IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA...

149
IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DALAM UPAYA MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI KECAMATAN TULAKAN (Studi di BPBD Kabupaten Pacitan) SKRIPSI Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya ALYEF REPSI DANANJAYA NIM. 125030600111047 UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN MALANG 2018

Transcript of IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA...

Page 1: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DALAM UPAYA MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR

DI KECAMATAN TULAKAN (Studi di BPBD Kabupaten Pacitan)

SKRIPSI Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

ALYEF REPSI DANANJAYA

NIM. 125030600111047

UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN MALANG

2018

Page 2: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

i

MOTTO

If the only tool you have is a hammer, you tend to see

every problem as a nail

Page 3: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

ii

Page 4: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

iii

Page 5: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

iv

Page 6: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

v

RINGKASAN

Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Benacan Alam dalam Upaya Mitigasi Tanah Longsor di Kecamatan Tulakan (Studi di BPBD Kabupaten Pacitan), pebimbing : Drs. Sukanto, MS. anggota pembimbing: Mochamad Chazienul Ulum S. Sos, MPA. 131 Hal. + xvii

Penelitian ini dilakukan dengan latarbelakang tingginya angka kejadian dan ancaman tanah longsor di Kabupaten Pacitan menunjukan adanya kerentanan di daerah tersebut. Bencana muncul ketika bahaya bertemu dengan kerentanan (Ulum, 2014). Kerentanan akan menciptakan risiko, dimana menjadikan kerentanan tersebut sangat penting untuk diminimalisir sehingga risiko bencana berkurang. BPBD sebagai instansi pemerintah daerah mewujudkan pelayananya dengan menyusun program-program. Tingginya angka kejadian dan ancaman tanah longsor membawa peneliti pada pertanyaan tentang bagaimana wujud perhatian yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Pacitan melalui programnya dalam mengurangi resiko jenis bencana tersebut. Perhatian tersebut selayaknya dapat dirasakan terlebih oleh masyarakat di Kecamatan Tulakan, menjadi kawasan yang mempunyai tingkat kerawanan terhadap longsor yang tinggi.

Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian meliputi (1) Implementasi program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam dalam Upaya mitigasi longsor yang mengacu pada teori Charles Jones (1994) (2) Faktor pendukung dan faktor penghambat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik Qualitative Data Analysis oleh Seidel (1998).

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko yang juga dikenal dengan istilah mitigasi telah banyak diwujudkan BPBD melalui upaya pemetaan, pemantauan, penyelidikan gerakan tanah, peringatan dini & penyebarluasan informasi, penguatan ketahanan masyarakat, serta relokasi pemukiman. Meskipun begitu, dengan mengacu pada teori mitigasi tanah longsor dari KESDM (2015) telah didapatkan beberapa upaya yang belum diterapkan oleh BPBD.

Mengingat kondisi Kabupaten Pacitan yang rentan terhadap tanah longsor, maka saran dari penelitian ini adalah perlu adanya perhatian lebih dari BPBD mengenai upaya mitigasi tanah longsor. Perhatian lebih tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas upaya-upaya mitigasi tanah longsor dalam kegiatan-kegiatan BPBD, sehingga upaya mitigasi longsor dapat dilaksanakan secara optimal.

Kata kunci : pencegahan dini, penanggulangan bencana, mitigasi, tanah longsor

Page 7: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

vi

SUMMARY

Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementation of Early Prevention and Natiral Disaster Management Program in Landslide Mitigation Efforts in Tulakan Subdistrict (Study in BPBD of Pacitan Regency), conselor: Drs. Sukanto, MS. counselor member: Mochamad Chazienul Ulum S. Sos, MPA. 131 Pg. + xvii

This research is conducted with the background of the high number of incidents and the threat of landslide in Pacitan Regency indicate the existence of vulnerability in the area. Disaster arises when danger encounters vulnerability (Ulum, 2014). Vulnerability creates a risk, which makes the vulnerability very important to minimize so that disaster risk is reduced. BPBD as a local government agency to realize its service by preparing programs. The high number of incidents and the threat of landslides brought researchers to the question of how the form of attention provided by BPBD of Pacitan Regency through its program in reducing the risk of this type of disaster. Such attention should be felt by the people of Tulakan Subdistrict, to be an area of high vulnerability to landslide.

The research method used descriptive research with qualitative approach. Research focus includes (1) Implementation of Early Prevention and Natural Disaster Mitigation Program in Avalanche mitigation measures based on Charles Jones theory (1994) (2) Supporting factors and inhibiting factors. Techniques of collecting data using interviews, observation, and documentation. Data analysis using Qualitative Data Analysis technique by Seidel (1998).

The results of the research indicate that risk reduction efforts also known as mitigation have been realized by BPBD through mapping, monitoring, ground movement investigation, early warning & dissemination of information, strengthening community resilience, and resettlement relocation. Nevertheless, with reference to the landslide mitigation theory of KESDM (2015) several attempts have not been implemented by BPBD.

Based on the condition of Pacitan Regency that is susceptible to landslides, the suggestion of this research is the need for more attention from BPBD regarding mit landslide mitigation efforts. More attention can be realized by improving the quality and quantity of landslide mitigation efforts in BPBD activities, so that landslide mitigation efforts can be implemented optimally.

Keywords : early prevention, disaster management, mitigation, landslide

Page 8: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

vii

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat,

anugerah serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang

berjudul Implementasi Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Bencana Alam dalam Upaya Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kecamatan

Tulakan (Studi di BPBD Kabupaten Pacitan). Skripsi ini merupakan tugas akhir

yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana

Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas

Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya

bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini

penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas

Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;

2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi

Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;

3. Bapak Dr. Hermawan S.IP., M.Si selaku koordinator minat

perencanaan Pembangunan;

4. Drs. Sukanto, MS. selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah

meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan dorongan moril serta

saran selama mengajar dan membimbing saya;

Page 9: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

viii

5. Mochamad Chazienul Ulum S. Sos, MPA selaku Anggota Dosen

Pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, banyak

dorongan semangat dalam penulisan ini serta selalu sabar

menghadapi saya;

6. Bapak dan Ibu dosen Minat Perencanaan Pembangunan Fakultas

Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan

ilmu yang bermanfaat bagi penulis;

7. Ibu Diannitta Agustinawati, selaku Kepala Seksi bidang Pencegahan

dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Pacitan yang telah memberikan saya kesempatan untuk

melakukan penelitian;

8. Bapak Gunarto selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kantor

Kecamatan Tulakan yang telah memberikan saya kesempatan dan

waktu melakukan penelitian.

9. Bapak Kadiman sebagai warga terdampak tanah longsor di Kecmatan

Tulakan batik yang telah mengizinkan saya untuk melakukan

penelitian dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi.

10. Ayahanda tercinta yang telah memberikan berbagai dukungan, baik

doa maupun materiil.

11. Keluarga di Pacitan, yang telah membantu dan memberikan saran

untuk kelancaran penelitian.

Page 10: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

ix

12. Teman-teman Pacitan, Agni, Bagus, Briyan, Azam, Tyo, Fahmi,

Tonggeng, Puput, Lutfi, Wita, Ulik yang telah memberikan berbagai

dukungan.

13. Teman-teman kost lama Kertoasri 120, Argha, Happy, Farid, Gio,

Adri, Fauzi dan lainya yang telah memberikan dukungan.

14. Teman-teman seperjuangan PP 2012, yang telah menemani

pengerjaan tugas akhir ini dan memberikan dukungan serta,

13. Teman-teman lainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang

telah memberikan dukungan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya

membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan

dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, September 2017

Penulis

Page 11: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

x

DAFTAR ISI

MOTTO ......................................................................................................... i TANDA PENGESAHAN .............................................................................. ii PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .............................................. iii RINGKASAN ................................................................................................ iv SUMMARY ................................................................................................... v KATA PENGANTAR ................................................................................... vi DAFTAR ISI .................................................................................................. ix DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xi DAFTAR TABEL ......................................................................................... xii BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .................................................................. 1 B. Perumusan Masalah .......................................................... 6 C. Tujuan Penelitian .............................................................. 6 D. Kontribusi Penelitian ......................................................... 7 E. Sistematika Penulisan ....................................................... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pembangunan Berkelanjutan

1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan ..................... 11 2. Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan .............. 13

B. Kebencanaan 1. Pengertian Bencana ..................................................... 17 2. Jenis-jenis Bencana ..................................................... 18 3. Bencana Tanah Longsor .............................................. 23

C. Manajemen Bencana 1. Pengertian Manajemen Bencana ................................. 34 2. Kegiatan Manajemen Bencana .................................... 35

D. Mitigasi Bencana 1. Pengertian Mitigasi Bencana ...................................... 39 2. Kegiatan Mitigasi Bencana ......................................... 39 3. Mitigasi Tanah Longsor .............................................. 41

E. Peran Pemerintah Daerah dalam Manajemen Bencana ............................................................................. 45

F. Implementasi Program 1. Pengertian Program ..................................................... 48 2. Implementasi Program ................................................ 49

BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian .................................................................. 52 B. Fokus Penelitian ................................................................ 53 C. Lokasi dan Situs Penelitian ............................................... 55 D. Jenis dan Sumber Data ...................................................... 56 E. Teknik Pengumpulan Data ................................................ 57

Page 12: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

xi

F. Instrumen Penelitian .......................................................... 59 G. Analisis Data ..................................................................... 60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Kabupaten Pacitan ...................................... 66 2. Gambaran Umum BPBD ............................................ 79 3. Gambaran Umum Kecamatan Tulakan ....................... 82

B. Penyajian Data 1. Implementasi Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Bencana dalam .................................. 89 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana dalam ............................................................ 106

C. Pembahasan 1. Implementasi Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Bencana dalam .................................. 110 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana dalam ............................................................ 123

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ....................................................................... 125 B. Saran .................................................................................. 129

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

Page 13: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

xii

DAFTAR GAMBAR

No. Judul Halaman 1 Jenis Bencana di Indonesia pada Tahun 2011-2016 ................................ 3 2 Kejadian Tanah Longsor di Indonesia pada Tahun 1998-2016 ............... 4 3 Longsoran Translasi ................................................................................. 26 4 Longsoran Rotasi ..................................................................................... 26 5 Pergerakan Blok ....................................................................................... 27 6 Runtuhan Batu ......................................................................................... 27 7 Rayapan Tanah ......................................................................................... 28 8 Aliran Bahan Rombakan .......................................................................... 28 9 Siklus Manajemen bencana ...................................................................... 36 10 Model Analisis Data Kualitatif Seidel ..................................................... 60 11 Lambang Kabupaten Pacitan .................................................................... 66 12 Peta Wilayah Kabupaten Pacitan ............................................................. 71 13 Kantor BPBD ........................................................................................... 80 14 Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Pacitan ............................. 82 15 Piramida Penduduk Kecamatan Tulakan 2015 ........................................ 84 16 Jumlah Kelahiran dan Kematian Kecamatan Tulakan 2015 .................... 85 17 Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan per Bulan Tahun 2015 ........... 86 18 Kantor Kecamatan Tulakan ..................................................................... 87 19 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tulakan ..................................... 88 20 Kajian Lapangan oleh PVMBG ............................................................... 92 21 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Edukasi Penanggulangan Bencana di

Kantor Kecamatan Tulakan ...................................................................... 103

Page 14: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

xiii

DAFTAR TABEL

No. Judul Halaman 22 Kemiringan Lahan Kabupaten Pacitan Berdasarkan kecamatan ................... 72 23 Curah Hujan per Bulan Tahun 2015 Menurut Stasiun Pengamatan ............. 76 24 Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan

Kecamatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 .............................................. 77 25 Indikator Kependudukan Kecamatan Tulakan Tahun 2013-2015 ................ 84 26 Anggaran Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam .. 95 27 Daftar Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana BPBD .................... 96

Page 15: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada

pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia,

lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Di bagian selatan dan timur

Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau

Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, sampai Sulawesi (BNPB, 2016). Kondisi

tersebut serta posisinya yang berada pada wilayah tropis, selain memberikan

keindahan dan kekayaan alam, juga membawa berbagai risiko bencana alam.

Risiko bencana alam dapat meningkat akibat pembangunan secara konvensional

yang dilakukan oleh manusia (Weisman, 2009). Risiko bencana tersebut apabila

tidak dikelola/diminimalisasi dengan baik dapat mengakibatkan terjadinya

kemunduran dari pembangunan itu sendiri.

Bencana menurut UU No 24 Tahun 2007 didefinisikan sebagai suatu

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan

dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non alam ataupun

manusia. Bencana mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan

lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana dapat

menyebabkan kerugian yang meluas bagi kehidupan manusia, baik dari segi

ekonomi, tatanan masyarakat maupun lingkungan. Indonesia termasuk negara

yang mempunyai potensi bencana alam yang cukup tinggi. Berdasarkan data

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2016 telah terjadi 2.406

Page 16: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

2

kejadian bencana mengakibatkan 712 jiwa korban meninggal dan hilang,

3.164.247 jiwa korban menderita dan mengungsi (termasuk luka-luka), 48.363

unit kerusakan rumah, serta 2.323 kerusakan fasilitas umum.

Berbagai macam jenis bencana telah banyak terjadi di Indonesia. Berikut ini

adalah prosentase jenis bencana pada tahun 2011-2016 berdasar pada data yang

dihimpun BNPB :

Gambar 1. Jenis Bencana di Indonesia pada Tahun 2011-2016

Sumber : BNPB, 2016

Berdasarkan gambar di atas, terdapat tiga jenis bencana yang mendominasi, yakni

banjir, puting beliung, dan tanah longsor. Dominasi ketiga bencana tersebut

terlihat sangat signifikan dibanding 12 jenis bencana lainya. Mengacu pada data

dari BNPB (2016), apabila dilihat dari peningkatan kejadian bencana, tanah

longsor merupakan jenis bencana yang memiliki kecenderungan peningkatan

jumlah kejadian yang cukup pesat dibandingkan dua bencana dominan lainya. Hal

ini menjadikan tanah longsor sebagai jenis bencana yang juga patut untuk

diwaspadai. Peningkatan itu terlihat drastis pada tahun 2014, yaitu naik dari 296

kejadian menjadi 600 kejadian. Pada tahun 2015 angka tersebut menurun menjadi

Page 17: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

3

515, dan kembali naik di tahun berikutnya menjadi 626. Peningkatan jumlah

kejadian tersebut dapat dilihat melalui gambar berikut :

Gambar 2. Kejadian Tanah Longsor di Indonesia pada Tahun 1998-2016

Sumber : BNPB, 2016

Berdasarkan data dari International Landslide Centre, Durham University,

Indonesia merupakan negara kedua terbanyak kejadian tanah longsor yang

menyebabkan kematian pada tahun 2007 dengan 465 korban (Petley, 2008).

BNPB (2014) mendefinisikan tanah longsor sebagai suatu jenis gerakan massa

tanah atau batuan, maupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng

akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Data dari

BNPB (2017) sampai pada bulan Juli menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang

terpapar langsung oleh bahaya longsor sedang hingga tinggi sebanyak 40,9 juta

jiwa, diantaranya terdapat 4,28 juta jiwa balita, sebanyak 3,2 juta jiwa lansia juga

terancam keselamatannya oleh bencana longsor, 386 ribu jiwa diantaranya dalam

bahaya tinggi dan 2,8 juta jiwa lansia dalam bahaya sedang. Sekian banyak

kejadian tanah longsor telah menyerang kehidupan manusia di berbagai daerah di

Indonesia.

Page 18: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

4

Peta persebaran tanah longsor yang disusun oleh BNPB (2016) menunjukan

bahwa Jawa adalah pulau yang paling kerap mengalami bencana tanah longsor.

Hadmoko dkk. (2010) juga menjelaskan bahwa korban jiwa yang disebabkan oleh

tanah longsor di Pulau Jawa saja sudah sangatlah tinggi. Tatanan geologi,

karakteristik topografi, dan karakteristik iklim mengakibatkan Pulau Jawa

merupakan wilayah yang paling terekspos terhadap bahaya tanah longsor

(Christanto dkk, 2009). Menurut Cristanto dkk (2009) terdapat faktor-faktor yang

berkaitan erat dengan penyebab tanah longsor di Pulau Jawa, faktor-faktor

tersebut yakni :

1. Lokasi di atas zona subduksi, 60% wilayah Pulau Jawa berupa

pegunungan, dengan rantai gunung volkano-tektonik dan terdapat 36

gunungapi aktif dari 129 gunungapi di Indonesia, dan material volkanik ini

telah terlapukkan secara intensif

2. Pulau Jawa terpengaruh iklim tropis lembab yang berasosiasi dengan

tingginya intensitas curah hujan pada musim penghujan antara Oktober

hingga April. Pada puncak dari kondisi “natural” ini, aktivitas manusia

yang mengurangi kestabilan lereng seperti pemotongan lereng merupakan

faktor tambahan terjadinya tanah longsor. Aktivitas manusia tersebut

diketahui melalui tingginya kepadatan demografi.

Buku III RPJMN 2015-2019 menyebutkan bahwa tujuan pengembangan di

Wilayah Jawa-Bali adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 36

kabupaten/kota sasaran yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang

berfungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, Kawasan Industri maupun pusat

Page 19: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

5

pertumbuhan lainnya. Adapun Kabupaten Pacitan sebagai Pusat Kegiatan

Wilayah (PKW) menjadi salah satu daerah sasaran dengan ancaman bencana

banjir dan longsor. Namun begitu, longsor lebih menjadi bencana yang

diwaspadai di Kabupaten Pacitan, sebab lebih kerapnya terjadi dibandingkan

bencana banjir. Kejadian longsor di Kabupaten Pacitan cukup terbilang tinggi,

dengan menempati peringkat kedua se-Jawa Timur pada tahun 2016 (BNPB,

2016). BPBD Kabupaten Pacitan (2017) juga telah mencatat sejumlah kejadian

longsor terhitung 667 kali pada tahun 2016 di Kabupaten Pacitan.

Di lingkup Kabupaten Pacitan sendiri persebaran kejadian tanah longsor di

dominasi oleh Kecamatan Tulakan dengan 186 kali kejadian (BNPB, 2016).

Kondisi fisik lahan di Tulakan mempunyai potensi yang tinggi untuk terjadinya

proses erosi dan tanah longsor, maka sedikit saja kesalahan dalam penggunaan

lahan akan memicu terjadinya proses tanah longsor atau erosi tersebut

(Avridianto, 2016). Salah satu peristiwa longsor akibat salah guna lahan terjadi di

Desa Gasang pada bulan Mei 2017 mana menyebabkan 5 rumah warga rusak

berat, 2 rumah rusak ringan sehingga diharuskan untuk relokasi, serta badan jalan

menuju desa ambles (BPBD, 2017). Oleh sebab itu, untuk menghindari jatuhnya

korban dan berbagai bahaya akibat tanah longsor, maka diperlukan upaya-upaya

yang mengarah pada tindakan untuk meminimalisir risiko. Dalam peraturan

perundang-undangan tindakan untuk meminimalisir risiko tersebut dikenal dengan

istilah mitigasi.

World Conference on Disaster Reduction dalam ISDR (2007) menekankan

bahwa mitigasi bencana merupakan isu sentral kebijakan pembangunan, selain

Page 20: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

6

juga menjadi perhatian berbagai bidang ilmu, kemanusiaan, dan lingkungan.

Bencana merusak hasil-hasil pembangunan, memelaratkan rakyat dan negara.

Tanpa usaha yang serius untuk mengatasi kerugian akibat bencana, bencana akan

terus menjadi penghalang besar dalam pencapaian sasaran pembangunan

milenium. Oleh sebab itu, mitigasi menjadi penting karena dapat diartikan sebagai

wujud investasi dalam pembangunan. Mitigasi dalam manajemen bencana longsor

menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dalam

KESDM (2005) terdiri dari enam macam upaya, yakni pemetaan, pemantauan,

peringatan dini & penyebaran informasi, penyelidikan gerakan tanah, penguatan

ketahanan masyarakat, serta mitigasi struktural.

Minimnya upaya peningkatan mitigasi bencana menjadi salah satu isu

strategis Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdapat dalam RPJMD 2017-2021.

Isu strategis tersebut mendasari tersusunya arah kebijakan, yakni pengembangan

sistem penanggulangan bencana yang responsif. Arah kebijakan ini diwujudkan

melalui program prioritas “Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam”

yang mana menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD). Berdasarkan Undang-Undang No 24 tahun 2007 BPBD memiliki fungsi

merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, penanganan

pengungsi, serta pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

BPBD Kabupaten Pacitan merupakan instansi pemerintah tingkat daerah yang

mengemban tugas-tugas berkaitan dengan bencana, khususnya bencana lokal.

Mengingat rentannya kondisi alam Kabupaten Pacitan terhadap bencana

tanah longsor, khususnya pada Kecamatan Tulakan menjadikan penerapan upaya

Page 21: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

7

mitigasi bencana longsor perlu mendapatkan perhatian yang serius dari BPBD.

BPBD Kabupaten Pacitan melalui Renstra 2017-2021 telah mengeluarkan

program “Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam” sebagai program

yang sekaligus mencakup upaya-upaya mitigasi tanah longsor. Oleh sebab itu,

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Implementasi Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana

Alam dalam Upaya Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Tulakan

(Studi di BPBD Kabupaten Pacitan)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Bencana Alam dalam upaya mitigasi bencana tanah

longsor di Kecamatan Tulakan?

2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat implementasi Program

Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam dalam upaya

mitigasi bencana tanah longsor di Kecamatan Tulakan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis implementasi

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam dalam

upaya mitigasi bencana tanah longsor di Kecamatan Tulakan.

2. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis faktor pendukung

dan penghambat implementasi Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Bencana Alam dalam upaya mitigasi bencana tanah

longsor di Kecamatan Tulakan.

Page 22: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

8

D. Kontribusi Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian yang dilakukan dapat memberikan

manfaat, diantaranya :

1. Kontribusi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan studi

perbandingan untuk penelitian selanjutnya demi menambah

pengetahuan pembaca mengenai manajemen bencana terkait mitigasi

tanah longsor.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana memperdalam pengetahuan penulis dalam menerapkan

ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan terutama yang

berhubungan dengan judul penelitian ini yaitu mengenai implementasi

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam dalam

upaya mitigasi bencana tanah longsor di Kecamatan Tulakan.

b. Bagi Akademis

Sebagai sarana peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan,

khususnya dibidang manajemen bencana.

c. Bagi Organisasi

Sebagai bahan kajian sehingga penelitian ini diharapkan dapat

menjadi masukan ataupun informasi bagi Badan Penanggulangan

Page 23: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

9

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan mengenai mitigasi

bencana longsor.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini, penulis menguraikan garis besar

mengenai latar belakang pengambilan judul penelitian,

perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi

penelitian, serta sistematika penulisan yang terkait dengan

implementasi Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Bencana Alam dalam upaya mitigasi

bencana tanah longsor di Kecamatan Tulakan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis menguraikan secara lebih dalam teori-

teori yang melandasi penelitian dan pembahasan yang

berkaitan dengan pokok-pokok bahasan yakni mengenai

pembangunan berkelanjutan, kebencanaan, manajemen

bencana, mitigasi bencana, peran pemerintah daerah dalam

manajemen bencana, serta implementasi program.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang

penulis gunakan dalam proses penelitian yang terkait

dengan implementasi Program Pencegahan Dini dan

Page 24: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

10

Penanggulangan Bencana Alam dalam upaya mitigasi

bencana tanah longsor di Kecamatan Tulakan.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian penulis

dan menganalisa hasil penelitian tersebut dengan teori-teori

yang melandasi penelitian dan pembahasan yang berkain

dengan pokok-pokok bahasan mengenai implementasi

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana

Alam dalam upaya mitigasi bencana tanah longsor di

Kecamatan Tulakan.

BAB V : Penutup

Pada penelitian ini penulis akan menguraikan kesimpulan

yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan dan

pembahasan yang telah di paparkan di bab sebelumnya.

Selain itu pada bab ini penulis juga akan memberikan saran

terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Pacitan dalam mitigasi bencana longsor supaya

dapat dilaksanakan dengan baik.

