastruktur desa rutin dilaksanakan setiap periodenya

masing-masing. Penyusunannya dilakukan setiap tahun untuk RKPDes dan tetap

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

2015-2020. Selain itu dalam penyusunan rancangan kegiatan pembangunan

mempertimbangkan apa saja yang menjadi rencana prioritas dan penganggaran

dananya. Dalam penyusunan rencana kerja ini melibatkan berbagai pihak


74

termasuk para masyarakat Desa Purba Manalu untuk menyepakati rencana kerja

desa yang akan diselenggarakan selama periode tersebut.

Kepala desa melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa

yang melibatkan BPD dan dan turut mengundang unsur masyarakat desa. Dalam

wawancara singkat dengan salah satu informan yaitu Ketua BPD Bapak Sahala

Purba menyatakan bahwa:

“Setiap tahun kita turut ikut menyusun RKPDes, kita juga turut

mengambil bagian dalam penyusunannya, menyampaikan masukan-

masukan dan juga turut mengesahkannya dan menandatangani lembar

persetujuan pengunanan dana desa atas rencana kerja pemerintahan desa

untuk satu periode atau setahun yang akan datang. BPD merupakan

perwakilan desa dalam setiap pengambilan kebijakan terkait

penggunanan dana desa. BPD sangat berperan dalam rencana pengunaan

dana desa. BPD berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan dana desa,

untuk bidang apa saja nantinya dana desa akan dialokasikan termaksud

pembangunan infrastruktur kita awasi. Dan biasanya masyarakat

dipersilahkan untuk menghadiri dan mengutarakan pendapatnya dalam

penetapan Rencana Kerja Pemerintahan Desa tersebut. Pada kesempatan

tersebutlah kita akan dapat mendengar langsung rencana kerja desa

selama setahun dan rencana jumlah biaya yang akan dialokasikan,

termaksudlah rencana alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur

barulah kita sahkan dan kita setujui anggarannya untuk kemudian

dialokasikan.”

Selain itu Maruap Manalu selaku Wakil Ketua BPD mengatakan:

“Kita turut mengawasi berjalannya penyusunan Rencana pembangunan

Jangka Menengah Desa dan juga Rencana Kerja Pemerintahan Desa.

Kita berhak untuk menyetujui atau tidak menyetujui penggunaan dana

desa tersebut. Untuk itulah fungsi BPD menjadi pengawas pemerintahan

desa terkait pengunaan dana dea.”

Bapak Ganda Simatupang selaku Kepala Desa mengatakan:

“Setiap tahun, baik penyusunan RKPDesa kita selalu melibatkan BPD

selaku badan permusyawaratan desa. Selain itu BPD juga kita libatkan

dalam pengawasan dan juga evaluasinya.”

Selanjutnya Ades Purba selaku Pelaksana Teknis Urusan Pembangunan

mengatakan bahwa:


75

“Kita selalu melibatkan BPD dalam menyusun perencanaan dan aggaran

pembangunan infrastruktur desa. Selain itu kita melibatkan BPD dalam

memberikan masukan terkait kebutuhan infrastruktur desa kita dan BPD

sangat berperan dalam mengesahkan rencana kerja tersebut.”

Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti, baik dari daftar hadir dan

notulen rapat musrenbang desa dan wawancara dari beberapa informan maka

dapat disimpulkan bahwa BPD dan turut mengundang perwakilan unsur

masyarakat desa berperan dalam pembuatan, persetujuan serta pengesahan suatu

rencana kerja desa, baik Rencana Kerja Jangka Menegah Desa (RPJMDes)

maupun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes). BPD ikut mengesahkan

dan menandatangani penggunaan dana desa. Apapun yang menjadi rencana kerja

desa baik pembangunan infrastruktur, BPD harus ikut mengesahkan dan

mengetahui apa-apa saja yang menjadi rencana desa. Dalam bidang

pembangunan, anggaran pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan

pendapatan desa melalui dana desa, sehingga perencanaan yang direncanakan

dapat direalisasikan.

Anggaran merupakan rancangan kegiatan yang telah disusun secara

sistematis dalam bentuk angka yang meliputi seluruh kegiatan pemerintah untuk

jangka waktu tertentu untuk masa yang akan datang. Pada penyusunan Rencana

Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) yang telah disepakati bersama rencana

belanja desa sejak 2015 sampai dengan 2019 pada Tabel 4.4 berikut ini.


76

Tabel 4.4

Rencana Belanja Desa Purba Manalu ( 2015-2019 ) Uraian 2015 2016 2017 2018 2019

Bidang

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa

89.907.756,- 98.456.000,- 185.300.000,- 672.000.000,- 397.000.000,-

Bidang

Pembangunan

236.644.944,- 507.600.000,- 800.000.000,- 855.000.000,- 700.000.000,-

Bidang

Pembinaan

Masyarakat

11.491.000,- 42.729.000,- 40.000.000,- 90.000.000,- 10.000.000,-

Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat

7.994.000,- 40.950.000,- 74.700.000,- 370.000.000,- 93.000.000,-

Bidang Tak

terduga

- - - - -

Jumlah

Perkiraan

Belanja

Rp346.037.700,- Rp689.735.000,- Rp1.100.000.000,- Rp1.767.000.000,- Rp1.200.000.000,-

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti 2020

Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 Desa Purba Manalu telah melakukan

penyusunan pengalokasian anggaran dibidang pembangunan secara rutin untuk

setiap tahunnya. Penerimaan dana desa selama beberapa tahun terakhir telah

diterima dan telah dialokasikan untuk bidang pembangunan yang besarannya

berbeda-beda setiap tahunnya. Untuk pembangunan infrastruktur dengan rincian

pelaksanaan dana desa sebagai berikut:

Tabel 4.5

Hasil Implementasi Dana Desa 2015-2019 Tahun Dana Desa dari APBN

Pusat

ADD dari APBD

Kabupaten

Anggaran Untuk

Pembangunan Fisik

2015 Rp269.481.944,- Rp48.955.756,- Rp247.350.700,-

2016 Rp604.779.000,- Rp48.956.000,- Rp458.750.700,-

2017 Rp767.440.000,- Rp359.082.000,- Rp893.850.600,-

2018 Rp658.836.000,- Rp318.492.000,- Rp552.018.900,-

2019 Rp731.704.000,- Rp351.836.700,- Rp481.859.400,-

Total Rp3.032.240.944,- Rp1.127.322.456,- Rp2.633.830.300,-

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti 2020

Hasil wawancara dari informan terkait pengimplementasian dana desa di

lapangan dalam pembangunan infrastruktur bahwa:

“Realisasi implementasi kebijakannya tergantung cepat lambatnya

anggaran dana desa turun. Apabila lebih cepat dananya masuk ke

Rekening Desa, maka pembangunan infrastruktur dapat dengan cepat kita


77

laksanakan dan juga diselesaikan. Apabila belum masuk, apa boleh buat

kita hanya dapat menunggu sampai dana desa turun ke desa barulah kita

mulai melakukan pembangunan. Anggaran dana desa ini juga kita

peruntukkan untuk membiayai aktifitas pemerintahan desa. Karean itu kita

menganggarkan dana desa juga untuk bidang yang lainnya.” (Ganda

Simatupang).

Ditambahkan Golden Seven Purba menyatakan:

“Realisasinya di lapangan sudah sesuai dengan yang telah direncanakan,

sesuai dengan dana yang masuk dan juga sudah sesuai dengan aturan dan

ketetapan pemerintah pusat yang mana dana desa bertujuan untuk

memajukan desa dan tentunya infrastruktur, karena memang kita

menggunakan dana desa untuk pembangunan infrasruktur desa,

sedangkan anggaran dana desa kita gunakan untuk pendanaan

pemerintahan desa.”

Ades Purba menyatakan:

“Realisasi implementasi kebijakan dana desa di lapangan kita lakukan

secara transparan, berapa dana desa yang masuk untuk bidang

pembangunan desa, sebesar itulah maksimal yang kita alokasikan untuk

pembangunan infrastruktur desa tentunya dengan mengutamakan yang

menjadi prioritas dalam perencanaan angaran dana desa. Selain itu kita

memberdayakan tenaga masyarakat sekitar dalam pembangunan

infrastruktur. Anggaran untuk menggaji tenaga pekerja ataupun

pemborong kita alokasikan kepada masyarakat yang kita berdayakan

tenaganya ketimbang kita menggunakan tenaga dari luar masyarakat, dan

kita lakukan pengawasan secara rutin.”

Lebih lanjut Depri Simatupang mengatakan:

“Masalah kebijakan dana desa tentu kita awasi penyelenggaraannya, kita

juga memberdayakan masyarakat desa dalam pengimplementasiaan

berbagai kebijakan-kebijan terkait dana desa tersebut. Sehingga dana

desa dapat terserap dengan tepat guna.”

Dari pengeloaan data dari APBDes dan beberapa informasi dari hasil

wawancara, anggaran untuk pembangunan fisik sejak 2015 hingga 2019, sebesar

Rp2.633.830.300,- telah diimplementasikan. Dana yang tidak sedikit telah

digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa selama 5 tahun terakhir. Sesuai

dengan salah satu tujuan adanya dana desa yaitu membantu memperkuat lembaga

kemasyarakatan desa dalam hal ini Desa Purba Manalu dalam pembangunan desa


78

secara khusus dalam penelitian ini untuk pembangunan infrastruktur desa.

Pengimplementasi kebijakan dana desa di lapangan sangat dipengaruhi oleh cepat

atau lambatnya dana desa tersebut sampai ke pemerintah desa dalam hal ini

rekening desa. Berdasarkan wawancara dan hasil pengolahan data dari APBDes

dan RKPDes di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan Desa Purba Manalu untuk

pembangunan infrastruktur mayoritas masih bersumber dari dana desa yang

berasal dari pusat. Selebihnya sisa dari anggaran dana tersebut dan ditambah

Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan

masyarakat desa.

2. Penyaluran, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kebijakan

Dana Desa

Ketepatan waktu dari pencairan dana yang telah dianggarkan untuk kelancaran

sebuah kebijakan, dalam hal ini pembangunan infrastruktur tidak lepas dari cepat

atau lambat pencairan dana desa. Bila dana desa dicairkan dengan tepat waktu dan

sesuai dengan rencana kegiatan kerja desa, maka akan membantu mempercepat

pembangunan infrastruktur lebih cepat terselesaikan tanpa harus mengalami

penundaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2018,

penyaluran dana desa di Desa Purba Manalu dibagi menjadi 3 tahap, tahap I

sebesar 20% paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga

bulan Juni, tahap II sebesar 40% paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat

minggu keempat bulan Juni, dan tahap III sebesar 40% paling cepat bulan Juli.

Namun dalam pelaksanaannya di Desa Purba Manalu, pencairan dana desa ini


79

beberapa kali terjadi tidak sesuai jadwal tersebut. Berikut ini pernyataan dari

Bapak Ganda Simatupang:

“dikarenakan beberapa faktor dan kendala dana desa ini disalurkan tidak

hanya terlambat, bahkan pencairan tahap terakhir beberapa kali terjadi

dipenghujung tahun, sementara kita harus sudah menyusun laporan

penyaluran anggaran sebagai pertanggungjawaban ke pusat. Belum lagi

kita harus melakukan rapat kembali untuk menyusun RKPDes yang baru

untuk tahun yang akan datang, dan hal ini akan mengakibatkan kita

terlambat melaporkan dana tahunan ke pusat, mau tidak mau

pembangunan harus kita kebut sebelum penyusunan anggaran baru,

karena dana desa yang kita peroleh harus dapat kita serap, kita

alokasikan 100% agar ini tidak berpengaruh atau terjadi pengurangan

dana desa ditahun berikutnya karena dianggap tidak mampu mengelola

keuangan desa.”

Dari pengolahan data dari buku tabungan rekening Desa Purba Manalu

dan pernyataan Bapak Ganda Simatupang selaku Kepala Desa Purba Manalu,

dapat diketahui bahwa dana desa yang diperoleh Desa Purba Manalu beberapa

kali mengalami keterlambatan dalam pencairannya. Hal ini tidak hanya

berpengaruh terhadap keterlambatan pembangunan infrastruktur namun juga

berpengaruh terhadap penyusunan laporan dana desa tahunan serta memperlambat

penyusunan RKPDes. Dan apabila dana desa yang telah dicairkan tidak diserap

100%, harus dikembalikan ke pemerintah pusat. Selain itu dana desa untuk desa

tersebut bisa dievaluasi jumlah dana desanya atau dikurangi untuk tahun

berikutnya karena dianggap tidak mampu dalam mengelola dana desa sebesar

dana desa sebelumnya. Oleh karena itu, tidak jarang Desa Purba Manalu

melakukan pembangunan diakhir tahun untuk menyerap anggaran dari dana desa

dan menuntaskan 100% perencanaan pembangunan infrastruktur di desa ini.

Berikut ini hasil wawancara dari beberapa informan terkait partisipasi

swadaya gotong royong masyarakat dalam penyaluran dana desa untuk


80

mendukung implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur

Desa Purba Manalu:

Golden Seven Purba mengatakan bahwa:

“Masyarakat desa masih enggan untuk mengambil bagian dalam

pembangunan infrastruktur desa. Namun masyarakat terlibat dalam

pembersihan lokasi pembangunan sebelum dikerjakan. Untuk

pembangunan infrastruktur kita membayar gaji harian pekerja yang tidak

lain adalah masyarakat Desa Purba Manalu melalui anggaran yang telah

disediakan sesuai ketentuan. Kita berdayakan masyarakat lewat

pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan tenaga

masyarakat”.

Dimpos Purba selaku Ketua LPM Desa Purba Manalu berpendapat:

“Masyarakat sebenarnya mau membantu pembangunan infrastruktur

desa, namun apa boleh buat masyarakat kita mayoritas petani kecil yang

pendapatan sehari-harinya pun tidak menentu. Masyarakat desa berfikir

dari pada ikut gotong royong lebih baik mereka bekerja di ladang untuk

pemenuhan kebutuhan sehari-hari, apalagi pembangunan infrastruktur

tidak cukup hanya sehari atau dua hari”.

Adventus Simatupang selaku Kepala Dusun III mengatakan:

“Gotong royong bisa saja terlaksana asalkan seluruh masyarakat

diwajibkan dalam kegiatan tersebut. Tujuan pembangunan infrastruktur

untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Purba Manalu”.

Ganda Simatupang selaku Kepala Desa Purba Manalu mengatakan bahwa:

“Keterlibatan masyarakat sangat kita harapkan dalam percepatan

pembangunan dalam hal ini gotong royong. Namun beberapa masyarakat

merasa sentimen terhadap pemerintahan saya di desa ini. Selain itu

keterlibatan masyarakat dapat kita lihat dalam penyusunan perencanaan

kerja pmerintahan desa yang mana masyarakat desa hanya sedikit yang

hadir dalam penyusunannya”.

Dari hasil wawancara dari sejumlah informan dan pengolahan data dari

dokumen pertanggungjawaban, terkait partisipasi swadaya gotong royong

masyarakat dalam mendukung penggunaan dana desa dalam pembangunan

infrastruktur desa masih kurang. Karena masih enggannya masyarakat dalam


81

bergotong royong secara sukarela untuk pembangunan infrastruktur desa maka

pemerintahan desa memberdayakan masyarakat desa dengan memberikan upah

kerja dalam pembangunan infrastruktur sebagai ganti tenaga ahli ataupun

kontraktor.

Berikut ini berbagai hasil wawancara dengan informan mengenai

pertangungjawaban kebijakan dana desa diantaranya adalah Bapak Ganda

Simatupang mengatakan bahwa:

“Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur harus dikerjakan

tepat waktu, sehingga dana yang dianggarkan dapat diserap dengan

efektif dan efisien. Selain itu pertanggungjawaban atas pelaksanaan

pembangunan desa dengan mengunakan dana desa sudah disusun dan

dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila anggaran yang telah

dikucurkan pemerintah pusat tidak dapat dipertanggungjawabkan maka

akan menjadi masalah dan bisa saja berurusan dengan inspektorat. Selain

hal ini akan berdampak bagi anggaran untuk tahun selanjutnya, bisa saja

jumlah angaran diturunkan dan tidak sesuai dengan rencana kerja

pemerintah desa untuk tahun berikutnya, untuk itu harus dikerjakan

dengan tepat waktu dan harus kita pertangungjawabkan dilaporan kerja

desa tahunan dan tentunya juga di Musrenbangdes.”

