8/14/2019 03 - Materi C

1/21

KEPUTUSAN

MUSYAWARAH BESAR VIII PEMUDA PANCASILA

Nomor : 007/KPTS/MUBES-VIII/PP/II/2009

TENTANG

PENGESAHAN MATERI - C

(POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila, setelah :

Menimbang : 1. Bahwa Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila sebagai pemegang

kekuasaan tertinggi organisasi Pemuda Pancasila di tingkat Nasional,yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

2. Bahwa Sidang Pleno V Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila

adalah alat kelengkapan untuk membahas segala rancangan materi

bahasan tentang Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi.

3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan keputusan tentang Pengesahan

Materi - C (Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi) Musyawarah

Besar VIII Pemuda Pancasila.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila

hasil keputusan Musyawarah Besar VII Pemuda Pancasila tahun

2001.

2. Surat Keputusan MPN Pemuda Pancasila No. 644.A2/MPN-

PP/III/2008 tentang Pembentukan Panitia Pengarah (Steering

Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee) MUBES

VIII Pemuda Pancasila.

Memperhatikan : 1. Keputusan Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila No.

01/KPTS/MUBES-VIII/PP/II/2009 tentang Jadwal Acara

Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila.2. Keputusan MUBES VIII Pemuda Pancasila No. 02/KPTS/MUBES-

VIII/PP/II/2009 tentang Tata Tertib Musyawarah Besar VIII Pemuda

Pancasila.

3. Keputusan MUBES VIII Pemuda Pancasila No. 03/KPTS/MUBES-

VIII/PP/II/2009 tentang Pimpinan Sidang Musyawarah Besar VIII

Pemuda Pancasila.

4. Saran-saran serta pendapat yang tumbuh dan berkembang dalam

permusyawaratan Sidang Pleno V pada tanggal 21 Pebruari 2009.

8/14/2019 03 - Materi C

2/21

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR VIII PEMUDAPANCASILA TENTANG PENGESAHAN MATERI - C (POKOK-

POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI) MUSYAWARAH

BESAR VIII PEMUDA PANCASILA.

Pertama : Materi - C (Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi) hasil Sidang Pleno

V Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila adalah sebagaimana

tercantum dalam lampiran, dan merupakan satu kesatuan yang tak

terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Hasil Kerja Sidang Materi - C (Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi)sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, merupakan pedoman yang

mengikat bagi seluruh anggota Pemuda Pancasila dalam melaksanakan

misi perjuangan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda Pancasila.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Pebruari 2009

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH BESAR VIII PEMUDA PANCASILA

ttd. ttd.

(Naswan Gunawan) (Amran Bakir Nai)

Ketua / Anggota Sekretaris / Anggota

ttd. ttd. ttd.

(Drs. H. Zainal Arifin, MM.) (Khalid, S. Pdi.) (Frits Aronggear, S. Sos.)

Anggota Anggota Anggota

2

8/14/2019 03 - Materi C

3/21

Lampiran : Keputusan Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila

Nomor : 007/KPTS/MUBES-VIII/PP/II/2009 tentang Pengesahan Materi C

(Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi)

POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASIMUSYAWARAH VIII PEMUDA PANCASILA

PERIODE 2009 2014

I. PENDAHULUAN

Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan tonggak sejarah bangsa sebagai

momentum terbentuknya itikad, ikhtiar dan identitas nasional atas dasar rasa senasib dan

sepenangunggan, persamaan budaya serta kesadaran menolak bentuk-bentuk penjajahan.

Semangat sumpah pemuda mendorong Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus

1945. Kemerdekaan Indonesia direbut dan dipertahankan oleh seluruh rakyat Indonesiatanpa mempermasalahkan suku, agama, warna kulit dan golongan, melainkan kemerdekaan

yang dicita-citakan dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur, mencerdaskan

kehidupan bangsa, melindungi segenap tanah air Indonesia serta melaksanakan ketertiban

dunia berdasarkan perdamaian abadi.

Untuk mencapai tujuan kemerdekaan dibutuhkan kerjasama dan daya upaya yang

utuh dari semua pihak masyarakat diseluruh pelosok tanah air. Karenanya tujuan-tujuan

kemerdekaan perlu diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencapai tujuan kemerdekaan dibutuhkan spirit dan prinsip-prinsip perjuangan

bangsa yang mengakar, luhur dan mampu mendorong kemajuan bangsa. Karenanya tujuan

kemerdekaan diyakini akan bisa dicapai hanya dengan Pancasila sebagai ideologi negara.

Pancasila merupakan ideologi negara-bangsa yang khas Indonesia dan diharapkan

menghasilkan perilaku nasional, menjadi kepribadian bangsa dan terimplementasi menjadi

kepribadian kelompok/individu masyarakat.

Pada masa kini dan masa depan adalah masa mengisi kemerdekaan sebagai

kelanjutan masa perjuangan fisik sebelumnya. Kemerdekaan yang telah diperebutkan dan

dipertahankan dengan pengorbanan besar itu perlu dikelola dan diisi dengan upaya-upaya

pembangunan nasional untuk mencapai kebebasan dan kemerdekaan yang hakiki yaitu

bebas dari kemiskinan, kemelaratan dan kebodohan (dalam pengertian yang luas). Dalam

pemikiran yang lebih formal kebebasan dan kemerdekaan bangsa mensyaratkan Indonesiayang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Pembangunan nasional sebagai pra-kondisi mencapai tujuan bangsa, sejatinya

mempersiapkan antara lain, pertama; konsistensi prinsip-prinsip ke-Indonesia-an sebagai

satu kesatuan politik, ekonomi dan hukum. Kedua; menumbuh-kembangkan toleransi,kerukunan dan kesetaraan. Ketiga; kepastian hukum, keempat; peningkatan perekonomian

rakyat, kelima; demokrasi dan partisipasi politik masyarakat, keenam; kualitas sumber daya

manusia bangsa yang kompeten dan mampu bersaing secara global.

Beranjak dari titik keberangkatan yang sama, selama hampir 50 tahun Pemuda

Pancasila telah hadir dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk selalu berjuangmewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan

mengejawantahkannya pada upaya-upaya pembangunan nasional. Kelahiran Pemuda

3

8/14/2019 03 - Materi C

4/21

Pancasila pada 28 Oktober 1959 memanglah dipersembahkan untuk mengabadikan

Pancasila dan melanggengkan NKRI. Meski terdapat kekurangan disana-sini, visi kelahiran

Pemuda Pancasila senantiasa ditunjukan melalui kiprahnya diberbagai tingkatan sosial dan

bidang persoalan.

Dimasa depan, khususnya 5 (lima) tahun kedepan, dengan tantangan sosial yang

berbeda, problem pembangunan nasional yang semakin kompleks serta tatanan dunia yangkian meng-global, Pemuda Pancasila semakin dituntut untuk menjalankan partisipasinya

berdasarkan pemahaman yang utuh dan tepat terhadap sejumlah persoalan dan fenomena

bangsa. Sehubungan itu Pemuda Pancasila sebagai organisasi sosial kemasyarakatan

berbasis publik terpanggil untuk menyusun dan menyampaikan pokok-pokok pemikirannya

terhadap sejumlah persoalan Nasional penting dibidang Ideologi-Politik, Ekonomi, Hukum

dan HAM, Hankamnas, Sosial-Budaya serta Hubungan Internasional, sebagai berikut :

II. IDEOLOGI & POLITIK

Salah satu agenda penting demokratisasi adalah mewujudkan tatanan pemerintahanyang bersih dan berwibawa. Suatu pemerintahan yang melayani masyarakat (public service)dan bebas dari praktek korupsi. Penyusunan kebijakan publik dalam tatanan seperti ini

wajib bersumber dari kepentingan masyarakat dengan memperhitungkan berbagai aspek-

aspek sosialpsikologis masyarakat pada tahap penerapannya. Saat ini penerapan azas

pemerintahan yang bersih dan berwibawa masih dirasakan belum maksimal. Kredibilitas

dan reputasi aparatur pemerintahan serta aparatur hukum secara umum dipandang belum

sesuai dengan itikad dan usaha mencapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Hal ini ditengarai karena reformasi birokrasi belum sepenuhnya terlaksana dalam era

demokratisasi saat ini. Sistem audit kegiatan pemerintah, sistem perpajakan untuk keperluan

pelayanan masyarakat ( public sevice), struktur, mekanisme, prosedur dan kebijakan pemerintahan yang efisien merupakan hal-hal yang perlu terus dikembangkan untuk

mereformasi birokrasi dan merealisasikan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (goodand clean government). Disamping itu, reformasi birokrasi secara khusus perlu diterapkanuntuk memberdayakan masyarakat pada tingkat akar-rumput di territorial. Dalam konteks

ini desain reformasi birokrasi perlu dilakukan dengan mengadakan instrumen-instrumen

pembangunan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kelautan hingga level kecamatan

untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pada level teritorial akar rumput.