Page 25: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Berkelanjutan

1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Pada awal pemikiran, pembangunan sering diidentikan dengan

perkembangan, modernisasi dan industrialisasi, bahkan dengan westernisasi.

Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan. Namun begitu,

keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-

masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip

kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang

merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial,

seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi,

kelembagaan, dan budaya (Alexander, 1994). Pembangunan adalah proses

perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan

masyarakat. Kemudian menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan

nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya

secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Menurut Sriyanto (2007) keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari

besarnya pertumbuhan ekonomi dan tercapainya pemerataan tetapi juga

kelestariannya lingkungan di mana pembangunan itu berlangsung. Jika

lingkungan rusak maka resources untuk pembangunan itu sendiri akan semakin

menipis dan langka. Lingkungan sebagai tempat hidup akan terasa sesak dan tidak

Page 26: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

12

nyaman. Dengan demikian maka kerusakan lingkungan akan mengancam tidak

saja terhadap keberlanjutan pembangunan itu sendiri tetapi juga akan mengancam

berbagai aspek kehidupan manusia.

Pada abad 20 yang lalu pembangunan dilakukan dengan pola konvensional

yang memprioritaskan kemajuan ekonomi semata-mata, subyek pembangunan

adalah manusia dan orientasi pembangunan tertuju hanya pada manusia (Emil,

2010). Sementara itu pembangunan sosial dan lingkungan yang berjangka panjang

diabaikan. Jika pembangunan konvensional terus dilanjutkan, maka kerusakan

lingkungan hidup akan semakin parah (Weisman, 2009). Oleh karena itu, tahun

1992 lalu konsep pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui KTT Bumi di

Rio de Jeniro. Di dalamnya terkandung dua gagasan penting, yaitu:

1. Gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk

mendukung hidup.

2. Gagasan keterbatasan, yaitu keterbatasan kemampuan lingkungan untuk

memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun masa yang akan

datang.

Dalam UU No.32 tahun 2009 disebutkan bahwa Pembangunan berkelanjutan

adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup,

sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan

lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup

generasi masa kini dan generasi masa depan. Emil (2010) mendefinisikan

pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana

dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dalam

Page 27: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

13

pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Mengacu pada definisi di atas dapat ditarik ide bahwa pembangunan berwawasan

lingkungan berarti menserasikan segala aktivitas manusia yang disebut sebagai

pembangunan dengan keseimbangan alam. Secara sederhana dapat pula diartikan,

pembangunan boleh dilaksanakan tetapi pembangunan tidak boleh merusak

lingkungan hidup.

Weisman (2009) juga mengatakan bahwa, bukan hanya berbagai bencana

akan melanda bumi ini, tetapi juga generasi yang akan datang tidak akan mewarisi

bumi ini. Bencana-bencana yang terjadi kemudian pada akhirnya dapat berpotensi

melumpuhkan pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Berbagai

polusi baik udara, air, tanah dan lain-lain telah dihasilkan oleh pembangunan

konvensional, yang akhirnya bumi ini menjadi tidak nyaman untuk dihuni.

Akhirnya yang diperoleh kerugian ganda, yaitu rusaknya sumber daya

pembangunan sekaligus rusaknya lingkungan hidup.

2. Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan KTT di Rio Dejainero pada tahun 1992 dideklarasikan 5 prinsip

utama yang terkandung dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan (ecologically sustainable development) yaitu :

1. Prinsip keadilan antar generasi (intergenerational equity)

Menurut Edith (1992) makna yang terkandung dalam prinsip ini adalah

setiap generasi umat manusia di dunia mempunyai hak untuk menerima dan

menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi

Page 28: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

14

sebelumnya. Ada tiga dasar yang terkandung dalam prinsip keadilan antar

generasi yaitu :

a. Setiap generasi harus melakukan konservasi keragaman sumber

daya lingkungan, agar generasi mendatang memiliki pilihan yang

sama banyaknya dengan generasi sekarang dalam pemanfaatan

sumber daya lingkungan

b. Setiap generasi harus menjaga atau memelihara kualitas

lingkungan agar generasi mendatang dapat menikmati lingkungan

dengan kualitas yang sama, sebagaimana yang dinikmati generasi

sebelumnya.

c. Setiap generasi yang menjamin hak akses yang sama terhadap

segala warisan kekayaan alam dari generasi sebelumnya dan

harus melindungi akses ini untuk generasi mendatang.

2. Prinsip keadilan dalam satu generasi (intragenerational equity)

Prinsip ini menekankan pada keadilan dalam sebuah generasi umat

manusia, termasuk di dalamnya ketidakberhasilan dalam memenuhi

kebutuhan-kebutuhan dasar lingkungan dan sosial, atau tepatnya kesenjangan

antara individu dengan kelompok-kelompok dalam masyarakat tentang

pemenuhan kualitas hidup. Menurut Mas (2001) prinsip ini sangat berkaitan

erat dengan isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan karena:

a. Beban dan permasalahan lingkungan dipikul oleh masyarakat

yang lemah secara sosial dan ekonomi

Page 29: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

15

b. Kemiskinan menimbulkan akibat degradasi lingkungan, karena

masyarakat yang masih dalam taraf pemenuhan basic need pada

umumnya tidak memiliki kepedulian lingkugan

c. Upaya-upaya perlindungan dapat berakibat pada sektor-sektor

tertentu yang lain

d. Tidak seluruh anggota masyarakat memiliki akses yang sama

dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada

lingkungan pengetahuan, ketrampilan, keberdayaan serta struktur

pengambilan keputusan dapat menguntungkan anggota

masyarakat tertentu dan merugikan kelompok lain.

3. Prinsip pencegahan dini (precautionary principle)

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa apabila terdapat ancaman

berarti atau adanya acaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat

dipulihkan, ketiadaan temuan alasan untuk pembuktian ilmiah yang

konkluksif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-

upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan tersebut. Menurut Mas (2001),

dalam menerapkan prinsip ini, pengambilan keputusan harus dilandasi oleh :

a. Evaluasi yang sungguh-sungguh untuk mencegah seoptimal

mungkin kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan

b. Penilaian dengan melakukan analisis risiko dengan menggunakan

berbagai opsi (pilihan).

Page 30: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

16

4. Prinsip perlindungan keragaman hayati (conservation of biological diversity)

Potensi keragaman hayati memberikan arti penting bagi kesinambungan

kehidupan umat manusia. Apalagi laju kerusakan dan kepunahan keragaman

hayati semakin besar maka akan berakibat fatal bagi kelangsungan kehidupan

umat manusia. Prinsip perlindungan keragamanan hayati merupakan

prasyarat bagi berhasilnya pelaksanaan prinsip keadilan antar generasi.

Sebagai contoh dalam keadaan masyarakat lokal (indigienus people)

mengalami kehilangan atau keterputusan dari ekosistemnya akibat kepunahan

keragaman hayati, maka tertutup akses terhadap tingkat kehidupan dan

kesejahteraan yang layak. Perlindungan keragaman hayati juga terkait dengan

masalah pencegahan, sebab mencegah kepunahan spesies dari keragaman

hayati diperlukan demi pencegahan dini.

5. Internalisasi biaya lingkungan (internalisation of environmental cost and

incentive mechanism).

Rasio pentingnya diberlakukan prinsip ini berangkat dari suatu keadaan

di mana penggunaan sumber daya alam kini merupakan kencenderungan atau

reaksi dari dorongan pasar. Sebagai akibatnya kepentingan yang selama itu

tidak terwakili dalam komponen pengambilan keputusan untuk penentuan

harga pasar tersebut menjadi terabaikan dan menimbulkan kerugian bagi

mereka.

Kelima prinsip tersebut kemudian dikenal sebagai prinsip pokok atau utama

dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Konsep ini

Page 31: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

17

kemudian dapat dijadikan pedoman bagi kegiatan pembangunan, agar dapat

tercipta pembangunan yang selaras dengan ekologi.

B. Kebencanaan

1. Pengertian Bencana

Bencana menurut UU No. 24 tahun 2007 didefinisikan sebagai peristiwa atau

rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor

non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana,

kerentanan, dan kemampuan yang di picu oleh suatu kejadian. Kemudian

berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana ialah sesuatu yang

menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian atau penderitaan. Heru Sri

Haryanto dalam Zalukhu (2013) mengemukakan bahwa bencana adalah terjadinya

kerusakan pada pola pola kehidupan normal, bersipat merugikan kehidupan

manusia, struktur sosial serta munculnya kebutuhan masyarakat.

Bencana digolongkan ke dalam bencana alam, bencana buatan

tangan/manusia, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang

ditimbulkan oleh alam. Bencana buatan tangan/manusia dapat digolongkan ke

dalam bencana teknologi, kecelakaan transportasi, kegagalan tempat publik, dan

kegagalan produksi. Bencana buatan tangan/manusia secara alami kadang-kadang

mendorong kearah bencana berikutnya. Dari semua hal diatas, dapat diasumsikan

bahwa bencana yang muncul merupakan peristiwa histeris. Dalam artian, bencana

Page 32: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

18

adalah suatu kejadian yang dapat dialami bagi sebagian orang pada umumnya.

Perlu diketahui bersama, sifat bencana tak selalu dapat di prediksi kedatangannya

maupun dianalisa secara konkrit.

2. Jenis-Jenis Bencana

Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam,

non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

menyebutkan mengenai jenis bencana alam berdasar faktor penyebabnya yakni :

a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan,

dan tanah longsor.

b. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi,

gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi

konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Menurut UU 24 tahun 2007 kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang

terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban

dan/ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda

lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian. UU tersebut juga

menyebutkan definisi masing-masing contoh kejadian bencana di atas :

Page 33: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

19

a. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan

bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan

aktif, akitivitas gunung api atau runtuhan batuan.

b. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang

dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat

berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas

racun, tsunami dan banjir lahar.

c. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak

lautan ("tsu" berarti lautan, "nami" berarti gelombang ombak). Tsunami

adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena

adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.

d. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau

batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng

akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.

e. Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah

atau daratan karena volume air yang meningkat.

f. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit

air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur

sungai.

g. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air

untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.

Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah

Page 34: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

20

kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi,

jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan .

h. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti

rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang

menimbulkan korban dan/atau kerugian.

i. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan

lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan

yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.

Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang

dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.

j. Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-

tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan

kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan

hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).

k. Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang

ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah

Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia

bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan

memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi

disertai hujan deras.

l. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan

arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi

pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh

Page 35: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

21

terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun

abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut

sebagai penyebab utama abrasi.

m. Kecelakaan transportasi adalah kecelakaan moda transportasi yang

terjadi di darat, laut dan udara.

n. Kecelakaan industri adalah kecelakaan yang disebabkan oleh dua

faktor, yaitu perilaku kerja yang berbahaya (unsafe human act) dan

kondisi yang berbahaya (unsafe conditions). Adapun jenis kecelakaan

yang terjadi sangat bergantung pada macam industrinya, misalnya

bahan dan peralatan kerja yang dipergunakan, proses kerja, kondisi

tempat kerja, bahkan pekerja yang terlibat di dalamnya.

o. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya

kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis

pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Status Kejadian Luar

Biasa diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No.

949/MENKES/SK/VII/2004.

p. Konflik sosial atau kerusuhan sosial atau huru hara adalah suatu

gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang

ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang

biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras (SARA).

q. Aksi teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan

sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga

menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara

Page 36: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

22

meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara

merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan

harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap

obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas

publik internasional.

r. Sabotase adalah tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh

melalui subversi, penghambatan, pengacauan dan/ atau penghancuran.

Dalam perang, istilah ini digunakan untuk mendiskripsikan aktivitas

individu atau grup yang tidak berhubungan dengan militer, tetapi

dengan spionase. Sabotase dapat dilakukan terhadap beberapa sruktur

penting, seperti infrastruktur, struktur ekonomi, dan lain-lain.

Menurut United Nation - International Strategy for Disaster Reduction (UN-

ISDR, 2002) bencana dibagi menjadi dua jenis utama yaitu bencana alam dan

bencana teknologi.

1. Bencana alam terdiri dari tiga :

a. Bencana hydro-meteorological berupa banjir, topan, banjir bandang,

kekeringan dan tanah longsor.

b. Bencana geophysical berupa gempa, tsunami, dan aktifitas vulkanik

c. Bencana biological berupa epidemi, penyakit tanaman dan hewan.

2. Bencana teknologi terbagi menjadi tiga grup yaitu:

1. Kecelakaan industri berupa kebocoran zat kimia, kerusakan infrastruktur

industri, kebocoran gas, keracunan dan radiasi.

Page 37: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

23

2. Kecelakaan transportasi berupa kecelakaan udara, rail, jalan dan

transportasi air.

3. Kecelakaan miscellaneous berupa struktur domestik atau struktur

nonindustrial, ledakan dan kebakaran.

3. Bencana Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan,

ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya

kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng (UU No 24 Tahun 2007). Tanah

longsor merupakan bentuk erosi dimana pengangkutan atau gerakan masa tanah

terjadi pada suatu saat dalam volume yang relatif besar (Suripin, 2002).

Kementrian ESDM (2005) menyatakan dalam booklet yang dirilisnya bahwa

tanah longsor boleh disebut juga dengan gerakan tanah. Didefinisikan sebagai

massa tanah atau material campuran lempung, kerikil, pasir, dan kerakal serta

bongkah dan lumpur, yang bergerak sepanjang lereng atau keluar lereng karena

faktor gravitasi bumi.

Mengacu pada definisi di atas, dapat diuraikan bahwa tanah longsor

merupakan gerakan massa tanah, batuan atau kombinasinya, sering terjadi pada

lereng-lereng alam atau buatan dan sebenarnya merupakan fenomena alam. Alam

mencari keseimbangan baru akibat adanya gangguan atau faktor yang

mempengaruhinya. Gaya yang menahan massa tanah di sepanjang lereng tersebut

dipengaruhi oleh sifat fisik tanah dan sudut dalam tahanan geser tanah yang

bekerja di sepanjang lereng. Perubahan gaya-gaya tersebut ditimbulkan oleh

pengaruh perubahan alam maupun tindakan manusia.

Page 38: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

24

Perubahan kondisi alam dapat diakibatkan oleh gempa bumi, erosi,

kelembaban lereng akibat penyerapan air hujan, dan perubahan aliran permukaan.

Pengaruh manusia terhadap perubahan gaya-gaya antara lain ialah penambahan

beban pada lereng dan tepi lereng, penggalian tanah di tepi lereng, dan penajaman

sudut lereng. Tekanan jumlah penduduk yang kerap mengalihfungsikan tanah-

tanah berlereng menjadi pemukiman atau lahan budidaya sangat berpengaruh

terhadap peningkatan risiko longsor.

Longsor merupakan suatu bentuk erosi yang pengangkutan atau pemindahan

tanahnya terjadi pada suatu saat yang relatif pendek dalam volume (jumlah) yang

sangat besar. Sitorus dalam Effendi (2008) mengatakan, berbeda halnya dengan

bentuk-bentuk erosi lainnya (erosi lembar, erosi alur, erosi parit) pada longsor

pengangkutan tanah terjadi sekaligus dalam periode yang sangat pendek.

Sedangkan menurut Dwiyanto dalam Effendi (2008), tanah longsor merupakan

suatu jenis gerakan tanah, umumnya gerakan tanah yang terjadi adalah longsor

bahan rombakan (debris avalanches) dan nendatan (slumps/rotational slides).

Gaya-gaya gravitasi dan rembesan (seepage) merupakan penyebab utama

ketidakstabilan (instability) pada lereng alami maupun lereng yang di bentuk

dengan cara penggalian atau penimbunan.

Adapun faktor kemiringan lereng dan air juga memegang peranan penting

terhadap peristiwa gerakan massa. Apabila pori-pori sedimen terisi oleh air, gaya

kohesi antarmineral akan semakin lemah, sehingga memungkinkan partikel-

partikel tersebut dengan mudah untuk bergeser. Selain itu air juga akan

Page 39: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

25

menambah berat massa material, sehingga kemungkinan cukup untuk

menyebabkan material untuk meluncur ke bawah (Efendi, 2008).

Naryanto dalam Effendi (2008) menyebutkan ada 5 jenis tanah longsor

berdasarkan kecepatan gerakannya, yakni :

1. Aliran; longsoran bergerak serentak/mendadak dengan kecepatan tinggi.

2. Longsoran; material longsoran bergerak lamban dengan bekas longsoran

berbentuk tapal kuda.

3. Runtuhan; umumnya material longsoran baik berupa batu maupun tanah

bergerak cepat sampai sangat cepat pada suatu tebing.

4. Majemuk; longsoran yang berkembang dari runtuhan atau longsoran dan

berkembang lebih lanjut menjadi aliran.

5. Amblesan (penurunan tanah); terjadi pada penambangan bawah tanah,

penyedotan air tanah yang berlebihan, proses pengikisan tanah serta pada

daerah yang dilakukan proses pemadatan tanah

Jenis longsor menurut booklet yang dirilis oleh Kementrian ESDM

digolongkan sebagai berikut :

1. Longsoran Translasi

Gambar 3. Longsoran Translasi

Sumber : Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2015

Page 40: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

26

Longsoran translasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada

bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai.

2. Longsoran Rotasi

Gambar 4. Longsoran Rotasi

Sumber : Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2015

Longsoran rotasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang

gelincir berbentuk cekung.

3. Pergerakan Blok

Gambar 5. Pergerakan Blok

Sumber : Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2015

Page 41: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

27

Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang

gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga longsoran translasi blok

batu.

4. Runtuhan Batu

Gambar 6. Runtuhan Batu

Sumber : Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2015

Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain

bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng

yang terjal hingga menggantung terutama di daerah pantai. Batu-batu

besar yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang parah.

5. Rayapan Tanah

Gambar 7. Rayapan Tanah

Sumber : Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2015

Page 42: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

28

Rayapan Tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis

tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir

tidak dapat dikenali. Setelah waktu yang cukup lama longsor jenis rayapan

ini bisa menyebabkan tiang-tiang telepon, pohon, atau rumah miring ke

bawah.

6. Aliran Bahan Rombakan

Gambar 8. Aliran Bahan Rombakan

Sumber : Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2015

Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh

air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume dan

tekanan air, dan jenis materialnya. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah

dan mampu mencapai ratusan meter jauhnya. Di beberapa tempat bisa

sampai ribuan meter seperti di daerah aliran sungai di sekitar gunung api.

Aliran tanah ini dapat menelan korban cukup banyak.

Ditinjau dari kenampakan jenis gerakan menurut Ahmad Efendi (2008) tanah

longsor dapat dibedakan menjadi beberapa macam/tipe antara lain :

Page 43: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

29

a. Jenis jatuhan; material batu atau tanah dalam longsor jenis ini jatuh bebas

dari atas tebing. Material yang jatuh umumnya tidak banyak dan terjadi

pada lereng terjal.

b. Longsoran; yaitu massa tanah yang bergerak sepanjang lereng dengan

bidang longsoran melengkung (memutar) dan mendatar. Longsoran

dengan bidang longsoran melengkung, biasanya gerakannya cepat dan

mematikan karena tertimbun material longsoran. Sedangkan longsoran

dengan bidang longsoran mendatar gerakannya perlahan-lahan, merayap

tetapi dapat merusakkan dan meruntuhkan bangunan di atasnya.

c. Jenis aliran; yaitu massa tanah bergerak yang didorong oleh air.

Kecepatan aliran bergantung pada sudut lereng, tekanan air, dan jenis

materialnya. Umumnya gerakannya di sepanjang lembah dan biasanya

panjang gerakannya sampai ratusan meter, di beberapa tempat bahkan

sampai ribuan meter seperti di daerah aliran sungai daerah gunung api.

Aliran tanah ini dapat menelan korban cukup banyak.

d. Gerakan tanah gabungan; yaitu gerakan tanah gabungan antara longsoran

dengan aliran atau jatuhan dengan aliran. Gerakan tanah jenis gabungan

ini yang banyak terjadi di beberapa tempat akhir-akhir ini dengan

menelan korban cukup tinggi.

Penyebab terjadinya gerakan pada lereng secara garis besar dapat dibedakan

sebagai faktor alami dan manusia. Menurut Kementrian ESDM (2005) tanah

longsor dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia sebagai pemicunya,

berikut contoh dari dua faktor tersebut :

Page 44: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

30

1. Faktor alam

a. Kondisi geologi: batuan lapuk, kemiringan lapisan, sisipan lapisan batu

lempung, lereng yang terjal yang diakibatkan oleh struktur sesar dan kekar

(patahan dan lipatan), gempa bumi, stratigrafi dan gunung api, lapisan

batuan yang kedap air miring ke lereng yang berfungsi sebagai bidang

longsoran, adanya retakan karena proses alam (gempa bumi, tektonik).

b. Keadaan tanah : erosi dan pengikisan, adanya daerah longsoran lama,

ketebalan tanah pelapukan bersifat lembek, butiran halus, tanah jenuh

karena air hujan.

c. Iklim: curah hujan yang tinggi, air (hujan di atas normal)

d. Keadaan topografi: lereng yang curam.

e. Keadaan tata air: kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi massa air,

erosi dalam, pelarutan dan tekanan hidrostatika, susut air cepat, banjir,

aliran bawah tanah pada sungai lama).

f. Tutupan lahan yang mengurangi tahan geser, misal lahan kosong, semak

belukar di tanah kritis.

2. Faktor manusia

a. Pemotongan tebing pada penambangan batu di lereng yang terjal.

b. Penimbunan tanah urugan di daerah lereng.

c. Kegagalan struktur dinding penahan tanah.

d. Perubahan tata lahan seperti penggundulan hutan menjadi lahan basah

yang menyebabkan terjadinya pengikisan oleh air permukaan dan

menyebabkan tanah menjadi lembek

Page 45: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

31

e. Adanya budidaya kolam ikan dan genangan air di atas lereng.

f. Sistem pertanian yang tidak memperhatikan irigasi yang aman.

g. Pengembangan wilayah yang tidak diimbangi dengan kesadaran

masyarakat, sehingga Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) tidak ditaati

yang akhirnya merugikan sendiri.

h. Sistem drainase daerah lereng yang tidak baik yang menyebabkan lereng

semakin terjal akibat penggerusan oleh air saluran di tebing

i. Adanya retakan akibat getaran mesin, ledakan, beban massa yang

bertambah dipicu beban kendaraan, bangunan dekat tebing, tanah kurang

padat karena material urugan atau material longsoran lama pada tebing

j. Terjadinya bocoran air saluran dan luapan air saluran

Arsyad dalam Effendi (2008) mengemukakan bahwa tanah longsor ditandai

dengan bergeraknya sejumlah massa tanah secara bersama-sama dan terjadi

sebagai akibat meluncurnya suatu volume tanah di atas suatu lapisan agak kedap

air yang jenuh air. Lapisan yang terdiri dari tanah liat atau mengandung kadar

tanah liat tinggi setelah jenuh air akan bertindak sebagai peluncur. Longsoran

akan terjadi jika terpenuhi tiga keadaan sebagai berikut :

a. Adanya lereng yang cukup curam sehingga massa tanah dapat bergerak

atau meluncur ke bawah,

b. Adanya lapisan di bawah permukaan massa tanah yang agak kedap air dan

lunak, yang akan menjadi bidang luncur, dan

c. Adanya cukup air dalam tanah sehingga lapisan massa tanah yang tepat di

atas lapisan kedap air tersebut menjadi jenuh.

Page 46: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

32

Mengacu pada pendapat Barus dalam Effendi (2008) gerakan tanah berkaitan

langsung dengan berbagai sifat fisik alami seperti struktur geologi, bahan induk,

tanah, pola drainase, lereng/bentuk lahan, hujan, maupun sifat-sifat non-alami

yang bersifat dinamis seperti penggunaan lahan dan infrastruktur. Berbagai tipe

dan jenis luncuran dan longsoran tanah umumnya dapat terjadi bersamaan dengan

terjadinya gempa.