Selanjutnya Bapak Golden Purba Menyatakan:

“Apapun yang dibangun di desa, semua pihak bertanggung jawab, baik

itu pelaksana teknis urusan pembangunan, hingga sekretaris, terlebih lagi

kepala desa lebih lagi bertanggung jawab dalam mengambil kebijakan

desa. Tak cukup hanya perangkat desa yang bertanggung jawab,

masyarakatnya juga harus ikut mengawasi dan membantu, karena tetap

saja semboyan kita gotong royong. Jangan sampai kita terlambat lagi

dalam menyusun laporan realisasi anggaran dana desa dan penyusunan

RKPDes, karena beberapa tahun terkhir kita kerap sekali mengalami

keterlambatan penyusunan RKPDes karena pada Musrenbandes pertama

tidak mendapat kata sepakat, mau tidak mau harus dilakukan lagi

Musrenbangdes tahap kedua, yang tentunya akan memperpanjang dan

memperlambat penetapan RKPDes.”

Selain itu Bapak Ades Purba menyatakan bahwa:

“Pembangunan yang kita lakukan setiap tahunnya tetap kita pantau dan

awasi, kita tinjau langsung ke lapangan pengerjaannya. Selain itu

pembangunan yang kita lakukan setiap tahunnya merupakan implementasi


82

dari kebijakan perencanaan dan kebutuhan desa yang telah sesuai dalam

RKPDesa serta RPJMDesa dan harus dipertangungjawabkan setiap

tahunnya dalam rapat tahunan.”

Lebih lanjut Berson Purba berpendapat:

“Pertangungjawaban yang kita laksanakan adalah bukti fisik dan

dokumen pertanggungjawaban dari setiap pembangunan infrastruktur

yang telah kita bangun dan yang telah terealisasikan. Selain itu kita terus

bersinergi melakukan percepatan pembangunan, pengawasan agar

pembangunan tepat waktu sehingga penyerapan dana desa dapat kita

pertanggungjawabkan kepada Pemerintahan Daerah maupun

Pemerintahan Pusat.”

Dari hasil observasi, pengolahan data dari dokumen pertanggung jawaban,

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan wawancara peneliti dengan beberapa

informan di atas dapat disimpulkan bahwa penyaluran dan pelaporan kebijakan

dana desa, dalam hal ini pertangungjawaban implementasi kebijakan dana desa

dalam pembangunan infrastruktur Desa Purba Manalu telah dilaksanakan dan

diawasi. Peneliti juga menyimpulkan bahwa Desa Purba Manalu mengalami

keterlambatan dalam pencairan dana desa dikarenakan keterlambatan desa dalam

melaporkan dana desa tahunan sebelumnya dan juga keterlambatan dalam

menyusun RKPDes dan menyerahkan kepada Bupati Humbang Hasundutan untuk

dievaluasi. Pertangungjawaban yang dilakukan kepala desa akan dilaporkan setiap

tahunnya dalam rapat tahunan kepala desa dan juga pertanggungjawaban dalam

Musrenbangdes. Selain itu bukti nyata pertanggungjawabannya adalah bukti

dokumen dan fisik dari setiap pembangunan infrastruktur yang telah terealisasikan

dari rencana kerja desa. Untuk itu menjadi sangat penting pelaporan realisasi

anggaran pertahapan maupun tahunan serta RKPDes dapat disusun dan

dilaksanakan dengan tepat waktu agar tidak terjadi keterlambatan pencairan dana

desa.


83

3. Pencapaian Anggaran Kebijakan Dana Desa

Didalam menilai baik atau tidaknya suatu kebijakan, tidak terlepas dari

pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan yang

dikemukakan oleh Lester dan Stewart dalam Badjuri dan Yuwono (2002) yang

mengatakan bahwa “Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil

keberhasilan dari implementasi dapat diukur dan dilihat dari proses dan

pencapaian tujuan akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang diinginkan.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa salah tujuan dari kebijakan dana

desa adalah untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam

pembangunan desa baik pembangunan fisik maupun pembangunan manusianya.

Disini peneliti akan membahas pencapaian tujuan dari kebijakan dana desa dalam

pembangunan infrastruktur. Ganda Simatupang selaku Kepala Desa Purba Manalu

menyatakan:

“kita telah melaksanakan berbagai pembangunan infrastruktur dengan

penggunaan dana desa, seperti pembangunan poskesdes dan pembiayaan

tenaga kesehatan disana, jalan usaha tani, MCK, irigasi, dan lainnya.

Melihat kondisi dan keadaan masyarakat desa kita sekarang ini yang

membutuhkan fasilitas fisik yang bisa membantu mereka dalam

kehidupannya sehari-hari. Selain itu kita berusaha menyusun anggaran

ataupun perencanaan pembangunan infrastruktur prioritas yang sesuai

dengan hasil musrenbangdes dengan pada ketentuan yang berlaku. Dalam

pencapaiannya sudah kami usahakan yang terbaik untuk seluruh

kepentingan masyarakat desa tanpa kita beda-bedakan antara masyarakat

ataupun antar dusun. Walaupun hasilnya belum sepenuhnya bisa

memenuhi kebutuhan semua masyarakat karena keterbatasan anggaran.

Tapi saya optimis jika program dana desa ini tetap berlanjut maka akan

terciptalah infrastruktur yang lebih memadai di desa kita ini”

Dari pernyataan Bapak Ganda Simatupang dan pengolahan data dari

RKPDes dapat peneliti simpulkan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan

di Desa Purba Manalu fokus utama bertujuan untuk memfasilitasi kesehatan dan


84

perekonomian para masyarakatnya yang mayoritas adalah petani. Selain itu

pencapaian pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan semaksimal mungkin

meskipun hasilnya masih belum bisa memenuhi kebutuhan semua masyarakat

desa, karena keterbatasan anggaran. Selain itu pembangunan yang telah

dilaksanakan, telah sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor

5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Prioritas Penggunaan

Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Humbang Hasundutan.

Terkait peningkatan pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu,

menurut Bapak Ganda Simatupang selaku kepala desa menjelaskan terdapat

peningkatan pada sektor pembangunan jalan usaha tani, irigasi dan pembangunan

rabat beton, jembatan, pembukaan jalan, dan lain sebagainya. Berikut pernyataan


“Dana desa yang telah kita anggarkan untuk pembangunan infrastruktur

diantaranya pencapainnya adalah pembagunan jalan usaha tani, kemudia

irigasi, ada juga pembukaan jalan, rabat beton, jembatan dan lainnya, yang

akan membantu masyarakat kita dalam pekerjaan mereka sebagai petani.

Dengan dibangunya infrastruktur tersebut memudahkan masyarakat kita

membawa hasil pertanian ke kota, karena tidak perlu kesulitan lagi

mengangkut ke luar dari ladang.”

Dari pernyataan Bapak Ganda Simatupang di atas dan pengolahan data

dari dokumen APBDes, dan hasil observasi, dapat peneliti simpulkan bahwa

peningkatan pembangunan infrastruktur terjadi pada sektor pertanian, prasarana

jalan usaha tani, jalan desa, dan irigasi. Yang sebelumnya masyarakat kesulitan

membawa hasil pertanian keluar dari perkebunan, yang biasanya sulit dilewati

sekarang sudah dapat dilalui kendaraan setidaknya kendaraan bermotor. Berikut

ini gambar salah satu jalan perkampungan Lumban Suksuk.


85

Gambar 4.5: Pembukaan Jalan Perkampungan Lumban Suksuk, Hasil Dari

Kegiatan Pembangunan Dana Desa Tahun 2019

Sumber: Observasi peneliti, 2019

Peran dana desa dalam mendukung pembangunan infrastruktur desa

sangatlah penting bagi Desa Purba Manalu mengingat desa ini tidak memiliki

pendapatan asli desa. Hal ini dapat kita lihat dari capaian pembangunan

infrastruktur selama 5 tahun terakhir sejak 2015 hingga 2019 dengan capaian yang

tertera pada tabel berikut :

Tabel 4.6

Capaian Pembangunan Infrastruktrur Selama 5 Tahun Terakhir

(2015 – 2019)

No. Capaian Pembangunan

1. Pembangunan Jalan Usaha Tani Sosor Pargumis sepanjang 300 meter, dan

pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) sepajang 90 m.

2. Rabat beton di Dusun Lumban Raja = Panjang 92 m 3. Rabat beton di Lumban Nauli sepanjang 71 m 4. Rabat beton Sosor Sampe Tua sepanjang 68 m 5. Pembukaan jalan usaha tani di Dusun Ramba Bulu 6. Pembukaan jalan dari Dusun Toga Sunggu menuju Dusun Lumban

Suksuk sepanjang 460 m 7. Pembangunan saluran irigasi Sipege-pege sepanjang 320 m 8. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Rihit-rihit sepanjang 42 m 9. Rehab lantai jembatan Jalan Usaha Tani


86

10. Pembangunan saluran air dan box culvert di Aek Mardugu 11. Lanjutan pembangunan irigasi ke Sungai Brumbung di Dusun I 12. Pembangunan TPT Jalan Siporngis 40 m 13. Pembukaan jalan pertanian dari Hauma Gaol menuju Aek Mata sepanjang

200 m, Dusun II 14. Pembukaan Jalan Usaha Tani (JUT) menuju Lumban Situmorang menuju

Siporngis sepanjang 1 Km 15. Pembangunan Jalan Usaha Tani Bidang Mauli menuju Rura Parisoran di

Dusun IV 16. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dari Dolok Haronda menuju Ring

Road Togatorop sepanjang 200m. 17. Lanjutan pembangunan irigasi Sipege-pege sepanjang 71 m 18. Lanjutan pembangunan irigasi Rihit-rihit 120 m 19. Perkerasan Jalan Tobing sepanjang 667 m 20. Pembangunan rabat beton di Lumban Manalu 21. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Lumban Raja sepanjang

18m 22. Pembangunan/rehab kantor desa 23. Perkerasan Jalan Usaha Tani (JUT) di Sosor Pargumis sepanjang 300 m 24. Pembukaan Jalan Usaha Tani (JUT) di Sosor Gabe Tua sepanjang 676 m 25. Pembangunan MCK Pancur, 1 unit. 26. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Lumban Situpang 30 m 27. Pembangunan MCK di Lumban raja 1 Unit 28. Pembangunan drainase Lumban Batu 29. Pembukaan jalan dan jembatan Aek Toras - Landit sepanjang 450 m 30. Pembukaan jalan perkampungan Lumban Suksuk sepanjang 500m.

Sumber: Hasil olahan peneliti (2020)

Dari data di atas mengenai pencapaian kebijakan dana desa di Desa Purba

Manalu sudah memenuhi kebutuhan prioritas dari masyarakat desa yang sudah

ditetapkan sebelumnya di dalam RPJMDes dan RKPDes serta telah sesuai

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Mengenai peningkatan

pembangunan infrastruktur Desa Purba Manalu terdapat pada sektor

pembangunan prasarana pertanian seperti jalan usaha tani, jalan perkampungan

dan pembangunan irigasi. Adapun berbagai pencapaian pembangunan

infrastruktur di Desa Purba Manalu sepanjang tahun 2015 hingga 2019

berdasarkan pengolahan data dari APBDes dan observasi peneliti adalah sebagai

berikut:


87

1. Hasil pembangunan infrastruktur di tahun 2015

Dana desa dari APBN Pusat = Rp269.481.944,-

Anggaran untuk pembangunan fisik = Rp247.350.700,-

Hasil pembangunan fisik :

a) Pembangunan jalan usaha tani Sosor Pargumis sepanjang 300 meter, dan

pembangunan tembok penahan tanah (TPT) sepajang 90 m.

b) Rabat beton di Dusun Lumban Raja = Panjang 92 m

c) Rabat beton di Lumban Nauli sepanjang 71 m

d) Rabat beton Sosor Sampe Tua sepanjang 68 m.

Gambar 4.5 : Rabat Beton Sosor Sampe Tua, Contoh Hasil Pembangunan

dari Dana Desa tahun 2015

Sumber: Observasi peneliti ,2020


Dana desa dari APBN Pusat = Rp604.779.000,



a) Pembukaan jalan usaha tani di Dusun Ramba Bulu


88

b) Pembukaan jalan dari Dusun Toga Sunggu menuju Dusun Lumban Suksuk

sepanjang 460 m

c) Pembangunan saluran irigasi Sipege-pege sepanjang 320 m

d) Pembangunan tembok penahan tanah (TPT) Rihit-rihit sepanjang 42 m

e) Rehab lantai jembatan Jalan Usaha Tani

f) Pembangunan saluran air dan box culvert di Aek Mardugu.

Gambar 4.6 : Pembangunan Box Culvert di Aek Mardugu, Contoh Hasil

Pembangunan dari Dana Desa tahun 2016




Alokasi dana desa (ADD) dari APBD Kabupaten = Rp359.082.000,-



a) Lanjutan pembangunan irigasi ke Sungai Brumbung di Dusun I

b) Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan Siporngis 40 m


89

c) Pembukaan jalan pertanian dari Hauma Gaol menuju Aek Mata sepanjang

200 m, Dusun II

d) Pembukaan Jalan Usaha Tani (JUT) menuju Lumban Situmorang menuju

Siporngis sepanjang 1 Km

e) Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Bidang Mauli menuju Rura

Parisoran di Dusun IV

f) Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dari Dolok Haronda menuju ring

road Togatorop sepanjang 200m.

Gambar 4.7 : Pembangunan Jalan Usaha Tani Dolok Haronda, Contoh Hasil

Pembangunan dari Dana Desa tahun 2017



Dana desa dari APBN Pusat = Rp658.836.000,

Anggaran untuk pembangunan fisik = Rp552.018.900


a) Lanjutan pembangunan irigasi Sipege-pege sepanjang 71 m

b) Lanjutan pembangunan irigasi Rihit-rihit 120 m

c) Perkerasan Jalan Tobing sepanjang 667 m


90

d) Pembangunan rabat beton di Lumban Manalu

e) Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Lumban Raja

sepanjang 18m

f) Pembangunan/rehab kantor desa

g) Perkerasan Jalan Usaha Tani di Sosor Pargumis sepanjang 300 m

h) Pembukaan Jalan Usaha Tani di Sosor Gabe Tua sepanjang 676 m

i) Pembangunan MCK Pancur, 1 unit.

Gambar 4.8 : Pembangunan MCK Pancur, Contoh Hasil Pembangunan dari

Dana Desa tahun 2018






a) Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Lumban Situpang 30 m

b) Pembangunan MCK di Lumban raja 1 Unit


91

c) Pembangunan drainase Lumban Batu

d) Pembukaan jalan dan jembatan Aek Toras - Landit sepanjang 450 m

e) Pembukaan jalan perkampungan Lumban Suksuk sepanjang 500m.

Gambar 4.9 : Pembangunan Tembok Penahan Tanah Lumban Situpang,

Contoh Hasil Pembangunan dari Dana Desa tahun 2017


4.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana

Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Purba Manalu

Didalam penelitian ini, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi

implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur sesuai

dengan Edward III dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu : (1) komunikasi, (2)

sumber daya, (3) disposisi (sikap), (4) struktur birokrasi. Keempat variabel

tersebut berhubungan satu sama lain dalam implementasi kebijakan dana desa,

begitu juga implementasi kebijakan dana desa di Desa Purba Manalu sebagai

berikut:


92

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi baik ide, gagasan

ataupun pesan dari mediator kepada pihak penerima pesan. Pengaruh faktor

komunikasi terhadap implementasi kebijakan terdapat pada kejelasan dan isi

pesan untuk dapat dimengerti dan dipahami secara menyeluruh oleh penerima

pesan. Dalam faktor komunikasi ini, akan ditinjau dari beberapa aspek fenomena

yang diamati peneliti di lapangan terkait proses implementasi kebijakan dana desa

dalam pembangunan infrastruktur desa.