Sehingga reformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh bukan saja pada level puncak

(elit) pemerintahan. Pemuda Pancasila memandang bahwa konsep-konsep reformasi

birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa masih harusdiperjuangkan dimasa depan bagi kemaslahatan bangsa.

Disadari atau tidak, gerakan reformasi yang sudah menjatuhkan rejim orde baru

mengakibatkan berkurangnya pengaruh Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara.

Reinkarnasi politik aliran dan penerapan peraturan-peraturan primordial/sectarian adalah

pemandangan nyata diantara fenomena yang lainnya tentang berkurangnya pengaruh

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebetulnya, sebagai introspeksi terhadap

praktek Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dimasa orde baru memang terdapat

beberapa persoalan serius seperti, kesatu; pada tataran praktis Pancasila tidak diamalkan

bahkan seringkali diselewengkan tak terkecuali oleh para pemimpin negara, sehingga hanya

dianggap berlaku pada level formal, berakibat mengurangi keampuhan dan kewibawaannya.Kedua; monopoli penafsiran Pancasila secara sepihak berakibat hilangnya rasa memiliki

(sense of belonging) masyarakat terhadap Pancasila.

4

8/14/2019 03 - Materi C

5/21

Pada masa kini, dimana demokratisasi Indonesia diselenggarakan dalam situasi

global serta derasnya arus informasi dan teknologi mutakhir, penguatan terhadap nilai-nilai

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi negara memerlukan pendekatan

yang berbeda dengan dimasa lampau. Nilai-nilai Pancasila perlu dikembangkan secara lebih

aplikatif, tidak formalistik dan interaktif, dengan pola-pola implementasi yang variatif.

Namun satu hal penting, Pemuda Pancasila memandang bahwa penguatan Pancasilasebagai ideologi negara perlu dilaksanakan dengan lebih memperlakukannya sebagai nilai-

nilai pendidikan dan kepemimpinan (leadership), kemudian setelah itu, baru dapat

menumbuhkan komitmen politik masyarakat secara meluas. Pemuda Pancasila memandang

penting kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila

dalam lingkungan sosial yang berubah, sehingga dapat membangkitkan pengaruhnya

sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Dengan begitu diyakini ideologi

Pancasila akan berperan besar membentuk kesamaan perilaku atau nation character

buildingsebagaimana yang diharapkan para pendiri bangsa.

Pada bagian lain, amandemen UUD 1945 yang telah mengubah struktur, mekanisme

dan prosedur kenegaraan perlu mendapatkan evaluasi kritis lebih lanjut. Amandemen UUD1945 yang ditujukan untuk membentuk sistem negara demokratis sesuai prinsip-prinsip

trias politika, supremasi hukum, kabinet presidensil dalam bingkai Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila, pada prakteknya memunculkan

sejumlah persoalan dilematis. Kompleksitas dan polemik seputar perombakan mendasar

ketatanegaraan oleh amandemen UUD 1945 menyebabkan banyak suara termasuk di

internal Pemuda Pancasila yang menghendaki kembali kepada sistem UUD 1945 asli.

Meski kekuasaan eksekutif pada masa orde baru dirasakan sangat kuat, maka

sebaliknya pada saat ini (pasca amandemen) gerak langkah eksekutif justru memerlukan

banyak sekali persetujuan ataupun rekomendasi legislatif yang berisikan kekuatan-kekuatan

partai politik, seperti yang terjadi pada kabinet parlementer. Padahal Presiden selaku kepala

eksekutif secara full-legitimate telah dipilih langsung. Hal ini bisa terlihat pada kasus

pengangkatan Panglima TNI, Kapolri, maupun pengambilan kebijakan-kebijakan

pemerintahan lainnya.

Selain itu, dalam konteks pemilihan kepala daerah yang dikelompokkan sebagai

rejim pemilu dan bukan rezim pemerintahan, telah melahirkan sistem pemilihan kepala

daerah secara langsung. Tak bisa dipungkiri sistem pemilihan kepala daerah langsung

mengakibatkan konflik elit politik berpeluang masuk kedalam ruang-ruang interaksi

masyarakat umum/lapis bawah. Hal ini terlihat pada kasus-kasus pertikaian antar simpatisan

kandidat politik diberbagai moment pilkada langsung yang telah menghambat jalannyapembangunan daerah.

Dalam hal ini Pemuda Pancasila memandang bahwa Pemilihan Kepala Daerah

khususnya Gubernur/Kepala Daerah tingkat Propinsi perlu dikembalikan dalam

posisinya semula sebagai rejim pemerintahan. Pemuda Pancasila juga memandang

bahwa konstitusi negara pasca amandemen perlu diimplementasikan dengan penuh

kehati-hatian dan kecermatan agar tidak menyimpang dari paradigma dan spirit

yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 itu sendiri.

Di bagian lain, sistem dan praktek politik demokrasi elektoral yang diterapkan saat

ini dirasakan belum berkorelasi signifikan dengan pencapaian kesejahteraan sosial yangdiharapkan. Meski seleksi pejabat politik dilakukan secara demokratis, namun kerap kali

produk politik dan kebijakan publik yang dihasilkan berbagai institusi politik/pemerintahan

5

8/14/2019 03 - Materi C

6/21

tidak sejalan (akuntabel) dengan kebutuhan masyarakat. Pengingkaran terhadap amanat

aspirasi masyarakat akan masih mungkin terus berlangsung, menginggat tidak adanya

sanksi politik bagi para pejabat politik yang ingkar dengan komitmen politiknya ketika

pemilihan dan sudah terpilih. Satu-satunya sanksi politik sanksi politik yang mungkin

dilakukan masyarakat hanyalah vonis pilihan ketika periode eleksi berikutnya.

Sistem dan praktek demokrasi elektoral belum terlihat maksimal memberikankepemimpinan yang berkualitas. Pasalnya, praktek demokrasi elektoral baru

mengembangkan sosialisasi politik secara simbolik dan belum pada tahap substansi. Dalam

hal ini demokrasi baru berjalan secara prosedural dan belum substansi, bahkan kadangkala

praktek demokrasi elektoral masih dibarengi dengan praktek menjajakan pengaruh (politik

uang). Oleh sebab itu Pemuda Pancasila memandang aspek-aspek etik politik serta

edukasi dan sosialiasi politik-substansi perlu menjadi concern semua pihak baik

lembaga pemerintah, partai politik, ormas, dan media massa. Dengan demikian

diharapkan akan mencetak elit-elit politik yang merakyat dan membentuk

masyarakat yang kritis melaksanakan partisipasi politiknya.

Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas, Pemilu merupakan momentum dan sarana

demokrasi yang perlu disoroti. Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden perlu

mengadopsi prinsip-prinsip sistem presidensil sebagai pilihan sistem pemerintahan yang

cocok dengan bentuk negara kesatuan dalam cakupan wilayah kepulauan yang begitu luas.

Prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem presidensil mewajibkan adanya kebebasan

berserikat dan berpolitik sesuai dengan pendirian dan paradigma politik yang berkembang

dalam kehidupan masyarakat. Namun, fragmentasi politik yang bisa menyebabkan

kemandegan pembangunan nasional dan instabilitas politik bukanlah kehendak dan

kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan eksekutif/presiden

perlu mengokohkan sistem perpolitikan nasional yang telah disepakati dalam suasana stabil

dan minim fragmentasi.

Sehubungan itu, meski masih perlu dicermati lebih lanjut, Pemuda Pancasila

memandang penting waktu penyelenggaraan pemilihan presiden yang dilaksanakan

sebelum atau bersamaan dengan pemilihan legislatif. Pemilihan presiden/eksekutif

yang dilaksanakan sebelum atau bersamaan dengan pemilihan legislatif akan lebih

cocok dengan sistem presidensil serta akan menciptakan sebuah koalisi kekuatan

politik yang lebih permanen dilevel pemerintahan dan legislatif.

III. EKONOMI

Pemberdayaan ekonomi masyarakat secara umum harus dirumuskan sebagai suatu

sistem perekonomian nasional yang partisipatif dan memberikan keadilan bagi seluruhlapisan masyarakat dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi nasional, berupa

persmaan peluang dan kesempatan berusaha, tanpa membunuh usaha besar namun tidak

menginjak usaha kecil. Pemahaman ini bersumber dari nilai-nilai Pancasila, tetap

mengindahkan motivasi ekonomi meraup keuntungan tetapi tidak membenarkan adanya

predator-predator ekonomi yang saling memangsa satu-sama lain. Tekad pembangunan

ekonomi nasional selayaknya ditujukan untuk mewujudkan kemerataan sosial tanpa adanya

ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah golongan ekonomi kecil dan menengah yang

membutuhkan suatu perekonomian kerakyatan dengan kekuatan dari bawah yang menjadi

kekuatan ekonomi nasional. Sesuai dengan realitas sosial masyarakat Indonesia makasepatutnya ekonomi kerakyatan diposisikan sebagai dynamo pembangunan ekonomi

nasional dan sekaligus simbol perlambang kedaulatan rakyat

6

8/14/2019 03 - Materi C

7/21

.