Karnawati dalam dalam Effendi (2008) menjelaskan bahwa terjadinya

longsor karena adanya faktor-faktor pengontrol gerakan di antaranya

geomorfologi, tanah, geologi, geohidrologi, dan tata guna lahan, serta adanya

proses-proses pemicu gerakan seperti : infiltrasi air ke dalam lereng, getaran,

aktivitas manusia/ perubahan dan gangguan lahan.

Terdapat beberapa ciri-ciri daerah rawan longsor menurut Darsoatmodjo dan

Soedrajat (2002), yaitu :

a. Adanya gunung api yang menghasilkan endapan batu vulkanik yang

umumnya belum padu dan dengan proses fisik dan kimiawi maka batuan

akan melapuk, berupa lempung pasiran atau pasir lempungan yang bersifat

sarang, gembur, dan mudah meresapkan air.

b. Adanya bidang luncur (diskontinuitas) antara batuan dasar dengan tanah

pelapukan, bidang luncuran tersebut merupakan bidang lemah yang licin

dapat berupa batuan lempung yang kedap air atau batuan breksi yang

kompak dan bidang luncuran tersebut miring kea rah lereng yang terjal.

c. Pada daerah pegunungan dan perbukitan terdapat lereng yang terjal, pada

daerah jalur patahan/sesar juga dapat membuat lereng menjadi terjal dan

Page 47: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

33

dengan adanya pengaruh struktur geologi dapat menimbulkan zona retakan

sehingga dapat memperlemah kekuatan batuan setempat.

d. Pada daerah aliran sungai tua yang bermeander dapat mengakibatkan

lereng menjadi terjal akibat pengikisan air sungai ke arah lateral, bila

daerah tersebut disusun oleh batuan yang kurang kuat dan tanah pelapukan

yang bersifat lembek dan tebal maka mudah untuk longsor.

e. Faktor air juga berpengaruh terhadap terjadinya tanah longsor, yaitu bila di

lereng bagian atas terdapat adanya saluran air tanpa bertembok,

persawahan, kolam ikan (genangan air), bila saluran tersebut jebol atau

bila turun hujan air permukaan tersebut meresap ke dalam tanah akan

mengakibatkan kandungan air dalam massa tanah akan lewat jenuh, berat

massa tanah bertambah dan tahanan geser tanah menurun serta daya ikat

tanah menurun sehingga gaya pendorong pada lereng bertambah yang

dapat mengakibatkan lereng tersebut goyah dan bergerak menjadi longsor.

Menurut Direktorat Geologi Tata Lingkungan (1981) faktor-faktor yang

mempengaruhi terjadinya tanah longsor antara lain adalah sebagai berikut :

a. Topografi atau lereng

b. Keadaan tanah/ batuan

c. Curah hujan atau keairan

d. Gempa /gempa bumi

e. Keadaan vegetasi/hutan dan penggunaan lahan.

Faktor-faktor penyebab tersebut satu sama lain saling mempengaruhi dan

menentukan besar dan luasnya bencana tanah longsor. Kepekaan suatu daerah

Page 48: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

34

terhadap bencana tanah longsor ditentukan pula oleh pengaruh dan kaitan faktor-

faktor ini satu sama lainnya.

C. Manajemen Bencana

1. Pengertian Manajemen Bencana

Definisi manajemen bencana mengacu pada pendapat Ramli dalam Agus

Haryanto (2012) adalah upaya sistematis dan komprehensif untuk menanggulangi

semua kejadian bencana secara cepat, tepat, dan akurat untuk menekan korban dan

kerugian yang ditimbulkannya. Berdasarkan UU No 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas

tiga tahap meliputi; prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Meskipun setiap bencana mempunyai karakteristik yang berbeda-beda namun

pada hakikatnya pola pengelolaan secara subtansi hampir sama oleh karena itu,

dari konsep manajemen bencana maka dapat dibuat suatu siklus pengelolaan

bencana yang terpadu. Siklus ini secara umum menggambarkan proses-proses

pengelolaan bencana pada intinya merupakan tindakan-tindakan nyata dari jauh

sebelum bencana akan terjadi, pra-bencana, saat menjelang bencana, saat bencana

dan pasca bencana.

Sebagai ilmu pengetahuan, manajemen juga bersifat universal, dan

mempergunakan kerangka ilmu pengetahuan yang sistematis mencakup kaidah-

kaidah, prinsip, dan konsep yang tepat dalam seluruh kondisi pengorganisasian.

Sehingga ilmu pengetahuan tentang manajemen dapat diterapkan dalam

pengorganisasian penanggulangan bencana baik dalam tingkat pemerintah,

lembaga sosial, dan koordinasi di lapangan. Bila manajemen dalam

Page 49: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

35

penanggulangan tidak terkoordinasi baik maka akan menimbulkan lebih banyak

korban yang terlantar dan bisa mengakibatkan kematian bagi jiwa yang

seharusnya dapat tertolong dengan penanganan yang cepat, terjadi kekisruhan

akibat saling memperebutkan bantuan sandang dan pangan yang diberikan, dan

akan terjadi kondisi yang kumuh serta tidak teratur di tempat-tempat pengungsian.

2. Kegiatan Manajemen Bencana

Manajemen bencana merupakan hal yang penting dilakukan dalam menyikapi

bencana. Dalam manajemen bencana ini, Nick Carter dalam Agus (2012)

menyebutkan ada enam tahapan dalam manajemen bencana yaitu prevention,

mitigation, preparedness, disaster impact, response, recovery, dan development.

Gambar 9. Siklus Manajemen Bencana

Sumber : Nick W. Carter, 1991

Manajemen Bencana merupakan suatu proses terencana yang dilakukan untuk

mengelola bencana dengan baik dan aman yang dibagi menjadi tahap pra bencana,

Page 50: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

36

saat bencana dan pasca bencana (Agus, 2012); tahapan tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Pra Bencana

a. Kesiagaan

Kesiagaan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah

yang tepat guna dan berdaya guna. Membangun kesiagaan adalah unsur

penting, namun tidak mudah dilakukan karena menyangkut sikap mental

dan budaya serta disiplin di tengah masyarakat. Kesiagaan adalah tahapan

yang paling strategis karena sangat menentukan ketahanan anggota

masyarakat dalam menghadapi datangnya suatu bencana.

b. Peringatan Dini

Peringatan dini disampaikan dengan segera kepada semua pihak,

khususnya mereka yang berpotensi terkena bencana di tempat masing-

masing. Peringatan didasarkan berbagai informasi teknis dan ilmiah yang

dimiliki, diolah atau diterima dari pihak berwenang mengenai

kemungkinan akan datangnya suatu bencana.

c. Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi

dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana. Dari batasan ini sangat

jelas bahwa mitigasi bersifat pencegahan sebelum kejadian. Mitigasi

bencana harus dilakukan secara terencana dan komprehensif melalui

berbagai upaya dan pendekatan.

Page 51: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

37

2. Saat Bencana Terjadi

a. Tanggap Darurat

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan

dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk

yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi

korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,

pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan

sarana. Tanggap darurat yang dilakukan untuk mengatasi kejadian bencana

misalnya dalam suatu proses kebakaran atau peledakan di lingkungan

industri :

1. Memadamkan kebakaran atau ledakan.

2. Menyelamatkan manusia dan korban (resque).

3. Menyelamatkan harta benda dan dokumen penting (salvage).

4. Perlindungan masyarakat umum.

b. Penanggulangan Bencana

Selama kegiatan tanggap darurat, upaya yang dilakukan adalah

menanggulangi bencana yang terjadi sesuai dengan sifat dan jenisnya.

Penanggulangan bencana memerlukan keahlian dan pendekatan khusus

menurut kondisi dan skala kejadian. Tim tanggap darurat diharapkan

mampu menangani segala bentuk bencana. Oleh karena itu tim tanggap

darurat harus diorganisir dan dirancang untuk dapat menangani berbagai

jenis bencana.

Page 52: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

38

3. Pasca Bencana

a. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan

publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca

bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara

wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah

pasca bencana.

Di tingkat industri atau perusahaan, fase rehabilitasi dilakukan untuk

mengembalikan jalannya operasi perusahaan seperti sebelum bencana

terjadi. Upaya rehabilitasi misalnya memperbaiki peralatan yang rusak dan

memulihkan jalannya perusahaan seperti semula.

b. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan

sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat

pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan

berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya

hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam

segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

D. Mitigasi Bencana

1. Pengertian Mitigasi Bencana

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik

melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan

menghadapi bencana (UU No. 24, 2007). Menurut Ulum (2014) mitigasi dapat

Page 53: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

39

didefinisikan berbagai macam tindakan yang diambil untuk mengurangi

kerentanan. Mitigasi merupakan tahap awal upaya penanggulangan bencana.

Mitigasi merupakan langkah-langkah yang disengaja, dilaksanakan, baik

sebelum terjadi bencana untuk menghindari atau mengurangi dampak dari bahaya

dan bencana yang akan datang

Ulum (2014) menyebutkan bahwa mitigasi merupakan salah satu cara terbaik

untuk rencana adaptasi perubahan iklim dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Mitigasi adalah kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana, seperti

membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa,

penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, atau memberikan penyuluhan dan

meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan gempa.

2. Kegiatan Mitigasi Bencana

ISDR melalui World Conference on Disaster Reduction telah menghasilkan

konsep terkait penanganan pra bencana yang disebut sebagai Hyogo Framework

for Action (HFA) atau Kerangka Kerja Aksi Hyogo, dimana mengidentifikasi lima

prioritas yang dijadikan pedoman untuk menyusun kegiatan dalam membangun

ketahanan terhadap bencana. Lima prioritas tersebut yakni (ISDR, 2007) :

1. Menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas.

2. Memperbaiki informasi risiko dan peringatan dini.

3. Membangun budaya keamanan dan ketahanan.

4. Melakukan pengurangan risiko pada sektor-sektor utama.

5. Memperkuat kesiapan untuk bereaksi.

Page 54: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

40

Ada berbagai macam kegiatan mitigasi yang bisa dilaksanakan untuk

mengurangi risiko dampak bencana. Secara garis besar Rahman dalam Theresia

dkk (2015) menyebutkan kegiatan mitigasi digolongkan ke dalam dua bentuk,

yaitu struktural dan non struktural. Sedangkan menurut Pedoman Penyusunan

Rencana Penanggulangan yang dikeluarkan melalui Peraturan Kepala BNPB

Nomor 4 Tahun 2008, dua bentuk mitigasi tersebut disebutkan dengan istilah

mitigasi aktif dan mitigasi pasif. Dua bentuk tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Mitigasi struktural atau aktif, berupa pembuatan infrastruktur sebagai

pendorong minimalisasi dampak dan penggunaan pendekatan teknologi.

Kegiatan yang tergolong mitigasi aktif meliputi :

a. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan bahaya (early

warning system), larangan memasuki daerah rawan bencana dan lain

sebagainya. Terkait early warning system, Paripurno dalam Ulum

(2014) menjelaskan sistem peringatan tersebut harus memiliki empat

kriteria; yaitu accesible, immediate, coherent dan official.

b. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang

penataan ruang, ijin mendirikan bangunan (IMB), dan peraturan lain

yang berkaitan dengan pencegahan bencana.

c. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat.

d. Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah

yang lebih aman.

e. Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat.

Page 55: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

41

f. Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur evakuasi jika

terjadi bencana.

g. Pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah,

mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh

bencana, seperti: tanggul, dam, penahan erosi pantai, bangunan tahan

gempa dan lain sejenisnya.

2. Mitigasi non struktural atau pasif, berupa pengelolaan tata ruang dan

pelatihan guna meningkatkan kapasitas masyarakat. Seperti

peningkatan kapasitas masyarakat, melalui pengetahuan dan sikap,

perencanaan kedaruratan dan mobilisasi sumberdaya. Kegiatan yang

tergolong mitigasi pasif meliputi :

a. Penyusunan peraturan perundang-undangan.

b. Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah.

c. Pembuatan pedoman atau standar atau prosedur.

d. Pembuatan brosur atau leafletg atau poster.

e. Penelitian atau pengkajian karakteristik bencana.

f. Pengkajian atau analisis risiko bencana.

g. Internasionalisasi penanggulangan bencana dalam muatan lokal

pendidikan.

h. Pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana.

i. Penguatan unit-unit sosial dalam masyarakat seperti forum.

j. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam perencanaan

pembangunan.

Page 56: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

42

Mitigasi bencana yang efektif memiliki tiga unsur utama, yaitu penilaian

bahaya, peringatan dan persiapan (Riny, 2011). Riny selanjutnya menjelaskan

ketiga unsur utama tersebut sebagai berikut :

1. Penilaian bahaya (hazard assestment); diperlukan untuk mengidentifikasi

populasi dan aset yang terancam, serta tingkat ancaman. Penilaian ini

memerlukan pengetahuan tentang karakteristik sumber bencana,

probabilitas kejadian bencana, serta data kejadian bencana di masa lalu.

Tahapan ini menghasilkan peta potensi bencana yang sangat penting untuk

merancang kedua unsur mitigasi lainnya

2. Peringatan (warning); diperlukan untuk memberi peringatan kepada

masyarakat tentang bencana yang akan mengancam (seperti bahaya

tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi, aliran lahar akibat letusan

gunung berapi, dsb). Sistem peringatan didasarkan pada data bencana yang

terjadi sebagai peringatan dini serta menggunakan berbagai saluran

komunikasi untuk memberikan pesan kepada pihak yang berwenang

maupun masyarakat. Peringatan terhadap bencana yang akan mengancam

harus dapat dilakukan secara cepat, tepat dan dipercaya.

3. Persiapan (preparedness). kegiatan kategori ini tergantung kepada unsur

mitigasi sebelumnya (penilaian bahaya dan peringatan), yang

membutuhkan pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena

bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui

kapan harus melakukan evakuasi dan kapan saatnya kembali ketika situasi

telah aman.

Page 57: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

43

Menuju pada upaya yang bersifat normatif, UU No 24 Tahun 2007 mengatur

secara umum upaya tersebut diwujudkan melalui :

1. Pelaksanaan penataan ruang

2. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan

3. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara

konvensional maupun modern

3. Mitigasi Tanah Longsor

Mitigasi bencana dilakukan dalam kondisi sebelum terjadi bencana dan

dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana di suatu daerah. Hal tersebut

dilakukan untuk memperkecil atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui

pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

Kementrian ESDM menyebutkan kegiatan mitigasi longsor antara lain adalah

sebagai berikut :

1. Pemetaan

a. Pemetaan zona kerentanan gerakan tanah

Pemetaan kerentanan gerakan tanah menyajikan secara visual tingkat

kerentanan/kerawanan terhadap potensi bahaya gerakan tanah,

kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya, seperti

manusia, pemukiman, sarana prasarana, harta benda. Pemetaan kerentanan

gerakan tanah merupakan data dasar dalam melakukan antisipasi bencana

dan sebagai pertimbangan dalam penyusunan analisis risiko bencana

gerakan tanah.

b. Pemetaan zona risiko bencana gerakan tanah

Page 58: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

44

Pemetaan risiko gerakan tanah dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko

suatu objek bencana di dalam zona kerentanan tanah. Peta ini digunakan

sebagai acuan dalam pengaturan tata ruang wilayah yang berbasis risiko

bencana dan dapat direvisi sesuai dengan potensi dan perkembangan

daerah tersebut.

2. Pemantauan

Pemantauan gerakan tanah dilakukan melalui pemantauan gerakan tanah

yang berkesinambungan maupun temporer, untuk mengetahui tingkat

perkembangan gerakan tanah, laju pergerakan, faktor penyebab bencana dan

tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh gerakan tanah serta antisipasi

kemungkinan bencana gerakan tanah serupa yang mungkin terjadi di waktu

yang akan datang. Pemantauan gerakan tanah dilakukan pada pemukiman

padat dan daerah vital dan strategis.

3. Peringatan dini dan penyebaran informasi

Peringatan dini adalah serangkaian pemberian peringatan sesegara

mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya becana pada

suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Metodologi peringatan dini yang

dilakukan Badan Geologi antara lain :

1. Membuat peta tumpang susun antara peta curah hujan dan zona kerentanan

gerakan tanah (Peta prakiraan wilayah potensi terjadi gerakan tanah) yang

disebarluaskan setiap bulan kepada pemerintah daerah.

2. Penyebarluasan informasi daerah rawan gerakan tanah.

Page 59: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

45

3. Penyebaran leaflet dan poster tentang tata cara mitigasi dan

penanggulangan bencana gerakan tanah.

4. Tanda-tanda peringatan dini sebagai upaya peningkatan kewaspadaan

masyarakat terhadap ancaman bahaya gerakan tanah dibuat pemerintah

daerah.

4. Penyelidikan gerakan tanah

Penyelidikan gerakan tanah bertujuan untuk mendapatkan data dan

informasi mengenai potensi bencana gerakan tanah, faktor pengontrol dan

pemicu gerakan tanah, sebaran zona kerentanan gerakan tanah dan

rekomendasi teknis langkah-langkah penanggulangannya.

5. Penguatan ketahanan masyarakat

Peningkatan dan penyebarluasan informasi kebencanaan untuk membentuk

masyarakat siaga bencana. Kegiatan peningkatan kapasitas untuk penguatan

ketahanan masyarakat meliputi :

a. Pemanfaatan sumberdaya masyarakat

Meningkatkan, kemampuan dan budaya masyarakat untuk membentuk

masyarakat siaga bencana dengan melakukan pelatihan untuk pelaksana

penanggulangan bencana dan masyarakat.

b. Penyebaran informasi kebencanaan

Penyebarluasan informasi kebencanaan bertujuan untuk meningkatakan

kewaspandaan masyarakat yang tinggal di zona rentan bencana menengah

dan tinggi.

c. Sosialisasi dan penyuluhan

Page 60: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

46

Sosialisasi dan penyeluluhan adalah penyampaian informasi tentang

gerakan tanah, penyelidikan, pengetahuan, pemeriksaan, pemantauan dan

pemetaan gerakan tanah oleh lembaga yang berwenang kepada pelaksana

penanggulangan bencana masyarakat.

d. Pendidikan dan pelatihan kebencanaan

Pendidikan dan pelatihan kebencanaan dilaksanakan terutama terhadap

masyarakat yang tinggal di zona kerentanan gerakan tanah tinggi.

Pendidikan dan pelatihan ini mencakup manajemen kedaruratan,

membangun koordinasi, komunikasi dan kerjasama, pemahaman daerah

rawan bencana dan prosedur tetap evakuasi.

e. Rencana kontijensi

Penyiapan dan penyusunan rencana kontijensi dilakukan pada daerah yang

berpotensi terkena bencana gerakan tanah. Tujuannya apabila terjadi

bencana pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan masyarakat

mampu menyiapkan diri dan mengoperasikan dokumen kontijensi menjadi

rencana operasional pada saat tanggap darurat.

6. Mitigasi gerakan tanah struktural

Mitigasi gerakan tanah secara struktural dan rekayasa untuk mengurangi

atau menghindari kemungkinan dampak bahaya antara lain memindahkan

permukiman dari daerah rentan gerakan tanah dan atau melakukan rekayasa

teknologi. Mitigasi struktural untuk mengurangi dampak bahaya merupakan

wewenang pemerintah daerah atau instansi terkait.

Page 61: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

47

E. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab utama untuk melindungi

masyarakatnya dari setiap bahaya yang berpotensi mengganggu kehidupan normal

masyarakat (Kusumasari, 2014). Dalam manajemen bencana atau yang disebut

dalam UU sebagai penanggulangan bencana, pemerintah daerah mempunyai

tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan

bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka

memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak

bencana.

Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana di tingkat daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawab

tersebut, dilaksanakan oleh BPBD sebagai SKPD pelaksana penanggulangan

bencana yang berwenang di bidang penanggulangan bencana di tingkat daerah.

BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur

antara lain SKPD lain, instansi/lembaga terkait, masyarakat, organisasi

kemasyarakatan, dunia usaha dan lembaga internasional. Dalam UU 24 Tahun

2007 juga mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana, yakni meliputi :

a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena

bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal

b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana

c. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana

dengan program pembangunan

Page 62: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

48

d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang

memadai

Kemudian diatur dalam undang-undang yang sama, pemerintah daerah

mempunyai wewenang yakni :

a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras

dengan kebijakan pembangunan daerah.

b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur

kebijakan penanggulangan bencana.

c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana

dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain.

d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber

ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya.

e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan

sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya.

f. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang

berskala daerah.

Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, pemerintah daerah bisa

mengembangkan bentuk-bentuk kerja sama dan kemitraan dengan

lembaga/intansi terkait, lembaga pendidikan tinggi, organisasi kemasyarakatan

dan dunia usaha, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun dalam

rangka monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

di daerah, seperti yang dikutip dari website resmi BPBD Karanganyar (2015)

pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan berupa :

Page 63: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

49

a. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta

eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan

b. Menghentikan usaha dan/atau kegiatan sementara waktu sampai dengan

ditaatinya perintah dalam rangka penaatan terhadap peraturan di bidang

lingkungan hidup dan peraturan di bidang penanggulangan bencana

c. Mencabut izin atau merekomendasikan untuk dicabut izin usaha dan/atau

kegiatan yang telah melanggar peraturan di bidang lingkungan hidup dan

di bidang penanggulangan bencana

d. Melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas pemanfaatan

ruang

e. Memerintahkan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang berpotensi

dan/atau menimbulkan bencana untuk melakukan upaya-upaya

pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan oleh

BPBD, yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah. BPBD merupakan unsur

pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaran pemerintahan di daerah di bidang

penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. BPBD terdiri dari unsur

pelaksana dan unsur pengarah. Unsur pengarah terdiri dari pejabat pemerintah

daerah terkait, anggota masyarakat profesional dan ahli. Sedangkan unsur

pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi prabencana, darurat

bencana, dan pascabencana.

Page 64: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

50

Berdasar pada uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah

daerah adalah sangat krusial dan penting dalam pengelolaan atau manajemen

bencana di suatu daerah. Dalam penanggulangan suatu bencana di daerah,

dibanding pemerintah pusat pemerintah daerah lebih mengenali kondisi daerah

dan kondisi masyarakatnya untuk ditarik kebijakan apa yang harus diambil untuk

pengelolaan bencana tersebut. Pemerintah daerah mempunyai peran sebagai

pelaksana atau implementator dan sebagai pembuat kebijakan atau policy maker,

guna mengontrol jatuhnya kerugian yang lebih besar akibat bencana.

F. IMPLEMENTASI PPROGRAM

1. Pengertian Program

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan

sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan.

Program juga bisa disebut sebagai upaya yang bersifat formal untuk mencapai

tujuan. Charles Jones (1994) menyebutkan program merupakan salah satu

komponen dalam suatu kebijakan. Berdasar dari pengertian di atas program dapat

didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang

bersifat formal dan sudah terkonsep untuk kemudian dijalankan untuk mencapai

tujuan.

Dalam lingkup pemerintah, program merupakan bentuk implementasi dari

kebijakan pemerintah sebagai wujud intervensi nyata pemerintah terhadap

permasalahan publik. Selain itu, definisi program juga termuat dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, yang menyatakan bahwa program adalah instrumen kebijakan yang

Page 65: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

51

berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi

pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi

anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi

masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil,

kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang

dicapai atau outcomes. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat

berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat

pencapaian sasaran suatu program.

2. Implementasi Program

Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak

dan tujuan yang diinginkan. Menurut Patton dan Sawicki dalam Tangkilisan

(2003) implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk

merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk

mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah

diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur

secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat

mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap

perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah

bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa

yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan

otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat

Page 66: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

52

diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu

penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui

aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah (Tangkilisan, 2003).

Jones (1993) menganalisis masalah implementasi program dengan

mendasarkan pada konsepsi kegiatan-kegiatan fungsional. Jones mengemukakan

beberapa dimensi dan implementasi pemerintahan mengenai program-program

yang sudah disahkan, kemudian menentukan implementasi, juga membahas aktor-

aktor yang terlibat, dengan memfokuskan pada birokrasi yang merupakan

lembaga eksekutor. Jadi Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang

melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan

dan dapat di lakukan.