1) Transmisi

Dalam penyampaian komunikasi biasanya akan sangat efektif bila

dilakukan dalam kegiatan sosialisasi guna membangun komunikasi dua

arah yang efektif. Sosialisasi terkait perencanaan pembangunan

infrastruktur desa sangat penting sehingga apa yang menjadi rencana kerja

kepala desa selama satu tahun kedepan, satu periode (lima tahun) kedepan

dapat terealisasikan dengan baik. Selain itu sosialisasi akan membantu

pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sosialisasi rutin dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun sekali pada

rapat rencana kerja pemerintahan desa (RKPDesa) dan rapat rencana

pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). Pada penyususnan

RPJMDesa untuk periode 2015-2020 hanya dihadiri 21 orang yang terdiri

dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat desa, KAUR Masyarakat,

Kepala Dusun 4 orang, BPD 3 orang, ketua karang taruna, ketua LPMD

dan masyarakat sebanyak 8 orang. Pada penyusunan RKPDesa 2015

dihadiri oleh 22 orang, diantaranya adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa,


93

perangkat desa, KAUR masyarakat, KAUR Pemerintahan, Kepala Dusun

4 orang, BPD 3 orang, ketua karang taruna, ketua LPMD dan masyarakat

sebanyak 8 orang. Penyusunan RKPDesa 2016 dihadiri 13 orang dan tidak

ada masyarakat umum yang menghadirinya. Penyusunan RKPDesa 2017

dihadiri oleh 17 orang, penyusunan RKPDesa 2018 dihadiri 19 orang dan

penyusunan RKPDesa 2019 dihadiri oleh 42 orang dan hanya 11 orang

masyarakat desa.

Kepala Desa Purba Manalu Ganda Simatupang mengatakan bahwa:

“sebelum kita sosialisasikan masalah dana desa, terlebih dahulu saya

mengikuti sosialisasi semacam bimtek yang dilakukan oleh kabupaten.

Pada sosialissi tersebutlah dijelaskan kenapa dana desa tersebut ada, apa

tujuannya serta bagaimana pengelolaan dana desa, untuk apa saja dana

desa kita tujukan. Juga di sana dijelaskan apa saja syarat dan ketentuan

yang harus dipenuhi untuk pencairan dana desa tersebut.”

Dari pernyataan Bapak Ganda Simatupang diatas, Pemerintah Desa Purba

Manalu telah mengikuti sosialisasi terkait pemakaian dana desa, yang

dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan

Perempuan Anak (DPMDP2A). Sosialisasi tersebut bertujuan untuk

memberikan pemahaman kepada setiap pemerintah desa di Kabupaten

Humbang Hasundutan tentang ketentuan pemakaian maupun penyaluran

dari dana desa. Lebih lanjut sekretaris desa, Bapak Ades Purba

mengatakan bahwa:

“mengenai komunikasi dana desa, saya rasa semua sudah diatur ke dalam

permendes yang ada untuk setiap tahunnya, kita sesuaikan juga dengan

peraturan dan sosialisasi dari pihak kabupaten dan peraturannya jelas

dana desa diperuntukkan untuk siapa atau untuk apa.”

Berdasarkan pernyataan Bapak Ades Purba dapat disimpulkan bahwa isi

sosialisasi yang dilakukan pihak kabupaten sejalan dengan ketentuan


94

peraturan yang telah ada dan atau yang dibuat oleh pihak pembuat

kebijakan. Dengan demikian para pelaksana dana desa di Desa Purba

Manalu tidak perlu kebingungan lagi karena telah ada peraturan yang

resmi yang dapat menjadi acuan. Berikut ini sosialisasi pemerintahan desa

terhadap masyarakat desa terkait pengunaan dana desa dalam rapat

tahunan penyusunan RKPDes Purba Manalu, berikut ini pendapat dari


“Sosialisasi terkait pembangunan infrastruktur desa telah kita

sosialisasikan pada saat penyusunan rencana kerja desa. Pada saat

Musrenbangdes juga kita sampaikan apa-apa saja yang akan kita

laksanakan, di dusun mana saja yang akan kita bangun fasilitas sarana

dan prasarana. Kita mengundang dan mengharapkan keikutsertaan

masyarakat pada saat Musrenbangdes ini. Namun pada saat

Musrenbangdes ini jumlah masyarakat desa yang hadir hanya sedikit,

padahal disaat inilah yang paling tepat mensosialisasikannya apa rencana

kedepannya, dan apa-apa saja yang telah kita capai”.

Golden Seven Purba juga mengemukakan pendapat:

“Kalau masalah sosialisasi pastilah kita sosilisasikan. Tetapi kembali lagi

ke masyarakatnya cenderung berfikir bahwa itu tugas perangkat desa,

mereka harus bekerja, dan membuktikannya, padahal dengan mereka mau

tahu kita dengan mudah bisa mensosialisasikan rencana kerja yang kita

susun ke dalam rencana kerja desa. Masih terdapat masyarakat yang

beranggapan bahwa dana desa itu seharusnya dibagi bagi kepada

masyarakat dan mengganggap aparat pemerintah desa makan sendiri,

sehingga masyarakat enggan untuk memberikan bantuan atau

berpartisipasi untuk menyukseskan suatu pembangunan yang

dilaksanakan pemerintah desa.”

Selain itu Rudi Rosari Simamora mengatakan:

“Kita terus melakukan sosialisasi, pada saat di kedai kopi para pria

(bapak-bapak) berkumpul dan membahas masalah desa, namun

sayangnya ide-ide mereka tidak disampaikan pada saat Musrenbangdes

bahkan yang datang pada Musrenbangdes cenderung sedikit.”

Ades Purba mengatakan bahwa:


95

“Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program

pemerintah desa. Hal ini terlihat dari jumlah masyarakat dalam

Musrenbang desa. Padahal partisipasi masyarakat ini sangat dibutuhkan

dalam menyelaraskan kepentingan masyarakat yang akan dituangkan

kedalam RKPDesa. Sehingga sosialisasi yang kita sampaikan kepada

masyarakat tidak diikuti seluruh masyarakat desa.”

Dari hasil wawancara terhadap informan di atas, pengolahan data dari

ABPDes, dan pengolahan data dari daftar hadir Musrenbangdes, dapat

ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi terkait pelaksanaan implementasi

kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa sudah rutin

dilakukan pada saat Musrenbangdes dan pada penyusunan rencana kerja

desa. Namun masyarakat masih cenderung hanya sedikit yang menghadiri

kegiatan Musrenbangdes dan penyusunan rencana kerja desa padahal pada

kesempatan inilah kepala desa dan perangkatnya dapat mensosialisasikan

perencanaan desa dan capaian-capaian yang telah terlaksana dan

pembangunan yang masih perlu dilaksanakan dan dikerjakan.

2) Kejelasan Komunikasi

Kejelasan komunikasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi

keberhasilan dari suatu pengimplementasian kebijakan. Kejelasan

informasi mengenai sebuah kebijakan akan membuat rencana dan tujuan

dari kebijakan tersebut dapat terealisasi dengan lebih baik. Sekretaris Desa

Bapak Golden Seven Purba Menyatakan:

“Saya rasa sudah jelas, karena kita membuka sesi tanya jawab pada saat

Musrenbangdes dan juga pada saat menyusun rencana pembangunan

desa. Masyarakat yang hadir bebas bertanya dan menyampaikan

pendapatnya ataupun masukan-masukan, apa lagi terkait mengenai dana

desa, namun keterbatasan waktu yang kita punya juga membatasi kita

untuk menjelaskan kepada masyarakat. Selain itu masyarakat yang

hadirpun hanya sedikit, itupun kalau masyarakatnya mau berbagi

informasi kepada masyarakat lainnya.”


96

Dari penjelasan bapak sekretaris desa dapat diperoleh informasi bahwa

untuk kejelasan komunikasi mengenai dana desa sudah dilakukan oleh

Pemerintah Desa Purba Manalu dan seharusnya diharapkan masyarakat

berperan aktif dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan mengenai

dana desa. Disamping itu keterlibatan masyarakat masih belum optimal

dalam menghadiri Musrenbang yang diadakan oleh desa. Lebih lanjut

Bapak Ades Purba mengatakan:

“Pelaksanaan tentang implementasi kebijakan dana desa dalam

pembangunan infrastruktur desa sudah berjalan dengan aturan dan

mekanisme pengelolaan dana desa. Selain implementasi kebijakan dana

desa ini tentunya sudah kita susun bersama dengan masyarakat yang

hadir dan BPD sehingga harusnya sudah jelas komunikasi kita pada saat

Musrenbangdes dan penyusunan rencana pembangunan desa dan arah

dan tujuan penggunaan dana desa tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat peneliti simpulkan

bahwa kejelasan komunikasi seharusnya tidak menjadi permasalahan lagi

apabila masyarakatnya mau menghadiri Musrenbangdes dan penyusunan

rencana pembangunan desa. Masyarakat harus berperan aktif untuk

mengetahui arah dan tujuan penggunaan dana desa, sehingga informasi

mengenai dana desa sudah menjadi jelas apa tujuannya.

3) Konsistensi Informasi atau Perintah

Dalam penyelengaraan Musrenbangdes terlihat bahwa tingkat kehadiran

masyarakat masih tergolong minim. Hal ini akan mempengaruhi

konsistensi informasi tersebut sampai, bagaimana perintah dapat

dilaksanakan dan dijalankan. Bapak Ganda Simatupang selaku Kepala

Desa menyatakan:


97

“Informasi ataupun perintah yang kita sampaikan terkait pembangunan

infrastruktur tetap konsisten. Jika pengerjaan suatu infrastruktur selesai

satu bulan maka harus selesai selama satu bulan. Semua informasi atau

perintah sudah sesuai dengan peraturan desa dan juga merujuk kepada

kebijakan pusat ataupun peraturan bupati. Mengenai masyarakat yang

tidak mau tahu, kita tidak bisa berbuat banyak, yang jelas kita

menginformasikan kepada masyarakat untuk menghadiri Musrenbangdes

agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi”.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Ganda Simatupang

terkait informasi penggunaan dana desa dalam hal ini pembangunan

infrastruktur telah dilaksanakan sedapat mungkin pada saat pelaksanaan

Musrenbangdes. Informasi yang disampaikan dan juga perintah yang

diberikan telah sesuai dengan peraturan desa yang juga merujuk kepada

kebijakan pusat dan juga peraturan yang dikeluarkan oleh bupati. Lebih

lanjut Pelaksana Teknis Urusan Pembangunan, Ades Purba mengatakan:

“Kalau berbicara masalah konsistensi informasi dan perintah tentu telah

sesuaikan dengan undang-undang yang berlaku serta peraturan-peraturan

yang ada. Namun pembangunan infrastruktur bukanlah hal yang mudah,

kalau dana desa terlambat dicairkan ke desa, maka implementasi

kebijakan pembangunan infrastruktur akan berubah, pembangunan akan

kita undur.”

Lebih lanjut Bapak Golden Seven Purba mengatakan bahwa:

“Semua telah sesuai dengan peraturan daerah, sesuai dengan petunjuk

teknis yaitu peraturan bupati. Jadi apapun informasi dan perintah yang

kita sampaikan sudah sesuai dengan peraturan bupati. Semua

pembangunan infrastruktur yang direncanakan dan yang sudah

dilaksanakan sudah sesuai aturan dan ketentuan”.

Dari wawancara dengan informan bahwa konsistensi informasi dan

perintah sudah sesuai dengan peraturan bupati dan peraturan desa. Selain

itu apabila terjadi keterlambatan pembangunan infrastruktur dikarenakan

dana desa terlambat diserahkan ke desa, sehingga pembangunan

infrastruktur tertunda dari jadwal yang telah direncanakan semula.


98

Konsistensi informasi dan perintah telah sesuai dengan undang-undang

yang berlaku serta peraturan-peraturan yang ada.

b. Sumber Daya

Dalam pengimplementasian sebuah kebijakan dalam hal ini pembangunan

suatu infrastruktur desa, sumber daya adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan

dalam pengimplementasiannya di lapangan. Sumber daya ataupun kompetensi

yang dimiliki oleh pelaksana implementasi kebijakan dana desa dalam

pembangunan infrastruktur desa oleh beberapa informan memberikan tanggapan

yang beragam, namun mereka sepakat bahwa tingkat sumber daya sangat

mempengaruhi keberhasilan dari pengimplementasian kebijakan dana desa selama

ini. Sumber daya tersebut diantaranya adalah sumber daya manusia dan sumber

dana dan sumber daya pendukung. Berikut ini disajikan hasil penelitian terkait

sumber daya berikut ini:

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah faktor yang menentukan dalam keberhasilan

implementasi kebijakan. Dalam hal ini mengimplementasikan kebijakan

dana desa, para pelaksana kebijakan harus memiliki kekayaan sumber

daya manusia yang diperlukan dalam memutuskan kebijakan dan arah

penggunaan dana desa. Keberadaan dari para pelaksana dalam hal ini

haruslah didukung dengan kualitas dan juga kuantitas.

Peran Kepala Desa Purba Manalu sendiri dalam implementasi adalah

sebagai administrator, sedangkan yang bertugas untuk membuat laporan

yang berupa laporan realisasi dan capaian output adalah sekretaris desa.

Dalam pelaksanaanya para pelaksana kebijakan dana desa memiliki


99

kendala dalam administrasi dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah

dari pelaksana kebijakan di Desa Purba Manalu. Pardomuan Manullang

selaku Camat Doloksanggul memberikan pernyataan terkait kemampuan

sumber daya manusia Pemerintah Desa Purba Manalu:

“sejauh yang saya lihat selama ini Pemerintah Desa Purba Manalu dalam

pelaksanaan pengelolaan dana desa, baik itu untuk pembangunan fisik

maupun pemberdayaan masyarakat, masih belum paham benar tentang

pedoman teknis pemakaian dana ini. Baik itu membuat laporan realisasi,

pembuatan SPJ, pembayaran pajaknya, pedoman pengadaan barang. Di

pembuatan RKPDes dan APBDes pun demikian, pedoman teknisnya

kurang dipahami makanya sering bersalahan dan ujung-ujungnya

terlambat. Jadi saya bisa nilai kemampuan Pemerintah Desa Purba

Manalu, baik itu kepala desa dan perangkatnya masih kurang. Dan tidak

memahami tupoksi yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing.

Mungkin karena kemauan untuk belajarnya kecil. Tau sendirilah

kebanyakan perangkat desa kita ini sudah berumur, jadi kemauan belajar

mereka selama ini kecil. Itu menurut yang saya nilai selama menjadi

pengarah dan pembina perangkat desa di kecamatan dalam pengelolaan

dana desa ini”

Dari hasil wawancara dengan Bapak Pardomuan Manullang selaku salah

satu pembina dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Doloksanggul

termasuk Desa Purba Manalu, diperoleh informasi bahwa kualitas yang

dimiliki oleh para pelaksana kebijakan dalam penggunaan dana desa

selama ini oleh Pemerintah Desa Purba Manalu masih kurang. Terutama

pemahaman tentang ketentuan dan peraturan dalam melaksanakan

kebijakan. Disamping itu sering kali perangkat desa tidak memahami apa

yang menjadi tugas dan fungsi jabatannya masing-masing.

Senada dengan pernyataan Camat Doloksanggul diatas, Robin

Pangaribuan staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMDP2A) selaku supervisor dan

pembina penggunaan dana desa di Desa Purba Manalu mengatakan:


100

“dalam pengelolaan dana desa di Purba Manalu pada faktanya memang

Kepala Desa Purba Manalu beserta perangkatnya, masih sering kurang

paham dalam proses penggunaan dana desa ini. Terutama memahami

aturan-aturan pemerintah pusat maupun dari peraturan bupati yang

menjadi pedoman dalam penggunaan dana ini. Disamping itu Pemerintah

Desa Purba Manalu sering bermasalah dalam membuat Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana ini. Mulai dari rasionalitas

pemakaian dana untuk material pembangunan dan penyetoran pajak-

pajak sebagai salah satu lampiran yang harus dimasukkan kedalam Surat

Pertanggungjawaban (SPJ). Hal ini akan membuat tahapan penyusunan

laporan realisasi dan capaian output menjadi terlambat juga. Padahal

laporan realisasi dan capaian output merupakan salah satu syarat yang

harus dilaporkan ke bupati yang nantinya juga ke pusat agar dana tahap

selanjutnya bisa dipindahbukukan ke rekening desa. Disamping itu

Pemerintah Desa Purba Manalu sering terlambat dalam menyusun untuk

menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes, laporan capaian output

dan realisasi anggaran untuk selanjutnya disampaikan ke Dinas

PMDP2A. Entah kendalanya dimana, tapi yang pastinya kejadian ini

sering berulang terjadi.”