Dalam ekonomi kerakyatan dimaksud, proses industrialisasi perlu dimulai dari

potensi pedesaan yang umumnya adalah potensi pertanian, perkebunan dan kelautan. Dari

ketiga sektor tersebut Pemuda Pancasila menitikberatkan sektor pertanian selaku sektor

perekonomian yang sesuai dengan ciri bangsa dan negara agraris. Secara khusus Pemuda

Pancasila menyerukan kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan yangberpihak kepada para petani Indonesia, mulai dari penyediaan pupuk murah,

kepemilikan aset/tanah, pembangunan sarana irigasi yang tepat-guna serta tidak

ragu-ragu untuk melakukan proteksi terbatas terhadap beberapa produk petani

Indonesia. Proteksi terbatas dimaksud dapat berupa pembatasan kebijakan impor

maupun wilayah pemasaran komiditi pertanian.

Proses industrialiasi ditingkat pedesaan akan mengembangkan aktifitas ekonomian

ditingkat pedesaan dan menumbuhkannya menjadi suatu kota dan akan bersinergi dengan

kehidupan ekonomi kota yang sudah ada. Namun, pengembangan industri rakyat sulit

dilakukan jika tidak meningkatkan akses masyarakat kepada asset-asset produktif terutama

dalam hal pemberian kredit lunak, pemilikan/penggunaan tanah dan laut bagi para petanidan nelayan termasuk kepemilikan/penggunaan saham bagi para buruh/pekerja dalam suatu

perusahaan. Dengan kata lain, pertimbangan kredit perbankan kepada industri rakyat

sebaiknya tidak berdasarkan agunan melainkan prospek kegiatan usaha. Begitu pula dengan

penentuan suku bunga pinjaman agar disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat dan tidak

mengeksploitasi keuntungan usaha ekonomi rakyat. Pemuda Pancasila memandang penting

adanya sinergi atau kemitraan antara pengusaha besar dan industri rakyat dalam rangka

pelaksanaan ekonomi kerakyatan dan pembinaan industri rakyat itu sendiri.

Dalam hal ini Pemuda Pancasila beranggapan pemerintah perlu mewajibkan

kalangan pengusaha/industri besar baik modal asing maupun domestik untuk

mengalihkan sebagian proses produksi ataupun distirbusinya kepada industri rakyat.

Dengan demikian pengusaha kecil dan menengah dapat belajar memproduksi dan

memasarkan barang-barang sesuai prinsip-prinsip manajemen modern dan

kebutuhan pasar. Disamping ituPemuda Pancasila memandang pentingnya ketegasan

pemerintah pusat dan lokal untuk menghapus peraturan dan pungutan yang telah

menghambat pertumbuhan industri rakyat serta menyederhanakan proses-proses

perijinan usaha.

Pada bagian lain perwujudan pembangunan ekonomi berwawasan kerakyatan adalah

dengan mengoptimalkan pengaruh dan eksistensi koperasi. Dalam hal ini koperasi dilihat

sebagai perkumpulan kalangan produsen dan konsumen terbesar (petani, nelayan,buruh/pekerja) untuk meningkatkan kesejahteraan bersama melalui aktifitas penjualan

produksi dan pembelian kebutuhan. Koperasi bukanlah kumpulan modal kalangan tersebut

seperti halnya sebuah badan usaha swasta melainkan badan usaha milik petani dan nelayan

yang mampu memproduksi dan memasarkan sendiri produknya secara langsung ke pasar,

serta membeli kebutuhannya sendiri secara langsung dari pasar lain. Sedangkan kopersi

buruh/pekerja mampu diposisikan untuk bermitra dengan pemilik perusahaan mendapatkan

kredit modal bank yang disertakan dalam bentuk saham untuk pengembangan usaha

diperusahaan setempat. Koperasi buruh/pekerja sekaligus menyediakan kebutuhan pokok

anggotanya yang langsung dibeli dari pasar atau produsen lain.

Pondasi koperasi sebagai tempat berkumpulnya masyarakat banyak (petani, nelayandan buruh/pekerja) dimaksudkan agar masyarakat banyak tersebut terhindar dari praktek

eksploitasi (oleh rentenir, tengkulak dan pemodal). Masyarakat banyak tersebut merupakan

7

8/14/2019 03 - Materi C

8/21

kelompok produsen yang sekaligus adalah konsumen, karenanya semestinya koperasi

mampu atau terfasilitasi untuk mengakses langsung pasar/konsumen dan meningkatkan

keuntungan anggota. Pada prakteknya perkoperasian nasional menjadi kepanjang-tanganan

swasta dan pemeritah untuk meraih pasar secara lebih terjamin. Hal ini ditenggarai akan

mengakibatkan ketergantungan koperasi terhadap peran swasta dan pemerintah serta

menurunkan kapasitas koperasi menjadi alat pemasaran langsung produk-produk

anggotanya. Bahkan menyusutkan kapasitas koperasi untuk mengurangi dominasi rentenirdan tengkulak.

Pemuda Pancasila memandang penting perlunya konsistensi sikap para anggota

koperasi untuk mengaplikasikan pendirian dari, oleh dan untuk anggota. Pemuda

Pancasila memandang penting pemerintah dalam hal ini departemen koperasi untuk

menciptakan kerjasama antar koperasi memperbesar keberhasilan konsep koperasi

sebagai bangunan usaha bersama yang modern, mampu berkembang dan bersaing.

Pemuda Pancasila juga memandang penting peranan Bank-Bank pemerintah untuk

aktif melakukan pembinaan kepada koperasi daripada sekedar menunggu

pengembalian kredit. Mengembangkan koperasi sebagai suatu badan usaha yang

memproduksi barang sekaligus sebagai pasar/konsumen pemakai, berarti tidakmemberikan keuntungan kepada swasta. Terkecuali untuk barang dan jasa yang

belum mampu diproduksi/dipasarkan langsung ke konsumen oleh koperasi. Dengan

demikian koperasi diharapkan mampu tumbuh, mandiri dan kokoh sebagai soko guru

ekonomi bangsa.

Pada bagian lain kegagalan sejumlah BUMN sebagai pelaku perekonomian nasional

akan mengurangi kepercayaan publik terhadap kinerja pengelolaan ekonomi oleh

pemerintah menginggat adanya struktur modal BUMN yang diperoleh dari pendapatan

pajak masyarakat. BUMN-BUMN yang merugi terpaksa dikelola oleh negara dengan

memanfaatkan APBN dan otomatis menambah beban keuangan negara selanjutnya

masyarakat. Fenomena pengelolaan BUMN juga perlu disoroti dari aspek kepemilikannya.

Meskipun pengelolaan BUMN ditujukan untuk mencapai target-target pendapatan dan

belanja negara dalam APBN, tapi hal yang perlu dicermati adalah kepemilikan BUMN

sebagian besar telah beralih keperusahaan-perusahaan asing. Dengan struktur modal yang

diperoleh dari pendapatan pajak masyarakat namun kepemilikan mayoritas di sejumlah

BUMN oleh perusahaan asing merupakan gambaran yang ironis dengan gagasan ekonomi

kebangsaan/kerakyatan. Namun tentu saja hal ini tidak bisa disikapi secara sederhana,

menginggat kompleksitas tantangan dan persoalan ekonomi global yang selalu mengiringi

perjalanan bangsa. Terlepas dari target-target APBN yang hendak dicapai, Pemuda

Pancasila memandang pentingnya penerapan target APBN yang realistis dan

workable yang bisa diperoleh dari upaya menggenjot BUMN. Dalam hal ini,betapapun pentingnya peran BUMN terhadap struktur keuangan negara, Pemuda

Pancasila memandang bahwa siapapun pemerintahan (eksekutif dan legislatif) tidak

boleh atau tidak patut sekali-kali menjadikan insitusi pelayanan masyarakat (public

service organization) seperti Bulog, Rumah Sakit, Sekolah, dan lainnya selaku BUMN

dikemudian hari.

8

8/14/2019 03 - Materi C

9/21

IV. HUKUM & HAM

Penegakkan hukum tidak dapat dilepaskan dari upaya menghadirkan rasa keadilan

dalam proses hukum. Dalam UUD 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa penegakkan

hukum merupakan wilayah lembaga yudikatif dan secara umum dikenal sebagai

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dimana sesuai prinsip-prinsip trias politica bahwalembaga yudikatif harus bebas dari pengaruh apapun atau siapapun agar lembaga tersebut

dapat melakukan penegakkan hukum secara murni dan mendekati rasa keadilan.

Dalam pelaksanaannya di Indonesia institusi para penegak hukum (Hakim, Polisi dan

Jaksa) mendapatkan legalisasi dari Surat Keputusan Presiden. Hal ini ditenggarai

merupakan celah intervensi lembaga eksekutif dan legislatif terhadap institusi peradilan

dan hukum di Indonesia yang membuka peluang terjadinya penegakkan hukum secara

tebang pilih.