Jones (1993) mengemukakan teori bahwa dalam suatu implementasi harus

memperhatikan tiga dimensi implementasi, yakni :

1. Organisasi, yaitu sebagai aktor yang membentuk ataupun menata kembali

sumber daya, unit-unit dan metode untuk menunjang agar program

berjalan. Organisasi merupakan unit atau wadah untuk menempatkan

program ke dalam tujuan kebijakan.

2. Interpretasi, yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna

program kedalam pengaturan sehingga dapat diterima dan dapat

dijalankan. Hal ini karena keberhasilan sebuah program tidak lepas dari

kepemahaman atau pengarahan yang tepat dan dapat diterima oleh

masyarakat atau kelompok sasaran sehingga program tersebut dapat

terlaksana dengan baik.

Page 67: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

53

3. Penerapan, yang berhubungan dengan pelaksanaan yakni meliputi

perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lain sehingga program

tersebut dapat terlaksana.

Adapun BPBD Kabupaten Pacitan melalui Renstra tahun 2017-2021

mengeluarkan program yang berkaitan dengan penanganan bencana yaitu program

“Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam”. Berdasarkan renstra

tersebut, program diimplementasikan melalui kegiatan yang meliputi :

1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana

2. Sosialisasi edukasi penanggulaangan bencana

3. Peralatan perlengkapan penanggulangan bencana

4. Fasilitasi relawan penanggulangan bencana

5. Peningkatan kapasitas desa tangguh bencana

6. Fasilitasi posko penanggulangan bencana

7. Penyusunan rencana kontijensi penanggulangan becana

8. Fasilitasi forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

9. Peningkatan SDM dan operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)

10. Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna)

11. Pendataan, verifikasi dan penyaluran bantuan pasca bencana

12. Penanganan maslaah pasca bencana

13. Penanganan masalah bencana alam

14. Fasilitasi Tim reaksi Cepat (TRC)

Page 68: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

54

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan jenis penelitian

deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan metode ini

didasari anggapan bahwasannya metode ilmiah yang dianggap paling tepat untuk

menjangkau, menjelaskan dan menggambarkan segala permasalahan dan data

yang ada dengan lebih mendalam yang sesuai dengan masalah dan tujuan

penelitian. Menurut Zuriah (2009) menjelaskan penelitian deskriptif adalah

penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gekala, fakta-fakta, atau

kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau

daerah tertentu. Sedangkan menurut Usman dan Akbar (2009) menjelaskan

penelitian deskriptif bermaksud membuat tujuan pemeriaan (penyandaran) secara

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi

tertentu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang

bersifat kualitatif karena dalam penelitian ini melakukan penyusunan kata-kata

untuk menjelaskan dan memperoleh gambaran atas hasil yang akan diteliti.

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2011) adalah penelitian yang bermaksud

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian,

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Secara

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu

Page 69: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

55

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode

alamiah.

Melalui metode kualitatif peneliti pada tahap awal melakukan penjelajahan,

selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam sehingga dapat

ditemukan hipotesis yang berupa hubungan antar gejala dalam hal ini dengan

memberikan gambaran dan analisis secara mendalam terkait upaya mitigasi

longsor dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Menurut Moleong (2011)

mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya

perilaku, persepsi, motivasi,tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.

Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti menyampaikan data dari kutipan

orang lain, wacana, atau teks lainnya. Dengan menggunakan jenis ini peneliti

bermaksud mendapatkan data dan gambaran yang mendalam tentang

implementasi BPBD dalam mitigasi longsor di Kabupaten Pacitan.

B. Fokus Penelitian

Seorang peneliti harus menetapkan fokus penelitian, agar penelitian yang

dilakukan fokus terhadap masalah yang akan diteliti. Menurut Usman dan Akbar

(2009) menjelaskan fokus penelitian atau pembatasan masalah ialah usaha untuk

menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah

ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang

Page 70: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

56

lingkup masalah penelitian, dan faktor mana yang tidak termasuk dalam ruang

lingkup masalah penelitian.

Peneliti menentukan fokus penelitian untuk membatasi studi sehingga

penelitian yang dilakukan lebih terarah dan juga dapat menyaring informasi yang

lebih relevan. Selain itu dalam penelitian kualitatif juga menghendaki batas dalam

penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian.

Seperti yang diungkapkan oleh Moleong (2011) sebelumnya, dengan adanya

fokus penelitian yang tepat dan jelas maka akan memudahkan peneliti untuk

memilah data yang sekiranya perlu ataupun tidak untuk digunakan. Dengan

penjelasan tersebutlah, maka peneliti merasa penting untuk menentukan fokus

penelitian.

Berdasarkan judul dari penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu,

Implementasi Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

dalam Upaya Mitigasi Longsor di Kecamatan Tulakan, maka yang menjadi fokus

dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

dalam Upaya mitigasi longsor yang mengacu pada teori Charles Jones (1994)

dimana dengan memperhatikan tiga dimensi implementasi, yakni :

a. Organisasi, dalam hal ini adalah BPBD Kabupaten Pacitan dan instansi

terkait lainya.

b. Interpretasi, dalam hal ini adalah terkait penjabaran dari program sampai

pada pelaksanaan kegiatan.

Page 71: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

57

c. Aplikasi, dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang

meliputi kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi bencana longsor.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi mitigasi longsor di

Kecamatan Tulakan :

a. Faktor pendukung implementasi Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Bencana Alam dalam upaya mitigasi longsor di

Kecamatan Tulakan

b. Faktor penghambat implementasi Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Bencana Alam dalam upaya mitigasi longsor di

Kecamatan Tulakan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Moleong (2011) menjelaskan bahwa lokasi penelitian ialah tempat dimana

peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau

peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka

mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penentuan lokasi penelitian, cara

terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan

menjajaki dengan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan

kenyataan.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011) mengemukakan bahwa lokasi

yang layak dipilih untuk diteliti adalah lokasi yang didalamnya terdapat persoalan

substantif dan teoritik. Dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian lokasi

penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap obyek

yang akan diteliti. Berdasarkan pemaparan di atas maka lokasi penelitian ini

Page 72: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

58

dilakukan di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Hal ini dikarenakan

Kabupaten Pacitan mempunyai kerentanan longsor yang cukup tinggi dan

Kecamatan Tulakan mengalami kejadian longsor terbanyak.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian ialah menunjukkan

dimana sebenarnya peneliti dapat menangkap keadaan dari obyek yang akan

diteliti, sehingga keakuratan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan

sesuai dengan fokus penelitian dapat diperoleh (Moleong, 2011). Maka yang

menjadi situs dalam penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kabupaten Pacitan.

Alasan pemilihan lokasi dan situs penelitian di atas juga didasari atas

pertimbangan-pertimbangan pribadi peneliti dan juga masukan dari berbagai

pihak. BPBD dipilih karena merupakan organisasi pemerintah yang mempunyai

tanggungjawab terhadap penanggulangan bencana serta dinilai mempunyai

informasi yang dibutuhkan sebagai bahan penelitian ini. Kemudian Kecamatan

Tulakan dipilih karena memiliki kejadian longsor yang paling banyak di

Kabupaten Pacitan (BNPB, 2016).

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting,

karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan

berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang

sudah ditetapkan (Sarwono, 2006).

Page 73: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

59

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau secara

langsung diperoleh ditempat penelitian di Kabupaten Pacitan. Menurut Sarwono

(2006) Data Primer diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan

kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara narasumber. Data

primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan narasumber sebagai

berikut :

a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten

Pacitan.

b. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan

c. Camat Tulakan, sebagai kecamatan yang tercatat paling banyak terkena

longsor di Kabupaten Pacitan

d. Masyarakat di Kecamatan Tulakan, sebagai kecamatan yang tercatat

paling banyak terkena longsor di Kabupaten Pacitan

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh

oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan (Sarwono,

2006). Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung

biasanya data itu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain diluar penelitian.

Dalam penelitian ini data sekundernya adalah :

Page 74: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

60

a. Literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, serta arsip-

arsip Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan.

b. Peristiwa, yaitu kejadian, kegiatan, dan keadaan di tempat penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data

yang memenuhi stpenelitir data yang ditetapkan (Sugiyono, 2008). Menurut

Sugiyono membedakan teknik pengumpulan data menjadi empat bagian yaitu

observasi, interview, dokumentasi, dan gabungan ketiganya (triangulasi). Oleh

karena itu, untuk memperoleh data yang valid, relevan, tepat dan akurat dalam

penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai

berikut sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara

langsung. Teknik wawancara ini berguna untuk mendapatkan data dari tangan

pertama (primer), pelengkap teknik pengumpulan lainnya, menguji hasil

pengumpulan data lainnya. Pada tahap ini peneliti berhadapan langsung dengan

narasumber untuk mengadakan tanya jawab secara lebih lanjut dan memperjelas

data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan bantuan

panduan wawancara (Usman dan Akbar, 2009).

Page 75: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

61

2. Observasi

Observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta

merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu Cartwright dan

Cartwright dalam Herdiansyah (2010). Menurut Herdiansyah inti dari observasi

adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai.

Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh

mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan

melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri

atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang

dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut

ppeneliting subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis

atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2010).

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Arikunto dalam Hasan (2002) adalah alat atau

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat,

lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian kualitatif,

yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono,

2008). Sedangkan menurut Arikunto, Instrumen penelitian adalah alat fasilitas

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih

Page 76: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

62

mudah dan hasilnya lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah

diolah.

Dalam penelitian ini instrumen atau alat yang digunakan adalah :

1. Peneliti, dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti

sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka

kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang

diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang

telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Data yang dimaksud

adalah terkait dengan implementasi program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Bencana Alam dalam upaya mitigasi longsor di Kabupaten

Pacitan.

2. Pedoman wawancara (interview guide), hal ini berguna untuk membatasi

dan mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan guna

kegiatan penelitian. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat

pedoman wawancara untuk mengetahui data apa yang diinginkan baik untuk

memulai pencarian data, maupun memperdalam data yang sudah didapatkan

sebelumnya. Pedoman wawancara dalam hal ini mencakup peran BPBD,

implementasi BPBD serta faktor pendukung dan penghambat implementasi

program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam dalam upaya

mitigasi longsor di Kabupaten Pacitan.

3. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa peralatan

penunjang, diantaranya yaitu alat rekaman dan foto melalui HP peneliti,

serta buku catatan.

Page 77: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

63

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik

Qualitative Data Analysis (QDA) oleh Seidel (1998). Seidel menyatakan bahwa

QDA terdiri atas tiga proses utama yaitu : memperhatikan (noticing),

mengumpulkan (collecting) dan berpikir (thinking) tentang suatu hal yang

menarik. Ketiga proses tersebut dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

Gambar 10. Model Analisis Data Kualitatif Seidel

Sumber : John Seidel (1998)

Melalui gambar di atas menunjukan bahwa proses QDA dari Seidel

memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :

1. Iterative and Progressive; proses tersebut memiliki sifat berulang dan

progresif karena menyerupai siklus yang berulang. Ketika peneliti

berpikir tentang sesuatu, di saat bersamaan juga mulai memperhatikan

hal baru dalam data. Peneliti kemudian mengumpulkan dan berpikir

tentang sesuatu yang baru tersebut. Prinsipnya, proses tersebut

merupakan infinite spiral.

2. Recursive; proses tersebut bersifat recursive karena satu bagian dapat

membuat peneliti kembali ke bagian sebelumnya. Ketika peneliti sibuk

Page 78: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

64

mengumpulkan sesuatu, mungkin peneliti secara bersamaan mulai

memperhatikan sesuatu yang baru untuk dikumpulkan.

3. Holographic; proses bersifat tersebut holographic karena setiap langkah

dalam proses mengandung keseluruhan proses. Ketika peneliti pertama

kali memperhatikan sesuatu, peneliti telah secara mental

mengumpulkan dan berpikir tentang sesuatu tersebut.

Penjelasan dari ketiga proses dasar pada gambar di atas dapat diuraikan

sebagai berikut :

1. Notice things / Memperhatikan sesuatu (dan memberi kode)

Dalam level yang umum, memperhatikan berarti melakukan observasi,

menulis catatan lapangan / field notes, merekam wawancara,

mengumpulkan dokumen, dan sebagainya. Ketika peneliti melakukan

ini, peneliti sedang memproduksi rekaman / record atas sesutau yang

telah peneliti perhatikan. Sekali peneliti telah memproduksi rekaman,

peneliti memfokuskan perhatian kepada rekaman tersebut, dan

memperhatikan hal yang menarik dalam rekaman tersebut. Peneliti

melakukan ini dengan membaca rekaman. Pada kenyataannya, peneliti

akan membaca rekaman berulang kali. Kemudian catatan lapangan

dan/atau rekaman, diberi kode agar sumber datanya tetap dapat

ditelusuri. Dalam hal ini, pengumpulan data dilakukan melalui proses

wawancara kepada BPBD Kabupaten Pacitan. Kemudian adapun

dokumentasi dilakukan dengan hasil berupa gambar, dimana hal

tersebut berguna untuk mendukung kebutuhan data penelitian dan

Page 79: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

65

sebagai bukti validitas dari peneliti. Sedangkan data yang berupa

dokumen dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang

bersumber dokumen resmi dari BPBD Kabupaten Pacitan.

2. Collect things / Mengumpulkan sesuatu

Proses selanjutnya adalah mengumpulkan dan memilah data. Proses ini

dapat dianalogikan seperti menyusun sebuah puzzle. Ketika peneliti

mengidentifikasi tiap bagian, peneliti sedang memperhatikan dan

“memberi kode”. Ketika peneliti memilih bagian-bagian, peneliti

“mengumpulkan” data. Dalam hal ini, dapat diartikan dengan

mengumpulkan data, memilah-milah, mengklasifikasikan,

mensintesiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya.

3. Think about things / Berpikir tentang sesuatu

Dalam proses ini, peneliti meneliti / think sesuatu yang telah

dikumpulkan itu sehingga mempunyai makna. Tujuan peneliti adalah:

1) memberikan tipe-tipe kepada masing-masing data 2) mencari pola

dan hubungan di antara data 3) untuk membuat penemuan yang umum /

general tentang fenomena yang diteliti.

Page 80: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

66

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan

a. Arti Lambang Daerah

Gambar 11. Lambang Kabupaten Pacitan

Sumber : pacitankab.go.id

Makna lambang daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1) Perisai bersudut lima.

Melambangkan dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia,

“Pancasila” yang harus kita pertahankan sampai akhir zaman. Karena

Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia selaras dengan tuntutan budi

nurani umat manusia di dunia ini.

2) Garis merah dan putih yang melingkari separo perisai

Lambang Bendera Negara kita. Merah berarti berani dan Putih berarti

suci, sebagai jiwa bangsa Indonesia, berani karena kesucian,

Page 81: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

67

didalamnya terkandung makna kebenaran, kebijaksanaan dan keadilan

serta tidak meninggalkan dasar Dasar Negara Indonesia, Pancasila.

Garis hitam melingkar dibagian bawah separo perisai (sebagai

kelanjutan garis merah), berarti kebenaran.

3) Tulisan “TATA PRAMANA HARGENG PRAJA”.

Makna dari tekad Pemerintah dan masyarakat Pacitan untuk

menciptakan pemerintahan yang arif bijaksana serta mampu

mengayomi dan mewujudkan masyarakat yang adil makmur, tata

tentrem kerto raharjo di dalam wilayah yang dipenuhi bukit-bukit.

4) Bintang

Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila Pertama dari Pancasila.

5) Gunung Lima

Menunjukkan bahwa geografi Pacitan. Dimana terletak Gunung Lima

yang terkenal sebagai tempat bertapa/ bersemedi.

6) Pintu gerbang dan Tugu Pahlawan Pacitan.

Mengingatkan kepada kita sebagai masyarakat Pacitan, kepada para

pahlawan/patriot Pacitan yang telah gugur sebagai kusuma bangsa

yang dulu telah gigih melawan kaum kolonial demi menegakkan

kemerdekaan Nusa dan Bangsa Indonesia serta menjunjung tinggi

Sapta Marga yang dituliskan sebagai pohon kelapa berdaun tujuh di

atas Tugu Taman Pahlawan.

Page 82: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

68

7) Laut berombak empat

Digambar melengkung (berbatas gambar rantai) yang menunjukkan

letak geografi Pacitan ditepi teluk yang melengkung dan menjorok

kedaratan. Ombak digambar 4, gunung digambar 5 buah, padi

berjumlah 17, dan kapas berjumlah 8, bila dirangkai menjadi 17-8-“45

adalah tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

8) Rantai (Membatasi laut).

Persatuan dan kesatuan masyarakat Pacitan khususnya dan Indonesia

pada umumnya yang harus digalang.

9) Ketela pohon dan bambu

Sebagai tanaman rakyat Pacitan, yang merupakan sumber

penghidupan selama berabad-abad telah menghidupkan semangat

juang dan kerja keras masyarakat dalam meningkatkan

kesejahteraannya.

10) Padi dan kapas

Padi adalah bahan makanan pokok, sedangkan kapas bahan sandang.

Ini diartikan sebagai pengharapan seluruh rakyat Indonesia

terwujudnya murah pangan dan sandang.

b. Visi dan Misi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin

dicapai. dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan

peluang pada masa yang akan datang. Visi dan misi Kabupaten Pacitan

Page 83: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

69

menurut RPJMD 2017-2021 yakni “Maju Dan Sejahtera Bersama Rakyat”.

Dari visi tersebut maka melahirkan misi yang terbagi menjadi 4 point,

yakni:

1) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan

akuntabel

2) Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat

3) Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan

potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai

4) Meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisasi antar seluruh

lapisan masyarakat

c. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pacitan merupakan kabupaten yang terletak di pantai selatan

jawa dan memiliki karakteristik wilayah yang sebagian besar (85% dari luas

wilayah) berupa perbukitan serta merupakan kawasan ekokarst. Adapun

setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, wilayah Kabupaten Pacitan

mengalami pengembangan wilayah yang menyebabkan bertambahnya

jumlah desa. Hal ini mengakibatkan perubahan wilayah administrasi

Kabupaten Pacitan dari sebelumnya 12 Kecamatan, 5 kelurahan dan 159

desa menjadi 12 kecamatan, 5 kelurahan dan 166 desa. Letak geografis

Kabupatan Pacitan berada antara 110º 55’ - 111º 25’ Bujur timur dan 7º 55’

- 8º 17’ Lintang Selatan. Secara adminstratif Kabupaten Pacitan berbatasan

Page 84: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

70

dengan Kabupaten Trenggalek untuk sebelah timur, Samudera Indonesia

sebelah selatan, Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) sebelah barat, dan

Kabupaten Ponorogo sebelah utara.

Menurut data yang dihimpun oleh BPS Kabupaten Pacitan (2016)

wilayah administrasi Kabupaten Pacitan terdiri dari 12 wilayah kecamatan

yaitu:

1) Kecamatan Donorojo, dengan luas 109,09 km2

2) Kecamatan Punung, dengan luas 108,81 km2

3) Kecamatan Pringkuku, dengan luas 132,93 km2

4) Kecamatan Pacitan, dengan luas 77,11 km2

5) Kecamatan Kebonagung, dengan luas 124,85 km2

6) Kecamatan Arjosari, dengan luas 117,06 km2

7) Kecamatan Nawangan, dengan luas 124,06 km2

8) Kecamatan Bandar, dengan luas 117,34 km2

9) Kecamatan Tegalombo, dengan luas 149,26 km2

10) Kecamatan Tulakan, dengan luas 161,62 km2

11) Kecamatan Ngadirojo, dengan luas 95,91 km2

12) Kecamatan Sudimoro, dengan luas 71,86 km2

Page 85: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

71

Wilayah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari 12 kecamatan tersebut digambarkan

melalui peta sebagai berikut :

Gambar 12. Peta Wilayah Kabupaten Pacitan

Sumber : BPS 2016

Page 86: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

72

d. Kondisi Geografis

Kabupaten Pacitan sebagian besar (49%) merupakan wilayah agak

bergunung sampai bergunung dengan kemiringan lahan >40, dan lainnya

berupa lahan dengan bentuk wilayah datar-berombak (lereng 0-8%) yang

menempati wilayah 17%, lahan bergelombang (8-15%) menempati wilayah ±

2,5%, lahan agak berbukit (lereng 26-40%) yang menempati wilayah ± 28%.

Dataran datar hingga berombak dapat dijumpai di beberapa wilayah, yakni di

dataran aluvium Sungai Grindulu di Pacitan dan dataran aluvium muara Sungai

lorog. Lahan bergelombang dapat dijumpai di daerah Kebonagung, Ngadirojo,

dan Pringkuku, serta di berbagai kecamatan lain dalam luasan sempit (spot-

spot).

Lahan agak berbukit hingga berbukit menyebar merata di tiap kecamatan.

Namun yang paling luas adalah di Pringkuku, Tegalombo, dan Tulakan.

Sedangkan lahan agak bergelombang hingga bergunung (>40%) banyak

dijumpai di Arjosari, Nawangan, Tegalombo, dan Tulakan luasan masing-

masing bentuk wilayah dapat dilihat pada tabel 1 :

Tabel 1. Kemiringan Lahan Kabupaten Pacitan berdasarkan Kecamatan

Kecamatan Kemiringan Luas Total

Kawasan dengan

Kemiringan > 40%

% E (41-60) F (>60)

Arjosari 2.948 6.223 9.171 78,34

Bandar 2.996 2.217 5.213 44,42

Donorojo 1.543 2.342 3.885 35,61

Kebonagung 3.602 1.331 4.933 39,51

Nawangan 4.150 3.360 7.510 60,54

Ngadirojo 2.471 3.555 6.026 62,83

Pacitan 1.318 1.264 2.582 33,49

Page 87: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

73

Kecamatan Kemiringan Luas Total

Kawasan dengan

Kemiringan > 40%

% E (41-60) F (>60)

Pringkuku 2.166 1.168 3.334 25,08

Punung 1.114 2.786 3.900 35,84

Sudimoro 2.384 1.576 3.960 55,11

Tegalombo 3.971 6.597 10.568 70,80

Tulakan 4.965 2.486 7.451 46,10

TOTAL 33.628 34.905 68.533 49,31

Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan 2009-2028

Keterangan :

E(41-60) = Daerah agak bergunung dengan kemiringan 41-60%

F (>60) = Daerah bergunung dengan kemiringan lebih dari 60%

e. Geologi

Kondisi geologi wilayah Pacitan umumnya berupa vulkanik dan kars.

Sejumlah besar erupsi serta bentuk kerucut, dengan material-material hasil

letusannya berbentuk padat batu gamping serta lain-lain bahan vulkanik lepas.

Semua bahan vulkanik itu membentuk pegunungan (otogenesa) menghasilkan

morfologi yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung dengan perbedaan relief

topografik yang cukup besar. Di bagian selatan sepanjang pantai kondisi

geologinya berupa satuan karst dengan bahan penyusun batu gamping (Pemkab

Pacitan, 2008).