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa kemampuan pengelolaan dana

desa ini oleh Pemerintah Desa Purba Manalu masih kurang. Kurangnya

pemahaman tentang ketentuan peraturan dan penyusunan dokumen dalam

penggunaan dana desa ini baik APBDes, Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

dan laporan-laporan berupa realisasi dan capaian output. Oleh karena

pernyataan-pernyataan diatas peneliti berpendapat bahwa tingkat

pendidikan mempengaruhi pengimplementasian kebijakan dana desa ini.

Berikut adalah tabel tingkat pendidikan Pemerintah Desa Purba Manalu:

Tabel 4.7

Daftar Pendidikan Terakhir Perangkat Desa No. JABATAN PENDIDIKAN TERAKHIR

1. Kepala Desa SLTP

2. Sekertaris Desa SLTA

3. P.T.L. Urusan Pemerintah SLTA

4. P.T.L Urusan Pembangunan SLTA

5. P.T.L. Urusan Kemasyarakatan SLTA

Sumber: RPJM Desa Purba Manalu Tahun 2015-2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas perangkat desa

memiliki ijazah terakhir lulusan SMA. Terkait tingkat pendidikan sumber


101

daya manusia yang dapat mempengaruhi kinerja dalam pelaksanaan

kebijakan, Kepala Desa Purba Manalu bapak Ganda Simatupang

menyatakan:

“Saya harus akui pendidikan rata-rata pengurus desa kita ini hanya

lulusan SLTA dan kemampuannya juga ya seadanya. Menggunakan laptop

atau komputer pun masih belum baik. Dan kita juga membutuhkan tenaga

ahli dalam merancang tata ruang desa dengan baik dan benar sehingga

desa kita dapat tertata dengan baik. Selain itu ini juga menjadi kendala

terkait penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang baik,

walaupun pada akhirnya kita mampu selesaikan dengan seadanya.”

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa tingkat kemampuan

dan keterampilan perangkat desa masih menjadi pekerjaan rumah bagi

Pemerintah Desa Purba Manalu. Kemampuan perangkat desa dalam

membantu kepala desa dalam mengimplementasikan kebijakan masih jauh

dari yang dibutuhkan. Disamping itu kekurangan tenaga ahli dalam tata

ruang desa yang akan mempermudah percepatan pembangunan desa

dengan tepat waktu dan penuh perhitungan. Selain itu dalam penyusunan

laporan-laporan baik sebelum dan sesudah pemakaian dana ini, dalam

penyusunannya berasal dari sumber daya manusia yang masih belum

mumpuni, harus ada contoh dulu baru dapat mengerjakan suatu pekerjaan,

hal ini akan memperlambat pekerjaan perangkat desa, karena kurangnya

inisiatif. Lebih lanjut pelaksana teknis urusan pembangunan Bapak Ades

Purba mengemukakan pendapat bahwa:

“Sumber daya manusia yang kita miliki memang masih sangat kurang.

Untuk itulah kita berdayakan masyarakat desa dalam membantu

pembangunan infrastruktur desa. Tentunya mereka kita gaji dengan

anggaran yang memang telah kita sediakan untuk tenaga kerja dalam

pembangunan infrastrktur.”


102

Dari pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia dalam

jumlah masih sangat kurang dalam penyelengaraan suatu pembangunan

desa. Dengan demikian, Desa Purba Manalu memberdayakan masyarakat

dalam pembangunan infrastruktur desa, dengan memberikan upah ataupun

gaji sesuai dengan tarif yang berlaku yang sumber dananya berasal dari

anggaran belanja desa.

Dari pernyataan-pernyataan di atas dan pengolahan data dari RPJMDes,

dan dikaitkan penelitian terdahulu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa

sumber daya manusia menjadi salah satu faktor terpenting dalam

penyusunan dokumen-dokumen seperti APBDes, Surat

Pertanggungjawaban (SPJ), laporan realisasi anggaran dan capaian output,

rancangan anggaran dan pembangunan desa dengan tepat waktu. Tingkat

kemampuan perangkat desa dalam membantu kepala desa

mengimplementasikan kebijakan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari

kurangnya kemampuan dan pemahaman tentang aturan dan pedoman

teknis penggunaan dana ini, baik dalam pembuatan APBDes, Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Disamping itu Pemerintah Desa Purba Manalu masih kekurangan

perangkat desa yang lebih berkualitas dalam proses pengelolaan dana ini

karena masih ada perangkat desa yang belum paham dalam menggunakan

laptop/komputer. Padahal dalam setiap penyusunan dokumen RKPDes,

APBDes, LRA, SPJ yang menjadi tugas Pemerintah Desa Purba Manalu

menggunakan laptop/komputer. Hal ini jelas akan memperlambat proses

pengimplementasian kebijakan dana desa.


103

2) Pengaruh Sumber Dana

Ketika rencana telah matang, sumber daya manusia telah siap, namun

apabila tidak didukung oleh dana yang cukup dalam melaksanakan

pembangunan desa, maka pembangunan ataupun aplikasi dari sebuah

rencana tidak akan dapat maksimal. Pembangunan harus didukung oleh

sumber pendanaan yang akan mempermudah pembanguna desa dengan

lebih efektif dan efisien, karena peralatan-peralatan cangih perlu

digunakan untuk percepatan pembangunan. Selain itu keterlambatan

sumber dana juga dapat mempengaruhi percepatan pembangunan dan

ketepatan waktu dalam pelaksanaan pembangunan. Terkait sumber dana

berikut ini pendapat dari Bapak Golden Seven Purba:

“Tahapan dari awal perencanaan sampai pada pelaksanaan

pembangunan yang bertele-tele dari Musrenbang Dusun sampai

Musrenbang Desa yang bisa dilakukan sampai 5 kali tahapan sampai

kepada hasil final yang dituangkan ke RKPDesa. Sehingga laporan kita ke

kabupaten bisa terlambat sehingga dana desa juga terlambat diberikan ke

desa. Oleh karena itu dana untuk pembangunan terlambat dicairkan dan

terkadang pencairannya dibagi dalam kurun waktu tertentu, sehingga

pembangunan akan semakin lambat kita laksanakan.

Berdasarkan pendapat di atas dan pengolahan data dari Peraturan Bupati

Humbang Hasundutan No 5 Tahun 2018, dapat dikatakan bahwa sumber

dana dari pendanaan desa terlambat pencairannya dikarenakan

keterlambatan pelaporan. Selain itu dana desa yang dicairkan juga

dicairkan secara bertahap, tidak meyeluruh dana langsung dicairkan.

Selain dana yang tidak utuh diterima karena dicairkan bertahap, dana ini

juga beberapa kali terlambat diterima oleh desa, sehingga pembangunan

yang seharusnya sudah berjalan harus tertunda sampai dana desa

dicairkan, belum lagi pencairan secara bertahap yang bisa saja tidak dapat


104

selesai pengerjaannya sampai akhir tahun ataupun dengan tepat waktu.

Lebih lanjut Bapak Ganda Simatupang mengatakan bahwa:

“Prosedur yang bertele-tele dalam hal pencairan dana desa, beberapa

kali terjadi keterlambatan pencairan dana desa. Dana desa itu sendiri

dibagi ke 3 tahap pencairan. Sehingga tahap pelaksanaan pembangunan

fisik terkendala. Bahkan pernah terjadi pencairan dana tahap ke 3 pada

bulan Desember. Karena selama ini dana desa di transfer terlebih dahulu

ke rekening APBD Kabupaten. Selanjutnya Pemerintah Desa mengajukan

permohonan pencairan dana dengan membentuk Peraturan Desa tentang

ABPDesa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMDP2A) ke Badan Pengelolaan

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Humbang

Hasundutan. Proses ini memakan banyak waktu selama ini, karena berkas

pengajuan yang masuk tersebut biasanya memakan waktu

pemrosesannya”.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber dana desa yang

berasal dari pusat dicairkan hingga 3 tahap pencairan yang mempengaruhi

perhitungan anggaran belanja karena fluktuatif harga-harga material untuk

pembangunan fisik. Apabila pencairan dana desa terlambat akan

memperlambat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah ditetapkan

di dalam RKPDes dan APBDes Selain itu proses penyusunan perencanaan

sampai pada pelaksanaan pembangunan bisa dilakukan sampai 5 kali

tahapan sampai kepada hasil akhir yang akan dituangkan ke RKPDes. Dan

ditambah dengan pencairan dana desa yang dilakukan 3 (tiga) tahap

pencairan, sehingga pembangunan tertunda (terganggu) penyelesaiannya.

3) Pengaruh Sumber Daya Pendukung (Fasilitas Pendukung/Sarana dan

Prasarana)

Ada berbagai sumber daya pendukung dalam pembangunan infrastruktur

desa diantaranya adalah peralatan dan juga kesesuaian letak lahan yang

dimiliki desa untuk pembangunan infrastruktur desa. Lahan merupakan hal


105

yang terpenting dalam pembangunan infrastruktur, tanpa adanya

ketersediaan lahan, kesesuaian tata letak lahan guna pembangunan

infrastruktur maka akan kurang efektif dan efisien suatu infrastruktur

tersebut. Menurut Kepala Desa Purba Manalu Bapak Ganda Simatupang

mengatakan bahwa:

“masalah fasilitas di kantor kepala desa kita ada 1 unit computer, 1 unit

laptop, 2 buah printer dan 2 lemari arsip. Fasilitas kita masih seadanya.

Untuk di lapangan yang menjadi kendala kita dalam melaksanakan

pembangunan, masih adanya sentimen sebagian kecil masyarakat yang

tidak suka dengan kepemimpinan saya selaku kepala desa sehingga

terkadang menghalangi pembangunan yang akan dilaksanakan

pemerintah desa. Dalam hal ini masyarakat tersebut sulit untuk diajak

berkomunikasi mengenai pembebasan lahan.”

Berdasarkan pernyataan di atas dan hasil observasi peneli, dapat dikatakan

bahwa fasilitas operasional kantor kepala desa masih seadanya, dengan

kata lain fasilitas masih minim. Selain itu kendala dalam pelaksanaan

pembangunan tidak hanya dipengaruhi oleh fasilitas, namun juga berasal

dari sentiment masyarakat yang tidak memberikan pembebasan lahan

ataupun negoisasi bersama dengan pemerintahan desa terkait biaya dan

juga ganti rugi atas pembebsan lahan. Selanjutnya Sekretaris Desa Purba

Manalu Bapak Golden Seven Purba mengatakan bahwa:

“fasilitas yang kita punya, ya seadanya di kantor ini, anda bisa lihat

sendiri. Terkait pembangunan infrastruktur masalah pembebasan lahan

terutama untuk pembukaan jalan masih menjadi salah satu kendala dalam

pembangunan infrastruktur jalan desa. Jadi bukan hanya fasilitas saja,

tapi sarana belum mendukung untuk pembangunan.”

Berdasarkan informasi diatas dan hasil observasi peneliti, dapat dikatakan

bahwa fasilitas kantor yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan

desa masih sangat minim. Hal ini juga akan mengakibatkan keterlambatan

penyusunann laporan, sementara komputer dan laptop dipergunakan untuk


106

mengurus dokumen masyarakat. Sehingga keterlambatan penyusunan

laporan desa bisa saja akan sering terjadi, karena kebutuhan masyarakat

yang mendesak atas dokumen yang mereka perlukan. Selain itu

pembebasan lahan menjadi salah satu sarana yang sangat diperlukan Desa

Purba Manalu terkait mempercepat pembangunan sarana dan prasarana

desa. Terkait pembangunan sarana dan prasarana desa dalam hal ini

pembangunan infrastruktur lebih lanjut Pelaksana Teknis Urusan

Pembangunan Desa Purba Manalu Bapak Ades Purba mengatakan:

“Masalah pembebasan lahan yang sering terkendala, dimana masyarakat

meminta biaya ganti rugi yang lebih besar dibandingkan anggaran yang

disediakan untuk ganti rugi pembebasan lahan”.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa percepatan

pembangunan sarana dan prasarana desa tidak hanya dikarenakan dana

melainkan fassilitas pendukung. Ketersediaan fasilitas oprasional kantor

kepala desa mengakibatkan sering terjadi keterlambatan penyusunan

laporan dikarenakan harus melayani masyarakat yang mengurus keperluan

dukumen dan surat penting lainnya. Selain itu dalam pembangunan

infrastruktur desa, sarana penunjang seperti pembukaan jalan desa, kerap

terbengkalai ataupun tidak dapat dilaksanakan dikarenakan masalah

pembebasan lahan. Masyarakat masih enggan memberikan lahannya

dikarenakan merasa uang ganti rugi yang diberikan desa sedikit, sementara

desa telah memperhitungkan uang ganti rugi berdasarkan harga yang

berlaku di Desa Purba Manalu.

Hal ini dapat dilihat faktor lahan merupakan sumber daya pendukung yang

sangat penting dalam pembangunan infrastruktur desa. Pembebasan lahan


107

menjadi salah satu faktor yang mempersulit percepatan pembangunan

infrastruktur di Desa Purba Manalu. Sekalipun ini untuk kemajuan desa,

masyarakatnya masih enggan untuk memberikan lahannya dibeli oleh desa

dengan alasan harga yang ditawarkan terlalu rendah dan tidak sesuai

dengan yang mereka harapkan.

c. Disposisi

Faktor disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan dalam melakukan

pendekatan terkait kebijakan publik, sehingga implementasi suatu kebijakan

akan lebih efektif apabila para pelaksana yang melaksanakannya memiliki

kemampuan dan pengetahuan yang benar terkait kebijakan yang akan

dilaksanakan. Para pelaksana kebijakan dana desa di Desa Purba Manalu telah

memperoleh sosialisasi mengenai dana desa terlebih dahulu dari pemerintah

kabupaten, untuk memberikan pemahaman kepada para pelaksana kebijakan.

sehingga para pelaksana lebih paham mengenai tujuan dan teknis dari

kebijakan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu berikut ini akan dijabarkan

disposisi yang terjadi di lingkungan Desa Purba Manalu.

1) Persepsi/ Harapan Para Pelaksana Kebijakan

Terkait tentang persepsi/harapan para pelaksana kebijakan dalam hal

implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa,

Kepala Desa Purba Manalu Bapak Ganda Simatupang mengatakan:

“Sangat berharap dana desa untuk pembangunan infrastruktur dicairkan

tepat waktu, tidak bertahap-tahap pencairannya apa lagi dicairkan

diakhir tahun. Selain itu jumlah dana desa untuk tahun mendatang

ditambah agar pembangunan infrastruktur desa tidak hanya sekedar saja

karena dana yang terbatas dan kita juga hanya dapat membangun

infrastruktur sesuai dengan anggaran yang tersedia.”


108

Berdasarkan pernyataan Bapak Ganda Simatupang dapat dikatakan bahwa

pencairan dana desa sebaiknya tidak bertahap-tahap dan melalui proses

panjang sehingga pembanguna infrastruktur dapat segera dilaksanakan.

Selain itu anggaran dana desa diharapkan dapat ditingkatkan agar

pembangunan bisa diselesaikan 100% pengerjaannya, dan memiliki

kualitas yang terbaik. Selain itu Sekretaris Desa Purba Manalu bapak

Golden Seven Purba menyatakan bahwa:

“Sangat berharap apa yang menjadi implementasi kebijakan dana desa

dalam pembangunan infrastruktur desa dapat terus berjalan sehingga

Desa Purba Manalu lebih tertata lagi dan lebih maju lagi. Selain itu dana

desa yang rutin kita terima setiap tahunnya dapat berkelanjutan dan ada

peningkatan sehingga pembangunan infrastruktur desa dapat lebih cepat

kita selenggarakan.”

Pelaksana Teknis Urusan Pembangunan Bapak Ades Purba mengatakan:

“Dana desa yang kita implementasikan untuk pembangunan infrastruktur

desa kiranya dapat berlanjut dan peningkatan setiap tahunnya, sehingga

lebih banyak lagi perbaikan dan pembangunan infrastruktur dapat kita

benahi dan kita bangun.”