Beberapa faktor harus diperhatikan dalam penegakkan hukum antara lain; sistim

hukum negara, SDM penegak hukum, sistem pendidikan penegak hukum dan lain-lain.Saat ini ditengah-tengah masyarakat banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan

yang dilakukan aparat penegak hukum. Selain karena adanya celah sistemik namun

penyimpangan ini juga tidak dapat dilepaskan dari moral dan mentalitas para penegak

hukum sebagai faktor dominan. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya aparat hukum yang

disidangkan karena terlibat kasus-kasus korupsi. Dalam hal penegakkan hukum ini

Pemuda Pancasila memandang pentingnya kemandirian lembaga-lembaga peradilan

hakim, polisi dan jaksa dari berbagai intervensi kekuasaan. Termasuk pembentukan

komisi yudisial melalui mekanisme fit & proper testyang ditenggarai rentan dengan

intervensi fraksi-fraksi kekuatan politik di parlemen.

Karena itu, meski masih perlu didiskusikan, Pemuda Pancasila memandang

penting agar dimasa depan institusi kepolisian berada sepenuhnya dalam domain

publik, dimana pembentukan instansi kepolisian disesuaikan dengan nuansa dan

kondisi lokal setiap wilayah serta pimpinan jawatan kepolisian tersebut dipilih

melalui komisi kepolisian. Komisi kepolisian dimaksud terdiri atas tokoh-tokoh

masyarakat lokal yang kredibel dan bereputasi positif.

Secara khusus mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Pemuda

Pancasila memandang bahwa korupsi akan berujung pada rontoknya ketahanan

nasional dan menyengsarakan kehidupan masyarakat. Kejahatan korupsi harus

ditindak secara khusus, tanpa pandang bulu diperlakukan sebagai musuh negaradan masyarakat ( public and state enemy), dan divonis seberat-beratnya untuk

menghasilkan efek-jera. Pemberantasan korupsi dilakukan secara merata terhadap

semua kasus yang telah memiliki bukti-bukti hukum memadai, sehingga tidak

terkesan tebang pilih apalagi menjadi alat politik kekuasaan. Disamping itu,

pencegahan korupsi perlu dilakukan secara komprehensip lintas sektoral.Berbagai

kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih ataupun bercelah korusi tidak boleh

dibiarkan dan diratifikasi sesuai situasi dan kondisi peruntukannya. Pendidikan dan

pembinaan mental tolak korupsi perlu ditanamkan sedini mungkin diberbagai

institusi sosial pendidikan/agama, sehingga sikap menolak korupsi diharapkan akan

menjadi watak kepribadian bangsa.

9

8/14/2019 03 - Materi C

10/21

Hak asasi manusia (HAM) merupakan persoalan yang sangat prinsip bagi kehidupan

manusia disemua negara. Kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat sebagai salah

satu unsur HAM dilindungi oleh UUD 1945. HAM perlu ditinjau tidak hanya dari satu

aspek tetapi seluruh aspek kehidupan bangsa baik politik, sosial-budaya dan sebagainya.

Pemuda Pancasila memandang bahwa meski substansi HAM berlaku universal dan

bisa terdapat kesamaan diantara bangsa-bangsa didunia namun penerapan HAM di

Indonesia perlu memperhatikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sejalan denganpenegakkan hukum, Pemuda Pancasila memandang upaya penegakkan HAM tidak

boleh dijadikan senjata politik kelompok tertentu. Tetapi pada pihak lain, birokrasi

dan aparatur pemerintah wajib menyediakan saluran-saluran pelaksanaan HAM

dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran HAM untuk menghadirkan rasa

keadilan dan menjaga keseimbangan kehidupan sosial antara kepentingan individu

dan kepentingan kelompok.

V. HANKAMNAS

Di bidang pertahanan dan keamanan nasional terdapat sejumlah persoalan seriusterkait potensi ancaman yang berasal dari dalam dan luar negeri. Potensi ancaman dari luar

negeri yang terdekat dengan Indonesia berasal dari negara-negara tetangga seperti

Australia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini dan Timor Lorosae. Bentuk ancaman

dimaksud adalah segala tindakan negara tetangga yang secara langsung maupun tidak

langsung berpotensi menganggu sistem pertahanan Indonesia.

Dalam hal ini Pemuda Pancasila memandang agar pemerintah hendaknya

mengembangkan kebijakan politik luar negeri yang efektif menekan konflik bilateral dan

regional dengan negara-negara tetangga. Tentunya kebijakan tersebut wajib berpegang

pada prinsip menjaga posisi tawar, kemandirian, kehormatan dan kemerdekaan Indonesia

sebagai negara berdaulat.

Secara khusus Pemuda Pancasila menyoroti perlunya strategi dan tindakan segera

Pemerintah dan DPR menuntaskan persoalan penetapan batas-batas negara sesuai hukum

internasional yang berlaku tanpa harus merugikan bangsa Indonesia. Penamaan pulau-

pulau terluar yang belum rampung misalnya agar segera dilaksanakan sehingga dapat

berkontribusi memperkuat posisi tawar Indonesia dalam penetapan batas-batas negara

tersebut. Persoalan batas-batas negara ini merupakan persoalan krusial, menjadi pertaruhan

seluruh bangsa dan simbol kewibawaan pemerintah Indonesia. Kelalaian pemerintah

menuntaskan masalah ini akan berakibat kehilangan sumber daya dan berpotensi

mengakarkan infiltrasi asing dalam kehidupan masyarakat.

Di samping itu, penjagaaan terhadap wilayah-wilayah perbatasan perlu mendapatkan

perhatian serius semua pihak baik pemerintah, DPR, pemerintah lokal, maupun kelompok-

kelompok masyarakat. Pemuda Pancasila memandang perlu ada penanggulangan khusus

untuk meningkatkan kewaspadaan diwilayah perbatasan. Lemahnya pengawasan

diwilayah perbatasan darat dan kawasan perairan akan menyuburkan aktifitas illegal,

penyelundupan, pencurian sumber daya alam, bahkan berpotensi menguntungkan kegiatan

terorisme. Sebagai wacana yang masih terus berkembang, Pemuda Pancasila memandang

pentingnya pemberdayaan wilayah perbatasan sebagai salah satu wilayah transmigrasi dan

terkategori sebagai wilayah pesisir yang perlu diprogramkan dalam kebijakan

pembangunan nasional dimasa depan. Pemberdayaan wilayah perbatasan tersebut jugaditujukan untuk meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terhadap gangguan

pertahanan dan keamanan nasional.

10

8/14/2019 03 - Materi C

11/21

Di bidang keamanan, potensi ancaman berasal dari kondisi internal bangsa yang

antara lain; separatisme atau gerakan menuntut pemisahan diri dari NKRI yang berpotensi

terjadi di Aceh dan Papua. Konflik horizontal bernuansa primordial maupun politis.

Kejahatan terorisme dan tindakan kriminal. Menyangkut penanggulangan separatisme dan

konflik horizontal Pemuda Pancasila menghimbau agar pemerintah mengutamakan

pendekatan persuasi kultur dan penegakkan hukum secara optimal sebelum mengambiltindakan represif (bila diperlukan). Mengenai terorisme, Pemuda Pancasila memandang

perlunya pembinaan khusus terhadap daerah dan kelompok yang dianggap berpotensi

radikal atau berperilaku teroris. Pemuda Pancasila memandang terorisme adalah kejahatan

kemanusiaan yang perlu dicegah dan diberantas. Karenanya pelaku teror harus ditindak

seberat-beratnya bila perlu divonis hukuman mati. Tetapi hukuman mati saja tidak cukup

(sebab kadang justru sebaliknya bisa menyuburkan terorisme), perlu ditindaklanjuti

dengan tindakan edukasi dan sosialisasi yang mengugurkan ajaran/pengaruh terorisme.

Sehubungan dengan upaya mengatasi bermacam gangguan hankamnas Pemuda

Pancasila menganggap penting adanya komponen cadangan yang terdiri atas kelompok

warga sipil setelah dibina dan dididik dengan metoda dan pola tertentu. Pemuda Pancasilamemandang adanya komponen cadangan adalah sesuai dengan prinsip pertahanan

keamanan nasional yang demokratis, mengutamakan partisipasi rakyat sebagai kekuatan

utama pertahanan-keamanan nasional dalam sistem pertahanaan keamanan rakyat semesta

(hankamrata). Pendidikan dan pelatihan komponen cadangan yang terdiri atas warga

sipil/kelompok pemuda tersebut sekaligus juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana

membentuknation character building. Namun begitu pendidikan dan pelatihan komponencadangan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, mengadaptasikan nilai-nilai

HAM dan demokrasi, untuk mewujudkan suatu civil society yang maju dan demokratis

berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain, pendidikan dan pelatihan komponen cadangan

merupakan salah satu sarana mewujudkan masyarakat Pancasila yang maju dan

demokratis.