Berdasar deskripsi yang ada di web resmi Pemerintah Kabupaten Pacitan,

Pacitan Online (2008) terkait struktur dan jenis tanah, tanah pacitan terdiri dari

assosiasi litosol mediteran merah, aluvial kelabu endapan liat, litosol campuran

tuf dengan vulkan serta komplek litosol kemerahan yang ternyata di dalamnya

banyak mengandung potensi bahan galian mineral. Pacitan disamping

Page 88: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

74

merupakan daerah pegunungan yang terletak pada ujung timur Pegunungan

Seribu, juga berada pada bagian selatan Pulau Jawa dengan rentangan sekitar

80 km dan lebar 25 km. Tanah Pegunungan Seribu memiliki ciri khas yang

tanahnya didominasi oleh endapan gamping bercampur koral dari kala Milosen

(dimulai sekitar 21.000.000 – 10.000.000 tahun silam). Endapan itu kemudian

mengalami pengangkatan pada kala Holosen, yaitu lapisan geologi yang paling

muda dan paling singkat (sekitar 500.000 tahun silam – sekarang) (Pemkab

Pacitan, 2008).

f. Morfologi

Menurut buku putih sanitasi yang disusun oleh Pokja Sanitasi Pacitan

(2012) secara garis besar wilayah Kabupaten Pacitan dapat dikelompokkan ke

dalam 3 satuan wilayah morfologi, yaitu:

1) Morfologi perbukitan

Morfologi perbukitan merupakan wilayah terluas, mencakup 80% luas

daerah. Satuan morfologi ini menempati daerah dengan kemiringan terjal,

dengan bukit-bukit dan gunung-gunung kecil menjulang hingga 800 meter

di atas muka air laut. Satuan ini disusun oleh batuan gunungapi dan batuan

sedimen. Morfologi berbentuk tonjolan yang terdapat di beberapa tempat

merupakan batuan terobosan yang bersusunan andesit, basal, diorit dan

dasit. Sungai-sungai besar yang mengalir di daerah ini antara lain S.

Grindulu, S. Lanang, S. Pagutan, S. Lorog, dan S. Panggul. Kelurusannya

lebih banyak dipengaruhi oleh sesar dan kekar daripada kedudukan lapisan

Page 89: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

75

batuan. Derajat pelapukan pada satuan ini cukup tinggi, ditunjukkan oleh

tanah pelapukan yang setempat mencapai tebal lebih dari 10 meter.

2) Morfologi karst

Satuan karst menyebar di sepanjang pantai selatan, terutama disusun

oleh batu gamping, yang setempat bersifat tufan. Gejala karst di daerah ini

ditunjukkan oleh adanya gua batu gamping, aliran sungai bawah tanah,

dolina, dan uvala. Bukit-bukit kecil berjulang antara 20-50 meter di atas

muka air laut merupakan bentukan hasil erosi, yang umumnya disusun

oleh batu gamping terumbu. Bentuk bukitnya yang beragam seperti

kerucut, kerucut terpancung, meja, tabung, dan sebagainya dipengaruhi

oleh ragam batugamping penyusunnya. Sungai besar yang memotong

satuan ini adalah S. Basoko yang kelurusannya dipengaruhi oleh sistem

retakan.

3) Morfologi Dataran

Satuan dataran berupa aluvium, sebarannya sangat terbatas, yakni di

sepanjang aliran sungai-sungai besar. Setempat satuan ini menempati

daerah pinggirannya pantai yang sempit. Dataran aluvial yang cukup luas

diantaranya dijumpai di dataran Pacitan di daerah hilir Sungai Grindulu

dan dataran Lorog di sekitar Sugai Lorog.

g. Iklim

Wilayah Pulau Jawa merupakan wilayah yang sebagian besar dipengaruhi

oleh iklim tropika basah. Kabupaten Pacitan termasuk salah satu daerah di jawa

yang memiliki iklim tropika basah dengan dua musim yaitu musim hujan dan

Page 90: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

76

musim kemarau atau musim kering. Selama tahun 2015, musim penghujan di

Kabupaten Pacitan terjadi pada bulan Januari-Mei dan bulan November-

Desember. Data mengenai banyaknya rata-rata curah hujan perbulan pada

tahun 2015 secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Curah Hujan per Bulan Tahun 2015 Menurut Stasiun Pengamatan

(mm3)

Stasiun

Pegamatan

Bulan ke (per Januari) Rata-

rata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nawangan 371 293 379 355 179 17 0 0 0 0 204 267 172

Kebonagung 408 282 460 305 113 17 0 3 0 0 98 305 166

Arjosari 389 246 412 414 85 27 0 2 0 0 86 310 164

Pringkuku 347 310 384 466 29 0 0 0 0 0 97 281 160

Tegalombo 308 449 312 230 66 18 0 0 0 0 165 298 154

Bandar 157 341 387 278 100 1 0 0 0 0 181 338 149

Tulakan 252 248 288 372 175 5 0 0 0 0 114 274 144

Pacitan 354 239 355 311 59 6 0 12 0 0 152 232 143

Punung 341 310 384 466 29 0 0 0 0 0 108 81 143

Sudimoro 244 233 257 383 156 64 0 4 0 0 85 277 142

Donorojo 268 307 338 373 53 10 0 0 0 0 44 299 141

Ngadirojo 167 255 317 319 116 25 0 1 0 0 64 301 130

Rata-rata 301 293 356 356 97 16 0 2 0 0 117 272

Sumber : BPS, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 curah

hujan yang digolongkan tinggi menurut klasifikasi BMKG terjadi pada bulan

Januari, Maret dan April, dimana curah hujan terjadi kisaran antara 301-400

mm3/bulan. Pada bulan Mei hingga Oktober curah hujan tergolong relatif

kecil, karena kurang 100 mm3/bulan. Bulan Februari, November dan Desember

mendapati curah hujan dengan klasifikasi sedang, yakni diantara 101-300

mm3/bulan.

Page 91: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

77

h. Demografi

Penduduk Kabupaten Pacitan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015

sebanyak 550.986 jiwa yang terdiri atas 268.896 jiwa penduduk laki-laki dan

282.090 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah

penduduk tahun 2014, penduduk Pacitan mengalami pertumbuhan sebesar 0,27

persen (BPS, 2016). Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun

2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 95,32.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Pacitan tahun 2015 mencapai 396

jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan

kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Pacitan dengan kepadatan

sebesar 1.019 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Pringkuku sebesar 225

jiwa/km2 (BPS, 2016).

Tabel 3. Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk

Berdasar Kecamatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015

Kecamatan

Jenis Kelamin (Jiwa) Rasio

Jenis

Kelamin

Persentase

Penduduk

Kepadatan

Penduduk

(km2) L P Jumlah

Donorojo 16.485 18.255 34.740 90,30 6,31 318

Punung 16.026 17.620 33.646 90,95 6,11 309

Pringkuku 14.260 15.712 29.972 90,76 5,44 225

Pacitan 38.257 40.328 78.585 94,86 14,26 1 019

Kebonagung 20.511 21.773 42.284 94,20 7,67 339

Arjosari 19.079 20.131 39.210 94,77 7,12 335

Nawangan 22.389 23.384 45.773 95,74 8,31 369

Bandar 21.249 21.558 42.807 98,57 7,77 365

Tegalombo 24.223 25.044 49.267 96,72 8,94 330

Tulakan 38.554 39.377 77.931 97,91 14,14 482

Ngadirojo 22.587 23.469 46.051 96,22 8,36 480

Sudimoro 15.281 15.439 30.720 98,98 5,58 428

Kab. Pacitan 268 896 282 090 550 986 95,32 100,00 396

Sumber : BPS, 2016

Page 92: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

78

i. Jenis Bencana yang Dominan atau Sering Terjadi

Luasan wilayah Kabupaten Pacitan sebagian besar berupa bukit, gunung dan

jurang terjal dan termasuk jajaran pegunungan seribu (ring of fire). Kabupaten

Pacitan juga berada pada wilayah perairan selatan pulau jawa. Hal tersebut

berarti bahwa Pacitan terletak di atas lempeng Indo-Australia, dimana lempeng

tersebut kerap mengalami pergeseran dan juga tumbukan dengan lempeng

Eurasia. Kondisi alam seperti itu menjadikan Kabupaten Pacitan memiliki

beragam ancaman bencana. Jenis bencana yang rawan terjadi menurut BPBD

(2016) adalah sebagai berikut :

1) Gempa bumi

Daerah Kabupaten Pacitan yang berada di atas lempeng India-Australia

kondisinya saat ini sangat rapat karena mendapat tekanan dari lempeng

Eropa-Asia. Berdasarkan hal tersebut maka seluruh wilayah Kabupaten

Pacitan termasuk kedalam kawasan rawan gempa bumi.

2) Kawasan rawan tanah longsor/gerakan tanah

Adapun kawasan rawan tanah longsor/gerakan tanah di Kabupaten

Pacitan merupakan daerah yang memiliki kemiringan lahan lebih dari

40% dan kawasan yang memiliki jenis tanah redzina dan litosol. Pada

kawasan yang memiliki kriteria tersebut penggunaan lahan sedapat

mungkin berupa hutan lindung/hutan rakyat.

3) Kawasan rawan gelombang pasang tsunami

Adapun kecamatan yang merupakan kawasan rawan bencana tsunami

dan perlu diatur penggunaan lahannya adalah seluruh wilayah pantai di

Page 93: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

79

bagian selatan Kabupaten Pacitan yang memiliki kemiringan landai dan

juga wilayah-wilayah yang dilalui oleh sungai-sungai yang dipengaruhi

oleh pasang surut air laut.

4) Kawasan Rawan Banjir

Titik-titik rawan kejadian banjir di wilayah Kabupaten Pacitan sangat

erat kaitannya dengan keberadaan sungai - sungai utama yang ada yaitu

Sungai Baksoko, Sungai Lorog, Sungai Pagotan, Sungai Bawur dan

terutama Sungai Grindulu. Daerah yang masuk kedalam kawasan rawan

banjir adalah sebagian wilayah Kecamatan Arjosari, Pacitan dan

Kebonagung.

2. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Pacitan

a. Riwayat Singkat dan Profil BPBD

Dari luasan wilayah sebagian besar berupa bukit, gunung dan jurang

terjal yang termasuk jajaran pegunungan seribu (Ring of Fire) serta

posisinya yang berada pada lempeng samudra hindia (BPBD, 2017). Hal

ini menyebabkan beragam ancaman bencana di Kabupaten Pacitan mulai

dari tanah longsor, banjir, sampai ancaman tsunami. Dengan kondisi

tersebut dan adanya paradigma baru terkait penanggulangan bencana

yang mengedepankan pengurangan risiko bencana, Pemerintah

Kabupaten Pacitan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Page 94: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

80

Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor

7 Tahun 2010).

Gambar 13. Kantor BPBD Kabupaten Pacitan

Sumber : Data Primer, 2017

b. Visi dan Misi

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan

yaitu “Terwujudnya penanggulangan bencana secara cepat, tepat,

terencana, terkoordinasi dan terpadu”. Dengan terumuskannya visi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan tersebut,

maka misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan

adalah sebagai berikut :

1) Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap

program, Administrasi, sumber daya manusia dan sarana

prasarana aparatur.

2) Melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat

dalam kesiapsiagaan serta pengurangan resiko bencana.

3) Melaksanakan sistem penanggulangan bencana yang efektif dan

efisien secara terencana,terkoordinasi dan menyuluruh.

Page 95: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

81

4) Melaksanakan peningkatan kapasitas perencanaan dalam

pemulihan.

c. Fungsi

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dalam

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 05 tahun 2011 tentang Uraian Tugas

Fungsi dan Tata Kerja; fungsi tersebut yakni :

1) Perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan

pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana

secara terencana, terpadu dan menyeluruh

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan bencana;

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

d. Struktur Organisasi

BPBD Kabupaten Pacitan termasuk kedalam instansi pemerintah

dengan tipe B, dimana Kepala BPBD dijabat rangkap (ex officio) oleh

Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 05

tahun 2011 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, struktur

organisasi BPBD terdiri dari kepala badan, kepala pelaksana, sekretaris,

seksi kesiapsiagaan & pencegahan, seksi kedaruratan & logistik, seksi

rehabilitasi & rekonstruksi, kelompok jabatan fungsional, serta tim

Page 96: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

82

pengarah. Bagan struktur organisasi BPBD Kabupaten Pacitan tersebut

adalah seperti di bawah ini :

Gambar 14. Bagan Struktur Organisassi BPBD Kabupaten Pacitan

Sumber : Renstra 2017-2021

3. Gambaran Umum Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

a. Kondisi Geografi dan Geologi

Kecamatan Tulakan merupakan salah satu bagain dari 12 Kecamatan

yang berada di Kabupaten Pacitan dengan jarak 25 km arah ketimur

Kabupaten Pacitan. Kecamatan Tulakan berada pada ketinggian antara

200 sampai dengan 700 meter di atas permukaan laut. dan terletak pada

koordinat lat 8°10′13″ S dan long 111°16′39″ E, dengan struktur tanah

merupakan dataran tinggi yang merupakan daerah pegunungan kapur

(Pemkab Pacitan, 2017). Kecamatan Tulakan merupakan daerah

Kepala BPBD

Kelompok Jabatan

Fungsional

Sekretariat

Seksi Rehabilitasi

dan Rekonstruksi

Seksi Pencegahan

dan Kesiapsiagaan

Seksi Kedaruratan

dan Logistik

Unsur Pelaksana

Kepala Pelaksana

BPBD

Unsur Pengarah

Instansi

Profesional

Page 97: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

83

perbukitan bergelombang dengan kemiringan lereng agak terjal hingga

terjal, dengan tingkat elevasi berkisar antara 475-500 meter dari

permukaan laut (KESDM, 2016).

Secara administratif wilayah Kecamatan Tulakan mempunyai batas-

batas wilayah, yaitu sebelah utara adalah Kecamatan Tegalombo dan

Kabupaten Ponorogo, sebelah timur adalah Kecamatan Ngadirojo,

sebelah barat adalah Kecamatan Kebonagung dan sebelah selatan adalah

Samudra Indonesia. Kecamatan Tulakan memiliki luas 16.161,48 Ha,

dimana merupakan Kecamatan terluas dari 12 Kecamatan yang ada di

Kabupaten. Kecamatan Tulakan dibagi menjadi 16 desa, 97 Dusun, 202

Rukun Warga (RW) dan 537 Rukun Tetangga (RT). 16 Desa di

Kecamatan Tulakan diantaranya Desa Jetak, Desa Nglaran, Desa

Wonoanti, Desa Padi, Desa Kluwih, Desa Bungur, Desa Tulakan, Desa

Jatigunung, Desa Gasang, Desa Kalikuning, Desa Ngile, Desa Bubakan,

Desa Losari, Desa Ngumbul, Desa Wonosidi dan Desa Ketro.

b. Demografi

Tahun 2015 jumlah penduduk Kecamatan Tulakan hasil Registrasi

Penduduk Tahun 2015 sebesar 86.343 jiwa. Dengan luas wilayah 161,61

Km2, maka setiap Km2 ditempati penduduk sebanyak 534 orang, dengan

rata-rata anggota rumah tangga 4 yang berarti dalam satu rumah tangga

dihuni oleh 4 jiwa. Pada tahun yang sama terhitung Rasio Jenis Kelamin

(RJK) sebesar 100,23 hal ini dapat diartikan diantara 100 penduduk

Page 98: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

84

perempuan terdapat 100-101 penduduk laki-laki. Data kependudukan

tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Indikator Kependudukan Kecamatan Tulakan Tahun 2013-2015

Uraian 2013 2014 2015

Penduduk (Jiwa) 87.032 86.994 86.343

Rumah Tangga (Kepala Keluarga) 22.856 22.876 22.886

Kepadatan Penduduk(km2/jiwa) 539 539 534

Rasio Jenis Kelamin 100,64 100,64 100,23

Sumber : BPS, 2016

Pada tahun 2015 piramida penduduk Kecamatan Tulakan

menunjukkan piramida ekspansif atau piramida penduduk muda. Jenis

piramida ini mempunyai kecenderungan berbentuk mengerucut ke atas.

Hal tersebut menggambarkan bahwa kelompok usia penduduk di

Kecamatan Tulakan sebagian besar didominasi kelompok usia muda.

Kelompok usia dengan terbesar terdapat pada penduduk usia muda

yakni kisaran usia 5-19 tahun. Piramida tersebut digambarkan

sebagaimana grafik dibawah ini :

Gambar 15. Piramida Penduduk Kecamatan Tulakan 2015

Sumber : BPS, 2016

Page 99: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

85

Pada tahun 2015 kelahiran yang terjadi di Kecamatan Tulakan

cukup tinggi yaitu sebanyak 126 bayi laki-laki dan 127 bayi perempuan.

Sedangkan kematiannya cukup rendah yaitu sebanyak 183 orang terdiri

dari 78 orang laki-laki dan 105 orang perempuan. Tingkat kelahiran

terbesar terjadi di desa Wonoanti sebanyak 21 bayi di tahun 2015,

sedangkan tingkat kematian tertinggi terjadi di desa Jetak yaitu 40

orang. Jumlah kelahiran dan kematian tersebut sebagaimana yang

terdapat dalam gambar berikut :

Gambar 16. Jumlah Kelahiran dan Kematian Kecamatan Tulakan

Tahun 2015

Sumber : BPS, 2016

c. Iklim

Pada tahun 2015, curah hujan yang terjadi di Kecamatan Tulakan

bervariasi. Curah hujan per bulan yang tertinggi terjadi pada bulan

Desember yakni sebesar 595 mm3 dan terendah pada bulan Agustus

dan September dimana pada bulan tersebut hampir tidak terjadi hujan

karena curah hujannya hanya 0 mm3. Hari hujan terbanyak terjadi di

Page 100: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

86

bulan Januari yaitu sebanyak 25 hari hujan. Hari hujan terkecil terjadi

pada bulan Agustus dan September karena pada bulan tersebut tidak

terjadi hujan. Pada bulan April terjadi curah hujan terbesar hingga

mencapai 24,79 mm3. Pada bulan Agustus dan September rata-rata

hujan per hari hujannya hanya 0 mm3 atau bisa diartikan di bulan-bulan

tersebut cuaca panas sangat mendominasi.

Gambar 17. Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan per

Bulan Tahun 2015 (mm3)

Sumber : BPS, 2016

d. Potensi Sumber Daya Alam

Kecamatan Tulakan mempunyai potensi dibidang pertanian,

perkebunan khususnya cengkeh, kakao, kelapa, melinjo dan hasil hutan

yang berupa kayu-kayuan serta pariwisatanya khususnya wisata bahari

dan wisata alam dengan curah hujan mencapai 2.549 mm per tahun dan

suhu rata-rata 260 C (Pemkab Pacitan, 2017). Di Kecamatan Tulakan

terdapat beberapa obyek wisata antara lain goa Somopuro, goa

Page 101: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

87

Penthung, goa Jeblokan, dan goa Surupan serta wisata bahari berupa

pantai Pidakan di Desa Jetak. Sedangkan produk unggulan berupa

durian, cengkeh, kelapa dan gula merah.

e. Pemerintahan Kecamatan Tulakan

Gambar 18. Kantor Kecamatan Tulakan

Sumber : Data Primer, 2017

1) Visi dan Misi

Visi Kantor Camat Tulakan yaitu, “Terwujudnya pelayanan

masyarakat yang prima dan pengembangan potensi wilayah secara

optimal”. Berdasarkan visi Kantor Camat Tulakan maka kemudian

terwujudlah 10 misi, yaitu sebagai berikut :

a) Meningkatkan SDM aparatur kecamatan yang mampu dan

profesional

b) Meningkatkan citra keberadaan Kantor Kecamatan ditengah-

tengah masyarakat

c) Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat

d) Menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tenteram

Page 102: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

88

e) Mendorong masyarakat dalam upaya pengelolaan potensi

sumber daya yang ada di wilayah

f) Meningkatkan koordinasi teknis fungsional dan operasional

g) Memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

h) Mendorong masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam

yang efisien dan efektif

i) Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang hukum

j) Mewujudkan pemerintahan Good Governance sesuai dengan

tuntutan masyarakat

2) Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tulakan

Gambar 19. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tulakan

Sumber : Data Primer, 2017

Sekretaris

Kecamatan

Seksi

Pemberdayaan

Masyarakat

Kepala BPBD

Seksi Pemerintahan

Seksi Ketentraman

& Ketertiban

Jabatan Fungsional

Seksi Ekonomi dan

Pembangunan

Seksi Kesejahteraan

Sosial

Kasubag

Tata Usaha

Kasubag

Program

Evaluasi

Page 103: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

89

B. Penyajian Data

1. Implementasi Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Bencana Alam dalam Upaya Mitigasi Bencana Tanah Longsor di

Kecamatan Tulakan

Berdasar pada salah satu isu yang terdapat dalam RPJMD 2017-2019

yakni “minimnya upaya peningkatan mitigasi bencana” Pemerintah

Kabupaten Pacitan menyusun arah kebijakan, yakni pengembangan sistem

penanggulangan bencana yang responsif. Program “Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Bencana Alam” yang mana dirancang BPBD melalui

Restra 2017-2021 menjadi salah satu program prioritas Pemerintah

Kabupaten Pacitan yang tertulis dalam RPJMD 2017-2021. Di bawah

program tersebut terdapat 14 kegiatan, yakni sebagai berikut :

a. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana

b. Sosialisasi edukasi penanggulaangan bencana

c. Peralatan perlengkapan penanggulangan bencana

d. Fasilitasi relawan penanggulangan bencana

e. Peningkatan kapasitas desa tangguh bencana

f. Fasilitasi posko penanggulangan bencana

g. Penyusunan rencana kontijensi penanggulangan becana

h. Fasilitasi forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

i. Peningkatan SDM dan operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)

j. Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna)

k. Pendataan, verifikasi dan penyaluran bantuan pasca bencana

Page 104: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

90

l. Penanganan maslaah pasca bencana

m. Penanganan masalah bencana alam

n. Fasilitasi Tim reaksi Cepat (TRC)

Program tersebut juga mencakup upaya-upaya mitigasi tanah longsor.

Jenis upaya mitigasi longsor dalam program tersebut dipilah oleh peniliti

dengan mengacu pada Kementrian ESDM (2005), yang mana terdapat

enam macam upaya. Enam macam upaya tersebut yakni, pemetaan,

pemantauan, peringatan dini & penyebaran informasi, penyelidikan

gerakan tanah, penguatan ketahanan masyarakat, serta mitigasi struktural.

Terdapat tiga dimensi yang saling bertumpu menentukan terwujudnya

kegiatan-kegiatan tersebut. Tiga dimensi tersebut yakni :

a. Organisasi

Suatu program tidak akan terlaksana tanpa adanya elemen yang

menggerakanya. Elemen tersebut terangkum dalam dimensi organisasi.

Dalam hal ini organisasi merupakan subyek dalam menjalankan

perencanaan yang telah disusun. Adapun keberhasilan suatu organisasi

dalam menjalankan program dapat ditunjang dari faktor sumber daya

manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Hasil penelitian terkait faktor-

faktor tersebut disajikan peneliti sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia

Organisasi dapat dimaknai sebagai kesatuan orang-orang yang

melakukan pekerjaan, dimana dalam hal ini terjadi pada lingkup

kelembagaan pemerintah. BPBD merupakan lembaga pemerintah

Page 105: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

91

daerah yang menjalankan Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Bencana Alam. Program tersebut dilaksanakan

melalui koordinasi dan otoritas Kepala Pelaksana. Di bawah

koordinasi Kepala Pelaksana, program dijalankan dengan dibagi

menjadi tiga bagian pelaksana atau seksi, seksi yakni pencegahan &

kesiapsiagaan, seksi kedaruratan & logistik serta seksi rehabilitasi &

rekonstruksi. Berdasarkan Renstra 2017-2021 ketiga seksi tersebut

mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pengkoordinasian dan

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan hubungan kerja serta pemantauan,

evaluasi & analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang

penanggulangan bencana. Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan

bertugas menangani permasalahan dibidang pencegahan, mitigasi &

kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat. Seksi kedaruratan &

logistik bertugas pada bidang tanggap darurat, penanganan pengungsi

dan logistik. Seksi rehabilitasi & rekonstruksi bertugas menangani

permasalahan pada pasca bencana.

Bencana longsor merupakan bencana yang identik dengan

geologi. Oleh sebab itu penanganan bencana longsor di Pacitan

banyak bekerjasama dengan PVMBG. Hal tersebut ditunjukan melalui

wawancara dengan DA selaku Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagan,

yakni sebagai berikut :

“untuk pembuatan peta atau zonasi rawan longsor pihak BPBD

juga membuat sendiri tetapi yang resmi itu nanti keluaran dari

PVMBG. Dari pembuatan peta, terus pemantauan dan

penyelidikan gerakan tanah kita bekerjasama dengan PVMBG.