Selanjutnya Ketua LPM Bapak Dimpos Purba menyatakan bahwa:

“berharap implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan

infrastruktur dapat berjalan dengan baik. Selain itu diharapkan

pembangunan infrastruktur dapat terus berjalan dan lebih baik lagi setiap

tahunnya. Dan tentunya penggunaan dana desa dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat desa dan juga pembangunan sumber daya

manusianya.”

Dari berbagai pernyataan informan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa

Desa Purba Manalu akan terus melakukan pembangunan secara

berkesinambungan selama dana desa tetap diberikan Kepada Desa Purba

Manalu. Selain itu dana desa yang bersumber dari APBN ini akan

mendorong pertumbuhan dan pembangunan di Desa Purba Manalu.


109

Harapan mereka terkait dana desa dalam implementasi kebijakan

pembangunan infrastruktur desa adalah dana desa tetap diberikan sebagai

sumber mayoritas pembiayaan pembangunan infrastruktur desa. Selain itu

diharapkan dana desa tidak dicairkan secara bertahap-tahap sehingga

implementasi kebijakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dapat

dengan segera direalisasikan, serta diharapkan adanya kenaikan jumlah

dana desa yang disalurkan untuk tahun-tahun mendatang.

2) Respon Para Pelaksana Kegiatan Dana Desa untuk Pembangunan

Infrastruktur Desa

Bapak Ganda Simatupang mengatakan bahwa:

“respon kita sangat positif dengan adanya dana desa, dana desa sangat

membantu pembangunan infrastruktur desa. Dengan adanya dana desa

kita akan dapat merencanakan pembanguna infrastruktur desa yang mana

lagi akan kita bangun atau yang kita benahi. Tentunya hal ini akan

mempermudah kita dalam menyusun anggaran rencana pembanguna

infrastruktur Desa Purba Manalu.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa, dana desa sangat

membantu dan mempermudah Desa Purba Manalu dalam menyusun

anggaran untuk pembangunan infrastruktur, dikarenakan adanya tafsiran

dana desa yang akan diterima desa setiap tahunnya. Selain itu penyusunan

rencana pembangunan prioritas akan lebih mudah diselengarakan dan

dilaksanakan untuk periode berjalan dan setiap tahunnya. Selanjutnya

Bapak Golden Seven Purba menyatakan pernyataan senada:

“dengan adanya dana desa pemerintah desa dapat menjalankan roda

pemerintahan desa dan tentunya pembangunan desa, menyusun renca-

rencana kerja dan program pembanguna infrastruktur desa Purba

Manalu. Namun tahapan-tahapan penysunan sampai pada penetapan

APBDes yang memakan waktu lama sering kali menurunkan semangat

kita sebagai perangkat desa yang menjalankan roda pemerintahan di desa

kita ini. Disamping itu keterlambatan dana desa masuk ke rekening desa


110

juga membuat teman-teman perangkat desa jadi kadang bermalas-

malasan, karena tidak tau mau mengerjakan apa”

Selai itu Bapak Ades Purba memberikan respon:

“dana desa membantu kita dalam merealisasikan perencanaan

pembangunan, mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dalam

percepatan pembangunan infrastruktur desa. Selain itu dana desa

merupakan sarana penyelenggara pemerintahan dan pembangunan serta

penyelengaraan kemasyarakatan di Desa Purba Manalu.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa dana desa

membantu berjalanya roda pemerintahan desa. Dengan adanya dana desa

segala rencana dan program-program pembangunan yang telah

direncanakan dan disusun oleh desa dapat direalisasikan dan

diimplementasikan, sehingga percepatan pembangunan bukan hanya

sebatas dokumen saja melainkan ada wujud nyatanya. Lebih lanjut Bapak

Sahala Purba selaku Ketua BPD memberikan respon bahwa:

“Apapun yang menjadi implementasi kebijakan pemerintahan desa terkait

penggunanan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa haruslah

implementasi kebijakan yang baik bagi desa. Diharapkan pengelolaan

dana desa dapat ditingkatkan terutama dalam penyelengaraan

pembangunan infrastruktur desa, pembangunan yang lebih tertata dan

terprogram, jangan ada lagi pembangunan yang tangung-tangung

penyelesian pembangunannya.”

Dari pernyataan di atas dapat peneliti simpulkan para pelaksana merespon

baik kebijakan dana desa ini, karena dana desa sangat membantu desa

untuk merealisasikan perencanaan dan program-program desa. Selain itu

diharapkan pengelolaan dana desa dapat ditingkatkan dalam hal

penyusunan dan penyelengaraan pembanguna infrastruktur Desa Purba

Manalu. Selain itu, pengelolaan dana desa diharapkan dapat ditingkatkan

sehingga pembagunan infrastruktur dapat terus berjalan dan


111

berkesinambungan dan pembangunan tidak terkendala baik dari segi

penyelesaian dan juga kualitas akhir dari pembangunan infrastruktur yang

telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Namun penetapan dokumen-

dokumen baik itu RKPDes dan APBDes yang menjadi syarat pengelolaan

dana desa ini, proses/tahapannya terlalu lama dan memakan waktu banyak.

Disamping itu keterlambatan dana desa masuk ke rekening desa membuat

respon para pelaksana dalam hal ini perangkat desa menjadi negatif.

3) Tindakan/ Langkah-langkah Kongkrit

Pelaksanaan implementasi kebijakan dana desa dalam hal tindakan/

langkah-langkah kongkrit dalam pembangunan infrastruktur desa, Kepala

Desa Purba Manalu Bapak Ganda Simatupang mengatakan:

“Kita bekerja sesuai dengan aturan serta petunjuk teknis penggunaan

dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa. Selain itu tindakan

kongkrit yang dilakukan adalah dengan adanya pembangunan

infrastruktur setiap tahunnya seperti pembangunan tembok penahan

tanah, pembangunan MCK, pembanguna irigasi, pembangunan jalan

pertanian, pembangunan rabat beton, pembukaan jalan perkampungan

dan seterusnya.”

Berdasarkan pernyataan Bapak Ganda Simatupang dapat dikatakan bahwa

dalam melaksanakan langkah-langkah kongkrit pemerintahan desa Purba

Manalu telah melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan

aturan serta prtunjuk teknis penggunaan dana desa. Dengan adanya

tindakan kongkrit telah meghantarkan desa Purba Manalu dalam

menyelengarakan pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan

tembok penahan, pembagunann irigasi hingga pembangunan sarana umu

yaitu MCK. Dengan adanya dana desa langkah-langkah kongkrit

pembangunan infrastruktur desa telah berjalan dengan baik sesuai dengan


112

perencanaan dan sesuai dengan keadaan serta kondisi geografis dan

demografi Desa Purba Manalu. Selanjutnya Sekretaris Desa Purba Manalu

bapak Golden Seven Purba mengatakan:

“langkah-langkah kongkrit yang kita lakukan adalah dengan berpedoman

kepada rencana kerja pemerintah desa baik RPJMDesa maupun RKPDesa

serta berpedoman dengan peraturan desa, peraturan bupati dan tentunya

undang-undang. Dan kita juga harus membuat pembangunan itu sebisa

mungkin sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa kita.”

Lebih lanjut Pelaksana Teknis Urusan Pembangunan Bapak Ades Purba

mengatakan bahwa:

“Agar implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan

infrastruktur desa berjalan dengan tepat waktu, maka langkah kongkrit

yang kita lakukan yaitu dengan melakukan perumusan dan melaksanakan

kegiatan pembangunan infrastruktur dengan skala prioritas, yang paling

urgent kita dahulukan.”

Berdasarkan pernyataan diatas mengenai tindakan ataupun langkah-langah

kongkrit terkait implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan

infrastruktur di Desa Purba Manalu diantaranya adalah merumuskan dan

melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dengan terlebih dahulu

merumuskan skala prioritas pembangunan dengan mengacu kepada

kondisi lingkungan dan masyarakat desa. Selain itu dalam

penyelengaranya berpedoman dengan petunjuk teknis penggunaan dana

desa untuk pembangunan infrastruktur desa, berpedoman dengan peraturan

desa, bupati dan undang-undang serta menjalankan rencana pembangunan

desa yang disusun dalam RPJMDesa dan RKPDesa.


113

d. Struktur Birokrasi

Dalam pendelegasian wewenang tentu keorganisasian pelaksana kebijakan

dana desa dalam pengimplementasian kebijakan terkait penggunaan dana desa

untuk pembangunan infrastruktur desa sesuai struktur organisasi desa, selain itu

keorganisasian telah terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Humbang

Hasundutan. Struktur birokrasi biasanya merujuk pada sistem dan mekanisme atau

prosedur. Sistem digunakan untuk mengurangi hal yang berblit-belit ataupun

proses yang panjang dan lama. Sedangkan mekanisme yang jelas dibutuhkan

untuk kebijakan dana desa di Desa Purba Manalu. Berikut ini beberapa hal terkait

struktur birokrasi terkait penggunaan dana desa untuk pembangunan infrasturktur

di Desa Purba Manalu.

1) Struktur Organisasi Pelaksana Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam

Pembangunan Infrastruktur Desa

Kepala Desa Purba Manalu Bapak Ganda Simatupang menyatakan bahwa:

“Struktur organisasi telah sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang

berlaku. Selain itu untuk urusan pembangunan di stuktur organisassi kita

telah ada yang namanya pelaksana teknis urusan pembangunan yang saat

ini masih dijabat oleh bapak Ades Purba.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa

Purba Manalu telah memiliki struktur organisasi yang sesuai ataupun ideal

untuk sebuah desa karena telah sesuai dengan peraturan dan ketetapan

yang berlaku. Selain itu untuk urusan pembangunan telah ada yang

membidanginya ataupun yang menjadi pelaksana urusan pembangunan

yaitu pelaksana teknis urusan pembangunan Desa Purba Manalu. Lebih

lanjut Sekretaris Desa Purba Manalu Bapak Golden Seven Purba

menyatakan:


114

“struktur organisasi telah dibentuk dan disahkan berdasarkan SK Kepala

Desa, siapa-siapa saja yang masuk ke dalam struktur organisasi desa.

Mengenai pembangunan infrastruktur desa tentu telah ada yang

mengurusinya, yaitu pelaksana teknis urusan pembangunan. Beliau ini

yang memiliki tangung jawab dalam memantau dilapangan bagaimana

penyelengaraan pembagunan infrastruktur desa.”

Dari pernyataan di atas dan pengolahan data dari SK Kepala Desa tentang

Pembagian Tugas dan Struktur Organsisasi Desa Purba Manalu, dapat

disimpulkan bahwa dalam struktur organisasi telah ditetapkan susunan

fungsional yang disusun berdasarkan peraturan dan ketentuan yang

berlaku dengan menetapkan SK Kepala Desa tentang Pembagian Tugas

dan Struktur Organisasi Desa Purba Manalu. Dan untuk posisi

pembangunan infrastruktur desa diselenggarakan oleh Desa Purba Manalu

yang bertanggung jawag adalah kepala desa sendiri, namun dalam

pelaksanaan dibantu oleh Pelaksana Teknis Urusan Pembangunan di Desa

Purba Manalu.

2) Pembagian Tugas

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terkait struktur organisasi Bapak

Ganda Simatupang mengagatakan terkait pembagian tugas bahwa:

“Dalam pembagian tugas dalam pelaksanaan implementasi kebijakan

dana desa dalam pembangunan dana desa dilakukan sesuai dengan

struktur organisasi desa. Seperti yang sebelumnya saya katakana, untuk

urusan pembangunan saya dibantu oleh bapak Ades Purba selaku

pelaksan teknis urusan pembangunan.”

Dari pengolahan data dari SK Kepala Desa tentang Pembagian Tugas dan

Struktur Organisasi Desa Purba Manalu dan pernyataan Bapak Ganda

Simatupang di atas dapat dikatakan bahwa pembagian tugas telah sesuai

dengan tugas dan fungsi dari masing-masing struktur organisasi. Untuk

urusan pembangunan kepala desa dan perangkat desa diselengarakan oleh


115

pelaksana teknis urusan pembangunan yang telah ditetapkan berdasarkan

struktur organisasi Desa Purba Manalu melalui SK Kepala Desa Purba

Manalu. Lebih lanjut Pelaksana Teknis Urusan Pembangunan Bapak Ades

Purba mengatakan bahwa:

“perlu ada pembinaan dan pembagian tugas di lapangan dalam

mengimplementasikan kebijakan dana desa dalam pembangunan

infrastruktur desa. Perlu koordinasi lebih bagi para pelaksan

pembangunan di lapangan, tidak cukup hanya berkoordinasi dengan yang

tertera dalam struktur organisasi”.

Lebih lanjut Camat Doloksanggul Bapak Pardomuan Manullang selaku

pengarah dan pembina pengelolaan dana desa di Kecamatan Doloksanggul

mengatakan bahwa:

Di pembuatan RKPDes dan APBDes pun demikian, pedoman teknisnya

kurang dipahami makanya sering bersalahan dan ujung-ujungnya

terlambat. Jadi saya bisa nilai kemampuan Pemerintah Desa Purba

Manalu, baik itu kepala desa dan perangkatnya masih kurang. Dan tidak

memahami tupoksi yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing.

Mungkin karena kemauan untuk belajarnya kecil. Tau sendirilah

kebanyakan perangkat desa kita ini sudah berumur, jadi kemauan belajar

mereka selama ini kecil. Itu menurut yang saya nilai selama menjadi

pengarah dan pembina perangkat desa di kecamatan dalam pengelolaan

dana desa ini”

Dari hasil wawancara dengan Bapak Pardomuan Manullang selaku salah

satu pembina dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Doloksanggul

termasuk Desa Purba Manalu, diperoleh informasi bahwa kualitas yang

dimiliki oleh para pelaksana kebijakan dalam penggunaan dana desa

selama ini oleh Pemerintah Desa Purba Manalu masih kurang. Sering kali

perangkat desa tidak memahami apa yang menjadi tugas dan fungsi

jabatannya masing-masing.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dan analisis data dari

RPJMDes, dan SK Kepala Desa tentang Pembagian Tugas dan Struktur


116

Organisasi Desa Purba Manalu dapat peneliti simpulkan bahwa pembagian

tugas dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dana desa dalam

pembangunan infrastruktur sudah terbentuk. Namun dalam pelaksanaan

tugasnya para pelaksana kebijakan di Desa Purba Manalu kurang

memahami apa-apa saja yang menjadi tugas dan fungsinya masing-

masing. Dan masih diperlukan perlunya koordinasi yang baik di lapangan

dengan para pelaksana pembangunan infrastruktur desa agar pembangunan

dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan dianggarkan.

Perlunya sinergi antara petugas lapangan dengan pelaku struktur

organisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan

pembangunan. Selain itu perlu diselengarakan pembinaan dan pembagian

tugas dengan lebih tertata lagi, tata kelola yang tepat guna untuk

mempermudah dan mempercepat pembangunan infrastruktur Desa Purba

Manalu.

3) Koordinasi Yang Dilakukan Oleh Para Pelaksana Implementasi Kebijakan

Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa

Terkait koordinasi Kepala Desa Purba Manalu Bapak Ganda Simatupang

mengatakan:

“Kita selalu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari

BPD, masyarakat yang hadir dan pihak terkait dalam penyusunan

rencana pembangunan desa hingga pelaksanaan pembangunan

infrastruktur desa di dalam musrenbangdes. Selama ini kita juga ikut

memberdayakan masyarakat, tapi memang partisipasi masyarakat gotong

royong secara sukarela dalam pembangunan ini masih kurang.”

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa koordinassi yang

dilaksanakan di Desa Purba Manalu telah dilaksanakan dengan berbagai

pihak mulai dari pihak BPD hingga pihak terkait yang menjalankan


117

pelaksanaan implementasi kebijakan dana desa. Terkait koordinasi dalam

pembangunan infrastruktur desa, Pemerintah Desa Purba Manalu

memberdayakan masyarakat dengan memberikan bayaran ataupun upah

sesuai dengan aggaran yang disediakan. Selanjutnya Bapak Sahala Purba

selaku Ketua BPD berpendapat:

“terkait penggunaan dana desa dan penyusunan angaran dana desa untuk

pembangunan infrastruktur desa sudah dilakukan koordinasi untuk

mengetahui kemajuan infrastruktur dan keuangan desa. Kalau masalah

penyelengaraan semua dikoordinasikan oleh Bapak Ades Purba selaku

penyelengara teknis urusan pembangunan”.