VI. SOSIAL DAN BUDAYA

Saat ini dirasakan masih kurangnya karya-karya intelektual bangsa. Masyarakat

Indonesia cenderung mengkonsumsi karya intelektual bangsa lain. Padahal kekayaan

sumber daya alam bangsa perlu dikelola oleh bangsa kita sendiri dengan menerapkan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Sudah saatnya bangsa Indonesia mengelola kekayaan alamnya

sendiri dengan tenaga-tenaga sumber daya manusia bangsa yang professional dan terampil.

Tidak lain hal ini harus ditempuh melalui pengembangan kualitas pendidikan bangsa

dengan melalukan perluasan penyediaan sarana dan pra-sarana pendidikan sekolahmaupun luar sekolah, pengembangan kurikulum serta peningkatan fasilitas/honor

guru/pengajar. Dalam hal pendidikan nasional Pemuda Pancasila memandang bahwa

penyelenggaraan pendidikan nasional selayaknya diarahkan untuk membentuk masyarakat

modern berbudi pekerti luhur, suatu masyarakat yang sadar iptek dengan integritas

kebangsaan dan moral keagamaan yang baik. Untuk mengantisipasi fenomena outsourcing

tenaga kerja asing, pengembangan produk-produk alam dan manufaktur pemerintah dan

seluruh masyarakat perlu menciptakan suasana belajar dan mengajar yang dinamis.

Semangat belajar harus ditumbuhkan bersama oleh semua komponen bangsa dan disatu

sisi pemerintah wajib memfasilitasi semangat belajar masyarakat. Peningkatan

keterampilan dan keahlian sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan

kebutuhan mutlak bangsa untuk mampu bersaing dalam iklim kompetisi global dimasadepan.

11

8/14/2019 03 - Materi C

12/21

Pada arah lain, kesenian sebagai produk budaya juga adalah kekayaan bangsa dan

negara Indonesia. Sejalan dengan pendidikan, kesenian dan nilai-nilai luhur kebudayaan

bangsa perlu diperkenalkan dan disosialisasikan agar tidak tergerus oleh arus informasi

global dan budaya bangsa-bangsa lain. Pasalnya tidak bisa dipungkiri revolusi teknologi

cenderung mendorong pembaruan antara kultur lokal dengan kultur global dan pada taraf

yang mengkhawatirkan kecenderungan tersebut dapat mengaburkan budaya lokal.

Karenanya berbagai kesenian dan artefak budaya sebagai asset nasional bukan saja perludisosialisasikan ditengah-tengah kehidupan masyarakat, namun dalam era global saat ini

karya kesenian dan artefak budaya perlu mendapatkan proteksi hukum. Pemuda Pancasila

memandang pemerintah dan seluruh pelaku hukum ditanah air perlu bersatu padu untuk

melakukan proteksi hukum terhadap karya kesenian dan artefak budaya bangsa melalui

produk-produk hukum (HAKI, dll) yang kuat dan memadai dimata hukum internasional.

Dengan demikian diharapkan peristiwa serupa reog ponorogo atau lagu-lagu melayu yang

menjadi kontroversi antara pemerintah republik Indonesia dengan Malaysia tidak terulang

kembali serta karya seni dan budaya bangsa terlindungi dari praktek manipulasi asing.

Lebih dari itu dengan proteksi hukum yang kuat dan memadai terhadap karya kesenian dan

artefak budaya bangsa diharapkan dapat menunjang devisa negara melalui industri

pariwisata.

Sebagai bagian integral, bidang kesehatan masyarakat dan kesehatan bangsa

merupakan pilar utama pembangunan kesejahteraan sosial. Masyarakat yang sehat akan

menciptakan produktifitas dan daya tahan nasional. Kesehatan masyarakat merupakan ujud

tanggung-jawab pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum. Berkembangnya

berbagai jenis penyakit baru maupun mewabahnya penyakit lama menyisakan tantangan

besar pembangunan nasional dimasa depan. Disatu sisi, keberadaan industri farmasi yang

mengadakan obat-obatan terlihat berpihak kepada kepentingan modal daripada

masyarakat. Penerapan undang-undang mal-praktek yang masih sulit karena kurangnya

sosialisasi dan kurangnya perhatian para pelaku hukum. Oleh sebab itu Pemuda Pancasila

memandang bahwa kondisi kesehatan merupakan tanggung-jawab pemerintah bukan saja

dalam konteks memajukan kesejahteraan umum tetapi juga dalam konteks melindungi

warga-masyarakatnya. Pasalnya, praktek kolaborasi antara pelaku kesehatan, pihak rumah

sakit dan industri farmasi telah mengakibatkan tingginya biaya perobatan. Disamping itu

keberadaan industri farmasi yang sepenuhnya didominasi swasta perlu dilihat secara kritis.

Pemuda Pancasila menganggap penting adanya reformasi sektor kesehatan untuk

mengadakan obat-obatan dan biaya pengobatan murah bagi masyarakat. Pemerintah perlu

memperkuat dan membangun institusi farmasi nasional yang memproduksi obat-obat

untuk masyarakat, tidak didominasi swasta bahkan sebaiknya tidak dikategorikan sebagai

BUMN karena lebih merupakan public service organization (PSO). Pemerintah perlu

menghilangkan praktek sindikasi / kartel / oligopoly industri farmasi dan konspirasiindustri farmasi dengan pelaku kesehatan, agar mendukung ketersediaan obat-obatan yang

terjangkau masyarakat. Pemuda Pancasila memandang praktek konspirasi disektor

kesehatan adalah tindakan tidak berperikemanusiaan. Selain itu, Pemerintah bersama-sama

seluruh komponen masyarakat perlu lebih aktif menanggulangi kasus-kasus kejahatan

kesehatan sesuai tanggung-jawabnya melindungi warga-negara. Sosialisasi terhadap

undang-undang mal-praktek perlu dilakukan secara lebih intensif.

Pada bagian lain, pendidikan nasional merupakan dimensi kehidupan bangsa yang

penting. Bangsa yang maju dan kokoh adalah bangsa dengan kualitas sumber daya

manusia yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil,

berintegritas kebangsaan dan mempunyai etos kerja yang baik. Sebagaimana amanat UUD1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dari segala aspek kehidupannya, maka

pendidikan nasional sepatutnya diarahkan pada upaya membentuk masyarakat modern

12

8/14/2019 03 - Materi C

13/21

yang berbudi pekerti luhur. Suatu keadaan dimana masyarakat Indonesia semakin sadar

dan mampu mengadopsi iptek dalam kehidupan mereka secara efisien dan efektif, serta tak

kalah pentingnya mempunyai integritas kebangsaan (nasionalisme) yang tinggi.

Disamping itu, pendidikan nasional diselenggarakan untuk mengadakan sejumlah

kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional diberbagai sektor

pembangunan.

Disadari selama bangsa ini merdeka, kita baru mengkonsumsi hasil karya intelektual

negara lain dan belum banyak hasil karya intelektual bangsa kita yang bisa dipergunakan

untuk mengerakkan sektor-sektor pembangunan nasional. Kemutakhiran iptek yang

dipergunakan pada berbagai industri belum sepenuhnya dapat dialihkan atau diadopsi

karena keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Bahkan masih banyak sumber daya

alam belum dapat dikerjakan oleh putra bangsa secara maksimal karena keterbatasan

kompetensi.

Bersamaan dengan latar belakang itu, Pemuda Pancasila memandang penting

penyelenggaraan pendidikan nasional yang berbasis kompetensi. Dalam hal ini kompetensi

masyarakat dibentuk untuk menyediakan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkandalam berbagai sektor kehidupan masyarakat khususnya sektor pertanian, peternakan,

perikanan, kelautan, pertambangan dan perekonomian. Pendidikan nasional yang berbasis

kompetensi perlu juga ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat mengelola

potensi-potensi ditingkat lokal. Pada konteks ini pendidikan nasional perlu memperhatikan

potensi sumber daya alam dan nuansa masyarakat ditingkat lokal. Pendidikan nasional

berbasis kompetensi lokal diharakan dapat menciptakan keselarasan materi pendidikan

dengan kondisi dan potensi lokal baik dibidang pertanian, peternakan, perikanan, kelautan,

pertambangan maupun perekonomian. Selain itu pendidikan nasional berbasis kompetensi

lokal akan mencegah pergerakan masyarakat ke kota (urbanisasi) dan menunjang

pertumbuhan desa seiring pemikiran industrialisasi pedesaan.