Page 106: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

92

Kan kasaranya kita nggak mudeng seluk beluknya tanah itu kaya

apa mas. Oh iya, dulu dari pusat (BNPB) juga pernah ada bantuan

kerjasama terkait longsor.” wawancara pada Hari Rabu, 5 Juli

2017 pukul 09.00 WIB, di kantor BPBD Kabupaten Pacitan)

Gambar 20. Kajian Lapangan oleh PVMBG di Desa Gasang,

Kecamatan Tulakan

Sumber : BPBD, 2017

Kontribusi PVMBG juga berlangsung dalam kaitan upaya mitigasi

struktural, yakni berupa rekomendasi relokasi serta rekomendasi

mengenai penggunaan teknologi. Keterangan terkait relokasi tersebut

sebagaimana disampaikan oleh DA :

“jadi relokasi iki, seperti di Desa Gasang itu yang berani

merekomendasikan yaitu cuma PVMBG, tapi PVMBG itu pun

nanti tetep dikembalikan lagi ke pemerintah daerah setempat.

Soale kan disitu banyak sekali komponen sing terlibat, ya

masyarakat, ya desa, kecamatan dan kepala daerah” (wawancara

pada Hari Rabu, 5 Juli 2017 pukul 09.00 WIB, di kantor BPBD

Kabupaten Pacitan)

Kemudian keterangan singkat terkait rekomendasi teknologi, yakni :

“soal penempatan alat deteksi dini itu yang menentukan juga

PVMBG, sebagai pihak yang berkompeten” (wawancara pada

Hari Rabu, 5 Juli 2017 pukul 09.00 WIB, di kantor BPBD

Kabupaten Pacitan)

Page 107: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

93

Penguatan ketahanan masyarakat diwujudkan BPBD melalui

kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Penanggulangan Bencana. Sosialisasi

tersebut dilakukan perkecamatan.. Kecamatan Tulakan merupakan

daerah yang mempunyai jumlah kejadian longsor terbanyak di

Kabupaten Pacitan, oleh sebab itu pada tahun 2016 sosialisasi

diadakan di daerah tersebut. BPBD menyediakan tim penyuluh untuk

melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi tersebut.

Terlaksananya kegiatan tersebut dibuktikan melalui pernyataan oleh

GN yang menjabat Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kantor

Kecamatan Tulakan, yakni sebagai berikut :

“iya ada mas, belum lama kemarin ada sosialisasi dari BPBD di

kecamtan sini. Sampai desa kayaknya nggak ada mas, kalau yang

dari BPBD lho ya. Sosialisasinya cuma sampai pada kecamatan

thok” (wawancara pada Hari Rabu, 5 Juli 2017 pukul 13.00 WIB,

di Kantor Kecamtan Tulakan)

RK selaku Staf Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan juga

menambahkan keterangan terkait aktor yang melaksanakan sosialisasi

tersebut, yakni :

“...pelaksananya kita ada tim penyuluh yang melakukan

sosialisasi. Ada juga pernah kerjasama dengan Bapemas kalo di

Tulakan itu. Dalam sosialisasi itu kita mengundang masing-

masing perwakilan desa, kemudian diharapkan informasi itu dapat

diteruskan sampai pada masyarakat yang dikoordinasikan melalui

kepala desa masing-masing” (wawancara pada Hari Rabu, 5 Juli

2017 pukul 09.00 WIB, di Kantor BPBD Kabupaten Pacitan)

Tahun 2017 bulan April BPBD meresmikan dibentuknya forum

Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Forum PRB merupakan wadah

tempat berkumpulnya para pihak pemangku kepentingan, baik

Page 108: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

94

individu maupun lembaga yang mempunyai perhatian dan kepedulian

yang sama terhadap agenda pengurangan resiko bencana. Salah satu

tujuan pembentukan Forum PRB ini adalah mewujudkan suatu forum

yang mewadahi para pihak yang berkepentingan dalam melakukan

advokasi pengurangan risiko bencana. Forum PRB diharapkan dapat

meningkatkan pemahaman berbagai pemangku kepentingan dalam

membangun kerjasama para pihak serta meningkatkan partisipasi para

pihak dalam upaya pengurangan risiko bencana. Hal ini dibuktikan

melalui keterangan yang disampaikan oleh DA selaku pihak dari

BPBD, yakni :

“..iya, itu kalo nggak salah april kemarin. April kemarin BPBD

Pacitan mengadakan Pembentukan Forum PRB di hotel srikandi.

Fungsi dari forum itu untuk memudahkan komunikasi pihak-

pihak yang berkepentingan dalam rangka pengurangan risiko

bencana..” (wawancara pada Hari Rabu, 5 Juli 2017 pukul 09.00

WIB, di Kantor BPBD Kabupaten Pacitan)

Keterangan tersebut sejalan dengan yang terlampir pada situs resmi

BPBD Pacitan, yakni sebagai berikut :

“Dalam rangka kegiatan program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Bencana Alam tahun 2017, BPBD Pacitan

menyelenggarakan kegiatan Pembentukan Forum Pengurangan

Risiko Bencana (PRB) di ruang pertemuan hotel srikandi pada

Selasa, 25 April 2017.

Kegiatan Pembentukan Forum PRB yang dibuka secara resmi

oleh Kepala Pelaksana BPBD Pacitan, Tri Mudjiharto,

S.Sos.,MM ini menghadirkan empat narasumber sebagai pemateri

yaitu Ratna Budiono, A.Md, Tri Mudjiharto, S.Sos.,MM, Diana

Rendrarini, SE.,ST.,MT., dan Arifin, SE. Selain itu, kegiatan ini

diikuti sebanyak 100 peserta dari berbagai instansi pemerintah,

organisasi masyarakat, perguruan tinggi, sektor swasta dan

berbagai komunitas di Kabupaten Pacitan.” (sumber :

bpbd.pacitankab.go.id, diakses pada Hari Kamis, 6 Juli 2017

pukul 22.00 WIB)

Page 109: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

95

2) Anggaran

Anggaran merupakan faktor penting dalam penentuan realisasi

suatu program. Anggaran menjadi hal yang sangat berpengaruh

sebagai dimensi pendorong optimalisasi kualitas suatu program.

Anggaran didapatkan dari APBN dan APBD. Anggaran terkait

program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

diperoleh melalui APBD. Data anggaran yang sajikan oleh peneliti

melalui rekomendasi dari BPBD terbatas pada anggaran program

secara umum, sebagaimana disampaikan melalui wawancara dengan

DA yakni :

“..rincian dana yang bisa kami berikan dan ada di BPBD adanya

cuma yang di Renstra itu mas..” (wawancara pada Hari Rabu, 5 Juli

2017 pukul 09.00 WIB, di Kantor BPBD Kabupaten Pacitan)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut data mengenai anggaran

didapatakan melalui Renstra 2017-2021. Berikut adalah pendanaan

program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam per

tahun :

Tabel 5. Anggaran Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Bencana Alam Tahun 2017-2021

Sumber : Renstra BPBD 2017-2021

Periode Anggaran

Tahun ke - 1 760.000.000

Tahun ke - 2 823.000.000

Tahun ke – 3 875.000.000

Tahun ke – 4 929.000.000

Tahun ke – 5 990.000.000

Page 110: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

96

Pendananaan terkait upaya mitigasi longsor termasuk kedalam

penganggaran program di atas.

3) Sarana Prasarana

Secara umum sarana prasarana merupakan sesuatu yang

digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Sarana prasarana dalam

arti sempit dipandang sebagai alat, yang mana dalam hal ini bertujuan

untuk mewujudkan program yang dirancang oleh BPBD. Sarana

prasarana yang dimiliki BPBD dalam penerapan ataupun penunjang

kegiatan mitigasi longsor termasuk di dalam daftar sarana prasarana

program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam. Daftar

sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan BPBD untuk memberikan

pelayanan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Daftar Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana BPBD

No. Nama Barang Tahun Jumlah

1 Mesin Water Treatment 2003 1

2 Stationary Generating Set 2011 1

3 Mesin Jenset 1

4 Mesin Jenset 2

5 Mobil Station Wagon 2011 1

6 Kendaraan Dinas 2017 1

7 Angkutan Barang Truck + Attachment 2017 1

8 Angkutan Barang Truck + Attachment 2017 1

9 Angkutan Barang Pick Up 2017 2

10 Mobil Tangki 1999 1

11 Sepeda Motor 2017 2

12 Sepeda Motor 1

13 Sepeda Motor 2012 1

14 Sepeda Motor 2012 1

15 Mesin Tempel Kapal 2014 2

16 Jet Sky 2006 2

17 Perahu Karet 1

18 Perahu Karet 2014 1

Page 111: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

97

19 Mesin Kompresor 2016 1

20 Betel, Senter, Drip, Drag, Sneper (peralatan tukang besi) 1

21 Global Postioning System (alat ukur universal) 1

22 Global Postioning System (alat ukur universal) 2012 1

23 Chain Saw (alat pengolah tanah dan tanaman) 2

24 Tenda 1

25 Tenda 2014 2

26 Tenda 3

27 Tenda 2014 5

28 Handy Talky (HT) (alat komunikasi telephone) 2013 3

29 Handy Talky (HT) (alat komunikasi telephone) 2015 3

30 Handy Talky (HT) (alat komunikasi telephone) 2014 1

31 Handy Talky (HT) (alat komunikasi telephone) 2012 6

32 Handy Talky (HT) (alat komunikasi telephone) 2014 2

33 Handy Talky (HT) (alat komunikasi telephone) 2012 6

34 Radio SSB 2014 1

35 REFITER 2012 1

36 REFITER 2011 1

37

Unit Transceivier VHF Stationery (alat komunikasi radio

VHF) 2012 1

38

Unit Transceivier VHF Stationery (alat komunikasi radio

VHF) 2012 1

39

Unit Transceivier VHF Stationery (alat komunikasi radio

VHF) 1

40 Wirelless Amplifier (alat komunikasi sosial) 1

41 Jaringan Alat Pemancar 2014 1

42 Antena VHF/FM Stationery 2015 2

43 Alat Khusus SAR (Search and Resque) 2012 1

44 Alat Khusus SAR (Search and Resque) 2015 3

45 Alat Khusus SAR (Search and Resque) 2016 2

46 Alat Khusus SAR (Search and Resque) 2016 2

47 Alat Khusus SAR (Search and Resque) 2016 3

48 Alat Khusus SAR (Search and Resque) 2016 2

49 Alat Khusus SAR (Search and Resque) 2016 2

50 Alat Khusus SAR (Search and Resque) 2016 2

51 Alat Khusus SAR (Search and Resque) 2016 2

52 Alat keamanan lainnya (carmantel, tali jiwa, snepling dll) 2017 2

53 Alat keamanan lainnya (carmantel, tali jiwa, snepling dll) 2017 2

54 Alat keamanan lainnya (carmantel, tali jiwa, snepling dll) 2017 2

55 Alat keamanan lainnya (carmantel, tali jiwa, snepling dll) 2012 14

56 Alat keamanan lainnya (carmantel, tali jiwa, snepling dll) 2012 10

57 Alat keamanan lainnya (carmantel, tali jiwa, snepling dll) 2012 14

58 Alat keamanan lainnya (carmantel, tali jiwa, snepling dll) 2012 14

Page 112: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

98

59 Alat keamanan lainnya (carmantel, tali jiwa, snepling dll) 2012 14

60 Alat keamanan lainnya (carmantel, tali jiwa, snepling dll) 2012 1

61 Alat keamanan lainnya (carmantel, tali jiwa, snepling dll) 2012 1

62 Alat keamanan lainnya (carmantel, tali jiwa, snepling dll) 2012 2

63 Alarm / Sirine Pengadaan 2013 1

64 Alarm / Sirine Pengadaan 2014 1

65 Alarm / Sirine Pengadaan 2014 1

66 Peralatan Deteksi Bencana Alam / Radar 2015 2

67 Velbed 10

68 Rambu Jalan 28

69 Rambu Papan Tambahan 26

70 Rambu Papan Tambahan 24

71 Menara (Bangunan Monumen) 1

72 Menara (Bangunan Monumen) 1

Sumber : Renstra BPBD 2017-2021

Beberapa sarana prasarana yang dimanfaatkan dalam konteks

mitigasi longsor dengan mengacu pada Kementrian ESDM (2015) yakni

rencana kontijensi, sarana prasarana yang bersifat informatif serta data,

yang mana data tersebut diantaranya berupa peta dan dokumen hasil

kajian. Upaya penyediaan sarana prasarana yang telah dilakukan BPBD

sampai pada bulan juli 2017 yakni penyediaan data sebagai acuan dalam

menjalankan kegiatan-kegiatan serta penyebaran informasi. Berdasarkan

hasil keterangan dari DA, penyusunan rencana kontijensi belum

dirancang sampai pada bulan juli. Upaya penyebaran informasi dilakukan

BPBD melalui pemasangan rambu-rambu serta penyebaran leaflet &

poster.

Pemasangan rambu-rambu longsor merupakan salah satu upaya

peringatan dini yang dilakukan oleh BPBD. Tahun 2016 BPBD

melaksanakan pemasangan rambu peringatan di berbagai area yang

dinilai berpotensi terjadi longsor, salah satunya yaitu di area Kecamatan

Page 113: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

99

Tulakan. Tahun 2017 BPBD kembali berperan dalam pemasangan

rambu-rambu peringatan longsor, yang mana diagendakan melalui

kegiatan dari Dinas ESDM Jawa Timur. Penyebarluasan informasi terkait

longsor diwujudkan BPBD melalui penyebaran leaflet dan poster.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulakan bahwa penyebaran

leaflet yang berisi seputar pengetahuan tentang kebencanaan dibagikan

kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Hal tersebut

sebagaimana yang telah diumgkapkan oleh RK selaku Staf Pencegahan

dan Kesiapsiagaan, yakni :

“...rambu-rambu tahun kemarin kita juga memasang diantaranya

dipasang di jalur pacitan-ponorogo, Desa Ngreco Kecamatan

Tegalombo, kemudian di Tulakan juga ada. Tahun ini juga

memasang, tapi yang mengagendakan dinas ESDM Jawa Timur.

Penyebarluasan informasi, yakni penyebaran leaflet dan poster kita

juga melaksanakan. Salah satunya leaflet itu dibagikan lewat

sosialisasi yang dilaksanakan kemarin itu” (wawancara pada Hari

Rabu, 5 Juli 2017 pukul 09.00 WIB, di Kantor BPBD Kabupaten

Pacitan)

Tahun 2014 BPBD mendapatkan bantuan sarana prasarana dari

BNPB berupa satu unit ekstensometer. Ekstensometer dapat mendeteksi

pergerakan tanah yang kemudian jika pergerakan tersebut berpotensi

membahayakan maka alat tersebut akan memberikan peringatan berupa

sirine. Upaya peringatan diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi

masyarakat sekitar dalam kesiapsiagaan terhadap longsor. Masyarakat di

Kecamatan Arjosari merupakan masyarakat yang mendapat manfaat dari

alat deteksi dini, dikarenakan melalui rekomendasi dari PVMBG

Page 114: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

100

ekstensometer dipasang di area tersebut. Hal ini sebagaimana yang

dijelaskan oleh DA, yakni sebagai berikut :

“..sistem peringatan dini longsor dulu pacitan pernah dapat dari

pemerintah pusat (BNPB) yang bekerjasama dengan UGM, itu juga

dipasang di Arjosari mas bukan Tulakan. Karena yang dapat

merekomendasikan hanya PVMBG. Lagian sejak tahun 2014 dulu

tidak pernah terpakai lagi mas, soalnya sudah rusak. Perawatanya

mahal. Alat-alat canggih kaya gitu harganya mahal to, perawatanya

juga mahal. Anggaran dari APBD nggak cukup buat ngurusin alat

itu” (wawancara pada Hari Rabu, 5 Juli 2017 pukul 09.00 WIB, di

Kantor BPBD Kabupaten Pacitan)

b. Interpretasi

Interpretasi merupakan penjabaran dari hal yang masih bersifat

abstrak kedalam wujud yang lebih bersifat teknis, sehingga suatu

kebijakan ataupun program lebih memungkinkan untuk terlaksana karena

telah dijabarkan menjadi upaya-upaya yang bersifat lebih nyata. Dalam

hal ini terkait program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana

Alam, mengacu pada Renstra BPBD 2017-2021 dijabarkan menjadi 13

kegiatan. Ke-13 jenis kegiatan tersebut dijabarkan lagi kedalam

pekerjaan-pekerjaan yang lebih bersifat teknis, dimana akan

menghasilkan output sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam

Renstra.

Unsur-unsur yang digolongkan sebagai mitigasi longsor dengan

mengacu pada booklet keluaran Kementrian ESDM (2016) telah terdapat

dan masuk kedalam kegiatan-kegiatan pada program. Hal ini disimpulkan

berdasar pernyataan yang disampaikan oleh DA, yakni :

“..Semua itu sudah terangkum dalam satu paket mas, yaitu di dalam

program ini, yang dijabarkan menjadi 13 kegiatan. Itu mencakup

Page 115: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

101

semua jenis bencana, ada tsunami, kekeringan, dan termasuk

longsor. Buat intrepetasi, kalau dikategorikan yang mana yang

termasuk mitigasi longsor kayak yang sampean (peneliti) sebutkan

tadi kan, nanti sampean golongkan sendiri berdasar wawancara

tadi...” (wawancara pada Hari Rabu, 5 Juli 2017 pukul 09.00 WIB, di

Kantor BPBD Kabupaten Pacitan)

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti menyimpulkan intrepetasi

program dalam upaya mitigasi longsor yang didapatkan melalui

konfirmasi dari DA terhadap ringkasan peneliti dari hasil wawancara.

Ringkasan yang disampaikan kepada DA yakni sebagai berikut :

1) Upaya pemetaan, pemantauan, penyelidikan gerakan tanah serta

peringatan dini & penyebarluasan informasi dilaksanakan BPBD

dalam kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi

Potensi Bencana.

2) Upaya penguatan ketahanan masyarakat diwujudkan BPBD

melalui kegiatan Sosialisasi Edukasi Penanggulangan Bencana,

Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana, Penyusunan

Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana serta Fasilitasi

Forum PRB.

3) Upaya mitigasi struktural yang berupa relokasi pemukiman

diwujudkan BPBD melalui intregasi berbagai kegiatan dalam

program. Upaya yang memiliki kaitan dengan relokasi

diantaranya adalah upaya pemantauan dan penyelidikan gerakan

tanah yang terdapat dalam kegiatan Pemantauan dan

Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana, serta termasuk

Page 116: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

102

dukungan fasilitas yang terdapat dalam kegiatan Peralatan dan

Perlengkapan Penanggulangan Bencana.

c. Aplikasi

Aplikasi merupakan dimensi yang berkaitan tentang cara

mengimplementasikan suatu program. Dimensi aplikasi juga sering

diistilahkan dengan dimensi penerapan, yang mana dalam hal ini adalah

mengenai penerapan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Bencana Alam dalam upaya mitigasi longsor. Upaya-upaya BPBD dalam

konteks mitigasi longsor sebagaimana disebutkan sebelumnya banyak

bekerjasama dengan PVMB. Kerjasama ini diantaranya terkait

pemetaan/zonasi kerentanan, pemantauan, penyelidikan gerakan tanah,

rekomendasi teknis langkah-langkah penanganan, rekomendasi relokasi

serta rekomendasi yang berkaitan dengan permasalahan teknis lainya.

Langkah yang dilaksanakan BPBD yakni mengajukan surat kepada

kepala daerah untuk kemudian kepala daerah mengirimkan surat guna

mendapatkan bantuan kerjasama dari PVMBG.

Sosialisasi merupakan salah satu upaya dalam penguatan ketahanan

masyarakat. Kegiatan terkait sosialisasi dan edukasi penanggulangan

longsor dilaksanakan di tiap kecamatan yang memiliki potensi akan

terjadinya bencana tersebut. Di Kecamatan Tulakan, sosialisasi

diselenggarakan di kantor kecamatan dengan mengundang masing-

masing perwakilan desa. Keterangan terkait pelaksanaan kegiatan

Page 117: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

103

tersebut disimpulkan berdasarkan penjelasan dari DA selaku pihak dari

BPBD, sebagai berikut :

“Dalam sosialisasi itu kita mengundang masing-masing perwakilan

desa, kemudian diharapkan informasi itu dapat diteruskan sampai

pada masyarakat yang dikoordinasikan melalui kepala desa masing-

masing. Kalo misalnya sosialisasi dilakukan sampai pada desa ya

karena keterbatasan dana itu tadi”. (wawancara pada Hari Rabu, 5

Juli 2017 pukul 09.00 WIB, di Kantor BPBD Kabupaten Pacitan)

Gambar 21. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Edukasi Penanggulangan

Bencana di Kantor Kecamatan Tulakan

Sumber : BPBD, 2017

Hasil dari sosialisasi edukasi tersebut didapatkan berupa kesadaran akan

pengurangan risiko longsor oleh salah satu warga Desa Wonoanti yakni

WD (70). Beliau mengungkapkan terkait kontribusi masyarakat dalam

upaya mitigasi tanah longsor yakni sebagai berikut :

“dulu di belakang (rumah) itu diberitahu suruh membuat

plengsengan sama pamongnya (pemerintah) mas, itu baru mas,

belum ada satu tahun. terus ya itu sudah dibuatkan mas dibantu juga

sama orang-orang desa sama pak bupati juga memberi bantuan

(uang)”. (wawancara pada Hari Rabu, 5 Juli 2017 pukul 14.00 WIB,

di kediaman WD, Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan)

Page 118: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

104

Hal yang berbeda disampaikan oleh SP (80) sebagai salah satu warga

terdampak di Desa Ketro, yakni :

“waduh saya kurang tau eh mas kaya gitu itu. Kalo dari (desa) sini

saya kurang tau juga, tapi saya kira sepertinya tidak ada arahan

tentang longsor kaya gitu mas. Ya berharapnya jangan sampai

longsor lagi mas, pokoknya tidak mengeruk tanah asal-asalan”.

(wawancara pada Hari Rabu, 5 Juli 2017 pukul 15.00 WIB, di

kediaman SP, Desa Ketro, Kecamatan Tulakan)

Relokasi atau pemindahan pemukiman termasuk ke dalam upaya

mitigasi struktural. Upaya tersebut, khususnya di Kecamatan Tulakan

dilaksanakan pada tahun 2017 dengan latarbelakang kejadian longsor di

Desa Gasang. Kejadian itu mengakibatkan 5 rumah rusak berat serta

badan jalan desa menuju perkampungan ambles, sehingga tidak bisa

dilewati kendaraan roda 4. Dalam hal ini BPBD berperan sebagaimana

yang telah dijelaskan di atas. Hasil pengkajian dari PVMB berupa

rekomendasi menunjukan bahwa pemukiman yang berada di area

tersebut disarankan untuk merelokasi rumahnya. Rekomendasi tersebut

secara resmi dikeluarkan oleh PVMBG pada 13 Juni 2017 dalam

Laporan Singkat Bencana Gerakan Tanah Kecamatan Tulakan yang

tertulis sebagai berikut :

1) Daerah ini masih berpotensi terjdai gerakan tanah tipe lambat,

namun tidak secepat gerakan sebelumnya, sehingga masyarakat

di lokasi beencana perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama

pada saat dan setelah hujan lebat berlangsung lama

Page 119: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

105

2) Pemukiman di sekitar lokasi bencana 5 rumah yang rusak berat

telah melakukan reloksasi mandiri, namun masih ada 1 rumah

yang di tengah lereng harap waspada jika hujan deras

3) Tipe pergerakan di daerah ini lambat, dan tidak secepat gerakan

sebelumnya, jika lokasi tersebut mau ditempati lagi sebaiknya

bukan rumah permanen (rumah tembok) dan lebih cocok rumah

panggung (rumah kayu)

4) Mengendalikan air permukaan pada lereng, agar air tidak masuk

kedalam retakan tanah dengan membuat saluran kedap air dan air

dibuang (dialirkan) menjauhi lereng yang retak

5) Untuk meningkatkan stabilitas lereng, maka daerah tersebut tidak

dijadikan lahan pertanian sayuran, sawah, dan agar ditanami

dengan pepohonan yang berakar kuat dan dalam; seperti akasia,

sengon, lamtoro dan sejenisnya

6) Meningkatkan sosialisasi kepada masyaraka untuk lebih

mengenal dan memahami gerakan tanah dan gejala-gejala yang

mengawalinya sebagai upaya mitigasi bencana akibat gerakan

tanah

Relokasi dikoordinasikan dengan melibatkan tiga komponen, yakni

kepala daerah, masyarakat desa terkait dan kecamatan. Hal ini

sebagaimana disampaikan oleh DA, yakni :

“...relokasi ada. Seperti belum lama kemarin yang terjadi di desa

gasang, pada bulan mei. Nah, karena kejadian tersebut 5 rumah

yang hancur itu mas. Sehingga oleh PVMBG direkomendasikan

untuk relokasi. Karena kondisi tanahnya disana itu juga

Page 120: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

106

mengkhawatirkan untuk kembali longsor” (wawancara pada Hari

Rabu, 5 Juli 2017 pukul 09.00 WIB, di Kantor BPBD Kabupaten

Pacitan)

RK yang juga selaku pihak dari BPBD menambahkan lagi keterangan

terkait relokasi tersebut sebagai berikut :

“jadi relokasi, khususnya di desa gasang itu yang berani

merekomendasikan yaitu cuma PVMBG, tapi PVMBG itu pun

nanti tetep mengembalikan ke pemerintah daerah setempat.