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa telah ada koordinasi terkait

penyelengaraan pembangunan infrasstruktur desa, dalam hal ini yang

melakukan koordinasi dilakukakan oleh pelaksana teknis urusan

pembangunan. Terkait penyelengaraan pembangunan telah dilakukan

pertangungjawaban terkait capain kemajuan pembangunan infrastruktur

dan juga penggunaan keuangan desa dalam hal ini dana desa. Bapak Ades

Purba selaku pelaksana teknis urusan pembangunan menyatakan:

“kita selalu melakukan koordinasi terutama di lapangan dalam

pelaksanaan pembangunan, dengan berkoordinasi kita akan dapat

mengetahui kelebihan dan kelemahan dari infrastruktur yang akan dan

sedang kita bangun. Kita melakukan koordinasi dengan berbagai pihak

termaksud lembaga-lembaga desa guna mengetahui hambatan dan

tantangan dalam pengimplementasian kebijakan dana desa untuk

pembangunan infrastruktur desa di lapangan.”

Dari pernyataan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa telah

dilaksanakan koordinasi pembangunan infrastruktur di lapangan.

Koordinasi telah dilakukan para pelaksana implementasi kebijakan dana

desa dalam upaya mewujudkan pembangunan infrastruktur yang sesuai

dengan yang direncanakan serta memiliki kualitas yang baik. Koordinasi


118

bertujuan untuk mengetahui dan meminimalisir hambatan dan kelemahan

pembangunan infrastruktur yang akan dan sedang dikerjakan.

4.4 Analisis Data

4.4.1 Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan

Infrastruktur

1) Penyusunan Rancangan Pembangunan Infrastruktur dan

Pengalokasian Anggaran Kebijakan Dana Desa

Penyusunan rancangan pembangunan infrastruktur merupakan proses yang

tidak dapat terpisahkan dari pengimplementasian kebijakan dana desa sesuai

dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Humbang

Hasundutan Nomor 5 Tahun 2018. Didalam peraturan-peraturan tersebut

dijelaskan bahwa dalam penyusunan rancangan pembangunan diawali dengan

penetapan RPJMDes. RPJMDes ini kemudian menjadi pedoman bagi desa

untuk menetapkan dokumen RKPDes yang menjadi rencana kerja pemerintah

desa selama satu tahun anggaran. Dokumen RKPDes ini menjadi acuan bagi

pemerintah desa dalam menetapkan APBDes yang memuat daftar kegiatan

dan pembiayaan pembangunan yang harus dilaksanakan desa dalam satu tahun

anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun

2018, penyusunan rancangan-rancangan ini dilaksanakan berdasarkan

kewenangan desa yang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui

musyawarah. Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan

unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah desa (Musrenbangdes)

untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan


119

kewenangan desa. Didalam musyawarah desa BPD, pemerintah desa, dan

unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah tersebut membahas dan

menyepakati penetapan penggunaan dana desa. Daftar kegiatan yang

disepakati untuk dibiayai dengan dana desa dijadikan dasar oleh BPD dan

Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan pemerintah desa melalui

peraturan desa.

Sesuai dengan data-data yang ditemukan oleh peneliti baik melalui

wawancara, pengolahan data dari dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes,

daftar hadir Musrenbangdes, peneliti menyimpulkan bahwa dalam penyusunan

rancangan pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu sudah dijalankan

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan

Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2018. Dimana setiap

penyusunan rancangan-rancangan tersebut Pemerintah Desa Purba Manalu

selalu melibatkan BPD dan masyarakat. Selain itu mekanisme dan tahapan

penysunan rancangan pembangunan tersebut sudah dijalankan sesuai dengan

ketentuan peraturan yang berlaku dengan menetapkan program-program

priotas pembangunan yang akan dilaksanakan desa.

Untuk pengalokasian dana desa di Desa Purba Manalu sesuai dengan hasil

wawancara dan pengolahan data dari APBDes, sudah sesuai dengan

Permendes PDTT tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan

Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2018. Didalam

peraturan-peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengalokasian dana desa

diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur sesuai kondisi desa.


120

Tabel 4.8

Pengalokasian Anggaran Dana Desa 2015-2019

Tahun Dana Desa dari APBN Pusat Anggaran Untuk Pembangunan

Fisik

2015 Rp269.481.944,- Rp247.350.700,-

2016 Rp604.779.000,- Rp458.750.700,-

2017 Rp767.440.000,- Rp893.850.600,-

2018 Rp658.836.000,- Rp552.018.900,-

2019 Rp731.704.000,- Rp481.859.400,-

Total Rp3.032.240.944,- Rp2.633.830.300,-

Sumber : Data olahan peneliti (2020)

2) Penyaluran, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran

Kebijakan Dana Desa

Sebuah kebijakan akan lebih cepat mencapai tujuan yang telah

ditetapkan apabila pencairan dana untuk pengimplementasian kebijakan

tersebut tepat waktu dan sesuai dengan dana yang dianggarkan. Dengan

adanya dana yang tepat waktu, maka program kegiatan dari sebuah kebijakan

tersebut akan cepat terealisasikan dan dapat memperkecil hambatan yang ada.

Dalam kebijakan dana desa ini, Desa Purba Manalu mendapatkan pencairan

dana sebanyak 3 (tiga) tahap setiap tahun sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pengalokasian,

Penyaluran, Penggunaan, Monitoring dan Evaluasi Dana Desa pada pasal 20

ayat 2 yang isinya sebagai berikut :

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga

bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);

b. Tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat

bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);

c. Tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Untuk syarat-syarat penyaluran dana desa dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah


121

(APBD), sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5

Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Prioritas

Penggunaaan Dana Desa Kabupaten Humbang Hasundutan pada pasal 12 ayat

4 (empat) adalah sebagai berikut :

Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagaimana dimaksud dalam ayat

1(satu) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana

Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Tahap I berupa :

1. Surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah telah

menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran

berjalan; dan

2. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian,penetapan dan

prioritas penggunaan Dana Desa.

b. Tahap II berupa :

1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran

sebelumnya; dan

2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana

Desa tahun anggaran sebelumnya.

c. Tahap III berupa :

1. Laporan realisasi penyaluran dana desa sampai dengan tahap II;

2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana

Desa sampai pada tahap II.

Untuk selanjutnya dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah

(RKUD) akan disalurkan Rekening Kas Desa (RKD) setelah setiap pemerintah

desa telah menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes dan laporan

realisasi penyerapan dan capaian output penggunaan dana desa. Hal ini seusai

dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan pada pasal 12 ayat 2 (dua)

yang isinya sebagai berikut :

Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke

Rekening Desa (RKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

setelah Bupati menerima dokumen persyaratan, dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;


122

b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana

Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa; dan

c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana

Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

Dari data yang didapatkan pada saat penelitian, selama periode

program dana desa ini Desa Purba Manalu sering terjadi keterlambatan

pencairan dana baik di tahap I, tahap II, maupun pada tahap III. Bahkan

beberapa kali terjadi pencairan dana tahap III dari rekening kabupaten ke

rekening desa di bulan Desember. Padahal keterlambatan pencairan dana pada

setiap tahap akan mempengaruhi pencairan dana ke tahap selanjutnya. Hal ini

akan mempengaruhi sebuah kebijakan dan realisasi sebuah rencana kerja yang

telah direncanakan dan ditargetkan sesuai jadwal kegiatan pembangunan yang

akan dilaksanakan.

Keterlambatan masuknya dana desa ke rekening desa disebabkan oleh

beberapa hal. Sesuai dengan data-data yang didapatkan dari Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Perempuan dan Anak

(DPMDP2A) Kabupaten Humbang Hasundutan selaku supervisor dan

pembina penggunaan dana desa, keterlambatan ini juga disebabkan oleh

kurang pahamnya Pemerintah Desa Purba Manalu tentang peraturan dalam

prosedur pemakaian dana desa dan dalam menyajikan Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) pemakaian dana desa. Dimana sering terjadi

penyajian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini akan menyebabkan laporan

capaian output dan realisasi anggaran terlambat dan akan memperlambat

pencairan dana desa untuk tahap berikutnya.


123

Selain hal diatas, keterlambatan pencairan dana desa sampai dengan ke

Rekening Kas Desa (RKD) juga disebabkan oleh prosedur penetapan APBDes

yang memakan waktu lama. APBDes merupakan salah satu syarat pencairan

dana pada tahap I. Terlambatnya penetapan APBDes ini disebabkan oleh

panjangnya prosedur yang harus dijalankan. Mulai dari penetapan awal dari

Pemerintah Desa Purba Manalu, sampai kepada proses eksaminasi di Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Dimana

penetapan APBDes setiap desa terlebih dahulu melewati proses eksaminasi

dan selanjutnya akan dibahas kembali dengan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kabupaten, untuk ditinjau kembali

kesesuaiannya dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Proses yang

panjang dan memakan waktu yang lama ini, menjadi salah satu penyebab

keterlambatan masuknya dana desa ke rekening desa.

Jadi dari hasil analisis data baik dari pengolahan data dari dokumen

pertanggungjawaban, buku rekening desa, dan wawancara dengan beberapa

informan, peneliti menyimpulkan bahwa penyaluran dana desa di Desa Purba

Manalu sudah berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Namun dalam penyaluran dana tersebut, kerap terjadi

keterlambatan masuknya dana ke Rekening Kas Desa (RKD) Purba Manalu.

Sesuai dengan hasil pengolahan data dari dokumentasi dan wawancara

dengan berbagai informan, untuk pelaporan penggunaan anggaran sudah

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Purba Manalu berupa Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) tiap tahap penggunaan dana. Namun dalam penyampaian


124

laporan tersebut ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan

Perempuan dan Anak (DPMD2A) sering terjadi keterlambatan karena

Pemerintah Desa Purba Manalu mengalami kendala dalam menyusun Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) yang disebabkan oleh keterlambatan pencairan

dana dan kekurangan sumber daya manusia dalam hal ini kuantitas dan

kemampuan perangkat desa.

Sesuai dengan hasil observasi, wawancara dengan berbagai informan

dan pengolahan data dari APBDes dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ),

untuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Purba Manalu tidak

ditemukan masalah yang berarti. Pertanggungjawaban dalam bentuk dokumen

maupun fisik pembangunan yang telah dilaksanakan tetap berpedoman pada

ketentuan yang berlaku. Hanya saja dalam penyusunan dan pembuatan Surat

Pertanggungjawaban (SPJ), Pemerintah Desa Purba Manalu sering kali

terlambat dalam menyusun dokumen tersebut yang disebabkan oleh

pengerjaan pembangunan yang sering kali bergeser dari waktu yang sudah

ditetapkan karena keterlambatan pencairan dana desa. Selain itu Pemerintah

Desa Purba Manalu kekurangan tenaga manusia dan sarana pendukung dalam

pembuatan Surat Pertanggungjawaban serta kurang paham tentang ketentuan

peraturan yang menjadi pedoman dalam pembuatan Surat

Pertanggungjawaban (SPJ). Tapi secara umum, peneliti menyimpulkan

pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu dapat

dipertanggungjawabkan. Hal ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.


125

3) Pencapaian Anggaran Kebijakan Dana Desa

Pencapaian Desa Purba Manalu dalam pembangunan infrastruktur desa

dinilai cukup baik, karena telah berpedoman pada prioritas kebutuhan dari

masyarakat desa yang mencakup pada bidang ketahanan pangan, kesehatan,

pendidikan, sosial, ekonomi dan pelestarian lingkungan. Berbagai

pembangunan infrastruktur telah berhasil dibangun sejak tahun 2015 hingga

2019. Adapun peningkatan pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu

terdapat pada sektor pembangunan sektor infrastruktur terutama sektor

infrastruktur untuk pertanian.

Pada tahun 2015 diantaranya pembangunan jalan usaha tani,

pembangunan tembok penahan tanah (TPT) dan rabat beton. Pada tahun 2016

beberapa infrastruktur berhasil dibangun dan dibenahi diantaranya pembukaan

jalan usaha tani, pembukaan jalan dari Dusun Toga Sunggu menuju Dusun

Lumban Suksuk, pembangunan saluran irigasi, pembangunan tembok penahan

tanah (TPT), rehab lantai jembatan jalan usaha tani dan pembangunan saluran

air dan box culvert. Pada 2017 pembangunan infrastruktur yang berhasil

dilakukan diantaranya adalah pembangunan irigasi, pembangunan TPT,

pembukaan jalan pertanian, pembukaan jalan usaha tani (JUT) disejumlah

titik. Pada tahun 2018 sejumlah infrastruktur berhasil dibangun dan dan

dibenahi diantaranya adalah lanjutan pembangunan irigasi Sipege-pege,

perkerasan Jalan Tobing, pembangunan rabat beton, pembangunan Tembok

Penahan Tanah (TPT), pembangunan/rehab kantor desa, perkerasan jalan

usaha tani di Sosor Pargumis, pembukaan jalan usaha tani, pembangunan

MCK Pancur 1 unit. Hasil pembangunan infrastruktur di tahun 2019 di


126

antaranya adalah pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), pembangunan

MCK di Lumban raja 1 Unit, pembangunan drainase, pembukaan jalan dan

jembatan Aek Toras – Landit, dan pembukaan jalan perkampungan Lumban

Suksuk. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa implementasi kebijakan dana

desa telah berhasil melalui proses dan pencapaian tujuan akhir, yaitu

tercapainya tujuan yang direncanakan yang tertuang dalam rencana

pembangunan desa.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Lester dan Stewart

dalam Badjuri dan Yuwono (2002) yang menyatakan bahwa implementasi

sebagai suatu proses dan suatu hasil keberhasilan dari implementasi yang

diukur dan dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir, yaitu tercapai atau

tidaknya tujuan yang diinginkan.

Tabel 4.9

Pembangunan Yang Belum Terealisasi Berdasarkan RPJMDes

2015-2020

No RPJMDesa

1 Pengaspalan jalan Gereja Siloam menuju Siporngis

2 Pengaspalan jalan menuju Lumban Situmorang

3 Pembangunan gedung PAUD

4 Pembangunan Balai Desa

Sumber: Olahan Peneliti 2020

Tabel 4.6 terlihat bahwa beberapa pembangunan yang menjadi

prioritas belum terealisasikan hingga saat ini. Berdasarkan temuan ini di

lapangan, menunjukkan bahwa desa memprioritaskan pembangunan

infrastruktur yang tertuang dalam RKPDesa dan APBDes dengan tetap

mengacu kepada RPJMDes. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan

bagaimana kemampuan implementasi kebijakan dana desa, pada tabel 1.2

(Program Dan Kegiatan Indikatif Infrastruktur Desa Purba Manalu) telah


127

disajikan rencana pembangunan infrastruktur desa untuk periode 2015-2020

yang tertuang dalam RPJMDes, begitu juga dengan RKPDes yang seluruh

sumber dananya berasal dari dana desa sesuai dengan tabel 1.1, tabel 4.4 dan

tabel 4.5 untuk masing-masing periode dana desa.

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan dana desa dalam

pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu berbagai tahapan telah

diberlakukan. Dimulai dari penyusunan rancangan kegiatan pembangunan

infrastruktur, dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur hingga

partisipasi swadaya masyarakat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur.

Seluruh sumber dana kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu

bersumber dari dana desa dan pembangunan dilakukan dengan memberdayakan

masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang ada pada Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa

Purba Manalu untuk tahun 2015 hingga tahun 2019 sebagai berikut:

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup

manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa

diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:

a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana

dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan;

b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana san prasarana

pendidikan, social dan kebudayaan;

c. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan

pemeliharaan sarana produksi dan distribusi; dan/atau


128

d. Pembangunan dan pengembangan sarana-sarana energy terbarukan serta

kegiatan pelestarian lingkunagan hidup.