Perguruan tinggi berada digaris terdepan dalam pengembangan sumber daya

manusia. Perguruan tinggi harus menjadi pelopor kehidupan akademis dengan orientasi

penelitian dan pengabdian masyarakat. Perguruan tinggi diselenggarakan untuk mencetak

pemikir dan pengerak kehidupan masyarakat, yang produktif menghasilkan gagasan,

inisiatif, karsa dan karya sebagai ujud kontribusinya bagi pembangunan nasional. Pada sisi

lain, perguruan tinggi juga diharapkan menghasilkan suatu angkatan kerja yang memadai

dan kompeten. Dalam hal upaya membentuk angkatan kerja yang berkualitas,

sesungguhnya bukan saja menjadi peran perguruan tinggi, tetapi perlu lebih diperankan

oleh penyelenggaraan sekolah menengah yang berbasis kompetensi lokal dan dengan

sendirinya akan membantu perguruan tinggi menjalankan perannya secara maksimalmencetak angkatan kerja yang berkompeten. Melalui penyelenggaraan sekolah menengah

yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi dan nuansa lokal diharapkan akan

membentuk suatu angkatan kerja yang termotivasi dan berkemampuan mengerakkan

perekonomian pedesaan.

Pemuda Pancasila memandang perlu penyelenggaraan pendidikan sekolah

menengah atas yang tidak menyamaratakan kondisi masyarakat tetapi memperhatikan

potensi, kebutuhan dan nuansa lokal. Hal itu dapat dilakukan dengan mengadakan sekolah

menengah atas dibidang pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, pertambangan dan

perekonomian. Dengan demikian penyelenggaraan sekolah menengah atas dapat turut

berperan optimal menyediakan sumber daya manusia siap kerja tanpa harus melaluiperguruan tinggi dan dengan sendirinya memberikan kemudahan serta mengurangi beban

biaya pendidikan bagi masyarakat.

13

8/14/2019 03 - Materi C

14/21

Dari sudut fasilitas, tak bisa dipungkiri bahwa upaya peningkatan kualitas sumber

daya manusia harus diupayakan melalui perluasan penyediaan pra-sarana dan sarana

pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Penyelenggaraan APBN perlu memprioritaskan

pelaksanaan pendidikan nasional sebagai investasi nasional yang vital bagi masa depan

bangsa. Fasilitas pendidikan nasional wajib diadakan secara merata baik vertical

(pedesaan-perkotaan serta masyarakat kelas ekonomi bawah-menengah-atas) maupunhorizontal (diseluruh pelosok tanah air). Pendidikan yang murah dan terjangkau sejatinya

adalah hak masyarakat dan kewajiban pemerintah demi menjaga masa depan bangsa.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, hal-hal mengenai peningkatan kesejahteraan

pendidik/guru, program beasiswa dan program transfer teknologi merupakan aktifitas

pokok yang harus dikembangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah dapat

menarik keterlibatan swasta termasuk investor asing, misalnya dengan mengeluarkan

ketentuan transfer-teknologi dan kewajiban membangun sekolah-sekolah masyarakat

terhadap investasi asing sesuai bidang dan wilayah investasinya.

VII. HUBUNGAN INTERNASIONAL

Indonesia sebagai bangsa dan negara yang bergaul dan terbuka dengan negara

dan bangsa-bangsa lain didunia mempunyai kewajiban dan misi universal untuk

menciptakan dunia global yang lebih baik, terutama turut berperan aktif menjaga

perdamaian dunia, hak asasi manusia dan mengurangi kerusakan lingkungan hidup.

Keterlibatan Indonesia dalam wadah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun

1948 mencerminkan kesadaran bangsa dan negara Indonesia untuk memperjuangkan

perdamaian dan keadilan dalam tatanan dunia.

Di sisi lain dunia internasional kini telah berkembang dalam tatanan dunia

yang baru. Dominasi suatu negara atau bangsa terhadap negara atau bangsa lain

tidak saja dilakukan dengan penguasaan fisik bersenjata melainkan melalui sistem

hegemoni informasi, dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi, penguasaan

teknologi kesehatan, dan penguasaan bursa saham-saham perdagangan. Kesemua hal

tersebut menjadi insentif adanya bentuk-bentuk penjajahan baru melalui sistem

ekonomi kapitalisme global dan hukum internasional.

Tekad untuk membebaskan umat manusia didunia dari rasa takut,

keterbelakangan, kemiskinan dan penindasan pada masa kini perlu ditinjau secara

kritis. Sebabnya, kerjasama antara negara maju dengan negara berkembang/miskindiordinasi oleh modal dan teknologi negara maju terhadap negara

berkembang/miskin. Audit global terhadap penyelenggaraan hak asasi manusia,

demokrasi, kelestarian lingkungan hidup cenderung lebih ofensif ke negara-negara

berkembang/miskin ketimbang negara-negara maju.

PBB semestinya memberikan peran yang lebih baik kepada negara-negara

berkembang/miskin untuk menjaga perdamaian dunia dan merumuskan

kesepakatan-kesepakatan PBB. Sehingga keputusan-keputusan PBB dapat

mengakomodir keanekaragaman sistem sosial dan budaya suatu bangsa serta

mengindahkan etika politik untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan politik negara-

negara berkembang/miskin.

14

8/14/2019 03 - Materi C

15/21

Pemuda Pancasila memandang kebijakan diplomasi dan hubungan

internasional perlu dilaksanakan dengan memperhatikan kesatu; menciptakan

hubungan saling menguntungkan berupa kerjasama ekonomi serta kerjasama

dibidang iptek, telekomunikasi dan transportasi. Kedua; politik diplomasi

pemerintah perlu dikerahkan untuk menjaga batas-batas negara dan wilayah

perbatasan negara kesatuan republik Indonesia. Ketiga; membangun

kerjasama antar kelompok masyarakat diantara bangsa-bangsa dan negaramenjaga ekosistem global khususnya antisipasi pemanasan global (global

warming), penangulangan terorisme dan peredaran narkoba.

Namun demikian Pemuda Pancasila menghimbau agar pemerintah dan

masyarakat Indonesia harus kritis menyikapi fenomena kapitalisme global yang

terkandung dalam wadah world trade organization. Dalam hal ini Pemuda Pancasila

meyakini bahwa sesungguhnya kapitalisme global telah menjadi penyebab berbagai

kerusakan lingkungan hidup, kemiskinan, kebodohan, pelanggaran HAM dan

pengingkaran nilai-nilai demokrasi di dunia.

VIII. REKOMENDASI

Menanggapi latar belakang dan pemahaman situasi nasional bangsa dan

masyarakat khususnya dimasa 5 (lima) tahun kedepan tersebut, sebagaimana telah

dipaparkan sebelumnya Musyawarah Besar ke VIII Pemuda Pancasila

merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemuda Pancasila memandang bahwa penguatan Pancasila sebagai ideologi

negara perlu dilaksanakan dengan lebih memperlakukan Pancasila sebagai

nilai-nilai pendidikan dan kepemimpinan (leadership), kemudian setelah itu,

dikembangkan untuk menumbuhkan komitmen politik masyarakat secara

meluas. Pemuda Pancasila memandang penting kolaborasi seluruh elemen

masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sosial

yang berubah, sehingga dapat membangkitkan pengaruhnya kembali sebagai

pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Dengan begitu diyakini ideologi

Pancasila akan berperan besar membentuk kesamaan perilaku atau nation

character buildingsebagaimana yang diharapkan para pendiri bangsa.

2. Pemuda Pancasila memandang bahwa konsep-konsep reformasi birokrasi untuk

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa masih harus

diperjuangkan dimasa depan bagi kemaslahatan bangsa. Sistem audit kegiatanpemerintah, sistem perpajakan untuk keperluan pelayanan masyarakat (public

service), struktur, mekanisme, prosedur dan kebijakan pemerintahan yang

efisien merupakan hal-hal yang perlu terus diperjuangkan untuk mereformasi

birokrasi dan merealisasikan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good

and clean government). Selain itu, reformasi birokrasi secara khusus perlu

diterapkan untuk memberdayakan masyarakat pada tingkat akar-rumput di

territorial. Dalam konteks ini, desain reformasi birokrasi perlu dilakukan

dengan mengadakan instrumen-instrumen pembangunan sektor pertanian,

perikanan, perkebunan, kelautan hingga level kecamatan untuk meningkatkan

kesejahteraan sosial masyarakat pada level teritorial akar rumput. Sehingga

reformasi birokrasi dirasakan secara menyeluruh bukan saja pada level puncak(elite) pemerintahan.

15

8/14/2019 03 - Materi C

16/21

3. Pemuda Pancasila memandang bahwa pemilihan kepala daerah khususnya

Gubernur/Kepala Daerah tingkat propinsi perlu dikembalikan dalam posisinya

semula sebagai rejim pemerintahan (bukan tergolong rejim pemilu).

4. Pemuda Pancasila memandang praktek demokrasi politik saat ini baru bekerja

pada level prosedural dan simbolik. Karenanya aspek-aspek etik, edukasi dan

sosialiasi politik-substansi perlu menjadi concern semua pihak baik lembaga pemerintah, partai politik, ormas, dan media massa. Dengan demikian

diharapkan akan mencetak elit-elit politik yang merakyat dan membentuk

masyarakat yang kritis melaksanakan partisipasi politiknya.