Soalnya di situ itu nanti kan banyak komponen yang terlibat

diantaranya yakni kepala daerah, masyarakat desa dan kecamatan.”

(wawancara pada Hari Rabu, 5 Juli 2017 pukul 09.00 WIB, di

Kantor BPBD Kabupaten Pacitan)

Keterangan tersebut menunjukan bahwa tugas BPBD yang mengacu

pada hasil kajian PVMBG hanya menganjurkan dan tidak secara

langsung mengatur warga untuk merelokasi tempat tinggalnya. Pilihan

untuk relokasi diputuskan berdasar hasil dari pertemuan komponen-

komponen tersebut.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program

Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam dalam Upaya

Mitigasi Tanah longsor di Kecamaatan Tulakan

Dalam memaksimalkan upaya mitigasi longsor tentu dipengaruhi

oleh berbagai macam hal. Pengaruh dapat menjadikan suatu program

terlaksana dengan maksimal ataupun sebaliknya. Pengaruh atau faktor-

faktor tersebut dibagi menjadi dua jenis, yakni faktor pendukung dan

penghambat. Faktor pendukung dan penghambat terkait upaya mitigasi

longsor dalam Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana

Alam ditentukan peneliti dengan mengacu pada Renstra BPBD 2017-2021

Page 121: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

107

serta keterangan hasil wawancara oleh peniliti. Kedua faktor tersebut

dijelaskan sebagai berikut Faktor pendukung dan penghambat terkait

upaya mitigasi longsor dalam Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Bencana Alam ditentukan peneliti dengan mengacu pada

Renstra BPBD 2017-2021 serta keterangan hasil wawancara oleh peniliti.

Kedua faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung

1) Dukungan Regulasi

Faktor pendukung merupakan faktor yang dapat berpengaruh

positif terhadap pelaksanaan program. Dukungan regulasi menjadi

faktor pendukung utama dalam suatu pelaksanaan program yang

dilakukukan oleh instansi pemerintah. Hasil penelitian melalui data

sekunder yakni Renstra BPBD menjelaskan bahwa manajemen

bencana dan tugas pokok serta fungsi BPBD telah diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan oleh pemerintah

daerah. Perhatian oleh pemerintah daerah tersebut ditunjukan melalui

diwujudkanya Perda No 12 tahun 2013 tentang Penanggulangan

Bencana yang mana kemudian mengalami perubahan melalui Perda

No 8 tahun 2014.

2) Pengalaman SDM dalam Menjalankan Program

Pengalaman sumber daya manusia yang dimiliki BPBD dalam

penanggulangan bencana juga dapat digolongkan sebagai faktor

pendukung. Adanya pengalaman yang dimiliki BPBD tersebut dapat

Page 122: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

108

disimpulkan melalui pernyataan Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan,

yakni :

“Program kita ini kan sudah lama mas, kita sudah menjalankan

berkali-kali, meskipun ada tambahan dikit-dikit. Termasuk

kegiatan-kegiatan mitigasi longsor juga di dalamnya. Jadi kita

punya pengalaman” (wawancara pada Hari Rabu, 5 Juli 2017

pukul 09.00 WIB, di Kantor BPBD Kabupaten Pacitan)

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa BPBD mempunyai daya

dukung berupa pengalaman melaksanakan program terkait.

3) Dukungan Pemimpin Setempat

Dukungan oleh pimpinan setempat tentu juga menjadi faktor

pendukung bagi terlaksananya program. Hasil wawancara peneliti

kepada DA mendapati keterangan terkait dukungan pemimpin sebagai

berikut :

“sejauh ini alhmadulillah nggak ada hambatan dari pimpinan-

pimpinan daerah setempat mas. Karena ya kegiatan-kegiatan ini

dilakukan demi kebaikan bersama to mas. Pak camat juga

menyediakan tempat untuk sosialisasi kemarin, membantu

memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang lain juga. Ya sejauh ini

secara umum program kita mendapatkan dukungan dari para

pemimpin daerah setempat mas.” (wawancara pada Hari Rabu, 5

Juli 2017 pukul 09.00 WIB, di Kantor BPBD Kabupaten Pacitan)

Pernyataan mengenai dukungan tersebut diperkuat dengan keterangan

dari GN selaku pihak dari Kantor Kecamatan Tulakan :

“Pihak kecamatan ya tentunya senang BPBD mengadakan

sosialisasi. Kecamatan Tulakan ini kan salah satu daerah yang

sering longsor. Masyarakat tulakan terutama yang tinggal di

daerah-daerah yang rawan longsor tentunya membutuhkan

wawasan dalam menghadapi longsor” (wawancara pada Hari

Rabu, 5 Juli 2017 pukul 13.00 WIB, di Kantor Kecamatan

Tulakan)

Page 123: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

109

Mengacu pada hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa

pelaksanaan program mendapatkan pengaruh positif berupa dukungan

dari pemimpin Kecamatan Tulakan.

b. Faktor Penghambat

1) Kondisi Geografis

Faktor penghambat merukapan faktor yang dapat dinilai

menganggu ataupun menjadi tantangan dalam pelaksanaan program.

Beberapa faktor yang bisa menjadi kendala, diantaranya kondisi alam.

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Pencegahan

dan kesiapsiagaan BPBD :

“secara umum, sejauh ini kegiatan-kegiatan tersebut lancar-lancar

saja. Tetapi kalo dibilang ada kesulitan, ya tetep ada mas,

diantaranya kalau di Tulakan itu ada beberapa daerah yang

aksesnya sulit dijangkau kendaraan nanti kalau sewaktu-waktu,

karena banyak juga masyarakat yang tinggal di daerah pelosok

dan nekat juga kadang dengan kondisi kemiringan tanahnya

lumayan tinggi. Pacitan ini ibaratnya kondisi geografisnya

memang rentan sama longsor terutama di daerah perbukitan,

seperti di Tulakan.” (wawancara pada Hari Rabu, 5 Juli 2017

pukul 09.00 WIB, di Kantor BPBD Kabupaten Pacitan)

Penjelasan dari pihak BPBD tersebut menunjukan kondisi geografis

pacitan yang sedemikian rupa serta masih banyaknya masyarakat yang

tinggal di daerah pelosok menjadikan kesulitan bagi BPBD dalam

menjalankan kegiatan-kegiatanya.

2) Kurang Optimalnya Anggaran yang Tersedia

Anggaran merupakan faktor penting dalam implementasi

program. Ketersediaan anggaran menjadi hal yang sangat berpengaruh

bagi optimalisasi kualitas suatu program. Anggaran terkait program

Page 124: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

110

Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam didanai melalui

APBD. Kurang optimalnya anggaran dapat berpengaruh terhadap

terbatasnya upaya-upaya yang dapat dilaksanakan BPBD. Hasil

wawancara dengan DA selaku Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan,

menunjukan bahwa dana merupakan salah satu dimensi yang

menjadikan hambatan BPBD untuk bertindak lebih banyak. Hal ini

disimpulkan berdasarkan pernyataan DA yang menyebutkan bahwa

dalam konteks longsor, penyebaran informasi melalui sosialisasi serta

mitigasi struktural yang berupa pemanfaatan teknologi tidak bisa

dilaksanakan secara maksimal karena kurang optimalnya anggaran

yang tersedia.

3) Keterbatasan Sarana Prasarana

Keterbatasan sarana prasarana khususnya berupa teknologi

modern menjadi kekurangan bagi BPBD. Penggunaan teknologi

dalam mitigasi struktural, menurut hasil wawancara dengan Kasi

Pencegahan dan Kesiapsiagaan hanya berupa pemanfaatan satu set

alat deteksi dini pergerakan tanah, dimana alat tersebut pun tidak

berfungsi dalam rentang waktu yang lama. Satu set alat deteksi dini

hanya dapat dirasakan manfaatnya bagi warga yang berada di area

dipasangnya alat tersebut, yang berarti bahwa masyarakat Kecamatan

Tulakan yang dapat dikatakan sangat jauh dengan area dipasangnya

alat tersebut tidak dapat merasakan manfaatnya

Page 125: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

111

C. Pembahasan

1. Implementasi Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Bencana Alam dalam Upaya Mitigasi Bencana Tanah Longsor di

Kecamatan Tulakan

BPBD menjalankan programnya berdasarkan RENSTRA yang telah

dirancang. Adapun dalam programnya, yakni program Pencegahan Dini

dan Penanggulangan Bencana Alam. Dalam program tersebut dibagi

menjadi 13 kegiatan, yang mana di dalamnya terdapat unsur-unsur mitigasi

bencana longsor. Berdasarkan Kementrian ESDM (2016) upaya mitigasi

bencana longsor tersebut yakni pemetaan/zonasi kerentanan, pemantauan

gerakan tanah, peringatan dini & penyebaran informasi, penyelidikan

gerakan tanah, penguatan ketahanan masyarakat serta mitigasi gerakan

tanah struktural. Terdapat tiga dimensi yang saling bertumpu menentukan

terwujudnya kegiatan-kegiatan tersebut. Tiga dimensi tersebut yakni :

a. Organisasi

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam implementasi program Pencegahan

Dini dan Penanggulangan Bencana Alam diartikan sebagai semua

sumber daya yang dimanfaatkan oleh BPBD dalam menjalankan

programnya. Bencana longsor merupakan bencana yang identik dengan

ilmu kebumian, oleh sebab itu pelaksanaan penanganan bencana

longsor banyak bekerjasama dengan PVMBG. Hal ini dilakukan karena

sangat berkaitan dengan perihal teknis. Pihak BPBD bekoordinasi

Page 126: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

112

dengan PVMBG terkait kegiatan pembuatan peta/zonasi rawan longsor,

pemantauan, penyelidikan gerakan tanah. Penyelidikan tersebut

bertujuan untuk mendapatkan informasi potensi bencana pergerakan

tanah dan rekomendasi teknis langkah-langkah penanggulangan.

Mitigasi struktural, seperti relokasi tahun 2017 terjadi di Desa Gasang,

Kecamatan Tulakan juga kembali bekerjasama dengan PVMBG. BPBD

dalam kasus tersebut berperan sebagai koordinator antara PVMBG,

masyarakat terkait serta pemerintah. Bulan April 2017 BPBD

membentuk Forum PRB, dimana didalamnya terdapat para pemangku

kepentingan yang berhubungan dengan mitigasi longsor. Pembentukan

forum tersebut diharapkan oleh BPBD dapat mewujudkan koordinasi

yang baik dalam mengurangi risiko bencana. Kerjasama-kerjasama

tersebut diwujudkan supaya BPBD dapat mengambil tindakan terkait

longsor secara tepat dan terukur.

Penguatan ketahanan masyarakat diwujudkan BPBD salah satunya

melalui kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi kebencanaan.

BPBD menyediakan tim penyuluh untuk melakukan sosialisasi ke

daerah yang dikategorikan sebagai daerah yang rawan bencana,

termasuk daerah rawan longsor. Di kecamatan tulakan, untuk program

tahun anggaran 2017 dalam renja tidak ada sosialisasi atau penguatan

ketahanan masyarakat yang secara khusus terjadwal untuk tiap-tiap desa

yang memiliki potensi longsor. Kegiatan penguatan ketahanan

masyarakat berupa sosialisasi dilaksanakan sampai pada tingkat

Page 127: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

113

kecamatan. Berdasarkan pernyataan dari pihak BPBD sosialisasi di

Kecamatan Tulakan bekerjasama dengan Bappemas. Hal ini dinilai

tepat, karena upaya penguatan ketahanan masyarakat mempunyai

kesinambungan dengan pemberdayaan masyarakat.

2) Anggaran

Anggaran merupakan faktor penting dalam suatu perencanaan yang

disusun oleh instansi pemerintah daerah. Anggaran program

Pencegahan Dini dan Penaggulangan Korban Bencana Alam

berdasarkan Renstra didapatkan melalui APBD. Anggaran tersebut

dinilai terlalu efisien untuk mendapatkan pelayanan mitigasi longsor

yang maksimal. Hal tersebut disimpulkan berdasar hasil wawancara

dengan pihak BPBD serta dari data sekunder yakni Renstra BPBD,

yang mana dituliskan didalamnya bahwa kurang optimalnya anggaran

yang tersedia merupakan salah satu faktor penghambat peningkatan

pelayanan.

Kurang optimalnya ketersediaan dana berpengaruh pada kegiatan

penguatan ketahanan masyarakat yang berupa sosialisasi edukasi dan

penyebarluasan informasi. Hal ini menjadikan tidak adanya jaminan

bagi masyarakat pelosok untuk dapat mendapatkan edukasi mengenai

kebencanaan. Wujud dari efisiensi tersebut disimpulkan dengan

mengacu pada keterangan dari kecamatan dan BPBD, yang mana untuk

masyarakat kecamatan Tulakan mendapatkan bentuk implementasi

penguatan ketahanan masyarakat berupa sosialisasi dan penyebaran

Page 128: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

114

pamflet yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan. Berdasarkan

keterangan pihak BPBD, edukasi pada tingkat desa diharapkan

dikoordinasikan oleh perwakilan desa yang hadir pada sosialisasi,

karena efisiensi anggaran. Adapun pemanfaatan teknologi modern

dalam mitigasi struktural longsor juga dinilai kurang, karena kurang

optimalnya anggaran yang tersedia.

3) Sarana Prasarana

BPBD mempunyai berbagai sarana prasarana yang umum

digunakan dalam penanggulangan bencana sebagaimana yang telah

disebutkan dalam tabel. Beberapa sarana prasarana yang dimanfaatkan

khusus dalam konteks mitigasi longsor dengan mengacu pada

Kementrian ESDM (2015) yakni rencana kontijensi, sarana prasarana

yang bersifat informatif serta data, yang mana data tersebut diantaranya

berupa peta dan dokumen hasil kajian. Rencana kontijensi merupakan

suatu perencanaan yang berupa dokumen dan disusun untuk

menghadapi kondisi tertentu yang bersifat darurat. Penyusunan rencana

kontijensi belum dirancang sampai pada bulan juli oleh BPBD. Suatu

rencana kontinjensi mungkin saja tidak pernah diwujudkan jika keadaan

yang diperkirakan tidak pernah terjadi. Dalam perencanaan kontijensi

melibatkan beberapa lembaga yang akan menangani kondisi yang

darurat tersebut. Dalam konteks mitigasi longsor, dengan mengacu pada

sumber dari Kementrian ESDM rencana kontijensi termasuk kedalam

upaya penguatan ketahanan masyarakat.

Page 129: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

115

Upaya penyebaran informasi dilakukan BPBD melalui pemasangan

rambu-rambu serta penyebaran leaflet & poster. Pada tahun 2017

rambu-rambu peringatan longsor diagendakan oleh Dinas ESDM Jawa

Timur dipasang di berbagai daerah di Kabupaten Pacitan. Hal ini

membawa pengaruh positif terhadap upaya mitigasi longsor. Beberapa

area yang dipasang rambu-rambu tersebut diantaranya terdapat di

Kecamatan Tulakan. Dalam hal tersebut tugas BPBD yakni adalah

membantu dan berperan sebagai fasilitator. Pemasangan rambu-rambu

longsor yang diagendakan dalam program BPBD sendiri telah

dilakukan pada tahun sebelumnya, sehingga untuk tahun ini

pemasangan rambu-rambu longsor tidak ada dalam program.

Penyebaran informasi, selain pemasangan rambu-rambu BPBD juga

melakukan penyebaran leaflet dan poster. Dalam konteks mitigasi

longsor, mengacu pada sumber dari Kementrian SDM (2015)

penyebaran informasi termasuk kedalam upaya peringatan dini dan

penguatan ketahanan masyarakat. Penyebaran informasi dipandang

sebagai benuk peringatan dini dan ketahanan masyarakat karena

informasi tersebut diharapkan memberikan wawasan bagi masyarakat

untuk mempersiapkan diri serta pedoman dalam melakukan tindakan

agar terhindar dari risiko longsor.

Sarana prasarana BPBD dalam mitigasi longsor berupa

pemanfaatan teknologi modern dinilai kurang optimal, karena

berhubungan dengan anggaran yang tersedia. Kecamatan Tulakan

Page 130: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

116

sebagai daerah yang paling banyak mengalami kejadian longsor tidak

merasakan manfaat dari sarana prasarana teknologi tersebut. Sebagian

besar sarana prasarana dalam mitigasi longsor yang dimiliki oleh BPBD

ialah berupa peralatan-peralatan yang secara umum digunakan dalam

penanggulangan bencana. Hal ini berpengaruh pada kualitas pelayanan

dalam mitigasi strktural longsor yang berupa pemanfaatan rekayasa

teknologi.

b. Interpretasi

Interpretasi merupakan penjabaran dari wujud yang masih bersifat

abstrak atau umum kedalam wujud yang lebih bersifat teknis, sehingga

suatu kebijakan memungkinakan untuk dilaksanakan karena telah

dijabarkan menjadi pekerjaan-pekerjaan yang bersifat nyata. Dalam hal

ini terkait program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana

Alam, menurut RENJA BPBD 2016 dijabarkan kedalam 13 jenis

kegiatan. Unsur-unsur upaya mitigasi longsor terkandung dalam 13

kegiatan tersebut. Pemetaan, pemantauan, peringatan dini &

penyebarluasan informasi, penyelidikan gerakan tanah, penguatan

ketahanan masyarakat serta mitigasi struktural mitigasi adalah upaya-

upaya dalam mitigasi longsor berdasarkan Kementrian ESDM (2015).

Kegiatan-kegiatan dalam program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Bencana dirancang untuk saling terintregasi satu

dengan yang lainya. Di dalam program tersebut disusun kegiatan

tersendiri mengenai pengadaan atau penyediaan sarana prasarana.

Page 131: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

117

Kegiatan ini disusun dengan nama kegiatan Peralatan Perlengkapan

Penanggulangan Bencana guna mendukung kegiatan-kegiatan lainya.

Penyediaan sarana prasarana tentu sangat berhubungan dengan

berjalanya kegiatan-kegiatan yang lainya. Hal ini menyebabkan

penyediaan sarana prasarana dianggap krusial, sehingga disusunkanya

kegiatan tersendiri terkait penyediaan tersebut.

Pemetaan terdiri dari pemetaan zona kerentanan gerakan tanah dan

zona risiko bencana gerakan tanah merupakan bentuk pendataan pra

bencana, yang mana menjadi langkah awal untuk melaksanakan

kegiatan-kegiatan yang ada dalam program. Upaya pemetaan,

pemantauan, penyelidikan gerakan tanah serta peringatan dini &

penyebarluasan informasi dilaksanakan BPBD dalam kegiatan

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana, dimana

mempunyai kelompok sasaran seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan

tersebut menghasilkan informasi yang diolah untuk disampaikan kepada

masyarakat, diantaranya berupa leaflet dan poster.

Upaya penguatan ketahanan masyarakat diwujudkan BPBD melalui

kegiatan Sosialisasi Edukasi Penanggulangan Bencana, Peningkatan

Kapasitas Desa Tangguh Bencana, Penyusunan Rencana Kontijensi

Penanggulangan Bencana serta Fasilitasi Forum PRB, yang mana

unsur-unsur mitigasi longsor terdapat juga di dalamnya. Sosialisasi

Edukasi Penanggulangan Bencana diselenggarakan pada tiap

kecamatan, termasuk Kecamatan Tulakan. Peningkatan Kapasitas Desa

Page 132: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

118

Tangguh Bencana dilaksanakan BPBD dengan menggelar pertemuan

kelompok-kelompok desa yang telah ditentukan oleh BPBD, dimana

pertemuan tersebut difokuskan pada mitigasi bencana tsunami.

Perencanaan Kontijensi menghasilkan dokumen yang mana dijadikan

landasan untuk kemudian diambil tindakan dalam suatu kondisi

tertentu. Rencana kontijensi dapat menjadi rencana operasional pada

saat tahap tanggap darurat. BPBD juga menjalankan kegiatan Fasilitasi

Forum PRB untuk mewujudkan koordinasi antar pemangku

kepentingan guna mengintregasikan pengurangan resiko bencana.

Upaya mitigasi struktural terdiri dari relokasi pemukiman dan

rekayasa teknologi. Rekomendasi relokasi pemukiman seperti yang

terjadi di Desa Gasang, Kecamatan Tulakan merupakan suatu bentuk

kelanjutan tindakan hasil intregasi dari kegiatan-kegiatan yang terdapat

dalam program. Relokasi ini dihasilkan melalui keputusan dari

pertemuan yang melibatkan kepala daerah, masyarakat desa dan

kecamatan, yang mana berpedoman dari hasil kajian oleh PVMBG.

Bentuk mitigasi struktural yang berkaitan mengenai tanah longsor

berupa pemanfaatan ekstensometer sudah tidak termasuk lagi dalam

daftar sarana prasarana BPBD. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan

bahwa latarbelakang berhentinya pemanfaatan tersebut terkait faktor

anggaran.

Page 133: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

119

c. Aplikasi

Penerapan merupakan dimensi yang berkaitan dengan tahap

eksekusi, dimana dalam hal ini berkaitan tentang bagaimana penerapan

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam yang

terjadi di lapangan. Pemetaan/zonasi kerentanan merupakan langkah

awal dalam tahap mitigasi bencana. Peta zonasi kerentanan yang

kemudian menjadi acuan BPBD mengambil keputusan untuk bertindak

dalam penanggulangan bencana dan mitigasi bencana, diantaranya

mengenai prioritas lokasi yang akan menjadi objek dari kegiatan-

kegiatan mitigasi. Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi

Potensi Bencana, BPBD bekerjasama dengan PVMBG. Peran BPBD

dalam hal ini adalah memberikan saran berupa surat rekomendasi

kepada bupati untuk kemudian bupati meneruskan kepada PVMBG

untuk meminta bantuan menjalankan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

PVMBG dibutuhkan, karena dalam hal ini berkaitan mengenai

pengetahuan ilmu tanah yang mendetail. Rekomendasi langkah-langkah

teknis kemudian diberikan oleh PVMBG untuk dipelajari dan diproses

oleh BPBD. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh

PVMBG, BPBD berperan mengantarkan ke lokasi serta membantu

terkait fasilitasi.

Sosialisasi Edukasi Penanggulangan Bencana diselenggarakan per

kecamatan, termasuk Kecamatan Tulakan. Kegiatan ini diharapkan

dapat menghasilkan indikator keluaran (output) berupa jumlah desa

Page 134: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

120

yang mendapat pengetahuan tentang penanggulangan bencana. Output

tersebut diharapkan terwujud berdasar tersampaikanya informasi yang

diperoleh perwakilan desa yang hadir pada kegiatan sosialisasi. Hal ini

menunjukan bahwa tidak adanya jaminan informasi tersebut akan

sampai pada masyarakat desa. Kurang optimalnya anggaran yang

tersedia menjadikan hambatan bagi BPBD untuk bergerak lebih dalam

memaksimalkan upaya untuk mencapai pelayanan yang prima.

Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana dilaksanakan BPBD

dengan menggelar pertemuan kelompok-kelompok desa yang telah

ditentukan oleh BPBD, dimana pada Renja tahun 2017 Desa

Sidomulyo, Kecamatan Tulakan ada di dalamnya. Tahun 2017

pertemuan digelar dengan mengundang masyarakat Desa Watukarung,

Desa Sidomulyo, Desa Sirnoboyo dan Desa Kembang. Pertemuan

tersebut mengundang masyarakat desa yang tergolong desa pesisir,

yang man mendapati ancaman potensi bencana tsunami. Hal ini

menunjukan bahwa, teruntuk tahun ini tidak ada pembinaan terkait desa

tangguh bencana dalam konteks tanah longsor. Desa tangguh bencana

dalam konteks tanah longsor juga dinilai perlu diperhatikan, mengingat

data menunjukan peningkatan jumlah kejadian tanah longsor pada tiga

tahun belakangan.

Renstra BPBD 2017-2021 secara keseluruhan selesai dirancang

pada bulan Mei 2017, yang mana menunjukan bahwa kegiatan

Penyusunan Rencana Kontijensi juga mulai diadakan pada waktu

Page 135: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

121

tersebut. Perencanaan Kontijensi menghasilkan dokumen yang mana

dijadikan landasan untuk kemudian diambil tindakan dalam suatu

kondisi tertentu. Rencana kontijensi dapat menjadi rencana operasional

pada saat tahap tanggap darurat. Penyusunan rencana kontijensi terkait

longsor sampai pada bulan juli 2017 belum dilakukan oleh BPBD. Hal

ini disebabkan karena BPBD belum mendapati suatu kondisi darurat

yang menjadikan rencana tersebut perlu untuk disusun.

Kegiatan Fasilitasi Forum PRB dilaksanakan untuk mewujudkan

koordinasi antar pemangku kepentingan guna mengintregasikan upaya

pengurangan resiko bencana. Sasaran yang dituju dalam kegiatan dari

Forum PRB adalah meningkatkan pemahaman berbagai pemangku

kepentingan dalam membangun kerjasama berbagai pihak serta

meningkatkan partisipasi dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Dalam kegiatan Forum PRB mengenai upaya mitigasi longsor sampai

pada bulan Juli 2017 belum disusun. BPBD Pacitan sebagai perwakilan

anggota dari Forum PRB menjalankan kegiatan Fasilitasi Forum PRB

dengan memberikan papan edukasi kepada salah satu anggota

komunitas yang berada di wilayah Pantai Pancer Door. Pemberian

papan edukasi di area pantai tersebut menunjukan bahwa BPBD secara

umum lebih fokus terhadap kegiatan dalam kaitan tentang bencana

tsunami.

Upaya mitigasi struktural terdiri dari relokasi pemukiman dan

rekayasa teknologi. Rekomendasi relokasi pemukiman seperti yang

Page 136: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

122

terjadi di Desa Gasang, Kecamatan Tulakan merupakan suatu bentuk

kelanjutan tindakan hasil intregasi dari kegiatan-kegiatan yang terdapat

dalam program. BPBD meminta bantuan pengkajian kepada PVMBG

supaya memberikan rekomendasi agar segera dapat diambil tindakan.

Relokasi ini dihasilkan melalui keputusan dari pertemuan yang

melibatkan kepala daerah, masyarakat desa dan kecamatan, yang mana

berpedoman dari hasil kajian oleh PVMBG. Hasil dari kajian tersebut

yakni warga terdampak direkomendasikan untuk relokasi, dimana

lokasi tujuan dan dana sementara diserahkan kembali kepada korban

yang berkaitan dengan syarat jauh dari titik pergerakan tanah. Hal ini

dikarenakan kurang optimalnya anggaran yang tersedia jika harus

dialokasikan untuk penyediaan rumah huni guna persiapan relokasi

sebelum bencana, serta perlu pengkajian terlebih dahulu terkait

pemberian bantuan berupa rumah huni. Sementara waktu pemerintah

daerah hanya dapat memberikan bantuan berupa uang yang diharapkan

dapat meringankan beban korban terdampak.

Bentuk mitigasi struktural yang berkaitan mengenai tanah longsor

selain relokasi yakni berupa pemanfaatan teknologi. Teknologi modern

yang pernah dimanfaatkan BPBD yaitu ekstensometer. Alat tersebut

sudah tidak termasuk lagi dalam daftar sarana prasarana BPBD. Hal ini

sebagaimana telah dijelaskan bahwa latarbelakang berhentinya

pemanfaatan tersebut terkait faktor anggaran. Kurang optimalnya

anggaran yang tersedia tentu juga membawa pengaruh terhadap

Page 137: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

123

ketersediaan sarana prasana. Upaya pemanfaatan teknologi modern

dalam mitigasi longsor menjadi salah satu kekurangan BPBD.

Pemanfaatan teknologi yang modern tentunya akan berpengaruh

terhadap efektifitas pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh BPBD.

Progam Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana terdiri dari

kegiatan-kegiatan, yang mana terdapat kegiatan tersendiri mengenai

pengadaan atau penyediaan sarana prasarana. Penyediaan sarana

prasarana yang diberi nama kegiatan Peralatan Perlengkapan

Penanggulangan Bencana tentu sangat berhubungan dengan berjalanya

kegiatan-kegiatan yang lainya. Sarana prasarana yang dipergunakan

dalam penanggulangan bencana secara umum telah di daftar pada tabel.

Dalam konteks mitigasi longsor adapun penyediaan sarana prasarana

diwujudkan melalui pemasangan rambu-rambu peringatan longsor.

Pemasangan rambu-rambu longsor telah diadakan pada tahun 2016 oleh

BPBD dan 2017 oleh Dinas ESDM Jawa Timur melalui kerjasama

dengan BPBD. Hal ini menjadikan BPBD tidak mengagendakan

pemasangan rambu-rambu longsor dalam waktu dekat, yang dibuktikan

melalui Renja 2017.

Sosialisasi Edukasi Penangulangan Bencana diselenggarakan oleh

BPBD di tiap-tiap kecamatan. Hal ini berarti sosialisasi tidak

diselenggarakan dengan menjangkau sampai pada tingkat desa.

Jangkauan BPBD dalam penyelengaraan sosialisasi tersebut

dilatarbelakangi efisiensi dana. Kegiatan Sosialisasi Edukasi

Page 138: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

124

Penanggulangan Bencana pada tahun 2017 salah satunya dilaksanakan

di Kecamatan Tulakan. Dalam kegiatan ini, tidak semua dari

perwakilan desa yang hadir. Sosialisasi ini diharapkan BPBD dapat

diteruskan oleh perwakilan desa melalui koordinasi kepala desa yang

disampaikan kepada masyarakat desa. Salah satu warga di Desa

Wonoanti, Pak Kadiman tidak sampai mendapati informasi dan edukasi

yang berasal dari BPBD tersebut. Hal ini terjadi, dikarenakan memang

tidak ada jaminan agar informasi akan sampai pada masyarakat desa.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program

Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam dalam Upaya

Mitigasi Tanah longsor di Kecamaatan Tulakan

a. Faktor Pendukung

1) Dukungan Regulasi

Dukungan regulasi menjadi faktor yang penting dalam suatu

pelaksanaan program yang dilakukukan oleh instansi pemerintah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan mendukung dan memperhatikan

penyelenggaraan penanggulangan bencana, hal ini ditunjukan dengan

disusunnya regulasi-regulasi tentang kebencanaan. Regulasi-regulasi

tersebut diantaranya Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Penanggulangan Bencana, Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2014, serta Peraturan Bupati

Nomor 5 Tahun 2011 tentang Fungsi dan Tata Kerja BPBD. Regulasi

dari daerah membuktikan adanya perhatian pemerintah terhadap

Page 139: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

125

penanggulangan bencana. Regulasi-regulasi dinilai sebagai bentuk

dukungan dikarenakan hal tersebut merupakan perwujudan keikutsertan

pemerintah dalam menangani permasalahan kebencanaan.

2) Pengalaman SDM dalam Menjalankan Program

Pengalaman melaksanakan program penanggulangan bencana

termasuk kedalam faktor pendukung dalam optimalisasi berjalannya

suatu program. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana

Alam periode 2011-2016 dapat dinilai berjalan dengan baik, yang

ditunjukan melalui tercapainya sasaran berdasarkan hasil wawancara

dengan pihak BPBD. Hal ini salah satunya dikarenakan program tersebut

termasuk kedalam kategori program yang wajib dilaksanakan oleh

BPBD. Oleh sebab itu, program tersebut sudah sangat lama dijadikan

salah satu program dalam Renstra, sehingga sebagian besar sumber daya

manusia yang mana sudah lama bekerja sebagai aparatur BPBD memiliki

pengalaman dalam menjalankan program tersebut.

3) Dukungan Pemimpin Setempat

Dukungan kepala desa dan camat sebagai pimpinan dari daerah

yang menjadi obyek dalam program merupakan faktor penting bagi

terlaksananya suatu program. Pimpinan-pimpinan daerah yang terkait

tersebut dinilai mendukung berjalanya program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Bencana Alam. Hal ini disimpulkan karena keterbukaan

dari pimpinan-pimpinan daerah setempat serta penyediaan fasilitas

Page 140: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

126

terhadap kegiatan-kegiatan yang berlangsung, khususnya di Kecamatan

Tulakan.

b. Faktor Penghambat

1) Dukungan Regulasi

Pelaksanaan program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Bencana Alam secara umum dapat dikatakan berhasil, akan tetapi ada

beberapa faktor yang digolongkan sebagai hambatan bagi optimalisasi

kegiatan-kegiatan mitigasi longsor. Hambatan tersebut salah satunya

adalah kondisi geografis pacitan yang berbukit-bukit sehingga beberapa

daerah aksesnya sulit untuk dijangkau. Akses yang sulit dijangkau

menyebabkan sukarnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan mitigasi longsor.

Di daerah Kecamatan Tulakan masih banyak masyarakat yang tinggal di

daerah pelosok dan diantaranya ada yang berpemukiman di area dengan

kondisi kemiringan tanahnya yang terbilang tinggi.

2) Kurang Optimalnya Anggaran yang Tersedia

Anggaran merupakan faktor yang krusial bagi keberlangsungan

suatu program. Kurang optimalnya anggaran yang tersedia dapat

berpengaruh terhadap terbatasnya upaya-upaya yang dapat dilaksanakan

BPBD. Kedua premis tersebut merupakan hal yang tentunya berbanding

lurus. Bentuk keterbatasan upaya mitigasi longsor disampaikan melalui

wawancara dengan DA, yang mana dalam wawancara tersebut

menjelaskan bahwa salah satu latabelakang kegiatan sosialisasi dan

penyebaran informasi dilaksanakan sampai pada tingkat Kecamatan

Page 141: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

127

adalah terkait alasan anggaran. Terbatasnya dana yang tersedia juga

mempengaruhi tersedianya sarana prasarana yang canggih. Pertimbangan

untuk penyediaan sarana prasarana tersebut ditambah dengan biaya

perawatan yang membutuhkan anggaran lebih. Tidak adanya jaminan

tersampaikanya informasi-informasi menjangkau sampai pada

masyarakat desa juga dilatarbelakangi oleh kurangnya anggaran yang

tersedia, terutama dalam kegiatan sosialisasi yang mana sasaran dari

kegiatan tersebut adalah pengetahuan yang didapatkan oleh seluruh

masyarakat desa.

3) Keterbatasan Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan hal yang identik

dengan tersedianya anggaran. Keterbatasan sarana prasarana dinilai

menjadi hambatan bagi BPBD, khususnya dalam penggunaan teknologi

modern untuk mitigasi longsor. Pemanfaatan teknologi yang modern

tentunya akan berpengaruh terhadap efektifitas pekerjaan-pekerjaan yang

dilakukan oleh BPBD. Teknologi dapat dipandang sarana prasarana,

yang mana digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia.

Pengaruh pemanfaatan teknologi tentu akan berdampak besar bagi

optimalnya upaya mitigasi longsor. Dalam kegiatan Peralatan

Perlengkapan Penanggulangan Bencana, BPBD belum menyediakan

sarana prasarana tersebut dikarenakan efisiensi terhadap dana yang dnilai

terbatas.

Page 142: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

128

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam dalam Upaya Mitigasi Bencana Tanah Longsor di

Kecamatan Tulakan

a. Organisasi

1) Sumber Daya Manusia yang dimanfaatkan oleh BPBD dalam program

yakni BPBD sendiri dan kerjasama dari berbagai instansi yang

mempunyai keterkaitan dengan kegiatan yang dijalankan. Instansi-

instansi tersebut diantara PVMBG, Dinas Bina Marga, Bappemas

Tulakan dan lain-lain.

2) Anggaran program Pencegahan Dini dan Penaggulangan Bencana Alam

berdasarkan Renstra didapatkan melalui APBD. Dana yang tersedia

dinilai kurang optimal jika dilihat dari segi upaya mitigasi longsor.

3) Sarana Prasarana yang dimanfaatkan khusus dalam konteks mitigasi

longsor diantaranya berupa peta-peta, dokumen hasil kajian, rencana

kontijensi, rambu-rambu serta leaflet dan poster. Rencana kontijensi

belum dirancang sampai pada bulan juli oleh BPBD.

b. Interpretasi

1) Upaya pemetaan, pemantauan, penyelidikan gerakan tanah serta

peringatan dini & penyebarluasan informasi dilaksanakan BPBD dalam

kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana.

Page 143: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

129

2) Upaya penguatan ketahanan masyarakat diwujudkan BPBD melalui

kegiatan Sosialisasi Edukasi Penanggulangan Bencana, Peningkatan

Kapasitas Desa Tangguh Bencana, Penyusunan Rencana Kontijensi

Penanggulangan Bencana serta Fasilitasi Forum PRB.

3) Upaya mitigasi struktural yang terdiri dari relokasi pemukiman dan

rekayasa teknologi diwujudkan BPBD melalui intregasi berbagai

kegiatan dalam program.

c. Aplikasi

1) Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana

diterapkan melalui kerjasama dengan PVMBG.

2) Sosialisasi Edukasi Penanggulangan Bencana, khususnya di Kecamatan

Tulakan dinilai kurang efektif, dikarenakan tidak ada jaminan dari

BPBD agar informasi sampai pada masyarakat desa. Mitigasi longsor

belum terlaksana dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh

Bencana dilaksanakan BPBD untuk tahun 2017. Perencanaan

Kontijensi, sampai pada bulan Juli 2017 belum disusun oleh BPBD.

Mitigasi longsor juga belum terlaksana sampai pada bulan Agustus

2017 dalam kegiatan Fasilitasi Forum PRB.

3) Rekomendasi relokasi pemukiman seperti yang terjadi di Desa Gasang,

Kecamatan Tulakan merupakan suatu bentuk kelanjutan tindakan hasil

intregasi dari kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam program. Mitigasi

longsor berupa rekayasa teknologi belum diterapkan kembali oleh

BPBD.

Page 144: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

130

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

a. Faktor Pendukung :

1) Dukungan Regulasi, yang ditunjukan dengan tersusunnya Perda Nomor

12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana, Perda Nomor 8

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2014, serta

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Fungsi dan Tata Kerja

BPBD.

2) Pengalaman SDM dalam Menjalankan Program, menjadi salah satu

modal bagi BPBD untuk mecapai target-target dalam program lebih

optimal dari sebelumnya.

3) Dukungan Pemimpin Setempat, yang ditunjukan oleh kepala desa dan

camat melalui keterbukaan serta sedia menyiapkan fasilitas terhadap

kegiatan-kegiatan yang berlangsung, khususnya di Kecamatan Tulakan.

b. Faktor Penghambat

1) Kondisi geografis, yang mana menyebabkan beberapa daerah

mendapati akses yang sulit.

2) Kurang optimalnya anggaran yang tersedia berpengaruh terhadap

upaya-upaya mitigasi longsor yang dapat dilaksanakan BPBD.

3) Keterbatasan sarana prasarana menjadi hambatan karena hal tersebut

mengakibatkan salah satu wujud mitigasi struktural tidak terterapkan,

yakni tersedianya sarana prasarana berupa rekayasa teknologi.

Page 145: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

131

B. Saran

1. Mengingat Kabupaten Pacitan termasuk daerah yang rentan terhadap

bencana tanah longsor disarankan supaya dalam kegiatan Penguatan

Kapasitas Desa Tangguh Bencana membentuk kelompok-kelompok desa

tangguh bencana yang khusus berbasis ketahanan terhadap tanah longsor

juga, tidak hanya satu jenis bencana tertentu saja.

2. BPBD perlu membahas kembali terkait konsep penerapan kegiatan

Sosialisasi Edukasi Penanggulangan Bencana, sebab konsep dari kegiatan

tersebut dinilai kurang efektif dalam menyampaikan informasi kepada

masyarakat desa. Hal ini dikarenakan tanggungjawab BPBD berhenti

sampai pada tingkat kecamatan tanpa adanya kelanjutan upaya, sehingga

tidak ada jaminan informasi akan sampai pada masyarakat desa. Pentingnya

hal tersebut, sebab pengetahuan yang didapatkan masyarakat akan dapat

membawa pada kondisi masyarakat yang sadar bencana, sehingga

masyarakat juga dapat berperan aktif dalam upaya penanggulangan bencana.

3. Forum PRB yang telah dibentuk oleh BPBD perlu juga merencanakan

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi longsor, tidak hanya

berkaitan dengan satu jenis bencana tertentu saja.

4. BPBD melalui kerjasama dengan instansi terkait perlu menyelidiki kawasan

yang dinilai rawan longsor walaupun belum terjadi bencana, sehingga

rekomendasi-rekomendasi dan informasi dapat didapatkan masyarakat desa

lebih awal, serta apabila gejala telah diketahui rencana kontijensi tanah

longsor dapat segera disusun.

Page 146: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

132

5. BPBD perlu berkoordinasi dengan Dinas Sosial guna mendorong Taruna

Siaga Bencana (TAGANA) agar kembali aktif sesuai dengan fungsinya dan

dilibatkan dalam kegiatan BPBD, minimal BPBD menyusun kegiatan

pelatihan bagi anggota TAGANA.

Page 147: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

DAFTAR PUSTAKA

Abe, Alexander. 1994. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta: Pustaka

Jogja Mandiri

Alhazanah, Fauziah. Mubekti. 2008. Mitigasi Daerah Rawan Tanah Longsor

Menggunakan Teknik Pemodelan Sistem Informasi Geografis, Vol. 9. Nomor

2, 121, http://ejurnal.bppt.go.id, 27 November 2016

Avridianto, Davit. 2016. Tingkat Resiko Bencana Tanah Longsor di Desa Ketro

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, 20, http://ejournal.unesa.ac.id, 27

November 2016

Bevaola, Kusumasari. 2014, Manajemen bencana dan kapabilitas Pemerintah

Lokal, Yogyakarta : Penerbit Gava Media.

“BPBD Pacitan Siaga Banjir dan Longsor”. 2016, September 20.

http://kominfo.jatimprov.go.id/read (diakses pada tanggal 28 November

2016)

Carter, Nick. 1991. Disaster Management : A Disaster Manager’s Handbook,

Manila: Asian Development Bank.

Darsoatmojo, A. dan Soedradjat. 2002. Bencana Tanah Longsor Tahun 2001.

Year Book Mitigasi Bencana Tahun 2001.

Deddy, Tikson, 2005, Administrasi Pembangunan, Alfabeta : Bandung

“Data dan Informasi Bencana Indonesia”. 2016, November. http://dibi.bnpb.go.id

(diakses pada tanggal 18 Januari 2017)

“Definisi dan Jenis Bencana”, 2016. http://bnpb.go.id (diakses pada tanggal 27

November 2016)

Direktorat Geologi Tata Lingkungan. 1981. Gerakan Tanah di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pertambangan Umum. Departemen Pertambangan dan

Energi. Jakarta.

Effendi, Ahmad. 2008. Identifikasi Kejadian Longsor dan Penentuan Faktor-

Faktor Utama Penyebabnya di Kecamatan Babakan Madang Kabupaten

Bogor, http://repository.ipb.ac.id, 30 November 2016

Emil, Salim. 2010. Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil

Salim, PT. Gramedia: Jakarta

Handayani, Riny. 2011. Analisis Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah

Daerah dalam Pelaksanaan Manajemen Bencana di Kabupaten Serang

Provinsi Banten, http://download.portalgaruda.org, 2 Desember 2016

Haryanto, Agus. 2012. Manajemen Bencan dalam Menghadapi Ebencana Industri

di PT. Lautan Otsuka Chemical Cilegon, http://lib.ui.ac.id, 1 Desember 2016

Page 148: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

Hasan, Iqbal. 2002. Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian dan

Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hasil KTT Bumi di Rio de Jeniro tahun 1992

Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu

Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.

Isa, Muzakir. 2016. Bencana alam: Berdampak Positif atau Negatif terhadap

Pertumbuhan Ekonomi?, 147, http://publikasiilmiah.ums.ac.id, 26 November

2016

Jonathan, Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.

Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jones, Charles. 1994. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), Jakarta:

Manajemen PR Raja Grafindo Persada.

Kementrian ESDM. 2015. Gerakan Tanah. Bandung: ESDM

Lexi, Moleong. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung :PT.

Remaja Rosdakarya.

“Pembentukan BPBD”, 2015, Oktober 29. http:// http://bpbd.karanganyarkab.go.id (diakses pada tanggal 3 Desember 2016)

“Potensi Ancaman Bencana”, 2016. http://bnpb.go.id (diakses pada tanggal 26

November 2016)

Putra, Taranggana. 2015. Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku

Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten

Jombang, Vol. 3 Nomor 1. http://repository.uin-suska.ac.id, 3 Desember 2016

Renstra BPBD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016

Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. Perencanaan Pembangunan

Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Santosa, Mas. 2001. Good Governance & Hukum Lingkungan. Jakarta: ICEL.

Seidel, John. 1998. Qualitative Data Analysis.

ftp://ftp.qualisresearch.com/pub/qda.pdf, 29 Januari 2017

Sriyanto. 2007. Kondisi Lingkungan Hidup di Jawa Tengah dan Prospek

Pembangunan ke Depan, Vol. 4. Nomor 2, http://journal.unnes.ac.id, 30

November 2016

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeta.

Suripin. 2002. Pelestarian Sumberdaya Tanah dan Air. Yogyakarta : Andi.

Tangkilisan, Hessel. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Lukman

Offset.

Page 149: IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN …repository.ub.ac.id/9591/1/ALYEF REPSI DANANJAYA .pdf · v RINGKASAN Alyef Repsi Dananjaya, 2017, Implementasi Program Pencegahan Dini

Ulum, Mochamad. 2014. Manajemen Bencana: Suatu Pengantar Pendekatan

Proaktif. Malang: UB Press.

UN International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR, 2002)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

UN-ISDR. 2007. Perkataan Menjadi Tindakan : Panduan untuk

Mengimplementasikan Kerangka Kerja Hyogo, Jenewa: UN-ISDR

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. Metodologi Penelitian Sosial.

Jakarta : Bumi Aksara.

Weisman, Alan. 2009. Dunia Tanpa Manusia, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

Weiss, Edith. 1992. In Fairness To Future Generations and Sustainable

Development. http://digitalcommons.wcl.american.edu, 18 Januari 2017

Wulan, Theresia. dkk. 2015. Mitigasi Bencana Berbasis Potensi Wisata : Studi

Kasus Pantai Pandawa, Desa kutuh, Kecamatan Kutu Selatan, Kabupaten

Badung, Provinsi Bali, http://ilmukelautan.trunojoyo.ac.id, 1 Desember 2016

Zalukhu, Steady. 2013. Efektivitas Pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas

Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana (Learn II) oleh Heks dan

Yayasan Holi Ana’a, Vol. 2. Nomor 4, http://jurnal.usu.ac.id, 30 November

2016

Zuriah, Nurul. 2009. Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan. Jakarta: Bumi

Aksara.