Dari pemaparan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pencapaian tujuan

kebijakan dana desa pada bidang pembangunan infrastruktur dinilai cukup baik,

karena sudah memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat desa dan tetap

berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan dana desa. Mengenai peningkatan

pembangunan infrastruktur Desa Purba Manalu diharapkan ada peningkatan dari

sektor lain selain sektor pembangunan prasarana jalan, irigasi dan lainnya. Mulai

merealisasikan pengaspalan jalan Gereja Siloam menuju Siporngis, pengaspalan

jalan menuju Lumban Situmorang, pembangunan gedung PAUD, dan

pembangunan Balai Desa.

4.4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana

Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Purba Manalu

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana

desa dalam pembangunan infrastruktur sesuai dengan Edward III dipengaruhi oleh

empat variabel, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi (sikap), (4)

struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut berhubungan satu sama lain dalam

implementasi kebijakan dana desa, begitu juga implementasi kebijakan dana desa

di Desa Purba Manalu sebagai berikut:

1) Komunikasi

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan

adalah komunikasi. Edward III (2005) menyatakan bahwa dalam faktor

komunikasi terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu transmisi,

clearity, dan consistency. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa


129

faktor pendukung dan penghambat terkait hubungan komunikasi dengan

implementasi kebijakan dana desa.

Beberapa faktor pendukung tersebut diantaranya:

a. Adanya transmisi dalam bentuk sosialisasi yang rutin dilaksanakan oleh

pemerintah desa, baik pada saat Musrenbangdes maupun pada saat

penyusunan RKPDes (opurtunity/pelung).

b. Kejelasan informasi (clearity) dari pembuat kebijakan ke pelaksana

kebijakan berjalan baik (strength/kekuatan).

c. Konsistensi (consistency) dalam penyampaian informasi ataupun perintah,

tidak terdapat informasi atau perintah yang bertentangan

(strength/kekuatan).

Faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah faktor penerima pesan

dalam hal ini masyarakat. Informasi yang berkembang ditengah-tengah

masyarakat akan dengan mudah mempengaruhi sikap dan dukungan

masyarakat terhadap pemerintah desa. Hal tersebut juga dipengaruhi dan

didukung oleh keengganan masyarakat dalam menghadiri rapat dan

musyawarah penyusunan rencana kerja pemerintahan desa dan sosialisasi

desa. Masyarakat yang hadir dalam sosialisasi pembangunan desa baik

Musrenbangdes dan penyusunan rencana pembangunan desa cenderung

hanya sedikit, ini terlihat pada daftar hadir musyawarah penyusunan RKP

Desa yang hanya dihadiri beberapa masyarakat dan hanya diikuti oleh

perangkat desa, dan lembaga swadaya masyarakat serta lembaga lainnya.

Padahal pada kesempatan inilah pemerintahan desa berkesempatan


130

melakukan sosialisasi pengunaan dana desa untuk pembangunan

infrastruktur (weaknes/kelemahan).

Terkait hal tersebut, informasi yang diterima masyarakat tidaklah

informasi langsung dari pemerintahan desa, melainkan yang berkembang

ditengah-tengah masyarakat. Pengetahuan masyarakat yang minim

ditambah dengan kurangnya informasi yang tepat, mengakibatkan

masyarakat berasumsi secara pribadi dan secara logikanya masing-masing

tanpa mengetahui tujuan dana desa ditujukan untuk apa saja dalam

penyelengaraan pemerintahan desa. Kekurangan informasi yang diterima

oleh sebahagian masyarakat mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat

baik dalam penyusunan dan gotong royong pembangunan menjadi rendah

juga (threat/ancaman).

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal terpenting dalam implementasi suatu kebijakan.

Van Meter dan Van Horn dalam Widodo (1974) menyatakan bahwa sumber

daya kebijakan (policy resources) tidak kalah penting dengan komunikasi.

Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk

melancarkan administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini

terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan

implementasi suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif

lain dalam implementasi kebijakan, adalah penyebab utama kegagalan

implementasi kebijakan.


131

Dari hasil penelitian dalam hubungan sumber daya dengan implementasi

kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur, terdapat beberapa

faktor pendukung dan penghambat.

Faktor pendukung tersebut diantaranya adalah:

a. Kemampuan para pelaksana pembangunan (Stakeholder) dalam

memberdayakan masyarakat setempat dalam pelaksanaan implementasi

pembangunan infrastruktur desa (streght/kekuatan).

b. Sumber dana pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana desa.

(opportunity/peluang).

c. Ketersediaan kelengkapan sarana kendaraan dinas operasional dalam

mendukung kebijakan dana desa (opportunity/peluang).

Faktor penghambat percepatan pembangunan infrastruktur di Desa Purba

Manalu adalah tingkat kemampuan para pelaksana kebijakan/perangkat desa

masih rendah dalam hal mengelola dana desa dengan berpedoman pada

ketentuan peraturan yang berlaku, kurangnya kemampuan perangkat desa

dalam menggunakan perangkat komputer (weaknes/kelemahan). Selain itu

dana untuk pembangunan infrastruktur desa 100% mengandalkan dana desa,

pencairan dana desa yang cenderung masih sering terlambat dan belum lagi

pencairan dana desa dilakukan 3 (tiga) tahap pencairan (threat/ancaman). Hal

ini mengakibatkan keterlambatan pembangunan infrastruktur dikarenakan

desa tidak memiliki sumber dana sendiri yaitu pendapatan asli desa, ditambah

kemampuan perangkat desa dalam menyusun laporan tahunan karena

keterbatasan SDM dan saran pendukung perangkat desa (weaknes/kelemahan).

Ketersediaan laptop/komputer yang pendukung dalam menyusun dokumen


132

RKPDes dan APBDes ataupun laporan lain yang masih minim dan

permasalahan pembebasan lahan menjadi salah satu faktor yang mempersulit

percepatan pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu

(threat/ancaman).

3) Disposisi atau Sikap

Sikap merupakan tindakan yang dilakukan dalam pembuatan kebijakan dalam

mengimplementasikan suatu rencana. Subarsono (2005:92) menyatakan

disposisi adalah sikap dari pelaksanaan kebijakan dengan mengetahui apa

yang harus dilakukan dan kemampuan melaksanakan kebijakan agar tidak bias

dengan tujuan kebijakan. Selain itu peran penting sikap pelaksana dalam suatu

kebijakan disampaikan juga oleh Hessel dan Tangkilisan (2003:90) yaitu jika

para implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka

dimungkinkan bagi implementor untuk melakukan sebagaimana yang

dimaksud para pembuat keputusan. Namun ketika sikap atau persepektif

implementor ini berbeda dari para pembuat keputusan, proses

mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi secara pasti lebih sulit.

Adalah sangat penting bagi stakeholer mengetahui apa yang harus dilakukan

dan kemampuan melaksanakan sebuah kebijakan yang harus sejalan dengan

para implementor, sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Dalam kaitannya

dengan implementasi kebijkan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di

Desa Purba Manalu diperoleh beberapa faktor pendukung dan faktor

penghambat disposisi atau sikap.

Faktor-faktor pendukung tersebut diantaranya adalah:


133

a. Persepsi para pelaksana kebijakan yang selalu mendukung kebijakan dana

desa dalam membangun infastruktur desa (opportunity/peluang)

b. Respon positif para pelaksana kegiatan dana desa terkait adanya kebijakan

ini unutk pembangunan infrastruktur desa (opportunity/peluang).

c. Adanya tindakan atau pengambilan langkah-langah kongkrit penggunaan

dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa, yang berpedoman

dengan peraturan desa, bupati dan undang-undang dan menjalankan

rencana pembangunan desa yang disusun dalam RPJMDesa dan RKPDesa

(strength/kekuatan).

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam sikap pelaksana adalah

respon terkait keterlambatan pencairan dana desa, penyusunan rencana

pembangunan desa yang cenderung bertele-tele yang memakan waktu

lama, sehingga menimbulkan respon negatif dari para pelaksana

implementasi kebijakan dana desa yang berakibat terjadinya keterlambatan

dalam pembangunan infrastruktur desa (weakness/kelemahan).

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang

menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Robin (2001:166)

birokrasi dicirikan oleh tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai

lewat spesialisasi, aturan dan pengaturan yang sangat formal, tugas-tugas yang

dikelompokkan dalam kementerian-kementerian fungsional, wewenang

terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengembalian keputusan yang

mengikuti rantai komando. Bahwa birokrasi memiliki komando yaitu

pimpinan dan pimpinan berhak penuh menentukan siapa yang menjadi


134

pengurus dalam susunan struktur organisasi yang dibawahinya dan keputusan

berasal dari komando.

Pengimplementasian suatu kebijakan sangat memerlukan dukungan dan

sinergi dari seluruh fungsional struktur organisasi. Berbagai kebijakan yang

telah disepakati dan ditetapkan kepala desa dalam implementasi kebijakan

dana desa dalam pembanguna infrastruktur desa tidak akan dapat berjalan

sesuai yang direncanakan apabila tidak ada koordinasi dari seluruh struktur

organisasi. Kebijakan yang baik dan terkonsep belum tentu berhasil sesuai

tujuan sekalipun sumber daya yang dimiliki memadai. Perlunya koordinasi,

dukungan dan kerja sama antara susunan struktur organisasi untuk bersinergi

dalam mengimplementasikan kebijak dan rencana desa.

Dari hasil penelitian dalam hubungan struktur organisasi dengan pelaksanaan

implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa,

terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat.

Faktor pendukung adalah:

a. Telah terbentuknya struktur organisasi, susunan fungsional yang disusun

berdasarkan peraturan dan ketetapan yang berlaku serta disahkan melalui

SK Kepala Desa (strength/kekuatan).

b. Koordinasi yang dilakukan oleh para pelaksana implementasi kebijakan di

mana Kepala Desa selaku penaggungjawab kegiatan, Sekretaris Desa

selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan kepala desa membawahi

langsung Pelaksana Teknis Urusan Pemerintahan, Pelaksana Teknis

Urusan Pembangunan, Pelaksana Teknis Urusan Kemasyarakatan dan

Unsur Kewilayahan/ Kepala Dusun (opportunity/peluang).


135

Sedangkan faktor penghambat adalah sumber daya yang belum memadai,

tidak sesuai dengan kebutuhan kualifikasi misalnya dibidang perencanaan

pembangunan wilayah dan tata ruang desa (weakness/kelemahan). Serta

Pemerintah Desa Purba Manalu, kurang memahami tugas dan fungsi

masing-masing yang harus dilaksanakannya (threat/ancaman).


137

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada

bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan

Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Purba Manalu Kecamatan

Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan sudah berjalan dari tahun 2015

dan telah terlaksana dengan cukup baik sampai kepada pencapaian hasil kebijakan

ini. Hal ini dapat dilihat dari berdasarkan analisis 4 (empat) indikator

implementasi kebijakan publik Edward III diantaranya:

1. Pada proses komunikasi di dalam penelitian ini proses penyampaian

informasi sudah dilaksanakan dari pihak kabupaten ke pihak Pemerintah

Desa Purba Manalu sudah cukup jelas. Namun belum sampai kepada

kepada seluruh masyarakat desa sebab hanya beberapa saja yang

menghadiri Musrebangdes, padahal di dalam forum Musrenbangdes ini

adalah waktunya Pemerintah Desa Purba Manalu menyampaikan

informasi terkait implementasi kebijakan dana desa ini. Untuk kejelasan

informasi dan konsistensi sudah baik karena tidak terdapat

informasi/perintah yang bertentangan.

2. Sumber daya pada Pemerintah Desa Purba Manalu masih menjadi

permasalahan namun tidak membuat pengimplementasian kebijakan ini

menjadi terhenti tapi tetap berjalan sampai kepada pencapaian hasilnya.

Kekurangan sumber daya manusia pelaksana kebijakan baik dari segi


138

jumlah dan kemampuan aparat desa dalam memahami pedoman teknis dan

peraturan pengelolaan dana desa ini serta kurangnya keahlian perangkat

desa mengenai komputer/laptop sedangkan dalam pembuat

pertanggungjawaban haruslah menggunakan komputer/laptop sebagai

media. Selain itu Pemerintah Desa Purba Manalu kekurangan sarana yang

menjadi pendukung pengimplementasian kebijakan ini seperti laptop dan

printer serta terjadi permasalahan dalam pembebasan lahan.

3. Disposisi/sikap para pelaksana sudah baik dan merespon positif kebijakan

dana desa ini dan sudah merumuskan langkah-langkah kongkrit dalam

mengimplementasikan kebijakan ini.

4. Struktur birokrasi yang memiliki aspek pembagian tugas/kewenangan

sudah ditetapkan menjadi pedoman bagi aparat desa, struktur birokasi juga

sudah ditetapkan, dan koordinasi antar unit organisasi sudah berjalan baik.

Namun dalam pelaksanaan kebijakan ini perangkat desa kurang

memahami terhadap tupoksinya masing-masing.

Penyusunan rancangan pembangunan pembangunan infrastruktur di Desa

Purba Manalu sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang

berlaku, dimana penyusunanannya selalu melibatkan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) dan tetap mengundang masyarakat untuk merumuskan dan

menetapkan program-program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan

desa. Untuk pengalokasian dana desa di Desa Purba Manalu sudah sesuai dengan

Permendes PDTT dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan yang

mengamanatkan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan

infrastruktur sesuai dengan kondisi desa.


139

Penyaluran dana desa di Desa Purba Manalu masih sering mengalami

keterlambatan. Yang menyebakan keterlambatan penyaluran dana desa ini

disebabkan oleh keterlambatan Pemerintah Desa Purba Manalu dalam penyusunan

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

(LRA) yang menjadi beberapa syarat agar supaya dana desa tersalurkan sampai ke

rekening desa. Disamping itu keterlambatan penyaluran dana desa juga

disebabkan oleh prosedur-prosedur yang memakan banyak waktu dalam

menetapkan RKPDes dan APBDes.

Pencapaian kebijakan dana desa di Desa Purba Manalu dinilai baik karena

sudah memenuhi kebutuhan prioritas dari masyarakat Desa Purba Manalu dan

juga sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Mengenai peningkatan

pembangunan infrastruktur Desa Purba Manalu diharapkan ada peningkatan dari

sektor lain selain sektor pembangunan prasarana jalan, irigasi dan lainnya. Mulai

merealisasikan pengaspalan jalan Gereja Siloam menuju Siporngis, pengaspalan

jalan menuju Lumban Situmorang, pembangunan gedung PAUD, dan

pembangunan Balai Desa.

Gotong royong masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa tidak

ditemukan dalam pembangunan infrastruktur di desa Purba Manalu. Meskipun

demikian pemerintah desa memberdayakan masyarakat desa dalam melaksanakan

pembangunan infrastruktur desa, yang artinya dana desa harus dianggarkan untuk

membayar biaya untuk menggaji masyarakat yang diberdayakan. Padahal

semboyan pembangunan desa adalah gotong royong, dan hal ini masih kurang

diterapkan di Desa Purba Manalu.


140

Secara umum berdasarkan teoritis faktor pendukung dan faktor

penghambat implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur

di Desa Purba Manalu dipengaruhi oleh oleh 4 (empat) variabel, yaitu

komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan keorganisasian birokrasi.

Secara khusus faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan

dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu dipengaruhi

oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1) Faktor yang mendukung komunikasi: (1) Adanya transmisi dalam bentuk

sosialisasi yang rutin dilaksanakan oleh pemerintahan desa, baik pada saat

Musrenbangdes maupun pada saat penyusunan rencana pembangunan desa

(opurtunity/peluang). (2) Kejelasan informasi (clearity) dari pembuat

kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan baik (strength/kekuatan). (3)

konsistensi (consistency) dalam penyampaian informasi ataupun perintah,

tidak terdapat informasi atau perintah yang bertentangan (strength/kekuatan).

Faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah faktor penerima pesan dalam

hal ini masyarakat. Masyarakat yang hadir dalam sosialisasi pembangunan

desa baik Musrenbangdes dan penyusunan rencana pembangunan desa

cenderung hanya sedikit, padahal pada kesempatan inilah pemerintahan desa

berkesempatan melakukan sosialisasi pengunaan dana desa untuk

pembangunan infrastruktur (weaknes/Kelemahan). Terkait hal ini, kurangnya

informasi yang diterima masyarakat mengakibatkan partisipasi masyarakat

baik dalam penyusunan rancangan pembangunan dan pengawasan dana desa

ini menjadi minim (threat/ancaman).