5. Pemuda Pancasila memandang penting waktu penyelenggaraan pemilihan

presiden yang dilaksanakan sebelum atau bersamaan dengan pemilihan

legislatif. Pemilihan presiden/eksekutif yang dilaksanakan sebelum atau

bersamaan dengan pemilihan legislatif akan lebih cocok dengan sistem

presidensil serta akan menciptakan sebuah koalisi kekuatan politik yang lebih

permanen dilevel pemerintahan dan legislatif.

6. Pemuda Pancasila menyerukan kepada pemerintah untuk menerapkan

kebijakan yang berpihak kepada para petani Indonesia, mulai dari penyediaan

pupuk murah, kepemilikan aset/tanah, pembangunan sarana irigasi yang tepat-

guna serta tidak ragu-ragu untuk melakukan proteksi terbatas terhadap

beberapa produk petani Indonesia. Proteksi terbatas dimaksud dapat berupa

pembatasan kebijakan impor maupun wilayah pemasaran komiditi pertanian.

7. Pemuda Pancasila beranggapan pemerintah perlu mewajibkan kalangan

pengusaha/industri besar baik modal asing maupun domestik untuk

mengalihkan sebagian proses produksi ataupun distribusinya kepada industri

rakyat. Dengan demikian pengusaha kecil dan menengah dapat belajar

memproduksi dan memasarkan barang-barang sesuai prinsip-prinsip

manajemen modern dan kebutuhan pasar. Disamping itu Pemuda Pancasila

memandang pentingnya ketegasan pemerintah pusat dan lokal untuk

menyederhanakan proses-proses perijinan usaha serta menghapus peraturan dan

pungutan yang telah menghambat pertumbuhan industri rakyat.

8. Pemuda Pancasila memandang penting pemerintah dalam hal ini departemen

koperasi untuk menciptakan kerjasama antar koperasi, guna memperbesar

keberhasilan konsep koperasi sebagai bangunan usaha bersama yang modern,

mampu berkembang dan bersaing. Pemuda Pancasila juga memandang pentingperanan Bank-Bank Pemerintah untuk aktif melakukan pembinaan kepada

koperasi daripada sekedar menunggu pengembalian kredit. Dalam perspektif

Pemuda Pancasila, mengembangkan koperasi sebagai suatu badan usaha yang

memproduksi barang sekaligus sebagai pasar/konsumen pemakai, berarti tidak

memberikan keuntungan kepada swasta. Terkecuali untuk barang dan jasa yang

belum mampu diproduksi/dipasarkan langsung ke konsumen oleh koperasi.

Dengan demikian koperasi diharapkan mampu tumbuh, mandiri dan kokoh

sebagai soko guru ekonomi bangsa.

16

8/14/2019 03 - Materi C

17/21

9. Terlepas dari target-target APBN yang hendak dicapai, Pemuda Pancasila

memandang pentingnya penerapan target APBN yang realistis dan workableyang bisa diperoleh dari upaya menggenjot BUMN. Dalam hal ini, betapapun

pentingnya peran BUMN terhadap struktur keuangan negara, Pemuda Pancasila

memandang bahwa siapapun pemerintahan (eksekutif dan legislatif) tidak bolehatau tidak patut sekali-kali menjadikan insitusi pelayanan masyarakat (public

service organization) seperti Bulog, Rumah Sakit, Sekolah, dan lainnya selaku

BUMN dikemudian hari.

10. Pemuda Pancasila memandang pentingnya kemandirian lembaga-lembaga

peradilan hakim, polisi dan jaksa dari berbagai intervensi kekuasaan. Pemuda

Pancasila memandang bahwa korupsi akan berujung pada rontoknya ketahanan

nasional dan menyengsarakan kehidupan masyarakat. Kejahatan korupsi harus

ditindak secara khusus, tanpa pandang bulu diperlakukan sebagai musuh negara

dan masyarakat (public and state enemy), dan divonis seberat-beratnya untuk

menghasilkan efek-jera. Pemberantasan korupsi dilakukan secara merataterhadap semua kasus yang telah memiliki bukti-bukti hukum memadai,

sehingga tidak terkesan tebang pilih apalagi menjadi alat politik kekuasaan.

Disamping itu, pencegahan korupsi perlu dilakukan secara komprehensip lintas

sektoral. Berbagai kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih ataupun bercelah

korupsi tidak boleh dibiarkan dan diratifikasi sesuai situasi dan kondisi

peruntukannya. Pendidikan dan pembinaan mental tolak korupsi perlu

ditanamkan sedini mungkin diberbagai institusi sosial pendidikan/agama,

sehingga sikap menolak korupsi diharapkan akan menjadi watak kepribadian

bangsa.

11. Pemuda Pancasila memandang bahwa meski substansi HAM berlaku universal

dan bisa terdapat kesamaan diantara bangsa-bangsa didunia namun penerapan

HAM di Indonesia perlu memperhatikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Sejalan dengan penegakkan hukum, Pemuda Pancasila memandang upaya

penegakkan HAM tidak boleh dijadikan senjata politik kelompok tertentu.

Tetapi pada pihak lain, birokrasi dan aparatur pemerintah wajib menyediakan

saluran-saluran pelaksanaan HAM dan penegakkan hukum terhadap

pelanggaran HAM untuk menghadirkan rasa keadilan dan menjaga

keseimbangan kehidupan sosial antara kepentingan individu dan kepentingan

kelompok.

12. Pemuda Pancasila memandang perlu ada penanggulangan khusus untukmeningkatkan kewaspadaan diwilayah perbatasan. Lemahnya pengawasan

diwilayah perbatasan darat dan kawasan perairan akan menyuburkan aktifitas

illegal, penyelundupan, pencurian sumber daya alam, bahkan berpotensi

menguntungkan kegiatan terorisme. Sebagai wacana yang masih terus

berkembang, Pemuda Pancasila memandang pentingnya pemberdayaan

wilayah perbatasan sebagai salah satu wilayah transmigrasi dan terkategori

sebagai wilayah pesisir yang perlu diprogramkan dalam kebijakan

pembangunan nasional dimasa depan. Pemberdayaan wilayah perbatasan

tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan

terhadap gangguan pertahanan dan keamanan nasional.

17

8/14/2019 03 - Materi C

18/21

13. Pemuda Pancasila memandang terorisme adalah kejahatan kemanusiaan yang

perlu dicegah dan diberantas. Karenanya pelaku teror harus ditindak seberat-

beratnya bila perlu divonis hukuman mati. Tetapi hukuman mati saja tidak

cukup (sebab kadang justru sebaliknya bisa menyuburkan terorisme), perlu

ditindaklanjuti dengan tindakan edukasi dan sosialisasi yang mengugurkan

ajaran/pengaruh terorisme.

14. Pemuda Pancasila memandang pemerintah dan seluruh pelaku hukum ditanah

air perlu bersatu padu untuk melakukan proteksi hukum terhadap karya

kesenian dan artefak budaya bangsa melalui produk-produk hukum (HAKI, dll)

yang kuat dan memadai dimata hukum internasional. Dengan demikian

diharapkan peristiwa serupa reog ponorogo atau lagu-lagu melayu yang

menjadi kontroversi antara pemerintah republik Indonesia dengan Malaysia

tidak terulang kembali serta karya seni dan budaya bangsa terlindungi dari

praktek manipulasi asing. Lebih dari itu dengan proteksi hukum yang kuat dan

memadai terhadap karya kesenian dan artefak budaya bangsa diharapkan dapat

menunjang devisa negara melalui industri pariwisata.

15. Pemuda Pancasila berprinsip kondisi kesehatan merupakan tanggung-jawab

pemerintah bukan saja dalam konteks memajukan kesejahteraan umum tetapi

juga dalam konteks melindungi warga-masyarakatnya. Pemuda Pancasila

menganggap penting adanya reformasi sektor kesehatan untuk menyediakan

obat-obatan dan biaya pengobatan murah. Pemerintah perlu memperkuat dan

membangun institusi farmasi nasional yang memproduksi obat-obat untuk

masyarakat, tidak didominasi swasta, bahkan sebaiknya tidak dikategorikan

sebagai BUMN karena lebih merupakan public service organization (PSO).

Pemerintah perlu menghilangkan praktek sindikasi / kartel / oligopoly industri

farmasi dan konspirasi industri farmasi dengan pelaku kesehatan, agar

mendukung ketersediaan obat-obatan dan biaya pengobatan yang terjangkau

masyarakat. Pemuda Pancasila memandang praktek konspirasi disektor

kesehatan adalah tindakan tidak berperikemanusiaan. Pemerintah bersama-

sama seluruh komponen masyarakat perlu lebih aktif menanggulangi kasus-

kasus kejahatan kesehatan sesuai tanggung-jawabnya melindungi warga-

negara. Selain itu, sosialisasi terhadap undang-undang mal-praktek perlu

dilakukan secara lebih intensif.

16. Pemuda Pancasila memandang penting penyelenggaraan pendidikan nasional

yang berbasis kompetensi. Kompetensi masyarakat dibentuk untuk

menyediakan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan dalam berbagaisektor kehidupan masyarakat khususnya sektor pertanian, peternakan,

perikanan, kelautan, pertambangan dan perekonomian. Pendidikan nasional

yang berbasis kompetensi perlu ditujukan untuk meningkatkan kemampuan

masyarakat mengelola potensi-potensi ditingkat lokal. Pada konteks ini

pendidikan nasional perlu memperhatikan potensi sumber daya alam dan

nuansa masyarakat ditingkat lokal. Pendidikan nasional berbasis kompetensi

lokal diharakan dapat menciptakan keselarasan materi pendidikan dengan

kondisi dan potensi lokal baik dibidang pertanian, peternakan, perikanan,

kelautan, pertambangan maupun perekonomian. Selain itu pendidikan nasional

berbasis kompetensi lokal akan mencegah pergerakan masyarakat ke kota

(urbanisasi) dan menunjang pertumbuhan desa seiring pemikiran industrialisasipedesaan.

18

8/14/2019 03 - Materi C

19/21

Pemuda Pancasila memandang perlu penyelenggaraan pendidikan sekolah

menengah atas yang tidak menyamaratakan kondisi masyarakat tetapi

memperhatikan potensi, kebutuhan dan nuansa lokal. Hal itu dapat dilakukan

dengan mengadakan sekolah menengah umum (smu) dibidang pertanian,

peternakan, perikanan, kelautan, pertambangan dan perekonomian. Dengan

demikian penyelenggaraan sekolah menengah umum (smu) dapat turutberperan optimal menyediakan sumber daya manusia siap kerja tanpa harus

melalui perguruan tinggi dan dengan sendirinya memberikan kemudahan serta

mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat.

Lebih lanjut Pemuda Pancasila menganggap bahwa pendidikan nasional adalah

investasi vital bagi masa depan bangsa. Karenanya, penyelenggaraan

pendidikan nasional perlu mendapatkan dukungan APBN secara maksimal

sesuai amanat konstitusi dan wajib diadakan secara merata baik vertikal

(pedesaan-perkotaan serta untuk kelas ekonomi bawah-menengah-atas) maupun

horizontal (diseluruh pelosok tanah air). Pendidikan yang murah dan terjangkau

adalah hak masyarakat dan kewajiban pemerintah demi menjaga masa depanbangsa. Hal-hal mengenai peningkatan kesejahteraan pendidik/guru, program

beasiswa dan program transfer teknologi merupakan aktifitas pokok yang harus

dikembangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah dapat menarik

keterlibatan swasta termasuk investor asing, misalnya dengan mengeluarkan

ketentuan transfer-teknologi dan kewajiban membangun sekolah-sekolah

masyarakat terhadap investasi asing sesuai bidang dan wilayah investasinya.

17. Pemuda Pancasila memandang kebijakan diplomasi dan hubungan

internasional perlu dilaksanakan dengan memperhatikan kesatu; menciptakanhubungan saling menguntungkan berupa kerjasama ekonomi serta kerjasama

dibidang iptek, telekomunikasi dan transportasi. Kedua; politik diplomasipemerintah perlu dikerahkan untuk menjaga batas-batas negara dan wilayah

perbatasan negara kesatuan republik Indonesia.Ketiga; membangunkerjasama

antar kelompok masyarakat diantara bangsa-bangsa dan negara untuk menjaga

ekosistem global khususnya antisipasi pemanasan global ( global warming),

penangulangan terorisme dan peredaran narkoba.

18. Dinamika perkembangan situasi dan kondisi politik saat ini menunjukkan

pergeseran fenomena sosial-politik nasional yang cenderung menjadikan rekam

jejak dan citra perorangan sebagai faktor menentukan. Dalam dinamika situasi

dan kondisi perpolitikan nasional tersebut, organisasi sosial kemasyarakatanPemuda Pancasila dituntut untuk mampu menjadi tempat bersemainya para

kader-kader bangsa. Dan organisasi sosial kemasyarakatan Pemuda Pancasila

perlu menjadi wahana strategis pembinaan dan pengabdian masyarakat.

Beberapa fungsi dan peran organisasi sosial kemasyarakatan Pemuda Pancasila

yang antara lain menjadi Motivator dan Dinamisator beragam lapisan

masyarakat mencapai tujuan pembangunan nasional, Komunikator

mengabadikan nilai-nilai kepemimpinan Pancasila, Motor penggerak

masyarakat membangun ketahanan nasional merupakan fungsi dan peran

organisasi yang menjadi acuan pertimbangan menjalankan partisipasi

politiknya. Sesuai makna kelahirannya, diyakini bahwa lembaga, kader dan

anggota Pemuda Pancasila merupakan asset bangsa. Karenanya denganmemahami berbagai situasi nasional secara kelembagaan Pemuda Pancasila

tidaklah berpolitik. Tetapi Pemuda Pancasila memiliki keterpanggilan moril

19

8/14/2019 03 - Materi C

20/21

untuk menempatkan kader-kader terbaiknya terlibat aktif dalam institusi politik

(legislatif dan eksekutif) melalui berbagai instrumen demokrasi/partai politik

yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan Pemuda Pancasila sebagai bentuk

partisipasi politik Pemuda Pancasila. Tidak kalah pentingnya, Pemuda

Pancasila juga perlu mempertimbangkan kesadaran politik anggotanya sebagai

hak eksklusif warga negara yang semakin menjadi keyakinan luas masyarakat

dewasa ini.

19. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pemuda Pancasila melalui

Musyawarah Besar VIII ini akan melaksanakan partisipasi politiknya dalam

pemilu legislatif dan presiden/eksekutif untuk mendukung konsep dan

pemikiran nasionalisme-kebangsaan berdasarkan Pancasila serta

merekomendasikan kepada segenap jajaran, kader dan anggota Pemuda

Pancasila untuk mendukung partai-partai politik yang mengusung konsep dan

pemikiran kebangsaan-Pancasila sesuai pencerminan pendirian dan perjuangan

organisasi. Secara khusus, Pemuda Pancasila memandang pemilihan presiden

merupakan momentum meretas jalan menuju solusi-solusi nasional dan bukan

sekedar kemewahan demokrasi. Karenanya, dalam Pemilu Presiden/eksekutifPemuda Pancasila perlu memberikan dukungan kepada kandidat calon presiden

yang dipandang mampu mengimplementasikan konsep nasionalisme

kebangsaan tadi kedalam rencana-rencana kebijakan pembangunan nasional

dibidang ekonomi, hukum, sosial-budaya, hankamnas dan diplomasi

internasional secara konkrit.

20

8/14/2019 03 - Materi C

21/21

REKOMENDASI INTERNAL

1. Keputusan Rapat Pimpinan Paripurna Pemuda Pancasila tahun 2003 :

Bahwa Partai Patriot Pancasila adalah Partai Politik yang dilahirkan Pemuda

Pancasila dan merupakan satu-satunya alat politik Pemuda Pancasila yang

diamanahkan oleh MUBESLUB Pemuda Pancasila Tahun 1999 untukmewujudkan cita-cita Organisasi yang dideklarasikan pada tanggal 1 Juni 2001 di

Jakarta. Hak-hak politik Anggota Pemuda Pancasila tetap sesuai dengan

ketentuan-ketentuan organisasi baik hasil MUBESLUB Tahun 1999, MUBES VII

dan RAPIMPUR Pemuda Pancasila Tahun 2003.

2. Keputusan Rapat Kerja Nasional Pemuda Pancasila tahun 2005

a. Meningkatkan peran serta Pemuda Pancasila dalam setiap kegiatan Politik

dan Kenegaraan dengan menyalurkan aspirasi politik melalui Partai Patriot

Pancasila.

b. Meningkatkan peran serta Pemuda Pancasila dalam setiap kegiatan Politik

dan Kenegaraan dengan menyalurkan aspirasi politik melalui Partai Patriot

Pancasila, dengan tidak mengurangi hak-hak politik anggota Pemuda

Pancasila sesuai dengan ketentuan Mubeslub tahun 1999, Mubes VII tahun

2001 dan Rapimpur tahun 2003.

c. Anggota Pemuda Pancasila tidak diperbolehkan merangkap

keanggotaannya di dalam OKP / Ormas lain kecuali kecuali di PPM, FKPPI

dan Forum Keluarga Besar Putra Putri POLRI.

3. Keputusan Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila Tahun 2009

Aspirasi Politik Pemuda Pancasila harus disalurkan melalui Partai Patriot baiksecara institusi maupun secara individu.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 2 Pebruari 2009

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH BESAR VIII PEMUDA PANCASILA

ttd. ttd.

(Naswan Gunawan) (Amran Bakir Nai)

Ketua / Anggota Sekretaris / Anggota

ttd. ttd. ttd.

(Drs. H. Zainal Arifin, MM.) (Khalid, S. Pdi.) (Frits Aronggear, S. Sos.)

Anggota Anggota Anggota

21