141

2) Faktor sumber daya didukung oleh: (1) Kemampuan para pelaksana

pembangunan (Stakeholder) dalam memberdayakan masyarakat setempat

dalam pelaksanaan implementasi pembangunan infrastruktur desa

(streght/kekuatan). (2) Sumber dana pembangunan infrastruktur yang

bersumber dari dana desa. (opportunity/peluang). (3) Ketersediaan

kelengkapan sarana kendaraan dinas operasional dalam mendukung kebijakan

dana desa (opportunity/peluang).

Penghambat faktor sumber daya adalah: (1) Rendahnya kemampuan para

pelaksana/perangkat desa dalam mengelola dana desa dengan berpedoman

pada ketentuan peraturan yang berlaku, kurangnya kemampuan/keahlian

perangkat desa dalam menggunakan komputer/laptop dan kurangnya tenaga

(weaknes/kelemahan). (2) Pembangunan infrastruktur desa 100%

mengandalkan dana desa, pencairan dana desa yang cenderung masih sering

terlambat dan belum lagi pencairan dana desa dilakukan 3 (tiga) tahap

pencairan (threat/ancaman). (3) Keterlambatan pembangunan infrastruktur

dikarenakan desa tidak memiliki sumber dana sendiri yaitu pendapatan asli

desa (weaknes/kelemahan). (4) Kurangnya sarana pendukung dalam membuat

dokumen atau laporan pengelolaan dana desa seperti laptop dan komputer,

serta permasalahan pembebasan lahan menjadi salah satu faktor yang

mempersulit percepatan pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu

(threat/ancaman).

3) Faktor yang mendukung disposisi atau sikap adalah: (1) Persepsi para

pelaksana kebijakan yang selalu mendukung kebijakan dana desa dalam

membangun infastruktur desa (opportunity/peluang). (2) Respon positif para


142

pelaksana kegiatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa

(opportunity/peluang). (3) Adanya tindakan atau pengambilan langkah-langah

kongkrit penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa, yang

berpedoman dengan peraturan desa, bupati dan undang-undang dan

menjalankan rencana pembangunan desa yang disusun dalam RPJMDesa dan

RKPDesa (strength/kekuatan).

Penghambat faktor disposisi atau sikap adalah respon terkait keterlambatan

pencairan dana desa, penyusunan rencana pembangunan desa yang cenderung

bertele-tele yang memakan waktu lama, sehingga kadang menimbulkan respon

negatif dari para pelaksana implementasi kebijakan dana desa yang

mengakibatkan keterlambatan pembangunan infrastruktur desa

(weakness/kelemahan).

4) Faktor pendukung keorganisasian birokrasi adalah: (1) Telah terbentuknya

struktur organisasi, susunan fungsional yang disusun berdasarkan peraturan

dan ketetapan yang berlaku serta disahkan melalui SK Kepala Desa

(strength/kekuatan). (2) Koordinasi yang dilakukan oleh para pelaksana

implementasi kebijakan dimana Kepala Desa selaku penagungjawab kegiatan,

Sekretaris Desa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Kepala Desa

membawahi langsung Pelaksana Teknis Urusan Pemerintahan, Pelaksana

Teknis Urusan Pembangunan, Pelaksana Teknis Urusan Kemasyarakatan dan

Unsur Kewilayahan/ Kepala Dusun (opportunity/peluang).

Penghambat faktor keorganisasian birokrasi adalah : (1) Sumber daya yang

belum memadai, tidak sesuai dengan kebutuhan kualifikasi misalnya seperti

tenaga profesional dibidang perencanaan pembangunan wilayah dan tata ruang


143

desa, sehingga desa memiliki kualitas pembangunan yang berkualitas dan

tertata (weakness/kelemahan). (2) Serta pelaksana kebijakan dalam hal ini

perangkat desa kurang memahami tupoksi masing-masing (threat/ancaman).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka

beberapa saran peneliti terkait Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam

Pembangunan Infrastruktur di Desa Purba Manalu Kecamatan Doloksanggul

Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Camat

Doloksanggul dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan

Perempuan dan Anak (DPMDP2A) Kabupaten Humbang Hasundutan setiap

tahunnya menyelenggarakan Pembimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan

dana desa bagi semua aparat pemerintah desa yang ada di Kabupaten

Humbang Hasundutan untuk menambah kemampuan para pelaksana kebijakan

dana desa dalam mengelola dana desa dengan berpedoman kepada ketentuan

peraturan yang berlaku.

2. Mensosialisasikan kebijakan dana desa, perencanaan pembangunan desa dan

tujuan dana desa kepada masyarakat lewat media seperti poster ataupun

spanduk agar tidak terjadi lagi salah persepsi di tengah masyarakat dan lebih

meningkatkan peran masyarakat dalam pengimplementasian kebijakan ini baik

di perumusan rancangan pembangunan dan pengawasan.

3. Diharapkan sebagian dana desa mulai dirumuskan untuk pembangunan Badan

Usaha Milik Desa, dengan memberdayakan masyarakat desa, tenaga terdidik

dan terampil. Sehingga Desa Purba Manalu memiliki pendapatan asli desa


144

yang dapat membantu keuangan desa dalam pembiyaan pembangunan

infrastruktur desa di masa-masa yang akan datang.


145

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan. 2008. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi,

Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.

Badjuri, A. K. dan Yunowo T. 2002. Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi.

Semarang: Universitas Diponogoro.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2018. Rincian Alokasi Dana Desa

TA. 2016,2017,2018. http://www.djpk.kemenkeu.go.id. Diakses pada

tanggal 25 Februari 2019. Pukul 19.52 WIB.

Efendi, Sofian dan Tukiran .2012. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.

Fadhilah, Putra. 2015. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik dan Ruang

Partisipasi dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Hessel dan Tangkilisan, N.S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi

Pikiran George Edward. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan

Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

Islamy, Irfan. 2013. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta:

Bumi Aksara.

Indiahono,Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik : Berbasis Dynamic Policy

Analysis. Yogyakarta: Grava Media.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Desa Ponggok, Bukti

Keberhasilan Dana Desa. https://kemenkeu.go.id. Diakses pada tanggal

17 Juni 2019. Pukul 12.30 WIB.

Kompas. 2019. Dana Desa untuk Infrastruktur Buat Pendapatan Petani

Meningkat. https://money.kompas.com. Diakses pada tanggal 17 Juni

2019. Pukul 12.50 WIB.

Kuncoro. 2010. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga.

Listiyani Rini, dkk. 2016. Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana

Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan

Kabupaten Magelang. Jurnal Adinegara Volume 5 Nomor 7.

Listiyawati. 2017. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sioyong

Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Jurnal Katalogis, ISSN:

2302-2019 Volume 5 Nomor 4.


http://www.djpk.kemenkeu.go.id/

https://kemenkeu.go.id./

https://money.kompas.com./

146

Moleong, Lexy, J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).

Bandung: Remaja Rodakarya.

Mulyana. 2003. Design Penelitian Sosial. Jakarta: Gramedia

Nugroho,Riant. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang :

Model-Model Perumusan,Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT.Alex

Media Komputindo.

Nurman. 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

Bersymber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana

Desa Tahun 2018.

Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Riskasari. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongki

Lengkese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Jurnal Office, ISSN

: 2460-0067 Volume 2 Nomor 2.

Robbin, S.P. 2001. Perilaku Organisasi. Terjemahan : Hadyana Pudjaatmaja.

Jakarta: PT. PrenhalIndo.

Rohmah Kulia Tatik, dkk. 2016. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo

Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Publika Jurnal Ilmu

Administrasi Negara, ISSN : 2354-600x Volume 4 Nomor 7.

Ramly, Ar Royyan, dkk. 2017. Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam

Pengelolaan Dan Peningkatan Potensi Desa (Studi Kasus Kec. Kuala

Kabupaten Nagan Raya. Jurnal Seminar Nasional II USM 2017. Vol. 1.

Safrina, Dian. 2009. Post Modernisme dalam Pengembangan Wacana Formulasi

Kebijakan. Yogyakarta: UGM-Press

Santoso, Purwo, dkk. 2014. Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik.

Yogyakarta: Fisipol UGM

Santoso, Amir. 2014. Analisa Kebijakan Publik : Suatu Pengantar. Jakarta:

Gramedia.


147

Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama

Sofiyanto Moh,dkk. 2016. Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan

Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten

Sampang. Jurnal Ilmiah Riset Manajemen.

Solichin, Abdul Wahab. 2002. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara.

Jakarta: Rineka Cipta.

Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tangkumahat Feiby Vencentia, dkk. 2017. Dampak Program Dana Desa

Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan

Pineleng Kabupaten Minahasa. Ejournal Agri-SosioEkonomi Unsrat,

ISSN 1907-4298 Volume 13 Nomor 2A : 335-342.

Tempati Riko. 2017. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam

Pembangunan di Desa Tengku Dacing Kecamatan Tana Lia Kabupaten

Tana Tidung. Jurnal Ilmu Pemerintahan, ISSN :1435-1446 Volume 5

Nomor 4.

Todaro, Michael. 2001. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta:

Erlangga

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wibawa, Samudra. 1994. Kebijakan Publik, Proses dan Analisis. Jakarta:

Intermedia.

Wibawa, dkk. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua.

Yogyakarta: UGM-Press

Widodo. 1974. Pengukuran Kerja. Yogyakarta: Balai Universitas Gajah Mada.

Widodo.2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2005. Mengembangkan Riset Strategic Implementasi Kebijakan

Publik Persepektif Good Governance. Malang: Patner Consulting.


148

Lampiran 1

Daftar Informan Penelitian

No. Nama Status

1. Ganda Simatupang Kepala Desa

2. Pardomuan Manullang Camat Doloksanggul

3. Golden Seven Purba Sekretarus Desa

4. Berson Purba P.T.L Urusan Pemerintahan

5. Ades Purba P.T.L Urusan Pembangunan

6. Depri Simatupang P.T.L Urusan Kemasyarakatan

7. Rudi Rosari Simamora Kepala Dusun I

8. Parulian Purba Kepala Dusun II

9. Adventus Simatupang Kepala Dusun III

10. Sahala Purba Ketua BPD

11. Pardomuan Manullang Camat Doloksanggul

12. Robin Pangaribuan Supervisor pada Dinas PMDP2A

13. Maruap Manalu Wakil Ketua BPD

14. Dimpos Purba Ketua LPM


149

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

Pemerintah Desa Purba Manalu

1. Apakah dana desa di Desa Purba Manalu selalu menerima Dana Desa yang

berasal dari Pemerintah Pusat ?

2. Kapan Desa Purba Manalu mulai menerima dana tersebut ?

3. Bagaimana Bapak mengatur dan mengelola penggunaan dana tersebut ?

4. Apa yang menjadi acuan/pedoman Bapak dalam mengunakan dana

tersebut ?

5. Bagaimana prosedur Bapak dalam menetapkan RPJMDes dan RPKPDes

yang merupakan salah satu acuan bagi pembangunan desa ?

6. Dana Desa yang sudah diterima selama ini dikelola untuk apa ?

7. Mengapa dana tersebut dikelola untuk kegiatan tersebut ?

8. Apakah masyarakat dilibatkan di dalam pengelolaan dana desa khususnya

dalam pembangunan infrastruktur ?

9. Bagaimana keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan dana desa dalam

pembangunan infrastruktur ?

10. Apakah masyarakat mau secara sukarela membantu di dalam pelaksanaan

pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu ?

11. Siapa saja yang bertanggungjawab di dalam pengelolaan dana desa di

Desa Purba Manalu ?

12. Apa saja pembangunan infrastruktur desa purba manalu yang sudah

terbangun selama adanya kebijakan dana desa ini ?

13. Bagaimana komunikasi Bapak dengan masyarakat tentang pengelolaan

dana desa ini di Desa Purba Manalu ?

14. Apakah ada informasi/perintah yang bertentangan di dalam pengelolaan

dana desa selama ini ?

15. Bagaimana kondisi sumber daya baik itu Sumber daya manusia (SDM),

Sumber daya anggaran, dan sumber daya pendukung Desa Purba Manalu

untuk mengimplementasikan kebijakan dana desa ini dalam pembangunan

infrastruktur ?


150

16. Bagaimana respon dan harapan bapak tentang keberadaan kebijakan dana

desa ini ?

17. Apa tindakan/langkah-langkah kongkrit yang sudah dilakukan di dalam

pengimplementasian kebijakan dana desa ini dalam pembangunan

infrastruktur Desa Purba Manalu ?

18. Bagaimana keadaan struktur birokrasi dan pembagian tugas terkait

pengimplementasian kebijakan dana desa dalam pembangunan

infrastruktur di Desa Purba Manalu ?

19. Apa saja yang menjadi permasalahan pengimplementasian kebijakan dana

desa ini dalam pembangunan infrastruktur di desa purba manalu selama

ini?

20. Mengapa hal tersebut bisa terjadi ?


desa ini dalam pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu selama

ini?

22. Menurut Bapak, mengapa hal tersebut bisa terjadi ?

23. Apa saja faktor-faktor yang mendukung Pemerintah Desa Purba Manalu

terkait pengimplementasian kebijakan dana desa dalam pembangunan

infrastruktur ?

BPD, LPM dan Camat Doloksanggul

1. Apa selama ini pengelolaan dana desa di Desa Purba Manalu selalu

melibatkan BPD ?

2. Bagaimana peran BPD didalam pengelolaan dana tersebut ?

3. Apakah masyarakat dilibatkan di dalam pengelolaan dana desa khususnya

dalam pembangunan infrastruktur ?

4. Bagaimana keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan dana desa dalam

pembangunan infrastruktur ?

5. Apakah masyarakat mau secara sukarela membantu di dalam pelaksanaan

pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu ?

6. Siapa saja yang bertanggungjawab di dalam pengelolaan dana desa di

Desa Purba Manalu ?


151

7. Apa saja pembangunan infrastruktur yang sudah terealisasi selama adanya

kebijakan dana desa ini ?

8. Bagaimana respon dan harapan bapak tentang keberadaan kebijakan dana

desa ini ?


desa ini dalam pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu ?

10. Menurut Bapak, mengapa hal tersebut bisa terjadi ?

11. Apa saja faktor-faktor yang mendukung Pemerintah Desa Purba Manalu

terkait pengimplementasian kebijakan dana desa dalam pembangunan

infrastruktur ?


152

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara

Wawan Cara Dengan Sekretaris Desa

Wawancara Dengan Kepala Desa Purba Manalu Periode 2013-2019

Wawancara dengan Kaur Pembangunan Desa


153

Capaian Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan APBDes Tahun 2015-

2019 Desa Purba Manalu

Hasil pembangunan infrastruktur di tahun 2015

Pembukaan Jalan Usaha Tani Sosor Pargumis Tembok Penahan Tanah Sosor Pargumis

Rabat Beton di Lumban Raja Rabat Beton di Lumban Nauli

Rabat Beton Sosor Sampe Tua


154


Pembukaan Jalan Usaha Tani di Ramba Bulu Pembangunan saluran irigasi sipege-pege

Pembangunan Saluran Air Aek Mardugu Pembangunan Box Culvert di Aek Margugu


155


Pembukaan Jalan Pertanian Hauma Gaol Pembukaan Jalan Usaha Tani Bidang Mauli

menuju Aek Mata menuju Rura Parisoran

Pembangunan Jalan Usaha Tani Dolok Pembukaan Jalan Usaha Tani Lumban

Haronda Situmorang menuju siporngis


156


Lanjutan Pembangunan Irigasi Sipege-pege Pembangunan Irigasi Rihit-rihit

Perkerasan Jalan Tobing Pembangunan Rabat Beton Lumban Manalu

Pembangunan Tembok Penahan Tanah Rehab Kantor Desa

Lumban Raja

Perkerasan Jalan Usaha Tani Sosor Pargumis Pembukaan Jalan Usaha Tani Sosor Gabe Tua


157

Pembangunan MCK Pancur


Pembangunan Tembok Penahan Tanah Pembangunan MCK di Lumban Raja

Lumban Situpang

Pembukaan Jalan Aek Toras – Landit Pembukaan Jalan Perkampungan Lumban

Suksuk


IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM …

Documents

Transcript of IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM …